Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Gowa

Badan Gizi Nasional, Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Ambisi Motor Listrik MBG: Pendidikan Tersendat, Kebijakan Kehilangan Arah

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Muh. Fajar Nur – Bendahara Umum HMI Cabang Gowa Raya Ruminews.id, Gowa – Kebijakan publik seharusnya lahir dari kebutuhan yang mendesak, berbasis data, serta memiliki korelasi langsung terhadap kepentingan masyarakat. Namun, polemik pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru memunculkan pertanyaan serius. Apakah negara sedang memprioritaskan substansi pelayanan publik, atau terjebak pada ambisi kebijakan yang tidak terukur? Ketika sektor pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, hingga kesenjangan akses, pengadaan dalam jumlah besar yang menimbulkan kontroversi justru memperlihatkan arah kebijakan yang kehilangan fokus. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan anggaran wajib memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengadaan motor listrik MBG yang disorot publik karena nilai anggaran besar, spesifikasi yang diperdebatkan, serta urgensi penggunaan yang belum sepenuhnya jelas, menimbulkan kesan bahwa proses perencanaan belum dilakukan secara matang. Kebijakan yang tidak berbasis kebutuhan riil berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara, dan pada saat yang sama mengorbankan sektor lain yang lebih membutuhkan perhatian, seperti pendidikan. Pendidikan hingga kini masih menghadapi tantangan struktural yang serius. Banyak sekolah di daerah mengalami keterbatasan sarana belajar, kekurangan ruang kelas, distribusi guru yang tidak merata, hingga rendahnya dukungan fasilitas penunjang pembelajaran. Ketika kebijakan anggaran tidak berpihak pada penguatan sektor pendidikan, maka secara tidak langsung negara sedang memperlemah fondasi pembangunan jangka panjang. Sebab pendidikan bukan sekadar program sektoral, melainkan investasi strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Dari perspektif hukum administrasi negara, kebijakan pengadaan yang tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang rasional berpotensi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas kecermatan mengharuskan pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan kebijakan. Asas kemanfaatan menuntut agar setiap kebijakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara asas kepentingan umum mewajibkan pemerintah menempatkan kebutuhan prioritas publik sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Ketika kebijakan yang diambil justru menimbulkan polemik luas dan dipertanyakan urgensinya, maka terdapat indikasi bahwa asas-asas tersebut tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu, prinsip proporsionalitas juga menjadi penting. Penggunaan anggaran negara harus sebanding dengan dampak yang dihasilkan. Jika pengadaan dilakukan dalam jumlah besar tanpa jaminan efektivitas operasional, maka kebijakan tersebut berpotensi tidak proporsional. Kondisi ini semakin problematik ketika sektor pendidikan masih membutuhkan intervensi serius untuk meningkatkan kualitas layanan. Ketimpangan prioritas inilah yang memunculkan kritik bahwa negara seolah lebih fokus pada proyek simbolik dibandingkan kebutuhan fundamental. Dalam kerangka konstitusional, negara memiliki kewajiban kuat terhadap pendidikan. Konstitusi menegaskan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika kebijakan publik justru memunculkan kontroversi anggaran di luar sektor pendidikan, maka wajar jika publik mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menjalankan mandat tersebut. Pendidikan tidak boleh tersendat karena kebijakan yang tidak memiliki arah prioritas yang jelas. Evaluasi kebijakan menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Pemerintah perlu membuka secara transparan dasar perencanaan, analisis kebutuhan, serta urgensi pengadaan tersebut. Transparansi menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak sekadar ambisi administratif, tetapi benar-benar dirancang untuk kepentingan publik. Tanpa evaluasi menyeluruh, kebijakan yang dipaksakan berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola anggaran negara. Pada akhirnya, arah kebijakan negara harus kembali pada prinsip rasionalitas dan kepentingan publik. Program gizi tentu penting, tetapi pelaksanaannya harus proporsional, efisien, dan tidak mengorbankan sektor strategis seperti pendidikan. Ambisi kebijakan yang tidak diiringi perencanaan matang hanya akan melahirkan ketimpangan prioritas. Ketika itu terjadi, pendidikan tersendat bukan karena kekurangan visi, melainkan karena kebijakan yang kehilangan arah. Apa yang terlihat, hanya ambisi Motor Listrik MBG namun Pendidikan kian Tersendat, akibat Kebijakan yang kehilangan Arah. Indonesia maju? Yakin Usaha Sampai!!!

Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Political Identity; Resiliensi Keummatan dan Geometri Kebangsaan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Iwan Mazkrib – Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel ruminews.id, Gowa – Bangsa yang majemuk selalu berdiri di atas perbedaan. Namun perbedaan tidak otomatis melahirkan konflik, hal itu baru menjadi masalah ketika identitas diperlakukan sebagai batas, bukan sebagai jembatan. Dalam ruang politik, identitas keagamaan dan keummatan kerap ditarik secara emosional, sehingga melahirkan polarisasi yang tidak produktif. Padahal, identitas seharusnya tidak dimaknai sebagai garis demarkasi, melainkan sebagai basis etik yang memberi arah bagi kehidupan kebangsaan. Di titik inilah political identity perlu dibaca secara rasional, bukan sebagai instrumen mobilisasi konflik, tetapi sebagai fondasi moral untuk membangun keteraturan sosial. Keummatan memiliki dimensi etik yang kuat. Ia bukan sekadar simbol kolektif, tetapi ruang pembentukan nilai yang membimbing tindakan sosial. Ketika identitas keummatan hadir dengan kedewasaan iman, ia menjadi energi integratif yang memperkuat kohesi masyarakat. Sebaliknya, ketika dimobilisasi tanpa resiliensi, identitas mudah berubah menjadi instrumen fragmentasi. Politik kemudian kehilangan orientasi kebangsaan dan bergeser menjadi pertarungan simbolik. Karena itu, resiliensi keummatan menjadi syarat utama, bukan untuk mempertegas perbedaan, tetapi untuk menjaga kedewasaan dalam menghadapi perbedaan. Dalam perspektif Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI menempatkan manusia sebagai subjek rasional yang memikul amanah kemanusiaan dan keadilan. Dalam kerangka ini, agama bukan sekadar identitas, melainkan sumber nilai yang membebaskan dan mempersatukan. Ketika agama direduksi menjadi simbol politik, ia berubah dari energi moral menjadi garis pemisah. Konflik tidak lagi lahir dari perbedaan keyakinan, tetapi dari cara keyakinan itu dimobilisasi. Resiliensi keummatan menjadi penting sebagai ketahanan moral dan rasional, kemampuan untuk tidak mudah terprovokasi, sekaligus tetap teguh pada nilai hak kemanusiaan yang asasi. Pendekatan dekonstruktif membantu membaca realitas ini secara lebih jernih. Realitas sosial tidak pernah tunggal, ia berlapis dan harus dipahami secara utuh. Ketika suatu pernyataan dipisahkan dari konteksnya, makna menjadi menyempit dan diskursus publik bergerak dalam reaksi cepat, bukan refleksi mendalam. Dalam lanskap demikian, refleksi atas konflik identitas, termasuk polemik yang berkembang dari pernyataan tokoh nasional seperti, Jusuf Kalla seharusnya ditempatkan sebagai refleksi historis-sosiologis, bukan fragmen yang diperdebatkan secara emosional. Membicarakan konflik berbasis identitas bukan berarti memantik konflik baru, melainkan membaca peta kerentanan sosial agar tidak terulang kembali. Kesadaran ini menegaskan bahwa stabilitas sosial membutuhkan ketahanan iman dan kedewasaan dalam mengelola perbedaan. Pandangan menempatkan agama sebagai sumber nilai yang membebaskan dan mempersatukan. Kedewasaan beragama, menurut Cak Nur, “kedewasaan terletak pada kemampuan membedakan antara nilai universal dan simbol identitas. Ketika simbol lebih dominan, agama mudah terseret ke dalam konflik yang tidak berasal dari ajarannya”. Dalam perspektif ini, resiliensi keummatan bukan eksklusivitas, melainkan kedewasaan untuk menjadikan iman sebagai kompas moral bagi kehidupan bersama. Nada reflektif yang lebih kritis juga tampak dalam pemikiran yang melihat iman sebagai proses pencarian terbuka. Ahmad Wahib menolak kepastian yang membekukan nalar, karena baginya kebenaran manusia selalu bergerak. Dalam konteks kebangsaan, pendekatan ini mencegah absolutisme identitas. Ketika identitas dianggap final, ruang dialog tertutup, sebaliknya, ketika iman dipahami sebagai proses, keberagaman menjadi peluang memperkaya pengalaman kebangsaan. Pandangan tersebut mempertegas bahwa pluralisme adalah kesadaran aktif terhadap keberagaman. Persatuan bukan hasil keseragaman, tetapi kemampuan merawat perbedaan secara adil. Dalam kerangka ini, kebangsaan bekerja seperti geometri. Setiap titik berbeda, setiap sudut memiliki arah sendiri, tetapi keseluruhannya membentuk bangunan yang utuh. Perbedaan tidak mengancam persatuan, justru menjadi syarat bagi keseimbangan. Dalam dinamika global, identitas agama semakin mudah dijadikan instrumen provokasi. Ia menyentuh emosi kolektif dan berpotensi memecah solidaritas sosial. Karena itu, stabilitas nasional tidak cukup ditopang oleh regulasi formal, tetapi oleh kedewasaan kesadaran publik mengurai narasi politik. Resiliensi keummatan menjadi benteng utama, kemampuan untuk tidak mudah tersulut oleh narasi yang membelah, serta keberanian membaca realitas secara rasional. Pada akhirnya, keummatan dan kebangsaan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya adalah dua dimensi yang saling menopang, keummatan memberi fondasi etik, kebangsaan menyediakan ruang hidup bersama. Ketika iman kokoh dan rasionalitas terjaga, perbedaan tidak lagi menjadi sumber konflik, tetapi membentuk geometri persatuan yang stabil. Keummatan sebagai akar nilai dan kebangsaan sebagai bentang makna bertaut dalam satu harmoni, perbedaan menguatkan, persatuan meneguhkan. Framing teologi ke ruang politik tanpa basis keummatan dan kebangsaan pada akhirnya hanya akan mereduksi agama menjadi identitas. Momentum itu jatuhnya pada ‘political indentity’. Bhinneka Tunggal Ika. Yakin Usaha Sampai. Makassar, 15 April 2026

Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Pemkab Gowa Dorong Percepatan Bendungan Jenelata, Pastikan Manfaat Nyata bagi Warga

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mendorong percepatan pembangunan Bendungan Jenelata melalui kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan yang berlangsung di Kantor Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju, Senin (13/4). Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa pembangunan Bendungan Jenelata membawa dampak strategis bagi daerah. Olehnya itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan masyarakat memahami manfaat, proses, serta jaminan hukum dalam pengadaan tanah. “Pembangunan bendungan ini menjadi kebanggaan karena satu-satunya di Sulawesi Selatan dan akan memberi manfaat besar bagi masyarakat Gowa,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kerja bersama seluruh pihak agar proyek berjalan lancar dan memberi perlindungan bagi masyarakat. “Proyek ini tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi semua pihak sangat dibutuhkan agar manfaatnya maksimal dan masyarakat tetap terlindungi dari potensi dampak,” lanjutnya. Bupati Talenrang juga memastikan pemerintah daerah mengawal proses pengadaan tanah dengan prinsip keadilan dan transparansi. Selain itu, ia mendorong keterlibatan warga lokal dalam pembangunan. “Kami mengawal penuh proses ganti rugi agar tidak ada masyarakat yang dirugikan. Semua harus terbuka dan sesuai aturan sehingga berjalan lancar,” tegasnya. Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulawesi Selatan, Ishaq Iskandar, menyampaikan bahwa Bendungan Jenelata ini dirancang sebagai proyek terpadu sumber daya air dengan kapasitas tampungan besar yang mendukung irigasi, penyediaan air baku, pembangkitan listrik, pengendalian banjir, hingga pengembangan pariwisata. “Jika kita dukung bersama, bendungan ini akan memperkuat swasembada pangan dan energi, mengendalikan banjir, serta membuka peluang ekonomi baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan kunjungan Bupati Gowa ke Spillway Bendungan Jenelata. Turut hadir, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, Manifas Zubayr, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluwadi, Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Gowa, Aksara Alif Raja, sejumlah Pimpinan SKPD Lingkup Pemprov Sulsel dan Pemkab Gowa, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama di Kecamatan Manuju dan Bungaya.

Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan

FLMI Sukses Gelar First Training Angkatan Pertama di Benteng Somba Opu

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, Gowa – Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) sukses menyelenggarakan First Training Angkatan Pertama yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 10 hingga 12 April 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Rumah Adat Bantaeng, Kawasan Benteng Somba Opu, yang memberikan nuansa historis bagi para peserta. Lokasi ini dipilih untuk memberikan inspirasi bagi mahasiswa dalam mendalami akar budaya sekaligus memperkuat jati diri intelektual mereka. Mengusung tema “Manifestasi Gagasan dalam Menentukan Navigasi Intelektual”, pelatihan ini dirancang sebagai kompas bagi mahasiswa dalam menentukan arah gerak di tengah dinamika zaman. FLMI menekankan bahwa setiap pemikiran yang lahir harus memiliki dasar yang kuat agar tidak mudah goyah. Hal ini menjadi langkah awal bagi organisasi untuk membentuk kader yang memiliki kedalaman berpikir sekaligus ketajaman dalam bertindak. Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah upaya untuk menyadarkan mahasiswa mengenai esensi sejati dari Tridarma Perguruan Tinggi. Bagi FLMI, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bukanlah sekadar formalitas akademik untuk menggugurkan kewajiban. Sebaliknya, poin-poin tersebut harus menjadi nafas dalam setiap pergerakan yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar. Visi besar yang ditanamkan kepada para anggota adalah menjadi subjek yang aktif dalam arus zaman. FLMI mendorong setiap individu yang berhimpun di dalamnya agar tidak hanya puas menjadi pembaca sejarah dari masa lalu. Organisasi ini memotivasi anggotanya untuk memiliki keberanian dan kapasitas intelektual guna menulis sejarah mereka sendiri melalui karya dan pengabdian yang konsisten. Semangat ini selaras dengan semboyan organisasi, yaitu “Satu Nafas Perjuangan Mengajar Pada Akar Rumput Merambat Pada Peradaban”. Semboyan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan harus dimulai dari bawah, bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil. Dengan dasar yang kuat di tingkat akar rumput, FLMI meyakini bahwa perubahan besar akan merambat dan memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban. Setelah melalui berbagai sesi materi yang padat, rangkaian kegiatan pun ditutup dengan momen khidmat lewat prosesi Tudang Sipulung. Seluruh peserta dan pengurus berkumpul melingkari api unggun untuk berdialog santai dan saling berbagi rasa. Sesi ini sengaja dirancang untuk membangun hubungan emosional yang erat, sehingga ikatan kekeluargaan antaranggota semakin solid dan kuat. Dengan berakhirnya First Training ini, FLMI berharap para kader angkatan pertama mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang telah didapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, semangat dari Benteng Somba Opu ini menjadi bahan bakar bagi mereka untuk terus bergerak. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa literasi bukan sekadar membaca buku, melainkan perjuangan kolektif demi masa depan bangsa yang lebih baik. Satu Nafas Perjuangan, Mengakar Pada Akar Rumput, Merambat Pada Peradaban

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik, Uncategorized

Setor Dividen Rp3,49 Miliar, Bupati Gowa Minta Perumda AM Tirta Jeneberang Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik, Uncategorized /

Ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menerima setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dividen sebesar Rp3.494.840.297,- dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Jeneberang Tahun Buku 2025 di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Jumat (10/4). Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang mengungkapkan capaian dividen tahun ini merupakan yang terbaik sepanjang kontribusi PDAM kepada daerah. “Alhamdulillah, secara nilai finansial ini adalah pencapaian terbaik PDAM, yaitu sekitar Rp 3,4 miliar. Ini menunjukkan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah,” ungkapnya. Kendati demikian, orang nomor satu di Gowa itu menegaskan capaian angka tersebut harus berjalan beriiringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar tidak ada lagi keluhan terhadap Perumda AM Tirta Jeneberang. “Bukan hanya soal angka yang kita butuhkan, tetapi pelayanan terbaik. Karena masih ada masyarakat yang puas dan belum puas terhadap layanan Perumda AM Tirta Jeneberang. Ini yang harus terus kita tingkatkan karena akan berpengaruh terhadap naik turunnya kinerja ke depan,” tegasnya. Lebih lanjut, Bupati Talenrang juga menekankan pentingnya keseimbangan antara profit dan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat. Menurutnya keuntungan dan pelayanan sosial harus berjalan seimbang, dimana masyarakat harus merasakan langsung manfaat dari keberadaan Perumda AM Tirta Jeneberang. Selain itu, dibutuhkan integritas seluruh jajaran Perumda AM Tirta Jeneberang dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan air bersih. “Perumda AM Tirta Jeneberang ini bukan hanya perusahaan jasa, tetapi juga memberikan kontribusi vital bagi masyarakat. Maka integritas pegawai sangat dibutuhkan, baik dalam pelayanan maupun pengelolaan keuangan,” jelasnya. Jika seluruh aspek tersebut terpenuhi kata Bupati Gowa yakni pelayanan, keseimbangan profit dan benefit, serta integritas maka kinerja Perumda AM Tirta Jeneberang akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. “Insya Allah, tahun 2027 capaian kita akan lebih baik lagi, bahkan bisa menembus angka Rp 4 miliar,” ungkap bupati perempuan pertama di Gowa ini. Pada kesempatan itu, dirinya meminta agar Perumda AM Tirta Jeneberang mampu berinovasi, terlebih Gowa memiliki potensi besar sumber daya air, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri, tetapi juga berpotensi menyuplai ke wilayah lain seperti Makassar dan Maros. “Gowa ini adalah daerah sumber air yang sangat besar. Ke depan kita tidak hanya fokus pada kebutuhan dasar, tetapi juga bisa mengembangkan air minum dalam kemasan sebagai inovasi baru. Potensi semakin besar dengan hadirnya Bendungan Jenelata pada 2028 ini yang juga diharapkan mampu menambah pasokan air sekaligus membuka peluang ekonomi baru dan menekan angka pengangguran kita,” harapnya. Sementara Direktur Utama Perumda AM Tirta Jeneberang, Hasanuddin Kamal menyampaikan peningkatan dividen tahun ini merupakan hasil dari dukungan penuh pemerintah daerah serta berbagai upaya perbaikan yang dilakukan Perumda AM Tirta Jeneberang. “Tahun buku 2025 Perumda AM Tirta Jeneberang berhasil membukukan laba sekitar Rp 14 miliar dan hari ini kita menyerahkan dividen sebesar Rp 3.494.840.297,- jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yakni sekitar Rp 700 juta. Ini adalah bukti nyata komitmen Perumda AM Tirta Jeneberang dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Gowa serta dukungan Pemkab Gowa,” sebutnya. Tak hanya itu, pihaknya juga terus melakukam berbagia langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk perluasan cakupan pelayanan dan pembangunan tambahan kapasitas produksi air di wilayah Bontomarannu. “Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan cakupan pelayanan semakin luas yang juga berdampak pada peningkatan pendapatan Perumda AM Tirta Jeneberang dan kontribusi PAD ke depan,” tambahnya. Olehnya Hasanuddin berharap, dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, kinerja Perumda AM Tirta Jeneberang akan semakin baik di tahun mendatang. “Semoga tahun depan kita bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi,” tutupnya. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, Direktur Umum Perumda AM Tirta Jeneberang, Muhammad Khaerul Aco dan jajaran PDAM Gowa, serta Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Gowa.

Gowa, Kesehatan, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Komitmen Tekan Stunting, Bupati Gowa Ajak Lintas Sektor Sosialisasi Cegah Kawin Anak

Tinggalkan Komentar / Gowa, Kesehatan, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

Ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting dan mencegah kawin anak melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini diungkapkan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang saat menghadiri Halal Bihalal dan Sosialisasi Cegah Kawin Anak dan Stunting untuk Gowa Maju yang dilaksanakan melalui kolaborasi Ikatan Penyuluh Agama RI dan Kelompok Kerja Majelis Ta’lim Kabupaten Gowa di Baruga Tinggimae, Rujab Bupati Gowa, Kamis (9/4). “Hari ini kita sedang menentukan masa depan Kabupaten Gowa. Kawin anak dan stunting bukan sekadar angka atau laporan, tetapi persoalan mendasar yang menentukan apakah generasi kita ke depan akan kuat atau justru lemah,” ungkapnya. Dirinya menjelaskan, kawin anak tidak hanya merampas masa depan anak, tetapi juga berpotensi melahirkan generasi stunting. Menurutnya, kondisi ini menjadi lingkaran masalah yang harus segera diputus. “Kawin anak menghentikan pendidikan dan memaksa anak memikul tanggung jawab sebelum waktunya. Bahkan kawin anak membuka pintu lahirnya generasi stunting. Inilah lingkaran yang harus kita putus sekarang,” tegasnya. Dirinya menyebut, saat ini masih ditemui pernikahan dibawah umur di lapangan, bahkan hingga menyebabkan kehamilan. Sehingga dirinya meminta peran aktif KUA untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. “Masih ada di lapangan yang memang menikah di bawah umur dan sudah hamil. Kami mau KUA bisa ke wilayah terpencil untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dibawah umur karena berpeluang melahirkan anak stunting. Jika kita diam, kita ikut bertanggung jawab dan jika kita abai, kita sedang mempertaruhkan masa depan Gowa,” tambah Bupati Talenrnag. Lebih lanjut, dirinya mengaku stunting sangat berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan, dimana anak yang mengalami stunting berisiko lemah dalam kemampuan belajar, rendah produktivitas, dan kalah bersaing. Olehnya dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya Majelis Ta’lim, untuk menjadi garda terdepan dalam perubahan sosial. “Perang melawan kawin anak dan stunting bukan hanya tugas pemerintah. Ini tugas kita semua. Saya berharap ibu-ibu Majelis Ta’lim tidak hanya hadir, tetapi menjadi penggerak perubahan menyampaikan bahwa menikah harus siap, bukan sekadar cepat, dan anak harus tumbuh sehat, bukan sekadar tumbuh,” ajaknya. Pada kesempatan ini juga, orang nomor satu di Gowa itu menyampaikan sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten Gowa yang membutuhkan dukungan masyarakat yakni Gowa Annangkasi (Bersih), Gowa Caradde (Cerdas) melalui Gerakan Gowa Mengaji, Gowa Masunggu (Sejahtera) Pengentasan Kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, Gowa Salewangan (Sehat) dan Gowa Masannang (Aman). “Mari menjadi bagian penting dalam menyukseskan program-program tersebut agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat,” jelasnya. Sementara Ketua Panitia yang juga Penyuluh Agama Islam Kecamatan Somba Opu, Fatmawati, menyampaikan pentingnya perhatian pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam upaya menekan angka stunting. “Peran organisasi perempuan dan Majelis Ta’lim sangat penting dalam melakukan sosialisasi pencegahan kawin anak dan stunting untuk mewujudkan Gowa Maju. Hari ini kita lakukan itu sekaligus ber halalbihalal setelah lebaran,” jelasnya. Di tempat yang sama, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Jamaris, menyampaikan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan hingga tingkat desa dan kelurahan. “Kami akan menggandeng seluruh organisasi perempuan termasuk PKK, Dharma Wanita, dan Majelis Ta’lim. Kami membutuhkan dukungan untuk menjangkau hingga ke tingkat bawah karena organisasi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya. Dirinya juga mengakui masih adanya tantangan di lapangan, termasuk faktor budaya dan kekhawatiran orang tua dalam menolak lamaran, yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini. “Ini menjadi kondisi yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam upaya pencegahan,” pungkasnya. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter didampingi Ketua DWP Kabupaten Gowa, Suryanti Andy Azis, para Pimpinan SKPD dan diikuti sekitar 700 peserta yang terdiri dari berbagai organisasi perempuan, Majelis Ta’lim, dan unsur masyarakat lainnya.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Target Lima Besar, Bupati Talenrang Lepas Kafilah Gowa Pada MTQ Tingkat Sulsel

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Janji Hadiahkan Umroh Bagi Pemenang Ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang berharap Kafilah Kabupaten Gowa mampu meraih prestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dengan menargetkan posisi lima besar. Hal tersebut diungkapkan saat membuka Training Centre dan melepas kafilah Kabupaten Gowa untuk mengikuti MTQ Sulsel di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kamis (9/4). “Target kita jelas, Gowa harus masuk lima besar. Apalagi kita sudah mendapat persetujuan dari Pak Gubernur agar Gowa bisa menjadi tuan rumah pada 2028. Maka tahun ini harus menjadi pembuktian kemampuan kita semua,” tegasnya. Sebagai motivasi, orang nomor satu di Gowa itu meminta agar seluruh peserta berlatih semaksimal mungkin sesuai cabang lomba yang diikuti. Bahkan sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kabupaten Gowa menyiapkan hadiah umrah bagi peserta yang berhasil meraih prestasi. “Berlatihlah dengan baik, berikan kemampuan terbaik. Insya Allah yang menang dan masuk lima besar akan kita berikan hadiah umrah. Ini menjadi motivasi agar kita semua bisa berjuang maksimal,” jelas Bupati Talenrang. Olehnya dirinya berharap kolaborasi dan kerjasama harus terus terjalin mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama dan peserta itu sendiri agar target tersebut mampu tercapai. “Saya berharap seluruh rangkaian Training Centre ini berjalan optimal. Semoga kontingen Kabupaten Gowa mampu meraih prestasi terbaik pada MTQ ini sekaligus membawa dampak positif bagi kehidupan keagamaan masyarakat kita. Mari kita berangkat dengan tekad yang kuat, usaha yang maksimal, dan doa yang tidak pernah putus,” harapnya. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa yang juga Ketua Panitia, Andy Azis Peter menjelaskan MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini akan dilaksanakan di Kabupaten Maros, mulai tanggal 11-18 April 2026 mendatang dengan diikuti seluruh kabupaten/kota se-Sulsel. Dimana sebelum berangkat, pihaknya melaksanakan Training Centre yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta, baik dalam membaca, memahami, maupun menghafal Al-Qur’an. “TC ini memberikan bimbingan intensif sesuai cabang lomba, sekaligus menjadi ajang evaluasi untuk mempersiapkan kafilah yang siap secara mental dan mampu mencapai target minimal lima besar,” katanya. Dirinya menyebut pada MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa akan mengirimkan sebanyak 54 peserta yang akan bertanding pada 10 cabang lomba, yakni Cabang Tilawah Remaja Dewasa dan Cacat Netra, Cabang Tilawah Anak-Anak dan Tartil Qur’an, Cabang Hifdzhil Qur’an Terdiri 1 Juz dan 5 Juz Tilawah, Cabang Hifdzil Qur’an 10 dan 20 Jus, Cabang Hifdzil Qur’an 30 Jus dan Tafsir, Cabang Musabaqah Fahmil Qur’an, Cabang Musbaqah Syarhil Qur’an, Cabang Karya Tulis IImiah Al-Qur’an (KTIQ), Cabang Kaligrafi Al-Qur’an, dan Cabang Qiraat Mujawwad dan Qiraat Murattal. Salah satu peserta berasal dari Kecamatan Manuju, Rustam Isnaeni yang mengikuti Cabang Tilawah Netra, mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin demi membawa nama baik Kabupaten Gowa di Tingkat Sulsel. “Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin dan mengharapkan doa seluruh pihak. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik dan bisa memenuhi target yang diberikan oleh ibu bupati,” pungkasnya. Turut hadir Kepala Kemenag Gowa, Jamaris, Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Gowa dan seluruh peserta atau Kafilah Kabupaten Gowa.(NH)

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Musrenbang RKPD 2027, Gowa Dorong Transformasi Sosial Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Rabu (8/4). Musrenbang RKPD ini menjadi forum strategis tahunan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga sebagai ruang konsolp idasi pembangunan daerah. Forum ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan, menyinergikan program, serta memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengungkapkan Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gowa 2025-2029 dengan visi “Bersama Menuju Gowa Lebih Baik dan Berkelanjutan.” “Ini adalah fase penting untuk mempercepat capaian target pembangunan sekaligus memperkuat fondasi menuju visi jangka panjang Gowa Tahun 2045. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus adaptif terhadap dinamika, terintegrasi lintas sektor, serta mampu menjawab isu-isu strategis secara tepat dan terukur,” ungkapnya. Bupati Talenrang menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2027 adalah “Transformasi Sosial dan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Pemberdayaan Ekonomi Produktif, dan Penguatan Infrastruktur Dasar untuk Pemerataan Pembangunan.” Tema tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi masyarakat melalui sektor produktif, serta memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Pada kesempatan ini juga, Bupati Gowa memaparkan capaian indikator makro pembangunan tahun 2025. Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,01 pada 2024 menjadi 74,22 pada 2025. Usia Harapan Hidup naik dari 74,19 menjadi 74,42 tahun, rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,53 menjadi 8,54 tahun, serta harapan lama sekolah dari 13,71 menjadi 13,72 tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa juga mengalami peningkatan signifikan dari 5,01 persen pada 2024 menjadi 7,05 persen pada 2025, melampaui rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,24 persen dan nasional sebesar 5,01 persen. “Tingkat kemiskinan kita berhasil ditekan dari 6,86 persen menjadi 6,64 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan provinsi. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh stakeholder pembangunan. Namun, kita tidak boleh berpuas diri karena tantangan ke depan semakin kompleks. Pembangunan harus inklusif, merata, dan berkelanjutan,” tegasnya. Olehnya dirinya mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 yang diharapkan setiap perangkat daerah menyusun program yang fokus dan berdampak nyata, serta aktif memberikan masukan demi terbangunnya komitmen bersama dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sujjadan, menyampaikan Musrenbang RKPD ini salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif. “Tujuan kegiatan ini adalah menampung berbagai masukan dan usulan dari stakeholders dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2027 yang diharapkan terhimpunnya masukan terkait program strategis daerah yang mendukung prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten,“ katanya. Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Fahmi Adam, menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD. Menurutnya Pokir ini representasi langsung suara rakyat yang diperoleh melalui mekanisme konstitusional seperti reses dan rapat dengar pendapat. “Pokok-pokok pikiran ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan cerminan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat kecil,” sebutnya. Labih lanjut, dirinya menambahkan integrasi pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam RKPD merupakan sebuah keharusan agar perencanaan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. “Kami juga akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, memastikan setiap program terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” lanjutnya. Pada Musrenbang RKPD ini turut diserahkan penghargaan kepada Kecamatan dan SKPD Terbaik dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2026. Adapun kecamatan terbaik yakni Somba Opu, Bajeng, Barombong, Biringbulu, Parangloe dan Bontomarannu. Sementara SKPD terbaik yaitu Bapenda, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perikanan, BPKD, Dinas PPPA dan Dinas PUPR Kabupaten Gowa. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, Kepala Bappelitbangda Sulsel dan diikuti sekitar 250 orang terdiri Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, akademisi, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, disabilitas, dan anak.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Dorong Swasembada Pangan, Bupati Gowa Optimalkan Program Cetak Sawah Rakyat

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang melakukan penanaman padi pada Gerakan Swasembada Pangan di lokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR), Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Rabu (8/4). Dirinya mengungkapkan Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah penopang pertanian di Sulawesi Selatan. Sehingga pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong penguatan sektor pertanian agar semakin maju dan berdaya saing. “Gowa ini salah satu penopang pertanian di Sulsel, sehingga saya tidak berhenti untuk terus mendorong pertanian kita semakin baik dan maju,” ungkapnya. Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) kata Bupati Talenrang akan terus dioptimalkan demi mendukung peningkatan produksi pertanian serta kesejahteraan petani. Tak hanya itu, dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga diharapkan dapat terus ditingkatkan, tidak hanya melalui sistem pinjam pakau tetapi juga kepemilikan langsung. “CSR kita optimalkan agar petani kita bisa terus tumbuh. Lebih khusus bukan hanya untuk menanam, tapi juga ditopang oleh alsintan yang diharapkan dapat terus diperbanyak, bukan hanya pinjam pakai, tetapi dimiliki sehingga petani kita lebih semangat dalam bercocok tanam,” jelasnya.   Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Gowa itu menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas dukungan dan berbagai program strategis yang telah diberikan kepada Kabupaten Gowa, khususnya dalam pengembangan program CSR. Sementara, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Zubair Usman mengatakan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) merupakan program strategis dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mendukung swasembada pangan nasional. “Program ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah pusat dalam menjawab tantangan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Kabupaten Gowa patut bersyukur dan berbangga karena menjadi salah satu daerah penerima manfaat program CSR, yang menunjukkan besarnya potensi daerah kita dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya komoditas padi,” katanya.   Dirinya menjelaskan, melalui program ini lahan-lahan yang sebelumnya belum produktif kini dibuka dan ditata menjadi sawah baru yang siap tanam. Hal ini tidak hanya menambah luas lahan, namin juga menjadi bagian dari upaya peningkatan produksi, produktivitas, serta kesejahteraan petani. “Program CSR di Kabupaten Gowa mencakup luasan sekitar 40 hektara yang tersebar di Kecamatan Pallangga dan Parangloe dengan melibatkan kelompok tani. Dari luasan tersebut, ditargetkan mampu menghasilkan rata-rata 5 hingga 6 ton per hektar- sehingga berpotensi menambah produksi sekitar 2.500 hingga 3.000 ton gabah kering panen (GKP) setiap musim tanam. Insyaallah tahun 2026 juga akan berjalan dan telah kami usulkan seluas 30 hektar,” jelasnya. Lebih lanjut, program ini juga didukung oleh bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti traktor roda empat, traktor roda dua, crawler, pompa air serta peralatan lainnya yang dikelola melalui Brigade Pangan. “Selain itu kami juga menyalurkan benih unggul bersertifikat, di antaranya varietas Mekongga, Inpari 32, Inpari 9, Inpari 47, dan Nutrizinc, untuk memastikan hasil produksi yang optimal,” tambahnya. Ditempat yang sama Direktur Pelindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dede Sulaiman menyebut kegiatan pertanian merupakan program prioritas nasional dengan dua fokus utama, yakni intesnifikasi dan ekstensifikasi melalui Program Cetak Sawah Rakyat serta optimasi lahan. “Program pertanian ini merupakan prioritas nasional dan salah satu wilayah yang potensial dalam pengembangan program swasembada pangan di Indonesia adalah Sulawesi Selatan, termasuk Gowa didalamnya sehingga program ini telah masuk pada tahun 2025 dan dilanjutkan di tahun 2026,” sebutnya. Tak hanya itu, untuk lahan sawah yang telah eksisting, pemerintah juga menyiapkan program optimasi lahan yang dapat diakses oleh daerah. Di Sulawesi Selatan sendiri, program ini mencakup hampir 60 ribu hektar lahan. “Untuk lokasi-lokasi sawah eksisting, ada program optimasi lahan. Di Sulsel hampir 60 ribu hektare, sehingga jika masih ada potensi lainnya, kami siap mendukung untuk Gowa wilayah Kabupaten Gowa,” tambahnya. Olehnya dirinya berharap, seluruh lahan sawah yang ada dapat terus ditingkatkan produktivitasnya untuk mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan. “Harapan kami, sawah yang eksisting bisa menjadi lahan produktif untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Terima kasih atas dukungan pemerintah daerah terhadap program kementerian sehingga dapat menyukseskan program swasembada pangan ini,” pungkasnya

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

ASN Pemkab Gowa Terapkan WFH, Layanan Publik Dipastikan Beroperasi Maksimal

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

Sistem Kerja akan Diawasi dan Dievaluasi ruminews.id, GOWA – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Gowa akan mulai memberlakukan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap pekan pada hari Jumat. Hanya saja pemberlakuan kebijakan tersebut dikecualikan bagi ASN yang bekerja pada layanan publik guna memastikan akses layanan tetap berjalan maksimal. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa. Dalam surat edarannya, Bupati Gowa menyebutkan bahwa hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. “Sehingga dipandang perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN guna mendukung percepatan transformasi budaya kerja pegawai yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya, dalam keterangan resminya, Selasa (7/4). Lebih lanjut Bupati Talenrang menyebutkan bahwa dalam mendukung percepatan transformasi budaya kerja ASN yang lebih efektif dan efisien, Pemkab Kabupaten Gowa menerapkan pola kerja fleksibel WFO (Work From Office) dan WFH (Work From Home). WFH dilaksanakan setiap hari Jumat setiap pekan dan mulai berlaku sejak 3 April 2026 dengan ketentuan unit pelayanan publik tetap menggunakan pola WFO. Sedangkan OPD dan unit kerja pendukung melaksanakan WFH secara selektif dengan tetap menjamin kinerja dan kualitas pelayanan publik. “Penyesuaian proporsi ASN dalam pelaksanaan WFH ditetapkan dengan batas maksimal 50 persen ASN yang melaksanakan WFH dengan tetap mempertimbangkan radius jarak domisili ASN terhadap lokasi kantor, dan ketersediaan dan penguasaan infrastruktur digital yang mendukung pelaksanaan tugas secara WFH serta karakteristik dan jenis tugas yang memungkinkan untuk dilaksanakan dari rumah,” tambahnya. Namun pelaksanaan WFH dikecualikan bagi, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III), Camat, Lurah dan Kepala Desa, ASN yang melaksanakan fungsi kedaruratan dan kesiapsiagaan pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pengaturan lalu lintas dan penerangan jalan umum pada Dinas Perhubungan. ASN yang melaksanakan fungsi layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ASN yang melaksanakan fungsi layanan kebersihan dan persampahan, ASN yang melaksanakan fungsi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. ASN yang melaksanakan layanan Perizinan pada perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan ASN pada OPD yang melaksanakan dukungan layanan pada Mall Pelayanan Publik (MPP), Unit layanan Kesehatan pada OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, seperti Rumah Sakit Daerah, Puskesmas. Unit layanan pendidikan pada Dinas Pendidikan, ASN yang melaksanakan fungsi pada Unit layanan pendapatan daerah pada unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan dan ASN yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat pada OPD lainnya. Selain pengaturan WFO/WFH, dalam surat edarannya juga mendorong ASN Lingkup Pemkab Gowa melakukan pengurangan pengunaan kendaraan roda empat. Dirinya meminta ASN Pemkab Gowa menggunakan kendaraan roda dua atau bersepeda, khususnya setiap hari Rabu. Serta mengoptimalkan penggunaan Bus Pegawai Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai sarana angkutan pegawai menuju kantor, yang disediakan untuk menjangkau lokasi perkantoran dengan sistem penjemputan pada titik-titik yang telah ditentukan. “Ini dalam rangka mendukung transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara, khususnya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), menurunkan tingkat polusi, serta mendorong budaya hidup sehat,” ungkapnya. Bupati Talenrang berharap dengan adanya WFO dan WFH ini tindak mengganggu kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gowa. Olehnya itu dirinya meminta pimpinan perangkat daerah atau unit kerja untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. “Jika terdapat pelanggaran atau penurunan kinerja, Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Scroll to Top