Nasional

Daerah, Jakarta, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Kado HUT Kota ke-418: Munafri Persembahkan Prestasi Nasional untuk Warga Makassar

ruminews.id, JAKARTA – Kerja nyata dan komitmen Munafri Arifuddin untuk membangun Kota Makassar terus menunjukkan hasil. Baru sembilan bulan memimpin, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, tekadnya menghadirkan pemerintahan yang modern, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat kini berbuah manis. Nama Appi—sapaan akrab Munafri, kembali berkibar, kali ini lewat penghargaan Kepala Daerah dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025 dari CNBC Indonesia Awards 2025. Tak hanya itu, Pemerintah Kota Makassar juga berhasil meraih penghargaan Urban Innovation dan Smart Governance, sebagai bentuk pengakuan atas terobosan dalam tata kelola pemerintahan berbasis teknologi serta pembangunan yang inklusif. Di tengah perubahan global yang menuntut kecepatan dan ketangguhan, Makassar tampil sebagai kota metropolitan yang berorientasi pada inovasi dan kolaborasi. Lewat inisiatif seperti LONTARA+, Makassar Creative Hub (MCH), serta pencapaian tinggi dalam SPBE (4,02) dan Smart City (3,64), kota ini menegaskan diri sebagai salah satu pionir transformasi digital di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Munafri menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan semata hasil kerja individu, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat Makassar. “Kami atas nama Pemerintah Kota Makassar mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penghargaan yang diberikan,” ucap Munafri, usai menerima penghargaan disaksikan Wamendagri, Bima Arya Sugiarto. “Artinya, ini adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh tim, seluruh perangkat SKPD, dan seluruh masyarakat Kota Makassar berbuah hasil yang sangat baik,” tambah Munafri. Dalam ajang bergengsi tersebut, Pemerintah Kota Makassar berhasil meraih penghargaan Urban Innovation & Smart Governance, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, inklusif, dan berbasis teknologi. Penghargaan ini menjadi bukti nyata pengakuan nasional terhadap transformasi digital yang dilakukan Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin. Lewat berbagai inovasi dan terobosan strategis, Makassar kini diakui sebagai salah satu kota dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia, khususnya dalam pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik. Lebih lanjut, Munafri menjelaskan bahwa salah satu inovasi unggulan Pemkot Makassar yang menjadi perhatian nasional adalah aplikasi LONTARA (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), platform digital yang menghubungkan berbagai layanan publik kota dalam satu sistem terpadu. Aplikasi Lontara yang di luncurkan mengintegrasikan lebih dari 358 aplikasi yang ada. Platform ini memudahkan warga Kota Makassar untuk mengakses segala macam layanan, melaporkan aspirasi maupun keluhan. “Serta melakukan proses pengaduan secara cepat dan transparan. Semua itu kami lakukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, baik yang tinggal di wilayah kota maupun di pulau-pulau,” jelasnya. Melalui integrasi digital ini, Pemerintah Kota Makassar mampu mempercepat respons terhadap kebutuhan warga di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Munafri menegaskan, penghargaan dari CNBC Indonesia ini menjadi motivasi baru bagi seluruh jajaran Pemkot untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan publik. “Sebagai kota terbesar di kawasan Indonesia Timur, kami di Makassar akan terus berbenah. Dengan penghargaan ini, kami akan lebih meningkatkan pelayanan ke depan untuk memajukan kota ini jauh lebih baik lagi,” tegasnya. Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga semangat kebersamaan, toleransi, serta keamanan dan ketertiban sebagai modal utama pembangunan kota. ” Kami berharap ke depan masyarakat bisa hidup berdampingan dengan lebih baik lagi, menjaga toleransi, menjaga keamanan, dan ketertiban. Karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa kebersamaan dan rasa saling menghargai,” tutup Munafri.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Ungkap Visi Makassar Kota Inklusif di Podcast DetikSore

ruminews.id, JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjadi narasumber dalam program Podcast DetikSore (live streaming) yang digelar oleh Detik.com nasional, Kamis (6/11/2025) di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Munafri berbagi pandangan dan refleksi seputar pengalamannya memimpin salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia selama sembilan bulan terakhir. Menjawab pertanyaan redaksi mengenai bagaimana rasanya menjadi Wali Kota Makassar dalam setahun terakhir, Munafri mengungkapkan bahwa tugas tersebut penuh tantangan sekaligus memberikan pengalaman menarik. “Menarik sih, punya tantangan tersendiri, karena Makassar sebagai kota hub tentu masyarakatnya lebih heterogen,” kata Munafri menjawab pertanyaan. “Sangat dinamis, dan kita harus memperhatikan berbagai macam kepentingan yang ada di dalamnya, mengakomodir satu dengan yang lain,” tambah orang nomor satu Kota Makassar itu. Ia melanjutkan, dalam birokrasi pemerintahan, banyak aturan yang harus ditaati. Jadi, strategi yang dilakukan adalah bagaimana bisa mengakomodir sebanyak mungkin kepentingan masyarakat, meski tidak mungkin semua bisa dipenuhi. Menurutnya, kepemimpinan di kota besar seperti Makassar menuntut keseimbangan antara kebijakan, komunikasi, dan empati. “Kita tidak bisa membuat semua orang bahagia, tapi setidaknya kita bisa membuat lebih banyak yang merasa terlayani dengan baik. Karena masyarakatnya sangat beragam, ini menjadi tantangan besar tapi juga menarik,” tuturnya. Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memaparkan kesiapan Pemerintah Kota Makassar bersama masyarakat dalam menyambut Hari Ulang Tahun ke-418 Kota Makassar, yang akan digelar pada 9 November 2025 mendatang. Perayaan tahun ini mengusung tema “Merajut Harmoni dan Membangun Kebersamaan”. Menurut Munafri, tema tersebut mencerminkan semangat persatuan pasca kontestasi politik, sekaligus menjadi simbol bahwa seluruh elemen masyarakat kini bersatu untuk membangun kota. “Filosofinya adalah bahwa kami lahir dari proses pemilihan langsung dengan beberapa kandidat. Ini ulang tahun pertama setelah kami terpilih. Jadi, pesan kami jelas, kampanye sudah selesai, pemilihan sudah selesai, sekarang saatnya bersatu,” jelasnya. Dia menegaskan, tidak boleh lagi bicara siapa tim siapa. Kalau tidak bersatu, kota ini milik bersama. Ia ingin semua pihak ikut berkontribusi. “Dari pihak yang dulu berseberangan pun, kalau punya ide bagus untuk kota ini, ayo datang, kita diskusikan. Masa kontestasi sudah lewat, sekarang waktunya bersama-sama membangun Makassar,” tegasnya. Dalam perayaan HUT ke-418 Makassar nanti, Pemkot akan melibatkan masyarakat seluas-luasnya melalui kegiatan” 100% Makassar”, di mana seluruh pengisi acara merupakan warga Makassar dari berbagai usia dan latar belakang. Pemerintah kota bertindak hanya sebagai panitia. Karena pihaknya ingin perayaan ini benar-benar menjadi milik warga. Bahkan, semua SKPD juga berkontribusi. Dimana Dinas Kesehatan menggelar pemeriksaan gratis dan mencetak rekor MURI untuk pemasangan gigi palsu, ada program bedah rumah, beasiswa, hingga kegiatan sosial lainnya sebagai kado ulang tahun untuk warga Makassar. Ia menegaskan bahwa bentuk dukungan pemerintah tidak selalu berupa bantuan tunai, tetapi diwujudkan melalui program yang berdampak langsung. Karena kemampuan fiskal terbatas, bantuan tidak selalu berupa uang tunai. Tapi Pemerintah hadir lewat program dan kegiatan nyata yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Selain itu, Pemkot juga mengajak dunia usaha untuk berkolaborasi dalam perayaan ini. “Kami juga mengajak perusahaan-perusahaan di Makassar untuk ikut berpartisipasi. Sudah lama mereka beroperasi di kota ini,” ungkapnya. “Sekarang saatnya mereka memberikan kembali lewat kegiatan sosial dan kolaborasi. Jadi perayaan ini tidak hanya seremonial, tapi juga penuh makna sosial,” tambahnya. Lebih lanjut, mantan bos PSM itu menegaskan, visi pemerintahannya ke depan berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Dia menilai, pemerintah harus benar-benar hadir memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak, tapi harus mendengarkan apa yang dibutuhkan warga. Appi ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. “Itu inti dari pemerintahan yang kami bangun, pelayanan publik yang responsif dan manusiawi,” jelas politisi Golkar itu. Dalam sesi Podcast ini juga, Munafri juga menyinggung potensi besar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Makassar. Menurutnya, keindahan pantai yang membingkai kota menjadi daya tarik unik yang tidak dimiliki banyak daerah lain. “Tidak semua kota di Indonesia punya pantai seperti Makassar, dengan sunset yang bisa dinikmati setiap hari, bahkan salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu ada tepat di depan kota,” katanya. Makassar, lanjutnya, juga memiliki dua sungai besar dan laut yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata baru. Appi mengungkapkan, punya cita-cita untuk membuat” Festival Muara”, yakni event yang memadukan keindahan sungai dan laut menjadi satu pengalaman wisata yang unik dan berkarakter. “Dengan begitu, Makassar akan punya identitas baru sebagai kota pesisir yang kreatif dan berbudaya,” ungkapnya. Menanggapi isu lingkungan, Munafri juga memaparkan capaian Pemkot dalam penanganan masalah sampah yang sempat menjadikan Makassar sebagai salah satu kota darurat sampah nasional. Selama ini, Makassar sempat masuk dalam daftar kota darurat sampah. Kami punya produksi sampah hampir seribu ton per hari. “Tapi, setelah adanya keputusan menteri yang baru, Makassar tidak lagi termasuk kategori darurat sampah, karena berbagai intervensi yang kami lakukan mulai menunjukkan hasil,” jelasnya. Pemkot kini menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat RT/RW dengan pendekatan ekonomi sirkular. ” Setiap RT/RW diwajibkan memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu, membuat komposter, tamba, maggot, hingga ekoenzim. Ini membentuk ekonomi sirkular di masyarakat,” imbuh Appi. Program ini juga terintegrasi dengan pengembangan urban farming (pertanian lahan sempit), di mana hasil pengolahan sampah organik digunakan sebagai pupuk. Setiap titik urban farming minimal harus memberdayakan lima keluarga sekitar. Beberapa lokasi sudah jadi percontohan dan hasilnya luar biasa. “Ada keluarga yang bisa menghemat hingga Rp20 ribu per hari karena menanam cabai dan memelihara ayam sendiri,” ungkapnya. Munafri optimistis, dengan kemauan dan fokus, Makassar bisa menjadi kota mandiri yang bersih dan produktif. Teknologi sudah tersedia, tinggal kemauan dan ketekunan. ” Kalau kita fokus pada satu atau dua bidang saja, pasti bisa berhasil. Itulah yang kami lakukan, menggerakkan masyarakat agar mandiri, produktif, dan mencintai lingkungannya,” tutupnya. Lewat berbagai program dan visi yang dipaparkan, Munafri menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil Pemkot Makassar berakar pada satu nilai utama, kolaborasi dan kebersamaan. “Saya berharap, semua elemen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha diajak untuk bergerak bersama membangun kota yang inklusif, bersih, dan sejahtera, sebuah wajah baru Makassar yang berkarakter, kreatif,” harpa Munafri.

Jakarta, Nasional, Uncategorized

dr. Muhammad Fadel Yudawa Resmi Dilantik sebagai Direktur Bakornas LKMI PB HMI Periode 2025–2027

Ruminews.id, Jakarta9 November 2025 – dr. Muhammad Fadel Yudawa resmi dilantik sebagai Direktur Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (Bakornas LKMI PB HMI) periode 2025–2027. Pelantikan berlangsung di Sofyan Hotel Soepomo, Jakarta Selatan, dengan mengusung tema “Regenerasi Kepemimpinan Progresif Memperkokoh Ketahanan Sistem Kesehatan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju.” Prosesi pelantikan dipimpin oleh Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi (KPP) PB HMI), Ilham Mandala, serta dihadiri oleh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai daerah dan tokoh lintas generasi, termasuk Anas Urbaningrum. Kehadiran para tokoh tersebut menjadi simbol semangat regenerasi dan kesinambungan kaderisasi dalam tubuh HMI. Dalam sambutannya, Ilham Mandala menegaskan bahwa LKMI PB HMI memiliki peran strategis dalam memperkuat kontribusi kader HMI di bidang kesehatan dan profesi medis. “LKMI adalah wadah kader HMI yang bergerak di bidang kesehatan. Kami berharap di bawah kepemimpinan dr. Fadel, LKMI mampu menghadirkan inovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Ilham. Sementara itu, dr. Muhammad Fadel Yudawa menekankan bahwa kepemimpinannya akan difokuskan pada penguatan gerakan kesehatan berbasis pengabdian, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas kader di bidang medis dan kesehatan masyarakat. LKMI akan berupaya menjawab tantangan zaman dengan memperkuat peran kader di bidang kesehatan masyarakat. Kami ingin menghadirkan gerakan yang profesional, berdaya guna, dan dekat dengan kebutuhan umat,” ujar dr. Fadel dalam sambutannya. Fadel juga menambahkan pesan khusus kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar tidak berhenti hanya pada seremoni pelantikan, tetapi benar-benar aktif dan berkontribusi nyata dalam menjalankan amanah organisasi. “Saya ingin mengingatkan kepada seluruh pengurus yang dilantik hari ini, jangan menghilang setelah pelantikan. Jadilah bagian dari gerakan yang aktif, solid, dan saling menguatkan. Kepengurusan ini harus menjadi ruang aktualisasi diri untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi umat,” tegasnya. Lebih lanjut, Fadel menyampaikan bahwa LKMI ke depan akan mendorong berbagai program strategis di bidang edukasi kesehatan masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga medis muda, serta pengabdian sosial yang menyentuh lapisan masyarakat bawah. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah, kampus, dan komunitas kesehatan akan menjadi fokus utama dalam mewujudkan visi tersebut. Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru kepemimpinan Bakornas LKMI PB HMI yang diharapkan mampu memperkuat sistem kesehatan nasional melalui kaderisasi yang progresif dan berdampak sosial. Kepengurusan baru ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam memperluas pengabdian HMI di bidang kesehatan, sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang lebih sehat, tangguh, dan maju.

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, DPRD Kota Makassar, Nasional, Opini, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Hari Jadi Daerah dan Jarak yang Makin Lebar dengan Warganya

ruminews.id – Setiap tahun, pemerintah daerah merayakan hari jadi provinsi, kabupaten, atau kota dengan rangkaian acara meriah: rapat paripurna istimewa, panggung hiburan, pesta rakyat, hingga publikasi besar-besaran. Namun semakin lama, perayaan ini justru menyingkap paradoks yang sulit diabaikan: kemeriahan seremonial berlangsung di tengah apatisme masyarakat yang merasa tidak menjadi bagian dari agenda tersebut. Bagi mayoritas warga, hari jadi daerah bukanlah momentum emosional yang menumbuhkan kebersamaan, tetapi sekadar agenda rutin pemerintah. Apatisme muncul karena kegiatan ini dianggap hanya melibatkan orang-orang di lingkaran pemerintahan pejabat, undangan VIP, dan unsur-unsur protokoler. Warga menonton dari jauh tanpa merasakan manfaat atau relevansi langsung. Ruang publik dipenuhi baliho dan panggung, tetapi ruang hidup masyarakat tetap dipenuhi persoalan dasar yang tidak tersentuh. Contoh paradoks paling nyata terlihat dari lemahnya pemahaman dan pengawasan pemerintah daerah terhadap kebutuhan energi masyarakat, terutama bahan bakar kendaraan dan industri. Di saat pemerintah menggelar resepsi hari jadi yang menelan anggaran tidak sedikit, antrean panjang kendaraan mengular di SPBU: truk transportasi barang, angkutan penumpang, hingga pelaku usaha kecil menanti jatah solar dan BBM lainnya. Situasi ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga memunculkan frustrasi publik yang melihat ketimpangan antara prioritas simbolik dan kebutuhan dasar. Ironinya semakin kuat ketika kemacetan distribusi bahan bakar terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang menunjukkan pelemahan signifikan. Data terbaru menempatkan Sulsel di peringkat 22 nasional per September lalu sebuah posisi yang mencerminkan tekanan struktural pada sektor produksi, konsumsi, dan logistik. Dalam kondisi ekonomi yang stagnan dan daya beli yang tergerus, masyarakat justru melihat pemerintah sibuk menggelar seremoni alih-alih menyelesaikan hambatan mendasar yang mengganggu kelancaran ekonomi wilayah. Peringatan hari jadi seharusnya menjadi refleksi kolektif tentang pencapaian dan tantangan, bukan sekadar perayaan seremonial. Tanpa menyentuh persoalan nyata seperti kelangkaan BBM, inefisiensi distribusi energi, dan lemahnya manajemen kebutuhan transportasi perayaan hanya memperbesar jurang persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Hari jadi daerah perlu ditata ulang: dari seremoni elitis menjadi momentum yang menghadirkan manfaat nyata. Pemerintah dapat mengubah pendekatan dengan memperbanyak kegiatan yang melibatkan komunitas, mendorong partisipasi publik, memperkuat UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif, hingga menghadirkan kebijakan cepat untuk menjamin ketersediaan energi yang menopang aktivitas masyarakat. Jika tidak, apatisme publik akan semakin menguat. Peringatan hari jadi tetap terlihat meriah dari panggung, tetapi terasa hampa bagi masyarakat yang masih harus mengantre BBM, menanggung biaya logistik tinggi, dan menghadapi ekonomi yang melemah. Legitimasi simbolik sebuah perayaan bukan ditentukan oleh gemerlap seremoni, tetapi oleh kemampuan pemerintah memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi termasuk energi, mobilitas, dan kesempatan ekonomi.

Badan Gizi Nasional, Daerah, Luwu Utara, Nasional, Pemerintahan

GMPH Sul-Sel Desak Pemerintah Luwu Utara Dan Pemerintah Pusat Untuk Evaluasi Program MBG

ruminews.id – Luwu Utara, Kejadian keracunan yang kembali menimpa salah satu siswi SD 098 Matoto, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang memiliki kepala sekolah bernama Nur Jaya menjadi potret nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan program yang seharusnya membawa kebaikan bagi anak-anak bangsa. Program “Makan Bergizi” yang digadang-gadang sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi penerus, justru berubah menjadi ancaman bagi di mana letak tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Sampai kapan keselamatan anak-anak kita dijadikan bahan percobaan atas program yang tidak dievaluasi secara matang? Bukankah tugas pemerintah adalah menjamin mutu dan keamanan pangan sebelum disalurkan kepada masyarakat? Ataukah program ini sekadar dijadikan proyek seremonial demi citra dan kepentingan politik semata? Tragis, ketika slogan “Makanan Bergizi untuk Anak Negeri” justru berubah menjadi “Racun Bersubsidi dari Negara.” Setiap kali korban berjatuhan, jawaban pemerintah selalu sama: “Akan dievaluasi.” Namun, evaluasi macam apa yang terus diulang tanpa hasil nyata? Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Selatan dengan tegas menyatakan bahwa diam adalah bentuk kejahatan baru. Ketika rakyat kecil menderita, dan aparat pemerintah memilih bungkam, maka wajar bila kepercayaan terhadap negara kian luntur. Sudah saatnya pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Pemerintah Republik Indonesia berhenti menutup mata. Rakyat tidak butuh janji manis, rakyat butuh bukti nyata bahwa hidup mereka dihargai dan masa depan anak-anak mereka dijaga. Jika sebuah program bergizi justru membawa penyakit, maka yang busuk bukan makanannya melainkan sistem dan nurani mereka yang mengelolanya.

Daerah, Nasional, Opini, Pendidikan, Sidrap, Uncategorized

Ketika Kampus Membisu: Intelektual yang Gagal Mengawal Demokrasi

ruminews.id – Di tengah hiruk-pikuk politik elektoral dan banalitas demokrasi yang makin pragmatis, kampus yang dulu disebut menara nurani bangsa kini lebih sering terdengar seperti ruang hampa. Di sana, suara intelektual tenggelam oleh gemuruh acara seremonial dan lomba-lomba retoris tentang “kepemimpinan” tanpa keberanian etik. Demokrasi terus berjalan, tapi siapa yang masih mengawalnya dengan akal sehat dan nurani kritis? Demokrasi Indonesia hari ini berdiri di persimpangan yang rapuh. Ia berjalan, tetapi pincang oleh pragmatisme; hidup, tetapi kehilangan arah moral. Politik yang seharusnya menjadi arena dialektika gagasan telah berubah menjadi pasar transaksional. Dalam situasi seperti ini, kampus seharusnya menjadi benteng terakhir rasionalitas dan moralitas bangsa tetapi justru ia ikut larut dalam ritual administratif dan politik pencitraan. Di ruang-ruang kuliah, diskursus demokrasi sering berhenti pada teks. Mahasiswa dihafalkan definisi, bukan ditantang untuk mempertanyakan realitas. Para dosen terjebak dalam kewajiban birokratis, sementara keberanian moral menjadi langka. Ironisnya, banyak intelektual kampus yang memilih diam atau lebih buruk, menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang mereka kritik di atas podium. Intelektual yang seharusnya menjadi watchdog demokrasi, justru bertransformasi menjadi lapdog kekuasaan. Suara kritis dibungkam oleh kenyamanan jabatan, proyek penelitian, atau ketakutan kehilangan fasilitas. Demokrasi kehilangan satu elemen vitalnya: kritik rasional yang lahir dari nurani akademik. Padahal, sejarah membuktikan: demokrasi yang sehat hanya lahir dari benturan ide dan keberanian moral. Ketika mahasiswa dan intelektual memilih netral dalam arti pasif, maka sesungguhnya mereka sedang meneguhkan dominasi oligarki. Netralitas yang tanpa sikap hanyalah bentuk lain dari ketundukan. Dalam konteks ini, krisis demokrasi Indonesia bukan hanya soal politik uang atau kutu loncat di parlemen tetapi juga tentang kematian keberanian moral di ruang akademik. Intelektual yang mestinya berfungsi sebagai “penyaring moral bangsa” justru ikut hanyut dalam arus kepentingan pragmatis. Kampus menjadi institusi yang steril dari perlawanan ideologis, dan demokrasi kehilangan jantung etiknya. Sudah saatnya kampus kembali menjadi ruang pembebasan, bukan tempat pengabdian pada kekuasaan. Demokrasi tidak akan pernah sehat tanpa dialektika kritis dari ruang-ruang akademik. Para intelektual harus kembali menghidupkan tradisi berpikir bebas bukan demi popularitas, tapi demi menyelamatkan akal sehat publik. Sebab, demokrasi tanpa kritik adalah otoritarianisme yang menyamar; dan intelektual tanpa keberanian hanyalah akademisi dengan gelar panjang, tapi jiwa yang pendek. Biodata Penulis: Buhari Fakkah, pegiat literasi, pemerhati demokrasi dan pendidikan, serta Dosen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan

Menakar Kelayakan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional

ruminews.id, Wacana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional ramai diperbincangkan pada tahun 2025. Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam perjuangan bangsa, seperti keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan pembebasan Irian Barat tahun 1962. Pendukung wacana ini beranggapan Soeharto layak mendapat gelar pahlawan karena dianggap berhasil membawa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi selama Orde Baru. Mereka menilai, apa pun kontroversinya, jasa Soeharto terhadap bangsa tidak dapat dihapus dari catatan sejarah. Namun di sisi lain, banyak kalangan menolak keras. Mereka mengingatkan tentang pelanggaran HAM, pembungkaman kebebasan berpendapat, serta praktik korupsi dan kekuasaan yang menindas di masa pemerintahannya. Bagi mereka, gelar pahlawan nasional bukan hanya penghargaan simbolik, tetapi cerminan nilai moral dan keteladanan yang harus dijaga. Mengangkat Soeharto tanpa catatan kritis berisiko mengaburkan luka sejarah bangsa. Pahlawan sejati bukan sekadar tokoh berjasa, tetapi sosok yang menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan. Sebagai generasi muda, kita harus belajar melihat sejarah secara jernih tidak menolak jasa, tetapi juga tidak menutup mata terhadap kesalahan. Mengingat masa lalu dengan jujur adalah bentuk cinta pada bangsa. Bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan sejarah, melainkan yang berani menilainya dengan utuh dan adil.

Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Uncategorized

Sedang Menghabiskan Jatah Kalah

ruminews.id – SAYA sudah mengalami banyak kekalahan dalam kontestasi politik praktis sejak terjun ke dunia politik pada Pemilu 2024 lalu. Dalam setiap pertempuran politik itu, saya selalu berdiri di sisi yang sama sisi perubahan, sisi yang melawan petahana dan menantang kenyamanan status quo. Di Pilpres 2024, saya menjadi bagian dari perjuangan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (AMIN), sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Daerah (TKD) AMIN Sulawesi Selatan. Kami berjuang membawa gagasan perubahan bangsa, dengan segala keterbatasan dan tekanan yang ada. Hasilnya, pasangan kami dinyatakan kalah oleh KPU. Di Pileg, saya juga maju sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil XI (Luwu Raya). Meski tak begitu maksimal, saya sempat turun ke lapangan, menyapa warga, berdiskusi tentang masa depan daerah, dan memperjuangkan politik yang lebih bersih serta berbasis gagasan. Hasilnya? Sudah jelas. Saya tidak terpilih sebagai pemenang. Petahana akhirnya masih duduk kembali. Belum cukup sampai di situ. Dalam Pilkada Serentak 2024, saya kembali turun gelanggang. Di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, saya dipercaya menjadi Juru Bicara pasangan Danny Pomanto – Azhar Arsyad (DIA). Kami membawa visi baru mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Global Food Hub. Namun lagi-lagi, hasilnya belum berpihak. Gubernur petahana (Andi Sudirman Sulaiman) masih menang, meskipun kami harus berjuang hingga titik akhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Di Pemilihan Bupati Luwu Timur, kampung halaman saya sendiri, saya ikut membantu pasangan Isrullah Achmad – Usman Sadik. Kami berhadapan dengan petahana (Budiman) dan rival bebuyutannya (Irwan Bachri Syam) yang memiliki infrastruktur politik dan kekuasaan yang lebih mapan. Hasilnya, kami juga kalah. Meski di kasus ini petahana juga ikut tumbang. Terakhir, bahkan di ranah akademik, dalam penjaringan calon Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) 3 November 2025, calon yang saya dukung Prof. dr. Budu, Ph.D juga belum berhasil mengalahkan perolehan suara petahana. Meski masih ada tahap selanjutnya di Majelis Wali Amanat (MWA), tapi sepertinya sulit menggeser posisi Prof Jamaluddin Jompa yang meraup lebih dari 80 persen suara Senat Akademik (SA) Unhas. Nah, tersisa satu kontestasi beraroma politik praktis yang belum saya lewati, yakni Pemilihan Ketua RT serentak yang segera akan dilaksanakan di Kota Makassar. Di level inipun, saya mungkin bisa saja kembali kalah. Tapi karena kurang tertarik, jadi kita skip saja. Melawan Petahana Kalau saya coba tarik benang merah dari semua kekalahan itu, terdapat satu pola terlihat jelas, bahwa semuanya terjadi karena saya selalu melawan petahana. Saya selalu memilih posisi berseberangan dengan kekuasaan yang mapan, bukan karena ingin kalah, tapi karena yakin bahwa perubahan hanya bisa lahir dari keberanian menantang kenyamanan lama. Saya masih belum suka mencari posisi aman. Saya selalu memilih berada di sisi yang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri. Dan itulah harga dari idealisme politik yang harus menempuh jalan yang berat, panjang, dan penuh luka. Tapi juga jalan yang paling jujur dan bisa dibanggakan kelak. Politik sebagai Proses Banyak orang melihat politik sebagai soal menang dan kalah. Tapi bagi saya, politik adalah lebih sebagai proses untuk menjadi. Kekalahan memberi saya banyak pelajaran tentang strategi, tentang komunikasi, tentang membaca arah angin politik, tapi lebih dari itu. Kekalahan juga menjadi kesempatan berharga untuk memahami manusia dan makna perjuangan. Saya belajar bahwa dukungan publik bukan hanya dibangun lewat kampanye, tapi lewat ketulusan yang konsisten. Saya belajar bahwa tidak semua orang siap untuk perubahan, tapi perubahan tetap harus diperjuangkan. Dan saya belajar bahwa kadang, kalah hari ini adalah bagian dari cara Tuhan mempersiapkan kemenangan yang lebih besar esok. Menghabiskan Jatah Kalah Saya pernah membaca kalimat ini: “Setiap orang punya jatah kalah. Habiskanlah jatah kalahmu di awal, supaya sisanya tinggal kemenangan.” Saya menyukainya. Mungkin memang saya sedang menghabiskan jatah kalah saya. Kekalahan demi kekalahan bukan pertanda akhir, tapi pembersihan. Mungkin Tuhan sedang menguji seberapa teguh saya bertahan pada jalan yang saya yakini benar. Mungkin semua ini adalah cara alam semesta menyiapkan ruang agar kemenangan nanti tidak membuat saya lupa diri. Menang dengan Terhormat Saya tidak tahu kapan giliran kemenangan itu tiba. Tapi saya tahu satu hal. Ketika saatnya datang, saya ingin menang dengan cara yang benar dan terhormat bukan karena manipulasi, bukan karena kekuasaan uang, tapi karena gagasan, kerja, dan kepercayaan publik. Karena pada akhirnya, politik bukan soal siapa yang menang lebih dulu, tapi siapa yang tetap tegak sampai di akhir pengabdian. “Saya tidak pernah benar-benar kalah. Saya hanya sedang belajar lebih dalam tentang bagaimana caranya menang dengan benar.” Kira-kira begitu.

Daerah, Ekonomi, Infotainment, Makassar, Nasional, Pendidikan

Program Studi Manajemen FEB UNM Mempersiapkan Diri Sebagai Program Studi Unggulan Di Asia Tenggara Lewat ICOMAN 2025

ruminews.id – Makassar, 1 November 2025 — Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (FEB UNM), menegaskan posisinya sebagai salah satu program studi unggul di kawasan Asia Tenggara dengan sukses menyelenggarakan International Conference on Management (ICOMAN) 2025. Konferensi yang bertema “The Future of Management Practices and Sustainable Business Transformation in the Era of AI and the Green Economy” ini diikuti akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara melalui platform daring Zoom Meeting, Sabtu (1/11). Kegiatan ICOMAN 2025 dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn., didampingi oleh Dekan FEB UNM, Prof. Dr. Basri Bado, S.Pd., M.Si., serta Ketua Program Studi Manajemen, Dr. Anwar, S.E., M.Si. Dalam sambutannya, Prof. Karta Jayadi menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Program Studi Manajemen FEB UNM yang konsisten membangun jejaring akademik lintas negara. “ICOMAN adalah bukti bahwa UNM memiliki komitmen kuat terhadap internasionalisasi pendidikan tinggi. Forum ini mempertemukan para pakar dan peneliti untuk mencari solusi inovatif atas tantangan dunia bisnis dan manajemen di era kecerdasan buatan dan ekonomi hijau,” ujarnya. Sementara itu, Prof. Basri Bado, selaku Dekan FEB UNM, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi UNM sebagai center of excellence dalam riset manajemen berkelanjutan di Asia Tenggara. “Kolaborasi lintas negara yang dihadirkan melalui ICOMAN menunjukkan bahwa FEB UNM telah diakui dalam jaringan akademik internasional. Kami ingin menjadikan konferensi ini sebagai ruang kolaborasi untuk menghasilkan riset yang berdampak global,” tegasnya.   Konferensi ini menghadirkan enam pembicara utama dari lima negara: Dr. Hety Budiyanti, S.E., M.Ak. – Universitas Negeri Makassar, Indonesia; Maheni Ika Sari, S.E., M.M. – Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia; Dr. Habsah Binti Muhamad Sabli – Politeknik Mukah Sarawak, Malaysia; Dr. Nandita Mishra – Chetana’s Institute of Management & Research, India; Dr. Mahesh Luthia – Chetana’s Institute of Management & Research, India; Client Wiliam M. Malinao, Ph.D., LPT – Ifugao State University, Filipina Mereka membahas topik-topik penting seperti sustainable finance, green investment, digital transformation, entrepreneurship innovation, hingga AI-driven business management. Menurut Dr. Anwar, S.E., M.Si., Ketua Program Studi Manajemen sekaligus Ketua Panitia, konferensi ini menjadi ruang sinergi antara dunia akademik dan industri dalam mengembangkan praktik manajemen yang berkelanjutan. “ICOMAN tidak hanya mempertemukan pemikir dari berbagai negara, tetapi juga mendorong UNM berperan aktif dalam menghasilkan pengetahuan baru yang relevan dengan kebutuhan global,” ungkapnya. ICOMAN 2025 diselenggarakan bekerja sama dengan sejumlah universitas mitra di Asia, antara lain Universitas Muhammadiyah Jember (Indonesia), Chetana’s Institute of Management & Research (India), Politeknik Mukah Sarawak (Malaysia), dan Ifugao State University (Filipina). Makalah terpilih dari konferensi ini akan diterbitkan dalam International Proceedings terindeks Index Copernicus International, sebagai upaya memperluas kontribusi riset ilmiah Indonesia di tingkat global. “Kami ingin menjadikan ICOMAN sebagai agenda tahunan yang memperkuat posisi UNM sebagai pusat riset dan inovasi manajemen berkelanjutan di Asia Tenggara,” tutup Dr. Anwar. International Conference on Management (ICOMAN) merupakan forum ilmiah tahunan yang diinisiasi oleh Program Studi Manajemen FEB UNM sejak 2023. Kegiatan ini berfokus pada isu-isu transformasi bisnis, teknologi, dan keberlanjutan. Tahun 2025 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya konferensi ini diakui secara regional sebagai ajang kolaborasi akademik unggulan Asia Tenggara.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Makassar Toreh Prestasi Nasional, Munafri Dianugerahi Penghargaan Nasional

ruminews.id, MAKASSAR – Di tengah upaya mewujudkan kota yang inklusif dan berdaya saing, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Salah satunya melalui Makassar Creative Hub (MCH), ruang kreatif yang menjadi pusat pengembangan keterampilan, inovasi, dan kewirausahaan bagi generasi muda. Langkah ini melengkapi deretan tujuh program unggulan yang digagasnya, mulai dari iuran sampah gratis, pemasangan instalasi air bersih gratis, seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub, Makassar Super Apps, hingga jaminan sosial bagi pekerja rentan. Berbagai program tersebut menjadi wujud nyata komitmen Appi dalam menghadirkan kebijakan publik yang inklusif dan berpihak pada semua lapisan masyarakat, memastikan setiap warga Kota Makassar memiliki ruang untuk tumbuh, berkreasi, dan hidup lebih layak. Atas inisiatif dan kepemimpinan tersebut, Munafri Arifuddin masuk dalam nominasi “Outstanding Urban Leader for Inclusive Public Policy Innovation”, sebuah pengakuan atas upayanya membangun Makassar yang tak hanya maju secara teknologi, tetapi juga berkeadilan sosial. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin hadir langsung menerima penghargaan di Grand Ballroom The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025) malam. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang berhasil diraih Kota Makassar di ajang CNN Indonesia Award 2025. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan berbagai inovasi kebijakan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat, salah satunya melalui program Makassar Creative Hub (MCH). “Kami menghadirkan Makassar Creative Hub yang memberikan ruang kepada anak-anak muda yang ingin upgrading skills atau mempertemukan para pencari kerja dengan dunia kerja,” ujar Munafri. Lebih lanjut, Wali Kota yang akrab disapa Appi menjelaskan bahwa Makassar Creative Hub hadir sebagai ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan keterampilan. “Kami juga menyediakan ruang-ruang yang bisa dipergunakan secara gratis oleh anak-anak muda untuk meningkatkan kemampuan dan upscaling knowledge yang mereka inginkan,” jelas Appi. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memahami kebutuhan generasi muda agar potensi mereka dapat tersalurkan secara positif dan produktif. Bahwa, yang paling penting adalah mencari apa yang menjadi needs and wants (kebutuhan dan keinginan) anak muda di Makassar, sehingga mereka bisa berdaya, tersalurkan secara positif. “Dan bisa merespons tantangan tenaga kerja dengan lebih maksimal. Anak-anak muda Makassar harus punya ruang-ruang untuk meningkatkan kemampuan mereka,” tambahnya. Appi juga mengungkapkan bahwa Makassar Creative Hub akan dibangun di seluruh kecamatan sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas. “Kamj akan membangun Creative Hub di 15 kecamatan. Saat ini sudah menuju ke tiga kecamatan secara bertahap, dan mudah-mudahan seluruh program ini bisa memberikan kemudahan dan akses pelayanan bagi masyarakat,” jelasnya. Ia berharap, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat melalui berbagai program inklusif seperti ini dapat mendorong kolaborasi, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan warga. “Harapan kami, dengan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat, bisa memberikan ruang bagi warga untuk berkolaborasi dalam pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” tutupnya.

Scroll to Top