Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Nasional

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Nonton Bareng dan Diskusi Film “Pesta Babi” Pengurus Pusat HIPERMAJU; Soroti Rencana Pertambangan Logam Tanah Jarang Di Mamuju

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Mamuju – Pengurus Pusat HIPERMAJU menyelenggarakan kegiatan Nonton Bareng dan Diskusi Film “Pesta Babi” karya Dandhy Laksono pada tanggal 22 Mei 2026 sebagai ruang refleksi kritis terhadap situasi ketimpangan pembangunan, perampasan ruang hidup masyarakat adat, serta eksploitasi sumber daya alam yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Di Papua, masyarakat adat dipaksa menghadapi hilangnya hutan, dan ruang hidup mereka akibat ekspansi proyek-proyek besar. Ironisnya justru berputar pada lingkaran kekuasaan dan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga tertentu saja. Diskusi ini menyoroti bagaimana negara kerap hadir dengan pendekatan pembangunan yang sentralistik dan eksploitatif, sementara masyarakat adat diposisikan hanya sebagai objek yang harus menerima konsekuensi sosial dan ekologis. Perampasan tanah, kerusakan hutan adat, kriminalisasi warga, hingga hilangnya entitas budaya masyarakat setempat. Situasi tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan kondisi yang mulai mengancam Kabupaten Mamuju, menyusul masuknya rencana pertambangan logam tanah jarang (LTJ) yang kini telah berada pada tahap perizinan. HIPERMAJU memandang bahwa proyek pertambangan bukan hanya soal investasi, tetapi menyangkut masa depan lingkungan hidup, keselamatan dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat. Pengurus Pusat HIPERMAJU menegaskan sikap menolak rencana tambang logam tanah jarang di Kabupaten Mamuju. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat, ancaman terhadap sumber air, serta potensi konflik sosial yang dapat muncul. Selain itu, Ketua Umum PP HIPERMAJU Aksan Iskandar menilai bahwa masyarakat Sulawesi Barat, khususnya Mamuju, harus belajar dari berbagai daerah yang mengalami kerusakan ekologis akibat aktivitas ekstraktif. “Jangan sampai pembangunan hanya menghadirkan keuntungan bagi korporasi dan elite tertentu, sementara masyarakat lokal diwariskan bencana ekologis dan kemiskinan struktural, apalagi dengan adanya ancaman serius tentang kandungan unsur uranium dan thorium dalam Logam Tanah Jarang tersebut yang berpotensi menyebarkan paparan radioaktif”. Melalui kegiatan ini, PP HIPERMAJU mengajak seluruh pemuda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga tanah, hutan, dan ruang hidup masyarakat dari ancaman eksploitasi yang tidak berpihak kepada rakyat. “Tanah bukan sekadar objek investasi. Tanah adalah kehidupan, identitas, dan masa depan masyarakat.” MAMUJU & PAPUA BUKAN TANAH KOSONG

Internasional, Nasional, Politik

Sembilan WNI relawan Global Sumud Flotilla tiba di Istanbul

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Politik /

Ruminews.id, Yogyakarta — Sembilan warga negara Indonesia (WNI) relawan Global Sumud Flotilla 2.0 (GSF) tiba di Istanbul, Turki, pada Kamis (21/05), setelah dibebaskan dari penahanan Israel usai pencegatan armada kemanusiaan yang menuju Gaza. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Darianto Harsono. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh WNI dapat kembali ke Indonesia dengan aman dan secepat mungkin. Ia juga mengecam perlakuan yang diterima para relawan selama berada dalam tahanan Israel.

Internasional, Nasional, Politik

Beranda Migran Kecam Penyerbuan Kapal Kemanusiaan Global Sumud Flotilla dan Penahanan 9 WNI oleh Israel

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Politik /

Ruminews.id, Yogyakarta — Organisasi masyarakat sipil Beranda Migran mengecam keras tindakan militer Israel yang menyerbu armada misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 dan menahan sembilan warga negara Indonesia (WNI) di perairan internasional saat pelayaran menuju Gaza, Palestina pada Senin, 18 Mei 2026 lalu. Dalam siaran persnya, Beranda Migran menyebut penyerbuan yang terjadi pada Senin, 18 Mei 2026 itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Mereka menilai tindakan militer Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan tidak dapat dibenarkan. Sembilan WNI yang ditahan terdiri dari jurnalis dan pekerja kemanusiaan yang tergabung dalam misi sipil internasional untuk mengirim bantuan dan solidaritas kepada warga Gaza yang masih menghadapi agresi dan blokade berkepanjangan.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Peternakan

Imran Satria: Menunda Pengawasan Hewan Kurban Adalah Bentuk Pengabaian Etika Kemanusiaan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Peternakan /

Penulis : Imran Satria,S.Tr.Pt – Wakil Presiden KOPRAL ruminews.id, Makassar- Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, perhatian terhadap kesehatan hewan kurban di Sulawesi Selatan menjadi isu yang semakin penting. Pemerintah daerah, khususnya instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, diminta meningkatkan pengawasan secara maksimal demi menjamin keamanan masyarakat serta menjaga kualitas hewan kurban yang beredar di pasaran. Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga turun langsung melakukan pengecekan fisik hewan di lapangan. Pengawasan ketat diperlukan untuk mengantisipasi masuknya ternak yang terindikasi penyakit menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun penyakit zoonosis lainnya yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memastikan seluruh titik penjualan hewan kurban memiliki pendampingan tenaga medis veteriner. Pemeriksaan kesehatan sebelum penyembelihan menjadi langkah penting agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) dan sesuai syariat. Atensi khusus juga perlu diberikan terhadap jalur distribusi ternak antar wilayah di Sulawesi Selatan. Mobilitas ternak yang tinggi menjelang Idul Adha berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit apabila pengawasan lalu lintas hewan tidak dilakukan secara optimal. Karena itu, koordinasi lintas sektor antara dinas peternakan, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga balai karantina menjadi sangat penting. Imran seorang pemuda di Sulawesi Selatan menilai pengawasan kesehatan hewan kurban tidak boleh dianggap sebagai kegiatan rutin semata, melainkan bagian penting dalam melindungi kesehatan masyarakat. Menurut Imran, pemerintah perlu hadir lebih aktif di lapangan agar masyarakat merasa aman dan yakin terhadap kualitas hewan kurban yang dibeli. “Pemerintah harus benar-benar serius melakukan pengawasan, terutama di pasar dan lokasi penjualan hewan kurban. Jangan sampai ada hewan yang sakit lolos dan merugikan masyarakat. Ini menyangkut kesehatan bersama dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan ibadah kurban,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan sejumlah warga yang berharap pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Masyarakat menginginkan adanya kepastian bahwa hewan kurban yang diperjual belikan telah memenuhi standar kesehatan dan aman untuk dikonsumsi. Masyarakat berharap pemerintah tidak lengah dan menjadikan pengawasan kesehatan hewan kurban sebagai prioritas utama. Langkah cepat, pengawasan rutin, serta edukasi kepada pedagang dan peternak diyakini mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah kurban berlangsung aman, sehat, dan nyaman di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.  

Nasional, Politik

Asri Tadda Balas Idrus Marham: Optimisme Tanpa Kejujuran Hanya Slogan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menanggapi pernyataan politisi Partai Golkar Idrus Marham yang mengingatkan agar kritik Anies Baswedan kepada pemerintah disertai optimisme dan solusi. Menurut Asri, dalam negara demokrasi, kritik tidak boleh dipersepsikan sebagai ancaman, apalagi ketika kritik tersebut berangkat dari realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kami menghormati pandangan Pak Idrus Marham. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa optimisme yang sehat tidak lahir dari menutup mata terhadap persoalan. Optimisme justru lahir dari keberanian mengakui masalah dan kesungguhan untuk menyelesaikannya,” tegas Asri dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (23/5/2026). Ia menilai pernyataan Anies Baswedan selama ini bukanlah upaya membangun pesimisme publik, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dirasakan rakyat di lapangan, mulai dari tekanan ekonomi rumah tangga, melemahnya daya beli masyarakat, sulitnya lapangan kerja, hingga meningkatnya beban hidup masyarakat kelas menengah dan bawah. “Ketika rakyat mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya hidup yang semakin berat, dan peluang ekonomi yang makin sempit, maka menyampaikan fakta itu bukan pesimisme. Itu adalah kejujuran. Yang berbahaya justru jika elite politik lebih sibuk menjaga narasi optimisme daripada menjawab substansi persoalan yang sedang dihadapi rakyat,” ujarnya. Asri menegaskan bahwa kritik tidak harus selalu diawali dengan pujian agar dianggap konstruktif. Dalam demokrasi, kritik merupakan instrumen kontrol publik yang sah dan dijamin konstitusi. “Jangan sampai kita terjebak pada logika bahwa setiap kritik terhadap pemerintah harus dianggap sebagai serangan politik. Jika ada persoalan yang disampaikan, maka jawablah persoalannya. Jangan sibuk menyerang orang yang menyampaikan kritik,” katanya. Asri juga mengingatkan bahwa banyak persoalan nasional memang dipengaruhi dinamika global. Namun menurutnya, kondisi global tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi terhadap kebijakan nasional. “Tidak ada yang membantah bahwa dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi. Tetapi tugas pemerintah justru memastikan dampaknya bisa diminimalkan terhadap rakyat. Karena itu, ketika ada kritik terhadap kondisi yang terjadi, respons yang dibutuhkan adalah penjelasan dan solusi, bukan sekadar ajakan untuk tetap optimistis,” ujarnya. Sebagai organisasi yang lahir dari semangat partisipasi warga negara, Gerakan Rakyat memandang bahwa kritik dan optimisme bukanlah dua hal yang saling bertentangan. “Kami percaya pada masa depan Indonesia. Tetapi kecintaan terhadap bangsa tidak bisa diwujudkan dengan menutupi masalah. Cinta kepada Indonesia mesti diwujudkan dengan keberanian mengatakan yang benar, sekalipun itu tidak nyaman didengar,” tambah Asri. “Kritik adalah bagian dari ikhtiar memperbaiki keadaan, bukan upaya menjatuhkan negara,” tegas Ketua Partai Gerakan Rakyat Sulsel itu. Asri kemudian menyindir kecenderungan sebagian elite yang lebih reaktif terhadap kritik daripada terhadap masalah yang dikritik. “Jangan salah sasaran. Yang harus dilawan adalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesulitan hidup rakyat. Bukan orang yang mengingatkan bahwa masalah-masalah itu ada,” tegas dia. Menutup pernyataannya, Asri Tadda mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun budaya demokrasi yang lebih dewasa. “Demokrasi yang sehat tidak meminta rakyat diam demi menjaga optimisme. Demokrasi yang sehat memberi ruang bagi kritik agar pemerintah semakin kuat dan kebijakan semakin tepat,” tukasnya. “Indonesia tidak membutuhkan optimisme yang dipaksakan. Indonesia membutuhkan optimisme yang lahir dari kejujuran, keberanian, dan kerja nyata,” pungkas Asri. (*)

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Ketika Pemerintah Kembali Bergantung pada Militer: Krisis Kepercayaan Terhadap Institusi Sipil

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis: Abdullah Rumadan – Kepala Devisi Wacana dan Pengembangan Opini Publik LAPMI PB HMI ruminews.id – Hampir tiga dekade setelah Reformasi 1998, Indonesia seharusnya telah memiliki fondasi institusi sipil yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan secara mandiri, profesional, dan akuntabel. Reformasi tidak hanya bertujuan mengakhiri dominasi militer dalam politik, tetapi juga membangun birokrasi sipil yang efektif sebagai pilar utama demokrasi. Namun perkembangan yang terjadi belakangan justru menunjukkan gejala yang patut dicermati: pemerintah semakin sering menjadikan militer sebagai solusi atas berbagai persoalan yang sejatinya merupakan tanggung jawab institusi sipil. Fenomena ini terlihat dari semakin luasnya keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintahan, mulai dari ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pengawasan program strategis nasional, hingga penempatan prajurit aktif pada sejumlah kementerian dan lembaga negara. Melalui perubahan regulasi dan kebijakan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, ruang bagi militer untuk hadir dalam urusan sipil semakin terbuka. Pertanyaannya bukan lagi apakah TNI memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa pemerintah merasa perlu terus mengandalkan militer untuk mengerjakan pekerjaan yang semestinya dapat dijalankan oleh institusi sipil. Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Ketika pemerintah berulang kali menunjuk militer sebagai instrumen penyelesaian masalah, muncul kesan bahwa pemerintah kurang percaya terhadap kapasitas birokrasi sipil yang telah dibangun melalui proses reformasi. Seolah-olah kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, hingga aparatur sipil negara belum cukup mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal tanpa keterlibatan langsung institusi militer. Kondisi ini menghadirkan sebuah paradoks: di satu sisi pemerintah mengklaim keberhasilan reformasi birokrasi, tetapi di sisi lain tetap menjadikan militer sebagai penyangga utama berbagai agenda sipil. Padahal selama bertahun-tahun pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk reformasi birokrasi, peningkatan kualitas aparatur sipil negara, digitalisasi pelayanan publik, dan modernisasi tata kelola pemerintahan. Berbagai program tersebut bertujuan menciptakan institusi sipil yang profesional dan mampu menjawab tantangan pembangunan. Namun jika pada akhirnya pemerintah masih merasa perlu melibatkan militer dalam berbagai urusan sipil, maka publik berhak mempertanyakan sejauh mana keberhasilan reformasi birokrasi yang selama ini dijadikan kebanggaan. Lebih jauh lagi, ketergantungan terhadap militer berpotensi menciptakan persoalan struktural bagi demokrasi. Setiap kali pemerintah menggunakan militer untuk menutupi kelemahan institusi sipil, dorongan untuk melakukan pembenahan yang lebih mendasar menjadi semakin lemah. Pemerintah akhirnya memilih solusi yang cepat dibanding membangun kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan. Akibatnya, institusi sipil kehilangan kesempatan untuk berkembang karena selalu ada alternatif yang dianggap lebih efektif untuk menggantikan perannya. Logika seperti inilah yang perlu dikritisi. Demokrasi tidak dibangun melalui pendekatan komando, melainkan melalui penguatan institusi, pembagian kewenangan yang jelas, dan mekanisme akuntabilitas publik. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa militer memiliki disiplin organisasi yang kuat dan kemampuan mobilisasi yang tinggi. Namun efektivitas tidak boleh menjadi alasan untuk menggeser fungsi-fungsi sipil ke tangan institusi militer. Jika setiap persoalan pemerintahan diselesaikan dengan melibatkan militer, maka lambat laun pemerintah akan kehilangan insentif untuk memperkuat kapasitas birokrasi sipilnya sendiri. Kondisi ini juga berpotensi memengaruhi profesionalisme TNI. Sebagai alat pertahanan negara, TNI menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari ancaman keamanan siber, dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik, konflik maritim, hingga kebutuhan modernisasi alat utama sistem persenjataan. Tantangan tersebut membutuhkan fokus dan perhatian penuh. Semakin luas keterlibatan militer dalam urusan sipil, semakin besar pula risiko terpecahnya fokus terhadap tugas utama yang menjadi mandat konstitusionalnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya normalisasi terhadap fenomena ini. Apa yang dahulu dianggap sebagai pengecualian perlahan berubah menjadi kebiasaan. Apa yang awalnya dipandang sebagai langkah sementara mulai diterima sebagai mekanisme yang wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Padahal sejarah reformasi mengajarkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan batas yang jelas antara otoritas sipil dan fungsi militer. Ketika batas tersebut mulai kabur, ruang sipil perlahan kehilangan kemandiriannya. Karena itu, kritik terhadap meningkatnya keterlibatan militer dalam urusan sipil bukanlah bentuk penolakan terhadap TNI. Kritik ini justru berangkat dari keyakinan bahwa demokrasi membutuhkan dua hal sekaligus: institusi sipil yang kuat dan militer yang profesional. Keduanya harus berjalan sesuai mandat masing-masing tanpa saling menggantikan peran. Pemerintah seharusnya menjadikan penguatan institusi sipil sebagai prioritas utama, bukan terus-menerus mencari solusi melalui perluasan peran militer. Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab secara jujur adalah: mengapa setelah hampir tiga puluh tahun reformasi, pemerintah masih lebih sering mengandalkan efektivitas militer dibanding memperkuat kapasitas institusi sipil yang dibangun oleh demokrasi itu sendiri? Jika pertanyaan ini tidak mampu dijawab, maka yang sedang mengalami krisis bukan hanya birokrasi pemerintahan, melainkan juga komitmen terhadap cita-cita reformasi yang menempatkan supremasi sipil sebagai fondasi utama demokrasi Indonesia.

Nasional, Pemuda, Politik

Diseret ke MKD Soal Ucapan di Paripurna, Gerakan Organisir Anak Nusantara Pasang Badan untuk Sufmi Dasco

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Politik /

ruminews.id, JAKARTA – DPP Gerakan Organisir Anak Nusantara (GOAN) angkat bicara terkait pelaporan terhadap Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan tersebut dipicu oleh ucapan *”Asal Jangan Teriak Hidup Jokowi”* yang dilontarkan Dasco kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei lalu. Ketua DPP GOAN, Martho Zaini Warat, menilai publik telah menerima informasi yang salah akibat potongan rekaman yang disebarkan secara sepihak. Menurutnya, ucapan tersebut bukanlah sebuah pernyataan politik resmi, melainkan hanya obrolan santai antar-pimpinan sebelum sidang dimulai. “Konteks dan maksud dari ucapan tersebut seringkali dipotong-potong dan disajikan secara sepihak sehingga menimbulkan kesalahpahaman publik. Itu adalah percakapan ringan dan bersifat pribadi sebelum jalannya sidang secara resmi,” ujar Martho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (23/5/2026). Martho menambahkan, dinamika komunikasi yang akrab dan santai adalah hal yang biasa terjadi antarpejabat negara guna menjaga hubungan kerja tetap harmonis. Isu ini mencuat ke publik hanya karena kondisi mikrofon yang kebetulan sudah dalam posisi aktif. DPP GOAN juga mengkritik keras pihak-pihak yang menggiring opini bahwa ucapan Dasco mengandung intrik politik atau bermaksud menyerang mantan Presiden Joko Widodo. Hubungan kerja yang cair di ruang sidang dinilai telah dipolitisasi secara berlebihan. “Ucapan itu hanya merupakan candaan ringan yang biasa terjadi dalam lingkungan kerja, dan tidak memiliki makna mendalam seperti yang dibangun oleh pihak pelapor. Tidak mengandung unsur penghinaan, serangan pribadi, ataupun penolakan terhadap kebijakan dan jasa-jasa mantan Presiden,” tegas Martho. Oleh karena itu, Martho meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dapat menyikapi laporan ini secara jernih dan objektif tanpa terpengaruh oleh tensi politik di ruang publik. Di akhir keterangannya, Martho mengingatkan semua elemen masyarakat untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Ia mengimbau agar stabilitas politik nasional tetap dijaga demi mendukung roda pemerintahan yang sedang berjalan. “Gerakan Organisir Anak Nusantara berpendapat bahwa kita harus memprioritaskan persatuan dan kerja sama antar elemen bangsa, terlebih saat ini negara sedang berfokus pada pembangunan dan kemajuan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutupnya.

Hukum, Nasional, Politik

Husniah Talenrang Bantah Isu Perselingkuhan, Kuasa Hukum Pastikan Tempuh Jalur Hukum

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Politik /

ruminews.id – Gowa — Bupati Gowa, Husniah Talenrang, membantah tudingan perselingkuhan yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi perhatian publik di Kabupaten Gowa. Klarifikasi tersebut disampaikan Husniah saat ditemui awak media di Salah satu Cafe di Kota Makassar, Jumat (22/5/2026) sore. Dalam keterangannya, Husniah menegaskan informasi yang beredar tidak benar dan menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah. Ia memilih menyerahkan penanganan persoalan itu kepada tim kuasa hukumnya. “Tudingan itu tidak benar, ini fitnah. Untuk langkah hukum, saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Saat ini saya ingin fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan program-program strategis Kabupaten Gowa demi terwujudnya Gowa maju,” ujar Husniah. Meski isu tersebut terus berkembang di ruang publik, Husniah memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, kuasa hukum Husniah, Rudi Kadiaman, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi tudingan tersebut. Menurut dia, langkah hukum tengah dipersiapkan secara terukur. Rudi juga menyinggung surat klarifikasi hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Gowa yang sebelumnya dilayangkan kepada kliennya pada Senin (18/5/2026). Ia menyebut surat tersebut telah dijawab pada Kamis sore (21/5/2026). “Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan mengambil langkah hukum secara terukur, dan atas persuratan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Gowa sudah dijawab oleh klien kami,” kata Rudi. Isu dugaan perselingkuhan tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan warganet di berbagai platform media sosial. Namun hingga kini belum terdapat bukti resmi yang menguatkan tudingan tersebut.

Kesehatan, Nasional

RSI Faisal dan Penyidik Beda Suara soal Dugaan Korupsi, Audit Jadi Misteri

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional /

ruminews.id, ‎MAKASSAR — Kisruh dana bantuan Covid-19 Rumah Sakit Islam (RSI) Faisal Makassar kembali menuai sorotan setelah pihak kepolisian serta Ketua Yayasan RSI Faisal Makassar memberikan jawaban berbeda terkait perkembangan dugaan korupsi dana bantuan Covid-19 di RSI Faisal Makassar. ‎Saat dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp, Kanit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Yusriadi Yusuf, menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi di RSI Faisal masih berada pada tahap penyelidikan. ‎“Masih proses penyelidikan bang,” tulis akun bernama Kompol Yusriadi Yusuf dalam percakapan WhatsApp tersebut. ‎Percakapan itu muncul saat wartawan mempertanyakan perkembangan dugaan penyimpangan dana Covid serta dugaan keterlibatan tiga eks direksi RSI Faisal yang sebelumnya ramai disorot dalam aksi demonstrasi mahasiswa. ‎Selain itu, dalam percakapan lain, Ketua Yayasan RSI Faisal disebut mengakui bahwa pihak Polda Sulsel pernah melakukan penyelidikan pada tahun 2024. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut hukum yang jelas. ‎“Mohon maaf, tahun 2024 Polda sudah pernah turun melakukan penyelidikan, tapi tidak ada tindak lanjut,” demikian isi pesan yang ditulis oleh Ketua Yayasan RSI Faisal Makassar. ‎Jawaban kedua pihak tersebut semakin memperkuat dugaan adanya hambatan dalam proses pengungkapan kasus yang telah menjadi sorotan publik sejak beberapa tahun terakhir. ‎Sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana bantuan Covid-19 di RSI Faisal Makassar kembali mencuat setelah sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aktivis Pemerhati Kesehatan Indonesia (APKI) menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Sulsel pada 8 Mei 2026. Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan dugaan penyelewengan dana bantuan pemerintah pusat senilai puluhan miliar rupiah. ‎Dalam sejumlah laporan media, penyelidikan disebut telah berjalan sejak 2023 hingga 2024. Polisi mengaku masih menunggu hasil audit investigasi dari pihak rumah sakit untuk menentukan langkah hukum berikutnya.‎ ‎Nama tiga mantan direksi RSI Faisal juga beberapa kali disebut dalam pusaran kasus tersebut, yakni Dr. Arafiah Arabe, dr. Satriani Razak dan dr. Fajriansjah Farid. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka maupun penjelasan resmi terkait perkembangan hasil audit investigasi.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Kebangkitan Nasional Dalam Keterpurukan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Penulis: Suko Wahyudi – Penggiat Literasi Yogyakarta ruminews.id – Hari Kebangkitan Nasional datang lagi. Tanggal 20 Mei kembali mengetuk pintu republik dengan membawa koper tua bernama sejarah. Spanduk dipasang, pidato dipoles, optimisme disetrika sampai licin. Para pejabat berbicara tentang semangat kebangsaan dengan suara yang mantap, seolah negeri ini sedang berlari kencang menuju matahari. Padahal di bawah podium, rakyat sedang sibuk menghitung sisa uang belanja, mencari lowongan kerja, dan berusaha berdamai dengan harga kebutuhan yang naiknya lebih rajin daripada ibadah sebagian manusia. Kita memang bangsa yang luar biasa. Dalam keadaan ekonomi megap megap pun kita masih sanggup tersenyum di baliho. Rupiah melemah. Tetapi kita diminta tetap kuat. Lapangan kerja menyempit. Tetapi kita dianjurkan tetap optimistis. PHK datang seperti tamu tak diundang yang hafal alamat rumah buruh. Namun rakyat tetap diminta percaya bahwa semuanya baik baik saja, hanya kurang bersyukur, kurang sabar, atau mungkin kurang memahami bahasa statistik. Padahal rakyat tidak hidup dari statistik. Tidak ada ibu rumah tangga yang menumis sayur dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Tidak ada anak muda yang bisa membayar kos memakai indeks makroekonomi. Yang dimakan rakyat adalah nasi. Yang dicari rakyat adalah pekerjaan. Yang ditakutkan rakyat adalah masa depan. Tetapi rupanya kita telah menjadi bangsa yang gemar menyelesaikan problem konkret dengan kalimat abstrak. Rakyat memang tidak memakai dolar ketika membeli gorengan di pinggir jalan. Namun jangan salah. Dolar itu seperti jin modern. Wajahnya tidak tampak, tetapi pengaruhnya masuk sampai ke warung kopi, pasar tradisional, biaya sekolah, bahkan ke dalam dompet yang makin kurus seperti puasa sunnah sepanjang tahun. Sementara itu, PHK berjalan dengan langkah yang tenang, rapi, dan birokratis. Orang kehilangan pekerjaan tidak lagi hanya kehilangan gaji, tetapi juga kehilangan ritme hidup, harga diri, dan kadang kadang kehilangan keberanian menatap wajah anaknya sendiri. Lalu datanglah pertanyaan yang menggantung seperti jemuran musim hujan: kalau bekerja susah, usaha lesu, dan lapangan kerja sempit, sebenarnya rakyat harus bangkit ke mana? Hari Kebangkitan Nasional akhirnya menjadi semacam ironi yang berpakaian resmi. Kita merayakan kebangkitan sambil menahan penurunan daya beli. Kita berbicara tentang masa depan gemilang di tengah generasi muda yang mengirim puluhan lamaran kerja dengan nasib yang lebih sering dianggurkan daripada diterima. Anak muda negeri ini sekarang punya dua ijazah: ijazah pendidikan dan ijazah kesabaran. Mereka belajar bertahun tahun, lulus dengan toga, difoto keluarga dengan senyum selebar jalan tol, lalu masuk ke dunia nyata yang ternyata lebih sempit daripada pintu lowongan kerja. Dan bangsa ini masih bertanya mengapa banyak anak muda kehilangan harapan. Kebangkitan nasional dahulu lahir dari kesadaran melawan penjajahan. Hari ini, mungkin bentuk penjajahannya lebih halus. Ada penjajahan oleh ketidakpastian ekonomi, oleh sulitnya pekerjaan, oleh biaya hidup yang berlari lebih cepat daripada pendapatan, dan oleh kebiasaan elite yang lebih fasih membuat slogan ketimbang solusi. Jangan salah paham. Ini bukan ajakan pesimis. Pesimisme adalah kemewahan yang bahkan rakyat kecil tidak punya waktu untuk menikmatinya. Mereka terlalu sibuk bertahan hidup. Tetapi nasionalisme yang sehat tidak dibangun dari kebiasaan menyembunyikan masalah di bawah karpet pidato. Mencintai negeri bukan berarti menganggap semua baik baik saja. Kalau atap rumah bocor, menyebut rumah itu istana tidak akan menghentikan air hujan masuk ke ruang tamu. Hari Kebangkitan Nasional mestinya menjadi momen berkaca, bukan momen berdandan. Bangkit bukan berarti pandai membuat jargon yang terdengar gagah di media sosial. Bangkit berarti rakyat punya pekerjaan yang layak, harga kebutuhan tidak mencekik, dan anak muda tidak memandang masa depan seperti melihat kabut tebal tanpa ujung. Sebab ukuran bangsa yang bangkit itu sederhana sekali. Rakyat bisa hidup dengan martabat. Orang bekerja tidak dihantui kecemasan besok di PHK. Anak muda punya peluang selain menjadi penonton pembangunan. Dan negara hadir bukan hanya dalam baliho, melainkan juga di meja makan rakyat. Kalau tidak, Hari Kebangkitan Nasional akan terus menjadi acara tahunan yang megah tetapi ganjil: bangsa ramai ramai memperingati kebangkitan, sementara rakyat diam diam bertanya, “Maaf, yang bangkit sebenarnya siapa?”

Scroll to Top