Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Luwu Timur, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Luwu Timur di Antara Bisik-bisik dan Fakta yang Tak Terbantahkan

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Luwu Timur pada 2026, publik tengah dihadapkan pada dua hal yang kontras. Di satu sisi, beredar isu negatif yang coba digerakkan oleh pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan arah pembangunan saat ini, di sisi lain, sebuah data resmi dari BPS yang justru menunjukkan lompatan luar biasa. Isu negatif biasanya mudah menyebar karena emosi. Tapi fakta, terutama fakta statistik, punya cara sendiri untuk berbicara. Dan fakta terbaru tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Luwu Timur layak kita baca dengan kepala dingin. 77,28. Itu angka IPM Luwu Timur tahun 2025. Bukan sekadar naik dari tahun sebelumnya (76,44). Dengan angka ini, Luwu Timur resmi menjadi kabupaten dengan IPM tertinggi keempat di Sulawesi Selatan secara keseluruhan, sekaligus tertinggi pertama di antara 21 kabupaten se-Sulawesi Selatan. Sebuah posisi yang biasanya diduduki oleh kota-kota besar seperti Makassar, Palopo, atau Parepare. Pertanyaan yang sebaiknya diajukan bukanlah “Apakah ini layak dibanggakan?” Tentu layak. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: “Apa yang dilakukan pemerintah daerah sehingga bisa mencapai ini, sementara daerah lain relatif statis?” Angka yang Lahir dari Kerja Nyata di Lapangan. IPM tidak bohong karena dibangun dari empat komponen yang langsung menyentuh keseharian warga mulai dari kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Namun yang paling penting adalah angka-angka ini bukan sekadar hasil tabulasi statistik, tapi lahir dari kebijakan-kebijakan konkret di lapangan. Di sektor kesehatan, Pemkab Luwu Timur menggratiskan biaya rujukan pasien ke Rumah Sakit Universitas Hasanuddin di Makassar. Biaya layanan kesehatan sepenuhnya ditanggung APBD. Selain itu, pemerintah membangun Laboratorium Kesehatan senilai Rp13,42 miliar di Malili, memperkuat layanan kesehatan masyarakat di pusat dan pelosok. Tidak hanya itu, tim Public Safety Center (PSC) 119 resmi dikukuhkan pada September 2025, siap memberi layanan darurat kesehatan 24 jam. Hasilnya? Usia harapan hidup warga Luwu Timur kini 74,86 tahun. Artinya, bayi yang lahir hari ini memiliki peluang lebih panjang untuk hidup sehat. Di sektor pendidikan, pemerintah menggandeng berbagai perguruan tinggi. Kerja sama dengan UMI Makassar, USIM Malaysia, serta UMB Palopo diteken untuk pendirian sekolah berbakat dan peningkatan mutu pendidikan. Ada juga program pelatihan alat berat di PT Luwu Timur Skill Center yang langsung menjawab kebutuhan industri dan mencegah ketergantungan pada tenaga kerja asing. Selain itu, program “Tiga Kartu Sakti” yang terdiri dari Kartu Luwu Timur Pintar, Kartu Luwu Timur Sehat, dan Kartu Lansia terus dimatangkan. Sepanjang 2025, sebanyak 9.878 mahasiswa telah menerima beasiswa dan 16.253 siswa mendapatkan seragam sekolah gratis. Di sektor kesehatan, layanan dimanfaatkan oleh 422.183 pasien, sementara 2.808 lansia menerima perhatian khusus melalui kartu lansia yang menjadikan Lutim sebagai satu-satunya daerah di Sulsel dengan kebijakan seperti itu. Untuk menyambut gelombang investasi asing, Pemda tak tinggal diam. Program Mandalish (Kursus Intensif Bahasa Mandarin dan Inggris) digulirkan untuk membekali generasi muda dengan kemampuan bahasa asing. Tujuannya sederhana, agar anak-anak lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, siap berperan sebagai penerjemah dan pendamping bagi para investor yang masuk. Di tingkat desa, program PANDU JUARA diluncurkan pada Desember 2025, menjadikan desa sebagai motor pembangunan dengan 33 desa dari 11 kecamatan dijadikan pilot project. Harapan lama sekolah pun menembus 13,38 tahun, dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa naik jadi 9,04 tahun. Di sektor ekonomi dan kesejahteraan, angka kemiskinan terus ditekan. Dari 44.240 jiwa pada 2024 menjadi 41.760 jiwa pada 2025. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan hingga 5 persen pada periode 2025–2030 dengan estimasi jumlah penduduk miskin sekitar 21 ribu jiwa. Pengeluaran riil per kapita mencapai 14,38 juta rupiah per tahun, naik lebih dari setengah miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Siapa di Balik Semua Ini? Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Nama Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, atau yang akrab disapa Ibas, memegang kendali pemerintahan periode 2025–2030. Ia menjabat sejak 20 Februari 2025 bersama wakilnya, Hj. Puspawati Husler, setelah mengalahkan petahana dalam Pilkada 2024. Ibas-Puspa dikenal sebagai sosok sederhana, berjiwa sosial, dan terus berbaur dengan masyarakat Luwu Timur. Kepemimpinan mereka tidak banyak gaya, tetapi di balik layar, mereka mendorong kolaborasi lintas sektor. Mereka meneken kerja sama dengan berbagai universitas, melantik pejabat yang menekankan pelayanan publik, serta mengawal langsung pembangunan laboratorium kesehatan dan pusat pelatihan SDM. Yang paling jarang mereka lakukan, berdebat di publik. Sebaliknya, mereka memilih fakta sebagai pembelaannya. Menimbang Isu Negatif di Timbangan Fakta Lalu, dari mana datangnya isu negatif yang katanya “marak” belakangan ini? Tanpa bermaksud mengabaikan keluhan yang mungkin sah, perlu dicatat bahwa di setiap daerah yang sedang bertumbuh pesat, selalu ada pihak yang merasa dirugikan. Bisa karena proyek infrastruktur mengubah lanskap, bisa karena perubahan kebijakan yang tidak menguntungkan kelompok tertentu. Itu wajar dalam dinamika pembangunan. Tapi yang tidak wajar adalah jika isu-isu itu sengaja dibesar-besarkan untuk menutupi fakta bahwa mayoritas warga justru merasakan perbaikan. Karena pada akhirnya, rakyat punya alat ukur sendiri yakni apakah anak mereka bisa sekolah lebih lama, apakah mereka bisa berobat dengan lebih mudah, apakah pendapatan mereka naik, apakah ada puskesmas yang buka 24 jam, apakah ada pelatihan kerja yang mereka ikuti secara gratis. Jika ketiga jawabannya adalah “ya”, maka isu negatif mana pun hanya akan menjadi angin lalu. Yang Bisa Dipetik untuk HUT 2026 Perayaan ulang tahun daerah seharusnya bukan ajang pamer semata. Tapi momentum untuk bertanya: “Apakah kita lebih baik dari tahun lalu?” Untuk Luwu Timur, jawabannya jelas, iya. Dalam hal kesehatan, iya. Dalam hal pendidikan, iya. Dalam hal ekonomi rakyat, iya. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Irwan Bachri Syam dan jajarannya, boleh saja tidak sempurna. Mungkin ada proyek yang molor, mungkin ada layanan yang masih berantakan. Tapi dalam urusan membangun manusia, data menunjukkan mereka berada di jalur yang benar. Dan ini bukan hanya prestasi satu orang. Ini adalah hasil kerja para guru di SD terpencil yang kini dapat akses pelatihan dan buku baru, perawat di puskesmas rawat inap yang kini punya alat kesehatan lebih lengkap, petugas posyandu yang rutin turun ke desa-desa terpencil, serta para ibu yang tidak perlu khawatir lagi jika anaknya dirujuk ke Makassar karena biayanya digratiskan. Pembangunan manusia tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Pembangunan adalah gerakan kolektif. Penutup: Optimisme yang Beralasan Optimisme tanpa data adalah omong kosong. Tapi optimisme

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Sinjai

Penjara Tanpa Dinding: Menatap Birokrasi dan Alienasi Kafka dalam Realitas Kita

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Sinjai /

Penulis : M. Agusman – Sekretaris Umum HMI Cab. Sinjai ruminews.id, Sinjai – Dunia modern sering kali membanggakan diri dengan efisiensi dan rasionalitasnya. Namun, seratus tahun setelah kepergian Franz Kafka, potret dunia yang ia lukiskan justru terasa kian nyata di sekitar kita. Lewat mahakaryanya, Kafka tidak sekadar menulis fiksi, ia melakukan otopsi terhadap patologi sosial yang kita sebut sebagai birokrasi dan alienasi. Birokrasi sebagai Labirin Absurd Dalam novel The Trial, tokoh Josef K. ditangkap dan diadili tanpa pernah tahu apa kesalahannya. Di Indonesia, “Kafkaesque” ini termanifestasi dalam wajah birokrasi yang berbelit di mana aturan sering kali tumpang tindih dan prosedur menjadi lebih suci daripada solusi. Kita melihatnya dalam kasus-kasus pelayanan publik di mana warga dipaksa menjadi “bola pingpong” antar instansi. Fenomena “kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah” adalah bentuk konkret dari kritik Kafka: bahwa birokrasi telah bertransformasi menjadi kekuatan metafisika yang tak berwajah. Keadilan bukan lagi tujuan utama, melainkan sekadar “kelengkapan administrasi” yang bisa dimanipulasi oleh mereka yang memegang stempel kekuasaan. Secara sosiologis, ini adalah perwujudan Iron Cage (Sangkar Besi) Max Weber, di mana rasionalitas administratif justru melahirkan irasionalitas yang mencekik rakyat kecil. Alienasi: Manusia dalam Skema Algoritma Kritik Kafka mencapai puncaknya dalam The Metamorphosis. Transformasi Gregor Samsa menjadi serangga raksasa adalah metafora paling pedas tentang alienasi manusia sebagai alat produksi. Di era kekinian, kita melihat “Gregor Samsa modern” pada para pekerja ekonomi gig atau buruh pabrik yang teralienasi oleh target dan algoritma. Ketika seorang kurir atau pengemudi ojek daring harus bekerja belasan jam demi mengejar “poin” tanpa jaminan kesehatan yang layak, mereka sedang mengalami apa yang dialami Gregor. Mereka teralienasi dari fungsi kemanusiaannya dan tereduksi menjadi sekadar titik di peta digital. Begitu mereka sakit atau mesinnya rusak, sistem segera mengabaikannya. Kafka mengajarkan kita bahwa di mata sistem yang dingin, individu hanyalah angka statistik yang bisa digantikan kapan saja. Bahaya Kepatuhan Buta Banyak kritikus menuduh pemikiran Kafka bersifat defaitis atau menyerah. Namun, kepasrahan tokoh-tokoh Kafka sebenarnya adalah sebuah “satir peringatan” bagi masyarakat kita. Kematian Josef K. yang tragis “seperti seekor anjing” adalah sindiran bagi mereka yang menerima ketidakadilan sistemik tanpa perlawanan, hanya karena mereka terlalu takut atau terlalu patuh pada hierarki. Di tengah isu korupsi yang kerap bersembunyi di balik “prosedur yang sah” atau kebijakan yang merugikan publik namun “sesuai aturan” dalam hal ini contohnya sjaa proyek Maling Berkedok Gizi, Kafka menantang kita untuk berani menggugat. Ia memperingatkan bahwa ancaman terbesar bagi kemanusiaan bukanlah kehancuran fisik, melainkan hilangnya agensi manusia di hadapan struktur birokrasi yang tidak berperasaan Kafka melebarkan Kritik Membaca Kafka di Indonesia hari ini adalah upaya untuk bercermin. Selama sistem lebih berharga daripada nyawa, dan prosedur lebih disembah daripada kebenaran, maka kita semua sebenarnya sedang hidup di dalam labirin Kafkaesque. Sudah saatnya kita berhenti menjadi “serangga” yang patuh pada absurditas dan mulai merebut kembali hak kita untuk diperlakukan sebagai manusia, bukan sekadar objek administrasi.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai

Ilusi “Rakyat Desa” di Tengah Badai Dolar

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai /

Penulis : M. Agusman – Sekretaris Umum HMI Cab. Sinjai ruminews.id, Sinjai -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa “Rakyat di desa enggak pakai dolar kok” saat merespons pelemahan Rupiah adalah bentuk pengabaian realitas yang akut. Kalimat tersebut bukan sekadar penyederhanaan masalah (oversimplification), melainkan sebuah blunder komunikasi yang mengisolasi istana dari penderitaan riil masyarakat bawah. Di tengah kurs Rupiah yang kian terpuruk, retorika populis semacam ini justru memperlihatkan kepasrahan struktural yang dibungkus dengan narasi ketenangan palsu. Mengatakan rakyat desa tidak terpengaruh dolar hanya karena mereka bertransaksi menggunakan Rupiah di pasar tradisional adalah sesat logika ekonomi. Di era globalisasi yang saling mengunci ini, Dolar AS tidak perlu hadir dalam bentuk fisik di saku celana petani untuk bisa memiskinkan mereka. Dolar bekerja dalam senyap melalui harga pupuk non-subsidi yang melambung, harga pakan ternak yang mencekik peternak ayam kampung, hingga harga sebungkus mi instan yang terus naik di warung kelontong pelosok daerah. Ketika pemerintah berlindung di balik narasi “keamanan pangan dan energi,” mereka lupa bahwa ketahanan pangan kita hari ini masih ditopang oleh tiang-tiang impor yang rapuh. Petani kita di desa adalah konsumen dari rantai pasok global. Menafikan peran dolar dalam hajat hidup mereka sama saja dengan menutup mata pada kenyataan bahwa daya beli masyarakat pedesaan sedang digilas oleh inflasi yang diimpor (imported inflation). Kritik Bung Hatta: Desa Sebagai Tameng Retorika Penguasa Jika kita menarik garis sejarah ke belakang dan menghadapkan pernyataan Presiden dengan para pemikir ekonomi besar masa lalu, retorika “rakyat desa tidak pakai dolar” ini akan runtuh seketika di hadapan argumen mereka: Bung Hatta adalah tokoh yang meletakkan dasar ekonomi kerakyatan dan sangat membela kedaulatan desa. Namun, Hatta bukanlah seorang isolasionis yang naif. Dalam pemikirannya mengenai ekonomi domestik, Hatta selalu menekankan pentingnya daya beli dan produksi riil. Jika Bung Hatta melihat situasi hari ini, ia akan mengkritik tajam karena pemerintah gagal melindungi struktur produksi petani lokal dari guncangan eksternal. Hatta akan mengingatkan bahwa membiarkan Rupiah melemah sama saja dengan membiarkan kekayaan riil hasil keringat rakyat desa menyusut nilainya demi membayar ongkos ketergantungan negara pada bahan baku luar negeri. Bagi Hatta, desa harus berdaya, bukan dijadikan tameng retorika atas ketidakmampuan pemerintah mengelola makroekonomi. Menggugat Pasifisme Negara Lewat Kacamata Keynes dan Adam Smith Keynes adalah arsitek ekonomi yang memahami betul bagaimana psikologi pasar dan kebijakan pemerintah saling berkelindan. Keynes terkenal dengan teorinya bahwa dalam jangka panjang kita semua akan mati jika pemerintah pasif saat krisis. Keynes akan mengidentifikasi pernyataan “rakyat desa tidak pakai dolar” sebagai bentuk ketidakpahaman atas jalur transmisi moneter. Keynes berargumen bahwa uang adalah jembatan antara masa kini dan masa depan. Ketika nilai tukar domestik hancur, aggregate demand (permintaan agregat) di seluruh lapisan masyarakat termasuk desa akan ikut merosot karena distorsi harga. Keynes akan mengkritik keras sikap menggampangkan ini sebagai kegagalan negara dalam mengintervensi pasar untuk melindungi stabilitas ekonomi makro. Bahkan Adam Smith (Bapak Ekonomi Kapitalis), sang pencetus teori pasar bebas melalui The Wealth of Nations, memiliki pandangan kritis yang relevan. Smith menekankan bahwa kemakmuran suatu bangsa diukur dari kemampuan masyarakatnya (termasuk kelas pekerja terendah) untuk menjangkau kebutuhan hidup sehari-hari. Smith pernah menulis bahwa tidak ada masyarakat yang dapat berkembang dan bahagia jika sebagian besar anggotanya miskin dan melarat. Ketika dolar menguat dan harga barang naik, mekanisme pasar secara otomatis menindas mereka yang miskin. Smith akan mengkritik tajam elite penguasa yang menganggap remeh gejolak mata uang, karena bagi Smith, stabilitas nilai tukar dan keterjangkauan harga barang adalah indikator utama apakah sebuah sistem ekonomi bekerja untuk rakyat atau hanya untuk segelintir elite. Berhentilah Meninabobokan Rakyat Rakyat Indonesia, baik yang berada di pusat kota maupun di pelosok desa, hari ini sudah jauh lebih cerdas. Mereka mungkin tidak memegang lembaran Dolar Amerika, tetapi mereka merasakan dampak langsungnya setiap kali mereka mengisi bensin, membeli pupuk, atau membayar biaya sekolah anak mereka. Menghibur rakyat dengan kalimat “enggak pakai dolar kok” bukan lagi taktik penenangan yang efektif, melainkan sebuah penghinaan terhadap kecerdasan publik. Sudah saatnya istana keluar dari menara gading retorika populis. Kini saatnya bekerja keras menstabilkan nilai tukar, memotong rantai pemburu rente impor, serta memperkuat fundamental ekonomi domestik yang protektif terhadap rakyat kecil. Karena pada akhirnya, kelaparan dan kemiskinan di tingkat desa tidak akan bisa dikenyangkan hanya dengan retorika politik. (Cat: jika didalam opini ini pendalaman ekonomi tidak di jelaskan secara lugas. Disebabkan kekurangan pemahaman ekonomi oleh penulis. Namun, sedikit nya ini adalah jerih payah untuk memahami ekonomi serta sikap resah dan geram terhadap steatment pemimpin, bangsa yang tercinta ini. Silahkan berikan saran dan komentar)

Makassar, Nasional, Tekhnologi

DPW PERJOSI Sulsel Perkuat Solidaritas Organisasi Lewat Rapat Internal Kepengurusan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Tekhnologi /

ruminews.id, Makassar — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PERJOSI Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi kepengurusan dalam rangka melengkapi dan menyusun kembali struktur organisasi DPW PERJOSI Sulawesi Selatan, Sabtu (16/05/2026), bertempat di Sekretariat DPW PERJOSI. Rapat internal tersebut dilaksanakan berdasarkan Undangan Rapat Nomor: 001/DPW-PERJOSI/V/2026 dan berlangsung mulai pukul 12.30 WIB hingga selesai. Kegiatan berlangsung penuh keakraban dan semangat kebersamaan antar pengurus yang hadir. Dalam jalannya rapat, Fikri Haikal selaku Wakil Sekretaris II dipercaya menjadi moderator sekaligus notulen rapat. Sementara itu, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPW PERJOSI Sulawesi Selatan, Muh Ali Sakti A.Md., C.LA-D yang akrab disapa Kanda Ali. Adapun agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi penyusunan kembali struktural kepengurusan DPW PERJOSI, penempatan anggota pada masing-masing Wakil Ketua Bidang, serta pembahasan visi dan misi PERJOSI. Rapat yang dihadiri sejumlah pengurus DPW PERJOSI Sulawesi Selatan itu menghasilkan berbagai ide dan gagasan positif demi kemajuan organisasi. Salah satu usulan yang mendapat perhatian datang dari Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Bung Rudi Taga, yang mengusulkan agar PERJOSI mengadakan pelatihan jurnalistik guna meningkatkan kompetensi para jurnalis agar semakin profesional, berintegritas, dan mampu mengikuti perkembangan dunia media siber saat ini. Selain itu, dalam forum tersebut juga dibahas mengenai kontribusi keanggotaan tahunan bagi setiap anggota sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung jalannya roda organisasi. Tidak hanya membahas struktur kepengurusan, rapat juga menyoroti agenda lanjutan organisasi, di antaranya persiapan pelaksanaan pengukuhan kepengurusan DPW PERJOSI Sulawesi Selatan, mulai dari penentuan tempat, waktu, dan tanggal pelaksanaan kegiatan. Para pengurus juga membahas pembentukan kepanitiaan serta penyusunan proposal kegiatan guna mendukung suksesnya agenda pengukuhan mendatang. Suasana rapat berlangsung hangat dan penuh semangat kekeluargaan. Para peserta aktif menyampaikan pandangan serta masukan demi membangun PERJOSI menjadi organisasi jurnalistik yang solid, profesional, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Rapat kemudian ditutup dengan rangkaian kebersamaan bersama Ketua Umum PERJOSI, Salim Djati Mamma yang akrab disapa Bung Salim. Momentum tersebut menjadi simbol kekompakan dan semangat persatuan seluruh pengurus dalam membesarkan PERJOSI di Sulawesi Selatan.

Kriminal, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pemutaran Film Pesta Babi di Toko Rumah Buku Makassar Dibubarkan Aparat

Tinggalkan Komentar / Kriminal, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Makassar – Toko Rumah Buku Makassar membatalkan agenda pemutaran film Pesta Babi setelah aparat keamanan mendatangi lokasi kegiatan pada Sabtu (16/5) malam. Kegiatan yang direncanakan sebagai ruang pemutaran film sekaligus diskusi itu dihadiri sejumlah peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pegiat literasi, hingga komunitas diskusi independen. Menurut keterangan penyelenggara, beberapa aparat dari Polsek Tamalanrea datang ke lokasi saat persiapan acara berlangsung untuk melakukan pemantauan dan meminta penjelasan terkait kegiatan yang akan digelar. Kehadiran aparat juga diikuti sejumlah warga setempat, termasuk ketua RT dan RW. Founder Rumah Buku, Kahar Ali Husein Zahra, mengatakan pembatalan terjadi setelah adanya komunikasi antara panitia dan aparat yang mempertimbangkan situasi keamanan. “Awalnya kegiatan ini kami siapkan sebagai ruang pemutaran film dan diskusi terbuka. Namun setelah aparat datang dan menyampaikan pertimbangan soal keamanan, kegiatan akhirnya tidak kami lanjutkan,” ujar Kahar kepada wartawan, Sabtu malam. Ia menegaskan, pemutaran film tersebut bukan semata tontonan, melainkan bagian dari forum diskusi intelektual yang selama ini rutin digelar di Rumah Buku. “Ini ruang ekspresi budaya dan pertukaran gagasan. Kami menyayangkan pembatalan karena kegiatan seperti ini seharusnya menjadi ruang belajar bersama, bukan justru dihentikan,” katanya. Sejumlah peserta yang hadir juga mengaku kecewa atas keputusan pembatalan tersebut. Mereka menilai alasan yang disampaikan kurang relevan, mengingat film yang sama sebelumnya pernah diputar di tempat yang sama tanpa menimbulkan gangguan. “Film ini pernah diputar sebelumnya dan berjalan biasa saja. Diskusinya juga kondusif. Jadi kami heran kenapa kali ini justru dianggap berpotensi menimbulkan masalah,” kata salah seorang peserta yang enggan disebut namanya. Sementara itu, pihak keamanan di lokasi menyampaikan langkah penghentian dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah kemungkinan terjadinya gesekan sosial. Peristiwa ini kembali menyoroti tantangan ruang seni, literasi, dan diskusi publik di Makassar yang masih kerap berhadapan dengan persoalan sensitivitas sosial serta batas kebebasan berekspresi di tengah masyarakat.

Nasional, Papua, Politik, Yogyakarta

Nonton Bareng ‘Pesta Babi’ di FISIPOL UGM: Soroti Militerisme, Kolonialisme, Hingga Nasib Masyarakat Adat Papua

Tinggalkan Komentar / Nasional, Papua, Politik, Yogyakarta /

Ruminews.id, Yogyakarta — Ratusan peserta memadati Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), Selasa (12/5/2026), dalam pemutaran dan diskusi film dokumenter ‘Pesta Babi‘. Sejak sore, kawasan sekitar auditorium mulai dipenuhi mahasiswa, aktivis, komunitas solidaritas Papua, hingga masyarakat adat yang datang membawa poster dan berbagai atribut dukungan untuk Papua.

Infotainment, Jakarta, Nasional, Pemuda, Tekhnologi

Pengamat Sosial Hizkia Darmayana: Fitur Eksklusif Instagram, Relasi Dikomersialisasi dan Fans jadi Komoditi

Tinggalkan Komentar / Infotainment, Jakarta, Nasional, Pemuda, Tekhnologi /

ruminews.id – Jakarta, Pengamat Sosial Hizkia Darmayana menilai fenomena fitur eksklusif para selebritis di media sosial Instagram merupakan gejala baru dari transformasi media sosial menjadi ruang ekonomi digital berbasis kedekatan emosional. Menurutnya, fitur-fitur eksklusif seperti konten khusus pelanggan, “Close Friends” berbayar, hingga layanan langganan premium menunjukkan bahwa relasi antara publik dan selebritis kini semakin dikomersialisasi. Tenaga Ahli Anggota DPR RI itu menyatakan, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perkembangan ekonomi kreator (creator economy) yang memberi peluang bagi figur publik untuk memperoleh penghasilan langsung dari pengikut mereka tanpa bergantung sepenuhnya pada iklan dan sponsor. Instagram sendiri diketahui tengah mengembangkan layanan premium dan fitur langganan eksklusif bagi kreator serta pengguna. “Fenomena ini menunjukkan media sosial telah berkembang dari sekadar ruang interaksi menjadi ruang ekonomi atensi. Selebritis tidak lagi hanya mendapat uang dari brand atau korporasi, kini mereka juga mencari uang dari fans atau penggemarnya,” ujar Hizkia ketika diwawancarai oleh jaringan televisi swasta nasional, baru-baru ini. Ia mengatakan, dalam perspektif teori ekonomi politik media yang dikembangkan Vincent Mosco, media digital saat ini bekerja dengan logika komodifikasi. Bukan hanya konten yang menjadi komoditas, tetapi juga hubungan sosial, perhatian publik, dan rasa kedekatan emosional antara penggemar dengan tokoh publik. “Maknanya, fans pun menjadi komoditi melalui fitur eksklusif Instagram ini,” ujarnya. Hizkia pun mengingatkan terdapat sisi kritis dari fenomena tersebut. Ia menilai eksklusivitas digital berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di ruang virtual, di mana akses terhadap interaksi personal dengan figur publik menjadi sesuatu yang harus dibeli. “Ketika akses terhadap perhatian selebritis hanya diberikan kepada mereka yang mampu membayar, media sosial perlahan bergerak dari ruang publik digital menuju ruang privat berbayar. Ini bisa melahirkan stratifikasi sosial baru di dunia maya,” katanya. Hizkia mengaitkan fenomena tersebut dengan teori simulakra dari Jean Baudrillard yang menyebut masyarakat modern semakin hidup dalam realitas semu. Menurutnya, fitur eksklusif kerap menciptakan ilusi kedekatan antara selebritis dan penggemar, padahal relasi tersebut tetap bersifat transaksional dan dikendalikan algoritma platform. Karena itu, Hizkia menilai masyarakat perlu tetap bersikap kritis terhadap berbagai fitur eksklusif di media sosial. Menurutnya, tidak semua bentuk kedekatan digital merupakan hubungan sosial yang autentik. “Media sosial memang memberi ruang kreativitas dan peluang ekonomi, tetapi publik juga harus sadar bahwa algoritma bekerja untuk mengubah perhatian manusia menjadi keuntungan ekonomi,” tutup Hizkia.

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pendekatan Humanis Berbuah Hasil, 16 PKL di Barawajah Bongkar Mandiri

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kecamatan Panakkukang terus menggencarkan penataan wilayah sebagai bagian dari program lanjutan Pemerintah Kota Makassar. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui penertiban lapak yang berdiri di atas lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang selama puluhan tahun dikuasai pihak tertentu. Penertiban tersebut berlangsung di Kelurahan Karuwisi Utara, tepatnya di Kampung Barawajah, Kecamatan Panakkukang, Jumat (15/5/2026). Camat Panakkukang, Syahril, S.STP, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata lingkungan serta mengembalikan fungsi lahan fasum untuk kepentingan masyarakat luas. “Hari ini kami melakukan penertiban di wilayah samping jalan tol, tepatnya di Kampung Barawajah, Kelurahan Karuwisi Utara,” ujarnya. Lokasi ini berada di sisi jalan utama kawasan samping jalan tol, yang selama ini dipadati lapak semi permanen milik pedagang. Penertiban dilakukan terhadap 16 lapak yang telah berdiri di atas lahan fasum selama sekitar 20 tahun. “Ada sebanyak 16 lapak yang kami tertibkan karena berdiri di atas lahan fasum selama kurang lebih 20 tahun,” jelas Syahril. Dia menegaskan, lahan tersebut akan dikembalikan fungsinya untuk mendukung perluasan akses jalan dan kelancaran aktivitas kendaraan di kawasan tersebut. Menurutnya, proses penertiban tidak dilakukan secara represif, melainkan melalui pendekatan persuasif dan humanis kepada para pemilik lapak. Pemerintah kecamatan bersama pihak Kelurahan sebelumnya telah memberikan surat peringatan serta melakukan edukasi secara berulang. “Alhamdulillah, sebagian besar pemilik lapak memiliki kesadaran dan membongkar lapaknya secara mandiri,” tuturnya. “Ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif yang kami lakukan membuahkan hasil,” lanjutnya. Meski demikian, terdapat satu lapak yang sempat menolak penertiban dengan alasan tertentu. Namun, setelah dilakukan dialog dan pendekatan intensif, pemilik lapak tersebut akhirnya bersedia mengikuti aturan. “Ada satu yang awalnya bersikeras, namun setelah kami berdiskusi dan memberikan pemahaman, yang bersangkutan akhirnya mau membongkar sendiri lapaknya,” tambah Syahril. Ia juga mengungkapkan bahwa keberadaan lapak di atas lahan fasum tersebut cukup membahayakan, mengingat lokasi berada di jalur lalu lintas aktif yang dilalui kendaraan roda dua hingga kendaraan berat. Selain itu, ada juga warga yang sudah lama bermukim di sekitar lokasi tersebut. “Ini sangat berbahaya karena berada di jalur lalu-lalang kendaraan, termasuk kendaraan besar. Penertiban berjalan lancar dan aman,” ungkapnya. Dia m nambahakan, lapak yang ditertibkan umumnya merupakan bangunan semi permanen yang berdiri di atas saluran drainase dan bahu jalan, sehingga mempersempit akses dan mengganggu fungsi infrastruktur. Dalam pelaksanaan penertiban, pihak kecamatan turut melibatkan personel dari Satpol PP, aparat kelurahan, serta dukungan dari RT/RW setempat. Ke depan, Pemerintah Kecamatan Panakkukang berkomitmen untuk terus melakukan penataan di wilayah lainnya secara bertahap. “Kami akan kembali melakukan penyisiran di titik-titik lain, penertiban lanjutan akan kami agendakan kembali dalam waktu dekat,” tutupnya. (*)

Bone, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Ketika Rumah Besar Mulai Retak dari Dalam

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Muhammad Ikrar – Kader Latenriruwa 2023 ruminews.id – Konstitusi bukan sekadar lembaran kertas mati yang bisa dilipat dan disimpan saat syahwat kekuasaan mulai meradang. Ia adalah kontrak sosial yang kita sepakati bersama, sebuah kompas moral ketika perdebatan kehilangan arah, dan batas suci yang membedakan antara organisasi kaum terpelajar dengan kerumunan tanpa arah. Seharusnya, Kongres KEPMI BONE 2026 menjadi panggung tertinggi dialektika kader. Tempat adu gagasan, tempat menimbang dan memutuskan masa depan organisasi dengan kepala dingin dan aturan yang jelas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang kita saksikan bukan dialektika yang sehat. Yang terjadi adalah tragedi runtuhnya nalar hukum. Proses yang cacat secara prosedur dipaksakan berjalan. Aturan main dilabrak, mekanisme dilompati, seolah tujuan menghalalkan segala cara. Ketika prosedur diabaikan, maka apa pun hasil yang lahir darinya hanya akan menjadi legitimasi palsu. Sebagai kader yang dibesarkan dan ditempa melalui nilai-nilai integritas Latenriruwa 2023, saya tidak bisa diam. Diam di saat rumah besar ini diruntuhkan dari dalam adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai yang sudah kita ikrarkan bersama. Kita pernah belajar bahwa kekuasaan yang lahir dari rahim proses inkonstitusional tidak akan pernah melahirkan kepemimpinan yang berwibawa. Yang ada hanyalah kekuasaan yang rapuh, gampang runtuh saat pertama kali diuji oleh waktu dan oleh kader di bawah. Ia mungkin bisa memerintah, tapi tidak akan pernah dihormati. Atas nama pergerakan, kita punya tanggung jawab sejarah untuk mengembalikan marwah organisasi ini ke khitahnya. Menggugat kecacatan ini bukan karena kita ingin memecah belah. Justru karena kita terlalu mencintai KEPMI BONE untuk membiarkannya sakit. Cinta pada organisasi adalah cinta yang berani bersuara saat ia salah arah. Cinta yang menolak mewariskan budaya organisasi yang rusak kepada generasi pelanjut. Jika hari ini kita diam melihat konstitusi diperlakukan sebagai formalitas, maka besok kita sedang mendidik kader untuk menganggap pelanggaran sebagai tradisi. Dan sejarah tidak akan pernah lupa siapa yang menjaga api, dan siapa yang membiarkannya padam.

Bone, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Keselamatan Rakyat Bukan Seremonial: Evaluasi Total Penanganan Banjir di Bone

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id – Bone, banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada awal Mei 2026 menjadi bukti bahwa persoalan kebencanaan di daerah ini tidak lagi dapat dipandang sebagai bencana musiman semata. Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Bone melalui situs resmi bone.go.id yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2026 pukul 14.32 WITA, banjir merendam beberapa kawasan pemukiman warga akibat tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran sungai di sejumlah titik. Kondisi tersebut mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu, akses jalan terputus, hingga memaksa sebagian warga melakukan evakuasi demi keselamatan mereka. Pemerintah daerah bersama BPBD, TNI-Polri, Basarnas, dan unsur terkait memang telah melakukan langkah tanggap darurat berupa peninjauan lokasi banjir, evakuasi masyarakat, serta penyaluran bantuan logistik kepada warga terdampak. Bahkan Wakil Bupati Bone turun langsung memastikan kondisi masyarakat di wilayah terdampak sebagaimana diberitakan melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Bone pada Kamis, 8 Mei 2026. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga turut menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Bone sebagaimana diberitakan pada 9 Mei 2026 pukul 10.15 WITA melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Bone. Namun sebagai Kabid Sosial dan Politik Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, kami menilai bahwa langkah tanggap darurat tersebut belum cukup untuk menjawab akar persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun. Pemerintah daerah tidak boleh hanya hadir ketika bencana datang, lalu menghilang setelah air surut. Sebab persoalan banjir di Bone hari ini bukan hanya dipengaruhi faktor alam, melainkan juga lemahnya langkah mitigasi, buruknya tata kelola lingkungan, serta minimnya pembenahan infrastruktur penunjang seperti drainase dan normalisasi sungai. Fakta bahwa banjir terus terjadi di titik-titik yang hampir sama setiap tahunnya menunjukkan adanya kegagalan dalam membangun sistem pencegahan bencana yang efektif. Pemerintah seharusnya mampu membaca kondisi ini sejak lama dan menjadikan mitigasi bencana sebagai prioritas pembangunan daerah. Jika sistem drainase masih buruk, sedimentasi sungai terus dibiarkan, dan pengawasan tata ruang tidak berjalan maksimal, maka banjir akan terus menjadi ancaman yang diwariskan kepada masyarakat setiap musim hujan tiba. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang melalui laman resmi Kementerian PUPR yang dipublikasikan pada 9 Mei 2026 menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan normalisasi sungai serta percepatan penanganan genangan air di wilayah terdampak banjir di Bone. Langkah tersebut patut diapresiasi, namun tetap memperlihatkan bahwa persoalan banjir membutuhkan kerja yang lebih serius, terukur, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kebijakan, khususnya pemerintah daerah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakatnya. Kami menegaskan bahwa rakyat tidak membutuhkan sekadar kunjungan seremonial, dokumentasi bantuan, ataupun pernyataan normatif di tengah bencana. Yang dibutuhkan masyarakat Bone hari ini adalah keberanian pemerintah daerah dalam mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan akar masalah. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi besar terhadap tata ruang daerah, mempercepat pembangunan dan perbaikan drainase, menertibkan pembangunan yang menghambat aliran air, serta memperkuat sistem mitigasi kebencanaan berbasis masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan lembaga sosial dalam proses penanganan maupun pengawasan kebijakan kebencanaan. Sebab bencana bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut keselamatan hidup rakyat secara langsung. Ketika pemerintah gagal melakukan langkah preventif, maka masyarakat kecil yang akan terus menjadi korban pertama dari setiap kelalaian kebijakan. Melalui sikap ini, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menegaskan bahwa banjir di Bone harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk berhenti bekerja secara reaktif dan mulai membangun sistem penanganan bencana yang serius dan berkelanjutan. Keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pencitraan dan formalitas birokrasi. Sebab jika persoalan ini terus diabaikan, maka pemerintah sedang membiarkan masyarakat hidup dalam ancaman bencana yang terus berulang tanpa solusi nyata.

Scroll to Top