Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Jakarta

Ekonomi, Jakarta

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ekonomi Indonesia Tumbuh Stabil di Atas 5 Persen

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Jakarta /

ruminews.id – Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan sejumlah capaian positif dalam satu tahun kepemimpinan, terutama di bidang ekonomi. Fundamental ekonomi kuat, stabilitas makroekonomi terjaga, dan kesejahteraan meningkat menjadi catatan penting selama periode tersebut. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Kamis (16/10). Pada Triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,12%, salah satu tertinggi di antara negara G20. Menkeu optimistis kinerja ekonomi nasional akan terus membaik hingga akhir tahun. “Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ungkap Menkeu. Inflasi juga terjaga rendah di 2,65% (yoy) dengan defisit APBN hanya di 1,56% dari PDB. Masing-masing termasuk yang terendah di antara negara G20. Menkeu menjelaskan, pencapaian ini tidak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan Rp200 T di Bank Himbara yang bertujuan produktif mendukung aktivitas ekonomi. “Dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering mulai ada uang yang cukup, anda hajar lebih jauh. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi,” tandas Menkeu. Dari sisi perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8% sepanjang Januari hingga September 2025. Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% pada Februari 2025, terendah sejak krisis 1998. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 8,47% pada Maret 2025, yang merupakan capaian terendah sepanjang sejarah. Pasar modal pun merespons positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi sepanjang masa di level 8.257,86 pada 10 Oktober 2025. Menurut Menkeu, hal ini mencerminkan keyakinan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. “Walaupun sekarang ada koreksi naik sebentar-sebentar ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah perbaikan ekonomi yang akan kita ciptakan ke depan, bukan cuman sesaat. Kita perbaiki pondasi ekonominya dengan serius, dengan betul-betul. Saya akan mengerahkan seluruh pengetahuan saya yang ada yang sudah belajar selama berapa tahun,” pungkas Menkeu. (dj/al) Sumber : Kemenkeu.go.id

Jakarta, Nasional

Aktivis Desak KPK Tetapkan Dirut Patra Niaga Tersangka Skandal BBM Non-PSO

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional /

Ruminews.id, Jakarta – Di negeri yang kaya minyak ini, keadilan justru sering mati di tengah kilang dan tangki penyimpanan. Kita diajarkan bahwa efisiensi adalah kunci, bahwa kedaulatan energi adalah cita-cita. Tapi di balik jargon-jargon itu, kedaulatan berubah menjadi kata kosong sementara pasar dikunci dan keuntungan mengalir hanya ke satu arah. Dalam senyap birokrasi, keputusan penting lahir tanpa cahaya. Akses swasta dibatasi, jalur impor dipelintir, dan standar mutu dikorbankan atas nama stabilitas. Di permukaan, semuanya tampak normal; di lapangan, pasar terkunci rapat di bawah satu kendali. Sentinel Energy Indonesia (SEI) memperhatikan proses pemeriksaan dan persidangaan Kasus Dugaan Korupsi BBM di Patra Niaga yang menyeret Direktur Utama, Riva Siahaan hingga, orang kuat diduga Mafia Minyak, Riza Chalid, termasuk menelusuri jejak-jejak kebijakan itu sejak 2023 hingga 2025. Hasilnya membuka tabir bahwa tata niaga BBM Non-PSO bukan dijalankan sebagai sistem terbuka dan adil, melainkan sebagai permainan kekuasaan yang menutup kompetisi dan mengaburkan akuntabilitas publik. Skema Mafia dan Koruptif di Balik Jargon Efisiensi Energi Efisiensi selalu terdengar manis di telinga publik. Namun di baliknya, efisiensi ini hanyalah selimut bagi praktik monopoli yang disusun rapi oleh tangan-tangan berpengaruh. Nama Mars Ega, kini Direktur Utama Pertamina Patra Niaga (PPN), mencuat sebagai sosok sentral yang diduga mengendalikan skema BBM Non-PSO bermasalah sebuah pola yang menutup kompetisi dan membuka ruang penyimpangan di sektor energi nasional. “Yang Kami lihat bukan kesalahan administratif. Ini sistem yang disusun rapi, jadi sengaja by design, ada larangan, ada pemaksaan, dan ada bahan bakar di bawah standar yang tetap beredar di pasar nasional. Semua benangnya bermuara pada pucuk pimpinan Patra Niaga saat ini, Direktur Utama, ke Mars Ega,” ungkap Koordinator Nasional SEI, Hexa Todo. Tahun 2023 titik kuncik, saat Mars Ega menjabat sebagai Direktur Pemasaran Regional PPN yang melarang penjualan BBM Non-PSO kepada SPBU swasta. Satu kebijakan itu cukup untuk mematikan separuh nyawa pasar. SPBU swasta dipaksa berjuang sendiri mengurus impor, menghadapi labirin birokrasi, dan membayar harga tinggi. Akibatnya, pasar terkunci, devisa negara terkuras, dan dominasi Pertamina Patra Niaga menguat di balik dalih “pengaturan distribusi.” “Begitu larangan diberlakukan, swasta kehilangan peran. Pasar dikunci, dan persaingan mati. BBM Non-PSO berubah menjadi arena tunggal di bawah kendali satu tangan,” kata Hexa Todo. Dua tahun berselang, tahun 2025, Kementerian ESDM menambah bara dalam tungku. Melalui kebijakan baru, SPBU swasta malah diwajibkan membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga setelah kuota impornya habis meskipun harga dan spesifikasinya ditentukan sepihak. Menurut SEI, kebijakan itu tidak lahir dari kebijakan teknokratis, melainkan dari tekanan politik dan hukum setelah munculnya pemeriksaan di Gedung Bundar (Kejaksaan Agung) yang menyinggung nama-nama besar di tubuh Pertamina. “Tekanan itu terasa. Swasta dipaksa beli dari PPN, sementara PPN bebas menentukan harga dan spesifikasi. Ini bukan mekanisme pasar, ini pemaksaan kebijakan,” ujar Hexa. Ironinya, di meja rapat, pejabat berjanji tentang transparansi. Tapi di lapangan, janji tinggal slogan. Pada 19 September 2025, dalam pertemuan di kantor ESDM, swasta dan Pertamina Patra Niaga sepakat: bahan bakar harus sesuai spesifikasi dan boleh diinspeksi di pelabuhan asal. Namun, dua minggu kemudian, janji itu dilanggar. BBM dikirim tanpa inspeksi independen. Dan ketika swasta melapor dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI pada 1 Oktober 2025, Mars Ega tidak hadir. Ia memilih diam di balik dinding korporasi, menumbalkan Wakil Direkturnya untuk menjelaskan kebijakan yang tak bisa dijelaskan. “Ketidakhadirannya bukan karena jadwal, tapi karena ada kejahatan yang disembunyikan meski sudah jelas terlihat secara kasat mata,” ujar Hexa Todo. Kisah ini bukan sekadar temuan SEI. Pemberitaan dan laporan publik memperkuat dugaan bahwa skema BBM Non-PSO bermasalah adalah bagian dari jaringan kekuasaan yang lebih luas bukan tindakan tunggal, melainkan pola yang dibiarkan tumbuh. Pertama, dalam konferensi pers Kejagung, 10 Juli 2025, sembilan tersangka diumumkan termasuk Alvian Nasution dan Mohammad Riza Chalid yang disebut sebagai beneficial owner PT Orbit Terminal Merak. Nama-nama ini bukan asing di dunia migas, tapi keakraban mereka dengan pejabat BUMN justru jadi bahan bisik-bisik di kalangan industri. Kedua, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyingkap hal yang lebih pahit: Nicke Widyawati, Mars Ega, dan Alvian Nasution diduga menjual solar industri ke perusahaan tambang Grup Adaro di bawah harga solar subsidi bahkan di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP). Jika benar, maka subsidi publik secara diam-diam berpindah ke kantong korporasi besar. Ketiga, isu harga Pertalite menambah satire di panggung kebijakan. Pertamina disebut mengusulkan formula Harga Indeks Pasar (HIP) Pertalite RON 90 sebesar 99,21% dari MOPS RON 92 dengan dalih bahwa Pertalite hanyalah oplosan Mogas RON 88 dan RON 92. Dengan kata lain, publik membeli “campuran kompromi” yang dijual dengan harga penuh. Polanya Terbaca: Larangan – Pemaksaan – Pelanggaran Dari hasil investigasi SEI dan penelusuran pemberitaan, terlihat pola yang konsisten: Pertama, larangan menjual BBM Non-PSO ke swasta; Kedua, pemaksaan pembelian dari PPN; Ketiga, pelanggaran spesifikasi dalam distribusi. Sebuah trinitas monopoli yang dikemas dalam bungkus kebijakan nasional. “Pertanyaannya sederhana : dari mana asal kargo BBM itu? Siapa yang menyetujui pengirimannya? Dan apakah Pertamina sadar bahwa BBM Non-PSO di bawah spesifikasi ini sudah lama beredar di pasar nasional?” tutur Hexa Todo dengan nada menahan geram. Desakan SEI: Bongkar Rantai Impor dan Pertanggungjawaban Mars Ega Pertama, SEI mendesak langkah konkret dari pemerintah dan aparat hukum. Ada tiga tuntutan utama: Kedua, Audit independen atas seluruh transaksi BBM Non-PSO Pertamina Patra Niaga periode 2023–2025; Ketiga, Keterbukaan data impor dan izin jual-beli BBM Non-PSO oleh Kementerian ESDM dan BUMN; Keempat, Penyelidikan oleh KPK dan Kejagung atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik impor BBM di bawah spesifikasi. “Energi adalah nadi negara, bukan sumber rente bagi pejabat,” tegas Hexa Todo. “Ketika pasar dikunci, mutu dikorbankan, dan hukum bungkam yang tersisa hanyalah kejahatan yang dilegalkan oleh kebijakan. Negara tidak boleh menutup mata. Publik berhak tahu, dan hukum wajib turun tangan.”

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

LOHPU Soroti Tumpang Tindih Regulasi Proyek Kereta Cepat: Pemerintah Diminta Transparan dalam Penggunaan APBN

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Jakarta – Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) menyoroti adanya tumpang tindih regulasi dan kebingungan hukum dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, khususnya terkait penggunaan dana APBN untuk pembayaran utang kepada China Development Bank (CDB). Direktur LOHPU, Aco Hatta Kainang, S.H, dalam pernyataannya menilai bahwa sejumlah regulasi pemerintah yang mengatur proyek strategis tersebut saling bertentangan satu sama lain. Polemik ini mencuat setelah Kementerian Keuangan dikabarkan membuka ruang penggunaan APBN melalui BP Danamitra sebagai holding BUMN untuk membayar utang proyek kereta cepat. Menurut Aco, langkah tersebut justru bertentangan dengan Keppres No. 59 Tahun 1972 yang secara tegas melarang penggunaan jaminan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha. Namun, dalam perkembangannya, Perpres No. 107 Tahun 2015 dan Perpres No. 93 Tahun 2021 justru memberikan ruang penggunaan APBN dan jaminan pemerintah terhadap proyek kereta cepat, yang secara substansi dianggap menyalahi prinsip hukum sebelumnya. “Regulasi ini jelas saling bertentangan. Di satu sisi, pemerintah melarang jaminan APBN untuk proyek bisnis BUMN, namun di sisi lain peraturan baru justru membuka celah itu. Ini menciptakan inkonsistensi hukum dan potensi penyimpangan tata kelola,” tegas Aco Hatta Kainang. LOHPU menilai, polemik regulasi ini bisa berdampak serius terhadap kredibilitas kebijakan fiskal dan kepercayaan publik terhadap tata kelola proyek strategis nasional. Pemerintah juga diminta tidak menjadikan APBN sebagai instrumen penyelamat atas kesalahan bisnis badan usaha, apalagi yang melibatkan pinjaman luar negeri berskala besar. Selain itu, LOHPU menyoroti pentingnya transparansi dalam proses restrukturisasi utang kepada CDB. Menurut lembaga ini, perlu ada kejelasan tentang rasio keuangan (gearing ratio) serta tanggung jawab lembaga-lembaga terkait seperti BP Danamitra, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan negara. “Ini bukan sekadar persoalan teknis pembayaran utang, tetapi menyangkut konsistensi hukum dan keadilan fiskal. Pemerintah harus berani menjelaskan dasar hukum yang digunakan, apakah masih berpegang pada Keppres 59/1972 atau regulasi baru yang bertentangan,” tambah Aco. LOHPU menyerukan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan proyek kereta cepat dan memastikan tidak ada pelanggaran prinsip hukum publik maupun keuangan negara. Lembaga ini juga siap memberikan masukan hukum demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada prinsip konstitusi.

Jakarta, Nasional

Tayangan Trans7 Singgung Martabat Kyai dan Santri, Ratu Nisya: Luka Mendalam Bagi Umat Islam

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional /

Oleh sebab itu, saya Ratu Nisya Yulianti, Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), merasa terpanggil untuk menyuarakan keprihatinan mendalam atas isu terkini yang melibatkan tayangan televisi di Trans7. Saya mendesak Trans7 untuk memberikan klarifikasi resmi yang transparan mengenai proses produksi tayangan tersebut: Apakah ada verifikasi fakta sebelum penayangan? Siapa yang bertanggung jawab atas narasi yang digunakan? Klarifikasi ini bukan hanya formalitas, melainkan langkah esensial untuk memulihkan kepercayaan publik.

Jakarta, Nasional, Olahraga

Usai Kekalahan dari Irak, Asnawi Kenang Shin Tae-yong: “Rindu yang Tak Pernah Padam

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Olahraga /

ruminews.id – Jakarta, 12 Oktober 2025 – Langit seolah ikut mendung usai Timnas Indonesia menelan kekalahan pahit dari Irak pada laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah hiruk-pikuk kritik dan kecewa, sebuah unggahan dari sang kapten, Asnawi Mangkualam, membelah keheningan media sosial bukan dengan kata-kata, melainkan dengan gambar yang berbicara lebih dalam dari seribu kalimat. Sebuah foto lama. Asnawi berdiri gagah di lapangan, senyum menembus kamera, di sampingnya sosok yang begitu dirindukan publik sepak bola tanah air Shin Tae yong, sang arsitek yang pernah menanamkan semangat juang tanpa gentar pada skuad Garuda. Unggahan itu seolah membuka kembali lembaran masa lalu: masa ketika Indonesia berlari tanpa takut, berjuang tanpa pamrih, dan mencatat sejarah di bawah tangan dingin pelatih asal Korea Selatan itu. Namun, tak butuh waktu lama hingga kolom komentar menjadi lautan emosi. Ratusan, bahkan ribuan suara tumpah ruah ada yang menyesali, ada yang merindu, ada pula yang marah. Salah satu komentar yang paling banyak disorot datang dari akun @riosaputraa_01 yang menulis lantang: “Kembalikan Coach STY!” Komentar itu menjadi gema, menyuarakan rasa yang sama di hati banyak pendukung Garuda rindu akan sosok yang pernah menyalakan api keberanian dalam dada para pemain muda. Asnawi  tanpa berbicara: tentang kehilangan, tentang kenangan, dan tentang cinta yang belum usai antara tim nasional dan pelatih yang pernah membuat bangsa ini bermimpi tinggi. Kini, publik menatap ke depan dengan mata yang sama berharap, meski kecewa. Sebab, dalam sepak bola, seperti dalam cinta, kekalahan tak selalu akhir. Kadang, ia hanyalah jeda sebelum pertemuan yang lebih indah.

Jakarta, Makassar, Nasional, Politik

Gairah Musda DPD I Se-Indonesia Mulai Memanas Dengan Pernyataan Saraswati Siap Maju di Kongres KNPI

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id – Jakarta, 11 Oktober 2025 – Angin perubahan mulai berembus dari ruang-ruang organisasi kepemudaan. Dalam senyap yang lama, tiba-tiba terdengar denting pernyataan yang menggetarkan: Saraswati Djojohadikusumo menyatakan siap maju di Kongres KNPI. Kalimat sederhana itu seolah menjadi percikan api di tumpukan jerami yang kering, dan seketika, MUSDA DPD I se-Indonesia mulai memanas. “Gairah MUSDA DPD I se-Indonesia mulai memanas sejak pernyataan Saraswati siap maju di Kongres KNPI yang akan dilangsungkan bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025,” ujar salah satu Pengurus DPP KNPI saat dikonfirmasi di Jakarta. Ia menilai, langkah Saraswati telah membangkitkan kembali semangat kompetisi sehat di tubuh organisasi yang sempat lama terpecah dalam arus dualisme dan stagnasi gagasan. Di Sulawesi, arus dukungan mulai beriak. Di Jawa, strategi disusun diam-diam. Di Sumatera, suara-seruan perubahan menggema di tengah keriuhan politik pemuda. MUSDA-MUSDA menjadi arena gladi resah, tempat para pemuda menguji loyalitas dan menakar keberanian. Tak hanya di pusat, gairah Kongres kini terbawa hingga ke daerah-daerah, terutama di Makassar, tempat KNPI Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan Musyawarah Daerah yang dinilai paling dinamis dalam satu dekade terakhir. Di balik gemuruh forum dan diskusi strategis, muncul pemandangan yang menarik perhatian banyak pihak kedekatan antara Saraswati Djojohadikusumo dan Kanita Kahfi, Ketua KNPI Sulawesi Selatan. Kehadiran keduanya dalam beberapa kegiatan kepemudaan di Makassar akhir-akhir ini dinilai sebagai sinyal harmonisasi dan arah dukungan yang mulai mengkristal dari basis Sulawesi Selatan untuk Saraswati. Hubungan keduanya disebut-sebut menggambarkan pola kepemimpinan baru KNPI yang berakar pada kolaborasi lintas wilayah, bukan lagi rivalitas sempit antar daerah. Sementara itu, dari lingkaran terdekat Saraswati, disebutkan bahwa keikutsertaannya bukan semata ambisi, melainkan panggilan moral generasi muda untuk menyalakan kembali obor Sumpah Pemuda. Momentum Kongres KNPI yang bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2025 dianggapnya bukan kebetulan, melainkan takdir sejarah yang memanggil kaum muda untuk bersatu, bukan berpecah. Kini, menjelang kongres yang dinanti, KNPI kembali menjadi panggung ide, bukan sekadar arena kekuasaan. Di antara riuh sorak dan bisik strategi, organisasi ini perlahan menemukan denyut hidupnya kembali dan di tengah bara semangat itu, nama Saraswati terus bergema bukan sekadar sebagai calon, tetapi sebagai simbol kebangkitan semangat persatuan pemuda Indonesia.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan

Arief Rosyid: Presiden Prabowo Dikelilingi Talenta Muda Terbaik Bangsa

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik para pejabat negara pada Rabu (8/10) di Istana Negara. Sejumlah tokoh muda dipilih Presiden untuk mengisi posisi strategis, di antaranya: Aminuddin Ma’ruf, Tedi Bharata, Dirgayuza Setiawan, Billy Mambrasar, dan dr. Irene. Pelantikan para pejabat baru ini melengkapi barisan tokoh muda yang lebih dulu membantu Presiden Prabowo seperti Teddy Indra Wijaya, Sudaryono, Angga Raka Prabowo, Dyah Roro Esti, Raffi Ahmad, hingga Dzulfikar Tawalla, dll. Mereka adalah talenta muda cemerlang yang berada di posisi strategis untuk memastikan capaian pembangunan bangsa ke depan. Pilihan Presiden Prabowo ini menegaskan bahwa regenerasi kepemimpinan menjadi agenda strategis yang secara konsisten dijalankan pemerintah untuk menyiapkan pemimpin di masa depan. “Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap generasi muda adalah bukti komitmen beliau dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda, langkah ini juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan nasional,” ujar Arief Rosyid Hasan, Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran. Arief menambahkan, kehadiran generasi muda di posisi strategis adalah momentum penting untuk memperkuat jembatan antar-generasi—memadukan pengalaman dan kebijaksanaan tokoh senior dengan kecepatan serta inovasi anak muda. “Presiden Prabowo memberi contoh nyata bahwa bangsa besar ini akan terus tumbuh jika senior dan junior berjalan beriringan dalam mewujudkan Visi Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Arief.

Jakarta, Nasional, Opini

Ikhtiar, Takdir, dan Misi Kader HMI dalam Menjawab Tanggung Jawab Zaman

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Opini /

Ruminews.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir bukan sekadar sebagai organisasi mahasiswa, tetapi sebagai gerakan intelektual dan spiritual yang memiliki visi besar terhadap kemajuan umat dan bangsa. Melalui Mission HMI yang berbunyi “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT,” HMI menegaskan arah perjuangannya sebagai wadah pembentukan insan berkarakter paripurna yang berfikir kritis, berjiwa pengabdi, dan berakhlak Islami. Sebagai kader HMI, tugas dan tanggung jawab yang diemban tidak hanya berhenti pada ruang forum perkaderan atau forum diskusi. Lebih dari itu, kader dituntut untuk menjadi motor perubahan sosial di tengah masyarakat, menyuarakan kebenaran, dan menjadi agen pembaharu yang menegakkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan nyata. Misi ini menuntut sinergi antara kekuatan intelektual dan spiritual yang menjadi ciri khas HMI sepanjang sejarah pergerakannya. Korelasi yang kuat antara Mission HMI dan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) khususnya Bab III tentang konsep ikhtiar dan takdir menjadi pondasi dalam memahami orientasi perjuangan kader. Dalam NDP dijelaskan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk berikhtiar, namun kebebasan itu tetap dalam lingkup kehendak Allah SWT. Dengan kata lain, setiap kader HMI dituntut untuk berusaha secara maksimal dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, tetapi juga harus menyadari bahwa hasil akhir tetap berada dalam ketentuan Ilahi. Konsep ini menanamkan kesadaran mendalam bahwa kader HMI tidak boleh bersikap fatalistik menyerahkan segalanya tanpa usaha namun juga tidak boleh sombong atas hasil yang dicapai. Ikhtiar mengajarkan tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus berjuang, sedangkan takdir menuntun hati agar tetap rendah dan ikhlas dalam menerima hasil perjuangan. Keseimbangan inilah yang menjadikan kader HMI tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks kehidupan berbangsa hari ini, di mana idealisme sering digerus oleh pragmatisme, nilai ikhtiar dan takdir menjadi kompas moral bagi kader HMI. Berikhtiar berarti bekerja keras, berpikir jernih, dan bertindak nyata untuk umat dan bangsa. Sementara takdir menuntun agar setiap langkah perjuangan tetap dilandasi keikhlasan, tidak semata-mata demi kepentingan pribadi, melainkan demi kemaslahatan bersama. HMI mengajarkan bahwa perubahan sosial tidak akan lahir dari pasrah, melainkan dari semangat ikhtiar yang disertai iman yang kuat. Kader HMI adalah insan yang sadar bahwa perjuangan adalah bagian dari ibadah. Ia berjuang tanpa pamrih, berpikir kritis tanpa kehilangan akhlak, dan berikhtiar tanpa menafikan kehendak Tuhan. Maka, dalam diri setiap kader HMI harus hidup kesadaran ini: bahwa Mission HMI bukan sekadar slogan organisasi, tetapi jalan panjang pengabdian yang memadukan kerja keras dan ketulusan hati. Dalam bingkai ikhtiar dan takdir, kader HMI menemukan kesejatian perannya sebagai insan akademis, pencipta, pengabdi, dan pejuang yang senantiasa meniti jalan menuju ridha Allah SWT. Oleh : Ilham Alhamdi (BPL HMI Cab. Purwokerto)

Jakarta, Nasional, Pemerintahan

Produk Binaan Dekranasda Makassar, Baju Bodo Hingga Sarung Lagosi Laris Manis di INACRAFT

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, JAKARTA – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar sukses mengikuti ajang The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), sejak 1 hingga 5 Oktober 2025. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa produk-produk kriya lokal Makassar memiliki daya saing tinggi dan mampu menarik perhatian pasar nasional maupun internasional. Beragam produk khas Makassar seperti baju bodo, kain lagosi, cora la’ba, sarung sutra, hingga aksesoris etnik ludes diborong pengunjung selama lima hari pameran berlangsung. Booth Dekranasda Kota Makassar juga menjadi satu-satunya perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan pada ajang INACRAFT tahun ini. Keunikan tersebut membuat stan Makassar menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik, sejumlah kepala daerah, hingga pembeli mancanegara. Koleksi-koleksi yang dipamerkan di INACRAFT 2025 merupakan hasil karya para penjahit dan perajin lokal yang selama ini mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari Dekranasda Kota Makassar. Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, dalam keterangannya menyampaikan rasa syukur dan bangga atas antusiasme pengunjung terhadap produk-produk hasil binaan Dekranasda. Ia menilai pencapaian ini bukan hanya tentang nilai penjualan, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap kreativitas dan kerja keras para pelaku perajin hingga pengurus Dekranasda Makassar. “Alhamdulillah, telah selesai dan sukses mengikuti INACRAFT. Ini tentu sangat membanggakan karena menunjukkan bahwa produk lokal Makassar mampu bersaing di ajang nasional sebesar INACRAFT,” ujarnya. Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah kota, Dekranasda, para pelaku UMKM dan perajin yang terus berinovasi dalam menjaga kualitas dan memperkuat ciri khas budaya Makassar. “Kami selalu menekankan agar para perajin tidak hanya fokus pada keindahan produk, tetapi juga pada nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, setiap karya memiliki cerita dan identitas yang kuat,” tambahnya. Melinda juga menyebut, keikutsertaan Makassar di INACRAFT menjadi langkah strategis untuk memperluas jejaring pemasaran serta membuka peluang ekspor bagi produk-produk kriya unggulan daerah. Melinda juga berkomitmen agar Dekranasda Makassar terus aktif memberikan pelatihan, pendampingan, serta fasilitas promosi di berbagai event nasional maupun internasional. “Kami berharap tahun depan Dekranasda Kota Makassar bisa kembali ikut serta dalam ajang INACRAFT dan event serupa lainnya. Kami ingin produk-produk Makassar semakin dikenal luas, tidak hanya di Indonesia tapi juga di pasar global,” tuturnya. Dengan capaian tersebut, Dekranasda Kota Makassar semakin menunjukkan perannya sebagai wadah pembinaan dan promosi bagi para perajin lokal Makassar.

Daerah, Jakarta

SP TKBM Indonesia : Minta Menkeu Sebagian Dana Rp200 T di Himbara untuk KPR Peradaban, Buruh Pelabuhan Bisa Beli Rumah Tanpa SLIK

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta /

ruminews.id – Jakarta, 21 September 2025 – Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (PP SP TKBM Indonesia) mendorong Menteri Keuangan (Menkeu) agar sebagian dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang telah ditempatkan di Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dapat dialokasikan untuk Program Perumahan Pekerja melalui skema KPR Peradaban, khusus bagi buruh pelabuhan. Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, yang juga Koordinator Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia, saat diskusi buruh pelabuhan 20/9/2025 di jakarta menegaskan bahwa dana pemerintah ini tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk menjaga likuiditas perbankan, tetapi juga harus diarahkan untuk penjaminan kredit perumahan bagi pekerja, sehingga buruh pelabuhan dapat memiliki rumah tanpa hambatan SLIK/BI Checking. “Kami meminta agar Menkeu mengalokasikan sebagian dana Rp200 triliun di Bank Himbara untuk Program KPR Peradaban. Selain sebagai sumber kredit, dana ini juga harus bisa menjadi jaminan agar buruh pelabuhan bisa beli rumah tanpa harus melalui SLIK. Inilah bukti nyata keberpihakan negara bagi pekerja pelabuhan yang selama ini menopang perekonomian nasional,” tegas Subhan Hadil. KPR Peradaban : Jalan Baru untuk Buruh Pelabuhan Program KPR Peradaban yang diinisiasi SP TKBM Indonesia merupakan terobosan untuk mengatasi hambatan kepemilikan rumah bagi buruh pelabuhan. Melalui dukungan pemerintah dan penjaminan dana, buruh pelabuhan akan mendapat: Akses KPR tanpa SLIK/BI Checking, yang selama ini menjadi hambatan utama. Cicilan terjangkau, sesuai kemampuan ekonomi buruh. Kepastian hukum dan penjaminan pemerintah, sehingga lebih inklusif. Buruh Pelabuhan, Ujung Tombak Logistik Nasional Subhan Hadil menyampaikan, buruh pelabuhan adalah tulang punggung distribusi barang nasional. Mereka memastikan logistik ekspor, impor, dan kebutuhan domestik berjalan lancar. Ironisnya, banyak dari mereka masih kesulitan memiliki rumah sendiri akibat aturan perbankan yang ketat. “Buruh pelabuhan sudah memberi tenaga, keringat, dan dedikasi mereka untuk Indonesia. Kini giliran negara hadir untuk mereka. Dengan KPR Peradaban, kita bukan hanya membangun rumah, tapi juga membangun martabat dan masa depan pekerja,” ujar Subhan hadil. Dukungan untuk Kebijakan Menkeu SP TKBM Indonesia menilai kebijakan Menkeu menempatkan dana Rp200 triliun di Himbara adalah langkah tepat untuk menjaga ekonomi nasional. Namun agar kebijakan ini benar-benar menyentuh rakyat, sebagian dana harus diarahkan langsung pada program strategis seperti perumahan pekerja pelabuhan. SP TKBM Indonesia berharap Menkeu segera menindaklanjuti usulan ini, sehingga buruh pelabuhan bisa memperoleh rumah tanpa hambatan birokrasi perbankan. KPR Peradaban diyakini akan menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Scroll to Top