ruminews.id, Bandung – Penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dinilai menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju sekaligus mendukung visi Indonesia Maju. Pembangunan desa yang berkelanjutan harus diarahkan pada peningkatan kemandirian ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum DPD LPM DKI Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurokhman, A.Ks., S.H., S.Sos., M.Si., CPLA, dalam rangkaian Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI Periode 2026–2029, yang berlangsung di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).
Pengukuhan Pengurus DPP LPM RI dilakukan oleh Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam kesempatan itu, Taufiqurokhman menegaskan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional karena sebagian besar potensi ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia tumbuh dari wilayah perdesaan.
“Ketika desa mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri, mengelola potensi lokal secara optimal, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, maka sesungguhnya kita sedang membangun fondasi Indonesia Maju dari tingkat paling bawah,” kata Taufiqurokhman.
Menurutnya, Jawa Barat memiliki modal besar untuk mempercepat lahirnya desa-desa mandiri. Selain memiliki jumlah desa yang besar, provinsi tersebut juga didukung sumber daya alam yang melimpah, sektor pertanian yang kuat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak pembangunan daerah.
Ia menilai konsep desa mandiri tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan desa menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, memperkuat pelayanan publik, serta memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung pembangunan.
“Desa hari ini tidak cukup hanya menjadi objek pembangunan. Desa harus menjadi subjek pembangunan, mampu berinovasi, memanfaatkan teknologi, mengembangkan ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakatnya,” ujarnya.
Taufiqurokhman menambahkan, keberhasilan membangun desa membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
Menurut dia, sinergi tersebut penting agar setiap program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia akademik, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat harus bergerak bersama agar pembangunan desa benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi informasi agar tata kelola pemerintahan desa semakin profesional, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Selain itu, penguatan infrastruktur dasar, akses internet, layanan pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan UMKM dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan desa yang berdaya saing.
“Jika desa-desa di Jawa Barat mampu tumbuh menjadi desa yang mandiri, produktif, dan inovatif, maka Jawa Barat akan semakin istimewa. Dan ketika desa-desa di seluruh Indonesia bergerak maju, cita-cita Indonesia Maju akan lebih cepat terwujud,” tutur Taufiqurokhman.
Ia berharap momentum pengukuhan kepengurusan DPP LPM RI periode 2026–2029 menjadi awal penguatan peran LPM dalam mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis desa di seluruh Indonesia. Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat.
