Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Gowa

Gowa

PMII Gowa Gugat Arah Kekuasaan Lewat Gerakan “Interupsi Rezim” Gerakan Nurani yang Menyuarakan Keadilan dari Jalanan

Tinggalkan Komentar / Gowa /

ruminews.id – MAKASSAR, 28 Oktober 2025 — Di tengah hiruk-pikuk peringatan Hari Sumpah Pemuda, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa menggemakan satu seruan yang mengguncang ruang publik: “Interupsi Rezim.” Sebuah gerakan yang tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga menegaskan bahwa mahasiswa masih menjadi nadi nurani bangsa. Melalui pernyataan sikap yang dirilis pada 26 Oktober 2025, PMII Gowa menilai bahwa arah pemerintahan saat ini telah menyimpang dari cita-cita konstitusi. Mereka menyoroti praktik penyalahgunaan kekuasaan, komersialisasi pendidikan, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum yang kian memperdalam jurang keadilan sosial. “Kami berdiri bukan untuk menentang negara, tapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral akan melahirkan penderitaan. Interupsi Rezim adalah bentuk cinta kami terhadap bangsa ini,” ujar Abdullah Ketua PMII Gowa dalam orasinya di hadapan kader dan simpatisan. Gerakan yang Tumbuh dari Nurani Kolektif PMII Gowa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi rakyat kecil yang kerap diabaikan. Sepuluh tuntutan pun disuarakan, mulai dari penghentian program MBG, penegakan HAM, hingga penghapusan praktik komersialisasi pendidikan. Gerakan ini juga menyoroti pentingnya keberpihakan negara terhadap buruh, petani, pelajar, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini hidup dalam tekanan sistem yang tidak adil. “Kami tidak akan berhenti bersuara sebelum keadilan benar-benar berpihak pada rakyat. Mahasiswa lahir dari rahim penderitaan sosial, dan di situlah tanggung jawab moral kami tumbuh,” ungkap Irwanto Jenderal Lapangan Aksi “Interupsi Rezim” dengan tegas. Menurutnya, aksi ini adalah bentuk nyata dari dakwah sosial mahasiswa yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah — menegakkan keadilan dengan kesadaran spiritual dan keberanian intelektual. Mengawal Demokrasi, Menggugah Kesadaran PMII Gowa menegaskan bahwa Interupsi Rezim bukanlah gerakan yang menolak negara, melainkan gerakan penyadaran terhadap moralitas kekuasaan. Mahasiswa, kata mereka, tidak boleh menjadi penonton di tengah krisis nurani bangsa. Dalam pandangan mereka, perjuangan mahasiswa tidak berhenti di ruang kelas, tetapi harus hidup di jalanan, di antara suara rakyat yang nyaris tak terdengar. Gerakan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan napas keadilan yang harus dijaga. Dan selama ketidakadilan masih ada, mahasiswa akan tetap berdiri — menginterupsi kekuasaan yang lupa pada rakyatnya.

Daerah, Gowa, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Masyarakat Beri Amplop Aspirasi saat Kunjungan Kerja Anggota DPRD Prov. Sulsel di Kelurahan Tombolo, Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan /

ruminews.id, Gowa, 26 Oktober 2025 — Viral Kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, diwarnai penyerahan ‘Amplop Aspirasi’ dari masyarakat Tinggimae. Amplop tersebut berisi laporan dan keprihatinan warga terhadap dugaan Mafia tanah dan pungli (sertifikasi ilegal) di Jl. Tinggimae, Lingkungan Pa’bangngiang, yang kini tengah diproses di kepolisian. Dalam kegiatan Reses Masa Persidangan tahun sidang 2025/2026 tersebut dihadiri langsung oleh Andi Tenri Indah, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulsel sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, hadir didampingi oleh Lurah Kelurahan Tombolo perwakilan Polri. Warga menyampaikan bahwa tanah negara yang telah lama mereka tempati justru diklaim sepihak dan disertifikatkan atas nama pribadi oleh oknum tertentu melalui program PTSL. Masyarakat menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan, disertai dugaan pungutan liar, penyerobotan lahan warga, serta upaya menggiring warga untuk menghentikan proses hukum yang masih berjalan di Polres Gowa. Dalam video yang beredar, pemberian amplop aspirasi dari warga tersebut diwakilkan melalui narasi dari salah satu aktivis Sospol, Sultan. Sultan mengatakan, “Menyambung dari ungkapan pak lurah bahwa ‘Rakyat tentu tak pernah ragu untuk menyampaikan keluhan’. Justru yang sering membuat kami ragu sebagai rakyat adalah keseriusan atau kesungguhan dalam menyelesaikan keluhan itu. Jadi reses adalah momen curhat-curhatan yang dijamin oleh hukum. Komisi E sebagai komisi Kesejahteraan Rakyat tentu sangat dekat dan sangat relevan dengan kondisi persolan hidup dan hajat hidup masyarakat Tombolo pada khususnya”. “Belakangan ini, beberapa bulan ini. Kesejahteraan itu terganggu dengan maraknya bayang-bayang mafia tanah dan pungli di Tombolo itu sendiri. Khusus tempat yang kita gunakan reses saat ini. Tentu dari tidak adanya kepastian hukum dan political will dari pihak legislatif, membuat kami sedih selaku masyarakat. Tentu walaupun kami pihak masyarakat mendapatkan bantuan pendidikan, kesehatan tapi tempat tinggal yang kami tempati Itu tidak jelas dan di bawah bayang-bayang mafia tanah dan pungli. Itu sama saja, ‘tena na sannang tinro ta’ (artinya: tidak tenang tidurnya).. ‘betullll’ (sorak masyarakat/audiens reses). Sultan mengakhiri diolog dengan memberikan Amplop khusus kepada Andi Tenri Indah selaku ketua Komisi E sekaligus Mantan Pacar/istri dari Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin dengan pemberian Surat Aspirasi. “Jika ingin lebih jelasnya, kami dari ‘Aliansi Masyarakat Tombolo’ sudah menyiapkam dan mengurai beberapa persoalan yang ada di Tombolo ini. Tentu anggota Dewan bukan hanya sebagai Simbol tapi orang yang selalu ingin mendengar dan dekat dengan hati masyarakat. Apalagi kita dengar-dengar tadi bahwa di sini adalah salahsatu penyumbang suara teebanyak. Tentu kami meminta, selaku anggota dewan untuk betul-betul memperjuangkan kami. Terlepas dari persoalan suara, itu sudah lewat. Selaku anggota dewan dan juga istri wakil Bupati, itu sudah menjadi kewajiban. Dan tentu ibu dewan lebih paham”. “Maka dari itu, mewakili masyarakat di sini, kami akan memberikan amplop. Jadi permasalahannya sudah kita urai bu. Jadi, mohon dibaca-baca. (Tutupnya melalui pemberian amplop di depan audiens reses). Selaku pihak legislatif, Andi Tenri Indah langsung menerima amplop dan menyambung dengan lantang bahwa, “Saya benci mafiah tanah, saya juga sudah jadi korban mafiah tanah. Jadi aspirasi sudah diterima, nanti saya juga akan membantu, menyampaikan ini ke Bapak Kapolres untuk diperoses segera. Terkait temuan pungli, saya akan berusaha membantu, supaya secepatnya untuk diperoses seadil-adilnya. (Tegas Ketua Komisi E DPRD Prov. Sulsel di depan peserta reses)   “Persoalan ini bukan hanya sengketa tanah biasa, tapi menyangkut keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Kalau tanah rakyat bisa diambil semena-mena lewat permainan administrasi, berarti ada yang salah dalam sistem kita,” tegas Sultan, aktivis sosial-politik yang turut hadir memberi dukungan moral kepada warga. Sultan menekankan bahwa amplop aspirasi yang diberikan masyarakat adalah simbol keresahan publik terhadap lemahnya pengawasan negara atas kebijakan pertanahan di tingkat daerah. Ia juga meminta DPRD turun langsung mengawal proses hukum agar tidak ada intervensi yang menghambat penyidikan. Gowa Darurat Mafiah Tanah dan Pungli. Pertemuan berlangsung terbuka dan penuh harapan. Warga berharap momentum ini menjadi awal pembenahan tata kelola pertanahan dan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil yang selama ini merasa terpinggirkan.

Gowa, Kesehatan

SAPMA PP Gowa Gelar Aksi Sosial Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sambut HUT Pemuda Pancasila ke-66 dan Hari Sumpah Pemuda.

Tinggalkan Komentar / Gowa, Kesehatan /

ruminews.id – Gowa – 27 Oktober 2025, Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila ke-66 sekaligus Hari Sumpah Pemuda, Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa bersama KOTI Mahatidana, Farkes Reformasi, PMI Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kecamatan Somba Opu menggelar kegiatan sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, Senin (27/10/2025). Kegiatan yang digelar di wilayah Kecamatan Somba Opu ini mendapat antusiasme tinggi dari warga sekitar. Ratusan masyarakat berpartisipasi mendonorkan darah serta memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan aksi nyata Pemuda Pancasila terhadap masyarakat. ” Ini adalah aksi sosial kami sebagai wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum HUT Pemuda Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, kami ingin mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan peduli terhadap sesama melalui donor darah,” ujar Sigit. Sementara itu, Ketua Farkes Reformasi, Dr. dr. Muji, menambahkan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara organisasi kepemudaan dan tenaga medis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. “ Kami ingin menunjukkan bahwa kesehatan adalah bagian penting dari pembangunan bangsa. Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat,” jelasnya. Dari unsur KOTI Mahatidana, Agussalim, selaku Komandan KOTI, menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan sosial tersebut. “Pemuda Pancasila tidak hanya hadir dalam gerakan moral, tapi juga aksi kemanusiaan yang langsung menyentuh masyarakat,” ungkapnya. Camat Somba Opu, Nuraeny Apriyani, turut mengapresiasi inisiatif kegiatan yang digelar di wilayahnya. “Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Kolaborasi antara organisasi kepemudaan, kesehatan, dan pemerintah daerah menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam memperingati momen bersejarah bangsa,” tuturnya. Dengan terlaksananya kegiatan ini, SAPMA PP Gowa berharap semangat kepemudaan dan nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang!

Berau, Gowa, Hukum & Kriminal, Uncategorized

Gali Emas di Tanah Sendiri, Warga Gowa Terancam 5 Tahun Penjara: Kilau Harapan yang Berujung Petaka

Tinggalkan Komentar / Berau, Gowa, Hukum & Kriminal, Uncategorized /

ruminews.id, Gowa — Harapan warga untuk memperbaiki nasib justru berubah menjadi ancaman hukum. Sebuah tambang emas di Kabupaten Gowa digerebek Polres Gowa karena diduga melakukan penambangan emas ilegal di lahan mereka sendiri. Aktivitas Tambang Tradisional, Masuk Jerat Hukum Penambangan dilakukan secara tradisional dengan alat sederhana. Meski tampak sebagai usaha kecil untuk mencari rezeki, kegiatan ini termasuk pelanggaran hukum berat. “Prediksi kami, tambang ini sudah beroperasi satu hingga dua bulan,” ungkap pihak kepolisian saat penggerebekan. Penyelidikan menunjukkan bahwa para warga menggali tanah mereka sendiri untuk menemukan butiran emas, tanpa izin resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang menambang tanpa izin dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Dampak Lingkungan dan Ancaman Hukum Polisi menegaskan aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berisiko besar bagi lingkungan. “Selain merusak alam, kegiatan ini bisa menimbulkan longsor dan pencemaran air. Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat,” tegas petugas kepolisian. Saat ini, lokasi tambang telah ditutup, dan aparat mengimbau masyarakat agar tidak tergiur oleh janji keuntungan cepat dari aktivitas tambang ilegal. Pelajaran Pahit dari Kilau Emas Kilau emas yang semula dianggap berkah kini berubah menjadi jerat hukum yang menakutkan. Di balik setiap butir emas yang berkilau, tersimpan pelajaran pahit tidak semua yang bersinar membawa keberuntungan.

Daerah, Ekonomi, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Purbaya: Idola Baru Gen Z, Musuh Lama Para Elit

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Di tengah hiruk-pikuk kabinet yang kerap sibuk berbicara tanpa arah, satu nama muncul sebagai oase di padang tandus kepercayaan publik: Purbaya, Menteri Keuangan yang kini dielu-elukan sebagai idola Gen Z. Sosok yang dulu dikenal dingin dalam angka, kini hangat dalam tindakan menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini membeku di Bank Indonesia, seolah mengalirkan kembali nadi ekonomi rakyat yang lama beku. Langkah-langkahnya tak hanya berbicara, tapi berdentum seperti derap kuda di tanah gersang kebijakan. Saat menteri lain sibuk menata pencitraan, Purbaya justru memburu 200 penunggak pajak besar bukan rakyat kecil, bukan pedagang kaki lima, melainkan mereka yang selama ini nyaman di balik pagar kekuasaan. Ia menatap mereka tanpa takut, dengan gaya khasnya yang disebut publik sebagai gaya koboi: tegas, lugas, dan tidak peduli siapa yang tersengat oleh kebenaran. Sementara itu, rakyat kecil mendengar kabar yang jarang turun dari langit kekuasaan: tidak ada kenaikan cukai rokok, kajian penurunan PPN, dan yang paling menyentuh penghapusan utang warga di bawah satu juta rupiah agar mereka kembali punya akses ke KPR. Langkah kecil di atas kertas, tapi besar di hati mereka yang hidup dari upah harian. Program “Lapor Pak Purbaya” menjadi jembatan baru antara rakyat dan negara. Di saat banyak menteri bersembunyi di balik meja rapat, Purbaya justru membuka telinganya bagi keluhan yang sering dianggap remeh oleh pejabat lain. Ia menjawab dengan tindakan, bukan jargon. “Rakyat tak perlu datang ke istana untuk didengar, cukup bicara dan kami yang datang,” ujarnya suatu kali, dengan senyum tipis khas koboi yang baru saja menundukkan badai. Publik menilai, langkahnya bukan sekadar reformasi fiskal, tapi revolusi nurani. Ia menahan anggaran-anggaran yang tak perlu, memotong belanja seremonial yang gemerlap namun tak berfaedah. Di saat sebagian menteri sibuk menyebut nama “rakyat” dalam setiap pidato, Purbaya justru bekerja untuk rakyat tanpa perlu menyebutnya berulang-ulang. Namun, di balik tepuk tangan rakyat, awan mendung mulai tampak di langit kabinet. Dalam satu rekaman rapat yang tersebar luas, publik menyaksikan bagaimana Purbaya duduk sendirian tanpa sapaan, tanpa obrolan ringan dari rekan sejawatnya. Kursinya seolah menjadi simbol kesendirian pejabat yang terlalu jujur di tengah politik yang terlalu penuh kepentingan. Netizen menyorot adegan itu dengan tajam: “Beginilah nasib menteri yang berpihak pada rakyat—dijauhi oleh mereka yang berpihak pada proyek.” Sebuah sindiran yang menggema di ruang digital, menggambarkan bagaimana sebagian menteri lain seolah menyimpan sentimen terhadap Purbaya, hanya karena langkah-langkahnya menelanjangi kenyamanan mereka. Padahal, publik justru melihat keberpihakan itu sebagai keberanian. Di tengah senyum basa-basi yang bertebaran di rapat kabinet, Purbaya memilih diam dengan harga diri. Ia tahu, lebih baik disalahpahami karena membela rakyat daripada dipuji karena melayani oligarki. Dan ketika kritik datang, ia tidak menutup diri. “Kritik itu peluru, bukan racun,” katanya suatu kali menanggapi komentar pedas terhadap kebijakannya. Berbeda jauh dari rekan-rekan selevelnya yang kerap menjadikan keresahan publik sebagai bahan olok-olok, seolah keluh kesah rakyat hanyalah riuh tanpa makna. Kini, di dunia digital yang dikuasai Gen Z, nama Purbaya menjelma jadi simbol baru integritas: menteri yang tidak hanya menghitung uang, tapi juga menghitung rasa. Ia membuktikan bahwa di tengah suara sumbang politik dan kepentingan oligarki, masih ada pejabat yang memilih berdiri di sisi rakyat bukan demi sorotan kamera, tapi demi nurani bangsa. Dan barangkali, di antara riuh notifikasi media sosial dan meme politik yang datang silih berganti, generasi muda akhirnya menemukan satu alasan untuk percaya: bahwa di dalam sistem yang kusut, masih ada satu koboi bernama Purbaya, yang berani mengatur keuangan negara dengan hati dan keberanian.

Daerah, Gowa

Putra Mahkota Kerajaan Gowa Puji Husniah Talenrang: Gowa Jadi Daerah Teladan Tekan Stunting di Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa /

ruminews.id – Makassar, 19 Oktober 2025 — Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju, menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-356 yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada hari Minggu (19/10). Kegiatan ini mengusung tema “Sulsel Maju dan Berkarakter”, yang mencerminkan semangat pembangunan daerah yang tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan. Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Akhmad Wiyagus, Wakil Ketua Komisi III DPR RI H. Rusdi Masse, para Bupati dan Wali Kota dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan berbagai capaian strategis yang telah diraih selama masa kepemimpinannya, termasuk kemajuan di bidang infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai inovasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Putra Mahkota Kerajaan Gowa menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat pembangunan yang diusung dalam tema tahun ini. Dalam tanggapannya, beliau menyatakan, “Semoga dengan tema Sulsel Maju dan Berkarakter ini, Provinsi Sulawesi Selatan dapat semakin maju dan berkembang pesat tanpa meninggalkan karakter kita sebagai orang Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang berlandaskan Islam.” Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Kerajaan Gowa terhadap pentingnya keseimbangan antara kemajuan modern dan pelestarian nilai-nilai kultural yang telah menjadi jati diri masyarakat Sulawesi Selatan selama berabad-abad. Dalam kesempatan yang sama, Putra Mahkota Kerajaan Gowa juga menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Gowa, Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE, MM atas prestasi yang membanggakan, karena Kabupaten Gowa berhasil meraih peringkat pertama di Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan program penurunan angka stunting. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan generasi yang sehat serta berdaya saing tinggi. Momentum Hari Jadi ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi ajang refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Kehadiran Putra Mahkota Kerajaan Gowa dalam acara ini menegaskan peran serta Kerajaan Gowa sebagai bagian dari sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang senantiasa mendukung pembangunan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah, Gowa, Makassar

Dari Kandang untuk Kemanusiaan: Aksi Nyata Mahasiswa Peternakan UIN Alauddin Makassar di Hari Pangan Internasional

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Makassar /

ruminews.id – Makassar, Salam peternakan, salam cinta dari ujung kandang merupakan jargon yang selalu di junjung tinggi oleh kader HMJ Ilmu Peternakan sebagai bentuk memperingati bahwa peternakan bukan hanya sekadar peternak yang selalu bermain- main dengan kotoran, melainkan peternakan adalah sumber kehidupan manusia, Jargon yang merupakan kebanggaan tersendiri bagi mahasiswa peternakan di seluruh Indonesia. Pada hari kamis, 16, Oktober 2025 HMJ ilmu peternakan mengambil langkah-langkah dalam memperingati Hari Pangan Internasional, HMJ Ilmu Peternakan menunjukkan wujud nyata dari kepedulian sosial dengan melakukan kegiatan berbagi telur di Asrama Panti Asuhan Wahyu Ilahi, Jl. Andi Mappaodang No.1 No.32, Parang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223. Kabid keagamaan, Farid hamza, menyampaikan. Sekilas, kegiatan ini mungkin terlihat sederhana hanya sekadar berbagi bahan pangan namun di balik kesederhanaan itu tersimpan makna mendalam tentang hakikat pangan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial generasi muda.” Ujarnya. Anggota Keagamaan jabal nur akbar menambahkan, kegiatan ini bukan hanya sekadar tentang berbagi melainkan juga untuk membangun emosional terhadap sesama manusia yang membutuhkan,” Pungkasnya. Hari Pangan Internasional sejatinya bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momentum reflektif untuk menegaskan kembali pentingnya ketersediaan dan pemerataan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tengah dunia yang semakin modern, isu kelaparan dan gizi buruk masih menjadi persoalan nyata. Ketika sebagian orang dengan mudah menikmati beragam makanan bergizi, di sisi lain masih banyak saudara-saudara kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Telur yang dibagikan HMJ Ilmu Peternakan bukan hanya simbol protein hewani, melainkan juga lambang harapan dan kepedulian. Telur adalah sumber gizi yang sederhana namun sarat makna — mudah dijangkau, bergizi tinggi, dan menjadi hasil nyata dari dunia peternakan yang berperan langsung dalam ketahanan pangan bangsa. Dengan berbagi telur, mahasiswa peternakan seakan mengingatkan bahwa ilmu yang mereka pelajari tidak boleh berhenti di ruang kuliah, tetapi harus mengalir menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi refleksi moral bahwa Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan Uin Alauddin Makassar, sebagai agen perubahan, tidak cukup hanya memahami teori tentang pangan dan gizi, tetapi harus hadir langsung di tengah masyarakat, membawa pesan kemanusiaan dan solidaritas. Kepedulian sosial seperti ini menumbuhkan nilai kemanusiaan yang kerap terabaikan di tengah hiruk-pikuk dunia akademik dan kompetisi global. Di balik setiap telur yang dibagikan, tersimpan pesan: pangan bukan sekadar soal kenyang, melainkan juga tentang keadilan dan kebersamaan. HMJ Ilmu Peternakan Uin Alauddin Makassar telah memberikan contoh bahwa memperingati Hari Pangan Internasional tidak harus megah, cukup dengan tindakan kecil namun berdampak besar — karena sejatinya, kemanusiaan tumbuh dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan ketulusan.

Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pertanian

Hari Pangan, Kedaulatan Pangan : Dari Swasembada Menuju Ketahanan Berkelanjutan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pertanian /

ruminews.id – Peringatan Hari Pangan tahun 2025 menjadi momentum penting yang menggambarkan capaian dan semangat baru dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tema kedaulatan pangan bukan sekadar jargon politik melainkan program prioritas dengan target dan hasil nyata yang mendorong optimisme bagi seluruh bangsa. Presiden menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, khususnya komoditas beras, dalam waktu dekat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa produksi beras nasional hingga November 2025 sudah mencapai 33,1 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 34 juta ton pada akhir tahun, naik 4 juta ton dibanding tahun sebelumnya. Angka ini mendapat pengakuan dari FAO yang memprediksi pertumbuhan produksi beras Indonesia sebagai yang tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Pencapaian ini adalah hasil dari berbagai kebijakan strategis, salah satunya program cetak sawah yang menyasar wilayah-wilayah potensial seperti Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Pemerintah menargetkan selesainya program cetak sawah ini tepat waktu, sebagai langkah untuk meningkatkan luas areal lahan produktif yang akan menopang pasokan pangan nasional. Keberhasilan swasembada pangan juga didukung oleh stok cadangan pangan yang kuat, dengan ketersediaan beras nasional mencapai 4,2 juta ton. Cadangan ini menjadi jaminan pemerintah untuk menjaga stabilitas suplai dan mengantisipasi fluktuasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, operasi pasar secara masif telah dijalankan, menyediakan beras bersubsidi sebanyak 1,3 juta ton serta bantuan sosial beras sekitar 360 ribu ton, total mencapai 1,5 juta ton guna memastikan harga pangan tetap terjangkau. Lebih dari aspek produksi dan cadangan, fokus pemerintah juga tertuju pada kesejahteraan petani. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sampai September 2025 mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110. Kesejahteraan petani yang meningkat menandai efektivitas kebijakan pro petani yang dirancang untuk memberikan nilai tambah ekonomi dan stabilitas sosial di bidang pertanian. Selain mengamankan kebutuhan pangan pokok, pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat komoditas strategis lain seperti perkebunan, hortikultura dan peternakan, dengan harapan mewujudkan ketahanan pangan menyeluruh yang berkelanjutan. Dengan capaian tersebut, Hari Pangan 2025 menjadi tonggak kebangkitan kedaulatan pangan Indonesia, menyerukan kolaborasi semua elemen bangsa  mulai dari pemerintah, petani, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk terus mendukung dan menjaga kesinambungan produksi, distribusi dan akses pangan demi kesejahteraan bersama. Kedaulatan pangan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan hari ini, tapi pondasi kemajuan jangka panjang bangsa yang mandiri dan kuat menghadapi berbagai tantangan global. Meskipun pemerintah telah menorehkan berbagai prestasi dalam mewujudkan swasembada pangan dengan kenaikan produksi beras signifikan dan cadangan aman, upaya ini juga tidak lepas dari sejumlah tantangan yang patut menjadi perhatian bersama. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan distribusi pangan di wilayah terpencil dan perdesaan, yang masih menghadapi kesulitan infrastruktur dan akses pasar sehingga memengaruhi ketersediaan dan harga pangan di sana. Selain itu, perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi menimbulkan risiko gagal panen yang dapat mengganggu stabilitas produksi jangka panjang. Lebih jauh lagi, keberlanjutan ketahanan pangan juga harus diperhatikan dari sisi keberlangsungan ekosistem pertanian yang rentan terhadap penggunaan pestisida dan intensifikasi lahan tanpa pengelolaan ramah lingkungan. Jika tidak ditangani, hal ini dapat merusak kesuburan tanah dan menurunkan produktivitas masa depan. Solusi berkembang yang dapat mendukung ketahanan pangan berkelanjutan meliputi percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur logistik pertanian, termasuk jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan hasil panen yang memadai untuk mengurangi kerugian pascapanen. Pemerintah juga perlu memperkuat program adaptasi iklim seperti penggunaan varietas tahan kekeringan dan banjir, serta pendampingan teknologi pertanian presisi yang ramah lingkungan. Investasi pada pengembangan pertanian organik dan agroforestry juga membuka peluang untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan daya saing produk pangan nasional di pasar global. Di samping itu, digitalisasi sektor pertanian lewat platform informasi dan pemasaran online harus diperluas agar petani semakin mudah mengakses pasar dan sumber daya secara efisien. Terakhir, partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam rantai nilai pangan harus ditingkatkan dengan model kemitraan yang transparan dan berkelanjutan, guna mengoptimalkan produksi sekaligus menciptakan nilai tambah bagi petani kecil dan pelaku usaha pertanian. Dengan kritikan membangun dan solusi progresif ini, harapan ketahanan pangan bukanlah sekadar target jangka pendek, melainkan fondasi untuk kedaulatan pangan yang resilient, inklusif dan ramah lingkungan. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk merealisasikan visi besar ini demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat pangan.

Daerah, Gowa

Pembangunan Liar dan Pemindahan Tiang Listrik di Area Villa Samata Memakan Korban

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa /

ruminews.id – Gowa, 15 Oktober 2025 — Seorang pekerja bangunan dilaporkan tersengat listrik saat melakukan perbaikan rumah dua lantai di Jalan Masuk Perumahan Villa Samata Sejahtera, Rabu pagi (15/10) sekitar pukul 10.36 WITA. Korban tersengat akibat besi spandek yang digunakan menyentuh kabel telanjang PLN yang posisinya sangat berdekatan dengan atap rumah lantai dua. Warga yang menyaksikan kejadian langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Korban dalam kondisi sekujur tubuh dipenuhi luka bakar sengatan listrik. Menurut warga sekitar, penataan kabel listrik di kawasan ini memang semrawut dan berbahaya, bahkan telah berulang kali dipersoalkan karena adanya pemindahan tiang listrik tanpa prosedur teknis yang benar. Kondisi tersebut diperburuk dengan maraknya pembangunan rumah kontrakan atau hunian tanpa Perizinan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana pernah diberitakan oleh media. Forum Komunikasi Pemuda Gowa desak yang berwenang, sudah Ada Korban, Pemerintah dan Aparat Diminta Tegas Menanggapi kejadian ini, Muh. Fajar, Jenderal Advokasi Forum Komunikasi Pemuda Gowa (FKPG), menilai insiden tersebut merupakan bukti kelalaian dan lemahnya pengawasan pemerintah serta aparat penegak hukum. “Persoalan ini sudah lama dikeluhkan warga. Sekarang sudah ada korban. Polres Gowa harus tegas memeriksa seluruh pihak terkait, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan tanpa PBG dan pemindahan tiang listrik. Kalau aparat pasif, copot saja Kapolresnya. Kami tidak butuh pencitraan,” tegas Fajar. Fajar juga mendesak Pemda dan DPR Gowa untuk tidak tinggal diam dan segera turun ke lapangan meninjau kondisi nyata di kawasan tersebut. “Lihat sendiri kondisi pemukimannya, kabel semrawut, jalan licin dan gelap, drainase buruk, bangunan tidak sesuai standar teknis. Sekarang sudah ada korban tersetrum listrik, siapa yang akan bertanggung jawab?” ujarnya. FKPG menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi Pemkab Gowa dan PLN agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penataan kabel listrik, legalitas pembangunan (PBG), serta keselamatan lingkungan di kawasan Villa Samata Sejahtera.

Gowa, Hukum & Kriminal

SAPMA PP Gowa Desak Pemda Tertibkan Menjamurnya Toko Modern di Kabupaten Gowa

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum & Kriminal /

ruminews.id – Gowa, 14 Oktober 2025 – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa menyoroti maraknya pembangunan toko modern yang kini menjamur di berbagai titik wilayah Kabupaten Gowa. Fenomena ini dinilai semakin mengancam keberlangsungan usaha kecil masyarakat seperti warung tradisional, kios, dan pedagang kaki lima (ga’de-ga’de) yang selama ini menjadi penopang ekonomi rakyat kecil. Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah tegas untuk mengendalikan laju pertumbuhan toko-toko modern seperti Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret, agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. “Bagaimana mungkin pedagang kecil bisa bertahan kalau mereka harus berkompetisi dengan pemodal besar yang memiliki jaringan dan modal raksasa? Ini bentuk ketimpangan yang nyata, dan pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyat kecil,” tegasnya. SAPMA PP Gowa menilai bahwa kebijakan Pemkab Gowa yang menggaungkan komitmen pengentasan kemiskinan melalui program-program seperti Lacak Kemiskinan, menjadi kontradiktif apabila di saat yang sama pemerintah justru membiarkan ekspansi toko modern tanpa pengawasan ketat. “Kalau pemerintah daerah benar-benar berpihak pada masyarakat miskin, seharusnya ada pembatasan dan evaluasi terhadap izin-izin toko modern yang beroperasi. Kalau tidak, komitmen pro-rakyat Bupati Gowa patut dipertanyakan,” lanjut Sigit. Sementara itu, Sekretaris SAPMA PP Gowa, Rahman Lewa, menambahkan bahwa SAPMA PP Gowa tidak akan tinggal diam melihat situasi ini. Ia menegaskan bahwa organisasi siap turun langsung melakukan pengawasan dan mendesak tindakan nyata dari Pemkab Gowa. “Kami akan segera melayangkan surat resmi untuk audiensi dengan Bupati Gowa dan Dinas Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, SAPMA PP Gowa akan melakukan aksi lapangan sebagai bentuk tekanan moral terhadap pemerintah,” ungkapnya. SAPMA PP Gowa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan rakyat kecil, serta mendesak agar Pemerintah Daerah menghentikan perluasan toko modern, menertibkan izin yang tidak sesuai regulasi, dan mengembalikan keadilan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. “Tugas kami jelas — mengerem ketimpangan ekonomi dan memastikan keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil bukan sekadar slogan. Hentikan dan tertibkan! Jangan biarkan toko modern menjamur tanpa kendali,” tutup Ketua SAPMA PP Gowa.

Scroll to Top