Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Jakarta

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik, Uncategorized

Representasi Perempuan di Parlemen Turun Imbas Mundurnya Saraswati: Suara Sekum Kohati PB HMI

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id, Jakarta – Saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai permasalahan, salah satunya yaitu adanya keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra. Hal tersebut menuai kontroversi dan perbincangan di sudut-sudat cafe serta memantik para aktivis perempuan untuk berkomentar, salah satunya dari Dri Fia Yulanda (Sekretaris Umum Kohati PB HMI). Yola sapaanya, menyampaikan, menyayangkan dan rasa keprihatinannya atas keputusan mundurnya Rahayu Saraswati sebagai Anggota DPR RI F-Gerindra, karena hal ini menandai mulai berkurangnya sosok figur perempuan muda yang selama ini membawa semangat pembaruan di parlemen. “Apalagi Saraswati tidak hanya berkiprah di parlemen, akan tetapi Rahayu Saraswati pun dikenal dengan rekam jejak prestasi sangat membanggakan. Pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014–2019 dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029,” ujar Yola. Diluar dari politik bahkan aktif dalam isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui organisasi Saraswati Learning Center, yang fokus pada pendidikan inklusif bagi anak-anak difabel. Perempuan ini juga pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra serta berperan dalam berbagai forum nasional maupun internasional yang menyoroti isu kesetaraan gender dan partisipasi generasi muda, ungkap Yola. “Keputusan Saraswati tersebut dinilai sebagai kehilangan besar bagi representasi perempuan yang sangat progresif di parlemen, sebab selama ini ia mampu menghadirkan energi segar, responsivitas, dan kedekatan dengan aspirasi rakyat kecil,” ucap yola. Lebih lanjut, Yola menilai, bahwa Saraswati adalah sosok perempuan yang merepresentasikan aktivis muda berkapasitas intelektual mumpuni, dekat dengan kalangan organisasi kepemudaan, serta menghadirkan gagasan otentik bagi generasi muda. Apalagi dengan adanya kemunduran ini tanda berkurangnya keterwakilan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan terwakilinya kepentingan-kepentingan perempuan dalam berbagai kebijakan sehingga sangat disayangkan. Seharusnya, Saraswati dapat terus mengupayakan dan menyuarakan aspirasi-aspirasi anak muda dan perempuan dengan tetap bertahan di parlemen sehingga tetap menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda. Maka dari itu, dia mengajak seluruh perempuan untuk mengembangkan potensinya sebagai generasi penerus bangsa dan harus berani mengambil alih ruang-ruang strategis sehingga kuota 30% keterwakilan perempuan seterusnya meningkat demi masa depan bangsa, tutup Yola.

Ekonomi, Jakarta

Peresmian PT Supreme Indonesia Group: Langkah Awal Menuju Penegakkan Hukum Yang Berkualitas

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Jakarta /

Ruminews.id, Jakarta – PT Supreme Indonesia Group yang terletak di Gedung Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, diresmikan pada hari ini, Sabtu (13/9/2025). Peresmian tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh Negara salah satunya ialah Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D (Ketua Ombudsman RI), turut hadir beberapa Guru Besar dalam bidang hukum dan dihadiri juga oleh para koleganya. Afan Ari Kartika, Direktur Utama PT Supreme Indonesia Group, menyampaikan bahwa PT ini bergerak pada bidang jasa layanan hukum dan pendidikan, serta pelatihan. “Dengan lima unit usahanya yaitu supreme law office, supreme institute, supreme akademi, supreme house, begerak dibidang jasa layanan hukum, dan pendidikan serta pelatihan. Untuk Koorbisnisnya di jasa, cuma memang lebih ke jasa pelayanan hukumnya.” ujarnya. Tidak hanya itu, PT ini dibentuk karena dengan melihat berbagai fenomena saat ini baik dalam ranah pendidikan hukum dan konsep penegakkan hukum yang ada. “Penegakkan hukum yang saat ini, masih banyak yang tebang pilih dan setengah hati atau bisa dibilang penegakkan hukum saat ini masih dipersimpangan jalan. Oleh karena itu, memang kita menginisiasi tidak hanya berbicara supreme law office saja tetapi kita juga ada lembaga pendidikannya dengan tujuan memberikan pencerahan, mencerdaskan kepada mahasiswa dan masyarakat umum agar dalam tanda petik melek hukum, kritis melihat realita yang ada sehingga kedepan penegakkan hukum itu bisa lebih baik lagi,”. sambungnya. Harapannya, kata dia, dari sisi internal dengan adanya wadah Supreme Indonesia Group ini menjadi sarana kita untuk berdikusi, bertukar pikiran yang muaranya untuk perbaikan penegakkan hukum, perbaikan pendidikan hukum di Indonesia,” imbuh Afan.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Aditya Putra Asnawing Ketum Semmi Sulsel 2020-2023 merespon Saraswati Mundur dari DPR, Kaum Muda dan Perempuan Kehilangan Suara!

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Keheningan yang tak biasa datang dari Senayan. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, perempuan muda yang selama ini berdiri di garis depan Komisi VII DPR RI, tiba-tiba memilih untuk undur diri. Dalam sebuah video singkat yang ia unggah di Instagram, Rabu (10/9/2025), Sara menyampaikan salam perpisahan, disertai permintaan maaf atas kata-kata lama yang kembali digugat publik. Tetapi keputusannya tak berhenti di ranah pribadi. Mundurnya Sara, keponakan Presiden Prabowo Subianto, segera memantik riuh. Spekulasi berhamburan, sebagian sinis, sebagian iba, sebagian lain hanya menebar dugaan. Ketum Semmi Sulsel 2020-2023, Aditya Putra Asnawing, menyebut langkah Sara adalah kehilangan besar. Bukan hanya untuk Partai Gerindra, melainkan juga untuk wajah muda politik Indonesia. “Beliau adalah representasi anak muda dan perempuan. Suara yang menghidupkan harapan agar parlemen tidak kering dari perspektif mereka. Maka dari itu, kami meminta Fraksi Gerindra meninjau ulang pengunduran diri ini,” ucap Aditya. Aditya mengingatkan publik akan jejak yang telah ditinggalkan Sara. Ia dikenal sebagai legislator yang menaruh perhatian serius pada hak-hak penyandang disabilitas, membela ruang hidup yang setara bagi perempuan, serta memberi jalan luas bagi generasi muda untuk mengasah diri dan berani bersaing di panggung nasional. Sementara itu, Fraksi Gerindra memilih menaruh hormat pada keputusan Sara. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Hariyadi, menyebut pernyataan Sara di sebuah podcast yang sempat ramai dibicarakan sebenarnya bernada motivasi, bukan masalah. Namun, proses partai harus tetap berjalan. “Per hari ini, fraksi sepakat menonaktifkan beliau sambil menunggu proses di Mahkamah Partai. Kami berharap publik bisa melihat dengan jernih,” kata Bambang. Kini, pertanyaan menggantung di udara: apakah mundurnya Saraswati akan menjadi senjakala dari suara muda, suara perempuan, dan suara disabilitas di parlemen? Ataukah, justru ini adalah awal dari panggung baru yang lebih luas, di luar gedung yang selama ini membatasi langkahnya?

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Ketua GMNI Sulsel menyayangkan Kemunduran Sara: Gerindra Kehilangan Corong Anak Muda dan Perempuan?

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Langkah mengejutkan datang dari Senayan. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, resmi menyatakan mundur dari kursinya sebagai wakil rakyat periode 2024–2029. Keputusan itu ia sampaikan dengan nada lirih dalam sebuah video di akun Instagram pribadinya, Rabu (10/9/2025). Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu juga menyertakan permintaan maaf, menyinggung kembali ucapan lamanya pada Februari 2025 yang sempat memantik kontroversi. Namun, mundurnya Sara—begitu ia akrab disapa—tak sekadar ditanggapi sebagai pilihan pribadi. Gelombang suara publik justru melahirkan spekulasi, dugaan, hingga penilaian yang berlapis-lapis. Di balik itu, terselip suara dari Sulawesi Selatan. Sarman Alamsyah Ketua Umum GMNI Sulsel, menilai keputusan Sara justru menjadi kerugian besar bagi Partai Gerindra, juga bagi generasi muda dan kaum perempuan yang selama ini ia wakili. “Bagi kami, Mbak Saraswati tetap dibutuhkan di parlemen. Ia adalah corong anak muda dan perempuan, suara yang selama ini berani melawan arus. Karenanya, pengunduran diri ini perlu ditinjau ulang oleh Fraksi Gerindra,” ujar Sarman tegas. Sarman menilai, Sara adalah korban dari framing buruk yang ditebar oleh kelompok-kelompok tak bertanggung jawab. Padahal, jejak perjuangannya di Senayan tak bisa dihapus begitu saja. Ia tercatat sebagai sosok yang gigih memperjuangkan lahirnya undang-undang yang ramah bagi penyandang disabilitas, bersuara lantang untuk hak-hak perempuan, serta membuka ruang selebar-lebarnya bagi anak muda untuk menyalakan mimpinya dan tumbuh dengan gagah di panggung nasional. “Kerja-kerja yang dilakukan Mbak Saraswati begitu nyata. Ia hadir bersama kami, khususnya GMNI Sulsel, bukan sekadar simbol. Desember 2024, kehadiran beliau adalah bukti kepeduliannya membangun sinergi dengan anak muda bangsa ini,” tambah Sarman. Di sisi lain, Fraksi Gerindra memilih menghormati langkah yang diambil Sara. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Hariyadi, menyebut pengunduran diri itu sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi. Menurutnya, pernyataan Sara dalam podcast yang sempat menjadi sorotan, sebenarnya dimaksudkan untuk memberi semangat pada perempuan agar terlibat dalam ruang ekonomi kreatif. “Kami melihat kontennya baik-baik saja, bahkan inspiratif. Namun, keputusan itu tetap kami hormati. Per hari ini, fraksi telah menonaktifkan beliau sembari menunggu proses di Mahkamah Partai,” ujar Bambang. Kini, jejak langkah Sara di parlemen mungkin terhenti, tapi gema perjuangannya masih menyisakan pertanyaan: akankah suara muda, suara perempuan, dan suara kaum disabilitas kehilangan salah satu pembelanya? Atau justru pengunduran diri ini menjadi pintu bagi babak baru yang lebih luas bagi seorang Rahayu Saraswati?

Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik

Indonesia dan Nepal: Dua Cermin Kekuasaan yang Retak

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Di setiap jantung bangsa, ada denyut rakyat yang meronta, menolak untuk sekadar menjadi angka dalam tabel pembangunan yang timpang. Indonesia dan Nepal, meski berbeda bentang alam dan budaya, ternyata berbagi satu luka yang serupa: kekacauan yang lahir dari ketidakadilan, dari pemerintah yang lebih memilih membungkam ketimbang mendengar. Kita melihat pola yang tak asing. Semula, semuanya dimulai dari protes kecil, sebuah demonstrasi yang berakar dari kebijakan tak berpihak kepada rakyat. Aksi yang lahir dari rasa kecewa, dari lidah pemerintah yang dengan enteng melontarkan pernyataan merendahkan warganya sendiri. Kata-kata yang seharusnya menjadi penyejuk, justru jadi bara yang menyulut api. Dan ketika api itu membesar, sejarah mencatat wajahnya dengan tinta darah. Di Indonesia, kita menyaksikan massa yang turun ke jalan, benturan yang tak terhindarkan, air mata yang bercampur gas air mata. Gedung pemerintahan yang mestinya jadi rumah rakyat, malah menjadi sasaran amarah yang dibakar hingga rata dengan tanah. Di Nepal, hal serupa terjadi: rakyat menolak tunduk pada kekuasaan yang tuli, lalu jalanan berubah menjadi panggung duka—mayat-mayat berjatuhan, jeritan memenuhi udara, dan kota pun terjerumus ke dalam kegelapan penjarahan. Di jalanan Kathmandu, ribuan rakyat Nepal turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah. Protes yang semula damai berubah menjadi gelombang amarah. Gas air mata membubung, peluru karet ditembakkan, lalu tubuh-tubuh bergelimpangan di aspal. Gedung-gedung pemerintahan yang mestinya menjadi simbol keadilan justru terbakar menjadi monumen kemarahan rakyat. Di tengah kepulan asap itu, berkibar sebuah bendera yang tak biasa: Jolly Roger, lambang bajak laut, bendera hitam dengan tengkorak putih. Simbol itu menjadi tanda bahwa rakyat merasa telah dirampas segalanya, hingga mereka pun menjelma “bajak laut” di negeri mereka sendiri. Simbol bajak laut itu bukan sekadar hiasan, melainkan pernyataan: rakyat merasa diperlakukan sebagai musuh di negeri sendiri, maka mereka memilih menjadi “pembajak” yang menantang otoritas. Itu adalah tanda bahwa legitimasi pemerintah retak, bahwa rakyat tak lagi melihat negara sebagai pelindung, melainkan sebagai perampok yang sah. Sebuah pengingat pahit, bahwa ketika negara gagal menjadi pelindung, rakyat bisa berubah menjadi lawan. Indonesia dan Nepal seolah saling bercermin. Dari protes hingga pembakaran, dari tuntutan hingga tumbal nyawa, dari suara rakyat yang dianggap riuh belaka hingga menjadi gelegar amarah yang tak terbendung. Polanya sama: ketidakadilan melahirkan perlawanan, perlawanan yang diabaikan menjelma kekacauan. Barangkali, inilah pesan yang berulang-ulang kita tolak untuk pahami: bahwa negara bukanlah menara gading yang boleh berdiri angkuh di atas rakyatnya. Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang menutup telinga hanya akan mendengar suara rakyat dalam bentuk paling purba: teriakan, api, dan darah.

Ekonomi, Jakarta, Nasional

Ketum DPP IKA ISMEI: Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilainya membawa harapan baru.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Jakarta, Nasional /

ruminews.id – Jakarta, 10 September 2025 – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (DPP IKA ISMEI) periode 2025–2030 resmi dilantik di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/9). Organisasi alumni yang baru terbentuk pada Maret 2025 ini mengusung tema besar “Indonesianomic: Wujudkan Pasal 33 UUD 1945.” Ketua Umum DPP IKA ISMEI, Bahtiar Sebayang, dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran IKA ISMEI lahir dari semangat aktivisme mahasiswa yang pernah berjuang di bawah panji ISMEI. Kini, semangat tersebut diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan bangsa. “Kehadiran IKA ISMEI bukan hanya simbolik, tetapi harus memberi manfaat dan substansi. Kita lahir dari rahim aktivisme mahasiswa, dan kini saatnya ikut berkontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi Indonesia,” ujar Bahtiar. Bahtiar juga menyoroti kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya membawa harapan baru melalui program-program ekonomi yang menyentuh masyarakat luas. Ia menekankan bahwa IKA ISMEI harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah, tidak hanya menyampaikan kritik konstruktif, tetapi juga menawarkan solusi nyata yang berpihak kepada rakyat. Visi Indonesianomic Dalam arah barunya, DPP IKA ISMEI memperkenalkan visi Indonesianomic yang ditopang oleh empat pilar utama: Ketahanan pangan – memperkuat sektor pangan agar Indonesia berdaulat dan mandiri. Kedaulatan energi – mendorong terwujudnya swasembada energi nasional. UMKM naik kelas – membantu usaha kecil berkembang agar mampu bersaing di level nasional maupun global. Penguatan pendidikan – meningkatkan kapasitas generasi muda agar memiliki daya saing unggul. Bahtiar menegaskan, keempat pilar tersebut bukan sekadar jargon, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan solusi strategis atas tantangan bangsa di tengah dinamika ekonomi global. Rangkaian Acara Pelantikan DPP IKA ISMEI 2025–2030 turut dirangkaikan dengan Talkshow IKA ISMEI yang membahas isu-isu strategis seperti transisi energi dan hilirisasi mineral, swasembada pangan dan stabilitas harga, serta penguatan UMKM sebagai motor ekonomi inklusif dan berdaya saing global. Selepas talkshow, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP IKA ISMEI untuk merumuskan program kerja kepengurusan baru. Forum ini diharapkan menghasilkan roadmap konkret bagi kontribusi alumni terhadap pembangunan ekonomi nasional. Tonggak Baru Dengan dukungan penuh berbagai pihak, termasuk Arkara Group sebagai sponsor utama, pengukuhan ini menandai tonggak baru perjalanan IKA ISMEI. Organisasi ini bertekad memperluas kiprah alumni, memperkuat jejaring, sekaligus mengawal amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi pembangunan ekonomi Indonesia yang adil, inklusif, dan berdaulat.

Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized

Istana Gelar Teka-Teki: Menpora Baru, Antara Misteri dan Spekulasi

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – Lagi-lagi Istana Negara menggulirkan kejutan politik. Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang semula diduduki Dito Ariotedjo resmi kosong sejak Senin (8/9/2025). Sosok yang pernah dielu-elukan sebagai representasi generasi muda itu kini menjadi bagian dari daftar reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang membuat publik kian riuh bukanlah soal pencopotan Dito semata. Justru teka-teki tentang siapa penggantinya telah menjelma jadi drama nasional. Istana memilih bungkam, hanya menyisakan sebuah petunjuk samar: “pengganti masih berada di luar kota.” Clue sederhana itu bak percikan api yang menyulut spekulasi liar. Nama yang paling santer mencuat—dan tak pelak membuat jagat maya gaduh—adalah sosok entertainer papan atas, Raffi Ahmad. Mengapa Raffi Ahmad Tiba-Tiba Jadi Sorotan? Alasannya ternyata sepele, namun menggelitik logika publik. Bertepatan dengan pelantikan lima menteri baru di Istana, Raffi Ahmad justru terlihat tidak berada di Jakarta. Lewat unggahan di Instagram, ia tampak mendampingi sang ibu, Amy Qanita, yang tengah dirawat di rumah sakit di luar kota. Frasa “di luar kota” itu pun terasa selaras dengan kode yang disampaikan Istana. Kecurigaan publik makin kuat karena kedekatan Raffi dengan lingkaran Prabowo bukan rahasia. Sejak 2014 ia dikenal sebagai pendukung setia, bahkan belakangan dipercaya menjabat Utusan Khusus Presiden untuk urusan pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ditambah lagi, kiprahnya mengelola RANS Cilegon FC membuatnya dianggap memiliki legitimasi di bidang olahraga. Maka, wajar bila netizen berspekulasi: benarkah “Sultan Andara” akan naik kelas menjadi Menpora? Istana Masih Menutup Rapat Rahasia Sayangnya, publik belum juga memperoleh jawaban. Mensesneg Prasetyo Hadi hanya mengulang kalimat yang semakin memancing penasaran. “Terkait Menpora, pengganti kebetulan sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat hadir dalam pelantikan hari ini,” ujarnya di halaman Istana Negara. Tak ada nama disebut, tak ada kepastian diberikan. Kursi Menpora pun untuk sementara masih dibiarkan kosong. Dito Ariotedjo: Dari Simbol Muda ke Korban Reshuffle Nasib Dito sendiri terbilang ironi. Ia sempat dielu-elukan sebagai simbol regenerasi politik di kabinet—lulusan Fakultas Hukum UI, pengusaha muda, dan kader Golkar yang meroket cepat. Kolaborasinya bersama Raffi Ahmad dalam RANS Sport dan jabatannya sebagai Ketua Umum AMPI membuatnya dianggap figur ideal. Namun roda politik berputar cepat; masa baktinya kini terhenti lebih dini. Kandidat Lain yang Disebut Meski nama Raffi Ahmad menjadi magnet terbesar, spekulasi tak berhenti di situ. Kabar lain menyebut bahwa Puteri Anetta Komarudin, anggota DPR dari Partai Golkar, juga masuk radar pengganti. Sosok muda yang dikenal aktif di Komisi XI ini disebut-sebut punya peluang menduduki kursi Menpora. Episode Baru Drama Politik Apakah benar Raffi Ahmad yang akan mengambil alih, atau justru Puteri Anetta yang akan tampil sebagai kejutan? Publik kini hanya bisa menunggu babak selanjutnya dari “sinetron politik” ala Istana—penuh teka-teki, penuh spekulasi, dan tentu saja, penuh kejutan.

Hukum, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik

Babak Baru Korupsi Laptop Chromebook: Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka

Tinggalkan Komentar / Hukum, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, sebagai tersangka. “Inisial NAM telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo, menuturkan penetapan Nadiem sebagai tersangka didasari bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi, saksi ahli, hingga dokumen terkait. “Berdasarkan rangkaian alat bukti yang telah dikumpulkan, mulai dari keterangan saksi, ahli, dokumen, hingga barang bukti lainnya, maka penyidik menetapkan NAM selaku Mendikbudristek periode 2019–2024 sebagai tersangka,” jelasnya. Sebelumnya, Nadiem sudah tiga kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 23 Juni 2025 selama kurang lebih 12 jam, kemudian pemeriksaan kedua pada 15 Juli 2025 sekitar 9 jam. Pada pemeriksaan ketiga hari ini, statusnya resmi berubah menjadi tersangka. Ia juga telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 19 Juni 2025 untuk jangka waktu enam bulan. Dalam perkara ini, Kejagung sebelumnya menetapkan empat tersangka lain yang diduga terlibat dalam proyek digitalisasi pendidikan periode 2019–2022. Proyek tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,98 triliun. Keempat tersangka yang telah lebih dulu dijerat yaitu: Sri Wahyuningsih (SW), mantan Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek (2020–2021); Mulyatsyah (MUL), mantan Direktur SMP Kemendikbudristek (2020); Jurist Tan (JT/JS), staf khusus Mendikbudristek era Nadiem; Ibrahim Arief (IBAM), konsultan perorangan pada proyek infrastruktur teknologi Kemendikbudristek. Dengan ditetapkannya Nadiem sebagai tersangka, total sudah ada lima orang yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook ini.

Internasional, Jakarta, Nasional, Pendidikan

PB HMI Tegaskan Sikap Internasional, Jalin Persahabatan dengan Kedubes Iran

Tinggalkan Komentar / Internasional, Jakarta, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id, Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Bidang Hubungan Internasional melakukan pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia. Pertemuan berlangsung pada Senin (25 Agustus 2025) di Kantor Kedutaan Besar Iran, Menteng, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan mengutus Ketua Bidang Hubungan Internasional, Muhammad Arsyi Jailolo, bersama jajaran Bidang Hubungan Internasional (HI) PB HMI. Rombongan diterima langsung oleh Dr. Mohammad Reza Ebrahimi, Konselor Kebudayaan Kedubes Iran. Diskusi berjalan dengan suasana intens namun penuh keakraban. Kedua pihak menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama yang erat, khususnya di bidang kepemudaan, kebudayaan, serta pendidikan. PB HMI menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk mengambil peran aktif dalam praktik soft diplomacy, dengan menjadikan mahasiswa sebagai agen perdamaian, persahabatan, dan kerja sama antarbangsa. Selain membahas kerja sama ke depan, pertemuan juga menyinggung situasi global, termasuk konflik yang masih berlangsung di Palestina. PB HMI menyampaikan dukungan penuh kepada perjuangan rakyat Palestina serta menegaskan kembali bahwa Israel bukanlah negara yang sah dan telah melakukan tindakan keji terhadap rakyat Palestina. Sikap ini sejalan dengan semangat persaudaraan (ukhuwah Islamiyah) yang dipegang teguh PB HMI. Melalui pertemuan ini, PB HMI menyatakan kesiapan untuk terus mempererat hubungan dengan masyarakat dan institusi Iran, baik melalui jalur mahasiswa, pemuda, maupun perwakilan resmi Pemerintah Iran di Indonesia. Harapannya, inisiatif ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun jejaring internasional yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan peradaban.

Daerah, Jakarta, Olahraga, Pemerintahan

Wali Kota Munafri Percepat Pembangunan Stadion Untia, Studi Lapangan ke JIS

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Olahraga, Pemerintahan /

ruminews.id, JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan pembangunan Stadion Untia, di Kecamatan Biringkanaya. Hal ini ditandai dengan dilakukannya studi lapangan ke Jakarta Propertindo (Jak Pro) atau Jakarta International Stadium (JIS) bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading sector pembangunan stadion, Rabu (30/7/2025). Turut hadir dalam kunjungan ini, Sekda Kota Makassar A. Zulkifly Nanda, Kepala Dinas PU Zuhaelsi Zubir, Plt Kepala Dinas Penataan Ruang Fuad Azis, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis. Kemudian, Kepala Bappeda Muhammad Dahyal, Kepala DLH Helmy Budiman, Kepala Dinas Perdagangan Evi Aprialty, serta Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri, Prof. Dr. Nurlina Zubair. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Proyek JIS dari Jakpro, Iwan Takwin, bersama Head of SBU JIS Shinta Syamsu Arief, serta jajaran direksi JIS lainnya. Dalam keterangannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk membangun Stadion Untia sebagai pusat pengembangan kawasan ekonomi baru di Kota Makassar. Munafri menyebut bahwa kunjungan ke JIS dilakukan untuk tujuan utama, memperdalam proses perencanaan pembangunan stadion dan belajar dari pengalaman Jakarta dalam membangun infrastruktur berskala besar dan berstandar internasional. “Ada dua hal utama mengapa kami datang ke sini. Pertama, kami sedang dalam proses membangun stadion sepak bola yang akan menjadi trigger atau pemicu tumbuhnya kawasan ekonomi baru di Kota Makassar,” ungkap Munafri. Ia menjelaskan, atmosfer sepak bola yang sangat kuat di Kota Makassar menjadi salah satu alasan strategis pembangunan stadion ini. Meski kapasitasnya kelak hanya sekitar seperempat dari JIS. Sehingga stadion Untia yang direncanakan ini akan menjadi ikon baru kota dan diharapkan mampu memenuhi standar internasional. “Kami targetkan kapasitasnya di angka 15.000 sampai 20.000 kursi. Tapi yang lebih penting dari itu, kami ingin stadion ini memenuhi kaidah dan regulasi internasional agar bisa digunakan di semua level pertandingan, baik nasional maupun internasional,” lanjutnya. Appi juga mengapresiasi Jakarta International Stadium sebagai infrastruktur modern yang dibangun dengan desain canggih, bahkan berhasil diselesaikan di tengah tantangan besar pandemi COVID-19. Menurutnya, JIS adalah contoh konkret bagaimana infrastruktur modern bisa dibangun di tengah tantangan besar. “Kami ingin pelajari bagaimana perencanaan, manajemen risiko, dan eksekusi proyek stadion yang dilakukan dengan baik di sini,” kata politisi Golkar itu. Stadion Untia, menurut Munafri, bukan hanya proyek olahraga semata. Pemerintah Kota Makassar menjadikan proyek ini sebagai katalisator tumbuhnya pusat ekonomi baru di bagian timur kota, termasuk dengan merancang kawasan komersial dan UMKM yang terintegrasi. Dalam kunjungan ini, Wali Kota juga menyampaikan bahwa tahapan perencanaan teknis Stadion Untia akan dimulai pada akhir 2025. Dokumen seperti FS, DED, Amdal, Amdalalin, hingga sertifikasi lahan tengah dirampungkan agar proses groundbreaking bisa dimulai pada awal 2026. “Kami ingin pembangunan stadion ini menjadi model pembangunan yang terencana, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan dari semua sisi: teknis, legal, dan manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Munafri. Kunjungan ke JIS menjadi bagian penting dari upaya menyusun pembangunan Stadion Untia dengan pendekatan pembelajaran langsung dari pengalaman terbaik nasional. Munafri berharap proyek ini tak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, budaya, dan kebanggaan warga Kota Makassar. Wali Kota berlatar pengusaha itu, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan matang sebelum memulai tahapan groundbreaking Stadion Untia pada akhir 2025. “Kami ingin memastikan pembangunan Stadion Untia dibangun dengan standar internasional tahun 2025 ini,” ujarnya, usai berbincabg di lapangan JIS. “Oleh karena itu, kami melakukan studi lapangan di JIS untuk melihat langsung kebutuhan teknis, tahapan pembangunan, hingga aspek regulasi seperti standar FIFA, Amdal, Amdalalin, DED, hingga status legalitas lahan,” tambah Munafri. Dengan langkah konkret ini, Pemerintah Kota Makassar memperlihatkan keseriusan dalam menghadirkan infrastruktur monumental yang tidak hanya membanggakan kota, tapi juga memperkuat ekosistem olahraga nasional. Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Makassar sedang menuntaskan dokumen-dokumen teknis sebagai persyaratan dasar. Pekerjaan perencanaan diharapkan rampung pada akhir 2025 agar proses konstruksi bisa segera dimulai awal tahun 2026. “Kami targetkan seluruh dokumen—mulai dari feasibility study, Amdal, DED hingga sertifikasi tanah bisa diselesaikan di tahun ini. Sehingga akhir 2025 atau awal 2026 kita bisa mulai pekerjaan fisik stadion,” katanya. Apa yang dilakukan Wali Kota Munafri ini tujuanya agar mempercepat pembangunan stadion menjawab harapan masyarakat dan pecinta sepak bola di kota Daeng. Apalagi dalam visi-misi tujuh Program uanggulan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wawali Aliyah Mustika Ilham, Stadion Untia masuk dalam prioritas. Oleh sebab itu, ia menegaskan, rencana pembangunan Stadion Untia dirancang berdiri di atas lahan seluas 6 hektare lebih akan secepatnya terwujud. Meski tidak sebesar JIS, stadion ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan fasilitas olahraga berstandar internasional di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Makassar. Munafri juga menyebut, pembangunan stadion ini bukan hanya fokus pada sektor olahraga, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru di kawasan sekitar. “Kita ingin stadion Untia ini menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Bukan hanya tempat pertandingan sepak bola, tetapi juga memicu kegiatan UMKM, pariwisata, serta membuka lapangan kerja baru,” tururnya. Appi pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan perguruan tinggi dalam proses perencanaan dan pengawasan teknis proyek. Pihak Pemkot Makassar, akan melibatkan akademisi perguruan tinggi yang punya kapasitas di bidang arsitektur, teknik sipil, dan tata kota. “Kita butuh transfer pengetahuan dan pemantauan independen agar pembangunan stadion ini benar-benar sesuai dengan best practice, (prosedur, kebijakan dan kegiatan operasional),” imbuhnya. Pada kesempatan ini, Munafri fan Direktur Jakpro Iwan berdiskusi soal teknis Pembangunan stadion. Bahakan memantau lapangan JIS tersebut untuk menjadi acuan dibangun fisik Stadion Untia. Dalam sesi kunjungan Pemerintah Kota Makassar ke Jakarta International Stadium (JIS), Direktur Proyek Jakpro, Iwan Takwin, menyampaikan sejarah, struktur, serta peran strategis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta. Iwan menjelaskan bahwa Jakpro merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Jakpro memiliki fokus utama di sektor infrastruktur strategis dan pengelolaan kawasan. “Jakpro ini adalah satu dari 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Kami fokus pada infrastruktur strategis dan pelayanan publik,” ujarnya. Cikal bakalnya berasal dari Badan Pengelola Kawasan Blok M Fluid pada era 70–80an. Dari situ berkembang menjadi PT Jakarta Propertindo pada tahun 2000,” jelas Iwan kepada Wali Kota Makassar dan rombongan. Dalam perjalanannya, Jakpro telah bertransformasi menjadi korporasi besar dengan struktur yang mencakup tujuh anak usaha dan sejumlah afiliasi. Perusahaan ini juga mengelola beberapa

Scroll to Top