Gowa Archives - Laman 18 dari 26

Gowa, Makassar, Opini, Pemuda, Pendidikan

Ketika Rektorat Melanggar UU : DEMA/BEM Dijadikan Boneka, Demokrasi Kampus Dibunuh

Tinggalkan Komentar / Gowa, Makassar, Opini, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar sejak lama dikenal sebagai rahim perlawanan. Kota ini melahirkan generasi muda yang berani melawan ketidakadilan, termasuk dari kampus-kampus negeri. Namun hari ini, semangat itu terancam direduksi oleh praktik birokratis yang justru mencederai demokrasi kampus. Pemilihan Mahasiswa (Pemilma), yang seharusnya menjadi ruang kedaulatan mahasiswa untuk memilih pemimpinnya secara bebas dan jujur, kini di sejumlah kampus berubah menjadi sekadar formalitas administratif. Pemimpin mahasiswa yang terpilih bukan lagi representasi kehendak mahasiswa, melainkan figur yang “aman” dan direstui birokrasi. Presiden Mahasiswa seolah diposisikan bukan sebagai penyambung lidah mahasiswa, tetapi sebagai ajudan rektorat. Masalah utamanya terletak pada intervensi birokrasi kampus melalui aturan administratif yang tiba-tiba diubah atau ditafsirkan sepihak. akibatnya, hanya mahasiswa yang dianggap patuh dan tidak kritis yang diberi ruang untuk maju sebagai calon. Sementara mahasiswa yang bersikap kritis justru dicap sebagai ancaman stabilitas atau pembuat kekacauan. Jika demikian, maka suara Ketua DEMA Fakultas, Sekretaris, Bendahara Umum, dan ribuan mahasiswa yang diwakilinya dalam kotak suara menjadi tidak berarti. Ini bukan demokrasi, melainkan praktik pemasangan boneka kekuasaan. Secara hukum, praktik ini jelas keliru dan melanggar Undang-Undang. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara tegas menjamin kebebasan mahasiswa untuk berorganisasi. Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan. Lebih lanjut, Pasal 77 ayat (3) menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan berfungsi untuk mengembangkan kepemimpinan, penalaran, dan sikap kritis mahasiswa. Sementara itu, Pasal 78 menegaskan bahwa penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan oleh mahasiswa, bukan dikendalikan oleh birokrasi kampus. Artinya, rektorat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh menjadi pemimpin mahasiswa atas dasar kenyamanan kekuasaan. Tugas pimpinan kampus adalah menjamin proses pendidikan berjalan baik, bukan mengintervensi pilihan politik mahasiswa. Ketika birokrasi kampus melampaui batas ini, maka yang terjadi bukan pembinaan, melainkan pembungkaman. Bagi masyarakat Makassar, persoalan ini bukan sekadar teknis organisasi, tetapi menyangkut siri’ (harga diri). Kampus seharusnya menjadi ruang pembentukan manusia merdeka, bukan pabrik mahasiswa penakut yang hanya pandai tunduk pada atasan. Jika DEMA/BEM hanya berani bersuara setelah mendapat izin birokrasi, maka itu adalah penghinaan terhadap martabat intelektual dan pengkhianatan terhadap nilai keilmuan. Mahasiswa tidak membutuhkan pemimpin hasil lobi-lobi di ruang pimpinan. Mahasiswa membutuhkan pemimpin yang lahir dari kepercayaan tulus teman-temannya sendiri, yang berani berbeda, berani mengkritik, dan berani berdiri di sisi kebenaran meski tidak nyaman bagi penguasa kampus. Praktik ini harus segera dihentikan. Kampus harus dikembalikan sebagai ruang bebas berpikir dan berbicara, bukan kantor birokrasi antikritik. Kami menuntut agar hak mahasiswa untuk memilih pemimpinnya secara jujur dan independen dikembalikan sepenuhnya. Tidak boleh ada lagi aturan tersembunyi yang merusak kedaulatan mahasiswa. Perlu diingat, jabatan pimpinan kampus ada batas waktunya. Namun catatan sejarah tentang siapa yang merusak demokrasi kampus akan dikenang selamanya sebagai noda hitam, tidak sedikit mahasiswa yang dipatahkan mimpi dan pikiran nya akan keterlibatan birokrasi kampus dalam politisasi ormawa. Hari ini kami melawan, dan akan terus di jalan kebenaran. Mari kita jaga api perjuangan di Makassar. Jangan biarkan demokrasi kampus mati di tangan kekuasaan yang takut dikritik.

Daerah, Gowa, Makassar

Peresmian Kantor bersama Sun Squad Institute ( SSI )di Makassar 12 Januari 2026

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Makassar / Fikri Haikal

ruminews.id -Sebuah lembaga riset, kajian dan relawan publik bernama Sun Squad Institute meresmikan Kantor Bersama pada Senin (12/1) di Makassar. Lembaga ini bertujuan mendorong pengembangan riset berbasis data serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam isu-isu sosial politik dan kebijakan – kebijakan publik. Berdirinya Sun Squad Intitute, ditandai dengan peresmian Kantor bersama dan dialog awal tahun yang dikemas dalam acara NGOPI ( Ngobrol Pintar ), menghadirkan pembicara sebagai Role Model kepemimpinan Ibu Husniah Talenrang ( Bupati Gowa ) dan Bapak Bupati Maros. Dalam diskusi tersebut menghadirkan panelis Prof. Zakir Sabara, Harmansyah ( ketua karang taruna Sulsel), dan perwakilan Polrestabes Kota Makassar, mengangkat tema diskusi ” Peran Pemerintah dalam pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Muhammad Ahlus sebagai Ketua Panita, mengatakan bahwa lembaga ini hadir sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial anak muda SulSel untuk turut serta berpartisipasi Aktif mengambil bagian dalam mendorong perubahan – perubahan sosial khususnya Sulawesi Selatan dan Indonesia. Diharapkan pemuda sebagai generasi hadir bersama – sama mendorong daerah dan bangsa kita agar lebih produktif, baik itu hadir sebagai mitra kritis maupun hadir sebagai solusi nyata disendi – sendi kehidupan masyarakat. Ujarnya. SSI secara umum lahir dari dasar akan kebutuhan parsitipatif melihat kondisi negara yang berdampak keseluruh daerah sehingga membutuhkan gerak bersama – sama dengan berbagai elemen masyarakat atau mengembalikan tradisi gotong royong. Kenapa ibu Husniah Talendrang menjadi role model SSI karna melihat program mengentaskan kemiskinan ekstrim di kabupaten gowa sebagai wujud gotong royong terhadap keluarga, tetangga untuk sama – sama saling memperhatikan. Langkah kongrit telah ditunjukkan dengan membentuk semacam orang tua asuh ( OTA ) dan melibatkan semua unsur untuk saling menjaga dengan membentuk Satuan LACAK sebagai Garda. Oleh karna itu SSI sebagai lembaga melihat ini sebagai hal yang harus di dorong tidak hanya di kabupaten Gowa tetapi dikembangkan di daerah lainnya khususnya Sulawesi Selatan dan Indonesia secara Umum. ” Lembaga ini hadir atas kebutuhan riset independen dan mudah diakses oleh masyarakat luas serta gerakan relawan yang terorganisasi dan berkelanjutan. Menjembatani dunia akademik dengan masyarakat yang hasil riset tidak hanya berhenti di laporan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk aksi nyata melalui program salah satunya Relawan Rakyat. ” Ujar Hendra Ningrat ( Direktur Strategis SSI ). SUN SQUAD INSTITUTE berfokus pada sejumlah bidang, antara lain riset kebijakan publik, pendidikan, lingkungan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lembaga ini juga membuka ruang bagi relawan dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, peneliti muda, dan profesional, untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial. Menurut Hendra, relawan tidak hanya turun ke lapangan, tetapi juga dibekali pemahaman riset agar setiap kegiatan memiliki dasar ilmiah yang kuat,” jelasnya. Acara Ngobrol Pintar ( Ngopi ) Awal Tahun ini dihadiri oleh akademisi, perwakilan organisasi masyarakat sipil, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Ke depan, Sun Squad menargetkan pembentukan Relawan di 24 kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan. Bekerja sama dengan pemerintah, kampus, dan Aktivis untuk memperluas dampak programnya. Diharapkan riset dan Gerakan Relawan Rakyat dapat saling melengkapi dalam mendorong pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Bone, Daerah, Gowa, Hukum & Kriminal, Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Politik, Prov Sulawesi Selatan

Setelah Luwu Raya dan Bone, Wacana Pemekaran Kabupaten Gowa Tenggara Mengemuka

Tinggalkan Komentar / Bone, Daerah, Gowa, Hukum & Kriminal, Luwu Timur, Luwu Utara, Nasional, Palopo, Pemerintahan, Politik, Prov Sulawesi Selatan / Fikri Haikal

ruminews.id, GOWA — Setelah tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya terus bergelora dan wacana Kabupaten Bone Selatan serta Provinsi Bone Raya kian menguat, isu pemekaran daerah kini merambah Kabupaten Gowa. Ketimpangan pembangunan antara wilayah dataran tinggi dan dataran rendah di wilayah ini menjadi pemicu utama menguatnya aspirasi pemekaran di daerah penyangga Kota Makassar tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Gowa, Yusuf Harun, menilai ketidakmerataan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, telah menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat dataran tinggi. Kondisi itu, kata dia, tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan politik daerah. “Kesenjangan pembangunan antara dataran tinggi dan dataran rendah ini nyata. Infrastruktur tidak maksimal, padahal jumlah penduduk dan potensi pertaniannya luar biasa. Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat yang paling dirugikan,” ujar Yusuf Harun saat diwawancarai, Sabtu (10/1). Menurut Yusuf, luas wilayah Kabupaten Gowa membuat rentang kendali pemerintahan menjadi tidak efektif. Akibatnya, pembangunan di kawasan dataran tinggi kerap tertinggal dibanding wilayah dataran rendah. Keluhan masyarakat, lanjutnya, telah berulang kali muncul di ruang publik, bahkan dalam bentuk aksi simbolik sebagai protes atas buruknya kondisi infrastruktur. “Keluhan itu sudah banyak beredar. Jalan rusak, akses terputus, sampai ada jalan yang ditanami pohon pisang. Ini sinyal kuat bahwa pembangunan tidak berjalan adil,” katanya. Dalam konteks tersebut, Yusuf menyebut pemekaran wilayah dataran tinggi—baik dengan skema Gowa Raya maupun Gowa Tenggara—layak dipertimbangkan sebagai salah satu jalan keluar. Ia menegaskan, pemekaran bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan daerah mampu mengurus dan membangun dirinya sendiri secara lebih efektif. “Kalau ada jalan agar dataran tinggi bisa mengurus dirinya sendiri, kenapa tidak? Memang tidak semua daerah pemekaran berhasil, tapi mempertahankan kondisi timpang juga bukan pilihan yang bijak,” ujarnya. Yusuf juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dataran tinggi Gowa yang belum tergarap maksimal, mulai dari sektor pertanian hingga sumber daya alam. Ia menyebut, temuan tambang emas di kawasan tersebut—meski belum dikelola optimal—berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) jika pemerintah daerah hadir secara lebih serius. Menguatnya wacana pemekaran di Gowa mempertegas bahwa isu pemekaran pasca-moratorium kembali menemukan momentumnya di Sulawesi Selatan. Seperti halnya Luwu Raya dan Bone, aspirasi ini berangkat dari persoalan yang relatif serupa: ketimpangan pembangunan, jauhnya rentang kendali pemerintahan, serta tuntutan keadilan wilayah. Yusuf menilai, selama problem struktural tersebut tidak dijawab melalui kebijakan yang adil dan berpihak, aspirasi pemekaran akan terus menguat dan menjelma menjadi tekanan politik yang lebih besar. “Pemekaran memang harus melalui kajian mendalam. Tapi untuk kondisi kesenjangan pembangunan yang terjadi hari ini, itu bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dataran tinggi,” pungkas politisi PPP ini. (*)

Daerah, Gowa, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Politik jatah preman

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

Ruminews.id – Dewasa ini, memahami preman tidaklah sesederhana memahami preman sewaktu kecil, yang berpenampilan urak-urakan, hidup tak terurus, dan kerjanya hanya memalak serta merugikan pihak lain. Bukan itu. Preman adalah kolega yang berpihak pada dominasi, kuat, memiliki basis massa, dan mampu bertahan di kehidupan yang serba perburuan. Kekuatan itu menjadi benteng pertahanannya. Dalam kegilaan dunia, atau hyper realitas dalam konteks politis, preman menjadi perangkat basis massa di luar jalur politik yang jarang dijangkau secara awam. Mereka acapkali terlibat dalam pertempuran krusial, memanfaatkan power massa, ikut serta dalam perundingan, berpartisipasi dalam pengawalan pemilu, dan memiliki wadah tersendiri dalam menentukan regulasi politik. Di permukaan, mereka kurang eksis, bekerja di balik layar, bertemu dengan elit tanpa terekspos, menjadi pemain belakang yang tidak ribut namun menentukan nasib politik. Mereka rela dicap buruk di luar, asal jatah tidak tertukar, itu sudah cukup baginya. Preman bukanlah sekadar fashion atau penampilan menakutkan, melainkan basis massa dalam menentukan regulasi politik. Karena itu, preman juga punya jatah. Menurut teori kekuasaan oleh Michel Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang dipunyai, melainkan suatu relasi yang dijalankan melalui jaringan kekuasaan. Dalam konteks ini, preman menjalankan kekuasaan melalui basis massa dan jaringan mereka, sehingga menjadi aktor penting dalam dinamika politik. Sampelnya, di beberapa negara, preman telah menjadi bagian dari mesin politik yang kuat, seperti di Filipina di mana kelompok preman lokal sering kali menjadi bagian dari kampanye politik dan pengawalan pemilu. Mereka juga terlibat dalam perundingan dengan elit politik untuk menentukan kebijakan publik. Dan di Indonesia secara khusus, preman memiliki peran premier dalam dunia politik, terutama dalam konteks pemilihan umum. Mereka sering kali menjadi bagian dari tim kampanye partai politik dan memainkan peran strategis dalam mobilisasi massa. Misalnya, dalam pemilihan umum 2014, beberapa kelompok preman di Jakarta terlibat dalam kampanye politik dan pengawalan massa. Mereka juga terlibat dalam perundingan dengan elit politik untuk menentukan kebijakan publik. Selain itu, di beberapa daerah, preman juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan hasil pemilihan kepala daerah. Mereka dapat mempengaruhi suara masyarakat dengan cara memobilisasi massa dan melakukan intimidasi terhadap lawan politik. Dengan demikian, preman di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam politik, dan mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup besar dalam menentukan arah kebijakan publik.

Daerah, Gowa, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Presma BEM UIN Makassar Desak Pimpinan DPR RI & Presiden Prabowo Sahkan RUU Perubahan Iklim

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Nasional, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id – Presiden Mahasiswa BEM UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, mendesak pimpinan DPR RI bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim sebagai regulasi strategis nasional dalam menghadapi krisis iklim yang semakin parah di Indonesia. Selain sebagai Presma, Zulhamdi juga dikenal sebagai Founder Green Diplomacy Network (GDN), jaringan diplomasi hijau yang concern pada isu lingkungan hidup dan keadilan ekologis. Menurut Zulhamdi, kondisi iklim Indonesia saat ini berada pada fase kritis. Bencana ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan ekstrem hingga kerusakan ekosistem semakin sering terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat. Ia menilai negara tidak bisa terus menunda hadirnya payung hukum yang kuat untuk melindungi rakyat dan lingkungan. “RUU Perubahan Iklim harus segera disahkan. Kita tidak bisa lagi menunggu. Iklim di Indonesia hari ini sangat buruk, bencana terjadi di berbagai daerah, dan rakyat menjadi korban. Negara harus memiliki instrumen hukum yang tegas, sistematis, dan futuristik dalam menghadapi krisis ini,” tegas Zulhamdi. Ia menambahkan bahwa RUU Perubahan Iklim bukan hanya sekadar dokumen normatif, melainkan tonggak penting untuk memastikan tata kelola sumber daya alam lebih adil dan bertanggung jawab. Dengan adanya regulasi tersebut, tindakan para pihak yang secara sengaja merusak lingkungan atau melakukan pelanggaran tata kelola sumber daya alam dapat ditindak tegas. “RUU ini akan menjadi payung hukum penting ke depan. Jika ada pihak-pihak yang dengan tindakan melawan hukum menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana ekologis, negara punya dasar legal yang kuat untuk menindak. Jangan sampai kerusakan terus terjadi sementara regulasinya tidak pernah jelas,” ujarnya. Zulhamdi juga menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara besar memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memimpin agenda perubahan iklim, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dalam percaturan global. Ia berharap DPR RI dan Presiden Prabowo tidak memandang remeh urgensi RUU ini dan segera menempatkannya sebagai prioritas legislasi nasional. “Kami mendesak pimpinan DPR RI bersama Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap keselamatan rakyat dan keberlanjutan masa depan bangsa. Krisis iklim bukan isu pinggiran, ini isu hidup-mati bagi generasi sekarang dan mendatang,” tutupnya. Melalui sikap kritis ini, BEM UIN Makassar dan Green Diplomacy Network menegaskan akan terus mengawal agenda keadilan iklim dan mendorong negara hadir secara serius dalam melindungi rakyat serta lingkungan hidup Indonesia.

Daerah, Gowa, Makassar, Pemuda, Pendidikan

Ahmad Aidil Fahri Mendorong di Bentuknya Ikatan Alumni Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Makassar, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) UIN Alauddin Makassar merupakan salah satu jurusan yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan keilmuan hukum Islam, kajian lintas mazhab, serta penguatan nilai-nilai keadilan dan moderasi beragama. Sepanjang perjalanannya, jurusan ini telah melahirkan banyak lulusan yang kini berkiprah dan meniti karier di berbagai sektor, baik akademik, keagamaan, sosial kemasyarakatan, maupun profesional, serta tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum masih belum memiliki Ikatan Alumni (IKA) sebagai wadah resmi yang menghimpun dan mengoordinasikan potensi para alumninya. Ketiadaan IKA dinilai sebagai sebuah kekosongan kelembagaan yang berdampak pada belum optimalnya peran alumni dalam mendukung penguatan dan pengembangan jurusan secara berkelanjutan. Menanggapi kondisi tersebut, Ahmad Aidil Fahri yang juga merupakan alumni PMH mendorong agar pembentukan Ikatan Alumni Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar segera direalisasikan. Menurutnya, kehadiran IKA PMH memiliki urgensi yang sangat tinggi, mengingat alumni merupakan salah satu pilar utama dalam ekosistem perguruan tinggi, selain mahasiswa dan civitas akademika. “Kehadiran IKA bukan sekadar forum silaturahmi, tetapi merupakan instrumen strategis dalam membangun jejaring, konsolidasi sumber daya, serta penguatan kontribusi alumni terhadap jurusan. Tanpa IKA, potensi besar alumni PMH yang tersebar di berbagai daerah dan profesi tidak terkelola secara sistematis,” ujarnya. Lebih lanjut, keberadaan IKA PMH dinilai penting untuk membuka ruang partisipasi alumni secara terstruktur dan berkelanjutan. IKA dapat menjadi medium yang memungkinkan alumni berkontribusi dalam berbagai aspek, mulai dari penguatan akademik, pengembangan kurikulum, dukungan kegiatan kemahasiswaan, hingga perluasan jejaring kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara alumni dan jurusan tidak bersifat sporadis, melainkan terbangun secara institusional dan berkesinambungan. Selain itu, IKA PMH juga berperan strategis dalam memperkuat identitas dan daya saing jurusan di tengah dinamika pendidikan tinggi dan tantangan sosial yang semakin kompleks. Melalui IKA, jurusan dapat membangun sinergi lintas generasi alumni yang mampu memberikan masukan, pengalaman praktis, serta dukungan nyata bagi pengembangan mutu lulusan dan reputasi jurusan. Oleh karena itu, Ahmad Aidil Fahri mengajak seluruh alumni PMH, civitas akademika, serta para pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama mendukung dan menginisiasi pembentukan Ikatan Alumni Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (IKA PMH) sebagai langkah strategis dan visioner demi terwujudnya jurusan yang lebih solid, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Daerah, Gowa, Pemerintahan, Pemuda

Bupati Gowa Bersama MAPALASTA Selamatkan Kawasan Krisis Ekologi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id – Gowa 20 Desember 2025-Pemerintah daerah Kab Gowa Menggelar Gerakan Rehabilitasi & penghijauan hutan di Kabupaten Gowa. Kegiatan ini Di hadiri lansung oleh ibu bupati Kab Gowa ( Dr.HJ.Sitti Husniah Talenrang, S.E.,M.M ) bersama pemerintah daerah dengan mahasiswa pecinta alam se SUL-SEL serta masyarakat setempat. Kolaborasi di segala sektor adalah upaya menjaga kelestarian bumi. Kehadiran Bupati Gowa bersama Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Alauddin Makassar (MAPALASTA) sebagai pelopor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan yang juga merupakan bagian dari ciptaan tuhan yang semestinya kita jaga. Aksi penyelamatan krisis ekologi ini berlangsung di kawasan kaki gunung Bawakaraeng tepat nya di POS 3 Bawakaraeng Via Bulu Balea. Ini adalah langkah awal dalam komitmen bupati gowa bersama MAPALASTA untuk menyelamatkan kawasan krisis ekologi yang kini harus menjadi perhatian khusus di tengah topik yang sangat serius; ujarnya Rezha Rahmatullah (MARKHOR) Bendahara Umum Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Alauddin (MAPALASTA) Makassar.

Daerah, Gowa, Pemuda

Akselerasi ‘Quantum Leadership’, Muhammad Amri Resmi Pimpin HMI Cabang Gowa Raya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id – Gowa, 17 Desember 2025 — Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya yang berlangsung sukses di Gedung Dharmawanita Kabupaten Gowa pada tanggal 14 hingga 17 Desember 2025, telah mengukir sejarah baru. Melalui proses musyawarah yang demokratis, Muhammad Amri secara resmi terpilih sebagai Formatur Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya periode mendatang. Kemenangan Muhammad Amri disambut hangat oleh seluruh kader, dengan tagline “HMI Konstruktif” yang dinilai relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini. Konfercab ke-XII ini sendiri mengusung tema besar “Quantum Leadership: Jalan Baru Kepemimpinan HMI Gowa Raya”, sebuah tema yang menekankan pentingnya terobosan dan kepemimpinan transformatif di era modern. Muhammad Amri menegaskan komitmennya untuk menjadikan HMI Cabang Gowa Raya sebagai organisasi yang lebih konstruktif, adaptif, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan daerah. ”Terima kasih atas amanah ini. ‘HMI Konstruktif’ bukan hanya sekadar slogan, tetapi semangat untuk membangun, bukan merusak; untuk mencari solusi, bukan menambah masalah. Kami akan mengimplementasikan semangat ‘Quantum Leadership’ untuk membawa HMI Gowa Raya ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Amri dengan penuh semangat. Diharapkan, di bawah kepemimpinan Muhammad Amri, HMI Cabang Gowa Raya dapat semakin memperkuat perannya sebagai organisasi mahasiswa Islam yang berintegritas dan yang tetap menjalan nilai ideologis HMI.

Daerah, Gowa, Pemuda

Konfercab Ke-12 HMI Cabang Gowa Raya Resmi Dibuka, Akan Diselesaikan Sebaik dan Sehormat-hormatnya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id, Gowa — Konferensi Cabang (Konfercab) ke-12 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya resmi dibuka di Gedung Dharmawanita Kabupaten Gowa, Sabtu. Forum tertinggi di tingkat cabang ini ditegaskan akan diselesaikan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya, sesuai dengan nilai dan mekanisme organisasi. Pembukaan Konfercab dihadiri oleh Isra’ DS, Presidium Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Gowa mengisi Stadium General, Juga dibuka langsung oleh Iwan Mazkrib, Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan Bidang Perlindungan HAM; hadir Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya; Ketua Umum Kohati HMI Cabang Gowa Raya beserta jajaran; Ketua-ketua Komisariat se-Cabang Gowa Raya, kader dan tamu undangan serta para kandidat. Konfercab ke-12 HMI Cabang Gowa Raya mengusung tema “Quantum Leadership; Jalan Baru Kepemimpinan HMI Cabang Gowa Raya”. Rangkaian kegiatan Konfercab ini telah berlangsung sejak Juni 2025, melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembentukan struktur penyelenggara, Pendaftaran Bakal Calon Kandidat, Penetapan Kandidat, Sayembara Tema (penulisan karya tulis ilmiah), Launching Tema, Uji Publik dan Debat Kandidat, hingga pelaksanaan Pembukaan dan Forum Konfercab. Dalam sambutannya, Nawir Kalling, Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, menekankan bahwa dinamika dan perbedaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan organisasi. Ia mengingatkan bahwa konflik bukan hanya dialami pada satu periode kepemimpinan tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari sejarah HMI. “Saya masih ingat para pendahulu saya, para mantan Ketua Umum, juga melewati dinamika yang berbeda-beda. Konflik atau hal-hal yang memecah belah bukan hanya terjadi pada kepemimpinan saya. Karena itu, sejak awal saya selalu membawa tagline HMI kolaboratif,” ujarnya. Nawir mengisahkan bahwa sebelum dirinya terpilih sebagai formatur Ketua Umum, HMI Cabang Gowa Raya sempat berada dalam situasi dualisme kepemimpinan dengan dua struktur yang sama-sama memiliki Surat Keputusan (SK). Hingga akhirnya, melalui proses organisasi, terbit satu SK PB HMI di bawah kepemimpinan Raihan Aryatama. “Tugas terberat saya adalah menyatukan HMI Cabang Gowa Raya, dari struktur cabang hingga komisariat. Alhamdulillah, dengan ikhtiar dan keinginan bersama, kita mampu mengembalikan posisi HMI Cabang Gowa Raya agar kembali diperhitungkan di tingkat lokal, regional, hingga nasional,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa dinamika internal yang terjadi tidak boleh dipahami sebagai perpecahan, melainkan sebagai tantangan bersama yang harus dihadapi dengan pikiran terbuka. “HMI Cabang Gowa Raya bukan hanya milik pengurus, tetapi milik seluruh kader dan keluarga besar HMI. Prinsip berjalan bersama harus kita pegang. Siapapun dari tiga kandidat yang bertarung, jika masih ada anggapan HMI Gowa Raya terbelah, maka tugas utamanya adalah menyatukan kembali,” tegas Nawir. Sementara itu, Isra’ DS, Presidium MD KAHMI Kabupaten Gowa, menilai Konfercab sebagai momentum penting pembelajaran kader. Menurutnya, dinamika internal harus disikapi secara dewasa dan bijak. “HMI adalah tempat kita ditempa, belajar bertumbuh, dan menyelesaikan persoalan keumatan dan kebangsaan. Dinamika internal adalah tantangan yang harus membuat kita semakin dewasa dalam berorganisasi,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa KAHMI akan terus membersamai dan memberikan dukungan kepada HMI Cabang Gowa Raya, siapapun yang terpilih sebagai Ketua Umum. “Siapapun yang terpilih, tetap satu dan bersama-sama membesarkan HMI Cabang Gowa Raya. KAHMI akan selalu memberikan support dalam menjaga nama baik himpunan,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Iwan Mazkrib, Ketua Badko HMI Sulawesi Selatan Bidang Perlindungan HAM, menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab etik dan organisatoris. Ia hadir diminta langsung mewakili Ketua Umum Badko HMI Sulsel yang berhalangan hadir karena kondisi kesehatan. “Badko HMI Sulawesi Selatan tidak berharap Konfercab ini hanya melahirkan Ketua Umum terpilih, tetapi melahirkan keberanian kolektif: berani mengkritik diri sendiri, berani membongkar kesadaran palsu yang meninabobokan, dan berani mengembalikan misi HMI kompas ideologis,” tegasnya. Mazkrib menilai bahwa HMI Cabang Gowa Raya tidak sedang berada dalam masalah serius, melainkan sedang menjalani dinamika internal yang wajar dalam organisasi kader. Namun ia mengingatkan agar kader tidak terjebak pada apa yang disebutnya sebagai dekadensi kesadaran palsu. “Kesadaran palsu adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok merasa berada di jalan yang benar, padahal luput mengurai persoalan secara objektif. Kader harus kritis, tidak lengah, dan mampu membaca dinamika sesuai mekanisme serta ketentuan organisasi,” jelasnya. Ia menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa kekuatan HMI tidak terletak semata pada struktur yang rapi, tetapi pada sikap kritis, kebijaksanaan kader, dan kemampuan merawat kebersamaan. “Yang membuat HMI bertahan bukan hanya struktur, tetapi kesadaran kritis dan kebijaksanaan dalam merespons kondisi himpunan. Yakin usaha sampai,” pungkasnya.

Daerah, Gowa

Redefinisi Makna Inaugurasi, HIMASOA UINAM Kukuhkan Angkatan 2024 Lewat Proses Panjang Refleksi WINA

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa / Fikri Haikal

ruminews.id, GOWA – Himpunan Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama (HIMASOA) UIN Alauddin Makassar resmi mengukuhkan Angkatan 2024 sebagai anggota penuh pada Sabtu (13/12/2025) di Hutan Pinus Rita Malompoa, Bissoloro. Pengukuhan ini menjadi puncak dari rangkaian panjang kaderisasi bertajuk “Refleksi WINA 2024” yang telah bergulir sejak bulan Maret hingga Desember ini. Berbeda dengan tradisi umum di mana inaugurasi sering dimaknai sempit sebagai panggung pentas seni satu malam, HIMASOA tahun ini melakukan terobosan dengan mengembalikan inaugurasi ke definisi aslinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni sebagai “pengukuhan resmi”. Ketua Umum HIMASOA UINAM, Muh. Ridho Risqullah, menegaskan bahwa tahun ini pihaknya membedakan secara tegas antara seremoni perayaan dengan esensi pengukuhan. “Inaugurasi dalam KBBI adalah pengukuhan resmi, bukan penampilan seni satu malam. Berangkat dari keresahan itulah, kami mendesain Refleksi WINA 2024. Inilah inaugurasi mereka yang sesungguhnya: sebuah proses panjang pembentukan karakter yang tidak instan,” ujar Ridho dalam sambutannya. Proses pengukuhan ini dirancang secara holistik melalui tiga jenjang kegiatan yang menguji intelektual, sosial, dan mental kader: Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (KTI): Membentuk ketajaman nalar akademis. Literasi Sosial: Pengabdian langsung di tengah masyarakat untuk mengasah kepekaan hati. Sosiologi Camp: Tahap akhir pembentukan jiwa korsa dan mentalitas kader. Sementara itu, Ketua Panitia Refleksi WINA 2024, Zakia Zalsabila, mengungkapkan bahwa perjalanan sembilan bulan ini penuh dengan tantangan. Dinamika internal, tekanan organisasi, hingga berbagai masalah yang dihadapi selama proses berjalan, justru menjadi kawah candradimuka bagi Angkatan 2024. “Menurut saya, proses ini akan mereka kenang seumur hidupnya. Bukan karena mudahnya, tapi justru karena banyaknya masalah dan dinamika yang berhasil mereka lalui bersama. Hal itulah yang membentuk karakter mereka menjadi tangguh seperti sekarang,” ungkap Zakia. Malam puncak di Bissoloro ditutup dengan pengambilan sumpah dan ikrar setia anggota. Dengan berakhirnya Sosiologi Camp, Angkatan 2024 resmi dinyatakan lulus dan diterima di rumah besar Sosiologi Agama. “Selamat bergabung, selamat berjanji. Pembuktian kalian sebagai mahasiswa Sosiologi yang sesungguhnya dimulai hari ini,” tutup Ridho Risqullah mengakhiri prosesi pengukuhan.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Gowa