Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Gowa

Daerah, Gowa, Makassar

Badko HMI Sulsel Dukung Penegakan Keadilan Agraria: Kasus JK–GMTD Dinilai Bentuk Ketidakadilan terhadap Hak Kepemilikan Sah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Makassar /

Ruminews.id, Makassar— Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan menyatakan sikap mendukung penegakan keadilan agraria dan menyoroti ketimpangan hukum dalam kasus sengketa lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar, yang melibatkan Jusuf Kalla (JK) dan PT GMTD. Dalam keterangan persnya, Ketua PTKP Badko HMI Sulsel, Rafly menilai kasus ini menjadi potret nyata lemahnya perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang sah. “Jika seorang tokoh nasional sekaliber Pak JK yang sudah memegang sertifikat resmi selama puluhan tahun masih bisa dirampas haknya, bagaimana dengan rakyat kecil?” tegasnya. Badko menilai tindakan yang dilakukan oleh pihak korporasi seperti GMTD menunjukkan adanya praktik sewenang-wenang yang mencederai prinsip keadilan dan supremasi hukum. Mereka menegaskan bahwa lahan yang telah dibeli JK dari keturunan Raja Gowa dan dikuasai selama lebih dari 30 tahun seharusnya dilindungi oleh negara, bukan justru dipersoalkan kembali. “Apa yang dialami Pak JK bukan hanya persoalan pribadi, tetapi mencerminkan persoalan struktural dalam sistem agraria kita. Ketika hukum bisa ditundukkan oleh kepentingan korporasi besar, maka kedaulatan rakyat atas tanah menjadi terancam,” lanjutnya. Badko HMI Sulsel juga menyoroti bahwa persoalan ini memiliki dimensi sosial dan kultural yang mendalam bagi masyarakat Bugis-Makassar. Tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi bagian dari kehormatan dan identitas. “Ini bukan sekadar sengketa lahan, tetapi soal harga diri masyarakat Bugis-Makassar. Jika tanah yang telah dijaga selama puluhan tahun bisa direbut begitu saja, maka itu bentuk penghinaan terhadap keadilan sosial,” ungkap pernyataan resmi Badko. Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keadilan publik, Badko HMI Sulsel mendesak aparat penegak hukum, Kementerian ATR/BPN, serta lembaga peradilan agar meninjau kembali proses eksekusi dan memastikan tidak ada pelanggaran prosedural. “Kami mendukung langkah Pak JK memperjuangkan haknya secara hukum. Negara harus hadir melindungi hak kepemilikan yang sah dan menindak tegas pihak yang berupaya melakukan rekayasa terhadap proses hukum,” tutup Badko HMI Sulsel. Badko HMI Sulsel menegaskan bahwa perjuangan hukum JK adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan agraria yang masih menghantui bangsa ini.

Daerah, Gowa, Hukum & Kriminal, Pendidikan

Satintelkam Polres Gowa Ajak Jemaah An-Nadzir Bersinergi Ciptakan Situasi Kamtibmas Yang Aman Dan Kondusif Di Kabupaten Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Hukum & Kriminal, Pendidikan /

ruminews.id, GOWA — Satuan Intelkam (Satintelkam) Polres Gowa terus memperkuat langkah preemtif dan preventif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukumnya, personel Satintelkam Polres Gowa melaksanakan kegiatan silaturahmi dan dialog kamtibmas bersama jemaah An-Nadzir di Kabupaten Gowa, sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang harmonis antara kepolisian dan kelompok masyarakat keagamaan. (4/11/2025) Kegiatan ini dilakukan dalam semangat kemitraan strategis untuk memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan tokoh-tokoh agama, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial menjelang momentum Hari Pahlawan serta berbagai isu nasional yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan di daerah. Dalam kesempatan tersebut, petugas intelijen Polres Gowa mengajak jemaah An-Nadzir untuk bersama-sama menjaga suasana aman dan kondusif di lingkungan masing-masing, serta turut berperan aktif dalam mencegah munculnya paham atau aktivitas yang dapat menimbulkan gangguan sosial maupun konflik horizontal di masyarakat. Pihak jemaah An-Nadzir menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah Polri dalam menjaga ketertiban umum serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan persaudaraan antarumat beragama di Kabupaten Gowa. Dialog yang berlangsung secara terbuka dan penuh keakraban itu juga menjadi sarana penting dalam mempererat hubungan emosional antara aparat kepolisian dengan komunitas keagamaan, guna menciptakan rasa saling percaya dan memperkuat kehadiran Polri sebagai mitra strategis masyarakat. Kegiatan seperti ini menjadi bagian dari implementasi pendekatan humanis Polri dalam mewujudkan keamanan berbasis partisipasi masyarakat. Satintelkam Polres Gowa menegaskan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi yang intensif dengan berbagai elemen masyarakat guna memastikan setiap potensi kerawanan sosial dapat terdeteksi dan diantisipasi sejak dini, sejalan dengan upaya Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional yang kondusif.

Daerah, Gowa, Makassar, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Wali Kota Makassar Buka dan Ikut Berlaga di Turnamen Golf Mayor’s Cup Semarak HUT Kota Ke-418

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Makassar, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membuka secara resmi Mayor’s Cup Golf Tournament yang di helat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar. Ajang sporitivitas ini berlangsung sehari di di Lapangan Golf Padivalley, Gowa, Minggu (2/11/2025). Turnamen ini merupakan rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Makassar ini dibuka dengan shotgun oleh Munafri pada pagi hari sebagai tanda dimulainya turnamen. Wali Kota yang akrab disapa Appi itu tidak hanya membuka, tapi juga ikut bermain bersama peserta hingga selesai. Dalam turnamen itu, Ia juga berkesempatan mendapatkan pairing bersama Bupati Toraja Utara, Frederik Viktor Palimbong. . Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, sponsor, dan pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya Mayor’s Cup yang untuk pertama kalinya diadakan Pemerintah Kota Makassar. Selain menjadi rangkaian dari HUT ke-418 Kota Makassar, Ia berharap ajang ini bukan sekadar kompetisi olahraga, namun lebih jauh, menjadi sarana membangun kolaborasi lintas sektor demi kemajuan kota. Serta memperkuat hubungan baik antarwilayah dan antarinstansi. “Pemerintah tidak mungkin berdiri sendiri dalam memberikan pelayanan, dibutuhkan kolaborasi dengan para pengusaha, komunitas, dan stakeholder lainnya. Lewat kegiatan golf ini, kita membangun kebersamaan itu,” ujar Munafri. Munafri menegaskan bahwa Mayor’s Cup akan menjadi agenda tahunan Pemerintah Kota Makassar. Selain memperebutkan piala bergilir, turnamen ini diharapkan menjadi ajang rutin yang semakin berkembang setiap tahunnya. “Insyaallah ini akan kita selenggarakan setiap tahun. Harapannya, Mayor’s Cup bisa semakin besar, semakin ramai, dan semakin diminati oleh golfer dari seluruh Indonesia,” ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Mayor’s Cup, Andi Hudli Huduri yang juga Tim Ahli Wali Kota Makassar, menguraikan bahwa turnamen ini diikuti oleh total 140 peserta, mulai dari Forkopimda hingga masyarakat dari berbagai daerah. “40 diantaranya dari Forkopimda Provinsi dan Kota Makassar sebagai undangan VIP, dan 100 nya adalah peserta umum secara nasional,” jelasnya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborssi dan Dispora Kota Makassar serta seluruh sponsor yang ikut mendukung kesuksesan acara tersebut.(*)

Daerah, Gowa, Pemerintahan, Pendidikan

Warisan Kereta Cepat Whoosh: Beranikah Prabowo Mengaudit ‘Dosa’ Era Jokowi?

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar – Proyek Kereta Cepat Whoosh yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik kini menghadirkan beragam opini baik dari kalangan pengamat politik hingga para aktivis hari ini, Salah satunya hadir dari Ketua Dema Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Muh Alwi Nur.  Alwi Menegaskan bahwa Panggung telah hadir di depan mata Presiden Prabowo Subianto, yang berkuasa dengan janji menggelegar untuk memberantas korupsi “tanpa pandang bulu”, kini dihadapkan pada ujian pertamanya. Ujian itu bukan datang dari lawan politik, melainkan dari warisan pendahulunya, Joko Widodo: Kereta Cepat Whoosh. Whoosh adalah monumen baja yang melambangkan bagaimana sebuah proyek bisa dipaksakan, mengabaikan akal sehat, dan kini, diduga kuat menjadi praktik Mark Up. Mari kita jujur. Sejak awal, proyek Whoosh adalah sebuah drama yang dipaksakan. Publik dibuai dengan ilusi manis bahwa ini murni business-to-business (B2B), tanpa sepeser pun uang rakyat. Sebuah kebohongan yang akhirnya terbongkar. Ketika biaya membengkak—sebuah cost overrun yang sudah diprediksi banyak ahli—tabir itu robek. APBN terpaksa digelontorkan melalui PMN untuk menyelamatkan proyek yang sakit-sakitan ini. Perencanaan yang serampangan dan studi kelayakan yang diduga “diatur” demi mengejar target politis, kini meninggalkan borok utang triliunan. Lanjut Alwi Kini, KPK telah mengendus bau busuk dari proyek ini. Penyelidikan atas dugaan mark-up telah dimulai. Ini bukan lagi sekadar rumor. Data pembanding menjeritkan ketidakwajaran: biaya per kilometer di Indonesia tiga kali lipat lebih mahal daripada di negara asalnya. Selisih puluhan juta dolar per kilometer ini bukankah perampokan uang negara? Jika ini bukan indikasi korupsi terstruktur, lalu apa namanya? Pertanyaannya, siapa yang bermain? Proyek raksasa yang melibatkan dua negara dan utang jumbo ini mustahil diputuskan di level bawah. Jejaknya pasti mengarah ke atas, ke pusat kekuasaan era Jokowi. Tegas Alwi~ Muh Alwi Nur juga melanjutkan pandangannya dengan 2 premis yang merujuk ke Presiden Indonesia yaitu: Prabowo: Antara Janji Kampanye dan Sandera Politik Di sinilah letak jantung persoalannya. Prabowo kini terjebak dalam dilema paling pelik. Di satu sisi, ia berkoar-koar akan menghabisi praktik korupsi yang “merampok uang rakyat”. Di sisi lain, proyek yang diduga di mark up ini adalah proyek dari rezim yang memuluskan jalannya ke Istana. Rakyat kini menonton: Apakah Prabowo benar-benar seorang panglima yang berani membongkar borok, atau ia sekadar sandera politik yang tidak akan pernah berani menyentuh “zona nyaman” pendahulunya? Mengaudit tuntas proyek Whoosh berarti siap mengadili keputusan-keputusan di era Jokowi. Ini berarti membuka kotak pandora kalau kata mitologi Yunani, yang mungkin akan menyeret nama-nama besar di lingkaran kekuasaan lama—lingkaran yang kini sebagian besar masih berada di sekeliling Prabowo. Publik tidak butuh lagi retorika. Rakyat malas dengan sandiwara. Jika penyelidikan KPK ini mandek, atau hanya menyentuh “ikan teri” sementara “hiu” dibiarkan bebas, maka habislah kepercayaan publik. Ini adalah pertaruhan integritas Prabowo. Jika ia gagal—atau lebih buruk, memilih untuk gagal—demi “stabilitas” politik, maka janji pemberantasan korupsi itu hanyalah bualan kosong di atas panggung kampanye. Waktu akan membuktikan apakah ia singa pemberantas korupsi, atau sekadar penjaga gerbang bagi dosa-dosa rezim lama. Tutup Alwi

Gowa

PMII Gowa Gugat Arah Kekuasaan Lewat Gerakan “Interupsi Rezim” Gerakan Nurani yang Menyuarakan Keadilan dari Jalanan

Tinggalkan Komentar / Gowa /

ruminews.id – MAKASSAR, 28 Oktober 2025 — Di tengah hiruk-pikuk peringatan Hari Sumpah Pemuda, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa menggemakan satu seruan yang mengguncang ruang publik: “Interupsi Rezim.” Sebuah gerakan yang tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga menegaskan bahwa mahasiswa masih menjadi nadi nurani bangsa. Melalui pernyataan sikap yang dirilis pada 26 Oktober 2025, PMII Gowa menilai bahwa arah pemerintahan saat ini telah menyimpang dari cita-cita konstitusi. Mereka menyoroti praktik penyalahgunaan kekuasaan, komersialisasi pendidikan, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum yang kian memperdalam jurang keadilan sosial. “Kami berdiri bukan untuk menentang negara, tapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral akan melahirkan penderitaan. Interupsi Rezim adalah bentuk cinta kami terhadap bangsa ini,” ujar Abdullah Ketua PMII Gowa dalam orasinya di hadapan kader dan simpatisan. Gerakan yang Tumbuh dari Nurani Kolektif PMII Gowa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi rakyat kecil yang kerap diabaikan. Sepuluh tuntutan pun disuarakan, mulai dari penghentian program MBG, penegakan HAM, hingga penghapusan praktik komersialisasi pendidikan. Gerakan ini juga menyoroti pentingnya keberpihakan negara terhadap buruh, petani, pelajar, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini hidup dalam tekanan sistem yang tidak adil. “Kami tidak akan berhenti bersuara sebelum keadilan benar-benar berpihak pada rakyat. Mahasiswa lahir dari rahim penderitaan sosial, dan di situlah tanggung jawab moral kami tumbuh,” ungkap Irwanto Jenderal Lapangan Aksi “Interupsi Rezim” dengan tegas. Menurutnya, aksi ini adalah bentuk nyata dari dakwah sosial mahasiswa yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah — menegakkan keadilan dengan kesadaran spiritual dan keberanian intelektual. Mengawal Demokrasi, Menggugah Kesadaran PMII Gowa menegaskan bahwa Interupsi Rezim bukanlah gerakan yang menolak negara, melainkan gerakan penyadaran terhadap moralitas kekuasaan. Mahasiswa, kata mereka, tidak boleh menjadi penonton di tengah krisis nurani bangsa. Dalam pandangan mereka, perjuangan mahasiswa tidak berhenti di ruang kelas, tetapi harus hidup di jalanan, di antara suara rakyat yang nyaris tak terdengar. Gerakan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan napas keadilan yang harus dijaga. Dan selama ketidakadilan masih ada, mahasiswa akan tetap berdiri — menginterupsi kekuasaan yang lupa pada rakyatnya.

Daerah, Gowa, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Masyarakat Beri Amplop Aspirasi saat Kunjungan Kerja Anggota DPRD Prov. Sulsel di Kelurahan Tombolo, Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan /

ruminews.id, Gowa, 26 Oktober 2025 — Viral Kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, diwarnai penyerahan ‘Amplop Aspirasi’ dari masyarakat Tinggimae. Amplop tersebut berisi laporan dan keprihatinan warga terhadap dugaan Mafia tanah dan pungli (sertifikasi ilegal) di Jl. Tinggimae, Lingkungan Pa’bangngiang, yang kini tengah diproses di kepolisian. Dalam kegiatan Reses Masa Persidangan tahun sidang 2025/2026 tersebut dihadiri langsung oleh Andi Tenri Indah, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulsel sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, hadir didampingi oleh Lurah Kelurahan Tombolo perwakilan Polri. Warga menyampaikan bahwa tanah negara yang telah lama mereka tempati justru diklaim sepihak dan disertifikatkan atas nama pribadi oleh oknum tertentu melalui program PTSL. Masyarakat menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan, disertai dugaan pungutan liar, penyerobotan lahan warga, serta upaya menggiring warga untuk menghentikan proses hukum yang masih berjalan di Polres Gowa. Dalam video yang beredar, pemberian amplop aspirasi dari warga tersebut diwakilkan melalui narasi dari salah satu aktivis Sospol, Sultan. Sultan mengatakan, “Menyambung dari ungkapan pak lurah bahwa ‘Rakyat tentu tak pernah ragu untuk menyampaikan keluhan’. Justru yang sering membuat kami ragu sebagai rakyat adalah keseriusan atau kesungguhan dalam menyelesaikan keluhan itu. Jadi reses adalah momen curhat-curhatan yang dijamin oleh hukum. Komisi E sebagai komisi Kesejahteraan Rakyat tentu sangat dekat dan sangat relevan dengan kondisi persolan hidup dan hajat hidup masyarakat Tombolo pada khususnya”. “Belakangan ini, beberapa bulan ini. Kesejahteraan itu terganggu dengan maraknya bayang-bayang mafia tanah dan pungli di Tombolo itu sendiri. Khusus tempat yang kita gunakan reses saat ini. Tentu dari tidak adanya kepastian hukum dan political will dari pihak legislatif, membuat kami sedih selaku masyarakat. Tentu walaupun kami pihak masyarakat mendapatkan bantuan pendidikan, kesehatan tapi tempat tinggal yang kami tempati Itu tidak jelas dan di bawah bayang-bayang mafia tanah dan pungli. Itu sama saja, ‘tena na sannang tinro ta’ (artinya: tidak tenang tidurnya).. ‘betullll’ (sorak masyarakat/audiens reses). Sultan mengakhiri diolog dengan memberikan Amplop khusus kepada Andi Tenri Indah selaku ketua Komisi E sekaligus Mantan Pacar/istri dari Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin dengan pemberian Surat Aspirasi. “Jika ingin lebih jelasnya, kami dari ‘Aliansi Masyarakat Tombolo’ sudah menyiapkam dan mengurai beberapa persoalan yang ada di Tombolo ini. Tentu anggota Dewan bukan hanya sebagai Simbol tapi orang yang selalu ingin mendengar dan dekat dengan hati masyarakat. Apalagi kita dengar-dengar tadi bahwa di sini adalah salahsatu penyumbang suara teebanyak. Tentu kami meminta, selaku anggota dewan untuk betul-betul memperjuangkan kami. Terlepas dari persoalan suara, itu sudah lewat. Selaku anggota dewan dan juga istri wakil Bupati, itu sudah menjadi kewajiban. Dan tentu ibu dewan lebih paham”. “Maka dari itu, mewakili masyarakat di sini, kami akan memberikan amplop. Jadi permasalahannya sudah kita urai bu. Jadi, mohon dibaca-baca. (Tutupnya melalui pemberian amplop di depan audiens reses). Selaku pihak legislatif, Andi Tenri Indah langsung menerima amplop dan menyambung dengan lantang bahwa, “Saya benci mafiah tanah, saya juga sudah jadi korban mafiah tanah. Jadi aspirasi sudah diterima, nanti saya juga akan membantu, menyampaikan ini ke Bapak Kapolres untuk diperoses segera. Terkait temuan pungli, saya akan berusaha membantu, supaya secepatnya untuk diperoses seadil-adilnya. (Tegas Ketua Komisi E DPRD Prov. Sulsel di depan peserta reses)   “Persoalan ini bukan hanya sengketa tanah biasa, tapi menyangkut keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Kalau tanah rakyat bisa diambil semena-mena lewat permainan administrasi, berarti ada yang salah dalam sistem kita,” tegas Sultan, aktivis sosial-politik yang turut hadir memberi dukungan moral kepada warga. Sultan menekankan bahwa amplop aspirasi yang diberikan masyarakat adalah simbol keresahan publik terhadap lemahnya pengawasan negara atas kebijakan pertanahan di tingkat daerah. Ia juga meminta DPRD turun langsung mengawal proses hukum agar tidak ada intervensi yang menghambat penyidikan. Gowa Darurat Mafiah Tanah dan Pungli. Pertemuan berlangsung terbuka dan penuh harapan. Warga berharap momentum ini menjadi awal pembenahan tata kelola pertanahan dan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil yang selama ini merasa terpinggirkan.

Gowa, Kesehatan

SAPMA PP Gowa Gelar Aksi Sosial Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sambut HUT Pemuda Pancasila ke-66 dan Hari Sumpah Pemuda.

Tinggalkan Komentar / Gowa, Kesehatan /

ruminews.id – Gowa – 27 Oktober 2025, Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila ke-66 sekaligus Hari Sumpah Pemuda, Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa bersama KOTI Mahatidana, Farkes Reformasi, PMI Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kecamatan Somba Opu menggelar kegiatan sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, Senin (27/10/2025). Kegiatan yang digelar di wilayah Kecamatan Somba Opu ini mendapat antusiasme tinggi dari warga sekitar. Ratusan masyarakat berpartisipasi mendonorkan darah serta memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan aksi nyata Pemuda Pancasila terhadap masyarakat. ” Ini adalah aksi sosial kami sebagai wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum HUT Pemuda Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, kami ingin mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan peduli terhadap sesama melalui donor darah,” ujar Sigit. Sementara itu, Ketua Farkes Reformasi, Dr. dr. Muji, menambahkan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara organisasi kepemudaan dan tenaga medis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. “ Kami ingin menunjukkan bahwa kesehatan adalah bagian penting dari pembangunan bangsa. Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat,” jelasnya. Dari unsur KOTI Mahatidana, Agussalim, selaku Komandan KOTI, menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan sosial tersebut. “Pemuda Pancasila tidak hanya hadir dalam gerakan moral, tapi juga aksi kemanusiaan yang langsung menyentuh masyarakat,” ungkapnya. Camat Somba Opu, Nuraeny Apriyani, turut mengapresiasi inisiatif kegiatan yang digelar di wilayahnya. “Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Kolaborasi antara organisasi kepemudaan, kesehatan, dan pemerintah daerah menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam memperingati momen bersejarah bangsa,” tuturnya. Dengan terlaksananya kegiatan ini, SAPMA PP Gowa berharap semangat kepemudaan dan nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang!

Berau, Gowa, Hukum & Kriminal, Uncategorized

Gali Emas di Tanah Sendiri, Warga Gowa Terancam 5 Tahun Penjara: Kilau Harapan yang Berujung Petaka

Tinggalkan Komentar / Berau, Gowa, Hukum & Kriminal, Uncategorized /

ruminews.id, Gowa — Harapan warga untuk memperbaiki nasib justru berubah menjadi ancaman hukum. Sebuah tambang emas di Kabupaten Gowa digerebek Polres Gowa karena diduga melakukan penambangan emas ilegal di lahan mereka sendiri. Aktivitas Tambang Tradisional, Masuk Jerat Hukum Penambangan dilakukan secara tradisional dengan alat sederhana. Meski tampak sebagai usaha kecil untuk mencari rezeki, kegiatan ini termasuk pelanggaran hukum berat. “Prediksi kami, tambang ini sudah beroperasi satu hingga dua bulan,” ungkap pihak kepolisian saat penggerebekan. Penyelidikan menunjukkan bahwa para warga menggali tanah mereka sendiri untuk menemukan butiran emas, tanpa izin resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang menambang tanpa izin dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Dampak Lingkungan dan Ancaman Hukum Polisi menegaskan aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berisiko besar bagi lingkungan. “Selain merusak alam, kegiatan ini bisa menimbulkan longsor dan pencemaran air. Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat,” tegas petugas kepolisian. Saat ini, lokasi tambang telah ditutup, dan aparat mengimbau masyarakat agar tidak tergiur oleh janji keuntungan cepat dari aktivitas tambang ilegal. Pelajaran Pahit dari Kilau Emas Kilau emas yang semula dianggap berkah kini berubah menjadi jerat hukum yang menakutkan. Di balik setiap butir emas yang berkilau, tersimpan pelajaran pahit tidak semua yang bersinar membawa keberuntungan.

Daerah, Ekonomi, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Purbaya: Idola Baru Gen Z, Musuh Lama Para Elit

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Di tengah hiruk-pikuk kabinet yang kerap sibuk berbicara tanpa arah, satu nama muncul sebagai oase di padang tandus kepercayaan publik: Purbaya, Menteri Keuangan yang kini dielu-elukan sebagai idola Gen Z. Sosok yang dulu dikenal dingin dalam angka, kini hangat dalam tindakan menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini membeku di Bank Indonesia, seolah mengalirkan kembali nadi ekonomi rakyat yang lama beku. Langkah-langkahnya tak hanya berbicara, tapi berdentum seperti derap kuda di tanah gersang kebijakan. Saat menteri lain sibuk menata pencitraan, Purbaya justru memburu 200 penunggak pajak besar bukan rakyat kecil, bukan pedagang kaki lima, melainkan mereka yang selama ini nyaman di balik pagar kekuasaan. Ia menatap mereka tanpa takut, dengan gaya khasnya yang disebut publik sebagai gaya koboi: tegas, lugas, dan tidak peduli siapa yang tersengat oleh kebenaran. Sementara itu, rakyat kecil mendengar kabar yang jarang turun dari langit kekuasaan: tidak ada kenaikan cukai rokok, kajian penurunan PPN, dan yang paling menyentuh penghapusan utang warga di bawah satu juta rupiah agar mereka kembali punya akses ke KPR. Langkah kecil di atas kertas, tapi besar di hati mereka yang hidup dari upah harian. Program “Lapor Pak Purbaya” menjadi jembatan baru antara rakyat dan negara. Di saat banyak menteri bersembunyi di balik meja rapat, Purbaya justru membuka telinganya bagi keluhan yang sering dianggap remeh oleh pejabat lain. Ia menjawab dengan tindakan, bukan jargon. “Rakyat tak perlu datang ke istana untuk didengar, cukup bicara dan kami yang datang,” ujarnya suatu kali, dengan senyum tipis khas koboi yang baru saja menundukkan badai. Publik menilai, langkahnya bukan sekadar reformasi fiskal, tapi revolusi nurani. Ia menahan anggaran-anggaran yang tak perlu, memotong belanja seremonial yang gemerlap namun tak berfaedah. Di saat sebagian menteri sibuk menyebut nama “rakyat” dalam setiap pidato, Purbaya justru bekerja untuk rakyat tanpa perlu menyebutnya berulang-ulang. Namun, di balik tepuk tangan rakyat, awan mendung mulai tampak di langit kabinet. Dalam satu rekaman rapat yang tersebar luas, publik menyaksikan bagaimana Purbaya duduk sendirian tanpa sapaan, tanpa obrolan ringan dari rekan sejawatnya. Kursinya seolah menjadi simbol kesendirian pejabat yang terlalu jujur di tengah politik yang terlalu penuh kepentingan. Netizen menyorot adegan itu dengan tajam: “Beginilah nasib menteri yang berpihak pada rakyat—dijauhi oleh mereka yang berpihak pada proyek.” Sebuah sindiran yang menggema di ruang digital, menggambarkan bagaimana sebagian menteri lain seolah menyimpan sentimen terhadap Purbaya, hanya karena langkah-langkahnya menelanjangi kenyamanan mereka. Padahal, publik justru melihat keberpihakan itu sebagai keberanian. Di tengah senyum basa-basi yang bertebaran di rapat kabinet, Purbaya memilih diam dengan harga diri. Ia tahu, lebih baik disalahpahami karena membela rakyat daripada dipuji karena melayani oligarki. Dan ketika kritik datang, ia tidak menutup diri. “Kritik itu peluru, bukan racun,” katanya suatu kali menanggapi komentar pedas terhadap kebijakannya. Berbeda jauh dari rekan-rekan selevelnya yang kerap menjadikan keresahan publik sebagai bahan olok-olok, seolah keluh kesah rakyat hanyalah riuh tanpa makna. Kini, di dunia digital yang dikuasai Gen Z, nama Purbaya menjelma jadi simbol baru integritas: menteri yang tidak hanya menghitung uang, tapi juga menghitung rasa. Ia membuktikan bahwa di tengah suara sumbang politik dan kepentingan oligarki, masih ada pejabat yang memilih berdiri di sisi rakyat bukan demi sorotan kamera, tapi demi nurani bangsa. Dan barangkali, di antara riuh notifikasi media sosial dan meme politik yang datang silih berganti, generasi muda akhirnya menemukan satu alasan untuk percaya: bahwa di dalam sistem yang kusut, masih ada satu koboi bernama Purbaya, yang berani mengatur keuangan negara dengan hati dan keberanian.

Daerah, Gowa

Putra Mahkota Kerajaan Gowa Puji Husniah Talenrang: Gowa Jadi Daerah Teladan Tekan Stunting di Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa /

ruminews.id – Makassar, 19 Oktober 2025 — Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju, menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-356 yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada hari Minggu (19/10). Kegiatan ini mengusung tema “Sulsel Maju dan Berkarakter”, yang mencerminkan semangat pembangunan daerah yang tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan. Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Akhmad Wiyagus, Wakil Ketua Komisi III DPR RI H. Rusdi Masse, para Bupati dan Wali Kota dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan berbagai capaian strategis yang telah diraih selama masa kepemimpinannya, termasuk kemajuan di bidang infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai inovasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Putra Mahkota Kerajaan Gowa menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat pembangunan yang diusung dalam tema tahun ini. Dalam tanggapannya, beliau menyatakan, “Semoga dengan tema Sulsel Maju dan Berkarakter ini, Provinsi Sulawesi Selatan dapat semakin maju dan berkembang pesat tanpa meninggalkan karakter kita sebagai orang Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang berlandaskan Islam.” Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Kerajaan Gowa terhadap pentingnya keseimbangan antara kemajuan modern dan pelestarian nilai-nilai kultural yang telah menjadi jati diri masyarakat Sulawesi Selatan selama berabad-abad. Dalam kesempatan yang sama, Putra Mahkota Kerajaan Gowa juga menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Gowa, Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE, MM atas prestasi yang membanggakan, karena Kabupaten Gowa berhasil meraih peringkat pertama di Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan program penurunan angka stunting. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan generasi yang sehat serta berdaya saing tinggi. Momentum Hari Jadi ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi ajang refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Kehadiran Putra Mahkota Kerajaan Gowa dalam acara ini menegaskan peran serta Kerajaan Gowa sebagai bagian dari sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang senantiasa mendukung pembangunan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Scroll to Top