Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

5 April 2026

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Kota Makassar Resmi Jalankan PSEL Berbasis Aglomerasi bersama Gowa-Maros

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Proyek PLTSa Siap Dibangun di TPA Manggala, Appi: Penting untuk Jawab Lonjakan Sampah Perkotaan ruminews.id, MAKASSAR -Wali Kota Makassar bersama Bupati Gowa dan Bupati Maros resmi menandatangani perjanjian kerja sama atau PKS penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bersama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Penandatangan kolaborasi lintas daerah tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (4/04/2026). Kolaborasi tersebut ini menjadi langkah konkret lintas daerah dalam mendukung implementasi PSEL di Makassar, sebagai bagian dari program nasional pengelolaan sampah berbasis energi (waste to energy). Sekaligus menjawab tantangan timbulan sampah di tiga kawasan Mamminasata Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurifq, dalam arahannya menjelaskan bahwa proyek nasional ini merupakan bagian dari proses panjang yang telah dirancang pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemik di Indonesia. Ia menegaskan pengembangan PSEL merupakan langkah penting dalam menjawab persoalan timbulan sampah yang terus meningkat diperkotaan dan mencapai timbulan 1000 ton perhari. “Ini suatu langkah panjang yang telah dilakukan, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memotong generasi dari pengelolaan sampah sekarang ini,” ujarnya. Sementera itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pendekatan aglomerasi bersama dua kabupaten tetangga dirancang untuk memastikan persoalan sampah tidak diselesaikan secara parsial, melainkan melalui kerja sama antarwilayah. “Perjanjian kerjasama ini dibangun sistem algomerasi dengan daerah sekitar (Maros dan Gowa),” jelasnya. Munafri menjelaskan bahwa timbulan sampah di Kota Makassar saat ini mencapai sekitar 800 ton per hari dan dinilai masih dapat dioptimalkan. Namun demikian, kapasitas pengangkutan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar baru berada di kisaran 67 persen, sehingga perlu dilakukan peningkatan untuk memaksimalkan layanan pengangkutan sampah. Ia menambahkan, dengan tambahan pasokan dari Kabupaten Gowa sekitar 150 ton per hari dan Kabupaten Maros sekitar 50 ton per hari, fasilitas PSEL diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan energi listrik sebesar 20 hingga 25 MegaWatt, tergantung kualitas sampah yang masuk. “Di Makassar hari ini sampah yang tercatat kurang lebih 800 ton per hari, ini sebenarnya masih cukup untuk kita maksimalkan,” katanya. Karena kapasitas angkut yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar itu cuma di angka 67 persen. Sehingga memang harus dimaksimalkan untuk menambah kemampuan untuk daya angkut ini,” lanjutnya. Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga memastikan bahwa teknologi PSEL yang digunakan merupakan teknologi modern yang telah teruji dan tidak akan menimbulkan dampak seperti yang dikhawatirkan. Ia menepis kekhawatiran warga bahwa kawasan TPA akan berubah menjadi kawasan industri yang mencemari lingkungan. Appi menjelaskan, fasilitas PSEL justru hadir untuk mengolah sampah agar tidak menggunung dengan pengolahan yang telah memenuhi standar keamanan. “Jadi pembangkit listrik ini modern, yang sudah teruji, yang tidak mungkin pemerintah membangun kalau tidak proven (terbukti),” tegasnya. Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar saat ini telah menyiapkan lahan 10 hektardi kawasan TPA Tamangapa untuk dipola memenuhi kebutuhan 7 hektare sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi bahan baku tambahan dari timbunan sampah lama yang masih bisa dimanfaatkan “Karena 20 sampai 25 persen sampah yang ada di TPA masih bisa dipakai sebagai bahan baku,” jelasnya. Lebih jauh, Appi menekankan bahwa PSEL merupakan bagian dari solusi hilir yang terintegrasi dengan pembenahan sistem pengelolaan sampah Kota, termasuk peralihan dari open dumping menuju sanitary landfill serta penguatan pengelolaan dari hulu. Appi menjelaskan dirinya bersama jajaran dinas terkait saat ini juga tengah melakukan pembenahan menyeluruh sistem persampahan di Kota Makassar, termasuk percepatan transisi dari metode open dumping menuju sanitary landfill. Implementasinya diperkuat melalui pemilihan sampah berbasis RT/RW, penguatan bank sampah, optimalisasi TPS3R, pengolahan sampah organik melalui maggot dan kompos hingga pemanfaatan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel). “Hari ini kita sudah memetakan semua blok-blok yang harus dilakukan cover soil setiap hari untuk memastikan bahwa tidak ada lagi open dumping yang bisa memberikan tingkat pencemaran yang tinggi di kota ini,” tambahnya.(*)

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda

Pemkab Gowa Perkuat Skema Pengolahan Sampah Berbasis Energi Melalui PKS Regional

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda /

Targetkan Konversi 150 Ton Sampah Harian Menjadi Energi Terbarukan ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan. Penandatanganan strategis lintas wilayah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kota Makassar ini dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Sabtu (4/4). Kesepakatan makro ini merupakan langkah teknokratis untuk mengonversi timbulan sampah regional menjadi energi produktif secara terpusat. Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menegaskan kesepakatan ini adalah intervensi struktural krusial bagi manajemen persampahan daerah. Skema PSEL dirancang untuk memangkas beban volume sampah harian Kabupaten Gowa secara terukur. “Kerja sama ini membantu kita menyelesaikan sebagian persoalan sampah di Gowa. Sebanyak 150 ton per hari nantinya akan kita transfer untuk dikelola menjadi energi listrik. Ini langkah konkret, meski belum menyelesaikan keseluruhan persoalan,” ungkap Talenrang. Mengingat tingginya rasio produksi sampah di Gowa, Husniah menekankan urgensi pengawasan metrik tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, terutama di kawasan padat penduduk. “Gowa adalah salah satu kabupaten yang produksi sampahnya besar. Untuk daerah perkotaan, kita masih perlu melakukan pengawasan ketat bagaimana pengelolaan sampah berdampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Gowa,” tambahnya. Lebih jauh, intervensi kebijakan daerah tidak dihentikan pada fase hilir. Pemkab Gowa memproyeksikan integrasi sistem ekonomi sirkular melalui sentra pemilahan terpadu. “Masyarakat tetap kita edukasi untuk memilah sampah yang bisa dimanfaatkan, seperti sampah anorganik dan organik. Ini bisa kita manfaatkan agar masyarakat bisa menghasilkan pendapatan dari pengolahan sampah yang ada di tiap desa dan kelurahan nantinya,” tegas Talenrang. Penguatan kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, memaparkan kerangka kebijakan nasional terkait kedaruratan daya tampung infrastruktur persampahan. Pendekatan Waste to Energy dinilai sebagai solusi taktis yang wajib diimbangi dengan reduksi material dari hulu. Hanif mendesak agar pemerintah daerah mengoptimalkan pemilahan di sumber demi menekan beban fasilitas pengolahan akhir. “TPA kita rata-rata sudah berumur 17 tahun dengan sisa kapasitas yang terbatas. Tahun 2026 ditargetkan praktik open dumping dihentikan secara nasional. Karena itu, pengurangan dari sumber harus berjalan paralel agar beban di hilir tidak terus meningkat,” ujar Menteri Hanif. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gowa, Azhari Azis, menegaskan konsekuensi teknis dari kerja sama ini berada pada konsistensi suplai dan tata kelola di daerah. Pemerintah daerah berkewajiban mendistribusikan minimal 150 ton sampah per hari ke fasilitas pengolahan, sekaligus tetap memikul tanggung jawab penuh atas pengelolaan sampah dari sumber hingga pengangkutan. “Pemilahan harus dimulai dari rumah tangga. Sistem pengolahan akan jauh lebih efisien jika sampah yang masuk sudah terklasifikasi. Kami terus mendorong sosialisasi secara berkelanjutan agar kesadaran masyarakat meningkat,” jelasnya. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Bupati Maros, Andi Muetazim Mansyur, serta Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman sebagai bagian dari konsolidasi lintas daerah dalam mempercepat reformasi pengelolaan sampah berbasis sistem dan teknologi. (PS)

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Wabup Gowa Harap Peran Masjid Perkuat Kegiatan Keagamaan dan Kebersamaan Warga

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Hadiri Peresmian Masjid Baitul Iman Borongbilalang ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa terus mendorong pembangunan sarana ibadah sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Bersama Menuju Gowa yang Lebih Maju dan Berkelanjutan”. Dimana salah satunya agar bagaimana pembangunan masjid menjadi salah satu wujud nyata dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) berbasis nilai-nilai agama, serta penguatan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menyampaikan rasa bangga atas kekompakan masyarakat Desa Julubori yang telah berhasil mewujudkan pembangunan masjid yang megah dan representatif. Keberadaan masjid yang layak dan nyaman merupakan bagian penting dalam mendukung pembinaan umat dan peningkatan kualitas kehidupan beragama di tengah masyarakat. “Saya masih ingat pada 2004 silam saat melaksanakan salat Jumat di masjid ini, kondisinya masih berlantai satu. Saat itu jamaah menyampaikan harapan untuk melakukan renovasi, dan Alhamdulillah hari ini kita bisa melihat masjid ini berdiri megah berkat kekompakan masyarakat serta dukungan berbagai pihak,” ungkapnya, pada kegiatan Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan peresmian Masjid Baitul Iman Borongbilalang di Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sabtu (4/3). Ia juga mengapresiasi kegigihan pengurus dan masyarakat yang mampu menghimpun dana hingga mencapai sekitar Rp2 miliar dalam proses renovasi masjid tersebut. “Saya sebagai Wakil Bupati sangat bangga dengan kegigihan dan kekompakan masyarakat, khususnya pengurus pembangunan masjid ini. Kami mengucapkan selamat atas peresmian masjid ini, semoga menjadi berkah dan mempererat kerukunan umat di Desa Julubori,” tambahnya. Lebih lanjut, Wabup Darmawangsyah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelayanan dan pembangunan di Desa Julubori sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Saya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang baik. Desa Julubori memiliki kekompakan yang luar biasa, dan saya berharap masjid ini dijaga serta dimakmurkan dengan berbagai kegiatan keagamaan,” tuturnya. Melalui pembangunan dan peresmian masjid ini, Pemerintah Kabupaten Gowa berharap fungsi masjid dapat terus dioptimalkan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan dalam mendukung terwujudnya masyarakat Gowa yang religius, maju, dan berkelanjutan. Sementara, Ketua Pembangunan Masjid Baitul Iman Borongbilalang, Syamsuddin Daeng Rola, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Wakil Bupati Gowa yang turut menjadi salah satu donatur dalam pembangunan masjid tersebut, sehingga masjid dapat berdiri dengan megah dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar maupun jamaah yang datang beribadah. “Alhamdulillah proses panjang pembangunan masjid ini akhirnya sampai pada tahap peresmian. Hal ini tidak terlepas dari peran Bapak Wakil Bupati Gowa yang turut menyumbangkan dana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Julubori serta para donatur dari Kalimantan, Jakarta hingga Papua yang telah memberikan dukungan,” ungkap Syamsuddin. Ia berharap seluruh donatur yang telah berkontribusi mendapatkan kemudahan rezeki, serta masjid yang telah direnovasi ini dapat menjadi ikon Desa Julubori dan simbol persatuan masyarakat Kecamatan Pallangga, khususnya di Kabupaten Gowa. Hadir dalam peresmian masjid tersebut antara lain, Camat Pallangga Syahrial AP, Pj Kepala Desa Julubori Harianto Dg Kulle, Tokoh Masyarakat Desa Toa Julubori Muh Ilyas Dg Laja, Penceramah Ansar AS, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Julubori serta tokoh agama, pemuda dan majelis taklim Masjid Baitul Iman Borongbilalang.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Bupati Gowa Dorong Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Peran Sosial FKPPI

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa mendorong penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan melalui Musyawarah Cabang X FKPPI Kabupaten Gowa yang berlangsung di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Sabtu (4/4). Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi internal sekaligus penguatan posisi organisasi dalam mendukung stabilitas daerah dan agenda pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menekankan bahwa forum ini memiliki fungsi strategis dalam memastikan arah gerak organisasi tetap relevan dengan kebutuhan daerah. Ia melihat FKPPI memiliki basis nilai yang kuat dan dapat berkontribusi dalam menjaga kohesi sosial. “Kabupaten Gowa membutuhkan energi persatuan. Organisasi seperti FKPPI diharapkan menghadirkan kader yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu menjaga ruang publik tetap kondusif,” ujar Talenrang. Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya relasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan organisasi. Pemerintah membuka ruang kolaborasi, namun tetap menempatkan independensi organisasi sebagai prasyarat penting dalam menjaga kualitas kontribusi. “Kami membuka ruang kemitraan yang luas. Namun organisasi juga perlu menjaga sikap kritis dan integritas agar mampu memberi masukan yang berbasis kepentingan publik,” lanjutnya. Dalam konteks dinamika internal organisasi, Bupati Gowa juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas pasca proses musyawarah. Perbedaan pilihan dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dikelola dengan kedewasaan. “Soliditas organisasi menjadi faktor kunci. Siapapun yang terpilih harus didukung bersama, sementara seluruh kader tetap menjadi kekuatan kolektif yang produktif bagi masyarakat,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua FKPPI Sulawesi Selatan, Iskandar Lathief, menilai Muscab ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten serta memastikan kesinambungan kepemimpinan yang adaptif terhadap tantangan daerah. “Muscab harus menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat kontribusi nyata organisasi di tengah masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan daerah,” ujarnya. Melalui Muscab ini, diharapkan lahir kepemimpinan yang mampu mengarahkan organisasi pada peran yang lebih konkret, baik dalam menjaga stabilitas sosial maupun dalam mendukung program pembangunan daerah secara berkelanjutan. Turut hadir, Dandim 1409/Gowa, Letkol Inf. Heri Kuswanto, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Gowa, Alim Bahri, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis. (PS)

Opini, Pemuda

Road Map KOHATI: Perlawanan dan Kemajuan Perempuan

Tinggalkan Komentar / Opini, Pemuda /

Penulis : NurAnisa (Peserta Latihan Khusus Kohati/LKK Cabang Barru) ruminews.id-Kehadiran KOHATI dalam HMI sejatinya tidak dapat dianggap sekadar pelengkap atau hiasan struktur organisasi. KOHATI lebih merupakan representasi nyata dari perjuangan ideologis untuk menghadapi beragam tantangan zaman yang semakin rumit. Sebagai lembaga khusus, KOHATI memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong kader perempuan agar tidak hanya berperan sebagai “penonton” dalam dinamika organisasi, melainkan benar-benar menjadi aktor utama. Oleh karena itu, pentingnya adanya peta jalan sebagai panduan gerakan yang jelas, agar arah pembinaan tidak membingungkan dan benar-benar menghasilkan muslimah yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga kuat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di dalam organisasi itu sendiri, peta jalan ini harus berfungsi sebagai semacam “rancangan besar” dalam proses perkaderan yang dapat menghidupkan kembali semangat para kader. Kita tidak dapat terus membiarkan LKK hanyalah menjadi rutinitas formal yang kurang bermakna. Pembinaan perlu dilakukan lebih mendalam, yang menyentuh realitas permasalahan perempuan saat ini. Dengan arah yang jelas, KOHATI dapat mengkombinasikan antara kecerdasan intelektual dan keterampilan nyata, sehingga kader siap memiliki “perbekalan” untuk berpartisipasi dan bersaing, bahkan mendominasi ruang diskusi yang selama ini masih didominasi oleh kaum pria. Dari segi sosial, peta jalan ini juga sangat penting untuk meruntuhkan batasan-batasan yang selama ini membatasi perempuan. KOHATI harus menjadi tempat yang aman bagi kader untuk memahami dan mengembangkan identitas mereka tanpa merasa bersalah, baik dalam konteks domestik maupun ambisi di ruang publik. Jika ini dijalankan dengan serius, mentalitas rendah diri dan fenomena “langit kaca” yang sering menghalangi perempuan dapat perlahan-lahan lenyap, digantikan dengan kesadaran penuh bahwa perempuan memiliki hak dan peran penting dalam pembangunan. Ketika melihat Indonesia secara keseluruhan, KOHATI memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penggerak perempuan di berbagai bidang. Peta jalan yang dibuat tidak hanya berfokus pada isu internal, tetapi juga harus mengarah ke luar, terutama dalam menyikapi isu-isu penting seperti kekerasan seksual, hak anak, dan ketimpangan pendidikan. KOHATI perlu hadir di ruang publik bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai suara perempuan yang kuat, berbasis data, dan tetap menjunjung nilai-nilai Islam yang inklusif. Selain itu, peran KOHATI juga harus meluas ke area yang lebih strategis seperti ekonomi dan politik. Kita sudah terlalu sering mendengar wacana, sekarang saatnya untuk tindakan nyata. KOHATI perlu membentuk kader perempuan yang memiliki pemahaman tentang kebijakan publik serta mandiri secara ekonomi. Karena jika perempuan kuat, maka keluarga akan kuat, dan ini akan berdampak langsung pada ketahanan bangsa. Namun, semua rencana tidak akan berarti jika hanya berhenti di atas kertas. Peta jalan ini baru akan berdampak ketika diterapkan dengan serius di semua tingkatan kepengurusan. Dibutuhkan konsistensi, keberanian untuk melakukan evaluasi, dan kemauan untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Termasuk digitalisasi gerakan ini, yang kini menjadi kebutuhan, agar ide perjuangan perempuan dapat menjangkau ruang yang lebih luas, tidak hanya terpaku pada forum-forum formal. Akhirnya, peta jalan KOHATI ini sesungguhnya adalah untuk masa depan. Di dalamnya terkandung harapan agar perempuan bisa menjadi pilar utama kemajuan bangsa. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada seberapa jauh KOHATI dapat melaksanakan perannya sebagai “rahim intelektual.” Jika dilaksanakan dengan komitmen dan arah yang jelas, KOHATI pasti mampu mencetak perempuan-perempuan luar biasa yang tidak hanya cerdas pikirannya, tetapi juga kuat hatinya, untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Krakatau Steel Raih Laba Bersih Rp5,7 Triliun di Tahun Buku 2025, PB HMI : Kemenangan Industri Baja Nasional

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Raihan laba bersih sebesar Rp5,7 triliun yang dibukukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pada tahun buku 2025 merupakan momentum penting yang patut diapresiasi sebagai titik balik kebangkitan industri baja nasional sekaligus fondasi menuju kedaulatan baja Indonesia. Capaian tersebut tidak semata menunjukkan keberhasilan finansial perusahaan, melainkan menjadi bukti bahwa langkah transformasi yang dijalankan secara disiplin, konsisten, dan terukur telah mulai memberikan hasil nyata. Turning Point Krakatau Steel 2025 harus dipandang sebagai fondasi kuat dalam memperkuat keberlanjutan kinerja perusahaan, meningkatkan daya saing industri baja nasional, serta mendorong hilirisasi industri yang menjadi agenda strategis bangsa.  Transformasi tersebut terlihat dari penguatan fundamental bisnis, restrukturisasi keuangan yang berhasil, peningkatan utilisasi fasilitas produksi, hingga strategi portofolio usaha yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Sepanjang tahun 2025, Krakatau Steel membukukan pendapatan sebesar Rp16,05 triliun dengan volume penjualan baja mencapai 944.562 ton atau meningkat 29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tercermin dalam meningkatnya kinerja operasional dan kapasitas industri nasional.  Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ratu Nisya Yulianti selaku Wakil Bendahara Umum PB HMI sekaligus Aktivis Perempuan Banten. “Raihan laba bersih Rp5,7 triliun ini merupakan bukti bahwa Krakatau Steel telah memasuki fase kebangkitan baru. Saya mendukung penuh visi kedaulatan baja Indonesia, karena bangsa yang besar tidak boleh terus bergantung pada baja impor. Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan industrinya sendiri, dan Krakatau Steel adalah pilar strategis bagi cita-cita tersebut,” ujar Ratu Nisya Yulianti. Menurutnya, keberhasilan ini juga tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Direktur Utama Dr. Akbar Djohan yang menjadikan tahun 2025 sebagai turning point penting dalam sejarah Krakatau Steel. Di bawah kepemimpinan Dr. Akbar Djohan, Krakatau Steel dinilai berhasil menjalankan transformasi yang tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari tekanan struktural, tetapi juga mengarahkan perusahaan menjadi motor utama penguatan industri baja nasional. Kepemimpinan tersebut menghadirkan arah yang jelas: memperkuat industri, meningkatkan efisiensi, dan membangun keberlanjutan jangka panjang. “Dr. Akbar Djohan telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner dan berani mengambil langkah strategis dapat membawa Krakatau Steel kembali bangkit. Ini bukan hanya kemenangan perusahaan, tetapi kemenangan industri nasional,” tegasnya. Sebagai perusahaan yang berpusat di Banten, keberhasilan Krakatau Steel juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Banten. Melalui penguatan hilirisasi industri baja, Krakatau Steel dinilai berhasil membawa Banten melesat untuk Indonesia bahkan dunia. Keberadaan Krakatau Steel di Banten bukan hanya menghadirkan dampak ekonomi regional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global. Ratu Nisya Yulianti menegaskan bahwa penguatan Krakatau Steel harus terus dijaga dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, karena industri baja merupakan sektor strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional, infrastruktur, manufaktur, hingga percepatan visi Indonesia Emas 2045. “Krakatau Steel hari ini bukan hanya berbicara tentang laba, tetapi tentang harapan baru bagi kemandirian industri nasional. Karena itu, saya menyatakan dukungan penuh terhadap visi kedaulatan baja Indonesia dan mengapresiasi setinggi-tingginya raihan laba bersih Krakatau Steel tahun buku 2025 sebagai tonggak kebangkitan industri baja nasional,” tutupnya.

Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Road Map KOHATI : CAGORA Bertumbuh, Berani, dan Menentukan Arah

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Andi Nur Fitri Dewi – Cabang Gowa Raya ruminews.id – Kalau kita bicara tentang KOHATI, sering kali yang muncul di kepala adalah kegiatan, forum, atau sekadar ruang berkumpulnya perempuan di HMI. Tapi kalau dipikir lebih dalam, KOHATI sebenarnya bukan hanya soal itu. Ia adalah ruang proses tempat kita belajar memahami diri, belajar melihat dunia dengan lebih jernih, dan perlahan menyadari bahwa kita punya peran yang tidak kecil, baik di organisasi maupun di masyarakat. Di KOHATI Cabang Gowa Raya, proses itu sedang berjalan. Tidak selalu sempurna, bahkan kadang terasa naik turun. Ada semangat yang besar, tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa arah gerak kita kadang belum benar-benar jelas. Kita aktif..? iya!!. Kegiatan ada, diskusi jalan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah cukup untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar? Di titik ini, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur kita ini sedang sibuk, atau sedang bertumbuh? Karena realitasnya, menjadi perempuan hari ini tidak sesederhana menjalankan peran yang sudah ada. Banyak hal yang harus dihadapi mulai dari tekanan sosial, keterbatasan akses, sampai persoalan yang sering tidak terlihat tapi dirasakan. Di cabang Gowa Raya sendiri, kita tahu betul bahwa masih banyak perempuan yang belum punya ruang untuk berkembang sepenuhnya. Ada yang terhambat oleh lingkungan, ada yang tidak punya kesempatan, dan ada juga yang bahkan belum sadar bahwa dirinya punya potensi. Di sinilah sebenarnya KOHATI punya arti penting. Bukan hanya sebagai tempat diskusi, tapi sebagai ruang yang benar-benar menyiapkan perempuan untuk menghadapi realitas itu. Tapi tentu saja, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak punya arah yang jelas. Road map KOHATI Cabang Gowa Raya ke depan bukan lagi sekadar wacana. Kita butuh arah yang benar-benar kita pahami dan jalankan bersama. Dimulai dari hal yang paling mendasar pada kualitas kader. Bukan hanya aktif secara struktur, tapi punya cara berpikir yang kuat, berani berpendapat, dan tidak mudah ikut arus. Selain itu, kita juga perlu membangun kebiasaan berpikir yang lebih dalam. Diskusi jangan hanya jadi rutinitas, tapi jadi ruang untuk benar-benar mengasah cara pandang. Kita harus mulai membiasakan diri membaca realitas di sekitar, membicarakan isu-isu perempuan yang dekat dengan kita, dan mencoba memahami kenapa itu terjadi. Dari situ, perlahan kita belajar untuk tidak hanya bicara, tapi juga mencari jalan keluar. Ke depannya KOHATI Cabang Gowa Raya juga harus lebih berani keluar dari zona nyaman. Tidak hanya berkutat di internal, tapi mulai hadir di masyarakat. Entah itu melalui kegiatan sosial, advokasi sederhana, atau sekadar menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar. Karena pada akhirnya, ukuran dari gerakan kita bukan seberapa sering kita berkumpul, tapi seberapa besar dampak yang bisa dirasakan. Dalam naungan HMI kita juga perlu lebih percaya diri. KOHATI bukan pelengkap, dan tidak seharusnya merasa seperti itu. Kita adalah bagian dari gerakan yang sama. Artinya, kita juga punya hak untuk berbicara, berpendapat, dan ikut menentukan arah. Perspektif perempuan itu penting, dan kalau tidak kita yang membawanya, lalu siapa lagi? Tapi di tengah semua itu, satu hal yang tidak boleh hilang, KOHATI harus tetap jadi rumah. Tempat kita bisa belajar tanpa takut salah, tempat kita bisa jatuh tapi tidak dibiarkan sendiri. Karena justru dari ruang yang seperti itu, biasanya lahir keberanian yang paling jujur. Akhirnya, semua kembali ke kita sebagai kader. Mau dibawa ke mana KOHATI Cabang Gowa Raya ini? Mau tetap berjalan seperti biasa, atau mulai pelan-pelan berubah dan menentukan arah? Kalau kita serius membangun road map dan benar-benar menjalaninya, bukan tidak mungkin KOHATI Cabang Gowa Raya bisa melahirkan perempuan-perempuan yang kuat, sadar, dan berani. Perempuan yang tidak hanya tumbuh untuk dirinya sendiri, tapi juga membawa perubahan di sekitarnnya Perubahan besar itu memang selalu dimulai dari langkah kecil yang kita pilih hari ini.Kita tidak kekurangan potensi, kita hanya butuh keberanian untuk menentukan arah. Jadi hari ini, pilihannya jelas: tetap berjalan seperti biasa, atau mulai bergerak dengan kesadaran. Karena KOHATI Cabang Gowa Raya tidak akan berubah dengan sendirinya ia akan berubah ketika kita berani mengambil peran dan bertanggung jawab atas masa depannya.

Kesehatan, Luwu Utara, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized

KPA PALHI Gelar Aksi Bakti Sosial di Sepanjang Sungai Plasma Bungadidi

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Luwu Utara, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized /

ruminews.id – Luwu Utara, Minggu 05 April 2026 – Komunitas Pecinta Alam (KPA) PALHI yang bersekretariat di Bungadidi menggelar aksi bakti sosial dengan fokus pada pembersihan lingkungan di sekitar sekretariat, khususnya di sepanjang aliran Sungai Plasma yang selama ini kerap menjadi salah satu objek wisata masyarakat setempat. Kegiatan ini melibatkan anggota KPA PALHI serta partisipasi warga sekitar yang turut ambil bagian dalam membersihkan sampah dan merapikan area bantaran sungai. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang mulai terancam oleh penumpukan sampah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan alam. Ketua KPA PALHI yang kerap disapa Kanda Idul menyampaikan bahwa kegiatan ini berangkat dari kesadaran kolektif organisasi dalam memperhatikan kelestarian lingkungan. Menurutnya, sungai bukan hanya sekadar sumber air, tetapi juga bagian dari ekosistem yang harus dijaga keberlanjutannya. “Sungai Plasma memiliki nilai penting, baik secara ekologis maupun sosial. Selain menjadi tempat wisata bagi masyarakat, sungai ini juga mencerminkan bagaimana kita memperlakukan lingkungan. Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan kembali kesadaran bersama untuk mencintai dan merawat alam sekitar,” ujarnya. Sepanjang kegiatan, para peserta menyusuri aliran sungai sambil mengumpulkan sampah plastik, dedaunan kering, dan limbah lainnya yang mengganggu keindahan serta kebersihan area tersebut. Selain itu, mereka juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke aliran sungai. “Saya menghimbau agar setiap pengunjung agar sama-sama menjaga kebersihan sepanjang bantaran sungai plasma, serta mengajak warga agar kiranya menjaga bersihan lingkungan yang sehat, Ujar Iksan Sekertaris Umum KPA PALHI” Aksi bakti sosial ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu menjadi pemicu gerakan berkelanjutan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. KPA PALHI berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan serupa sebagai bentuk nyata kecintaan terhadap alam. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Sungai Plasma tetap menjadi ruang publik yang bersih, nyaman, dan lestari bagi masyarakat, sekaligus menjadi simbol kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan hidup. “Kebersihan bantaran Sungai Plasma bukan milik KPA PALHI melainkan milik kita bersama, kiranya kita bersama sama menjaga kebersihan Sungai terutama Desa Bungadidi, Tambah Iin Peserta Baksos”

Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai

Jalan Tanah Warga Tonrong Terpaksa Tandu Pasien Menuju Puskesmas Tengalembang Sejauh Dua Kilometer.

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai /

ruminews.id, Sinjai – Sekitar jam 15:00 WITA, Masyarakat Dusun Tonrong Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai bernama Ramlah 22 THN. Mengalami pendarahan setelah melahirkan beberapa hari yang lalu, 02/03/2026. Sebelum pasien tersebut di larikan ke Puskesmas Tengalembang sempat mendapatkan pertolongan pertama oleh salah satu perawat, hingga darahnya berhenti keluar setelah dua jam dan sempat pingsan karena banyak darah yang keluar. Karena ditakutkan kondisinya tidak baik dan demi mendapatkan perawatan yang maksimal keluarga memutuskan untuk membawa ke Puskesmas Tengalembang yang berada di Bonto salama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Pasien tersebut ditandu sejauh 2 km untuk sampai dijalan yang bisa dijangkau mobil ambulance menggunakan alat seadanya berupa sarung juga sebatang bambu. Pasien tersebut ditandu karena kondisi jalan yang masih jalan tanah hingga tidak bisa dilalui mobil. “Iya kami keluarga putuskan untuk kita bawa ke Puskesmas demi pasilitas kesehatan yang cukup dan mudah terkontrol langsung oleh perawat dan dokter. Jelas Syamsul ” “Namun karena kondisi jalanan yang ada di dusun kami ini tepatnya di Dusun Tonrong Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat tidak memungkinkan untuk dilalui mobil Ambulance karena jalan tanah dan licin saat musim hujan seperti ini. Jelas Syamsul” Jadi ini salah satu contoh apabila ada orang sakit di tempat kami ini harus ditandu untuk samapai ke Puskesmas terdekat “Syamsul berharap agar pembangunan di daerahnya bukan sekedar wacana atau janji saja . “ “Saya berharap pemerintah daerah memperhatikan wilayah Dusun kami ini jangan asal janji dan wacana saja tapi buktikan dengan mengaspal atau cor jalanan kami ini juga”

Barru, Nasional, Opini, Pemuda

Urgensi peran perempuan dalam kemajuan HMI

Tinggalkan Komentar / Barru, Nasional, Opini, Pemuda /

Penulis : Edha Anggriani (Peserta Latihan Khusus Kohati/LKK Cabang Barru) ruminews.id, – BARRU Peran perempuan dalam kemajuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan sebuah keniscayaan yang semakin mendesak untuk diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan di tengah kompleksitas dinamika zaman yang terus berkembang. Sebagai organisasi kader yang berorientasi pada pembentukan insan akademis, pencipta, pengabdi, serta bernafaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, HMI tidak hanya dituntut untuk melahirkan intelektual muslim yang progresif dan berintegritas, tetapi juga harus mampu merepresentasikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas secara nyata. Dalam konteks ini, eksistensi dan kontribusi perempuan bukan sekadar aksesoris struktural, melainkan kebutuhan strategis yang tidak terelakkan. Perempuan memiliki sudut pandang, sensitivitas sosial, serta pengalaman empiris yang khas dalam membaca dan merespons berbagai problematika sosial, keumatan, dan kebangsaan. Partisipasi aktif perempuan dalam ruang-ruang dialektika dan pengambilan keputusan akan memperkaya khazanah pemikiran organisasi, sekaligus melahirkan formulasi kebijakan yang lebih holistik, responsif, dan berkeadilan. Tanpa keterlibatan yang optimal dari perempuan, HMI berpotensi mengalami stagnasi intelektual dan kehilangan sebagian besar potensi kader terbaiknya. Lebih jauh, urgensi ini juga berkorelasi erat dengan tuntutan global terkait isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta pembangunan berkelanjutan. HMI seyogianya mampu menjadi lokomotif perubahan yang mendorong peran perempuan secara progresif, tanpa tercerabut dari nilai-nilai teologis yang menjadi fondasinya. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural, termasuk bias patriarkis, yang membatasi akses perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan kebijakan. Menurut saya, untuk itu diperlukan transformasi paradigma serta komitmen kolektif untuk menciptakan ekosistem kaderisasi yang lebih egaliter dan afirmatif. Dengan demikian, penguatan peran perempuan bukan hanya merupakan tuntutan normatif, melainkan juga strategi fundamental untuk mendorong HMI menjadi organisasi yang adaptif, transformatif, dan relevan di masa depan

Scroll to Top