Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Gowa

Daerah, Gowa

SAPMA PP Kabupaten Gowa Dilantik, Angkat Solidaritas untuk Toraja dan Komitmen Gowa Maju

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa /

ruminews.id – Gowa, 13 Desember 2025 – Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa resmi dilantik pada hari Sabtu, 13 Desember 2025, di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. Acara pelantikan yang bertema “Menciptakan Kader Nasionalis yang Inovatif, Kompetitif, dan Kolaboratif untuk Mewujudkan Gowa Maju” ini berlangsung meriah dengan sambutan adat Gowa (Anggaru) dan penampilan (Tarian Toraja). SAPMA PP Gowa mengatakan, kami menampilkan tarian adat Toraja sebagai bentuk keprihatinan atas kejadian perobohan rumah adat “Tongkongan” beberapa waktu lalu. SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa menegaskan bahwa kejadian tersebut adalah duka budaya seluruh anak bangsa, dan kami berdiri menunjukkan solidaritas penuh untuk saudara-saudara kita di Toraja. Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Bupati Gowa, Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE., MM., sebagai wujud apresiasi dan dukungan Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap peran organisasi pemuda dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah memandang SAPMA PP sebagai mitra strategis dalam menyatukan energi dan ide-ide muda demi kemajuan bersama. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Putra Mahkota Kerajaan Gowa Andi Muh. Imam Dg Situju, Ketua Wilayah SAPMA PP Sulsel Hasrul Kaharuddin, Ketua MPC PP Kabupaten Gowa, Ketua Srikandi PP Kabupaten Gowa, Dandim 1409 Gowa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Ketua Komandan Inti Kohatidana PP Kabupaten Gowa. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan dukungan luas terhadap kepengurusan baru SAPMA PP Gowa. Dalam sambutannya, Bupati Gowa Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE., MM., menekankan pentingnya peran pemuda dan mahasiswa sebagai agen perubahan. “Hari ini adalah hari bersejarah bagi SAPMA PP Kabupaten Gowa. Mari kita bawa nilai-nilai Pancasila ke lapisan masyarakat Kabupaten Gowa untuk mengawal program-program presiden, terkhusus program Bupati Kabupaten Gowa,” ujar beliau. Bupati juga mengajak para anggota SAPMA untuk aktif terlibat dalam berbagai inisiatif pembangunan, termasuk program Gowa Maju, serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ketua Wilayah SAPMA PP Sulsel, Hasrul Kaharuddin, menyampaikan selamat atas pelantikan tersebut dan berharap SAPMA PP Kabupaten Gowa dapat berkolaborasi dengan SAPMA PP wilayah Sulawesi Selatan. Penutup, Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, berkomitmen untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ia berjanji akan membangun sinergi dengan berbagai pihak guna mewujudkan visi bersama dalam membangun generasi muda Gowa dan mewujudkan Gowa Maju.

Daerah, Gowa, Opini, Pemuda

Refleksi Akhir Tahun Kabinet Merah Putih: Krisis Legitimasi Rakyat hingga Krisis Ekologi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Opini, Pemuda /

Ruminews.id – Memasuki penghujung tahun, kinerja Kabinet Merah Putih kembali menjadi sorotan publik, khususnya terkait merosotnya legitimasi rakyat akibat serangkaian kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Kesenjangan antara kehendak publik dan arah kebijakan pemerintah semakin melebar, mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang kerap mengabaikan keberlanjutan ekologis hingga berbagai keputusan strategis yang lebih mengakomodasi kepentingan elite ketimbang kebutuhan rakyat banyak. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi ancaman krisis ekologi yang semakin nyata, banjir dimana-mana, polusi, dan degradasi lingkungan hidup yanf sangat mencekam bagi masyarakat adat.  sementara pemerintah belum menunjukkan langkah transformatif yang memadai untuk menghadapinya. Situasi ini memperdalam ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga negara lainnya, menandai krisis legitimasi yang semakin mengkhawatirkan. Dalam kondisi genting tersebut, percepatan reformasi hukum di lingkungan aparat penegak hukum menjadi urgensi yang tak bisa ditunda. Penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif merupakan fondasi legitimasi sebuah pemerintahan yang demokratis. Reformasi Polri pun perlu dipacu dengan agenda perubahan substansial, baik dari aspek profesionalitas, integritas, maupun perspektif kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan sosial dan ekologis. Lebih lanjut, pemerintah harus mempercepat pemberdayaan pemuda sebagai modal utama bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Tanpa investasi besar pada pendidikan, kepemimpinan, teknologi, dan ekosistem kreativitas pemuda, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban demografi. Hingga pada akhirnya narasinya Indonesia emas berubah menjadi indonesia Cemas. Di sisi lain, gagasan pembaruan konstitusi juga perlu menjadi agenda nasional. Ditengah krisis ekologi yang semakin menguat dan berdampak signifikan terhadap hajat hidup rakyat, penulis mendorong Ketua MPR RI untuk melakukan amandemen UUD 1945, khususnya dengan menambahkan frasa “pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan” pada Pasal 28H ayat (1). Penegasan konstitusional ini penting sebagai bentuk penyempurnaan UUD 1945 agar lebih responsif terhadap tantangan ekologis masa kini. Dengan memasukkan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis ke dalam konstitusi, negara memperoleh landasan normatif yang lebih kuat dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan tunduk pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Langkah ini menjadi krusial untuk memulihkan legitimasi negara di mata publik sekaligus menciptakan arah pembangunan yang lebih visioner dan bertanggung jawab. Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penulis menawarkan tiga rekomendasi gagasan strategis. Pertama, pemerintah perlu mendorong gagasan Green Democracy Sultan Baktiar Najamudin dalam setiap proses pembuatan kebijakan di seluruh lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demokrasi hijau memastikan bahwa kebijakan tidak hanya memenuhi prinsip keadilan sosial, tetapi juga keberlanjutan ekologis. Kedua, Indonesia perlu memajukan gagasan Green Diplomacy sebagai fondasi baru dalam kerja sama luar negeri. Di tengah krisis iklim global, diplomasi berbasis keberlanjutan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin ekologis di kawasan dan dunia. Ketiga, agenda percepatan reformasi Polri harus memasukkan gagasan Green Policing Herry Heryawan sebagai prioritas utama, sehingga aparat kepolisian memiliki perspektif ekologis yang kuat dalam mencegah dan menindak kejahatan lingkungan. Refleksi akhir tahun ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh lembaga negara, termasuk MPR RI, untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki arah pembangunan nasional. Tanpa reformasi yang berani, terukur, dan berorientasi ekologis, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran krisis legitimasi dan krisis lingkungan yang saling memperparah. Tahun baru harus dibuka dengan komitmen baru agar komitmen tersebut untuk memperkuat demokrasi hijau, diplomasi hijau, penegakan hukum hijau, dan konstitusi hijau sebagai fondasi menuju masa depan Indonesia yang berdaulat, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Daerah, Gowa, Nasional, Opini

Hari Anti Korupsi ; Menegakkan Hakikat Hukum dalam Dugaan Penyimpangan Agraria dan Penyalahgunaan Kewenangan (Pungli)

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Nasional, Opini /

ruminews.id –  Gowa, 9 Desember 2025 – Dalam perspektif hakikat hukum (the essence of law), tujuan utama penegakan hukum adalah memastikan ketertiban, kepastian, dan keadilan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika terdapat indikasi penyimpangan dalam proses administrasi agraria mulai dari pungutan yang tidak berdasar hukum, penggunaan kwitansi hibah untuk memuluskan proses pertanahan, hingga penerbitan sertifikat program PTSL yang tidak memenuhi asas legalitas, maka relasi antara rakyat dan negara berada pada titik rapuh. Situasi ini menimbulkan “cacat yuridis yang bersifat substantif” karena tindakan administratif disandarkan pada dokumen yang tidak memiliki relevansi hukum dalam skema PTSL. Lebih jauh, dalam kacamata ilmu hukum administrasi negara, pungutan yang dilakukan di luar ketentuan merupakan tindakan detournement de pouvoir, penyimpangan tujuan kewenangan. Jika pungutan tersebut dilakukan secara “suka rela” oleh masyarakat, hal itu tetap tidak memiliki daya pembenar (non-exculpatory), sebab perbuatan melawan hukum dalam konteks jabatan tunduk pada prinsip lex specialis derogat legi generali, yakni aturan khusus tentang tindak pidana korupsi mengesampingkan alasan pembenar umum. Dengan demikian, dalih suka rela tidak menghapuskan unsur pidana, sekaligus tidak memutus pertanggungjawaban seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Aspek lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah praktik pengambilan barang bukti tanpa dasar perintah pengadilan. Tindakan semacam itu menyalahi asas due process of law serta melanggar prinsip proper legal authority, yang dalam hukum pidana acara merupakan rambu mutlak. Ketika barang bukti diambil tanpa prosedur, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan berpotensi masuk dalam domain tindak pidana korupsi melalui ketentuan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat atau negara sebagaimana konsep dalam maladministration dan penegakan kode etik aparatur. Dalam konteks agraria, rangkaian penyimpangan administratif hingga pidana seperti ini menunjukkan adanya kerusakan struktural dalam tata kelola. Jika praktik demikian dibiarkan, maka negara gagal menjalankan fungsi penguasaan negara atas tanah (right of controlling by the state) yang menuntut keadilan distributif. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan agraria bukan sekadar tindakan represif terhadap oknum, tetapi upaya mengembalikan marwah hukum agraria nasional agar sesuai dengan tujuan sosial tanah dalam UUPA. Dari sudut pandang lembaga whistleblower, pengawasan publik terhadap dugaan penyimpangan menjadi bagian dari penegakan check and balances. Ketika hukum kehilangan daya korektif di internal birokrasi, maka suara publik, kontrol moral, dan tekanan sosial menjadi instrumen penting untuk mengembalikan hukum kepada hakikatnya: melindungi, bukan melukai; menjamin kepastian, bukan menciptakan ketidakpastian; dan menegakkan keadilan, bukan memperjualbelikannya. Selamat Hari Anti Korupsi  

Daerah, Gowa, Pemuda, Pendidikan, Politik, Uncategorized

Uji Publik dan Debat Kandidat Konfercab HMI Gowa Raya: Khidmat Penuh Gagasan, Tegas, Dinamis dan Solutif

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemuda, Pendidikan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – HMI Cabang Gowa Raya menggelar Uji Publik dan Debat Kandidat Konferensi Cabang (Konfercab) XII pada 1 Desember malam bertempat di Coffee Solution Makassar. Kegiatan ini mengusung tema “Kuantum Leadership: Jalan Baru Kepemimpinan HMI Cabang Gowa Raya” dan menghadirkan tiga panelis, yakni Mujiburrahman, S.Sos., M.Si (Sekretaris Umum HMI Cabang Gowa Raya Periode 2003–2004), Dr. Nur Syamsiah Yunus Tekeng, M.Pd.I (Akademisi, Koordinator Presidium MW FORHATI Sulsel, Mantan Ketua Kohati Indonesia Timur), dan Aflina Mustafaina (Aktivis Perempuan, Dewan Pakar Forhati Sulsel). Turut hadir Muh. Isra DS (Presidium KAHMI Gowa), serta tiga kandidat Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya: A. Wahyu Pratama Hasbi (Komisariat Syariah dan Hukum), Andi Rini Sulestiani (Komisariat Kesehatan dan Ilmu Kedokteran), dan Muhammad Amri (Komisariat Sains dan Teknologi). Acara juga dihadiri jajaran Pengurus Cabang, Pengurus Kohati, komisariat se-Gowa Raya, tim sukses masing-masing kandidat, serta ratusan kader HMI Cabang Gowa Raya. Dalam sambutan Nawir kaling selaku Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya menyampaikan bahwa “Sepanjang HMI Cabang Gowa Raya belum dibubarkan. Maka kita harus saling membersamai satu sama lain”. Nawir menambahkan dalam statemennya bahwa “Sebelum dikeluarkannya SK Karateker dari PB HMI, pengurus HMI Cabang Gowa Raya sebelumnya tidak pernah mendapatkan surat teguran/SP. Baik secara keorganisasian maupun penyampaian lisan kepada kami secara individu di kepengurusan. Kemudian setelah diduga terbit karateker, kami selaku pengurus menumpuh surat Permohonan PK dengan uraian catatan kritis ke PB HMI dengan melampirkan dokumen-dokumen konfercab yang sedang berjalan sejak bulan Juni 2025. Kenapa tertunda, itu ada alasannya. Sementara SK Karateker muncul pada saat bulan November. Hingga saat ini belum ada tanggapan dri PB HMI mengenai Permohonan PK yang kami ajukan. Sebabnya itu kami berkesimpulan bahwa, sekalipun Konfercab versi karateker dijalankan. Maka kami juga tetap menjalankan Konfercab ini sesuai mekanisme organisasi. Ini adalah tantangan bagi kita semua terkait pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah HMI, dan kita tidak mengaminkan itu. Maka HMI Cabang Gowa Raya tidak akan terbelah. Mengenai polemik ini, di ujung sayang ingin menyelesaikan dengan baik-baik. Kepengurusan ini siap saya pertanggungjawabkan di forum Konfercab ke-XII. Secara pribadi dan kelembagaan, saya sangat tidak menginginkan HMI Cabang Gowa Raya terpecah. Mari kita jaga Marwah HMI Cabang Gowa Raya. Untuk para kandidat, persiapkan pengorbanan kalian, selebihnya sisahkan keikhlasan dan rasa syukur. Ketika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendirian. Tetapi ketika ingin berjalan jauh maka jalanlah bersama-sama. (Tutupnya). Dalam kegiatan Uji Publik dan Debat Kandidat Konferensi Cabang ke-XII ini dipandu langsung oleh Aenul Ikhsan selaku Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Gowa Raya bertindak sebagai moderator. Dimulai dengan pembukaan resmi, pencabutan nomor urut, orasi ilmiah dan pemaparan visi misi Kandidat, sesi tanya jawab, dialog solutif, support, saran-saran yang membangun serta diakhiri dengan hikmat dan foto bersama. Visi misi diawali oleh kandidat nomor urut 1 Muhammad Amri dalam visi misinya mendorong gagasan “HMI konstruktif” bahwa “HMI Cabang Gowa Raya kedepannya akan dikelola melalui teknologi dan database digital agar mudah diakses dalam ruang-ruang perkaderan maupun sebagai wadah kader dalam merespon isu-isu kehormatan dan kebangsaan. Ke depan menargetkan minimal 1000 kader dalam satu periode, dan merangkum dalam big data digital, sebagai akses kader mempermudah menjalankan misi kualitas insan cita. “Tentu dalam sebuah kepemimpinan, pentingnya manajemen konflik dalam merespon trouble yang terjadi di internal HMI cabang Gowa Raya khususnya tentu diselesaikan dengan bijak, sikap ideal struktural dan tidak lepas dari aturan main organisasi. Dalam kepemimpinan ke depan, Tetap pada prinsip mengedepankan nilai-nilai keummatan dan kebangsaan, dengan fokus menjadikan HMI Cabang Gowa Raya sebagai laboratorium keilmuan, menjawab tantangan zaman yang berdampingan dengan Artificial Intelegensi. (Tutupnya) Andi Rini Sulestiani selaku Kandidat Nomor urut 2, menekankan “pentingnya membangun jiwa kepemimpinan bagi kader-kader melalui Komisariat” Yang menjadi titik fokus dalam misi calon ketua umum raya yang berlatar belakang Kohati ini menekankan “pentingnya membangun kesadaran kader melalui proses kaderisasi yang baik dan tidak terlalu menekankan pada pragmatisme kader dalam menjalankan misi HMI. Rini juga menekankan “Pentingnya pengembangan skill bagi kader-kader komisariat sehingga kader tidak terlalu berpikir taktis. Membuka akses dan ruang-ruang bagi kader sesuai dengan bidangnya. Agar mewujudkan kader-kader yang berkualitas insan cita. Merespon polemik internal HMI dengan menurunkan ego sentris dan saling simpu merangkul. “Izinkan saya tumbuh seperti bunga tembok, mungkin tumbuh indah di tempat yang keras, tapi tidak untuk datang merusak.” (Tutupnya) Sementara A Wahyu Pratama Hasbi kandidat nomor urut 3 menekankan bahwa “ingin membawa HMI Cabang Gowa Raya melangkah bersama-sama menentukan arah, agar HMI cabang Gowa Raya mampu berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual serta mendorong pentingnya profesionalisme dalam tubuh HMI. Dengan tetap berdiri pada komitmen independensi etis dan independensi organisatoris. Kader HMI cerminanya adalah lima kualitas insan cita, cerminanya NDP. Membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada seluruh kader yang memiliki keterampilan, skil dan kreativitasnya melalui ruang-ruang perkaderan. Mendudukkan problem HMI pada muara perkaderan, mengharmonisasi kepengurusan yang bernuansa intelektual dan semangat perjuangan di tubuh HMI Cabang Gowa Raya. Dalam kesempatan sebagai panilis Mujiburrahman merespon tema konferensi cabang yakni ‘Kuantum Leadership” “tentunya membicarakan mengenai perubahan yang berusaha mengajak kita untuk meninggalkan pola-pola yang tidak mendidik, dan menumbuhkan kepemimpinan dalam tubuh HMI Cabang Gowa Raya yakni kepemimpinan yang progres. Quantum leadership membawa kita untuk pindah dari kepemimpinan yang linear, dari kepemimpinan yang statis,  yang tidak progres. Tapi mengajak kita membawa kepemimpinan manajerial dan adaptasi dengan teknologi. Sehingga kita semua berharap bahwa kepemimpinan HMI ke depan mampu membawa warna yang cerah terhadap agenda-agenda kekaderan. HMI adalah organisasi kader, ini dulu yang harus kita pahami sebagaimana 5 kualitas insan cita dalam tujuan HMI. Mujiburrahman sebagai mantan ketua internal Badko HMI Sulselrabar tahun 2004-2005, juga menyinggung terkait fenomena dualisme kepemimpinan, “Dualisme ini merusak jantung organisasi dan ini bukan sekedar polemik struktural, namun ini mengenai krisis etika dan krisis integritas. Proses menuju pemimpin di HMI itu harus ditempa dengan proses yang matang. Kaderisasi memang nomor satu tapi tidak kalah penting adalah struktural, itu sangat mempengaruhi kebijakan. HMI adalah rule mode organisasi modern. Karena saat ini HMI Cabang Gowa Raya ada dua versi konfercab, maka tugas daripada Nawir dan ketiga kandidat ini adalah selesaikan Konfercab dan membuat rekomendasi kritis ke PB HMI melalui pertimbangan konstitusi, terkait kondisi di HMI Cabang Gowa Raya. Kader-kader HMI ke depan harus banyak-banyak merefleksi diri. Harus memiliki intelektual

Gowa

Putra Mahkota Kerajaan Gowa Minta Jamaluddin Betel Menghadap, Kalarifikasi dan Serahkan Pin Kerajaan

Tinggalkan Komentar / Gowa /

ruminews.id – GOWA-Kerajaan Gowa melalui Kuasa Hukum Putra Mahkota, Wawan Nur Rewa, mengeluarkan ultimatum kepada Jamaluddin alias Betel yang diduga menggunakan Pin Kerajaan Gowa tanpa izin serta mengatasnamakan diri sebagai Pemangku Adat Kerajaan Gowa–Tallo. Jamaluddin alias Betel sebelumnya tampil di salah satu stasiun TV Nasional dalam program “Rakyat Bersuara” yang dipandu Aiman pada 26 November 2025. Dalam tayangan tersebut, ia mengaku sebagai panglima adat dari PANI, perwakilan masyarakat suku Bugis dan Makassar, serta Pemangku Adat Kerajaan Gowa–Tallo yang menggunakan Pin Kerajaan Gowa. Kuasa Hukum Putra Mahkota, Wawan Nur Rewa, menegaskan bahwa Jamaluddin alias Betel bukan bagian dari perangkat resmi Kerajaan Gowa. Ia juga menyatakan tidak mengetahui asal-usul Pin Kerajaan Gowa yang digunakan Jamaluddin dalam penampilannya di televisi. Atas tindakan tersebut, Kerajaan Gowa meminta Jamaluddin alias Betel untuk segera menghadap Putra Mahkota guna memberikan klarifikasi sekaligus menyerahkan Pin Kerajaan Gowa secara sukarela. Bila tidak dipenuhi, tindakan Jamaluddin dapat dianggap sebagai penyalahgunaan atribut kerajaan yang berpotensi mencoreng nama baik Kerajaan Gowa serta menimbulkan konsekuensi hukum. “Saya diminta oleh Putra Mahkota Kerajaan Gowa untuk mengeluarkan ultimatum terhadap oknum tersebut. Kami meminta agar ia segera menghadap kepada Putra Mahkota untuk melakukan klarifikasi dan menyerahkan Pin Kerajaan Gowa yang digunakan saat tampil di salah satu stasiun TV nasional,” tegas Wawan Nur Rewa, Minggu (30/11/2025) siang. Wawan menambahkan bahwa tindakan Jamaluddin dapat menimbulkan kesalahpahaman publik dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Kerajaan Gowa. “Oknum tersebut bukan bagian dari Kerajaan Gowa dan tidak diketahui dari mana ia memperoleh Pin Kerajaan Gowa. Kami meminta yang bersangkutan segera menghadap dan mengklarifikasi kepada Putra Mahkota serta menyerahkan Pin Kerajaan Gowa secara sukarela. Tindakan yang ia lakukan adalah keliru dan berdampak pada munculnya mosi tidak percaya masyarakat terhadap Kerajaan Gowa,” tutupnya.

Daerah, Gowa, Pendidikan

Gelar Kelas Advokasi 2025, Ketua HIMASOA UINAM Ajak Mahasiswa Tinggalkan Sikap Apatis

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pendidikan /

ruminews.id, GOWA – Himpunan Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama (HIMASOA) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menggelar kegiatan Kelas Advokasi 2025. Kegiatan ini berlangsung di Lecture Theatre (LT) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Alauddin Makassar, Sabtu (29/11/2025). Mengusung tema besar “Bangkit dari Zona Nyaman: Dari Sikap Apatis Menuju Aksi Sosial”, kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis sosial dan strategi advokasi. Hal ini dinilai penting di tengah tantangan zaman yang menuntut mahasiswa untuk tidak sekadar belajar di kelas, tetapi juga turun tangan merespons persoalan masyarakat. Ketua Umum HIMASOA UINAM, Muh. Ridho Risqullah, menekankan pentingnya perubahan pola pikir mahasiswa dari sekadar penikmat kenyamanan menjadi inisiator gerakan sosial. “Kami berharap agar kelas advokasi ini bisa menjadi batu loncatan awal agar para peserta bisa lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini,” ujar Ridho dalam keterangannya. Menurut Ridho, kepekaan sosial adalah modal utama bagi mahasiswa Sosiologi Agama. Melalui pelatihan ini, peserta didorong untuk mengikis sikap apatis dan mulai berani mengambil peran dalam kerja-kerja kemanusiaan dan pendampingan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa yang antusias mendalami materi advokasi. Diharapkan, pasca kegiatan ini akan lahir kader-kader mahasiswa yang kritis dan responsif terhadap dinamika sosial di lingkungan sekitar.

Daerah, Gowa

Tiga kandidat akan bertarung, Nahkoda selanjutnya HMI Cabang Gowa Raya Periode 2026-2027

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa /

ruminews.id, Gowa – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya, dekat ini akan menyelenggarakan pesta politik Konferensi Cabang (KONFERCAB) ke 12. dan munculkan 3 kandidat ketua umum yang akan memperebutkan kursi nahkoda periode 2026-2027. Konferensi Cabang (KONFERCAB) ke-12 ini akan diselenggarakan oleh HMI Cabang Gowa Raya sebagai transisis roda kepemimpinan. Setelah melalui tahapan panjang hingga ferivikasi berkas kelayakan bakal calon, akhirnya 3 Nama muncul sebagai kandidat terkuat yang salah satu diantaranya akan menjadi nahkoda baru bagi HMI Cabang Gowa Raya. Ketua panitia KONFERCAB XII Muh. Nurhidayatullah mengatakan, kontestasi politik di tubuh HMI Cabang Gowa Raya sebagai momentum bagi para kader HMI cabang gowa raya menentukan pilihan terbaiknya melalui delegasi 15 komisariat penuh tentu bertujuan merefresh kembali semangat perkaderan dan roda organisasi. Ia juga menambahkan, bahwa pada momentum kali ini KONFERCAB XII HmI Cabang Gowa Raya, bukan hanya sebagai formalitas politik saja akan tetapi juga menjadi ruang silaturrahmi seluruh kader HMI se-Cabang Gowa Raya dibawah kepemimpinan Nawir Kalling, Ketua Umum saat ini. Tiga nama yang mencuak sebagai kandidat Ketua umum HMI Cabang Gowa Raya Periode 2026-2027 diantaranya : Muhammad Amri, Andi Rini Sulestiani, dan A. Wahyu Pratama Hasbi. Ketiganya adalah kader terbaik HmI Cabang Gowa Raya yang bukan hanya muncul sebagai formalitas tapi juga sesuai dengan koridor organisasi serta melalui tahapan kelayakan berkas administrasi, keilmuan, dan tentunya visi dan misi yang jelas oleh tiga kandidat tersebut.

Daerah, Gowa

Launching Tema Konfercab HMI Gowa Raya Hadirkan Tiga Narasumber, Tegaskan Pentingnya Gagasan, Ketegasan, dan Mekanisme Organisasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa /

ruminews.id, Gowa Raya — Kegiatan Launching Tema Konferensi Cabang (Konfercab) HMI Cabang Gowa Raya berlangsung hangat, harmonis dan penuh dinamika. Acara ini dihadiri langsung oleh tiga narasumber yakni Andi Jimmy Rusman (Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya Periode 2018-2019), Syahrir Karim (Akademisi, Pengurus KAHMI Sulsel, Pengurus KAHMI Rayon UIN), serta Dr. Nur Syamsiah Yunus Tekeng, M.Pd.I (Akademisi, Kordinator Presidium MW FORHATI Sulsel dan Mantan Ketua Kohati Indonesia Timur). Kegiatan resmi dibuka oleh Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, dihadiri Ketua Kohati, jajaran pengurus cabang, steering committee, perwakilan komisariat, serta kader-kader HMI Gowa Raya. Andi Jimmy Rusman menyinggung Ketegasan Pemimpin Menentukan Arah Cabang Dalam pemaparannya, Andi Jimmy menegaskan bahwa dinamika organisasi merupakan bagian alamiah dari proses berhimpun. “Problem dalam berlembaga itu pasti ada. Yang membedakan adalah kemampuan kita mencari solusi. HMI itu punya tafsir tujuan, dan kita harus membuktikan bahwa kita berhimpun untuk tujuan itu,” ujarnya. Ia menyinggung kondisi cabang yang “mungkin saja tidak baik-baik saja”, sehingga membutuhkan sikap tegas dari seluruh pengurus. “Dalam penyelesaian dinamika cabang, pengurus tidak boleh mundur. Ketegasan itu penting. Kecerdasan itu penting. Dan ketegasan lahir dari karakter seorang pemimpin,” tambahnya. Jimmy menutup dengan ajakan untuk bersama-sama menyukseskan Konfercab XII HMI Gowa Raya sebagai momentum pembuktian kualitas kader. Syahrir Karim menyampaikan Konfercab adalah Pertarungan Gagasan, Bukan Konflik Pragmatis. Syahrir Karim, dalam penyampaiannya, menegaskan bahwa esensi Konfercab ialah kontestasi gagasan, bukan arena konflik yang tidak produktif. “Di Konfercab HMI, kita bertaruh gagasan. Pemimpin ke depan harus mampu menjual gagasan. Konflik selama ini banyak pragmatis, bukan konflik ide,” ucapnya. Ia mendorong kader untuk lebih produktif dalam perdebatan intelektual, saling mengkritik dan mengevaluasi dalam semangat membangun. “Kita perlu kultur berkunjung ke gagasan. Sekali-sekali kritis, tapi juga harus bersyukur. Produktivitas intelektual itu yang menguatkan organisasi,” tegasnya. Dr. Nur Syamsiah Yunus Tekeng: Konfercab Harus Dilakukan Oleh Cabang, Bukan Pihak Lain Bunda Anci’, sapaan akrab Dr. Nur Syamsiah, menekankan pentingnya menjaga kemurnian mekanisme organisasi. “Konfercab itu dilakukan oleh pengurus cabang. Kalau ada yang lain melakukannya, berarti ada kelainan,” tegasnya. Ia menilai bahwa kader yang hadir adalah mereka yang tetap menjaga nilai-nilai kemurnian HMI. “Orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar, berarti bukan HMI secara penuh karena dia tidak paham. Yang hadir hari ini adalah mereka yang bahagia menjadi bagian dari HMI,” ucapnya. Ketua Umum Cabang mengatakan HMI Bukan Organisasi Politis, Konfercab Bukan Tempat Kepentingan Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, Nawir Kalling, memberikan penegasan mengenai prinsip dasar organisasi di tengah dinamika yang berkembang. “Konfercab bukan tempat untuk meletakkan kepentingan tertentu. HMI tidak berfungsi sebagai organisasi politis, tetapi sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan,” ungkap Nawir. Ia mengapresiasi komisariat atau kader-kader yang tetap solid di tengah isu perpecahan, dan memastikan bahwa kepengurusan akan diselesaikan secara bertanggung jawab. “Kalau pun ada yang ingin menghidupi kelompoknya sendiri, pastikan kita yang hadir hari ini adalah orang yang mampu menghidupi semuanya. Saya tegaskan, saya tidak pernah reaktif terhadap isu karateker. Kalau saya reaktif, mungkin cabang sudah pecah,” lanjutnya. Dengan semangat kolaboratif yang terus dibangun, ia berharap HMI Cabang Gowa Raya tetap menjadi contoh organisasi yang mampu bekerja sama dan merawat relasi dengan berbagai pihak. Ketua Panitia mengatakan Konfercab sudah menjalani Proses Panjang Ketua Panitia Konfercab, Nurhidayahtullah, menjelaskan perjalanan panjang penyelenggaraan Konfercab yang telah dimulai sejak Juni. “Mulai dari coming soon, SK panitia, hingga penyusunan steering. Sempat ada kendala teknis (redup), lalu masuk fase kedua. Tiba-tiba muncul berita karateker tanpa konfirmasi resmi,” jelasnya. Ia menilai isu tersebut menjadi konsumsi publik yang tidak objektif, karena tidak ada langkah resmi seperti teguran atau koordinasi melalui struktur organisasi. “HMI sebagai organisasi besar harus menjunjung mekanisme ideal dalam menyelesaikan polemik cabang. Konfercab harus dibangun secara terbuka, partisipatif, relevan, objektif, berbobot dan demokratis. Kami selaku penyelenggara Konfercab komitmen akan menyelesaikan amanah ini dengan gagasan, sebagaimaa arah dan mekanisme organisasi.” tegasnya.   Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kolektif bagi seluruh kader HMI Cabang Gowa Raya untuk kembali pada jati diri organisasi-berbasis nilai, gagasan, mekanisme, dan persaudaraan. Dengan hadirnya tiga narasumber lintas generasi, dialog berlangsung harmonis namun tetap substantif, menghadirkan solusi dan penegasan penting bagi perjalanan organisasi menyukseskan Konfercab XII. Semangat kolaborasi, integritas mekanisme, dan kedewasaan berpikir menjadi kunci agar HMI Cabang Gowa Raya tetap solid, rasional, dan relevan di tengah berbagai tantangan dinamika internal.

Daerah, Gowa, Pemerintahan

Pasca Penetapan Tersangka Pungli PTSL : APK Indonesia Desak Evaluasi Total Tata Kelola Agraria BPN Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, Gowa — Penetapan mantan Lurah Tombolo sebagai tersangka pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa kembali membuka borok tata kelola agraria. Dari pemberitaan media, total pungli yang berhasil dihimpun dalam praktik tersebut mencapai lebih dari Rp 300 juta lebih hasil pungli dari 78 bidang tanah, sebuah angka yang memperlihatkan sistem yang sangat longgar, bahkan rawan ditunggangi mafia tanah. Menanggapi perkembangan terbaru ini, Aliansi Pemerhati Keadilan (APK) Indonesia menegaskan bahwa BPN Gowa tidak boleh menutup mata dan wajib melakukan evaluasi total atas seluruh proses administrasi, pemetaan, validasi, hingga penerbitan sertipikat PTSL di Kelurahan Tombolo. Jenderal Advokasi APK Indonesia, Nurhidayahtullah, menegaskan bahwa indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan PTSL di Tombolo bukanlah isu baru. “Sejak pelaksanaan PTSL berjalan, khususnya di Kelurahan Tombolo, prosesnya diduga kuat tidak melalui mekanisme hukum yang benar. Dengan adanya tersangka, kita patut mempertanyakan BPN terkait seluruh administrasi berkas yang masuk. Semuanya harus dievaluasi menyeluruh. Tata kelola di BPN sangat longgar,” ujar Nurhidayahtullah. Menurut APK Indonesia, dugaan keterlibatan pihak yayasan tertentu (YUPET) yang mengelola tanah dengan status HGB, namun kemudian diduga mengurus sertipikat hak milik atas nama pribadi, merupakan pelanggaran serius. Jika benar, tindakan tersebut bukan hanya penyimpangan administratif, tetapi masuk dalam kategori kejahatan agraria karena mengalihkan status tanah secara tidak sah dan berpotensi merampas ruang hidup masyarakat. “Jika tanah yang hanya boleh dikelola melalui HGB namun kemudian disertipikatkan atas nama pribadi, ini tidak boleh ditolerir. Ini bukan lagi kesalahan teknis, ini kejahatan agraria yang mengancam masyarakat,” tegasnya. APK Indonesia juga menilai bahwa proses PTSL tersebut diduga menyerobot lahan warga, tanah negara, termasuk fasum dan fasos, dan itu merupakan peringatan keras bahwa ada potensi sindikat mafia tanah bermain di Gowa. Nurhidayahtullah menyampaikan bahwa praktik PTSL yang tidak akuntabel berpotensi mengancam hak fundamental masyarakat, termasuk hak atas tempat tinggal dan rasa aman untuk bermukim. “Pelaksanaan PTSL yang disinyalir penuh rekayasa ini dapat mengancam hak masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di wilayah tersebut. Ini pelanggaran hak asasi manusia,” tambahnya. APK Indonesia menuntut BPN Gowa untuk segera: 1. Melakukan evaluasi total terhadap seluruh proses PTSL di Kelurahan Tombolo. 2. Menghentikan sementara (moratorium) seluruh produk administrasi pertanahan di wilayah tersebut sampai ada kejelasan hukum (administrasi yang jelas). 3. Membatalkan sertipikat yang terbukti cacat administrasi dan terbit dengan cara yang melanggar hukum. 4. Mengumumkan hasil evaluasi secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selain BPN, APK Indonesia juga menyoroti Pemda Gowa, Inspektorat Kabupaten Gowa, dan DPRD Gowa yang dinilai lalai dan lamban merespons situasi. “Pemerintah daerah, inspektorat, hingga DPRD Gowa harus bertanggung jawab. Ini bukan persoalan administratif biasa, ini menyangkut hak hidup masyarakat. Ketidakmampuan mereka merespons cepat menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan,” tegas Nurhidayahtullah. APK Indonesia menegaskan bahwa kasus PTSL Tombolo harus menjadi momentum pembenahan total tata kelola agraria di Kabupaten Gowa. Jika tidak, maka ruang bermain bagi mafia tanah akan semakin terbuka, dan masyarakat akan terus menjadi korban.

Daerah, Gowa, Makassar, Nasional

Kolaborasi Insinyur Muda dan Mahasiswa UINAM Dorong Mutu Proyek Strategis dan Layanan Perumahan Publik

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Makassar, Nasional /

ruminews.id – ​Makassar, 21 November 2025 – Tiga organisasi dalam satu kolaborasi, yaitu Forum Insinyur Muda (FIM) PII Sulawesi Selatan (Sulsel), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) UINAM, dan Forum Anggota Mahasiswa (FAM) PII UINAM, sukses berkolaborasi dalam kegiatan strategis. Acara ini mengusung tema “Penguatan Peran, Kompetensi, dan Teknologi Profesi untuk Menjamin Mutu Proyek Strategis Nasional dan Layanan Perumahan Publik”. ​Kegiatan ini bertujuan untuk mengakselerasi peran Insinyur dalam proyek strategis nasional, sekaligus memastikan kesiapan dan kompetensi insinyur muda dalam mengawal mutu dan kualitas konstruksi demi mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Dalam Penyampaian Materinya, Ketua FIM PII Sulawesi Selatan yang sekaligus Anggota DPR-RI Komisi V, Ir. Teguh Iswara Suardi, S.T., M.Sc, menyoroti urgensi infrastruktur yang berorientasi pada pembangunan regional. ​“Kami berharap ada integrasi transportasi antar daerah yang menghubungkan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Infrastruktur semacam ini tidak hanya akan menjadi solusi pengurangan kemacetan, tetapi juga berpotensi besar menjadi pembangkit ekonomi baru bagi masyarakat,” ujar Ir. Teguh. Diskusi inti dalam acara ini berfokus pada peran Insinyur (Engineer) sebagai penjamin mutu dan kualitas (quality control) proyek konstruksi, termasuk optimalisasi peran PII melalui inisiatif “Klinik PKP”. Klinik ini diharapkan menjadi pusat layanan konsultasi teknis dan sarana bagi masyarakat untuk menerapkan teknologi digital, demi meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan proyek, termasuk program perumahan publik. Kegiatan ini disambut antusias oleh para mahasiswa sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas diri. ​Ketua DEMA Saintek, Muh. Alwi Nur, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan investasi penting bagi masa depan mereka. “Kegiatan ini adalah langkah awal yang fundamental bagi mahasiswa. Ini merupakan persiapan penting untuk menghadapi tantangan dunia keprofesian yang kompleks dan dinamis di masa mendatang,” tegas Muh. Alwi Nur. ​Acara ini menegaskan komitmen bersama antara organisasi profesi, mahasiswa, dan akademisi dalam mencetak insinyur yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi untuk mengawal pembangunan nasional.

Scroll to Top