Jakarta

Ruminews.id, Jakarta – Lebak, 4 Desember 2025 — Transformasi digital yang kian cepat menuntut kemampuan masyarakat untuk cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Hal itu disampaikan oleh aktivis perempuan Kabupaten Lebak, Ratu Nisya Yulianti, yang menegaskan perlunya kesadaran kolektif untuk memperkuat budaya literasi digital sebagai benteng utama bagi perempuan, anak, dan keluarga. Dalam kegiatan Pelatihan Literasi Digital yang digelar Kementerian Komdigi RI bersama PKK Kabupaten Lebak di Aula Multatuli Setda Lebak yang dihadiri oleh Bupati Lebak, Ketua DPRD Lebak, Kapolres Lebak, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten, Komisioner KPID Banten, Ratu Nisya Yulianti tampil sebagai Ketua Pelaksana sekaligus bagian dari aktivis perempuan yang vokal menyuarakan pentingnya kecakapan digital yang aman dan bertanggung jawab. Menurutnya, era digital bukan hanya membawa kemudahan, tetapi juga risiko yang harus diantisipasi. Perempuan—sebagai pilar utama pendidikan dalam keluarga—memiliki peran penting dalam memastikan ruang digital tetap sehat, produktif, dan terlindungi. “Kita tidak hanya harus melek digital, tetapi cerdas secara digital. Teknologi seharusnya memberdayakan, bukan membahayakan. Perempuan harus mampu membimbing keluarga agar tidak terjebak pada hoaks, perundungan siber, eksploitasi digital, dan konten destruktif,” tegas Ratu Nisya. Ia juga menekankan bahwa literasi digital tidak boleh berhenti pada pengetahuan teknis, melainkan harus menyentuh kesadaran etika, keamanan, dan tanggung jawab bermedia sosial. Menurutnya, kecerdasan digital yang utuh adalah kombinasi pemahaman, keterampilan, dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi. Lebih jauh, aktivis yang juga dikenal sebagai pemerhati isu perempuan dan anak ini mengajak perempuan di seluruh wilayah Indonesia—khususnya Banten para kader desa—untuk menjadi agen edukasi literasi digital bagi lingkungan sekitar. “Saat perempuan terliterasi, maka keluarga terlindungi. Saat keluarga terlindungi, generasi bangsa terjaga. Jadi, literasi digital bukan hanya isu teknologi, melainkan investasi peradaban,” ungkapnya. Ratu Nisya berharap pendidikan literasi digital dapat terus diperluas hingga tingkat desa sebagai gerakan berkelanjutan yang terintegrasi dengan penguatan ketahanan keluarga, pendidikan anak, dan pemberdayaan ekonomi berbasis digital. Sebagai penutup, ia mengajak semua pihak untuk menjadikan ruang digital sebagai ruang kemajuan, bukan ruang kerusakan. “Mari jadikan digitalisasi sebagai jalan pemberdayaan, bukan jebakan. Kita semua, terutama perempuan, mampu menjadi penjaga peradaban di tengah derasnya arus teknologi,” tutupnya.

Ruminews.id, Jakarta – Ketua Umum Yayasan Kemanusiaan Rombsis (YK ROMBSIS), Hj. Andi Idha Nursanti, SH, didampingi oleh Ibu Hj. Dr. Andi Yuliani Paris (Dewan Kehormatan dan Anggota DPR RI), Ibu Hj. Dr. Marwah Daud Ibrahim (Majelis Pakar), Ibu Hj. Monirah Jafar Hafsah, SE (Ketua Harian), Ibu Hj. Yuliana Wahid (Sekjen), serta beberapa pengurus lainnya, melakukan audiensi dengan Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani di Gedung MPR RI pada Selasa, 2 Desember 2025. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memohon kesediaan Ketua MPR RI untuk menghadiri Pengukuhan Pengurus YK ROMBSIS Masa Bakti 2025–2030, yang akan dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional dan Peringatan Hari Ibu 2025. Dalam audiensi tersebut, rombongan YK ROMBSIS diterima langsung oleh Ketua MPR RI yang menyatakan kesediaannya menjadi pembicara inti (Keynote Speaker) pada acara tersebut. Ketua Umum YK ROMBSIS memaparkan sejarah singkat yayasan yang berdiri pada tahun 2015 sebagai Rombongan Ibu-Ibu Istiqamah (Rombsis). “YK ROMBSIS bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, dan keagamaan. Berbagai kegiatan kemanusiaan telah dilakukan, antara lain: membantu masyarakat terdampak bencana alam, memberikan santunan kepada anak yatim dan dhuafa setiap bulan Ramadan terakhir sebanyak 5.000 penerima di Masjid Istiqlal tahun 2024 serta menyalurkan bantuan untuk warga Palestina dan berbagai kegiatan sosial lainnya, termasuk pada peringatan hari-hari nasional”. Ujar Andi Idha Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani juga menyampaikan apresiasinya terhadap peran dan kegigihan perempuan Indonesia, termasuk para pekerja perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Alhamdulillah, beliau menyambut baik maksud dan niat YK ROMBSIS serta bersedia memfasilitasi penggunaan gedung. Beliau juga menyampaikan kesiapan untuk hadir dan memberikan sambutan utama pada acara tersebut.

Ruminews.id , Jakarta – Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) Ismail Marasabessy ikut menanggapi adanya putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait penempatan anggota Polri diluar institusi. Ia menilai, tugas dan fungsi Polri merupakan bagian dari komponen sipil, sehingga menjadi tidak tepat jika ditafsirkan putusan tersebut menjadi pembatasan untuk menduduki jabatan – jabatan sipil di berbagai sektor pemerintahan. “Penempatan anggota Polri diluar instutitusi mesti dilihat sebagai bagian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepolisian. tidak tepat jika ada tafsir pembatasan semacam itu, justru bertentangan dengan semangat UU Kepolisian”. terang Ismail. Ismail menambahkan, ketentuan pasal 8 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi landasan hukum yang kuat mengatur penempatan anggota Polri di luar instansi Polri. “Jelas dasar hukum nya masih berlaku dan memiliki pijakan konstitusional. sebab itu legitimate dari sisi hukum”. tegas nya Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan, sepanjang penempatan anggota Polri atas permintaan resmi intitusi yang berwenang maka Kapolri berhak menerbitkan surat keputusan penugasan dan itu tidak bertentangan baik dengan UU maupun Konstitusi (UUD 1945). “Keluar nya putusan MK ini, pada prinsip nya tidak mengubah pengaturan penempatan anggota Polri di luar Institusi. sepanjang masih terkait dengan tugas kepolisian yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ruminews.id, Jakarta – Di negeri yang kaya minyak ini, keadilan justru sering mati di tengah kilang dan tangki penyimpanan. Kita diajarkan bahwa efisiensi adalah kunci, bahwa kedaulatan energi adalah cita-cita. Tapi di balik jargon-jargon itu, kedaulatan berubah menjadi kata kosong sementara pasar dikunci dan keuntungan mengalir hanya ke satu arah. Dalam senyap birokrasi, keputusan penting lahir tanpa cahaya. Akses swasta dibatasi, jalur impor dipelintir, dan standar mutu dikorbankan atas nama stabilitas. Di permukaan, semuanya tampak normal; di lapangan, pasar terkunci rapat di bawah satu kendali. Sentinel Energy Indonesia (SEI) memperhatikan proses pemeriksaan dan persidangaan Kasus Dugaan Korupsi BBM di Patra Niaga yang menyeret Direktur Utama, Riva Siahaan hingga, orang kuat diduga Mafia Minyak, Riza Chalid, termasuk menelusuri jejak-jejak kebijakan itu sejak 2023 hingga 2025. Hasilnya membuka tabir bahwa tata niaga BBM Non-PSO bukan dijalankan sebagai sistem terbuka dan adil, melainkan sebagai permainan kekuasaan yang menutup kompetisi dan mengaburkan akuntabilitas publik. Skema Mafia dan Koruptif di Balik Jargon Efisiensi Energi Efisiensi selalu terdengar manis di telinga publik. Namun di baliknya, efisiensi ini hanyalah selimut bagi praktik monopoli yang disusun rapi oleh tangan-tangan berpengaruh. Nama Mars Ega, kini Direktur Utama Pertamina Patra Niaga (PPN), mencuat sebagai sosok sentral yang diduga mengendalikan skema BBM Non-PSO bermasalah sebuah pola yang menutup kompetisi dan membuka ruang penyimpangan di sektor energi nasional. “Yang Kami lihat bukan kesalahan administratif. Ini sistem yang disusun rapi, jadi sengaja by design, ada larangan, ada pemaksaan, dan ada bahan bakar di bawah standar yang tetap beredar di pasar nasional. Semua benangnya bermuara pada pucuk pimpinan Patra Niaga saat ini, Direktur Utama, ke Mars Ega,” ungkap Koordinator Nasional SEI, Hexa Todo. Tahun 2023 titik kuncik, saat Mars Ega menjabat sebagai Direktur Pemasaran Regional PPN yang melarang penjualan BBM Non-PSO kepada SPBU swasta. Satu kebijakan itu cukup untuk mematikan separuh nyawa pasar. SPBU swasta dipaksa berjuang sendiri mengurus impor, menghadapi labirin birokrasi, dan membayar harga tinggi. Akibatnya, pasar terkunci, devisa negara terkuras, dan dominasi Pertamina Patra Niaga menguat di balik dalih “pengaturan distribusi.” “Begitu larangan diberlakukan, swasta kehilangan peran. Pasar dikunci, dan persaingan mati. BBM Non-PSO berubah menjadi arena tunggal di bawah kendali satu tangan,” kata Hexa Todo. Dua tahun berselang, tahun 2025, Kementerian ESDM menambah bara dalam tungku. Melalui kebijakan baru, SPBU swasta malah diwajibkan membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga setelah kuota impornya habis meskipun harga dan spesifikasinya ditentukan sepihak. Menurut SEI, kebijakan itu tidak lahir dari kebijakan teknokratis, melainkan dari tekanan politik dan hukum setelah munculnya pemeriksaan di Gedung Bundar (Kejaksaan Agung) yang menyinggung nama-nama besar di tubuh Pertamina. “Tekanan itu terasa. Swasta dipaksa beli dari PPN, sementara PPN bebas menentukan harga dan spesifikasi. Ini bukan mekanisme pasar, ini pemaksaan kebijakan,” ujar Hexa. Ironinya, di meja rapat, pejabat berjanji tentang transparansi. Tapi di lapangan, janji tinggal slogan. Pada 19 September 2025, dalam pertemuan di kantor ESDM, swasta dan Pertamina Patra Niaga sepakat: bahan bakar harus sesuai spesifikasi dan boleh diinspeksi di pelabuhan asal. Namun, dua minggu kemudian, janji itu dilanggar. BBM dikirim tanpa inspeksi independen. Dan ketika swasta melapor dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI pada 1 Oktober 2025, Mars Ega tidak hadir. Ia memilih diam di balik dinding korporasi, menumbalkan Wakil Direkturnya untuk menjelaskan kebijakan yang tak bisa dijelaskan. “Ketidakhadirannya bukan karena jadwal, tapi karena ada kejahatan yang disembunyikan meski sudah jelas terlihat secara kasat mata,” ujar Hexa Todo. Kisah ini bukan sekadar temuan SEI. Pemberitaan dan laporan publik memperkuat dugaan bahwa skema BBM Non-PSO bermasalah adalah bagian dari jaringan kekuasaan yang lebih luas bukan tindakan tunggal, melainkan pola yang dibiarkan tumbuh. Pertama, dalam konferensi pers Kejagung, 10 Juli 2025, sembilan tersangka diumumkan termasuk Alvian Nasution dan Mohammad Riza Chalid yang disebut sebagai beneficial owner PT Orbit Terminal Merak. Nama-nama ini bukan asing di dunia migas, tapi keakraban mereka dengan pejabat BUMN justru jadi bahan bisik-bisik di kalangan industri. Kedua, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyingkap hal yang lebih pahit: Nicke Widyawati, Mars Ega, dan Alvian Nasution diduga menjual solar industri ke perusahaan tambang Grup Adaro di bawah harga solar subsidi bahkan di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP). Jika benar, maka subsidi publik secara diam-diam berpindah ke kantong korporasi besar. Ketiga, isu harga Pertalite menambah satire di panggung kebijakan. Pertamina disebut mengusulkan formula Harga Indeks Pasar (HIP) Pertalite RON 90 sebesar 99,21% dari MOPS RON 92 dengan dalih bahwa Pertalite hanyalah oplosan Mogas RON 88 dan RON 92. Dengan kata lain, publik membeli “campuran kompromi” yang dijual dengan harga penuh. Polanya Terbaca: Larangan – Pemaksaan – Pelanggaran Dari hasil investigasi SEI dan penelusuran pemberitaan, terlihat pola yang konsisten: Pertama, larangan menjual BBM Non-PSO ke swasta; Kedua, pemaksaan pembelian dari PPN; Ketiga, pelanggaran spesifikasi dalam distribusi. Sebuah trinitas monopoli yang dikemas dalam bungkus kebijakan nasional. “Pertanyaannya sederhana : dari mana asal kargo BBM itu? Siapa yang menyetujui pengirimannya? Dan apakah Pertamina sadar bahwa BBM Non-PSO di bawah spesifikasi ini sudah lama beredar di pasar nasional?” tutur Hexa Todo dengan nada menahan geram. Desakan SEI: Bongkar Rantai Impor dan Pertanggungjawaban Mars Ega Pertama, SEI mendesak langkah konkret dari pemerintah dan aparat hukum. Ada tiga tuntutan utama: Kedua, Audit independen atas seluruh transaksi BBM Non-PSO Pertamina Patra Niaga periode 2023–2025; Ketiga, Keterbukaan data impor dan izin jual-beli BBM Non-PSO oleh Kementerian ESDM dan BUMN; Keempat, Penyelidikan oleh KPK dan Kejagung atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik impor BBM di bawah spesifikasi. “Energi adalah nadi negara, bukan sumber rente bagi pejabat,” tegas Hexa Todo. “Ketika pasar dikunci, mutu dikorbankan, dan hukum bungkam yang tersisa hanyalah kejahatan yang dilegalkan oleh kebijakan. Negara tidak boleh menutup mata. Publik berhak tahu, dan hukum wajib turun tangan.”