Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Uncategorized

Uncategorized

PMII Sulsel Nyatakan Dukungan untuk Vonny Ameliani: Menakhodai KNPI Sulsel dengan Rekam Jejak dan Pengabdian

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id – Makassar – Angin dukungan berembus dari tubuh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Selatan. Dalam semangat perubahan dan harapan baru bagi generasi muda, PMII Sulsel menyatakan dukungan kepada Vonny Ameliani untuk menakhodai Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan. Nama Vonny bukanlah asing di ranah kepemimpinan dan pengabdian. Ia telah menorehkan jejak dua periode sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra bukti nyata kepercayaan rakyat dan konsistensi perjuangannya. Di dunia organisasi, Vonny dikenal memimpin Tunas Indonesia Raya (Tidar) Sulsel, sayap muda Partai Gerindra yang menjadi wadah pembinaan kader-kader muda dengan semangat nasionalisme dan pengabdian sosial. Tak hanya di ruang politik, kiprah sosial Vonny juga berbicara dengan bahasa kepedulian. Ia dikenal aktif membantu masyarakat miskin, khususnya dalam mewujudkan rumah layak huni bagi mereka yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Bagi Vonny, politik bukan sekadar panggung kuasa, tetapi jalan pengabdian yang berakar pada kasih kepada sesama. PMII Sulsel menilai, figur seperti Vonny Ameliani adalah simbol harapan baru yang tegas, cerdas, dan berpihak pada Pemuda Pemudi. “Jika amanah KNPI Sulsel diberikan kepada beliau, kami yakin anak muda akan banyak menerima manfaat langsung dari program-program yang menyentuh kebutuhan nyata,” ujar Trigosal Sekertaris PMII Sulsel dengan penuh keyakinan. Dukungan ini bukan sekadar pilihan polimelainkan seruan moral untuk menghadirkan kepemimpinan muda yang berjiwa sosial dan berorientasi pada pemberdayaan. Dalam diri Vonny, PMII melihat semangat perubahan yang menyalakan obor harapan: bahwa masa depan pemuda Sulawesi Selatan harus dipimpin oleh sosok yang telah membuktikan kerja, bukan sekadar janji.

Uncategorized

DPD KNPI Sidrap Nyatakan Dukungan Mantap untuk Vonny Ameliani Suardi

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, Sidrap – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kembali menambah deras arus dukungan untuk Vonny Ameliani Suardi jelang Musyawarah Daerah (Musda) ke-XVI KNPI Sulawesi Selatan, yang akan berlangsung pada 29 November 2025. Kali ini, suara itu datang dari tanah Lakarri dinyatakan langsung oleh Ketua DPD KNPI Sidrap, Aswagino Ambo Asse. Di bawah langit Sidrap yang senantiasa bergerak oleh angin kincir, para pemuda merumuskan pandangannya. Dalam percakapan yang tumbuh dari ruang-ruang organisasi, dari bincang santai hingga forum resmi, satu kesimpulan lahir dengan tenang namun tegas: Sidrap melihat masa depan KNPI Sulsel terpantul dalam figur Vonny. Aswagino Ambo Asse menyampaikan dukungan itu dengan bahasa yang bersandar pada keyakinan, bukan sekadar kepentingan organisasi. Baginya, pengalaman Vonny bukan hanya daftar jabatan ia adalah perjalanan panjang yang mengajarinya cara memimpin dengan hati, menggerakkan dengan gagasan, dan menyatukan dengan keberanian. “Vonny Ameliani Suardi adalah sosok yang mampu membawa nafas baru bagi KNPI Sulsel. Ia hadir bukan hanya dengan visi yang jelas, tetapi dengan kemampuan merangkul dan memahami kebutuhan nyata pemuda di seluruh daerah,” ujar Aswagino, mantap mematri dukungan Sidrap. Ia melanjutkan, bahwa KNPI Sidrap tidak ingin menjadi penonton dalam momentum besar ini. Mereka akan menjaga, mengawal, dan ikut menenun proses hingga Musda XVI berjalan dengan damai, produktif, dan penuh gagasan. Aswagino berharap Musda tahun ini menjadi ruang lahirnya kembali energi kolektif pemuda Sulawesi Selatan energi yang tidak hanya bersuara, tetapi juga berkarya. Dukungan Sidrap terhadap Vonny juga berangkat dari bacaan atas dinamika kepemudaan hari ini. Banyak anak muda menginginkan KNPI yang lebih lentur dalam kolaborasi, lebih berani dalam inovasi, dan lebih dekat pada kebutuhan daerah. Dalam pandangan mereka, Vonny adalah jembatan menuju perubahan itu. Dengan pernyataan resmi dari Sidrap, dukungan bagi Vonny Ameliani Suardi terus mengalir dari berbagai penjuru. Sementara itu, detik menuju Musda XVI semakin mendekat membawa harapan, debat, dan mimpi besar pemuda Sulawesi Selatan yang tengah menunggu pemimpin barunya. (*)

Daerah, Pinrang, Uncategorized

Dukungan Mengalir: KNPI Pinrang Beri Rekomendasi Resmi untuk Vonny Ameliani Suardi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pinrang, Uncategorized /

ruminews.id – Pinrang, Dukungan ini tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari percakapan panjang, dari ruang-ruang diskusi, dari timbang rasa para pengurus dan tokoh pemuda Pinrang yang menginginkan figur terbaik bagi masa depan organisasi. Dalam kesenyapan perenungan itu, nama Vonny mengemuka sebagai cahaya yang menyatukan harapan. DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pinrang secara resmi menyatakan dukungan kepada Vonny Ameliani Suardi untuk maju sebagai Calon Ketua DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-XVI yang akan digelar pada 29 November 2025. Salman, salah satu pengurus DPD KNPI Pinrang, menjelaskan bahwa dukungan ini diberikan karena Vonny dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat, rekam jejak organisasi yang jelas, serta komitmen terhadap agenda besar pemberdayaan pemuda di Sulawesi Selatan. “Vonny Ameliani Suardi adalah figur yang tepat untuk memimpin KNPI Sulsel. Ia memiliki pengalaman, jaringan, dan visi yang relevan untuk membawa KNPI lebih inklusif dan progresif. Pinrang melihat beliau sebagai sosok pemersatu yang bisa merangkul seluruh elemen kepemudaan,” ujar Salman. Lebih jauh, Salman menegaskan bahwa DPD KNPI Pinrang tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga siap mengambil peran aktif dalam mengawal proses hingga Musda berlangsung. Ia berharap momentum Musda XVI menjadi ajang konsolidasi dan penguatan kembali gerakan pemuda di tingkat provinsi. Dukungan terhadap Vonny juga disebut sejalan dengan aspirasi banyak pemuda daerah yang menginginkan perubahan arah kepemimpinan KNPI Sulsel ke arah yang lebih modern, produktif, dan kolaboratif. Dengan keluarnya rekomendasi ini, DPD KNPI Pinrang menjadi salah satu daerah yang lebih awal menyatakan sikap mendukung Vonny Ameliani Suardi. Sementara itu, rangkaian dinamika menuju Musda XVI diperkirakan akan semakin menguat menjelang akhir tahun 2025. (*)

Uncategorized

Vonny Ameliani: Pilihan BKPRMI Sulsel untuk Nahkoda KNPI, Berbekal Jejak Keagamaan yang Menyentuh Hati

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id – Makassar, Bursa kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan semakin memanas dengan munculnya nama Vonny Ameliani yang kini resmi mendapat rekomendasi kuat dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sulawesi Selatan. Dukungan ini bukan sekadar endorsement biasa, melainkan sebuah pengakuan atas rekam jejak dan dedikasi Vonny Ameliani, khususnya dalam memajukan program-program keagamaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ketua Umum BKPRMI Sulawesi Selatan, Asri Said, dengan tegas menyuarakan dukungannya. Dalam pernyataannya, Asri Said menyoroti secara spesifik kinerja Vonny Ameliani selama menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan. “Selama beliau menjadi anggota DPRD Sulsel, banyak program dalam bidang keagamaan yang sangat menyentuh masyarakat,” ungkap Asri Said, menjelaskan alasan fundamental di balik rekomendasi BKPRMI. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pilihan BKPRMI bukan semata pertimbangan politik pragmatis, melainkan sebuah apresiasi mendalam terhadap komitmen Vonny Ameliani dalam merajut nilai-nilai keagamaan dengan pembangunan sosial. Program-program keagamaan yang ia inisiasi dan dukung selama di legislatif, mulai dari peningkatan sarana ibadah, pemberdayaan majelis taklim, hingga fasilitasi kegiatan dakwah dan pendidikan agama, telah terbukti meninggalkan jejak positif yang dirasakan langsung oleh komunitas di berbagai daerah. Seorang Pemimpin dengan Nadi Keagamaan dan Sosial Vonny Ameliani dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu kemasyarakatan. Latar belakangnya sebagai legislator memberinya pemahaman mendalam tentang dinamika kebijakan publik dan kebutuhan riil masyarakat. Namun, yang membuatnya menonjol di mata BKPRMI adalah kemampuannya mengintegrasikan dimensi spiritual dan moral dalam setiap program yang digagas. Dukungan dari BKPRMI Sulsel, sebuah organisasi kepemudaan berbasis masjid yang memiliki jaringan luas hingga ke pelosok desa, tentu menjadi modal politik dan sosial yang sangat berarti bagi Vonny Ameliani. Ini menunjukkan bahwa ia mampu merepresentasikan aspirasi tidak hanya dari kalangan pemuda secara umum, tetapi juga segmen pemuda yang memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai agama dan peran masjid sebagai pusat kegiatan sosial-keagamaan. Membangun Jembatan antara Pemuda, Agama, dan Pembangunan Rekomendasi ini sekaligus mengirimkan pesan kuat tentang visi kepemimpinan yang diharapkan oleh BKPRMI untuk KNPI Sulawesi Selatan. Mereka menginginkan seorang pemimpin yang tidak hanya piawai dalam berorganisasi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan keberpihakan pada nilai-nilai luhur, khususnya agama, sebagai fondasi pembangunan karakter pemuda. Dengan rekam jejak yang solid dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Vonny Ameliani dipandang mampu membawa perspektif baru dan energi positif bagi kepemudaan Sulawesi Selatan. Ia diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara berbagai elemen pemuda, merangkul keberagaman, dan mengarahkan potensi pemuda untuk berkontribusi secara nyata dalam menciptakan Sulsel yang lebih maju, religius, dan berdaya saing. Momentum krusial ini menempatkan Vonny Ameliani sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan kursi DPW KNPI Sulsel, dengan bekal dukungan moril dan strategis dari organisasi sebesar BKPRMI. Perjalanan menuju kepemimpinan KNPI Sulsel ke depan dipastikan akan semakin menarik untuk dicermati, dengan harapan lahirnya pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan nyata bagi pemuda Sulawesi Selatan.  

Barru, Daerah, Pemerintahan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

Diduga Mendiamkan Putusan BK DPRD Kab. Barru, FORPMAHUM SULSEL Desak Gubernur Sulsel Terbitkan SK Pemberhentian Oknum Anggota DPRD Kab. Barru.

Tinggalkan Komentar / Barru, Daerah, Pemerintahan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar — Puluhan Massa Aksi Forum Pemuda & Mahasiswa Hukum Sulawesi Selatan (FORPMAHUM Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (17/11/2025). Massa mendesak Gubernur Sulsel segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Barru berinisial RH. Dalam aksinya, massa membawa spanduk berisi tuntutan agar Gubernur Sulsel tidak melindungi oknum dewan yang diduga terlibat kasus asusila tersebut. Jenderal Lapangan FORPMAHUM Sulsel, Wildan Kusuma, mengatakan bahwa desakan itu merujuk pada Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2025 yang merekomendasikan pemberhentian RH. “Gubernur wajib menindaklanjuti keputusan tersebut. Tidak ada ruang untuk intervensi,” ujar Wildan. Ia menjelaskan, sesuai ketentuan tatib DPRD Provinsi Sulsel, Gubernur harus menindaklanjuti keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lambat 14 hari setelah menerima keputusan resmi dan kemudian menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri. Diketahui bahwa RH diberhentikan Oleh Badan Kehormatan DPRD Kab. Barru karena telah terbukti dalam sidang Badan Kehormatan melanggar sumpah/janji dan kode etik anggota DPRD dalam hal perbuatan Asusila. Wildan menyebut bahwa salinan keputusan sudah diterima Gubernur Sulsel sejak 26 September 2025 namun hingga kini belum ditindaklanjuti dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang menyatakan paling lambat 14 hari Gubernur harus menindak lanjuti terkait Surat Pemberhentian tersebut. “Kami menduga ada praktik tebang pilih dan kepentingan politik dalam penundaan penerbitan SK Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Barru ini, Gubernur jangan melindungi oknum yang merusak citra dan nama baik lembaga legislatif. Gubernur harus segera terbitkan SK pemberhentian tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD Kab. Barru” katanya. Perwakilan dari Biro Pemerintahan Provinsi Sulsel yang menemui massa menyatakan bahwa tindak lanjut akan dilakukan dalam waktu satu pekan. “Paling lambat satu minggu akan kami proses. Mohon bersabar,” ujarnya. Sebagai bentuk protes, massa melakukan aksi simbolis dengan melempar telur ke halaman kantor Gubernur Sulsel. Aksi kemudian ditutup dengan penyampaian komitmen bahwa mereka akan kembali menggelqr aksi jika tuntutan tidak dipenuhi.

Makassar, Uncategorized

Reza Rezkiwanto PM Resmi Terpilih Pimpin DPD SP BNI Wilayah 7, Siap Bawa Semangat Marendeng Marampa

Tinggalkan Komentar / Makassar, Uncategorized /

ruminews.id – Makassar — Musyawarah Daerah (Musda) DPD Serikat Pekerja (SP) BNI Wilayah 7 yang digelar pada 14–15 November 2025 di Hotel Ibis Makassar berlangsung sukses dan penuh kekeluargaan. Mengusung tema “Marendeng Marampa” yang berarti aman, tenteram, dan sejuk, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi sekaligus penentuan nahkoda baru kepengurusan SP BNI wilayah 7. Musda tahun ini dihadiri oleh para delegasi dari berbagai cabang BNI wilayah 7 yang turut memberikan pandangan strategis terkait arah perjuangan serikat pekerja ke depan. Suasana musyawarah berjalan dengan kondusif sesuai dengan semangat tema, di mana seluruh peserta mengedepankan dialog yang santun, terbuka, dan penuh rasa persaudaraan. Dalam proses pemilihan yang berlangsung demokratis, transparan, dan partisipatif, Reza Rezkiwanto Putra Muchlis akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD SP BNI Wilayah 7. Dukungan kuat dari mayoritas peserta Musda menjadi bukti kepercayaan terhadap visi dan komitmen Reza dalam memperjuangkan hak serta meningkatkan kesejahteraan anggota serikat pekerja di lingkungan BNI. Reza dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan dan menegaskan komitmennya untuk membangun kepengurusan yang solid, responsif, dan adaptif terhadap dinamika dunia kerja. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi internal serta kolaborasi dengan manajemen guna menciptakan iklim kerja yang aman, harmonis, dan produktif. Dengan terpilihnya Reza Rezkiwanto Putra Muchlis, DPD SP BNI Wilayah 7 kini memasuki fase baru kepemimpinan yang diharapkan dapat membawa organisasi lebih maju, kuat, dan tetap sejuk dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Daerah, Makassar, Opini, Pemerintahan, Uncategorized

Membongkar Ilusi Pembangunan dalam Program Satu Juta Rumah dan Urbanisasi Kota Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Program Satu Juta Rumah yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2015 sering digadang gadang sebagai solusi pemenuhan kebutuhan hunian layak. Namun, bagi saya, program ini justru memperkuat dominasi pasar dan memperlemah peran negara dalam menjamin hak atas papan bagi masyarakat kecil. Rumah adalah hak asasi manusia bukan komoditas pasar. Negara seharusnya memastikan keadilan dalam akses terhadap perumahan, bukan sekadar mengejar target kuantitas unit yang dibangun. Akan tetapi di lapangan, program ini gagal menjawab persoalan struktural. Pemerintah mendorong skema pembiayaan jangka panjang seperti KPR dan FLPP yang menjerat masyarakat berpenghasilan rendah dalam beban finansial, sementara pengembang dan investor diuntungkan melalui berbagai insentif serta kemudahan perizinan. Negara kini berperan sebagai fasilitator pasar, bukan pelindung rakyat. Transformasi ini adalah bentuk neoliberalisasi perumahan, di mana fungsi negara bergeser menjadi perpanjangan tangan kepentingan kapital. Fenomena urbanisasi Kota Makassar semakin memperjelas ketimpangan ruang tersebut. Pertumbuhan kota lebih menguntungkan kelas menengah ke atas melalui pembangunan kawasan elit, apartemen mewah, dan pusat bisnis. Di sisi lain, masyarakat miskin terpinggirkan ke wilayah pinggiran kota dan kumuh dengan fasilitas yang minim. Sebagai tawaran solusi alternatif, saya mengajukan beberapa langkah berbasis keadilan sosial dan kolektivitas: 1. Reformasi agraria perkotaan agar tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. 2. Penguatan koperasi perumahan dan swakelola warga. 3. Pengawasan ketat terhadap pengembang serta pengendalian harga tanah oleh negara. 4. Penegasan kembali peran negara sebagai pelindung rakyat kecil, bukan investor. Program Satu Juta Rumah, menurut saya, hanyalah “ilusi pembangunan” dalam wajah neoliberalisme. Ketika rumah dijadikan komoditas, rakyat dikorbankan. Negara yang seharusnya hadir untuk menjamin hak hak rakyat justru menjadi alat kepentingan kapital.

Makassar, Nasional, Uncategorized

Dorong Regenerasi Budaya, HMI Badko Sulsel Gelar Audiensi Strategis dengan Disbudpar Sulsel

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Uncategorized /

Ruminews.id, Makassar, 14 November 2025 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan melaksanakan audiensi dengan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya awal memperkuat kerja sama dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Audiensi diterima langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulsel, Dr. Ir. H. Muhammad Arafah, S.T., M.T. Dari pihak HMI Badko Sulsel, hadir Ketua Bidang Seni dan Budaya, Khoirul Fadhlam, yang memimpin pembahasan berbagai peluang kolaborasi, terutama dalam pelestarian budaya Bugis, Makassar, dan Toraja. Dalam pemaparannya, Khoirul Fadhlam menyampaikan bahwa mahasiswa memegang peran penting dalam regenerasi kebudayaan daerah. “Mahasiswa tidak hanya menjadi penikmat budaya, tetapi juga pewaris dan penggerak. Karena itu, kami merancang Festival Kearifan Lokal sebagai program besar yang mencakup pameran seni budaya, pangan lokal, pertunjukan tari tradisional, workshop kerajinan khas daerah, hingga ruang diskusi tentang dinamika kearifan lokal,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini juga bertujuan memperkuat paradigma Islam kultural, yaitu pola keberagamaan yang harmoni dengan nilai-nilai budaya dan modernitas masyarakat Sulawesi Selatan tanpa meninggalkan spirit tradisionalitas kebudayaan. Kolaborasi HMI Badko Sulsel dengan Disbudpar juga selaras dengan Asta Cita ke-4 dan ke-8 Presiden Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelestarian nilai-nilai budaya bangsa. Kepala Dinas, Dr. Muhammad Arafah, memberikan apresiasi terhadap inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti kerja sama serta sinergi program kebudayaan yang melibatkan generasi muda. Dengan adanya audiensi ini, diharapkan terbentuk hubungan kelembagaan yang semakin erat antara HMI Badko Sulawesi Selatan dengan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulsel, sehingga mampu melahirkan program-program berkelanjutan yang memberi dampak nyata bagi pelestarian budaya Sulawesi Selatan.

Opini, Pendidikan, Uncategorized

Kampus Adalah Arena, Pilih Cara Bermain Mu

Tinggalkan Komentar / Opini, Pendidikan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Sebagai bagian dari organisasi Mahasiswa, saya sering mengamati satu hal: setiap mahasiswa, cepat atau lambat, akan dihadapkan pada dua pilihan besar selama masa kuliahnya. Pertama, membuka diri dan belajar dari dunia organisasi sebagai bagian dari proses menjadi dewasa. Kedua, memilih diam, acuh, dan hanya menunggu waktu sampai toga disematkan di hari wisuda. Dua pilihan yang tampak sederhana, tapi sebenarnya bisa menentukan cara berpikir, bersikap, dan menatap hidup setelah kampus. Masalahnya, masih banyak yang menganggap organisasi mahasiswa tidak penting. Ada yang bilang sibuk kuliah, ada yang sinis: “Ah, paling cuma tempat main politik kampus,” atau “Buang buang waktu saja.” Padahal, kampus adalah miniatur kehidupan. Di sini kita belajar hal-hal yang tak akan ditemukan di buku: menyelesaikan konflik, memimpin tim, berbicara di depan orang banyak, hingga bekerja sama dengan orang-orang dengan karakter berbeda. Melalui pengalaman saya dalam kegiatan, forum-forum kemahasiswaan, anggap saja misalnya kegiatan seminar ataupun webinar, saya melihat sebagian besar mahasiswa masih memilih menonton dari jauh. Ada juga yang sibuk dengan ponsel atau menunggu acara selesai. Ketika sesi tanya jawab, ada yang jujur bilang, “Saya ikut karena dipaksa, bukan karena tertarik.” Jujur, tapi sayangnya miris. Sebenarnya, hal itu tidak menjadi masalah jika kita mengambil teori “Kecerdasan Ganda” yang di kemukakan Howard Gardner. Setiap orang memiliki cara belajar dan keunggulannya masing-masing. Tapi perbedaan itu bukan alasan untuk berhenti berkembang. Mahasiswa pendiam bisa belajar berani bicara, yang kaku bisa belajar fleksibel, dan yang egois bisa belajar kerja sama. Semua itu hanya bisa diasah jika kita mau turun langsung, bukan sekadar menonton. Masih banyak yang memilih jalan aman: fokus nilai akademik tanpa peduli pengalaman sosial. Padahal dunia kerja nanti akan lebih menantang. Kemampuan komunikasi, empati, dan adaptasi justru lebih diuji dibanding IPK tinggi. Ada juga yang berpikir ikut organisasi berarti “nggak fokus kuliah.” Padahal di balik aktivitas organisasi, ada pelajaran tentang tanggung jawab, disiplin, dan manajemen waktu hal-hal yang tidak diajarkan di kelas. Sebagai orang yang terlibat langsung dalam organisasi kemahasiswaan, saya selalu menekankan: organisasi memang penuh drama, senioritas, dan konflik kecil. Tapi bukankah hidup juga begitu? Dunia kerja nanti jauh lebih kompleks, dengan tekanan yang lebih besar dan pengertian yang lebih sedikit. Jika di kampus saja kita menyerah pada masalah sepele, bagaimana kita bisa menghadapi realitas yang sesungguhnya? Akhirnya, semua kembali pada pilihan: mau jadi penonton atau pelaku, mau aman atau belajar dari pengalaman langsung. Seorang alumni pernah berkata kepada saya, “Saya belajar menjadi pemimpin bukan dari ruang kuliah, tapi dari menghadapi konflik di organisasi.” Itu benar adanya. Tulisan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun. Sebagai orang yang terjun langsung dalam Lembaga Mahasiswa, saya ingin mengingatkan: kampus bukan sekadar tempat mencari nilai, tapi juga tempat menemukan jati diri. Mahasiswa yang menolak belajar dari organisasi sesungguhnya menolak kesempatan mengenal dirinya sendiri. Pilihan ada di tangan kita: menjadi mahasiswa yang tumbuh dan berani, atau mahasiswa yang sekadar numpang lewat.

Badan Gizi Nasional, Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Uncategorized

Bahasa Kekuasaan di Era Prabowo: Politik Tutur dan Disiplin Wacana

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Uncategorized /

ruminews.id – Dalam sejarah politik Indonesia, setiap rezim selalu memiliki gaya tutur sendiri yang direfleksikan sebagaisebuah cara berbicara sekaligus menjadi cermin daribagaimana kekuasaan merekonstruksi makna. Era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkanhal serupa. Sejak awal masa jabatannya, publik disuguhi bahasayang tegas, militeristik, dan penuh metafora perjuangan. Kata-kata seperti “kedaulatan”, “kemandirian”, dan“percepatan pembangunan” kini menjadi diksi yang berulang dalam berbagai pidato kenegaraan (Setneg, 2025). Dalam pidatonya pada Mei 2025, Prabowomenegaskan bahwa “energi dan pangan adalah kuncikedaulatan bangsa.” Bahasa semacam ini tentu tidaklah netral. Ia menjelmamenjadi sebuah strategi kekuasaan simbolik. Jikameminjam istilah Pierre Bourdieu (1991), maka iaberfungsi sebagai “tindakan simbolik yang implikatif danmengatur legitimasi sosial.” Melalui bahasa, kekuasaantidak hanya berbicara, tetapi juga mendisiplinkan carabagaimana publik memahami kenyataan. Bahasa sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan Bahasa kekuasaan pada masa kini bekerja bukanmelalui perintah keras, tetapi melalui pembingkaianmakna (reframing) yang halus. Dalam berbagai forum, istilah “ketahanan pangan” atau “kemandirian bangsa” digunakan bukan hanya untuk menjelaskan kebijakanekonomi, tetapi juga untuk meneguhkan ideologipertahanan. Dalam konteks ini, ekonomi ditempatkan di bawah narasi nasionalisme—seolah-olah keberhasilanekonomi adalah bukti loyalitas kepada negara (Setneg, 2025). Bagi Norman Fairclough (1995), wacana politik selaluberfungsi membentuk kesadaran melalui naturalisasiideologi; apa yang ideologis, disajikan sebagai hal yang “alami”. Ketika kata “kedaulatan” dilekatkan pada hampirsemua kebijakan publik, makna politiknya bergeser: iabukan lagi sekadar soal kemandirian negara, melainkanalat untuk mengamankan keabsahan kekuasaan. Kritikterhadap kebijakan semacam itu pun dapat denganmudah dipersepsikan sebagai serangan terhadap“kedaulatan bangsa”. Retorika Nasionalisme dan Moralitas Negara Bahasa nasionalisme di era ini dibungkus denganmoralitas. Kata-kata seperti “pengabdian”, “loyalitas”, dan“cinta tanah air” kerap muncul beriringan dengan frasa“percepatan pembangunan”. Retorika ini menciptakankesan bahwa percepatan adalah kewajiban moral, danmenunda atau mengkritik berarti tidak nasionalis ataubahkan kontra-produktif. Prabowo dalam beberapa pidatonya seringmenggunakan bentuk inklusif seperti “kita harus terusberjuang” atau “kita berada di jalan yang benar.” Diksi “kita” di sini bekerja secara pragmatis sebagaimetafora kebersamaan, tetapi pada saat yang samamenciptakan garis batas; siapa yang tidak termasukdalam “kita”, secara simbolik menjadi “mereka” pihak yang dianggap tidak sejalan dengan semangat bangsa. Foucault (1972) menyebut mekanisme semacam inisebagai “rezim kebenaran”, yaitu sistem ujaran yang menentukan siapa yang boleh berbicara dan dengan caraseperti apa. Dengan demikian, bahasa nasionalismeberubah menjadi perangkat moral yang menilai kepatuhanwarganya. Bahasa Pembungkaman dan Kontrol Jika pemerintahan sebelumnya sering menggunakanistilah “radikal” dan “intoleran” untuk meredam oposisi, maka pada era ini pembungkaman hadir dalam wajah baru melalui diksi seperti “stabilitas nasional”, “penegakan hukum”, dan “tindak tegas terhadapprovokator digital.” Kementerian dan aparat keamanan seringmenegaskan pentingnya menjaga stabilitas di tengahkebebasan digital (Setneg, 2025). Bahasa hukum dankeamanan ini tampak netral, namun secara pragmatik iaberfungsi mengendalikan ruang ujaran publik. Kasus gugatan Menteri Pertanian Andi AmranSulaiman terhadap Tempo Inti Media Tbk adalah cerminyang nyata. Gugatan senilai lebih dari Rp 200 miliar atasberita “Poles-Poles Beras Busuk” (Tempo.co, 2025) dinilaiLBH Pers sebagai bentuk yang berpotensi membungkamkritik, meski media tersebut telah mengikuti mekanismehak jawab Dewan Pers. Dalam analisis wacana, tindakan seperti inimenunjukkan bahwa kekuasaan tidak perlu menutupmulut lawan bicara; cukup mengubah makna bicara itusendiri. Kritik kemudian dikonstruksi sebagai “gangguanterhadap stabilitas”, bukan sebagai bagian dari demokrasi. Normalisasi Kekuasaan dalam Komunikasi Publik Bahasa kekuasaan juga mengatur nada bicara publikmelalui konsep “kritik konstruktif”. Di permukaan, istilah initerdengar positif mengajak warga untuk memberimasukan yang “produktif”. Namun di baliknya tersembunyimekanisme penyaringan: kritik yang tidak sesuai dengankerangka “konstruktif” akan mudah dilabeli sebagai “tidakmembantu bangsa”. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekuasaanmenormalisasi bahasa. Masyarakat sipil seolah diberistimulus agar menyesuaikan gaya berujar agar selarasdengan diksi resmi yang dibangun oleh kekuasan secaratunggal.. secara implisit, masyarakat sipil digiring untukberhati-hati, memilih kata yang aman, dan menjagaintonasi agar tetap “sopan terhadap negara”. Fairclough (2001) menyebut proses semacam inisebagai “kolonialisasi kesadaran linguistik” ketikamasyarakat secara sukarela meniru bahasa kekuasaankarena takut dipidana atau kehilangan legitimasi sosial. Maka, bahasa tidak lagi menjadi alat komunikasihorizontal, tetapi mekanisme vertikal yang menandai siapayang berhak berbicara. Refleksi dan Penutup Bahasa dalam rezim ini memperlihatkan paradox; di satu sisi ia menjanjikan keterbukaan dan solidaritas, di sisilain ia menertibkan perbedaan dan kritik. Diksi-diksiseperti “kedaulatan”, “percepatan”, “stabilitas nasional”, dan “konstruktif” membentuk lanskap wacana yang tampak patriotik, namun menyimpan potensipembungkaman. Jika Orde Baru menekan dengan larangan eksplisit, maka era kini menggunakan persuasi linguistik menundukkan dengan kata-kata yang terdengar bijak. Seperti diingatkan Fairclough (1992), analisis wacanakritis bukan hanya membaca teks, tetapi membaca relasikekuasaan di balik teks. Dalam konteks Indonesia kini, setiap kata politik membawa jejak ideologinya sendiri. Maka, tugas akademisi bukan sekadar menilai apakahbahasa itu santun atau kasar, melainkan menelusuribagaimana ia bekerja sebagai instrumen kontrol sosial.Sebab di balik kata “kedaulatan” bisa tersembunyi bentukbaru penaklukan, dan di balik kata “konstruktif” bisabersemayam keheningan yang dipaksakan. Daftar Rujukan Singkat Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Polity Press. Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Polity Press. Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Longman. Fairclough, N. (2001). Language and Power (2nd ed.). Pearson. Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. Routledge. LBH Pers. (2025). Pernyataan sikap atas gugatan MenteriPertanian terhadap Tempo Inti Media Tbk. Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). PidatoPresiden Prabowo Subianto tentang Kedaulatan Energidan Pangan.

Scroll to Top