Ruminews.id, PAREPARE — Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Perubahan Iklim Gelombang 116 Universitas Hasanuddin melaksanakan program kerja bertajuk “Kenali Iklim, Wujudkan Aksi: Sosialisasi SDGs 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim bagi Masyarakat” di Rumah Ketua RW 002, Jl. Menara, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sabtu (1/8).
ruminews.id, Bandung – Penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dinilai menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju sekaligus mendukung visi Indonesia Maju. Pembangunan desa yang berkelanjutan harus diarahkan pada peningkatan kemandirian ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Ruminews.id, PAREPARE – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Gelombang 116 Universitas Hasanuddin kembali melaksanakan program kerja inovatif bertajuk PELITA (Pemanfaatan Lahan Sempit Perkotaan). Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilaksanakan di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada Selasa (04/08/2026).
ruminews.id, SIDENRENG RAPPANG – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 116 Universitas Hasanuddin (Unhas) mengajak siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Lainungan, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), membangun kebiasaan menabung sejak dini melalui program kerja bertajuk “Petualangan ke Pulau Impian: Membangun Kebiasaan Menabung Sejak Dini”. Kegiatan yang dilaksanakan pada 5 Agustus 2026 tersebut menyasar siswa kelas II sebagai bagian dari upaya mengenalkan literasi keuangan dengan metode sederhana, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa KKN tidak hanya memberikan edukasi mengenai pentingnya menabung, tetapi juga membagikan celengan yang dilengkapi Tracker Saving Money. Media tersebut dirancang untuk membantu siswa mencatat sekaligus memantau kebiasaan menabung mereka secara bertahap. Kegiatan diawali dengan interaksi ringan antara mahasiswa KKN dan siswa mengenai kebiasaan menggunakan uang jajan sehari-hari. Para siswa diajak memahami perbedaan antara uang yang langsung digunakan dan sebagian uang yang dapat disisihkan untuk ditabung. Mahasiswa kemudian menjelaskan bahwa menabung tidak harus dimulai dengan nominal yang besar. Kebiasaan tersebut dapat dibangun dari jumlah kecil, asalkan dilakukan secara konsisten. “Menabung itu bukan tentang siapa yang punya uang paling banyak. Yang paling penting adalah membiasakan diri menyisihkan sebagian uang yang kita punya, walaupun sedikit. Kalau dilakukan terus-menerus, sedikit demi sedikit akan menjadi banyak,” ujar Abd. Samad selaku penanggung jawab program kerja. Untuk memperkuat pemahaman siswa, mahasiswa KKN memperkenalkan penggunaan Tracker Saving Money yang ditempel pada masing-masing celengan. Setiap kali siswa menabung, mereka dapat memberikan tanda centang pada tracker sebagai penanda bahwa mereka telah melakukan aktivitas menabung. “Kalau sudah menabung, nanti dicentang di sini. Jadi kita bisa lihat sudah berapa kali kita menabung,” jelas Abd. Samad saat memperagakan penggunaan tracker kepada para siswa. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan simulasi secara langsung. Siswa diajak mempraktikkan tahapan menabung, mulai dari menyisihkan uang, memasukkannya ke dalam celengan, hingga memberikan tanda centang pada tracker. Antusiasme siswa terlihat sepanjang kegiatan. Sejumlah siswa aktif menjawab pertanyaan mengenai kebiasaan menggunakan uang jajan serta menyampaikan berbagai keinginan yang ingin mereka capai melalui uang yang berhasil dikumpulkan. Salah seorang siswa kelas II mengaku senang mendapatkan celengan dan tracker karena media tersebut dapat membantunya mengingat untuk menabung. “Saya mau menabung supaya uangnya terkumpul. Nanti kalau sudah menabung, saya mau kasih centang di celengan,” ungkapnya. Siswa lainnya juga menyampaikan keinginannya untuk mulai menyisihkan sebagian uang jajannya secara rutin. “Saya mau coba menabung setiap hari, walaupun sedikit,” katanya. Melalui konsep “Petualangan ke Pulau Impian”, mahasiswa KKN menggambarkan aktivitas menabung sebagai sebuah perjalanan yang dilakukan secara bertahap. Setiap tanda centang pada tracker menjadi simbol satu langkah yang telah dilakukan siswa menuju “Pulau Impian”, yang dimaknai sebagai tujuan atau keinginan yang ingin dicapai melalui kebiasaan menabung. Mahasiswa KKN berharap penggunaan celengan dan Tracker Saving Money tidak berhenti sebagai bagian dari kegiatan edukasi, tetapi dapat terus diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari di rumah. “Harapannya, anak-anak tidak berhenti menabung setelah kegiatan ini selesai. Celengan dan tracker yang diberikan diharapkan dapat menjadi pengingat sederhana agar mereka terbiasa menyisihkan uang secara rutin. Jadi yang ingin kami bangun bukan hanya tabungannya, tetapi kebiasaannya,” tutur Abd. Samad. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama para siswa untuk mulai membiasakan diri menabung dan mengisi tracker setiap kali menyisihkan uang. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa KKN Unhas Gelombang 116 berupaya menghadirkan edukasi literasi keuangan yang sederhana, menyenangkan, dan mudah diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Program ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin dalam menanamkan pemahaman mengenai pengelolaan uang sejak usia dini, dengan menekankan bahwa kebiasaan finansial yang baik dapat dimulai dari langkah kecil dan dilakukan secara konsisten.
Ruminews.id, PAREPARE — Sebagai bentuk aksi nyata dalam memitigasi dampak perubahan iklim global serta menekan volume limbah domestik di kawasan pesisir, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Universitas Hasanuddin Gelombang 116 menggelar Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) berbasis pemilahan sampah rumah tangga di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Sabtu (1/8/2026).
Ruminews.id, Yogyakarta — Media sosial tidak lagi sekadar menjadi ruang berbagi informasi bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Di tengah menyempitnya ruang sipil di berbagai negara penempatan dan berkembangnya perdagangan orang berbasis digital, platform digital kini berubah menjadi arena baru pengorganisasian, advokasi, sekaligus medan perebutan narasi antara gerakan pekerja migran, negara, dan industri migrasi.
ruminews.id, Mamuju – Sudah lebih dari sekian waktu berlalu sejak Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 12 Juni 2026 antara Organisasi Titik Merah dan DPRD Mamuju Tengah membahas persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ruminews.id, MAKASSAR — Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mulai melakukan pembenahan besar sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Salah satu langkah yang dilakukan yakni meluncurkan logo baru dengan simbol kepala singa sebagai identitas terbaru partai. Logo tersebut sebelumnya telah disepakati dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Hanura. Simbol singa dipilih karena dinilai merepresentasikan kekuatan, kepemimpinan, sekaligus perlindungan.
Penulis : Safrudin Halik – Kader HmI Komisariat HUKUM 45 Unibos Ruminews.id, – Indonesia, Tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, momentum tahunan yang seharusnya melahirkan refleksi mendalam atas kedaulatan rakyat ini justru dibayang-bayangi oleh kecemasan yang kian menggejala. Kebijakan publik yang beredar makin jauh dari pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat, indikasi komodifikasi hukum kian kentara, dan penyempitan ruang partisipasi sipil menandakan adanya pergeseran mendasar dalam tata kelola pemerintahan kontemporer. Sejak awal kepemimpinan nasional saat ini, melahirkan rentetan problematika mendasar mulai dari tingginya biaya pendidikan tinggi, kerentanan ekonomi masyarakat bawah, hingga ketimpangan sosial bukan saja tidak menemukan jalan keluar yang substantif, melainkan makin dikaburkan oleh lahirnya kebijakan-kebijakan yang keliru arah. Peringatan kemerdekaan ini menuntut evaluasi secara menyeluruh sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar masihkah Indonesia dijalankan sebagai sebuah Republik yang mengabdi pada kepentingan umum? Untuk memahami akar penyimpangan yang terjadi hari ini, penulis menggunakan pemikiran filsafat politik klasik memberikan pisau analisis yang presisi. Sebagaimana dijelaskan oleh Robertus Robet dalam bukunya Republikanisme: Filsafat Politik untuk Indonesia, kata “republik” berakar dari bahasa Latin res publica, yang secara harfiah berarti “urusan publik” atau “kepunyaan bersama”. Landasan ontologis dari res publica adalah penolakan mutlak terhadap pemanfaatan kekuasaan negara untuk kepentingan privat atau golongan (res privata). Kekuasaan dalam tradisi republikanisme bukanlah milik pribadi penguasa, sekelompok elite, maupun rezim tertentu, melainkan milik seluruh warga negara yang wajib diabdikan sepenuhnya bagi kemaslahatan umum . Ketika sebuah kebijakan disusun tanpa memedulikan kebutuhan mendasar rakyat dan hanya berfokus pada akumulasi kekuasaan atau pembentukan citra ketahanan yang semu, maka hakikat res publica tersebut sejatinya telah dibajak. Perspektif ini bertali-temali dengan konsepsi filsafat politik Plato dalam karya monumentalnya, Politeia (Republic). Plato menegaskan bahwa negara ideal hanya dapat terwujud apabila dipimpin oleh mereka yang berorientasi pada kebajikan (virtue) dan keadilan (justice), bukan oleh penguasa yang dikuasai oleh hasrat (appetite) akan dominasi, kemegahan fisik, atau penghormatan material semata. Bagi Plato, penyimpangan tata negara terjadi ketika penguasa gagal mengidentifikasi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyatnya, lalu menggantikannya dengan retorika dan kepatuhan institusional yang kaku. “Kepemimpinan yang adil adalah kepemimpinan yang bertindak atas dasar rasionalitas demi kebaikan jiwa dan kesejahteraan seluruh warganya, bukan yang memaksakan kehendak top-down demi tercapainya keseragaman komando.” Negara gagal Menjawab Problem Rakyat dalam Kebijakan Publik Jika kita menelaah arah kebijakan pemerintahan saat ini, terdapat jarak yang sangat lebar antara problem nyata yang dihadapi rakyat dan “jawaban” yang ditawarkan oleh negara. Negara hari ini tampak gagap membaca akar masalah, sehingga regulasi dan program strategis yang diluncurkan justru menjadi tidak relevan, salah sasaran, dan menimbulkan kegaduhan publik. Sebagai contoh, ketika masyarakat dan dunia pendidikan tinggi tercekik oleh persoalan komersialisasi pendidikan, mahalnya UKT, serta terbatasnya fasilitas riset di kampus-kampus negeri yang ada, pemerintah justru mewacanakan pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Ini adalah bentuk kebijakan yang tidak menjawab persoalan. Akar masalah pendidikan nasional bukanlah kurangnya universitas baru bertipe khusus, melainkan ketidakmampuan negara dalam menjamin keterjangkauan dan kualitas pendidikan tinggi yang sudah ada bagi seluruh lapisan masyarakat. Membangun institusi anyar dengan pendekatan terpusat alih-alih membenahi ekosistem pendidikan riil adalah wujud dari kebijakan yang tidak pro-rakyat. Ketidaksesuaian pendekatan ini makin terlihat jelas ketika negara menyelesaikan berbagai persoalan sipil melalui pendekatan komando dan sekuritisasi. Pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes) melalui skema pencetakan manajer desa yang diwajibkan mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil), program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diintegrasikan ke dalam struktur komando terpusat, hingga dorongan keterlibatan militer dalam ranah-ranah sipil lainnya, menunjukkan pola pikir yang seragam. negara dalam hal ini memandang persoalan kesejahteraan dan sosial-ekonomi sebagai masalah logistik dan disiplin militer. Padahal, akar masalah ekonomi desa adalah ketimpangan akses pasar, tengkulak, dan minimnya permodalan rakyat kecil bukan kurangnya kedisiplinan militer para pengelola koperasi. Begitu pula dengan pemenuhan gizi masyarakat, akar masalahnya terletak pada kemiskinan struktural, kedaulatan pangan lokal, dan daya beli keluarga bukan persoalan komando distribusi yang kaku. Pendekatan ini terbukti tidak berpihak pada kebutuhan substantif rakyat karena mengabaikan pemberdayaan partisipatif dan mengangkangi keahlian sipil. Kebijakan yang ideal seharusnya lahir dari pembacaan atas kebutuhan objektif masyarakat, bukan dari pemaksaan ideologi kekuasaan yang tidak relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara istilah, tata kelola kebijakan negara saat ini tepat digambarkan melalui kombinasi dua istilah: “Oligarchic Autocratic Legalism”dan “Militarized Statism”. Autocratic Legalism adalah Penggunaan instrumen hukum, Peraturan Presiden, maupun undang-undang bukan untuk menegakkan keadilan atau membatasi kekuasaan (rule of law), melainkan untuk melegitimasi kehendak penguasa dan memangkas mekanisme kontrol publik (rule by law). Hukum dijadikan alat pembenar atas kebijakan yang tidak pro-rakyat. Oligarchic & Militarized Statism (Paham Negara Otortiter-Militeristik yang Mengabdi pada Oligarki) adalah Kecenderungan negara untuk menempatkan instrumen komando dan kekuatan modal sebagai solusi tunggal atas seluruh persoalan bangsa. Negara bertindak secara paternalistik-sentralistik, mengabaikan kapasitas institusi sipil, dan menggeser fokus pembangunan dari perlindungan hak-hak dasar warga menjadi sekadar penataan ketertiban fisik dan pengamanan kepentingan segelintir elite. Apabila kecenderungan pembentukan kebijakan yang tidak pro-rakyat ini terus dipelihara tanpa koreksi mendasar, Indonesia akan berhadapan dengan ancaman sistemik yang sangat berat di masa depan: Krisis Legitimasi dan Ketidakpercayaan Publik (Distrust),Ketika rakyat menyadari bahwa kebijakan negara tidak pernah benar-benar menjawab kesulitan hidup mereka—seperti tingginya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, dan mahalnya biaya sekolah—maka tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi akan merosot tajam. Degradasi Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kebebasan Akademik,Kebijakan pendidikan yang salah arah dan cenderung menyeragamkan pola pikir akan mematikan daya kritis masyarakat. Tanpa tradisi berpikir kritis dan kebebasan akademik yang sehat, bangsa ini akan kehilangan kemampuan untuk berinovasi dan menyelesaikan masalah-masalah kompleks di masa depan. Ketimpangan Sosial-Ekonomi yang Makin Meluas,Kebijakan top-down yang mengabaikan kedaulatan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput akan makin melebarkan jurang pemisah antara masyarakat biasa dan elite penguasa, yang pada akhirnya memicu ketegangan dan kerentanan sosial yang berlanjut. Di tengah kebuntuan artikulasi politik dan melencengnya arah kebijakan negara, mahasiswa khususnya Mahasiswa Hukum dan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus mengambil peran historis dan intelektualnya sebagai garda depan pengawal res publica*. Kedua elemen ini tidak boleh terjebak menjadi penonton pasif atau sekadar bagian dari seremoni politik, melainkan harus menyatu dalam gerakan advokasi dan pemikiran kritis yang padu. Substansi peran dan fungsi ini mencakup beberapa langkah konkrit: Eksaminasi Hukum Kritis dan Melakukan Uji Materiil (Judicial Review),Mahasiswa hukum
Penulis: Abdullah Rumadan – Kader HMI ruminews.id – Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya krisis iklim, dunia sedang memasuki babak baru persaingan internasional. Jika pada abad ke-20 perebutan kekuasaan bertumpu pada minyak bumi dan kekuatan militer, maka abad ke-21 ditentukan oleh siapa yang menguasai energi terbarukan, mineral kritis, teknologi hijau, serta rantai pasok industri rendah karbon. Pergeseran ini melahirkan apa yang kini dikenal sebagai geopolitik hijau, yakni kompetisi global yang menjadikan isu lingkungan sebagai instrumen baru dalam membangun pengaruh ekonomi dan politik.
