Gowa Archives - Laman 22 dari 26

SAPMA PP Gowa Geruduk Kantor Pemda dan DPRD, Memberikan Waktu 3×24 Jam Untuk Merespon Tuntutan.

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum & Kriminal / Admin01

ruminews.id – Gowa, 14 Oktober 2025 – Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa. Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah agar segera mengambil langkah tegas dalam menangani penimbunan kawasan Danau Mawang yang dinilai telah merusak ekosistem dan mengancam kepentingan masyarakat luas. Dalam aksi tersebut, SAPMA PP Gowa menolak keras segala bentuk penimbunan, penguasaan, maupun alih fungsi kawasan danau yang merupakan ruang publik dan aset negara yang memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat Gowa. Tuntutan SAPMA PP Gowa: 1. Mendesak Balai Pompengan dan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk segera menghentikan seluruh aktivitas penimbunan serta melakukan audit menyeluruh terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Danau Mawang. 2. Meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum lingkungan, penyalahgunaan kewenangan, serta potensi gratifikasi dalam penerbitan SHM tersebut. 3. Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar menegakkan aturan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan memastikan pengamanan aset negara di kawasan perairan publik. 4. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal penegakan hukum dan menyelamatkan Danau Mawang sebagai ruang hidup bersama serta menjaga nilai sejarah dan marwahnya. 5. Usut dan adili mafia tanah di Kabupaten Gowa. 6. Tegakkan supremasi hukum di bawah bingkai NKRI. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan lingkungan hidup serta warisan sejarah masyarakat Gowa. “Kami berharap aksi ini membuka mata para pemangku kebijakan agar segera bertindak menyelamatkan Danau Mawang sebagai kawasan perairan publik yang dilindungi. Pemerintah tidak boleh diam melihat kerusakan lingkungan yang terjadi di depan mata,” tegas Sigit. Sementara itu, Qadri selaku Jenderal Lapangan (Jenlap) menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh menyepelekan tuntutan ini dan harus bersikap adil, bukan berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. “Kami dari SAPMA PP Gowa meminta agar Pemerintah Kabupaten Gowa tidak menutup mata demi kepentingan pribadi atau segelintir orang. Ini persoalan keadilan dan hak masyarakat. Kami menegaskan, pemerintah harus menegakkan supremasi hukum dan tidak main-main menghadapi mafia tanah di Kabupaten Gowa,” ujar Qadri. Aksi hari ini juga dinyatakan sebagai aksi pra-kondisi. SAPMA PP Gowa memberikan waktu 3×24 jam kepada Pemda dan DPRD Kabupaten Gowa untuk merespons tuntutan dan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait. “Jika tuntutan kami diabaikan, SAPMA PP Gowa akan menggelar aksi lanjutan yang jauh lebih besar. Sekalipun hujan mengguyur, langkah kami tidak akan surut. Kami akan terus meneriakkan perlawanan terhadap mafia tanah yang berani merampas aset bersejarah milik rakyat,” tutup Sigit dengan tegas.

Ekonomi, Gowa, Uncategorized

Alif Adnan Pemuda Asal Gowa, Raup Jutaan Rupiah Hanya Dari Sosial Media.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Gowa, Uncategorized / Alif Daisuri

ruminews.id, Makassar – Hanya dengan bekerja dari rumah, Alif berhasil meraih penghasilan hingga jutaan rupiah per bulan. Sumber utama pendapatannya berasal dari dua pilar utama: endorsement dan kerja sama (kolaborasi). Alif Adnan mengawali kariernya sebagai Admin Sosial Media. Keahliannya dalam mengelola konten, membangun engagement, dan meningkatkan visibilitas akun menjadikannya sosok yang diperhitungkan. Kinerja dan pengaruhnya yang kuat di media sosial menarik perhatian berbagai pihak, sehingga ia mulai menerima tawaran endorse untuk mempromosikan produk dan jasa, serta menjalin kerja sama proyek dengan berbagai pihak. Kisah Alif membuktikan bahwa peran sebagai Admin Sosial Media bukan sekadar pekerjaan teknis, tetapi juga gerbang menuju peluang kemitraan dan monetisasi yang signifikan. Dengan konsistensi dan kreativitas di dunia digital, pemuda Gowa ini sukses mengubah skill mengurus akun menjadi mesin penghasil uang yang stabil dan menjanjikan.”

Daerah, Gowa, Hukum & Kriminal

SAPMA PP Gowa Soroti Kinerja BPN: Diduga Ada SHM Ilegal di Kawasan Danau Mawang

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Hukum & Kriminal / Admin01

ruminews.id – Gowa, 13 Oktober 2025 – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa mengecam keras aktivitas penimbunan dan penguasaan lahan di kawasan danau yang dikelola Balai Pompengan. Aktivitas tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang secara hukum merupakan milik negara dan bagian dari kawasan lindung perairan umum. Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perampasan ruang publik dan pengkhianatan terhadap kepentingan lingkungan serta masyarakat. “Kami menemukan adanya upaya penimbunan dan pengakuan kepemilikan pribadi di kawasan danau. Ini jelas tidak sesuai aturan, bahkan berpotensi sebagai praktik mafia tanah yang harus diusut tuntas,” tegasnya. SAPMA PP Gowa menilai bahwa penerbitan SHM di kawasan danau bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain melanggar tata ruang, tindakan ini juga mengancam ekosistem dan menghilangkan fungsi danau sebagai penampung air dan pengendali banjir. Oleh karena itu, SAPMA PP Gowa menyatakan lima sikap tegas: 1. Menolak keras segala bentuk penimbunan dan penguasaan lahan di kawasan danau milik Negara. 2. Mendesak Balai Pompengan dan Pemkab Gowa segera menghentikan aktivitas penimbunan dan menertibkan pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan pribadi. 3. Meminta aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan ATR/BPN) untuk menyelidiki dugaan terbitnya SHM dan mengusut dugaan mafia tanah di kawasan tersebut. 4. Mendorong pemerintah provinsi dan pusat mengambil langkah tegas dalam menyelamatkan kawasan danau dari kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan fungsi ruang publik. 5. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa ikut serta mengawal dan melawan praktik mafia tanah yang merugikan negara dan generasi mendatang. SAPMA PP Gowa menegaskan akan menggelar aksi damai pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, sebagai bentuk komitmen untuk mengawal penegakan hukum dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Gowa. SAPMA PEMUDA PANCASILA KABUPATEN GOWA. “Bergerak, Berani, Berpikir Kritis untuk Keadilan Lingkungan!”.

Bone, Daerah, Gowa

Makkemah: Ruang Kebersamaan, Belajar dari Kesederhanaan

Tinggalkan Komentar / Bone, Daerah, Gowa / Fikri Haikal

ruminews.id – Bone, DPK KEPMI BONE Latenriruwa periode 2025/2026 kembali menorehkan jejak kegiatan Camping Ceria bertema “Makkemah”, yang diselenggarakan di alam sejuk Moncong Sipolong, Bissoloro, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini bukan sekedar ajang rekreasi, tetapi menjadi wadah refleksi, kebersamaan, serta pembentukan karakter, di tengah derasnya arus modernitas yang sering kali melunturkan nilai-nilai solidaritas dan kepekaan sosial “Makkemah” dalam makna filosofisnya bukan hanya mendirikan tenda dan menikmati pemandangan, tetapi tentang menegakkan kembali semangat kebersamaan, Kesederhanaan, dan gotong royong, dalam rangkaian kegiatan ini Stering beserta Pengurus mengadakan rangkaian kegiatan: Makan bersama, Panggung ekspresi, Sharing season dan senam, dalam kegiatan ini berlangsung selama 2 hari pada tanggal 11-12 Oktober 2025. Kegiatan ini juga menjadi simbol bahwa DPK Latenriruwa tidak hanya lahir di ruang diskusi atau kegiatan formal, tetapi juga mampu menghidupkan “ruh organisasi”, melalui kegiatan yang menyatukan pikiran, tenaga, dan hati. Ditengah udara pegunungan yang dingin, para kader belajar arti tanggung jawab, kemandirian, dan empati terhadap sesama. Di Moncong Sipolong, suara tawa, nyala api unggun, dan lantunan lagu Kebersamaan menjadi saksi bahwa organisasi ini terus hidup, tumbuh, dan bergerak – bukan karena formalitas jabatan, tetapi karena semangat persaudaraan yang tak pernah padam. Saya Arly Guliling Makkasau selaku ketua umum dari DPK KEPMI BONE Latenriruwa periode 2025/2026, saya tidak menganggap perjalanan ini sebagai dosa masa lalu, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran dan tanggung jawab yang harus dijalani dengan lapang dada. Amanah bukan sekedar jabatan, melainkan kepercayaan yang harus dijaga dan dikerjakan dengan sepenuh hati. Harapan saya bahwa semoga kebersamaan ini menjadi langkah awal menuju perbaikan yang lebih baik ke depan. Kita tidak sedang mencari kesempurnaan, tetapi sedang belajar menjadi lebih matang dalam menjalankan tanggung jawab.

Daerah, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan

Kelangkaan BBM di Daerah: Jejak Kebijakan yang Membakar Asa Rakyat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id – Di pelosok negeri, antrean kendaraan di SPBU kini menjelma seperti barisan panjang kesabaran yang diuji. Sopir angkot menunggu dengan wajah gusar, nelayan termenung di perahu yang tak bisa melaut, dan petani terhenti langkahnya karena traktor yang tak lagi bisa menyala. Kelangkaan BBM di daerah-daerah bukan lagi cerita pinggiran, tetapi realitas pahit yang melilit nadi kehidupan masyarakat. Kebijakan energi yang dikeluarkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dinilai banyak kalangan sebagai biang dari situasi ini. Alih-alih menghadirkan keadilan energi, sejumlah regulasi dan distribusi BBM justru menimbulkan ketimpangan: pasokan di kota besar tetap terjamin, sementara daerah-daerah harus menanggung kelangkaan. Di sini, muncul ironi: kebijakan yang seharusnya mengalirkan energi untuk membangun bangsa, justru menguras energi rakyat dalam antrean panjang yang tak berkesudahan. Sesungguhnya, BBM bukan sekadar komoditas. Ia adalah denyut nadi pergerakan ekonomi rakyat kecil. Ketika ketersediaannya tersendat, seluruh roda kehidupan ikut terseok: harga kebutuhan pokok melonjak, biaya transportasi meningkat, dan produktivitas masyarakat menurun. Celakanya, yang paling dulu merasakan dampak adalah mereka yang paling rapuh nelayan di pesisir, petani di ladang, buruh angkutan di jalanan. Kritik pun mengemuka: apakah kebijakan ini lahir dari ruang dengung istana yang terputus dari suara rakyat? Ataukah sekadar kalkulasi angka-angka ekonomi yang mengabaikan denyut sosial di lapangan? Bahlil, dengan segala reputasi sebagai “anak rakyat yang berhasil,” kini berhadapan dengan paradoks: rakyat yang ia wakili justru menanggung akibat dari kebijakan yang ia tanda tangani. Opini publik tidak menolak efisiensi energi, tidak pula menentang reformasi subsidi. Yang ditolak adalah ketidakadilan distribusi dan ketidakpekaan terhadap daerah-daerah yang selama ini sering terlupakan. Sebab, energi bukan hanya tentang angka di neraca negara, melainkan tentang kehidupan yang layak di setiap sudut nusantara. Pada akhirnya, kelangkaan BBM ini menjadi cermin: kebijakan energi harus kembali menempatkan rakyat sebagai pusatnya, bukan sekadar angka dalam laporan. Jika tidak, antrean panjang di SPBU akan terus menjadi potret muram negeri ini negeri yang kaya energi, tetapi rakyatnya justru hidup dalam kehausan bahan bakar.

Gowa, Hukum & Kriminal

SAPMA PP Kabupaten Gowa Desak Penegakan Hukum Terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah.

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum & Kriminal / Admin01

ruminews.id – Gowa, 26 September 2025 – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa kembali menegaskan sikapnya terkait laporan masyarakat atas dugaan pemalsuan sertifikat tanah yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan hukum. Dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor BPN Gowa, massa SAPMA PP membentangkan spanduk bertuliskan “Tuntaskan Mafia Tanah, Gowa Bebas Mafia”. Massa aksi juga membawa serta korban, seorang penjual sayur sederhana yang telah bertahun-tahun memperjuangkan hak atas tanahnya. Sang korban tampak hadir bersama istri dan anaknya yang mengalami cacat fisik, menambah haru suasana aksi tersebut. Kamis, 25 September 2025. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menyatakan bahwa kasus ini adalah bukti lemahnya penegakan hukum di daerah. “Korban sudah enam tahun melapor dengan membawa bukti sah seperti sertifikat asli, tetapi sampai hari ini tidak ada kepastian hukum. Kami menilai aparat tidak serius menegakkan keadilan,” tegas Sigit. Jenderal Lapangan, Nurhidayatullah, menambahkan bahwa aksi mahasiswa bukan hanya sekadar protes, tetapi bentuk solidaritas terhadap rakyat kecil. “Kami hadir untuk memastikan suara rakyat kecil tidak dibungkam. Jika aparat diam, kami mahasiswa yang akan bersuara lantang,” ujarnya. Koordinator Mimbar, Muh. Al-Lail Qadri, menegaskan bahwa SAPMA PP Gowa akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Selama mafia tanah masih berkeliaran, kami akan terus bergerak. Negara tidak boleh kalah dengan mafia,” jelasnya. Sekretaris SAPMA PP Gowa, Rahman Lewa, menyuarakan hal senada. “Kami menuntut agar pihak kepolisian dan BPN bekerja transparan. Jangan biarkan rakyat kecil jadi korban praktik mafia tanah. SAPMA PP berdiri bersama rakyat,” tegasnya. Dalam kesempatan berbeda, Kepala ATR / BPN Gowa Lompo Halkam, ST mengatakan Sebagaimana amanat menteri adalah penyelesaian sengketa,konflik pertanahan sesuai ketentuan perundang undangan berlaku. SAPMA PP Gowa dalam pernyataan sikapnya mendesak : 1. Kepolisian segera menuntaskan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah. 2. BPN Kabupaten Gowa menertibkan administrasi pertanahan secara transparan. 3. Pemerintah hadir memastikan rakyat kecil terlindungi dari praktik mafia tanah. Aksi yang diwarnai dengan teriakan semangat mahasiswa itu ditutup dengan seruan lantang: “Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat, Merdeka!”

Daerah, Gowa, Pemerintahan, Politik

Bertanding di Pilkada Gowa, Bersanding Di PAN Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Gowa – Meski sempat bersaing ketat dalam kontestasi politik pada Pilkada Gowa, Irmawati yang maju sebagai kandidat menunjukkan sikap dewasa dalam berpolitik. Ia tetap memilih untuk bersama dan bersinergi di Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan. Rivalitas yang terjadi di panggung pemilu lalu tidak menjadi penghalang bagi Irmawati dan jajaran PAN Sulsel untuk menjaga soliditas partai. Justru, momentum tersebut menjadi bukti bahwa perbedaan politik bukan alasan untuk terpecah, melainkan pijakan untuk membangun kerja sama yang lebih kuat. Dengan komitmen itu, PAN Sulsel menegaskan langkahnya untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Irmawati menekankan bahwa tujuan utama tetap sama, yakni bagaimana menghadirkan kesejahteraan dan kebermanfaatan bagi masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. “Kalau sudah menjadi kader, tentu wajib memberikan kontribusi terbaik. Mudah-mudahan kerja-kerja kolaboratif bersama Ketua DPW PAN bisa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” harap Irmawati. Tak hanya itu, Irmawati juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Amir Uskara, yang pernah menjadi pasangan dalam kontestasi Pilkada Gowa, tetap terjalin baik. “Dengan Pak Amir, alhamdulillah baik sekali. Tadi masih saling kabar,” ujarnya, menandakan komunikasi keduanya tetap harmonis pasca-pilkada. Sementara itu, Bupati Gowa Hj. Husniah Talenrang, yang juga pernah menjadi rival politik Irmawati pada Pilkada Kabupaten Gowa, memberikan tanggapan positif. “Hj Irma kemarin kompetitor saya di Pilkada 2024, tapi sekarang saudara saya,” ujar Husniah. Ia mengaku senang dengan bergabungnya Irmawati ke PAN dan berharap bisa bersama-sama membesarkan partai.

Daerah, Gowa, Pendidikan

UKM SB eSA Tantang Kampus: Demokrasi Bukan Formalita!

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 10 September 2025. Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya eSA (UKM SB Esa) menegaskan sikap kerasnya dalam dialog bertajuk “Kampus dan Imaji Demokrasi: Merawat Ruang Kritis” yang digelar bersama Pekerja Seni Kampus (PSK) Makassar, Rabu (10/09) di Kampung Esa. Dialog ini menghadirkan Gunawan Hatmin (Mahasiswa Pascasarjana UINAM) dan Tawakkal Mahmud (Menteri Hukum dan HAM DEMA UINAM) sebagai narasumber, serta dipandu oleh Alamzah Amor sebagai moderator. Acara ini menjadi forum konsolidasi mahasiswa seni untuk menyuarakan kegelisahan atas kondisi kampus dan demokrasi nasional yang kian terjebak dalam pragmatisme. Dalam forum, UKM SB eSA menyampaikan ultimatum moral kepada pihak kampus: berhenti memperlakukan seni sekadar pelengkap kegiatan formalitas. Seni harus menjadi ruang hidup bagi kritik mahasiswa, bukan dibungkam atau dipoles sebagai hiburan seremonial. “Kampus tanpa ruang kritis bukan lagi rumah ilmu, tapi pabrik birokrasi. Seni bukan pajangan, ia adalah bahasa perlawanan. Jika kampus tidak memberi ruang, mahasiswa akan merebutnya,” tegas perwakilan UKM SB Esa. Gunawan Hatmin menekankan bahwa seni adalah medium filsafat dan refleksi sosial yang menjaga daya kritis mahasiswa. Sementara Tawakkal Mahmud mengingatkan agar mahasiswa tidak larut dalam pragmatisme politik kampus, melainkan terus berperan sebagai motor demokrasi substansial. Kegiatan tidak berhenti pada ruang dialog. Pasca-diskusi, acara dilanjutkan dengan pementasan seni dari para pekerja seni kampus. Pertunjukan meliputi *teater, seni rupa, musik, sastra, hingga musikalisasi puisi* yang menggugah, menyuarakan keresahan generasi muda, dan sekaligus menghidupkan imajinasi demokrasi. Pementasan ini menjadi bukti nyata bahwa seni di kampus bukan hanya retorika, tetapi praktik nyata perlawanan kultural. Dengan slogan “Seni Lawan Tirani”, UKM SB eSA bersama PSK Makassar menegaskan komitmennya untuk menjaga ruang kritis dan menyalakan kembali nurani demokrasi di tengah kampus yang semakin birokratis. Dialog dan pementasan ini menjadi momentum penting bahwa mahasiswa seni tidak hanya mencipta karya, tetapi juga merawat kebebasan berpikir sebagai fondasi demokrasi.

Daerah, Gowa, Pendidikan

UKM SB Esa Gandeng Pekerja Seni Kampus Makassar Gelar Dialog: Kampus dan Imaji Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pendidikan / Fikri Haikal

Makassar, 10 September 2025 – Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya (UKM SB) Esa bekerja sama dengan komunitas Pekerja Seni Kampus (PSK) Makassar sukses menggelar dialog bertajuk “Kampus dan Imaji Demokrasi: Merawat Ruang Kritis”, yang berlangsung di Kampung Esa, Rabu (10/09). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Gunawan Hatmin (Mahasiswa Pascasarjana UINAM) dan Tawakkal Mahmud (Menteri Hukum dan HAM DEMA UINAM), serta dipandu oleh Alamzah Amor sebagai moderator. Dalam paparannya, Gunawan Hatmin menekankan bahwa kampus seharusnya tidak hanya menjadi ruang akademik formal, tetapi juga arena dialektika ide yang menjaga nalar kritis mahasiswa. Menurutnya, seni merupakan medium reflektif untuk menghidupkan imajinasi demokrasi yang tengah menghadapi tantangan serius. Sementara itu, Tawakkal Mahmud menyoroti realitas demokrasi Indonesia yang semakin pragmatis dan sarat kepentingan elit. Ia menegaskan pentingnya peran mahasiswa dan komunitas seni dalam membuka ruang alternatif bagi kritik dan partisipasi publik, terutama menghadapi fenomena yang ia sebut sebagai “reset demokrasi”. Kegiatan dialog ini juga menjadi ruang konsolidasi antara pekerja seni kampus dengan gerakan mahasiswa dalam merawat tradisi intelektual yang kritis, progresif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan mengusung slogan “Seni Lawan Tirani”, acara ini tidak hanya menghadirkan diskusi mendalam, tetapi juga menegaskan komitmen pekerja seni muda untuk menghadirkan karya dan ruang kebudayaan sebagai bagian dari perjuangan demokrasi. “Kolaborasi UKM SB Esa dan PSK Makassar adalah bentuk ikhtiar menghadirkan kampus yang hidup, berjiwa kritis, serta mampu menjembatani gagasan demokrasi dengan ekspresi seni,” ujar panitia pelaksana dalam keterangannya. Dialog ini diharapkan menjadi awal dari gerakan kolaboratif yang lebih luas, di mana seni tidak sekadar ekspresi estetis, tetapi juga menjadi instrumen kebudayaan untuk memperkuat demokrasi dan melawan segala bentuk hegemoni.

Daerah, Gowa

Skandal Dana JKN di RS Syekh Yusuf Gowa: Ketika Kesehatan Rakyat Dikorupsi, Hukum Seolah Tak Bernyali

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa / Fikri Haikal

ruminews.id, Gowa — Dana untuk rakyat, yang seharusnya menjamin akses kesehatan warga miskin, justru dijadikan ladang bancakan oleh segelintir elite birokrasi rumah sakit. RSUD Syekh Yusuf, simbol layanan kesehatan milik daerah, kini tercoreng oleh dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai lebih dari Rp3,3 miliar. Dan yang paling tragis: direktur rumah sakit sendiri jadi tersangka utama. Kejaksaan Negeri Gowa akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Namun, publik bertanya: mengapa baru sekarang? Dimana taring kejaksaan selama ini? Penyidikan sudah berjalan sejak 2023, tapi penetapan tersangka baru diumumkan saat tekanan publik mulai menguat. Ketua DPC GMNI Gowa, Nurdin Khaliq Sadewa, menyebut kasus ini sebagai wajah bobroknya birokrasi kesehatan. “Ini bukan sekadar kasus korupsi. Ini pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan. Saat rakyat antre berobat, mereka justru sibuk mengatur aliran dana JKN,” tegasnya. Khaliq mendesak Pemda, Bupati, dan DPRD Gowa tidak tutup mata. Ia menyebut ini sebagai momentum untuk “membongkar budaya busuk di balik meja rumah sakit”. GMNI Gowa juga menuntut agar Kejari Gowa benar-benar menunjukkan keberpihakan pada keadilan rakyat, bukan tunduk pada tekanan elite. “Kalau hukum lumpuh saat rakyat dizalimi, lalu untuk siapa hukum itu hidup?” tutupnya tajam. Kini masyarakat menunggu: akankah kasus ini dituntaskan hingga ke akar, atau hanya berhenti pada pengorbanan tiga nama, sementara aktor besar lainnya tetap duduk manis?

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Gowa