Nasional

Hukum, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Puspom TNI Amankan 4 Prajurit Terkait Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

ruminews.id, Jakarta – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI resmi mengamankan empat prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Keempatnya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Komandan Puspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, menyampaikan bahwa para tersangka telah diserahkan dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI pada Rabu (18/3/2026). “Tadi pagi saya telah menerima dari Dantim BAIS TNI empat orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan terhadap saudara Andrie Yunus,” ujar Yusri dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta. Adapun identitas keempat tersangka masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BWH, dan Serda ES. Mereka diketahui berasal dari dua matra berbeda, yakni TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU). Saat ini, seluruh tersangka ditahan di Puspom TNI guna menjalani proses pendalaman hingga tahap penyidikan. TNI juga masih menyelidiki motif di balik aksi penyiraman air keras tersebut. “Untuk sementara, pasal yang dikenakan adalah Pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman antara empat hingga tujuh tahun penjara,” jelas Yusri. Polisi Ungkap Wajah Pelaku Lewat CCTV Di sisi lain, Polda Metro Jaya turut mengungkap perkembangan kasus dengan menampilkan rekaman CCTV yang memperlihatkan dua orang pelaku eksekutor di lapangan. Dalam rekaman tersebut, terlihat dua pria berboncengan sepeda motor, mengenakan pakaian bermotif batik dan pakaian berwarna biru. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imannudin, menegaskan bahwa gambar tersebut merupakan hasil asli tanpa rekayasa. “Ini murni kami ambil dari CCTV yang tertangkap kamera pengawas di sepanjang jalur yang dilalui para pelaku, sehingga bukan hasil artificial intelligence,” tegasnya. Dalam rekaman itu, pelaku yang duduk di bagian belakang diduga sebagai eksekutor yang menyiramkan cairan kepada korban di lokasi kejadian. TNI Janjikan Proses Transparan Sebelumnya, Mabes TNI telah melakukan penyelidikan internal sejak mencuatnya dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus ini. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menegaskan bahwa proses penanganan dilakukan secara profesional dan transparan. “TNI sudah merespons dengan melakukan penyelidikan secara internal. Kami bekerja secara profesional dan transparan,” ujarnya. Keempat tersangka nantinya akan diproses melalui peradilan militer. Berkas perkara akan dilimpahkan ke oditurat militer sebelum disidangkan di pengadilan militer. Puspom TNI juga memastikan bahwa proses persidangan akan digelar secara terbuka agar dapat diawasi publik, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas hukum.

Ekonomi, Mamuju, Nasional, Pemerintahan

Ribuan PPPK Sulbar Berpotensi Dirumahkan Akibat Pembatasan Anggaran Daerah

ruminews.id, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran daerah yang berdampak pada nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekitar 2.000 tenaga PPPK dilaporkan berpotensi tidak lagi diperpanjang kontraknya mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah penyesuaian terhadap ketentuan pemerintah pusat yang mengatur batas maksimal belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 30 persen. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap komposisi pengeluaran, termasuk sektor kepegawaian. Langkah ini bukan tanpa pertimbangan, mengingat tekanan terhadap struktur anggaran yang harus tetap sehat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan lainnya, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Meski demikian, potensi pemutusan kontrak ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan PPPK yang selama ini bergantung pada status kepegawaian tersebut. Banyak di antara mereka berharap adanya solusi atau kebijakan alternatif agar tetap dapat mengabdi tanpa harus kehilangan pekerjaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pun diharapkan dapat mencari jalan tengah, baik melalui penataan ulang anggaran maupun koordinasi dengan pemerintah pusat, guna meminimalisir dampak sosial dari kebijakan tersebut. Ke depan, kebijakan ini menjadi gambaran tantangan yang dihadapi daerah dalam mengelola sumber daya manusia aparatur di tengah keterbatasan fiskal, sekaligus menuntut perencanaan yang lebih matang agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Mending Masjid Dijadikan Tempat Ngopi daripada Dengerin Ceramah Itu-Itu Aja

Penulis: Muhammad Rias Ramadan ruminews.id – Beberapa waktu lalu, saya mampir ke masjid di dekat kosan. Bukan karena dapat hidayah dadakan, tetapi karena sedang suntuk dan ingin mencari suasana baru. Di teras masjid, beberapa anak muda duduk santai sambil menikmati kopi dan berdiskusi ringan. Masjidnya adem, ada pojok baca, dan Wi-Fi kencang. “Asyik juga, ya,” pikir saya. Namun, begitu masuk ke dalam untuk salat dan mendengarkan ceramah kultum, rasanya seperti kembali ke masa lalu. Topiknya masih itu-itu lagi: siksa kubur, pedihnya neraka, dan janji pahala berlipat bagi yang membaca Al-Qur’an di bulan Ramadhan. Bukan berarti topik-topik itu salah. Tetapi pertanyaannya: lagi-lagi? Setiap waktu? Hampir di setiap masjid? Saat Masjid Lupa Bicara Realitas Saya bukan ustadz, kiai, habib, atau orang dengan kapasitas agama yang mumpuni. Saya hanya jamaah biasa yang terkadang datang dengan kepala penat dan hati gelisah. Yang saya butuhkan adalah ceramah yang mengena, relevan dengan problem hidup hari ini bukan sekadar soal besar kecilnya pahala atau dosa. Kesal rasanya ketika pulang dari masjid, yang bertambah bukan wawasan atau solusi, melainkan beban psikologis karena terus diingatkan tentang ancaman dosa dan api neraka. Model dakwah fear-mongering (menakut-nakuti) dan reward-seeking (menjanjikan pahala instan) memang paling sederhana. Cukup sebut ayat tentang neraka, lalu tutup dengan hadits tentang pahala, selesai. Tapi, apa iya problem umat di tahun 2026 hanya sebatas malas salat dan lupa baca doa? Mari kita lihat realitas di sekitar: kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menganga, kualitas pendidikan rendah dan kesenjangan makin lebar, kriminalitas dan korupsi tak kunjung usai, kenakalan remaja dan konflik sosial terus terjadi, belum lagi krisis lingkungan seperti perubahan iklim yang memicu banjir dan kerusakan ekosistem. Namun, dari mimbar yang kita dengar masih berkutat soal dosa, siksa neraka, dan janji-janji pahala. Seolah-olah problem kehidupan nyata tidak perlu disinggung karena sudah diurus oleh sektor lain. Mimpi Saya soal Masjid yang Hidup Padahal, konsep masjid di zaman Rasulullah tidak sekadar tempat sujud. Masjid adalah pusat peradaban: tempat bermusyawarah antar-suku, pusat pengelolaan zakat dan sedekah untuk kaum duafa, bahkan tempat menyusun strategi perang. Ia senantiasa dekat dengan problematika masyarakat dan terlibat langsung dalam dinamika gerakan progresif, baik di level individu maupun struktural. Kini, masjid kita sering kali hanya menjadi bangunan sakral yang eksklusif. Datang, salat, dengar ceramah, lalu pulang. Interaksi sosialnya minimal. Padahal, masjid yang makmur adalah yang manfaatnya terasa luas bukan hanya untuk mereka yang merasa sudah mendapat tiket surga, tetapi juga untuk mereka yang sedang bergelut dengan masalah dunia, terutama kaum tertindas dan mereka yang mengalami ketidakadilan. Saya punya mimpi, suatu hari nanti masjid-masjid di negeri ini menjelma menjadi ruang yang melahirkan gerakan Islam progresif, sebuah wajah Islam yang tidak hanya sibuk dengan urusan ritual, tetapi juga hadir untuk merespons isu-isu besar seperti ketimpangan struktural, ketidakadilan sosial, kemanusiaan, dan keumatan. Bukan Islam yang jargonistik dan elitis, melainkan Islam yang ilmiah, membumi, dan berpihak pada mereka yang termarjinalkan. Secara konkret, saya membayangkan masjid-masjid masa depan memiliki: Pojok Curhat dan Konsultasi Sudah saatnya masjid membuka ruang konsultasi yang benar-benar menjawab kebutuhan nyata umat. Bukan hanya menyediakan kotak amal, tapi juga psikolog yang siap mendampingi jamaah dengan tekanan batin, konsultan keuangan yang membantu menyusun strategi keluar dari utang. Karena terlalu sering kita dengar jamaah diam-diam menangis, sementara mimbar hanya sibuk mengingatkan soal siksa kubur. Masjid yang hidup adalah yang hadir di tengah luka, bukan hanya di tengah sujud. Tidak hanya Taman Pendidikan Al-Qur’an untuk anak-anak, tetapi juga ruang diskusi, kelas menulis, atau sekadar tempat nongkrong produktif yang membahas problem sosial dengan perspektif Islam.Muhammad Rias Ramadan Pusat Pemberdayaan Ekonomi Masjid memiliki potensi ekonomi besar melalui kotak amal. Mengapa tidak dikelola untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar, atau bahkan membangun koperasi yang sehat dan transparan? Dakwah dengan Tema Kontekstual Misalnya, membedah persoalan kerusakan alam: apakah semata takdir Tuhan, atau justru akibat keserakahan manusia? Atau membahas bagaimana Islam memandang kesenjangan ekonomi, perlindungan terhadap buruh migran, hingga solidaritas kemanusiaan untuk korban konflik dan bencana. Tema-tema seperti ini akan membuka cakrawala jamaah, menghubungkan iman dengan realitas keseharian, sekaligus menumbuhkan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan. Bukan Sekadar Salah Ustadz Saya tidak serta-merta menyalahkan para penceramah. Bisa jadi mereka belum sempat memperbarui materi, atau mungkin takmir masjid tidak pernah meminta tema yang lebih variatif. Selama jamaah menerima saja, siklus monoton ini akan terus berulang. Karena itu, ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kepada para pengurus masjid (takmir), mari berani mengusulkan tema-tema kontekstual kepada penceramah. Undang pula pembicara dari kalangan profesional dan aktivis yang kompeten, tidak hanya membahas soal ibadah ritual, tetapi juga relasi antara agama dan problem sosial. Misalnya, bagaimana Islam berbicara tentang keadilan ekonomi, bagaimana kekuasaan dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan, atau bagaimana gerakan progresif dapat lahir dari rahim masjid. Dengan begitu, jamaah tidak hanya bertambah pemahaman soal hablumminallah, tetapi juga hablumminannas bahkan hingga pada kesadaran untuk berpihak pada kaum tertindas dan melawan ketidakadilan. Sedangkan untuk jamaah seperti saya, jangan hanya diam. Sampaikan masukan dengan sopan. Jika tidak mempan, cari masjid lain yang menyelenggarakan kajian lebih hidup, atau manfaatkan platform digital yang membahas Islam dan problem sosial secara mencerahkan dan tentu saja tetap asyik. Saya percaya, masjid bisa menjadi jawaban atas kebingungan kita di zaman sekarang. Tetapi caranya bukan dengan terus-menerus mengingatkan orang soal dosa, melainkan dengan membuka pintu selebar-lebarnya untuk solusi. Mari kita jadikan masjid sebagai tempat yang tidak hanya menenteramkan hati, tetapi juga mencerdaskan akal dan menggerakkan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kalau perlu, biar makin banyak kedai kopi di teras masjid. Daripada jamaahnya kabur karena bosan, lebih baik ngopi sambil menunggu kajian dimulai. Siapa tahu, dari secangkir kopi di serambi masjid, lahir ide-ide baru untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat dan dari sanalah gerakan Islam progresif yang benar-benar membumi mulai tumbuh.

Ekonomi, Hukum, Jakarta, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

KPK Tahan Eks Stafsus Menag Gus Alex, Terseret Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

ruminews.id, JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz atau yang dikenal sebagai Gus Alex, setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Penahanan dilakukan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/3/2026). Gus Alex ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024. Ia terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan dalam kondisi tangan terborgol saat digiring oleh penyidik. Penahanan ini menjadikan Gus Alex menyusul mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang lebih dahulu ditahan dalam kasus yang sama. Dengan demikian, keduanya dipastikan menjalani proses hukum serta masa penahanan di rumah tahanan KPK, termasuk pada momentum Hari Raya Idulfitri tahun ini. Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pembagian kuota haji tambahan. Gus Alex diduga memiliki peran dalam membantu pengaturan distribusi kuota serta menghubungkan sejumlah pihak terkait, termasuk dalam praktik pengumpulan sejumlah dana dari penyelenggara haji khusus. Meski demikian, saat digiring menuju mobil tahanan, Gus Alex membantah adanya perintah dari Yaqut terkait pembagian kuota tersebut. Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan seluruh informasi yang diketahuinya kepada penyidik dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. KPK menegaskan bahwa penahanan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum guna mengusut tuntas dugaan korupsi di sektor pelayanan keagamaan. Proses penyidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Nasional, Politik

PKN Kutuk Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis KontraS

Ruminews.id – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mengecam keras serangan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus pada Kamis malam, 12 Maret 2026. Peristiwa ini dinilai sebagai bentuk teror terhadap pembela hak asasi manusia sekaligus ancaman serius bagi ruang kebebasan sipil di Indonesia. Tragedi ini terjadi setelah Andrie Yunus menyelesaikan agenda rekaman podcast di kantor YLBHI, yang membahas isu sensitif terkait militerisme dan judicial review Undang-Undang TNI. Dalam perjalanan pulang, ia diserang oleh pelaku yang menyiramkan cairan berbahaya, menyebabkan luka bakar serius di sejumlah bagian tubuh, termasuk wajah dan mata. Dalam pernyataan sikap resminya, yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PKN, Gede Pasek Suardika, dan Sekretaris Jenderal PKN, Sri Mulyono pada Minggu (15/03/26). PKN Mengutuk Keras Tindakan Kekerasan dan menyatakan rasa prihatin mendalam sekaligus menyesalkan aksi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Tindakan tersebut dinilai sebagai perbuatan keji yang tidak dapat ditoleransi. PKN juga mendesak aparat penegak hukum segera bertindak cepat dan transparan untuk mengungkap pelaku lapangan hingga aktor intelektual di balik serangan tersebut. PKN menyoroti pula mengenai situasi ruang demokrasi Indonesia dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga ruang demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat. Bagi PKN, perbedaan pendapat adalah anugerah tertinggi dalam kehidupan berbangsa di Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila Ketua Umum PKN, Gede Pasek Suardika (GPS) juga menambahkan bahwa pernyataan sikap ini merupakan bentuk dukungan moril PKN bagi seluruh elemen masyarakat sipil. “Pernyataan ini kami sampaikan agar hak-hak masyarakat sipil dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetap terjaga dan terlindungi dari segala bentuk intimidasi maupun kekerasan,” tegasnya politisi senior asal Pulau Dewata ini. Kecaman terhadap kasus ini tidak hanya datang dari PKN, tetapi juga dari jaringan aktivis, organisasi masyarakat sipil,  partai politik, lembaga HAM, hingga tokoh publik yang menilai bahwa pola kekerasan terhadap individu kritis menunjukkan adanya persoalan serius dalam perlindungan kebebasan sipil. Sejumlah pihak bahkan mengaitkan peristiwa ini dengan tren meningkatnya intimidasi terhadap aktivis dan pembela HAM di Indonesia.

Hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Black Propaganda : False Flag Operation (Operasi Bendera Palsu)

Penulis: Yulianto Ardiwinata – Penulis Buku Instrumentalisasi Demokrasi ruminews.id, Saat ini, dalam konteks politik modern, sistem demokrasi diidentifikasi sebagai salah satu sistem yang menjamin kebebasan berpendapat, partisipasi publik dan keterbukaan informasi. Di sisi lain, di tengah-tengah pengejewantahannya, ruang-ruang demokrasi sering menerima serangan-serangan propaganda dengan berbagai bentuk yang kemudian akan mempengaruhi kualitas kehidupan politik ataupun memecah belah kelompok tertentu bahkan sampai melemahkan kepercayaan publik pada institusi-institusi tertentu. Di sini, propaganda tidak hanya berbentuk fisik dan informasi miring, tetapi juga strategi komunikasi massa yang bertujuan untuk memanipulasi opini, perasaan dan perilaku masyarakat guna kepentingan terselubung. Salah satu teknik propaganda yang kontroversial adalah false flag operation (operasi bendera palsu), teknik ini dahulu sering digunakan dalam pertempuran laut abad ke-16, di mana kapal-kapal dalam pertempuran laut mengibarkan bendera palsu untuk mengelabui musuh. Namun di era kontemporer, operasi bendera palsu kini menjelma menjadi teknik propaganda. False Flag Operation atau operasi bendera palsu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu tetapi sengaja dibuat seolah-olah dilakukan oleh pihak lain sebagai kambing hitam. Strategi ini bertujuan untuk memanipulasi opini publik, menciptakan legitimasi terhadap suatu tindakan tertentu, atau mendiskreditkan suatu kelompok. Dalam praktiknya, teknik propaganda ini tidak selalu berbentuk tindakan fisik yang nyata. Operasi bendera palsu juga dapat berlangsung melalui konstruksi narasi di ruang publik, baik melalui media massa maupun media digital. Dengan memanfaatkan arus informasi yang sangat cepat dan sering kali tidak terverifikasi, suatu peristiwa dapat dibingkai sedemikian rupa sehingga membentuk persepsi tertentu dalam kesadaran masyarakat. apalagi dengan bantuan artificial inteligence yang berpotensi mengaburkan fakta bahkan sebelum proses verifikasi fakta terjadi. Dalam catatan sejarah dunia, terdapat beberapa peristiwa sejarah yang bisa dijadikan contoh dari strategi false flag operation. Salah satu yang sangat terkenal adalah Gleiwitz Incident pada tahun 1939. Dalam peristiwa ini, pasukan Nazi melakukan serangan terhadap sebuah stasiun radio di wilayah perbatasan Jerman–Polandia. Serangan tersebut kemudian dipropagandakan seolah-olah dilakukan oleh tentara Polandia. Narasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pasukan Nazi untuk memulai invasi terhadap Polandia, yang kemudian menjadi salah satu pemicu pecahnya Perang Dunia II. Peristiwa ini dapat menunjukkan bagaimana sebuah insiden dapat direkayasa untuk menciptakan legitimasi politik terhadap tindakan agresi militer. Keberhasilan dari teknik propaganda bendera palsu tidak terlepas dari mekanisme psikologi massa yang bekerja dalam masyarakat. Ketika sebuah peristiwa terdramatisir dengan baik, masyarakat cenderung mengalami kondisi emosional yang intens seperti kemarahan, ketakutan, atau merasa tidak aman. Dalam situasi seperti itu, kemampuan masyarakat untuk melakukan analisis rasional berkurang. Sehingga publik cenderung akan mencari penjelasan sederhana mengenai siapa yang harus disalahkan. Kondisi psikologis tersebut dapat menciptakan ruang yang terbuka lebar bagi propagandis untuk menawarkan narasi mengenai pelaku yang dianggap bertanggung jawab. Selain menunggangi isu tertentu, teknik propaganda bendera palsu ini juga memanfaatkan berbagai bias kognitif yang ada dalam diri manusia. Salah satunya adalah kecenderungan untuk lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan prasangka atau pelabelan yang sudah ada sebelumnya. Jika suatu kelompok telah lama dipersepsikan sebagai ancaman atau musuh, maka masyarakat kemudian  akan lebih mudah menerima narasi yang menyatakan bahwa kelompok tersebut adalah pelaku suatu kejahatan. Dengan demikian, propaganda tidak perlu sepenuhnya menciptakan persepsi baru, melainkan cukup memperkuat prasangka yang telah ada dalam kesadaran kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman kritis terhadap cara kerja  propaganda menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam konstruksi narasi yang sengaja dirancang untuk mengarahkan opini dan emosi kolektif masyarakat.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Tekhnologi

Pendidikan sebagai Ilusi Peradaban: Dekonstruksi Metanarasi Pendidikan Nasional

Penulis: Abd. Razak Usman – Ketua Bidang Pendidikan dan Pendampingan Beasiswa Badko HMI Sulsel ruminews.id – Menjelang Idulfitri, ruang publik bangsa Indonesia sering dipenuhi dengan narasi refleksi, tentang kembali pada kesucian, memperbaiki diri, dan menata ulang arah kehidupan. Dalam konteks kebangsaan, momentum ini juga relevan untuk membaca ulang berbagai fondasi yang membentuk masa depan bangsa, salah satunya adalah pendidikan. Dalam wacana kebangsaan, pendidikan hampir selalu ditempatkan sebagai jalan agung menuju peradaban. Ia dielu-elukan sebagai proyek besar negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan generasi unggul. Namun jika realitas dibaca secara jujur, narasi besar tersebut kerap berhadapan dengan kenyataan yang retak: ketimpangan kualitas pendidikan, krisis karakter generasi, hingga berbagai tragedi kemanusiaan yang terjadi di ruang yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya harapan. Belakangan ini, publik kembali diguncang oleh kematian seorang bocah di Nusa Tenggara Timur yang memantik duka dan keresahan bersama. Peristiwa tersebut tidak bisa dipahami sekadar sebagai tragedi individual, tetapi sebagai refleksi sosial tentang bagaimana sistem pendidikan kita bekerja. Ia memaksa kita bertanya secara lebih mendasar: sejauh mana ruang pendidikan benar-benar menjadi tempat yang aman, manusiawi, dan memuliakan anak sebagai subjek utama pendidikan. Di titik inilah pentingnya membaca ulang metanarasi pendidikan nasional. Narasi besar yang selama ini memandang pendidikan sebagai mesin otomatis pembangun peradaban perlu dikaji secara kritis. Perspektif postmodern mengingatkan bahwa setiap metanarasi sering kali menyembunyikan celah-celah yang luput dari perhatian: relasi kuasa dalam sistem pendidikan, birokratisasi pengetahuan, hingga reduksi makna belajar yang semakin sempit, sekadar angka, sertifikasi, dan formalitas administratif. Tantangan ini semakin kompleks ketika kita melihat peta generasi yang mendominasi ruang pendidikan hari ini, yakni Generasi Z dan Generasi Alpha. Mereka adalah generasi yang tumbuh di tengah percepatan teknologi, arus informasi yang melimpah, serta perubahan sosial yang sangat cepat. Dunia yang mereka hadapi bukan hanya dunia kompetisi, tetapi juga dunia yang sarat dengan ketidakpastian, era post-truth, disrupsi teknologi, hingga dinamika geopolitik global yang terus bergerak. Dalam konteks tersebut, problem pendidikan tidak lagi semata tentang akses atau fasilitas. Tantangan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana membangun ketahanan mental, integritas moral, dan kemampuan berpikir kritis generasi muda. Tanpa fondasi tersebut, generasi hanya akan menjadi konsumen informasi yang pasif, bukan subjek yang mampu mengolah pengetahuan dan menentukan arah peradaban. Pemikir pendidikan kritis Paulo Freire pernah menegaskan bahwa “pendidikan dapat menjadi alat yang membuat manusia menyesuaikan diri dengan sistem yang ada, atau menjadi praktik pembebasan yang membuat manusia sadar dan mampu mengubah dunia”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak pernah netral; ia selalu berada di antara dua kemungkinan, menjadi alat reproduksi sistem atau menjadi ruang emansipasi manusia. Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran Nurcholish Madjid yang menekankan bahwa pendidikan sejatinya harus melahirkan manusia yang merdeka dalam berpikir. Cak Nur mengingatkan bahwa “pendidikan bukan sekadar melahirkan orang pintar, tetapi membentuk manusia yang memiliki integritas moral dan kesadaran kemanusiaan”. Menyadari kompleksitas tantangan tersebut, BADKO HMI Sulsel dalam waktu dekat akan membuka ruang diskursif melalui forum dialog pendidikan. Forum ini diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai kelas menengah intelektual. Untuk membaca ulang dinamika pendidikan nasional sekaligus merumuskan arah masa depan sumber daya manusia Indonesia. Forum ini tidak sekadar menjadi ruang akademik, tetapi juga ruang refleksi kolektif untuk merespons tantangan zaman, dari krisis kebenaran di era post-truth, disrupsi teknologi digital, hingga perubahan lanskap geopolitik global yang semakin kompleks. Tantangan tersebut menuntut keberanian generasi muda untuk melakukan pemetaan persoalan, merumuskan resolusi, serta menentukan arah generasi bangsa dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berdaulat secara intelektual dan bermartabat secara moral. Pada akhirnya, mendekonstruksi metanarasi pendidikan nasional bukanlah upaya meruntuhkan pendidikan itu sendiri. Sebaliknya, ia merupakan usaha untuk menyelamatkan pendidikan dari ilusi yang terlalu lama dipertahankan. Sebab hanya dengan keberanian membaca ulang sistem pendidikan secara jujur dan kritis, kita dapat mengembalikan pendidikan pada makna terdalamnya, “sebagai ruang pembebasan manusia dan fondasi sejati bagi peradaban”. Selamat menjalankan ibadah di penghujung Ramadan dan menyongsong datangnya Idulfitri. Momentum spiritual ini semestinya tidak hanya menjadi ruang penyucian diri secara personal, tetapi juga ruang refleksi kolektif untuk meneguhkan kembali makna pendidikan sebagai jalan pembebasan dari belenggu kebodohan, ketertinggalan, dan krisis moral generasi. Dengan kesadaran itu, kita menata ulang komitmen untuk membangun peradaban melalui ilmu, integritas, dan keberanian berpikir merdeka. Sebab pada akhirnya, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi oleh tekad generasi yang terus berjuang dan tidak menyerah. Yakin Usaha Sampai.

Nasional, Pemuda, Politik

Musda VI KNPI Kota Jayapura Memanas, Penetapan Ketua di Tengah Perdebatan Peserta

ruminews.id, Jayapura – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VI Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Jayapura menjadi sorotan publik setelah diwarnai dinamika dan perdebatan panas di dalam forum. Sejumlah pihak menilai hasil forum tersebut cacat secara prosedural. Hal itu mencuat setelah Steering Committee (SC) bersama Caretaker KNPI Kota Jayapura disebut secara terang-terangan berpihak kepada salah satu kandidat, yakni Barend Barto Taniauw. Diketahui, Barend Barto Taniauw juga menjabat sebagai Bendahara Caretaker KNPI Kota Jayapura. Sementara itu, kandidat lainnya, Novelt Krey, dikabarkan digugurkan dari bursa pencalonan dalam proses yang memicu polemik di kalangan peserta Musda. Situasi semakin ramai diperbincangkan setelah beredar sebuah video yang memperlihatkan suasana forum masih dipenuhi perdebatan dan adu argumen dari sejumlah peserta. Dalam video tersebut terlihat sebagian peserta masih menyampaikan pandangan dan keberatan mereka di dalam ruangan. Namun di saat yang bersamaan, terdengar suara yang menetapkan ketua KNPI Kota Jayapura. Momen ini memicu berbagai reaksi dari peserta forum maupun pihak yang mengikuti jalannya Musda, karena proses penetapan pimpinan organisasi dinilai berlangsung ketika forum masih diwarnai interupsi dan perdebatan. Di tengah dinamika tersebut, Musda VI KNPI Kota Jayapura akhirnya menetapkan Barend Barto Taniauw sebagai Ketua KNPI Kota Jayapura. Peristiwa ini menggambarkan dinamika internal organisasi kepemudaan yang cukup panas dalam pelaksanaan Musda VI KNPI Kota Jayapura. Sejak awal, forum tersebut memang diwarnai perbedaan pandangan serta perdebatan di antara peserta terkait mekanisme dan proses pengambilan keputusan. Hingga kini, polemik terkait jalannya Musda VI KNPI Kota Jayapura masih menjadi perbincangan di kalangan peserta forum dan pengamat organisasi kepemudaan.

Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

PB IKAMI SULSEL Sorot Penggiringan Opini dan Informasi tak Berimbang Media Terkait Ketua Kadin Sultra

ruminews.id – Kendari, 16/3/2026. Munculnya sejumlah pemberitaan di beberapa media yang menyebut nama Anton Timbang sebagai tersangka di Bareskrim Polri dinilai telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pemberitaan tersebut diduga mengandung unsur penggiringan opini publik serta penyampaian informasi yang tidak berimbang. Sejumlah pihak menilai bahwa informasi yang beredar belum sepenuhnya mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap individu memiliki hak atas asas praduga tak bersalah, sehingga pemberitaan yang menyimpulkan status hukum seseorang secara sepihak berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Ketua Bidang ESDM PB IKAMI SULSEL Risaldi, menegaskan bahwa media massa memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi secara objektif, akurat, dan proporsional. Prinsip cover both sides atau keberimbangan menjadi salah satu standar utama dalam praktik jurnalistik yang profesional. “Pemberitaan yang tidak utuh dan cenderung menyudutkan dapat membentuk opini publik yang bias. Media seharusnya memberikan ruang klarifikasi kepada semua pihak agar informasi yang diterima masyarakat tetap berimbang,” ujarnya Lebih lanjut, Risal sapaan akrabnya menilai bahwa berbagai informasi yang beredar saat ini masih perlu diverifikasi secara menyeluruh. Mereka meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum adanya penjelasan resmi dari aparat penegak hukum. Mereka juga berharap agar media tetap mengedepankan etika jurnalistik serta menjunjung tinggi prinsip akurasi dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan, khususnya terkait isu hukum yang sensitif. “Ruang publik harus diisi dengan informasi yang objektif, bukan narasi yang berpotensi menggiring opini. Proses hukum harus dihormati dan dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku,” tutupnya.

Makassar, Nasional, Pemuda, Tekhnologi

Menavigasi Karier Profesional di Dunia Industri, Anwar Mattawape Dorong LTMI HMI Maktim Bangun Roadmap Karier Sejak Dini

ruminews.id, MAKASSAR — Pelatihan Profesi Konsultan yang diselenggarakan oleh Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI) HMI Cabang Makassar Timur menghadirkan diskusi mengenai arah karier dan peluang profesional bagi mahasiswa dalam menghadapi dinamika dunia industri. Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan antara pengalaman praktis di sektor industri dan perspektif akademik yang dimiliki para peserta. Dalam pemaparannya, Anwar Mattawape menekankan pentingnya perencanaan karier yang terstruktur sejak masa perkuliahan. Mahasiswa didorong untuk memahami bidang keilmuan yang sedang dipelajari sekaligus mengidentifikasi keterkaitannya dengan kebutuhan sektor industri yang terus berkembang. Pemahaman terhadap relasi antara disiplin ilmu dan kebutuhan industri dinilai penting untuk memetakan berbagai peluang profesi yang tersedia. Melalui proses tersebut, mahasiswa dapat mengenali spektrum pekerjaan yang relevan serta memahami kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki sektor profesional tertentu. Penguatan kompetensi teknis menjadi salah satu aspek yang turut ditekankan dalam pemaparan tersebut. Penguasaan perangkat teknologi, kemampuan analisis data, serta keterampilan dalam pengelolaan proyek dipandang sebagai kemampuan dasar yang perlu dibangun secara sistematis selama masa pendidikan. Selain itu, pengalaman pembelajaran di luar ruang kelas juga memiliki peran penting dalam membentuk kesiapan profesional mahasiswa. Partisipasi dalam pelatihan profesional, sertifikasi teknis, workshop industri, maupun kompetisi teknologi dinilai mampu memperkaya pengalaman praktis sekaligus memperkuat kapasitas individu dalam menghadapi tuntutan dunia kerja. Dalam konteks pengembangan karier, mahasiswa juga didorong untuk menyusun peta jalan atau roadmap karier pribadi. Proses ini mencakup identifikasi sektor industri tujuan, pemahaman terhadap struktur posisi pekerjaan yang tersedia, serta pemetaan kualifikasi yang diperlukan untuk mencapai posisi tersebut secara bertahap. Spektrum peluang karier bagi lulusan teknik dinilai cukup luas. Selain berkarier sebagai praktisi di sektor industri, lulusan juga memiliki peluang untuk mengambil peran sebagai konsultan teknik, membangun usaha berbasis teknologi, maupun berkontribusi dalam sektor kebijakan pembangunan yang memerlukan perspektif teknis dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, jalur akademik tetap menjadi ruang kontribusi strategis bagi sebagian lulusan teknik yang memilih mengembangkan diri sebagai dosen atau peneliti. Integrasi antara pengalaman industri dan pendekatan akademik dipandang mampu memperkuat kualitas pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik profesional. Melalui forum pelatihan ini, peserta memperoleh gambaran mengenai pentingnya perencanaan karier yang matang, penguatan kompetensi profesional, serta kemampuan membaca dinamika industri. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting bagi mahasiswa dalam membangun perjalanan karier yang berkelanjutan di masa mendatang.

Scroll to Top