Jakarta

Ruminews.id, Jakarta – Lebak, 4 Desember 2025 — Transformasi digital yang kian cepat menuntut kemampuan masyarakat untuk cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Hal itu disampaikan oleh aktivis perempuan Kabupaten Lebak, Ratu Nisya Yulianti, yang menegaskan perlunya kesadaran kolektif untuk memperkuat budaya literasi digital sebagai benteng utama bagi perempuan, anak, dan keluarga. Dalam kegiatan Pelatihan Literasi Digital yang digelar Kementerian Komdigi RI bersama PKK Kabupaten Lebak di Aula Multatuli Setda Lebak yang dihadiri oleh Bupati Lebak, Ketua DPRD Lebak, Kapolres Lebak, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten, Komisioner KPID Banten, Ratu Nisya Yulianti tampil sebagai Ketua Pelaksana sekaligus bagian dari aktivis perempuan yang vokal menyuarakan pentingnya kecakapan digital yang aman dan bertanggung jawab. Menurutnya, era digital bukan hanya membawa kemudahan, tetapi juga risiko yang harus diantisipasi. Perempuan—sebagai pilar utama pendidikan dalam keluarga—memiliki peran penting dalam memastikan ruang digital tetap sehat, produktif, dan terlindungi. “Kita tidak hanya harus melek digital, tetapi cerdas secara digital. Teknologi seharusnya memberdayakan, bukan membahayakan. Perempuan harus mampu membimbing keluarga agar tidak terjebak pada hoaks, perundungan siber, eksploitasi digital, dan konten destruktif,” tegas Ratu Nisya. Ia juga menekankan bahwa literasi digital tidak boleh berhenti pada pengetahuan teknis, melainkan harus menyentuh kesadaran etika, keamanan, dan tanggung jawab bermedia sosial. Menurutnya, kecerdasan digital yang utuh adalah kombinasi pemahaman, keterampilan, dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi. Lebih jauh, aktivis yang juga dikenal sebagai pemerhati isu perempuan dan anak ini mengajak perempuan di seluruh wilayah Indonesia—khususnya Banten para kader desa—untuk menjadi agen edukasi literasi digital bagi lingkungan sekitar. “Saat perempuan terliterasi, maka keluarga terlindungi. Saat keluarga terlindungi, generasi bangsa terjaga. Jadi, literasi digital bukan hanya isu teknologi, melainkan investasi peradaban,” ungkapnya. Ratu Nisya berharap pendidikan literasi digital dapat terus diperluas hingga tingkat desa sebagai gerakan berkelanjutan yang terintegrasi dengan penguatan ketahanan keluarga, pendidikan anak, dan pemberdayaan ekonomi berbasis digital. Sebagai penutup, ia mengajak semua pihak untuk menjadikan ruang digital sebagai ruang kemajuan, bukan ruang kerusakan. “Mari jadikan digitalisasi sebagai jalan pemberdayaan, bukan jebakan. Kita semua, terutama perempuan, mampu menjadi penjaga peradaban di tengah derasnya arus teknologi,” tutupnya.

Ruminews.id, Jakarta – Ketua Umum Yayasan Kemanusiaan Rombsis (YK ROMBSIS), Hj. Andi Idha Nursanti, SH, didampingi oleh Ibu Hj. Dr. Andi Yuliani Paris (Dewan Kehormatan dan Anggota DPR RI), Ibu Hj. Dr. Marwah Daud Ibrahim (Majelis Pakar), Ibu Hj. Monirah Jafar Hafsah, SE (Ketua Harian), Ibu Hj. Yuliana Wahid (Sekjen), serta beberapa pengurus lainnya, melakukan audiensi dengan Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani di Gedung MPR RI pada Selasa, 2 Desember 2025. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memohon kesediaan Ketua MPR RI untuk menghadiri Pengukuhan Pengurus YK ROMBSIS Masa Bakti 2025–2030, yang akan dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional dan Peringatan Hari Ibu 2025. Dalam audiensi tersebut, rombongan YK ROMBSIS diterima langsung oleh Ketua MPR RI yang menyatakan kesediaannya menjadi pembicara inti (Keynote Speaker) pada acara tersebut. Ketua Umum YK ROMBSIS memaparkan sejarah singkat yayasan yang berdiri pada tahun 2015 sebagai Rombongan Ibu-Ibu Istiqamah (Rombsis). “YK ROMBSIS bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, dan keagamaan. Berbagai kegiatan kemanusiaan telah dilakukan, antara lain: membantu masyarakat terdampak bencana alam, memberikan santunan kepada anak yatim dan dhuafa setiap bulan Ramadan terakhir sebanyak 5.000 penerima di Masjid Istiqlal tahun 2024 serta menyalurkan bantuan untuk warga Palestina dan berbagai kegiatan sosial lainnya, termasuk pada peringatan hari-hari nasional”. Ujar Andi Idha Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani juga menyampaikan apresiasinya terhadap peran dan kegigihan perempuan Indonesia, termasuk para pekerja perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Alhamdulillah, beliau menyambut baik maksud dan niat YK ROMBSIS serta bersedia memfasilitasi penggunaan gedung. Beliau juga menyampaikan kesiapan untuk hadir dan memberikan sambutan utama pada acara tersebut.

Ruminews.id , Jakarta – Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) Ismail Marasabessy ikut menanggapi adanya putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait penempatan anggota Polri diluar institusi. Ia menilai, tugas dan fungsi Polri merupakan bagian dari komponen sipil, sehingga menjadi tidak tepat jika ditafsirkan putusan tersebut menjadi pembatasan untuk menduduki jabatan – jabatan sipil di berbagai sektor pemerintahan. “Penempatan anggota Polri diluar instutitusi mesti dilihat sebagai bagian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepolisian. tidak tepat jika ada tafsir pembatasan semacam itu, justru bertentangan dengan semangat UU Kepolisian”. terang Ismail. Ismail menambahkan, ketentuan pasal 8 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi landasan hukum yang kuat mengatur penempatan anggota Polri di luar instansi Polri. “Jelas dasar hukum nya masih berlaku dan memiliki pijakan konstitusional. sebab itu legitimate dari sisi hukum”. tegas nya Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan, sepanjang penempatan anggota Polri atas permintaan resmi intitusi yang berwenang maka Kapolri berhak menerbitkan surat keputusan penugasan dan itu tidak bertentangan baik dengan UU maupun Konstitusi (UUD 1945). “Keluar nya putusan MK ini, pada prinsip nya tidak mengubah pengaturan penempatan anggota Polri di luar Institusi. sepanjang masih terkait dengan tugas kepolisian yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.