Ruminews.id, Yogyakarta — Ratusan peserta memadati Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), Selasa (12/5/2026), dalam pemutaran dan diskusi film dokumenter ‘Pesta Babi‘. Sejak sore, kawasan sekitar auditorium mulai dipenuhi mahasiswa, aktivis, komunitas solidaritas Papua, hingga masyarakat adat yang datang membawa poster dan berbagai atribut dukungan untuk Papua.
Di luar ruangan, lapak solidaritas, live sablon, pameran visual, hingga meja-meja kolektif komunitas berdiri berjejer. Sementara di dalam auditorium, peserta duduk memenuhi hampir seluruh kursi hingga sebagian memilih lesehan di lantai karena ruangan mulai padat.
Acara bertajuk “Ruang Solidaritas Papua untuk Kedaulatan Tanah, Pangan, dan Kehidupan” itu dibuka dengan pemutaran film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale yang banyak menyoroti persoalan konflik agraria, ekspansi industri, militerisasi, serta perubahan kehidupan masyarakat adat Papua akibat proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam.
Dalam film tersebut, Papua digambarkan bukan hanya sebagai wilayah konflik bersenjata, tetapi sebagai ruang hidup masyarakat adat yang perlahan berubah akibat masuknya kepentingan negara dan korporasi.
Film ‘Pesta Babi‘ memperlihatkan bagaimana masyarakat adat Papua menghadapi perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hutan yang sebelumnya menjadi sumber pangan dan ruang hidup mulai berubah menjadi area industri dan proyek pembangunan.
Tradisi berburu, berkebun, hingga pesta adat yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat perlahan terdesak oleh ekspansi ekonomi dan pendekatan keamanan negara. Beberapa adegan dalam film juga menampilkan suasana kampung, aktivitas masyarakat adat, hingga kesaksian warga yang hidup di tengah ketakutan akibat konflik berkepanjangan.
Selama film diputar, suasana auditorium beberapa kali sunyi. Sejumlah peserta tampak serius memperhatikan layar, sementara beberapa lainnya sesekali bertepuk tangan ketika adegan tentang perlawanan masyarakat adat muncul dalam film. Beberapa peserta juga terlihat mengabadikan kutipan-kutipan tertentu dari film menggunakan telepon genggam mereka, serta beberapa kali teriakan ‘Papua Merdeka’ atau ‘Free West Papua‘ terus bersaut-saut.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan diskusi intensif. Diskusi dibuka oleh Bagus Sulistiono dari Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (PPPK FISIPOL UGM) yang memaparkan dampak konflik berkepanjangan di Papua terhadap masyarakat sipil.
Menurutnya, pembicaraan tentang Papua di Indonesia terlalu sering dipusatkan pada isu keamanan dan separatisme, sementara pengalaman hidup masyarakat sehari-hari justru jarang menjadi perhatian.
“Papua sering hanya dilihat sebagai wilayah konflik. Padahal di balik itu ada masyarakat yang kehilangan ruang hidup, akses pendidikan, kesehatan, dan hidup dalam ketakutan terus-menerus,” ujarnya di hadapan peserta forum.
Bagus juga menyinggung bagaimana pendekatan keamanan di Papua tidak hanya berdampak pada situasi politik, tetapi ikut membentuk kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Kehadiran aparat bersenjata dalam jumlah besar, pengungsian warga sipil, hingga pembatasan ruang hidup masyarakat adat menurutnya membuat konflik Papua terus bergerak melampaui persoalan keamanan semata dan berubah menjadi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.
Pernyataan tersebut kemudian disambjt pula oleh Made Supriatma, aktivis senior cum pengajar dan peneliti dari Center for Religious and Cross-cultural Studies atau Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada (CRCS UGM) yang menyoroti pendekatan negara terhadap Papua selama ini.
Ia menilai Papua selama ini lebih sering diposisikan sebagai wilayah yang harus dikendalikan dibanding didengar pengalaman masyarakatnya.
“Papua selalu dibaca lewat perspektif ancaman. Akibatnya, pengalaman masyarakat sipil sering hilang dari percakapan,” kata Made dalam sesi diskusi.
Dalam penjelasannya, Made juga menyinggung bagaimana militerisme di Papua bukan hanya hadir dalam bentuk operasi keamanan, tetapi ikut membentuk cara negara memandang masyarakat Papua. Papua, menurutnya, terus dilihat sebagai wilayah rawan yang harus diawasi dan diamankan, sehingga pendekatan dialog dan keadilan sosial sering kalah oleh pendekatan kontrol keamanan.
Situasi tersebut, kata Made, membuat masyarakat Papua terus hidup di bawah stigma separatisme ketika menyampaikan kritik atau menuntut hak atas tanah dan ruang hidup mereka sendiri.
Ia kemudian turut membahas bagaimana pembahasan mengenai sejarah panjang ‘Act of Free Choice‘ yang dianggap sebagai akar kolonialisme Indonesia di Tanah Papua. Praktik-praktik kolonialisme baru melalui eksploitasi sumber daya alam, pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat adat, serta penguasaan tanah atas nama investasi dan proyek strategis negara kemudian tumbuh subur sejak dimulainya aneksasi Papua Barat.
Dalam konteks itu, masyarakat adat Papua dinilai sering diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, sementara keputusan mengenai tanah dan hutan justru lebih banyak ditentukan negara dan korporasi besar.
Suasana auditorium kemudian berubah semakin hening ketika Yamor, perwakilan masyarakat adat wilayah La Pago, Papua, mengambil mikrofon.
Dengan tegas, ia mengungkapkan kriminalisasi terhadap masyarakat Papua menurutnya telah berlangsung sejak 1961 dan terus melahirkan kekerasan hingga hari ini. Ia juga menyinggung operasi militer besar-besaran di Papua yang disebut telah merenggut banyak nyawa warga sipil.
“Kami dianggap separatis, yang terjadi adalah kami minta keadilan untuk di atas kami punya tanah itu sendiri. Kami orang Papua dianggap anak tiri selama ini.
Kita dianggap ketinggalan, sebenarnya kita punya segalanya, cuma dieksploitasi keluar. Untuk siapa? Katanya negara adil untuk pembangunan, kesejahteraan orang Papua, tapi kenyataannya nol,” ungkap Yamor di hadapan peserta forum.
Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan peserta. Beberapa peserta tampak mengangguk ketika Yamor berbicara mengenai ketimpangan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Suasana forum malam itu beberapa kali berubah emosional ketika pengalaman masyarakat adat disampaikan secara langsung di hadapan publik kampus.
Moderator diskusi, Sana Ulaili dari Forum Cik Di Tiro, kemudian menyinggung bagaimana konflik di Papua tidak hanya berbicara soal kekerasan bersenjata, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat sipil, terutama perempuan.
Dalam forum itu, ia menyoroti kasus pembantaian Dogiyai sebagai salah satu contoh kekerasan terhadap warga sipil yang menurutnya terus berulang di Papua.
Sana menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut, tujuh mama-mama Papua yang sedang berkebun menjadi korban ledakan bom ketika beraktivitas di kebun mereka sendiri. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.
Ia menilai peristiwa itu memperlihatkan bagaimana ruang hidup masyarakat sipil di Papua ikut berubah menjadi ruang yang tidak aman akibat konflik dan operasi keamanan yang berlangsung terus-menerus.
Menurut Sana, peristiwa Dogiyai menunjukkan bahwa perempuan Papua sering menjadi korban yang jarang terlihat dalam pembahasan konflik. Padahal, mereka berada di garis depan kehidupan sehari-hari masyarakat seperti mengurus pangan, berkebun, menjaga keluarga, sekaligus hidup di tengah ancaman kekerasan dan trauma berkepanjangan.
Ia juga menyinggung bagaimana banyak kasus kekerasan di Papua berakhir tanpa penyelesaian yang jelas bagi korban maupun keluarga mereka. Situasi tersebut, menurutnya, membuat rasa takut terus hidup di tengah masyarakat sipil, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami operasi keamanan berkepanjangan.
“Perempuan menghadapi dampak langsung dari konflik, pengungsian, sampai krisis pangan,” ujar Sana dalam diskusi tersebut.
Selain diskusi utama, suasana solidaritas juga terlihat di area luar auditorium. Sejumlah komunitas membuka meja kolektif berisi zine, poster, stiker, hingga merchandise bertema solidaritas Papua. Peserta tampak berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil sambil melihat hasil live sablon dan pameran visual yang dipasang di sekitar lokasi acara.
Beberapa mahasiswa juga masih bertahan hingga malam untuk melanjutkan percakapan tentang militerisasi, pembangunan ekstraktif, dan posisi kampus dalam membuka ruang solidaritas untuk Papua.
Pemutaran ‘Pesta Babi‘ malam itu akhirnya tidak hanya menjadi agenda nonton bareng film dokumenter. Forum tersebut berkembang menjadi ruang tempat masyarakat Papua, aktivis, dan mahasiswa berbagi pengalaman tentang konflik, pembangunan, dan kehidupan yang selama ini lebih sering hadir sebagai angka statistik dibanding cerita manusia.
Bagi banyak peserta yang hadir, Papua malam itu tidak lagi terasa jauh, melainkan hadir langsung lewat cerita tentang tanah, ketakutan, kehilangan, dan perjuangan mempertahankan ruang hidup di tengah kuatnya pendekatan militeristik dan eksploitasi sumber daya alam yang menurut para pembicara masih terus berlangsung hingga hari ini.
