Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemuda

Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Mahasiswa UIN Alauddin Minta Kemenag Evaluasi PTKIN : Jangan Terus Salahkan Lulusan

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 21/06/2026 – Di tengah berbagai program transformasi pendidikan tinggi Islam yang terus digencarkan pemerintah, persoalan mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) kembali menjadi perhatian. Berbagai capaian berupa peningkatan akreditasi, pembangunan infrastruktur kampus, penguatan tata kelola kelembagaan, hingga digitalisasi layanan pendidikan dinilai belum cukup apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sorotan tersebut disampaikan Rahim, mahasiswa tingkat akhir UIN Alauddin Makassar sekaligus demisioner Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Alauddin Makassar asal Kabupaten Sinjai, yang menilai bahwa evaluasi terhadap PTKIN perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurut Rahim, selama beberapa tahun terakhir pemerintah melalui Kementerian Agama telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat posisi PTKIN sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam di Indonesia. Berbagai program transformasi kampus, peningkatan mutu kelembagaan, serta penguatan daya saing perguruan tinggi menjadi langkah yang patut diapresiasi. Namun demikian, ia menilai bahwa keberhasilan pendidikan tinggi tidak dapat diukur hanya melalui indikator administratif dan pembangunan fisik semata. “Kita tentu mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah dicapai PTKIN. Akan tetapi, keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur dari pembangunan gedung, capaian akreditasi, atau jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun. Ukuran yang paling penting adalah kualitas lulusan yang dihasilkan,” ujar Rahim. Menurutnya, pendidikan tinggi harus mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus mampu melahirkan generasi yang adaptif, inovatif, memiliki integritas, dan mampu bersaing dalam dunia kerja yang terus berubah. Rahim menilai bahwa salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah fenomena lulusan perguruan tinggi yang masih menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh serta-merta dibebankan kepada lulusan semata. Menurutnya, selama ini berkembang pandangan yang menyebut bahwa pengangguran sarjana terjadi karena minimnya keterampilan atau kompetensi individu. Padahal, kata dia, persoalan tersebut jauh lebih kompleks dan memerlukan evaluasi terhadap sistem pendidikan yang mempersiapkan mereka. “Kita sering mendengar bahwa lulusan sulit mendapatkan pekerjaan karena dianggap tidak memiliki keterampilan yang memadai. Namun pertanyaannya, apakah persoalannya sesederhana itu? Ataukah ada persoalan yang lebih mendasar dalam sistem pendidikan yang selama ini belum pernah dievaluasi secara serius?” katanya. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, Rahim mengaku melihat langsung kegelisahan yang dirasakan sebagian mahasiswa dan alumni ketika memasuki dunia kerja. Banyak di antara mereka yang harus menghadapi persaingan yang ketat, perubahan kebutuhan industri, serta tuntutan kompetensi yang semakin tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi bagi seluruh perguruan tinggi, termasuk PTKIN, untuk meninjau kembali relevansi kurikulum, metode pembelajaran, penguatan kompetensi mahasiswa, serta keterhubungan kampus dengan dunia usaha dan dunia industri. “Jangan terus salahkan lulusan. Sesekali kita perlu bertanya apa yang kurang dari sistem yang mempersiapkan mereka. Jika persoalan ini terus berulang dari tahun ke tahun, maka yang harus dievaluasi bukan hanya mahasiswanya, tetapi juga sistem pendidikan yang melahirkannya,” tegas Rahim. Ia menambahkan bahwa kampus tidak boleh hanya menjadi tempat memperoleh gelar akademik. Lebih dari itu, perguruan tinggi harus menjadi ruang lahirnya gagasan, inovasi, penelitian, dan kepemimpinan yang mampu menjawab berbagai persoalan bangsa. Menurut Rahim, PTKIN memiliki posisi yang sangat strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai pusat pengembangan pemikiran Islam moderat, penguatan nilai kebangsaan, dan pembentukan karakter generasi muda. “Perguruan tinggi Islam harus menjadi lokomotif perubahan sosial. Kampus tidak boleh hanya menghasilkan pencari kerja, tetapi juga harus mampu melahirkan pencipta lapangan kerja, inovator, peneliti, dan pemimpin masa depan,” ujarnya. Rahim juga mengingatkan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat diabaikan. Dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara diwajibkan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Rahim, kedua dasar hukum tersebut memberikan pesan yang sangat jelas bahwa pendidikan harus berorientasi pada pembangunan kualitas manusia Indonesia. “Konstitusi dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi sudah memberikan arah yang jelas. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang unggul, berkarakter, produktif, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Karena itu, seluruh kebijakan pendidikan harus bermuara pada peningkatan mutu lulusan,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Rahim juga menyampaikan harapannya kepada Nasaruddin Umar, yang merupakan alumnus UIN Alauddin Makassar. Menurutnya, pengalaman Menteri Agama sebagai bagian dari keluarga besar UIN Alauddin Makassar menjadi modal penting untuk memahami tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi Islam saat ini. Rahim berharap Kementerian Agama dapat menjadikan mutu lulusan PTKIN sebagai salah satu agenda strategis nasional melalui penguatan kualitas dosen, peningkatan budaya riset, pengembangan kompetensi mahasiswa, serta perluasan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. “Kami berharap Kementerian Agama tidak hanya fokus pada pembangunan kelembagaan dan infrastruktur kampus. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap lulusan PTKIN memiliki daya saing, kompetensi, integritas, dan kemampuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut, Rahim menegaskan bahwa kritik terhadap sistem pendidikan bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan yang telah dicapai. Sebaliknya, evaluasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan akademik untuk memastikan bahwa investasi negara di sektor pendidikan benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Menurutnya, tantangan pendidikan tinggi ke depan bukan lagi sekadar memperluas akses kuliah, melainkan memastikan bahwa setiap lulusan memiliki kualitas yang relevan dengan kebutuhan zaman. “Indonesia tidak kekurangan sarjana. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah lulusan yang mampu menciptakan solusi, menghasilkan inovasi, membuka peluang, dan menjadi motor perubahan sosial. Di situlah sesungguhnya ukuran keberhasilan pendidikan tinggi, termasuk PTKIN,” pungkas Rahim.

Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

FGD Pelajar Anti Bullying: Langkah Konkret PKD TM 1 Putra Darul Arqam Balebo Cetak Pemimpin Berdampak

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Luwu Utara – Pelatihan Kader Dasar Taruna Melati (PKD TM 1) Putra Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Balebo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pelajar Anti-Bullying” pada Rabu, (17/06/2026). Kegiatan ini menjadi bagian integral dari rangkaian Pelatihan Kader Dasar Taruna Melati 1 (PKD TM 1) Putra yang telah berlangsung di kompleks pondok pesantren. FGD ini merupakan respon nyata terhadap maraknya isu kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan nasional. Kader didorong untuk menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, harmonis, dan bebas dari segala bentuk intimidasi. Salim Maula Abu Hudzaifah selaku Master of Training (MoT) memandu langsung kegiatan FGD. Salim merupakan anggota Bidang Organisasi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Sulawesi Selatan. Menurutnya FGD ini, membawa arah baru gerakan kepelajaran yang lebih inklusif dan solutif. Kegiatan FGD Anti-Bullying merupakan pengejawantahan langsung dari paradigma baru Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu “Gerakan Kepemimpinan Berdampak”. Dalam arahannya, Salim Maula Abu Hudzaifah menegaskan bahwa FGD Anti-Bullying ini bukan sekadar diskusi seremonial. “Kader TM 1 adalah corong penggerak di akar rumput. Paradigma ‘Gerakan Kepemimpinan Berdampak’ menuntut kita untuk tidak diam melihat ketidakadilan. Melalui pilar Berdaya, Bermaslahat, dan Berkelanjutan, santri Darul Arqam Balebo harus menjadi agen perdamaian yang memastikan bahwa pesantren adalah ruang suci yang memanusiakan manusia,” tegas Salim Maula Abu Hudzaifah. Paradigma “Gerakan Kepemimpinan Berdampak” bertumpu pada tiga pilar utama: Berdaya: Kader IPM harus memiliki kapasitas diri, kesadaran emosional, dan kekuatan nalar kritis untuk menolak, mencegah, serta membentengi diri dari perilaku perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun siber (cyberbullying). Bermaslahat: Kepemimpinan yang lahir dari PKD TM 1 harus membawa manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Dengan memutus mata rantai bullying, para santri tengah menghadirkan kemaslahatan berupa rasa aman dan ukhuwah Islamiyah di dalam asrama. Berkelanjutan: Komitmen menolak perundungan tidak boleh berhenti setelah pelatihan selesai. Nilai-nilai perdamaian ini harus mengakar menjadi kultur pesantren yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Rumusan “Solusi dari Santri untuk Santri” dari FGD yang berlangsung. Berjalan cukup interaktif membagi para peserta ke dalam beberapa kelompok kerja. Mereka ditantang untuk membedah studi kasus mengenai dinamika psikologis korban perundungan, serta merumuskan resolusi konflik yang berbasis pada nilai-nilai persaudaraan Islam. Di akhir sesi, seluruh peserta PKD TM 1 Putra menyepakati manifesto bersama untuk menjaga iklim pesantren yang sehat, saling mendukung, dan berkemajuan. Pelatihan Kader Dasar Taruna Melati 1 (PKD TM 1) merupakan gerbang utama perkaderan formal Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tingkat dasar. Pelatihan ini bertujuan membentuk karakter, menanamkan ideologi Muhammadiyah, serta mengasah kepemimpinan santri di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Balebo, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, demi terwujudnya tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Daerah, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Sinjai

Menggugat Keadilan Pembangunan dan Mengetuk Hati Nurani Pemerintah dari Dusun Tangkalia, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat Sulawesi Selatan.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Sinjai /

Penulis: Fathan Muharram – Relawan Pendidikan ruminews.id – Sebuah foto atau gambar terkadang memiliki kekuatan mistis yang jauh lebih dahsyat daripada ribuan lembar dokumen nota kesepahaman birokrasi. Ia mampu berteriak di tengah kesunyian, mampu menampar di tengah ketidakpedulian, dan mampu merobek tirai tirai retorika politik yang kerap mengklaim kemajuan pembangunan.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Teknologi

Di Bawah Pemerintahan Bupati Takalar di Era Digital Merupakan Wujud Nyata Pemerintah Daerah Menuju Takalar Cepat

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Teknologi /

Penulis: Abdul Rahim – Mahasiswa ruminews.id – Kabupaten Takalar ini memberi gambaran menarik tentang bagaimana sebuah kabupaten kecil di Sulawesi Selatan dengan luas hanya 566,51 km² dan populasi 335 ribu jiwa — berani menempatkan transformasi digital sebagai jantung dari rencana pembangunannya. Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye datang dengan latar belakang yang tidak biasa untuk seorang kepala daerah: puluhan tahun di industri telekomunikasi, mulai dari Telkom hingga berbagai anak perusahaannya. Ini bukan sekadar kebetulan. Rekam jejaknya tampak kental mewarnai arah kebijakan Takalar yang berfokus pada digitalisasi layanan publik, penguatan infrastruktur digital hingga ke pulau-pulau terpencil seperti Tanakeke, serta pemberdayaan UMKM melalui platform digital dan kecerdasan buatan. Yang menarik bukan hanya ambisinya, melainkan kekonkretan langkah yang diambil. Aplikasi Takalar One Click mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu genggaman. Sistem ANITA memungkinkan pemantauan kehadiran ASN secara real-time dengan fitur peta lokasi. Digitalisasi penagihan PDAM memudahkan pembayaran via QRIS. Pojok Internet Desa menjangkau warga di wilayah yang sebelumnya terputus dari akses digital. Bahkan Desa Banggae berhasil masuk peringkat dua nasional pengguna aktif DigiDes dari lebih dari 3.400 desa se-Indonesia pencapaian yang tidak kecil. Namun opini ini perlu juga menyuarakan kehati-hatian. Transformasi digital yang berhasil bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari seberapa jauh ia benar-benar mengubah kualitas hidup masyarakat. Kesenjangan literasi digital antara warga perkotaan dan pedesaan, kesiapan SDM birokrasi, serta keberlanjutan anggaran setelah masa jabatan adalah tantangan nyata yang tak boleh diabaikan. Visi “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital” akan tetap menjadi slogan kosong jika nelayan di Kepulauan Tanakeke atau petani di Polongbangkeng tidak merasakan manfaat nyatanya. Maka tugas berat sesungguhnya bukan pada peluncuran melainkan pada konsistensi dan keberpihakan jangka panjang. Takalar sedang membangun sesuatu yang patut diperhatikan. Apakah ia akan menjadi model daerah atau sekadar showcase itu yang akan ditentukan oleh lima tahun ke depan. Opini ini dibuat oleh salah satu kader yang sedang mengikut Intermediate Training Cabang Takalar.

Badan Gizi Nasional, Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

MBG di Bawah Sorotan Dugaan ladang Korupsi, Kasus Keracunan, dan Lemahnya Pengawasan Negara.

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Penulis: Irsan – Penggiat Literasi ruminews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kualitas gizi anak Indonesia kini berada dalam sorotan serius. Alih-alih menjadi simbol keberhasilan negara dalam membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, program ini justru menghadapi krisis kepercayaan publik akibat dua persoalan utama dugaan korupsi dalam tata kelola dan insiden keracunan massal di lapangan. Puncak sorotan terjadi ketika Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program, termasuk pengaturan mitra pelaksana, dugaan mark-up pengadaan, hingga praktik jual beli titik layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi simpul utama distribusi program. Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, pola korupsi tidak berdiri secara individual, melainkan terstruktur dalam rantai tata kelola program. Dugaan keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan barang seperti perangkat pendukung dapur, hingga kendaraan operasional dengan indikasi mark-up harga, memperkuat gambaran bahwa MBG telah menjadi ruang ekonomi politik baru yang rawan disalahgunakan. Namun persoalan MBG tidak berhenti pada dugaan korupsi. Di tingkat implementasi, program ini juga menghadapi persoalan serius yang langsung menyentuh keselamatan publik: keracunan makanan di kalangan siswa. Dalam berbagai laporan pemantauan, tercatat ribuan siswa terdampak insiden gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG di sejumlah daerah, bahkan beberapa kasus dikategorikan sebagai kejadian luar biasa di tingkat lokal. Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai insiden teknis yang berdiri sendiri. Dalam kebijakan pangan publik, keracunan massal adalah indikator kegagalan sistemik. Ia menunjukkan adanya masalah dalam rantai produksi mulai dari pemilihan bahan baku, standar kebersihan dapur, proses pengolahan, kontrol kualitas, hingga distribusi. Ketika satu mata rantai gagal, maka seluruh sistem pengadaan makanan publik menjadi dipertanyakan. Yang lebih problematik, dua krisis ini korupsi dan keracunan muncul dalam satu program yang sama. Artinya, MBG tidak hanya menghadapi persoalan efisiensi anggaran, tetapi juga persoalan integritas dan keselamatan publik secara bersamaan. Ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam desain pengawasan kebijakan. Respons negara sejauh ini cenderung bertumpu pada perbaikan prosedural dan evaluasi administratif. Namun pendekatan seperti ini tidak cukup. Dalam program berskala nasional yang menyentuh jutaan anak, standar pengawasan seharusnya bersifat ketat, independen, dan berbasis audit terbuka. Tanpa itu, risiko penyimpangan akan selalu lebih cepat berkembang dibanding kemampuan koreksi kebijakan. MBG pada akhirnya memperlihatkan satu realitas klasik dalam kebijakan publik Indonesia jarak yang lebar antara desain kebijakan yang ideal dan kapasitas implementasi di lapangan. Program ini mungkin lahir dari niat baik, tetapi niat baik tidak pernah cukup untuk menjamin hasil yang baik. Jika tidak ada perombakan serius dalam sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta standar keamanan pangan, MBG berisiko berubah dari program investasi sosial menjadi beban reputasi kebijakan negara. Lebih dari itu, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, tetapi keselamatan generasi yang seharusnya dilindungi oleh negara. Pada titik ini, MBG bukan lagi sekadar program gizi. Ia telah menjadi ujian nyata apakah negara mampu mengelola kebijakan publik berskala besar dengan bersih, aman, dan bertanggung jawab atau justru kembali terjebak dalam pola lama, di mana program besar gagal karena lemahnya pengawasan dan rapuhnya integritas pelaksana.

Daerah, Palopo, Pemuda, Pendidikan

HMM-FEB UNANDA Gelar Bazar Dialog, Bahas Dampak Fluktuasi Dolar terhadap Kehidupan Masyarakat Desa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Palopo, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Palopo – Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andi Djemma (HMM-FEB UNANDA) menggelar kegiatan Bazar Dialog bertajuk “Dollar dan Rupiah: Apakah Penting Bagi Warga Desa?” sebagai upaya meningkatkan literasi ekonomi masyarakat serta mendorong kesadaran akan keterkaitan antara ekonomi global dan kehidupan masyarakat desa. Kegiatan yang melibatkan mahasiswa, masyarakat, serta sejumlah organisasi kemahasiswaan ini membahas bagaimana perubahan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya produksi pertanian, hingga aktivitas ekonomi di tingkat desa. Dalam diskusi tersebut, peserta diajak memahami bahwa masyarakat desa tidak sepenuhnya terpisah dari dinamika ekonomi global. Meskipun transaksi sehari-hari menggunakan Rupiah, berbagai kebutuhan dan komoditas yang berkaitan dengan pasar internasional tetap dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar mata uang asing. Sekretaris Jenderal HAM Luwu Timur menyoroti potensi dampak inflasi yang dapat muncul akibat pelemahan Rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. “Dampak inflasi menjadi perhatian utama karena kenaikan harga BBM akan mendorong naiknya biaya transportasi dan distribusi barang. Harga kebutuhan pokok berpotensi ikut naik, sementara daya beli masyarakat melemah. Jika situasi itu terus berlangsung, masyarakat akan terdampak melalui meja makan mereka dan pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa melambat,” ujarnya. Senada dengan hal tersebut, kader Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Palopo mengajak mahasiswa untuk lebih peka terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. “Kita sebagai mahasiswa harus peka terhadap sosial dan isu yang ada di Indonesia hari ini. Permasalahan nilai mata uang Dolar terhadap Rupiah sangat berdampak kepada masyarakat. Jangan diam ketika ada masalah yang ada di sekitar kita,” katanya. Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNANDA dalam penyampaiannya menegaskan pentingnya sikap kritis mahasiswa dalam melihat berbagai kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia mengutip pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, yang menyebut bahwa dalam politik tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Menurutnya, berbagai persoalan seperti polemik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), program-program yang dinilai menyedot anggaran besar, melemahnya nilai tukar Rupiah, hingga kenaikan harga BBM merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. “Berbagai persoalan tersebut bukan sekadar angka statistik atau perdebatan elit politik. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang harus menghadapi meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, serta menurunnya daya beli. Dalam negara yang berlandaskan prinsip keadilan sosial, setiap kebijakan seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Demisioner Ketua Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Universitas Cokroaminoto Palopo (HIMAGRO UNCP) menekankan bahwa masyarakat desa menjadi kelompok yang paling rentan merasakan dampak dari ketidakstabilan ekonomi makro. “Kita boleh saja tersenyum mendengar kelakar bahwa orang desa tidak memakai Dolar. Namun hari ini kita sadar, meski tangan mereka memegang Rupiah, isi piring mereka ditentukan oleh Dolar. Fluktuasi Dolar dan Rupiah bukan sekadar angka di papan bursa efek, melainkan persoalan yang menyentuh kehidupan petani, buruh, dan masyarakat desa,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa menjaga stabilitas Rupiah bukan hanya menjadi tugas teknis pemerintah dan bank sentral, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat kecil agar tidak semakin terbebani oleh gejolak ekonomi global. Melalui kegiatan Bazar Dialog ini, HMM-FEB UNANDA berharap dapat membangun kesadaran kolektif bahwa pemahaman ekonomi merupakan salah satu kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan. Selain menjadi ruang edukasi, forum tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat dan mahasiswa untuk bertukar pandangan mengenai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi. Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan berbagai tanggapan dari peserta, menunjukkan bahwa isu ekonomi bukan hanya milik kalangan akademisi atau pembuat kebijakan, melainkan persoalan yang dekat dengan kehidupan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga desa. Dengan meningkatnya literasi ekonomi, diharapkan masyarakat mampu lebih memahami berbagai kebijakan dan dinamika global yang turut memengaruhi kesejahteraan mereka di masa depan.

Opini, Pemuda, Politik

Menolak Lupa di Mimbar Akademik: Catatan Kritis Atas Eskapisme Pejabat di UGM

Tinggalkan Komentar / Opini, Pemuda, Politik /

Penulis: Rawlins Kenheta — Siswa SMP Budya Wacana Ruminews.id, Yogyakarta — Pada 15 Juni 2026 lalu, kericuhan terjadi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), bukan sekadar riak kecil dalam dinamika kampus. Kehadiran pejabat negara, termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, yang sedianya mengisi forum diskusi, justru berujung pada aksi protes keras dari ratusan mahasiswa.

Pemerintahan, Pemuda, Wonomulyo

HMI Desak Perbaikan Traffic Light yang Tak Berfungsi di Wonomulyo

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Pemuda, Wonomulyo /

ruminews.id, WONOMULYO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah dan Keguruan mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan terhadap dua titik lampu lalu lintas (traffic light) di Kecamatan Wonomulyo yang telah lama tidak berfungsi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas di salah satu kawasan dengan tingkat mobilitas tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar. Ketua HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan, Deby Akbar, mengatakan bahwa Wonomulyo merupakan pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan jasa yang setiap hari dipadati kendaraan dari berbagai wilayah. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut seharusnya didukung oleh infrastruktur lalu lintas yang memadai guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Menurut Deby, keberadaan traffic light pada titik-titik strategis memiliki peran penting dalam mengatur arus kendaraan dan meminimalisasi risiko kecelakaan. Namun, dua traffic light di Wonomulyo yang telah lama tidak berfungsi justru menimbulkan kekhawatiran di tengah meningkatnya volume kendaraan yang melintas setiap hari. “Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika lampu lalu lintas tidak berfungsi, maka pengaturan arus kendaraan sepenuhnya bergantung pada kesadaran pengguna jalan. Dalam kondisi lalu lintas yang padat, situasi seperti ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun kemacetan,” ujar Deby Akbar, Sabtu (20/6/2026). Ia menilai bahwa pemerintah perlu menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Polewali Mandar, Wonomulyo memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur keselamatan lalu lintas harus berjalan seiring dengan perkembangan wilayah. Deby juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, apabila traffic light tersebut berada pada ruas jalan nasional, maka kewenangan teknis pemeliharaan dan perbaikannya berada pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan. Meski demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tetap memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. “Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang berwenang. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi dan tindakan nyata. Pemerintah daerah harus proaktif membangun komunikasi dengan seluruh pihak terkait agar persoalan ini segera mendapatkan penyelesaian yang jelas,” tegasnya. Lebih lanjut, HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan menilai bahwa lamanya kerusakan traffic light tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemeliharaan infrastruktur lalu lintas di daerah. Fasilitas yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat tidak seharusnya dibiarkan rusak dalam waktu yang lama tanpa kepastian perbaikan. Atas dasar itu, Deby Akbar mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, serta BPTD Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap dua titik traffic light yang tidak berfungsi di Wonomulyo. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terlebih Wonomulyo saat ini terus berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan dan mobilitas masyarakat terbesar di Kabupaten Polewali Mandar.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Takalar Cepat: Dari Potensi Alam Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis: Risnawati – Departemen Bidang Lingkungan Hidup Kohati Cabang Gowa Raya ruminews.id – Kabupaten Takalar merupakan daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Keindahan pesisir, pulau-pulau kecil, hingga wisata alam dan edukasi menjadi aset berharga yang berpotensi menjadi kekuatan utama dalam mendorong pembangunan daerah. Melalui semangat “Takalar Cepat”, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya untuk mengangkat potensi tersebut menjadi sumber kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah pemerintah dalam mempromosikan tujuh destinasi wisata unggulan, yaitu Pantai Punaga, Pulau Sanrobengi, Pulau Tanakeke, Pantai Topejawa, Air Terjun Timurung, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Puntondo, dan Paria Laut, menjadi strategi yang patut diapresiasi. Keberagaman destinasi tersebut menunjukkan bahwa Takalar memiliki modal besar untuk berkembang sebagai daerah dengan daya tarik pariwisata yang kuat. Menurut pandangan saya, tujuh destinasi wisata tersebut tidak hanya menghadirkan keindahan alam yang dapat dinikmati, tetapi juga menyimpan potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. “Saya melihat tujuh destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Takalar bukan hanya sekadar bentang alam yang indah, tetapi merupakan kekuatan lokal yang mampu menciptakan peluang ekonomi. Jika dikelola secara optimal, sektor pariwisata dapat membuka ruang bagi lahirnya usaha-usaha masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.” Pandangan tersebut mendapat respons positif dari Bupati Kabupaten Takalar yang mengiyakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu potensi besar daerah yang harus terus dikembangkan. Kesamaan pandangan ini menunjukkan bahwa kemajuan daerah tidak selalu dimulai dengan mencari potensi baru, tetapi dari kemampuan untuk mengenali, merawat, dan memaksimalkan kekayaan yang telah dimiliki. Dengan semangat “Takalar Cepat”, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu wujud nyata bagaimana pemerintah daerah berupaya menjadikan kekayaan alam sebagai fondasi pembangunan. Namun, keberhasilan sektor wisata tidak hanya bergantung pada promosi semata. Peningkatan infrastruktur, fasilitas pendukung, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas. Pada akhirnya, Takalar telah memiliki modal alam yang luar biasa. Tantangan berikutnya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara konsisten dan berkelanjutan. Apabila semangat “Takalar Cepat” mampu diwujudkan melalui langkah nyata, bukan tidak mungkin sektor pariwisata akan menjadi penggerak ekonomi yang membawa Takalar menuju daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Menenun Masa Depan Takalar: Akselerasi Digital dan Investasi Kemanusiaan yang Berkelanjutan

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis : Muhammad Isal – Wakil Presiden Mahasiswa USN kolaka ​ruminews.id – Di era di mana disrupsi teknologi bergerak tanpa kompromi, tantangan terbesar bagi pemerintah daerah bukan lagi sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan bagaimana menyelaraskan kemajuan teknologi dengan kesiapan basis sosialnya. Di tengah dinamika tersebut, Kabupaten Takalar hadir memberikan sebuah preseden penting: bahwa digitalisasi bukan sekadar adopsi perangkat, melainkan sebuah transformasi paradigma tata kelola yang berorientasi pada kemudahan hidup masyarakat. ​Melalui visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Takalar 2025–2029, daerah ini menetapkan arah yang tegas: “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital”. Komitmen ini menegaskan bahwa digitalisasi ditempatkan sebagai penggerak utama (core engine) dalam mengungkit potensi daerah di segala sektor, dari hulu hingga ke hilir. ​Kepemimpinan Publik dengan Presisi Korporasi Arah kebijakan strategis ini tentu tidak lahir dari ruang hampa. Kehadiran Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM. sebagai nakhoda pemerintahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ritme pembangunan di Takalar. Berbekal rekam jejak profesional yang panjang dan matang di industri telekomunikasi nasional—termasuk kepemimpinan di berbagai anak perusahaan Telkom Indonesia—beliau berhasil mengintegrasikan nilai-nilai efisiensi, akuntabilitas, dan ketangkasan korporasi ke dalam birokrasi publik. ​Manifestasi dari pendekatan ini terlihat nyata pada berbagai pembenahan sistemik. Penyusunan Master Plan TIK 2025–2030 yang komprehensif, peluncuran platform integratif “Takalar One Click”, hingga digitalisasi sistem transaksi daerah, menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di Takalar dilakukan secara terukur. Penghargaan sebagai Juara 1 Pajak dan Retribusi Akseleratif Tahun 2025 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan menjadi validasi objektif atas keberhasilan tata kelola keuangan yang transparan dan adaptif tersebut. ​Menyeimbangkan Teknologi dan Kualitas Manusia Namun, aspek yang paling fundamental dan patut menjadi bahan refleksi bersama adalah komitmen Takalar yang tidak terjebak pada modernisasi fisik semata. Sebuah daerah tidak akan benar-benar berdaya saing jika masyarakatnya ditinggalkan di belakang kemajuan teknologi. ​Oleh karena itu, lompatan capaian pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan menjadi indikator yang sangat krusial. Keberhasilan Takalar berakselerasi dari peringkat ke-23 di tahun 2024 menjadi peringkat ke-1 se-Sulawesi Selatan pada tahun 2026 merupakan sebuah pencapaian yang fenomenal. Apresiasi dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) menegaskan bahwa Takalar sedang meletakkan pondasi peradaban yang kokoh melalui investasi pada kualitas sumber daya manusia. ​Sebuah Harapan untuk Keberlanjutan Dengan posisi geografis yang strategis di zona Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 2), Takalar memiliki modal geopolitik yang besar. Ketika modal alamiah ini dipadukan dengan penguatan kapasitas digital pedesaan seperti penyediaan Anjungan Desa Mandiri dan konektivitas yang merata—maka inklusivitas pembangunan bukan lagi sekadar retorika. ​Pada akhirnya, semangat kerja “Takalar Cepat” yang diinternalisasikan oleh jajaran pemerintah daerah harus dimaknai sebagai komitmen moral untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan. Jika konsistensi ini mampu dirawat, Takalar tidak hanya sedang bersiap menyongsong tahun 2029 sebagai daerah yang maju, tetapi juga sedang menginspirasi daerah lain tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memuliakan pelayanan publik.  

Scroll to Top