Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar

PB HIPERMATA Apresiasi Pemkab Takalar Raih Peringkat 1 SPM Pendidikan di Sulsel

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar /

ruminews.id, Takalar – Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (PB HIPERMATA) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Takalar atas capaian dalam meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan, dari peringkat 23 menjadi peringkat 1 di Sulawesi Selatan. Di bawah kepemimpinan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, Kabupaten Takalar berhasil meraih peringkat pertama capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan se-Provinsi Sulawesi Selatan dengan predikat Tuntas Madya. Ketua Umum PB Hipermata yang akrab disapa Akbar menilai, capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta berbagai pihak yang selama ini turut berkontribusi dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah. “Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Takalar untuk terus berinovasi. Fokus utama ke depan adalah memastikan mutu pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Akbar. Ia juga menambahkan bahwa capaian tersebut tidak boleh berhenti hanya pada aspek peringkat semata, melainkan harus diikuti dengan penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik di seluruh wilayah Kabupaten Takalar. Dengan demikian, peningkatan Standar Pelayanan Minimal benar-benar berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda Takalar. Selain itu Ketua PB Hipermata menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra kritis bagi pemerintah kabupaten takalar dalam mengawal setiap kebijakan. Kami memposisikan diri, artinya. Apresiasi harus diberikan ketika pemerintah bekerja dengan baik, namun fungsi kontrol tetap harus berjalan. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Takalar dapat berlangsung secara sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” Tutupnya.

Gowa, Pemuda, Pendidikan

Menatap Masa Depan Islam: DEMA FUF UIN Alauddin Makassar Hidupkan Tradisi Dialog Akademik

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Pada hari Ahad, 15 Maret 2026, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF) UIN Alauddin Makassar melaksanakan sebuah agenda dialog sederhana yang menjadi ruang refleksi intelektual bagi mahasiswa. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga tradisi diskusi akademik di lingkungan kampus, sekaligus mendorong mahasiswa untuk terus terlibat dalam percakapan ilmiah mengenai isu-isu keislaman dan peradaban. Di tengah dinamika kehidupan kampus yang semakin kompleks, di mana banyak mahasiswa disibukkan oleh berbagai aktivitas akademik maupun kegiatan lainnya, ruang-ruang dialog sering kali menjadi semakin terbatas. Namun demikian, semangat untuk menghadirkan forum diskusi tetap perlu dijaga, karena dari ruang-ruang seperti inilah lahir berbagai gagasan, refleksi, dan kesadaran kritis yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan intelektual mahasiswa. Dialog yang diselenggarakan oleh DEMA FUF UIN Alauddin Makassar ini mengangkat tema “Menatap Masa Depan Islam: Kritik, Refleksi, dan Harapan Peradaban.” Tema ini dipilih sebagai upaya untuk mengajak mahasiswa membaca kembali posisi Islam dalam perjalanan sejarah dunia, sekaligus merefleksikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Sebagaimana diketahui, Islam memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan peradaban yang tidak hanya bergerak dalam ranah spiritual dan teologis, tetapi juga dalam bidang sosial, politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dalam berbagai fase sejarah, Islam bahkan hadir sebagai inspirasi bagi gerakan-gerakan pembebasan yang menentang kolonialisme, penindasan, dan berbagai bentuk dominasi kekuasaan yang tidak adil. Namun dalam konteks dunia kontemporer, muncul berbagai pertanyaan kritis mengenai bagaimana posisi umat Islam dalam percaturan global. Di tengah sistem dunia yang masih sangat dipengaruhi oleh hegemoni kekuatan besar dan berbagai bentuk dominasi global, sebagian kalangan menilai bahwa dunia Islam mengalami berbagai tantangan serius, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Meski demikian, sejarah juga memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam terus menjadi sumber inspirasi bagi berbagai upaya perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Di berbagai belahan dunia, terdapat tokoh dan gerakan yang mencoba menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial dan politik yang berbeda-beda. Misalnya, dalam sejarah modern terdapat tokoh seperti Gamal Abdel Nasser yang memimpin gerakan nasionalisme Arab di Mesir, Sukarno yang dikenal sebagai tokoh anti-kolonial di Indonesia, hingga kepemimpinan Ali Khamenei dalam konteks Republik Islam Iran yang sering dipahami sebagai salah satu bentuk artikulasi hubungan antara agama dan negara dalam dunia modern. Pengalaman sejarah tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hadir dalam satu bentuk yang seragam. Sebaliknya, Islam terus ditafsirkan dan dipahami dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, membaca masa depan Islam tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan perspektif historis, kritis, dan kontekstual. Melalui dialog ini, mahasiswa diajak untuk melihat kembali hubungan antara Islam, negara, dan peradaban dalam perspektif yang lebih luas. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran gagasan yang terbuka, di mana mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan pandangan, serta memperkaya pemahaman mereka mengenai dinamika Islam dalam dunia modern. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai bagian dari generasi intelektual yang diharapkan mampu membaca realitas zaman secara kritis sekaligus menghadirkan gagasan-gagasan baru bagi masa depan. Kampus bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga ruang untuk membangun kesadaran sosial, intelektual, dan peradaban. Dengan terselenggaranya dialog ini, DEMA FUF UIN Alauddin Makassar berharap agar tradisi diskusi dan refleksi intelektual di kalangan mahasiswa dapat terus hidup dan berkembang. Sebab dari ruang-ruang dialog seperti inilah lahir pemikiran, kesadaran, serta harapan baru bagi masa depan peradaban yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat. #شباننا اليوم رجال الغد “Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok”.

Daerah, Hukum, Politik, Sleman, Yogyakarta

Perempuan Yogyakarta Melawan, Desak Usut Teror terhadap Pembela HAM

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Politik, Sleman, Yogyakarta /

Ruminews.id, Sleman – Serangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus memicu gelombang solidaritas dari masyarakat sipil di Yogyakarta. Meski begitu, aksi solidaritas kali ini nampak berbeda. Dalam aksi kali ini, digerakan serta diikuti mayritas oleh Puluhan ibu-ibu, mahasiswa, dan aktivis perempuan yang berkumpul di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada untuk menyuarakan kecaman terhadap aksi kekerasan tersebut sekaligus mendesak negara mengusut tuntas pelakunya. Aksi pada Sabtu (14/03/26) ini menjadi bentuk keprihatinan, khususnya dari kelompok perempuan atas meningkatnya ancaman terhadap pembela hak asasi manusia di Indonesia. Serangan yang menimpa Andrie terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026, ketika aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu disiram air keras oleh orang tak dikenal di Jakarta setelah mengikuti kegiatan diskusi dan rekaman siniar di kantor YLBHI. Akibat serangan tersebut, ia mengalami luka serius pada beberapa bagian tubuh, termasuk wajah, tangan, dada, dan area mata yang begitu vital. Penyerangan ini segera memicu respons luas dari jaringan masyarakat sipil. Di Yogyakarta, aksi solidaritas digelar oleh berbagai kelompok, termasuk komunitas Suara Ibu Indonesia, mahasiswa, dan aktivis HAM. Mereka membawa poster serta menyuarakan tuntutan agar aparat penegak hukum segera mengungkap pelaku serangan termasuk dalang di belakangnya, sekaligus memastikan keamanan bagi para pembela HAM. Perwakilan Suara Ibu Indonesia, Cila, menegaskan bahwa serangan zat kimia terhadap Andrie merupakan sebuah upaya percobaan pembunuhan yang terencana serta bentuk “peringatan” kepada aktivis dan gerakan rakyat yang masih terus vokal kepada pemerintah. “Andrie adalah sekian dari korban yang mungkin sudah banyak. Ada juga kriminalisasi di Kalimantan Timur, tidak lama sebelum kejadian Andrie. Negara belum berani mengungkap dalangnya. Hari ini kasus dibiarkan terus menerus,” tambahnya. Kelompok Suara Ibu Indonesia menilai insiden tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat sipil dan pembela HAM. Mereka menyebut penyiraman air keras terhadap Andrie sebagai bentuk intimidasi yang serius dan perlu mendapatkan atensi khusus karena dapat menciptakan ketakutan bagi aktivis dan gerakan rakyat yang selama ini konsisten berjuang dan mengadvokasikan penyempitan ruang sipil di Indonesia. Lebih lanjut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warganya, terutama mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia. Mereka juga mendesak aparat keamanan agar segera mengungkap aktor di balik serangan tersebut sehingga tidak menimbulkan impunitas. Aksi solidaritas di Yogyakarta ini sekaligus menjadi pesan bahwa masyarakat sipil tidak tinggal diam menghadapi kekerasan terhadap pembela HAM. Pengusutan tuntas kasus ini penting untuk memastikan keamanan aktivis serta menjaga agar praktik intimidasi tidak menjadi preseden yang membahayakan demokrasi. Selain mendesak pengungkapan pelaku, massa juga menuntut negara memperkuat sistem perlindungan bagi pembela HAM di Indonesia. Peserta aksi menyoroti ketiadaan perlindungan yang memadai bagi para aktivis yang mengakibatkan terus meningkatnya insiden teror dan kekerasan ketika menjalankan kerja-kerja advokasi yang sering kali menyentuh isu sensitif terkait kekuasaan dan pelanggaran HAM. “Penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus merupakan bentuk intimidasi nyata,” demikian disampaikan dalam pernyataan komunitas Suara Ibu Indonesia yang ikut dalam aksi solidaritas tersebut. Bagi para aktivis dan masyarakat sipil yang hadir, kasus ini bukan sekadar serangan terhadap satu individu. Mereka melihatnya sebagai alarm bagi kondisi demokrasi dan perlindungan pembela HAM di Indonesia. Karena itu, desakan agar aparat segera mengungkap pelaku hingga ke dalangnya, penghentian pola kekerasan, teror, dan kriminalisasi terhadap aktivis kritis kini didorong oleh beragam kalangan, mulai dari selebritas dan influencer, organisasi masyarakat sipil, lembaga HAM Papua, serikat buruh, (*) bahkan partai politik.

Ekonomi, Makassar

Ekspor semen beku ditengah defisit daging: antara prestasi pasar internasional dan pelanggaran konstitusi.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Makassar /

ruminews.id, – Makassar, Di tengah keberhasilan pemerintah mengekspor 5.000 dosis semen beku, sektor peternakan nasional masih menghadapi persoalan mendasar berupa rendahnya populasi sapi dan ketergantungan terhadap impor daging. Data menunjukkan bahwa produksi daging sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional sehingga Indonesia masih mengalami defisit pasokan daging setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program peningkatan populasi ternak melalui teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan belum berjalan optimal, terutama karena distribusi semen beku dan tenaga inseminator yang belum merata di berbagai wilayah, khususnya di daerah terpencil dan wilayah 3T. Dalam situasi ketika kebutuhan domestik belum sepenuhnya terpenuhi dan akses peternak terhadap layanan inseminasi buatan masih terbatas, kebijakan ekspor semen beku berpotensi menimbulkan paradoks kebijakan disatu sisi pemerintah menunjukkan capaian di pasar internasional, namun di sisi lain persoalan mendasar dalam penguatan populasi ternak di dalam negeri belum terselesaikan. Oleh karena itu, kebijakan ekspor tersebut perlu dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi ekspor demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas produksi semen beku yang cukup besar melalui balai inseminasi buatan nasional seperti BBIB Singosari dan BIB Lembang. Bahkan secara nasional produksi semen beku pernah mencapai sekitar 4,7 juta dosis yang diproduksi oleh balai-balai inseminasi tersebut. Namun di sisi lain, sektor peternakan sapi nasional masih menghadapi persoalan mendasar yaitu rendahnya populasi ternak dan ketergantungan terhadap impor daging. Data proyeksi menunjukkan bahwa produksi daging sapi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Pada tahun 2024 misalnya, total penyediaan daging sapi dan kerbau diperkirakan hanya sekitar 491,7 ribu ton, sementara kebutuhan konsumsi mencapai 724,2 ribu ton, sehingga terjadi defisit sekitar 236,5 ribu ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa program peningkatan populasi ternak melalui teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung target swasembada daging. Dalam situasi ketika kebutuhan domestik masih belum terpenuhi dan distribusi layanan inseminasi buatan belum merata di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan wilayah 3T, kebijakan ekspor semen beku justru menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas kebijakan antara penguatan sektor peternakan dalam negeri dan pencapaian pasar internasional. Kementerian pertanian lebih memprioritaskan eksternal dibanding internal? -Masih terdapat ketimpangan distribusi semen beku dan tenaga inseminator di daerah terpencil atau wilayah 3T. Hal ini menunjukkan bahwa akses teknologi reproduksi ternak belum merata, sehingga peternak kecil belum sepenuhnya merasakan manfaat program inseminasi buatan. (Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan membatasi ekspor jika kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi) Kondisi keterbatasan layanan IB di daerah terpencil menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum berjalan optimal? -Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, negara memiliki kewajiban untuk: Memberikan perlindungan kepada petani/peternak dari berbagai keterbatasan usaha, meningkatkan kapasitas dan produktivitas melalui teknologi, penyuluhan, dan pendampingan menyediakan akses sarana dan prasarana produksi, termasuk layanan kesehatan hewan dan teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan. Kenyataan yang kita lihat saat ini yaitu distribusi semen beku yang tidak merata, kurangnya inseminator di daerah 3T, minimnya layanan Puskeswan di wilayah terpencil. Hal tersebut sangat kontradiksi dengan kebijakan perdagangan disisi lain, keberhasilan ekspor semen beku dapat dipandang sebagai capaian sektor peternakan. Namun jika kebutuhan domestik belum merata, hal ini juga perlu dikaji berdasarkan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi ekspor demi menjamin kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Kementerian pertanian memiliki tujuan Membuka peluang pasar internasional Dengan mengekspor semen beku dan Mendukung diplomasi dan kerja sama antarnegara? -Jika dikaitkan dengan kondisi di lapangan, tujuan tersebut perlu diseimbangkan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menekankan bahwa kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Secara ideal program tersebut bertujuan mengembangkan sektor peternakan dan memperluas pasar, tetapi tetap harus diimbangi dengan pemerataan layanan inseminasi buatan dan kesejahteraan peternak di dalam negeri.

Hukum, Pertanian, Takalar

Pola Korupsi Irigasi P3TGAI Mirip Luwu Utara, Kejaksaan Takalar Didesak Segera Bertindak

Tinggalkan Komentar / Hukum, Pertanian, Takalar /

ruminews.id – Takalar — Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Kabupaten Takalar mulai menjadi perhatian publik. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jaringan irigasi serta mendukung produktivitas pertanian tersebut diduga diwarnai praktik setoran komitmen fee dari kelompok penerima program. Informasi yang berkembang di kalangan kelompok tani menyebutkan bahwa setiap kelompok irigasi yang mendapatkan program P3TGAI diduga diminta memberikan setoran berkisar antara Rp25 juta hingga Rp35 juta. Setoran tersebut diduga berkaitan dengan proses pengusulan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan irigasi. Dugaan tersebut dinilai semakin menguat karena pola yang disebut-sebut terjadi di Kabupaten Takalar memiliki kemiripan dengan modus yang sebelumnya telah terungkap di Kabupaten Luwu Utara. Dalam kasus yang terjadi di Luwu Utara, aparat penegak hukum menemukan adanya praktik setoran dari kelompok penerima program yang kemudian dikumpulkan oleh pihak tertentu sebelum program dilaksanakan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam dugaan praktik yang berkembang di Takalar juga terdapat indikasi adanya pihak yang berperan sebagai koordinator atau “ketua kelas” yang mengatur serta mengumpulkan setoran komitmen fee dari berbagai kelompok irigasi penerima program. Sosok tersebut disebut-sebut memiliki pengaruh dalam jaringan politik dan diduga merupakan seorang legislator di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Meski demikian, informasi tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Melihat kemiripan pola tersebut, sejumlah kalangan kini mendesak Kejaksaan Negeri Takalar untuk segera mengambil langkah penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat. “Kasus dengan pola serupa sudah berhasil diungkap di Luwu Utara. Oleh karena itu, publik juga berharap Kejaksaan Takalar dapat menelusuri dugaan praktik yang sama agar program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan,” ujar Koordinator AMTPK Takalar, Takhifal Mursalin yang juga Pelapor Dugaan Indikasi Korupsi P3ATGAI kabupaten Takalar. Program P3TGAI sendiri merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan fungsi jaringan irigasi melalui pemberdayaan kelompok petani. Karena itu, dugaan adanya praktik pungutan atau setoran dalam program tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang perlu ditangani secara transparan. Publik kini menunggu langkah konkret dari Kejaksaan Negeri Takalar untuk menelusuri dugaan praktik setoran dalam pelaksanaan program P3TGAI di wilayah tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bertindak profesional, transparan, dan tegas dalam mengungkap setiap dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Barru

Bosowa Peduli Bantu Warga Lansia di Barru, Sembako Dibagikan ke Puluhan Desa

Tinggalkan Komentar / Barru /

ruminews.id – BARRU, – Program sosial Bosowa Peduli kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat di puluhan desa dan kelurahan di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Sabtu (14/3/2026). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari agenda buka puasa bersama yang sebelumnya digelar di Packing Plant Siawung oleh Semen Bosowa. Direktur Bosowa Peduli, Hafiet T. Mashud, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program berbagi kepada masyarakat yang telah didata sebelumnya di sejumlah desa. “Program ini merupakan lanjutan dari kegiatan berbagi yang kami lakukan saat buka puasa bersama kemarin. Setelah itu, kami turun langsung ke desa-desa yang sebelumnya sudah terdata untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan,” ujar Hafiet. Salah satu lokasi yang dikunjungi tim Bosowa Peduli adalah Desa Likupaksi. Di desa tersebut, bantuan sembako disalurkan kepada 10 warga penerima manfaat yang mayoritas merupakan lanjut usia, dengan usia tertua mencapai 85 tahun. Kepala Desa Likupaksi, Awaluddin, menyambut baik kedatangan tim Bosowa Peduli di kantor desa. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan. “Kami sangat berterima kasih atas kepedulian Semen Bosowa kepada warga kami yang memang sangat membutuhkan bantuan,” kata Awaluddin. Ia menambahkan bahwa penerima bantuan merupakan warga yang diusulkan langsung oleh pemerintah desa berdasarkan kondisi ekonomi mereka. “Bantuan ini murni usulan dari desa kami untuk dibantu. Semoga paket sembako ini dapat meringankan kebutuhan warga, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri,” ujarnya. Bosowa Peduli menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat melalui berbagai program sosial di wilayah sekitar operasional perusahaan. Penyaluran bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan, khususnya para lanjut usia, sekaligus mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Mamuju, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Pengurus Pusat HIPERMAJU Soroti peniadaan THR untuk ASN P3K Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

Tinggalkan Komentar / Mamuju, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Sebagai mahasiswa yang berasal dari sulawesi barat, yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kemajuan daerah, kami menilai polemik tidak dibayarkannya THR bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan persoalan serius yang harus dijelaskan secara transparan kepada publik. Sangat disayangkan ketika pemerintah daerah di satu sisi meminta perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada para pekerja, namun di sisi lain justru pegawainya sendiri tidak mendapatkan hak yang sama. Kondisi ini tentu menimbulkan kesan inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerjanya. Alasan keterbatasan fiskal yang disampaikan oleh pihak BKPSDM patut diuji secara terbuka. Apalagi jika benar terdapat alokasi anggaran yang cukup besar untuk program lain yang sifatnya opsional, sementara kewajiban normatif seperti pembayaran THR PPPK justru tidak diprioritaskan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan anggaran seharusnya menempatkan hak-hak pegawai sebagai prioritas utama. Lebih ironis lagi, di tengah alasan keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah provinsi justru diketahui mengalokasikan tambahan insentif melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada ratusan kepala desa dan ribuan perangkat desa di enam kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala desa menerima tambahan Rp1 juta per bulan, sementara sekretaris desa, kaur, dan kasi menerima Rp500 ribu per bulan. Kebijakan ini tentu patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan aparat desa, namun menjadi pertanyaan publik ketika pada saat yang sama THR bagi PPPK yang merupakan hak normatif justru tidak dibayarkan. Kami patut menduga bahwa persoalan ini bukan semata-mata soal kemampuan anggaran, tetapi juga menyangkut keberpihakan kebijakan. Pemerintah daerah perlu menunjukkan political will yang jelas dalam melindungi dan menghargai pengabdian para PPPK yang selama ini telah bekerja menjalankan pelayanan publik. Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat serta segera mencari solusi konkret agar hak THR PPPK dapat dipenuhi. Selain itu, kami juga mendorong DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal agar kebijakan pengelolaan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan aparatur yang bekerja untuk daerah. Kesejahteraan pegawai bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap pengabdian dan kerja keras mereka dalam membangun daerah.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Uncategorized

Wabup Gowa Buka Festival Ramadan BKPRMI 1447 Hijriah

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, GOWA – Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin secara resmi membuka Festival Ramadan DPD BKPRMI Kabupaten Gowa 1447 Hijriah yang digelar di Masjid Agung Syech Yusuf, Sabtu (13/3). Kegiatan tersebut diikuti para santri dan generasi muda masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Gowa sebagai bagian dari upaya menyemarakkan bulan suci Ramadan. Dalam sambutannya, Darmawangsyah Muin menyampaikan apresiasi kepada DPD BKPRMI Kabupaten Gowa yang telah menginisiasi pelaksanaan festival Ramadan tahun ini. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam membangun karakter generasi muda, khususnya para santri, agar lebih aktif dalam kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan. “Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa mengapresiasi kegiatan ini. Festival Ramadan ini merupakan gebrakan yang sangat baik dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan sekaligus membangun karakter para santri,” ujar Darmawangsyah. Ia yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPD BKPRMI Gowa menekankan bahwa festival tersebut tidak sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi para peserta. Melalui kegiatan tersebut, para santri diharapkan dapat menanamkan nilai kedisiplinan, kepedulian sosial, serta integritas dalam kehidupan sehari-hari. “Program yang dibuat BKPRMI Gowa ini betul-betul memberikan yang terbaik bagi generasi anak-anak kita. Ilmu agama akan membawa kesuksesan bagi kita semua. Untuk itu saya mengucapkan selamat berlomba dan dengan ini secara resmi membuka Festival Ramadan DPD BKPRMI Gowa 1447 Hijriah,” tuturnya. Sementara itu, Ketua DPW BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan, Asri Said juga menyambut baik pelaksanaan festival tersebut. Ia menilai antusiasme para santri yang hadir dalam pembukaan kegiatan menjadi bukti bahwa semangat menyemarakkan Ramadan melalui kegiatan positif masih sangat tinggi. “Kegiatan Festival Ramadan BKPRMI ini hampir dilaksanakan di seluruh daerah. Saya melihat antusiasme generasi anak-anak kita sangat besar. Semoga kegiatan ini terus berlanjut, bahkan ke depan kita dapat mengadakan festival khusus untuk remaja masjid,” kata Asri Said. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gowa, BAZNAS, serta berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga dapat menjadi sarana memperkuat syiar Ramadan dan menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat. Sementara itu, Ketua Panitia Festival Ramadan BKPRMI Gowa, Kaharuddin Lallo, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dengan baik. Ia menyebut keberhasilan pelaksanaan festival tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan BAZNAS. “Alhamdulillah kegiatan Festival Ramadan tahun ini dapat berjalan dengan baik. Kami berterima kasih kepada Pemkab Gowa yang terus memberikan ruang bagi kami untuk melaksanakan kegiatan dalam membangun generasi Qur’ani yang kreatif, berkarakter, dan peduli terhadap kemajuan umat,” ujarnya. Kaharuddin menjelaskan, sejumlah lomba mulai digelar sejak hari pertama pelaksanaan festival, di antaranya lomba da’i, lomba da’iyah dan lomba qasidah. Ke depan, panitia juga berencana menambah berbagai kategori lomba untuk kalangan remaja masjid hingga majelis taklim, mengingat tingginya antusiasme peserta. Ia berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan generasi muda yang mampu bersaing hingga ke tingkat nasional, khususnya dalam bidang dakwah dan syiar Islam. “Kami berharap dari kegiatan ini akan lahir dai-dai muda yang mampu bersaing hingga ke tingkat nasional dan terus membawa syiar Islam dengan lebih baik,” ungkapnya. Pembukaan Festival Ramadan DPD BKPRMI Gowa tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab, perwakilan Baznas Alimuddin Muhammad, serta jajaran pengurus BKPRMI Kabupaten Gowa.(FZ)

Gowa, Pemuda

Bupati Gowa: Kepemimpinan HMI–KOHATI Cabang Gowa Raya Harus Progresif dan Berintegritas

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemuda /

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang meminta agar kepemimpinan atau kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Gowa Raya periode 2026–2027 lebih progresif dan berintegritas. Termasuk mengambil peran dalam mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sehingga, pelantikan tersebut diharapkan bukan sekadar agenda seremonial organisasi, tetapi menjadi awal perjalanan kepemimpinan yang diharapkan mampu melahirkan gagasan besar dan komitmen pengabdian bagi masyarakat. “Pelantikan ini bukan hanya seremonial organisasi, tetapi merupakan titik awal kepemimpinan sekaligus ruang lahirnya gagasan-gagasan besar untuk masyarakat,” ujarnya saat Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) & Korps HMI-Wati Cabang Gowa Raya Periode 2026-2027 di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Sabtu (14/3). Menurut Bupati Talenrang, tema “Revitalisasi Kepemimpinan HMI Cabang Gowa Raya dalam Mewujudukan Insan Cita yang Progresif dan Berintegritas” sangat relevan dengan tantangan zaman, dimana masa depan daerah dan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan generasi muda. Ia pun berpesan kepada pengurus yang baru dilantik agar menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, memperkuat soliditas kader, menghidupkan tradisi diskusi intelektual, serta menghadirkan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Jadilah kader yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif dan berintegritas. Kepemimpinan yang baik tidak hanya terlihat dalam organisasi, tetapi manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat,” tambah orang nomor satu di Gowa ini. Lebih lanjut, Bupati Talenrang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa memandang mahasiswa sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah membutuhkan gagasan segar, kritik konstruktif, serta partisipasi aktif generasi muda. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda,” tegasnya. Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya Periode 2026-2027, Taufiqurrahman, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus menjadi kekuatan moral dan intelektual di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa HMI yang berdiri sejak 5 Februari 1947 membawa cita-cita besar yang diwariskan para pendirinya, khususnya Lafran Pane. “Harapan dan cita-cita para pendiri itulah yang menjadi ruh perjuangan HMI, sehingga organisasi ini mampu bertahan dan terus hadir hingga hari ini,” jelasnya. Menurut Taufiqurrahman, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kekuatan administratif dan politik, tetapi juga kompas moral yang menjadi penuntun dalam setiap kebijakan. Ia berharap nilai-nilai dasar perjuangan HMI seperti kejujuran, integritas, keadilan, serta keberpihakan kepada rakyat dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Pemerintah yang baik tidak hanya diukur dari banyaknya program, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya. Sementara itu, Pengurus PB HMI, Andi Muhammad Saiful Haq, menyampaikan bahwa kepemimpinan membutuhkan dua hal penting, yakni keberanian dan momentum. “Banyak orang memiliki keberanian tetapi tidak memiliki momentum. Sebaliknya, ada yang memiliki momentum tetapi tidak memiliki keberanian. Saya percaya pengurus yang dilantik hari ini memiliki keduanya,” ujarnya. Dalam pelantikan tersebut, Taufiqurrahman resmi dilantik sebagai Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya periode 2026–2027 dengan Muhammad Ikram Syahrir AS sebagai Sekretaris Umum. Sementara itu, Saripa Ikawati dilantik sebagai Ketua KOHATI dengan Arnida Amir sebagai Sekretaris Umum. Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, Kepala Kantor Kementerian Agama Gowa, Jamaris Halik, Ketua Umum BADKO HMI Sulselbar, Asrullah Dimass, serta Ketua KOHATI Sulselbar Ita Rosita. Momentum pelantikan yang berlangsung di bulan suci Ramadan ini diharapkan menjadi penguat semangat bagi kader HMI dan KOHATI untuk terus berkarya dengan keikhlasan, menjaga integritas, serta mengabdikan diri bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(FA)

Gowa, Pemuda, Pendidikan

Momentum Milad HMJ MTK ke-18: Satu Keluarga, Satu Tujuan, Wujudkan Perubahan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, GOWA – Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (HMJ-MTK) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alaudin Makassar menggelar kegiatan Milad (HMJ MTK) yang ke-18 Tahun pada tanggal 14 Maret 2026. Kegiatan milad ini merupakan momentum untuk menjadi langkah awal memperkuat solidaritas dan arah gerak organisasi serta mempererat silaturahmi antara Pihak Alumni, Jurusan dan Pengurus HMJ-MTK Periode 2026. Mengusung tema “Satu Keluarga, Satu Tujuan, Wujudkan Perubahan”, peringatan milad ini diharapkan mampu menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh kader dan anggota HMJ MTK dalam membangun organisasi yang lebih progresif dan berdampak. Menurut Rahman,selaku ketua Umum HMJ-MTK usia ke-18 tahun bukan sekadar perayaan seremonial, tetapi menjadi titik penting untuk menegaskan kembali semangat kebersamaan dalam organisasi. “Milad ke-18 ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk mempererat rasa kekeluargaan di HMJ MTK. Dengan satu tujuan yang sama, kita berharap dapat menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi organisasi, jurusan, dan lingkungan sekitar,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kebersamaan merupakan kunci utama dalam menjalankan roda organisasi. Dengan semangat satu keluarga, seluruh anggota diharapkan mampu bergerak bersama, saling mendukung, serta menghadirkan inovasi dan kontribusi nyata. Momentum milad ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi penguat komitmen bersama dalam membangun HMJ MTK yang lebih solid, inspiratif, dan berdaya guna bagi mahasiswa. HMJ MTK — Satu Keluarga, Satu Tujuan, Wujudkan Perubahan.

Scroll to Top