5 April 2026

DPC SARBUMUSI NU Lamongan Tunjuk Nahkoda Baru

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Lamongan, Politik / Iman Amirullah

Ruminews.id, Lamongan – Nihrul Bahi Alhaidar, S.H., atau yang akrab disapa Gus Irul, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (K-SARBUMUSI NU) Lamongan periode 2026-2031 dalam Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar di Onea Cafe, Jl. Kadet Suwoko, Jumat (06/03/2026). Gus Irul yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Pengurus Wilayah Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Jawa Timur ini menggantikan Agus Susanto, ketua demisioner yang telah dengan penuh peluh meletakkan pondasi gerakan buruh di Lamongan pada periode sebelumnya. Hadir dalam acara tersebut, Ketua Tanfidziyah PCNU Lamongan, Dr. KH. Syahrul Munir, M.Pd (Gus Syahrul), memberikan catatan penting bagi pengurus baru. Ia menyoroti masih lemahnya advokasi ketenagakerjaan di wilayah Lamongan. ”Saya melihat advokasi dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan masih rendah. Oleh karena itu, ketua terpilih harus bisa bekerja optimal karena masih banyak masalah perburuhan yang memerlukan perhatian serius,” tegas Gus Syahrul. Senada dengan hal tersebut, Agus Susanto selaku ketua demisioner berharap pengurus baru dapat melanjutkan tonggak advokasi yang telah dibangunnya. “Kami telah membuka pintu dan melakukan pendampingan di beberapa titik sebagai pondasi. Tugas pengurus mendatang adalah memperkuat bangunan tersebut,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Desa ini. Dalam sambutan perdananya sebagai ketua DPC Lamongan SARBUMUSI, Gus Irul menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PCNU, DPW, DPP, serta basis buruh di Lamongan. Ia berkomitmen untuk segera membentuk kepengurusan yang solid agar roda organisasi langsung bergerak. ”Ini adalah tugas mulia. Fokus kami ke depan adalah menyelesaikan persoalan buruh di Lamongan dengan lebih baik melalui koordinasi intensif bersama stakeholder dan perusahaan-perusahaan,” ujar Gus Irul. Ia juga menekankan pentingnya dialog untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sehingga tidak lagi menjadi isu konflik yang berkepanjangan. Secara khusus, Gus Irul memberikan perhatian pada kesejahteraan buruh menjelang hari raya. ”Paling penting, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2027 nanti, kami berharap seluruh perusahaan di Lamongan mematuhi aturan ketenagakerjaan, terutama terkait hak-hak pekerja, sehingga tidak ada lagi problem yang muncul di dunia perburuhan kita,” pungkasnya. Terpilihnya Gus Irul diharapkan mampu membawa angin segar bagi iklim ketenagakerjaan di Lamongan. Dengan latar belakang hukum yang dimilikinya, Sarbumusi NU Lamongan diproyeksikan menjadi jembatan yang adil antara hak-hak buruh, perlindungan bagi investor, dan keberlangsungan perusahaan demi kemajuan ekonomi daerah.

Nasional, Politik

Kaesang Pangarep Serukan PSI Jadikan Bali “Kandang Gajah”

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik / Iman Amirullah

Ruminews.id, Badung – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, secara terbuka menyatakan kesiapan partainya untuk menantang dominasi PDI Perjuangan di Provinsi Bali. Pernyataan ini disampaikan Kaesang saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Bali yang digelar di Kerobokan, Kabupaten Badung. Langkah politik ini menyusul pernyataan Kaesang sebelumnya yang menjuluki Jawa Tengah sebagai “Kandang Gajah”. Kini di Bali, ia membawa narasi serupa dengan tekad mematahkan hegemoni partai penguasa di Pulau Dewata. Kehadiran putra bungsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ini disambut meriah dengan berbagai kesenian tradisional Bali, mulai dari iringan musik Baleganjur, kesenian Tek-tekan khas Tabanan, hingga atraksi Barong Gajah. Dalam kunjungan tersebut, Kaesang didampingi pula oleh sejumlah petinggi partai yang juga menjabat di pemerintahan, yakni: yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Iyana Bagoes Oka. Salah satu agenda utama dalam Rakorwil ini adalah penguatan struktur organisasi. Kaesang secara resmi melantik Ketut Suyasa, mantan tokoh senior Partai Golkar, sebagai Ketua DPW PSI Provinsi Bali. Selain itu, dilantik pula jajaran pengurus DPW dan DPD dari seluruh Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam orasinya, Kaesang mengakui bahwa Bali merupakan basis massa yang sangat kuat bagi PDI Perjuangan, terutama karena ikatan batin dan historis yang begitu panjang. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh menyiutkan nyali para kader PSI. “Bali harus menjadi tempat yang baik untuk memelihara gajah. Saya tidak mau hanya sekadar membongkar, tapi memelihara. Kita harus membuktikan bahwa PSI bisa memberikan kontribusi yang lebih besar daripada ‘sebelah’,” ujar Kaesang di hadapan ratusan kader. Kaesang juga memberikan catatan kritis terkait perolehan kursi PSI di Bali saat ini yang dinilainya masih minim. Ia menginstruksikan seluruh Ketua DPD untuk segera: Menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam waktu dekat. Merapikan struktur partai hingga ke tingkat akar rumput. Memperkuat konsolidasi agar manfaat kehadiran PSI dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Menutup arahannya, Kaesang membakar semangat para kader untuk bersiap menghadapi kontestasi politik di tahun 2029. Ia menegaskan bahwa target utama PSI adalah memenangkan hati rakyat Bali melalui kerja nyata dan solidaritas yang kuat. Meski ambisius, wacana PSI untuk merebut “kandang banteng” dianggap masih terlalu terburu-buru oleh beberapa pakar politik. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie misalnya, menilai posisi PSI justru kian rapuh meski terus mengaitkan diri dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. “PSI ini baru 2026 sudah bicara Pemilu 2029. Target realistis mereka sebenarnya hanya berjuang lolos ambang batas parlemen 4 persen. Bahkan menembus 3 persen saja masih sangat sulit. Prediksi saya PSI tetap terkapar di Jateng dan Bali,” ujar Jerry, kepada wartawan, Selasa (3/2/2026). Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai kehadiran Jokowi sebagai PSI tidak lagi memberikan keuntungan elektoral signifikan. Menurutnya, puncak potensi elektoral PSI sejatinya sudah mekar pada Pemilu 2024, saat Jokowi masih menjabat Presiden. Maka tentu PSI memerlukan strategi serta pendekatan yang berbeda jika ingin merealisasikan target ambisiusnya.

Internasional, Opini, Politik

Iran Vs Amerika Serikat: Hipotesis tentang Kemunduran Imperialisme, Pergeseran Kekuatan Global, dan Batas-Batas Multipolaritas

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini, Politik / Iman Amirullah

Penulis: Iman Amirullah – Pengamat Hubungan Internasional dan Aktivis Buruh Yogyakarta Ruminews.id, Yogyakarta – Tatanan dunia kapitalis kontemporer hingga hari ini masih terus berdinamika, tetapi tetap ditandai oleh keberadaan relasi imperialisme. Ia merupakan suatu struktur global di mana kapitalis monopoli di negara-negara maju mengekstraksi nilai-surplus dari wilayah-wilayah yang secara historis tersubordinasi dalam ekonomi dunia. Mekanisme yang memungkinkan hal ini berlangsung mencakup pertukaran tidak setara, kontrol atas rantai nilai global, serta dominasi dalam penentuan harga dan teknologi. Dalam struktur ini, kapitalis di pusat memperoleh super-profit. Sementara itu, kapitalis di negara-negara berkembang yang ruang akumulasinya dibatasi oleh tatanan global harus mengkompensasi keterbatasan tersebut dengan memperdalam eksploitasi terhadap kelas pekerja domestik. Akibatnya, kelas pekerja mengalami penindasan berlapis: oleh kapital domestik sekaligus oleh struktur imperialisme global. Super-profit yang dinikmati di pusat kekuasaan imperialisme juga memungkinkan terbentuknya kompromi sosial dalam bentuk negara kesejahteraan di sejumlah negara maju. Sebaliknya, di banyak wilayah pinggiran, kelas pekerja tetap berada dalam kondisi super-eksploitasi tanpa perlindungan sosial yang memadai. Ini bukan sekadar perbedaan tingkat pembangunan atau ‘political will‘, melainkan refleksi dari relasi struktural dalam kapitalisme global. Pasca Kejatuhan Uni Soviet 2 dekade lalu, tatanan dunia memasuki fase unipolar di bawah dominasi Amerika Serikat. Fase ini ditandai oleh ekspansi neoliberalisme secara global. Namun, dominasi tersebut tidak bersifat permanen. Dalam dua dekade terakhir, terjadi pergeseran signifikan dalam distribusi kekuatan ekonomi dunia, terutama dengan meningkatnya peran Tiongkok serta negara-negara berkembang lainnya. Sebaliknya, situasi perekonomian raksasa ekonomi seperti Jerman, Amerika Serikat, Jepang justru terus merosot. Perubahan ini mengindikasikan pergeseran pusat gravitasi ekonomi global. Namun, pergeseran tersebut tidak serta-merta mencerminkan transformasi progresif dalam struktur kekuasaan dunia. Dunia memang bergerak menuju konfigurasi yang lebih multipolar, tetapi multipolaritas itu sendiri bersifat kontradiktif. Mengapa? Pertama, kategori “Dunia Selatan” tidak dapat dipahami sebagai blok politik yang homogen. Ia lebih tepat dilihat sebagai kategori historis yang merujuk pada pengalaman subordinasi dalam sistem global. Secara internal, ia sangat terfragmentasi, terdapat negara dengan orientasi “sosialis” seperti Kuba dan Venezuela, negara kapitalis yang berusaha otonom seperti Rusia dan Iran, serta banyak negara lain yang tetap terintegrasi secara subordinat dalam sistem global. Kedua, kebangkitan ekonomi di sebagian negara berkembang tidak identik dengan emansipasi kelas pekerja. Dalam banyak kasus, pertumbuhan tersebut justru ditopang oleh reproduksi relasi kapitalistik domestik yang eksploitatif. Borjuasi nasional tidak secara otomatis menjadi kekuatan pembebas, melainkan sering berfungsi sebagai mitra dalam akumulasi kapital global yang terus mereproduksi ketimpangan. Ketiga, dalam konteks geopolitik, meningkatnya peran negara-negara yang berposisi anti-Barat tidak dapat secara sederhana dipahami sebagai kekuatan progresif. Iran, misalnya, memainkan peran penting dalam menantang dominasi Barat dan Zionisme di Asia Barat, tetapi pada saat yang sama mempertahankan struktur kekuasaan domestik yang represif. Pembatasan terhadap oposisi politik, diskriminasi terhadap minoritas, serta kontrol ketat atas kebebasan sipil menunjukkan bahwa oposisi terhadap imperialisme tidak secara otomatis berarti keberpihakan pada keadilan sosial. Lebih jauh, kekerasan berbasis gender (KBG) juga menjadi bagian dari struktur kekuasaan. Kasus kematian Mahsa Amini pada 2022, yang memicu gelombang protes nasional, membuka wajah brutal aparat negara rezim para Mullah ini dalam mengontrol tubuh dan kebebasan perempuan. Negara tidak hanya mengatur moralitas, tetapi juga menegakkannya melalui kekerasan. Artinya, oposisi terhadap imperialisme tidak boleh berubah menjadi pembenaran terhadap otoritarianisme domestik. Peristiwa ini sekaligus menyingkap kontradiksi antara posisi geopolitik suatu negara dan kondisi domestiknya. Pemenjaraan terhadap oposisi politik, kekerasan terhadap demonstran, genosida dan diskriminasi sistemik terhadap kelompok etnis minorias Kurdi dan Baloch dan minoritas agama, seperti komunitas Baháʼi, Kristen, dan Atheisme terus menghadapi pembatasan serius hingga kriminalisasi dan pembunuhan. Dengan demikian, kritik terhadap hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Israel atas intervensi militer, blokade ekonomi, dan kekerasan global tetap penting. Namun, kritik tersebut tidak boleh berubah menjadi pembenaran terhadap rezim-rezim lain yang juga menindas rakyatnya sendiri. Konflik geopolitik kontemporer, mulai dari Suriah, Yaman, hingga perang Rusia-Ukraina serta invasi Israel terhadap Palestina tidak dapat direduksi menjadi dikotomi sederhana antara “imperialisme” dan “perlawanan”. Banyak di antaranya melibatkan kekuatan regional dengan kepentingan dominasi masing-masing, sementara rakyat sipil tetap menjadi korban utama. Meskipun demikian, kemerosotan relatif dominasi unipolar tetap memiliki implikasi strategis. Pergeseran menuju multipolaritas membuka ruang manuver bagi negara-negara berkembang untuk mendiversifikasi hubungan ekonomi, teknologi, dan politik, serta mengurangi ketergantungan pada pusat kapital global. Namun, ruang tersebut bersifat terbatas dan sempit sehingga jelas tidak otomatis mengarah pada perubahan yang progresif. Tanpa tekanan dari bawah melalui gerakan kelas pekerja dan kekuatan sosial lainnya, multipolaritas hanya akan menjadi arena pembagian ulang kekuasaan di antara elit global. Ia berpotensi berubah menjadi kompromi antar pemodal, antara kapital besar di pusat dan borjuasi domestik di pinggiran yang selama ini berperan sebagai “raja-raja kecil” dalam struktur yang sama. Sejarah pasca Perang Dunia II, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa kemerdekaan politik tidak selalu diikuti oleh pembebasan sosial-ekonomi. Dalam banyak kasus, elit nasional justru mengambil alih posisi dalam struktur dominasi yang sudah ada. Perubahan yang terjadi lebih sering hanya mengganti wajah kekuasaan, bukan mengakhiri logika penindasan itu sendiri. Jika distribusi surplus global mengalami pergeseran, maka dinamika kelas di negara-negara maju juga akan terdampak. Kemampuan negara kapitalis untuk mempertahankan konsesi kesejahteraan dapat melemah, membuka kemungkinan radikalisasi baru di kalangan kelas pekerja. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mempersempit kesenjangan kondisi hidup antar pekerja secara global. Dengan demikian, multipolaritas bukanlah tujuan akhir, melainkan fase transisional yang rapuh. Ia dapat bergerak ke berbagai arah, mulai dari kembali pada dominasi tunggal, atau menuju tatanan yang lebih egaliter, tergantung pada konfigurasi kekuatan sosial dan politik yang berkembang. Karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar memilih posisi dalam peta geopolitik global, melainkan membangun kekuatan rakyat yang otonom dari negara, baik negara imperialis maupun negara yang mengklaim diri “anti-imperialis”. Pengalaman Gerakan Rakyat Miskin Tak Bertanah Brazil (MST) di Brazil atau gerakan Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) di kawasan paling terluar Meksiko, dapat menjadi salah satu rujukan penting mengenai bagaimana gerakan akar rumput di belahan bumi Selatan dapat membangun kemerdekaannya melalui pengorganisiran rakyat akar rumput tanpa harus terjebak pada ilusi pembangunan dari atas atau ketergantungan pada negara maupun blok politik global secara hitam-putih dalam merebut kebebasan. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa negara bukanlah instrumen netral yang bisa begitu saja direbut dan dijadikan sebagai alat pembebasan. Ia adalah bentuk organisasi kekuasaan yang secara inheren memusatkan

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Syawalan 1447 H, Bupati Gowa Ajak Muhammadiyah Terus Kolaborasi Majukan Daerah

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Tapenrang menghadiri kegiatan Syawalan 1447 Hijriah Muhammadiyah Kabupaten Gowa, di Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, Ahad (5/4). Dalam sambutannya, dirimya mengungkapkan Pemkab Gowa dan Muhammadiyah terus menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan baik, sehingga melalui sywalan terus Bupati Talenrang mengajak agar Muhammadiyah terus terlibat dalam menjalankan program daerah. “Mari menjaga silaturahmi satu sama lain, karena semua yg berat akan terasa ribgan jika ada kerjasama dan kolaborasi di dalamnya,” ungkapnya Salah satu program daerah yang bisa dikolaborasikan kata Husniah yakni program keanusiaan yang menyentuh langsung masyarakat seperti bantuan kepala Keluarga Miskin Elstrem (KME). “Saya menitipkan porgram kemanusiaan yang bisa dilaksanakan oleh Keluarga Muhammadiyah yang tersebar di Kabupaten Gowa, Seperti membantu KME kita yang bekerjasama dnegan Baznas,” jelas Bupati Talenrang. Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut orang nomor satu di Gowa ini menyampaikan, sebagai pemerintah daerah, pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami sangat memahami tanggungjawab yang diemban. Karena itu, kami akan terus bekerja, menjaga amanahdengan sebaik-baiknya, dan membiarkan hasil yang berbicara, karena masyarakat tidak lagi melihat dari apa yang ramai dibicarakan, tetapi dari apa yang nyata dirasakan,” tegasnya. Sementara Ketua Muhammadiyah Kabupaten Gowa, Ardan Ilyas, berharap agar momentum Syawalan ini menjadi ruang untuk saling memaafkan dan memperkuat pemahaman di tengah perbedaan. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam menjalankan program-program kebaikan demi kemajuan organisasi. “Momentum syawalan ini kami memohon maaf apabila selama ini terdapat kekhilafan. Mari kita perkuat kebersamaan dan terus bekerja melakukan hal-hal baik demi kemajuan Muhammadiyah,” pungkasnya. Pada Syawalan ini turut didengarkan Hikmah Syawal yang disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Ambo Asse.

Daerah, Politik, Solo

LDA Bantah Video Kerusakan Panggung Sanggabuwono: Rekaman Lama Sebelum Revitalisasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Politik, Solo / Iman Amirullah

Ruminews.id, Solo – Isu kerusakan di Panggung Sanggabuwono yang sempat viral di media sosial dibantah oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pihak LDA menegaskan bahwa video yang beredar merupakan dokumentasi lama, jauh sebelum proses revitalisasi dilakukan. Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, memastikan kondisi terkini bangunan tersebut dalam keadaan baik dan terus dirawat secara berkala. “Itu video lama, apa yang ada di video itu tidak sesuai. Saat ini tidak ada masalah, kalau ada kita terus melakukan perawatan,” kata KPH Eddy pada Jumat (3/4/2026). Ia menjelaskan bahwa proses revitalisasi Panggung Sanggabuwono dilakukan dengan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan X (BPK X). Seluruh tahapan, termasuk penentuan bagian yang diperbaiki hingga detail teknis seperti jenis cat, dilakukan melalui kajian bersama. “BPK itu menentukan mana yang harus diganti mana yang tidak. Termasuk bahkan catnya mana yang dipakai, merek apa warna apa gitu itu kita selalu bersama BPK,” ujarnya. Eddy juga menyoroti sejumlah visual dalam video yang dinilai tidak akurat atau menyesatkan. Ia menyebut ada bagian bangunan yang disalahartikan, seperti jendela yang disebut sebagai pintu. “Kalau saya urai apa yang menjadi catatan mereka, yang dilingkar-lingkari yang di luar itu, yang kayak jendela tapi kemudian itu pintu, kamuflase itu, itu tidak pernah. Kemudian itu dicat seolah-olah pintu gitu enggak pernah di dalam,” imbuhnya. Terkait temuan jamur dan lumut yang juga ditampilkan dalam video, Eddy menegaskan bahwa kondisi tersebut sudah ditangani bahkan sebelum video itu viral. Ia menyebut kemunculan lumut merupakan hal wajar dalam perawatan bangunan bersejarah. “Yang di luar juga memang sempat ada apa jamur-jamur, lumut-lumut yang muncul itu ya sudah bersih sebelum itu viral sudah bersih lagi tapi kalau enggak percaya dicek ulang ya itu bagian dari perawatan biasa,” terangnya. Sementara soal dugaan kebocoran, LDA menyebut tidak ada kerusakan struktural pada bangunan. Air yang terlihat disebut hanya merupakan tampias hujan, bukan kebocoran dari atap. “Mereka itu ngambil gambar itu tidak di lantai tidak sampai lantai paling atas. Jadi itu di bawah lantai paling atas karena lantai paling atasnya terkunci dan tidak ada kebocoran di atas. Kalaupun ada air di lantai dua itu tampias dari jendela,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa saat itu terdapat bagian jendela yang belum terpasang kaca, sehingga memungkinkan air hujan masuk sebagai tampias. Menutup penjelasannya, Eddy menegaskan bahwa pascarevitalisasi, kondisi Panggung Sanggabuwono dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan seperti yang dinarasikan dalam video. “Nggak ada masalah, kita melangkah ke depan bagaimana keraton-keraton yang di antara menjadi indah itu menurut saya lebih menarik untuk dijalankan,” pungkasnya untuk menutup klarifikasi. Panggung Sangga Buwana merupakan bagian tak terpisahkan dari arsitektur Keraton Surakarta Hadiningrat dan telah ditetapkan sebagai bagian dari Cagar Budaya Nasional sejak tahun 2017. Berdasarkan catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono III sekitar tahun 1728. Dengan bentuk segi delapan, tinggi kurang lebih 30 meter, dan lima tingkatan, Panggung Sangga Buwana pada masanya diyakini sebagai bangunan tertinggi di Pulau Jawa. Bangunan ini sendiri menyimpan nilai spiritual yang begitu tinggi, dimana menara ini menjadi tempat bagi para Sunan Keraton Surakarta bermunajat dan beribadah kepada Allah. Selain itu, ruangan tertinggi di menara ini juga digunakan sebagai ruangan bagi Sunan penguasa Surakarta untuk berjumpa dengan Ratu Pantai Selatan dan juga sebagai sarana mengawasi dan mengintai seluruh wilayah kekuasaannya.

Hukum, Jeneponto, Pemerintahan, Pemuda, Politik

HMI Jeneponto: Hukum Tajam ke Amsal Sitepu, Tumpul terhadap Bupati Jeneponto

Tinggalkan Komentar / Hukum, Jeneponto, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jeneponto melontarkan kritik keras terhadap Polda Sulawesi Selatan yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tipikor PN Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks terkait perkara korupsi pembangunan Pasar Lassang-Lassang. Jenderal Advokasi HMI Cabang Jeneponto, Sulaeman, menegaskan bahwa hingga saat ini publik belum melihat adanya arah penanganan yang jelas, terukur, dan transparan terhadap fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. “Putusan pengadilan adalah perintah hukum yang wajib dilaksanakan. Ketika fakta hukum dalam putusan tidak ditindaklanjuti secara serius, maka yang dipertaruhkan bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga wibawa peradilan itu sendiri,” tegas Sulaeman. HMI menilai, pola penanganan perkara yang terkesan berhenti pada pihak tertentu berpotensi menciptakan kesan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Dalam perspektif HMI, kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip equality before the law dan due process of law. “Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika fakta hukum dalam putusan telah menguraikan keterkaitan peran pihak lain, maka itu wajib diuji dan didalami secara objektif. Tidak boleh ada perlakuan berbeda karena jabatan atau kekuasaan,” lanjutnya. Lebih jauh, HMI mengingatkan bahwa lambannya tindak lanjut terhadap putusan pengadilan berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai adanya pembiaran atau ketidaktegasan dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. “Jika tidak ada kejelasan, maka wajar publik mempertanyakan komitmen penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan apa pun. Penegakan hukum harus berdiri tegak di atas asas keadilan, bukan kompromi,” ujar Sulaeman. HMI Cabang Jeneponto menegaskan akan terus mengawal perkara ini dan dalam waktu dekat akan kembali menggelar aksi di Mapolda Sulsel guna menuntut kepastian hukum atas tindak lanjut putusan pengadilan tersebut. “Kami tidak akan berhenti. Penegakan hukum tidak boleh dipermainkan. Jika dibiarkan, ini berpotensi mencederai prinsip negara hukum dan membuka ruang ketidakpercayaan publik. Kami mendesak Polda Sulsel bertindak tegas, profesional, dan transparan,” tutupnya. HMI menegaskan bahwa seluruh desakan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah, dalam rangka menjaga prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta memastikan penegakan hukum berjalan adil, objektif, dan tidak diskriminatif.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized

Kekurangan Volume 20 Paket Proyek PUPR Diduga Rugikan Negara, SPMP Ancam Demo Kantor Bupati dan Kejari Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized / Alif Daisuri

ruminews.id, Gowa- Dalam tahun 2024 pemerintah menggelontorkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam sebesar Rp172.108.797.874,17 atau 172M untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa. Namun dalam hasil rekapan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan kejanggalan pada 20 paket pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan. Dalam hasil audit BPK RI terdapat kekurangan volume pada setiap paket pengerjaan yang berjumlah 20 paket dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp724.444.628,77. Dari hasil temuan itu BPK RI memerintahkan pemerintah kabupaten gowa untuk segera mengganti seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akan tetapi hanya Rp.40.000.000 yang di kembalikan ke negara. Atas dasar tersebut Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) mengambil sikap tegas perihal persoalan temuan yang merugikan keuangan negara tersebut. Dalam pernyataan sikapnya Bams sapaan akrab Jendral Lapangan SPMP itu menyampaikan bahwa mereka siap turun kejalan dan melaporkan perihal tersebut ke aparat penegak hukum untuk menyikapi persoalan kerugian negara tersebut. “Kami siap dan akan melakukan pergerakan aksi unjuk rasa serta melaporkan temuan tersebut ke aparat penegak hukum”, ungkapnya. Bams juga menambahkan bahwa terungkapnya temuan negara tersebut bukan hanya sebatas hasil audit tapi bagaimana aparat penegak hukum dan bupati kabupaten gowa mengambil sikap tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum pejabat yang menimbul kerugian negara. “Kita disini liat bagaimana ketegasan aparat penegak hukum dan bupati gowa dalam menyikapi temuan tersebut apa lagi ini sudah bisa kita bilang mengarah ke tindakan Korupsi”, Ujarnya.

Barru, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized

KOHATI HMI Cabang Gowa Raya Susun Road MAP Gerakan Perempuan Progresif dan Kontekstual

Tinggalkan Komentar / Barru, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized / Fikri Haikal

ruminews.id, Barru – Langkah KOHATI di bawah HMI Cabang Gowa Raya dalam menyusun road map gerakan perempuan progresif dan kontekstual merupakan sebuah langkah yang tidak hanya strategis, tetapi juga mencerminkan adanya kesadaran ideologis dan organisatoris yang semakin matang. Ini menunjukkan bahwa arah gerakan perempuan di tubuh organisasi tidak lagi berjalan secara sporadis atau sekadar memenuhi rutinitas kegiatan, melainkan mulai dirancang secara sistematis dengan orientasi jangka panjang yang jelas. Dalam konteks gerakan mahasiswa dan perempuan hari ini, penggunaan istilah “progresif” bukan sekadar label, tetapi mengandung konsekuensi berpikir dan bertindak yang lebih berani. Artinya, KOHATI mencoba mendorong kadernya untuk tidak hanya berada pada wilayah wacana normatif tentang perempuan, tetapi juga masuk ke dalam ruang-ruang kritis yang menyentuh persoalan struktural, seperti ketimpangan akses pendidikan, marginalisasi ekonomi, kekerasan berbasis gender, hingga minimnya representasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Sikap progresif ini juga menuntut adanya keberanian untuk melakukan refleksi internal, termasuk mengkritisi budaya organisasi sendiri jika masih terdapat praktik yang tidak adil atau belum sensitif gender. Di sisi lain, penekanan pada aspek “kontekstual” menjadi sangat penting agar arah gerakan yang dibangun tidak tercerabut dari realitas sosial yang dihadapi. Gowa Raya memiliki dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang khas, sehingga pendekatan gerakan perempuan tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Dengan pendekatan kontekstual, road map yang disusun diharapkan mampu membaca kebutuhan riil perempuan di tingkat lokal, memahami tantangan yang mereka hadapi, serta merumuskan strategi gerakan yang relevan dan aplikatif. Ini juga menjadi upaya untuk menjembatani antara gagasan besar gerakan perempuan dengan realitas keseharian masyarakat, sehingga gerakan tidak terkesan elitis atau jauh dari akar sosialnya. Namun demikian, tantangan terbesar dari penyusunan road map ini justru terletak pada tahap implementasi. Tidak sedikit organisasi yang mampu merumuskan dokumen perencanaan yang baik, tetapi gagal dalam menerjemahkannya menjadi gerakan nyata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan road map harus benar-benar dijadikan sebagai pedoman operasional yang mengikat, bukan hanya sebagai produk intelektual yang berhenti di forum-forum diskusi. Dibutuhkan konsistensi, disiplin organisasi, serta mekanisme evaluasi yang jelas agar setiap program yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah dirumuskan. Selain itu, kesiapan sumber daya kader juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Gerakan perempuan yang progresif dan kontekstual menuntut kader yang tidak hanya aktif secara organisatoris, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, kepekaan sosial, serta kemampuan analisis yang baik. Kader harus mampu membaca realitas secara kritis, membangun narasi yang kuat, serta terlibat langsung dalam advokasi maupun pemberdayaan di tengah masyarakat. Tanpa itu, road map hanya akan menjadi konsep yang sulit diwujudkan secara konkret. Lebih jauh lagi, penting bagi KOHATI untuk membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak di luar organisasi, baik itu komunitas perempuan, lembaga swadaya masyarakat, maupun institusi lainnya. Kolaborasi ini akan memperkuat gerakan, memperluas jangkauan, serta memperkaya perspektif dalam merespons isu-isu perempuan yang semakin kompleks. Dengan demikian, gerakan yang dibangun tidak bersifat eksklusif, tetapi mampu menjadi bagian dari upaya kolektif dalam mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Secara keseluruhan, saya melihat bahwa penyusunan road map ini adalah fondasi penting yang dapat menentukan arah gerakan perempuan ke depan. Ini adalah momentum bagi KOHATI Cabang Gowa Raya untuk menegaskan perannya tidak hanya sebagai pelengkap dalam struktur organisasi, tetapi sebagai motor penggerak perubahan yang memiliki visi, strategi, dan keberpihakan yang jelas. Jika dijalankan dengan komitmen yang kuat dan konsistensi yang terjaga, maka road map ini bukan hanya akan berdampak pada penguatan internal organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan perempuan di tengah masyarakat.

Makassar, Pemuda, Pendidikan

Pentas Seni PPNJ: Wadah Ekspresi dan Dakwah Kreatif Generasi Muda

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 5 April 2026 – Suasana meriah dengan panggung megah dan antusiasme ribuan penonton mewarnai kegiatan tahunan Pentas Seni Santri yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah (PPNJ) Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada Sabtu malam (05/04/2026). Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi para santri untuk mengekspresikan bakat dan kreativitas di berbagai bidang seni, sekaligus menghadirkan seni sebagai medium alternatif dakwah yang komunikatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Mengusung tema “Harmoni dalam Perbedaan, Mewujudkan Generasi Islami Kreatif dan Inovatif”, pentas seni tersebut menampilkan beragam pertunjukan, mulai dari tari tradisional, nyanyian Islami, teater, modern dance, hingga pembacaan puisi. Ragam penampilan ini berhasil memukau para penonton yang hadir dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, tenaga pendidik, hingga masyarakat umum. Acara ini turut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, di antaranya Bupati Luwu Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, M.Si., Anggota DPRD Luwu Timur daerah pemilihan Wotu–Burau, Harisal dan Muh. Nur, sejumlah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), camat se-Kabupaten Luwu Timur, serta para kepala desa di Kecamatan Burau. ‎Dalam sambutannya, Sekda Luwu Timur menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pentas seni ini sebagai bukti nyata kreativitas santri yang patut mendapat perhatian lebih luas. “Luar biasa pentas ini, kita harus viralkan di media sosial. Ini untuk membuktikan bahwa kampung kita memiliki potensi yang luar biasa,” ujar Ramadhan Pirade. Sekda juga membacakan sambutan Bupati Luwu Timur, Irwan Bahri Syam (IBAS), yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kegiatan yang digagas oleh PPNJ merupakan bentuk dakwah melalui pendekatan seni dan budaya. “Budaya dan kesenian adalah jantung peradaban bangsa. Nilai-nilai Islam yang luhur berpadu dengan kebudayaan lokal harus terus dikembangkan. Seni dan budaya harus menjadi media dakwah yang mampu menjangkau masyarakat luas,” demikian kutipan sambutan Bupati. Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah, Nurchalis Azis R., Lc., M.Pd., menegaskan bahwa Pentas Seni Santri merupakan ruang positif dalam mengarahkan energi generasi muda ke arah yang konstruktif. “Pentas seni santri harus terus didukung sebagai wadah yang mengarahkan potensi anak muda ke hal-hal positif. Ini juga menjadi sarana dakwah bahwa anggapan pesantren kumuh dan tertinggal di era digital adalah keliru,” ujarnya. ‎Ia juga menambahkan bahwa santri masa kini memiliki daya saing yang tidak kalah dengan generasi di luar pesantren, termasuk dalam bidang seni dan kreativitas. ‎“Santri hari ini mampu bersaing, bahkan unggul dalam kreativitas. Pesantren bukan untuk dijauhi, melainkan dirangkul bersama dalam menjaga masa depan generasi umat,” tegasnya. Salah satu penampilan yang paling mencuri perhatian adalah drama musikal bertema kehidupan sehari-hari santri. Dengan alur cerita yang menyentuh dan akting yang kuat, pertunjukan tersebut sukses mengundang tepuk tangan meriah dari penonton. ‎Selain itu, penampilan tari tradisional yang dikemas secara modern turut menjadi daya tarik tersendiri karena mampu mengangkat nilai-nilai budaya lokal dalam balutan yang lebih segar dan kontekstual. ‎Melalui kegiatan ini, diharapkan Pentas Seni Santri dapat terus menjadi agenda rutin yang tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang pembinaan karakter, ekspresi kreatif, serta penguatan nilai-nilai dakwah di kalangan generasi muda.

Kesehatan, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Politik

Wali Kota Makassar Ajak Warga Lari Tiap Akhir Pekan di Balaikota menuju MHM 2026

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

Wali Kota Makassar Lepas dan Ikut Lari Bersama Runners dari Halaman Balaikota ruminews.id, MAKASSAR-Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengisi Ahad paginya dengan berlari bersama komunitas pelari dari Balaikota Makassar (5/4/2026). Munafri hadir mengenakan Jersey kuning dan melakukan pemanasan bersama para runners. Kegiatan lari ini menjadi bagian dari upaya membangun atmosfer menjelang pelaksanaan event Makassar Half Marathon (MHM) 2026 yang dijadwalkan pada akhir Mei mendatang. Dalam sambutannya, Munafri membakar semangat sportifitas sebelum melepas peserta dan menyampaikan apresiasi kepada para founder Makassar Half Marathon (MHM) 2026 yang dinilainya berhasil menghadirkan salah satu event lari terbesar di Indonesia Timur. “Terima kasih telah membuat event yang sangat luar biasa yang menjadi salah satu ikon flagship lari terbesar di Indonesia Timur yang dihadirkan di Kota Makassar,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal menuju hitung mundur pelaksanaan MHM 2026. Munafri mendorong kegiatan lari setiap akhir pekan dari Balaikota untuk menggaungkan kebiasaan hidup sehat, sekaligus menjadi strategi memperkuat identitas Makassar sebagai kota pelari menuju MHM 2026. Inisiatif ini bahkan telah didorong langsung oleh Munafri sejak beberapa bulan lalu dalam rapat bersama panitia MHM 2026. Agar euforia MHM 2026 tidak hanya terasa pada hari pelaksanaan, tetapi jauh-jauh hari sebelumnya. “Dan pada hari ini kita akan memulai countdown menuju ke sana, dan setiap minggu kita akan lari bersama. Saya berharap vibes ini akan terus kita sebarkan di Kota Makassar,” lanjutnya. Lebih jauh, Munafri menekankan pentingnya kesiapan Kota Makassar dalam menyambut ribuan peserta dari berbagai daerah. Ia menyebut sekitar 12.000 pelari diproyeksikan akan ambil bagian dalam ajang tersebut. “Saya berharap semua para peserta, para runners untuk mulai dari sekarang ikut menata yang namanya hospitality untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang,” tegasnya. Menurutnya, momentum ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga peluang untuk menunjukkan keramahan kota dan memperkuat citra Makassar sebagai tuan rumah event berskala besar. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, juga akan terus memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan positif seperti Makassar Half Marathon yang telah masuk dalam kalender event unggulan daerah. “Ini momentum yang sangat penting untuk memastikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat positif,” tambah Munafri. Menutup sambutannya, Munafri mengajak warga untuk ikut berlari setiap akhir pekan dari Balaikota dan membuka ruang bagi komunitas untuk memanfaatkan area Balaikota pusat sosialisasi dan kegiatan lari mingguan. “Setiap minggu tempat ini kita bisa pakai untuk berlari dan melakukan sosialisasi. Dan hari ini saya akan ikut lari,” tutupnya. Usai melepas peserta, Munafri pun turun langsung ke lintasan dan berlari bersama para runners, menegaskan komitmennya dalam menghidupkan budaya olahraga sekaligus menyambut suksesnya MHM 2026 di Kota Makassar.(*)

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini