Ruminews.id, Jakarta — The Indonesian Institute (TII) menyoroti dugaan praktik kooptasi terhadap gerakan mahasiswa setelah beredarnya video pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin. Dalam video tersebut, ia mengaku menerima sejumlah uang setelah ikut menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada 15 Juni 2026.
ruminews.id, MAMUJU – Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sulawesi Barat (Sulbar) di depan Kantor DPRD Sulawesi Barat, Selasa (23/6/2026), berakhir ricuh setelah massa aksi tidak kunjung ditemui oleh pimpinan DPRD untuk berdialog. Sejak siang hari, ratusan mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan melalui orasi secara bergantian. Aksi awalnya berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Namun situasi mulai memanas ketika mahasiswa meminta pimpinan DPRD Sulbar hadir secara langsung untuk menerima dan menanggapi aspirasi mereka. Setelah menunggu lebih dari satu jam tanpa kepastian, massa aksi mulai menunjukkan kekecewaan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika mahasiswa berupaya mendekati pintu masuk gedung DPRD Sulbar. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan berusaha menghalau massa sehingga terjadi aksi saling dorong di depan gerbang kantor legislatif tersebut. Dalam insiden tersebut, seorang kader Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Barat, Aco Riswan, mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut keterangan mahasiswa, Aco Riswan diduga terkena pukulan saat kericuhan berlangsung. Akibatnya, korban mengalami pendarahan pada bagian hidung sebelum akhirnya dievakuasi oleh rekan-rekannya menuju rumah sakit. Meski sempat terjadi kericuhan, massa aksi tetap bertahan di depan Kantor DPRD Sulbar hingga sore hari. Mereka terus mendesak agar pimpinan DPRD Sulbar menemui mahasiswa dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta audit dan peninjauan kembali Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Selain isu nasional, mahasiswa juga mengangkat berbagai persoalan daerah yang dinilai mendesak untuk diselesaikan. Sedikitnya terdapat 18 tuntutan yang disampaikan, mencakup isu demokrasi, ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, hingga perlindungan hak-hak masyarakat di Sulawesi Barat. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai tuntutan tersebut dan mendesak pemerintah serta DPRD Sulbar untuk memberikan respons konkret atas aspirasi yang mereka suarakan. Berikut 18 Tuntutan Cipayung Plus Sulbar: Nasional Menolak perluasan kewenangan Polri yang dinilai mengancam supremasi sipil dan demokrasi. Mendesak TNI kembali fokus pada fungsi pertahanan negara dan tidak masuk ke ranah sipil. Menolak sentralisasi kekuasaan serta mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih bermakna. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk transparansi anggaran, distribusi, dan dampaknya. Mengaudit dan mengevaluasi secara total program KDKMP agar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat, khususnya nelayan dan petani. Memulihkan stabilitas nilai tukar rupiah yang berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lokal Menolak rencana penambangan Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat. Menolak pembangunan batalion militer di Sulawesi Barat dan meminta anggaran negara diprioritaskan untuk pelayanan dasar. Mendorong penguatan sektor pertanian dan kelautan sebagai penopang utama ekonomi masyarakat Sulbar. Memastikan penetapan kawasan hutan lindung memiliki kepastian hukum yang jelas serta tetap memperhatikan hak-hak masyarakat. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Sulawesi Barat. Mempercepat penanganan dan penurunan angka stunting melalui program yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat. Mengevaluasi pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), khususnya terkait batasan belanja pegawai yang berdampak terhadap PPPK. Mewujudkan ruang aman bagi perempuan di Sulawesi Barat. Membebaskan tahanan politik di Kabupaten Majene.
ruminews.id, SINJAI – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai melayangkan protes keras dan menggugat pihak rektorat. Langkah ini diambil sebagai bentuk desakan agar pihak kampus segera melakukan reformasi tata kelola keuangan, perbaikan fasilitas, serta peningkatan mutu tenaga pendidik. Presiden Mahasiswa DEMA UIAD Sinjai, Mujahid Turaihan, menyatakan bahwa kampus yang kerap menggaungkan jargon akreditasi unggul ini justru mengalami ironi besar di dalam sistem internalnya. Menurutnya, ada tiga persoalan mendasar yang saat ini tengah menggerogoti UIAD Sinjai dari dalam. “Kami mempertanyakan transparansi anggaran, fasilitas kampus yang kurang memadai, dan adanya tenaga pendidik yang mulai kehilangan kompetensi serta relevansi,” tegas Mujahid dalam keterangan tertulisnya pada Juni 2026. DEMA UIAD Sinjai menyoroti tiga isu krusial yang dirasakan langsung oleh mahasiswa di area kampus. Ilusi Transparansi Anggaran: Pihak rektorat dinilai sangat tertutup terkait pos-pos pengalokasian dana kemahasiswaan, seperti dana SPP, BPP, biaya magang, hingga KKN. Mahasiswa menuntut rincian detail agar tidak muncul kecurigaan bahwa dana pendidikan hanya habis untuk mempergemuk birokrasi. Paradoks Fasilitas: Mahasiswa merasa dibebani biaya kuliah yang tinggi, namun fasilitas yang didapatkan sangat minim. Beberapa ruang kelas kekurangan proyektor, AC tidak merata, dan kursi banyak yang rusak. Selain itu, fasilitas dasar seperti toilet dinilai tidak higienis, area parkir semrawut, hingga adanya pembatasan penggunaan lift kampus dan biaya operasional bus kampus yang tinggi bagi ormawa. Erosi Kompetensi Dosen: DEMA menyayangkan masih adanya oknum pengajar yang menggunakan metode feodalistik kuno, malas memperbarui materi kuliah, dan hanya membaca lembar salindia (PPT) tanpa memberikan penjelasan substansial. Dugaan adanya praktik nepotisme dalam perekrutan dosen juga dinilai memperburuk mutu akademik. DEMA UIAD Sinjai menegaskan bahwa kritik ini adalah bentuk kepedulian nyata agar kampus kembali ke khittahnya (tujuan awal) sebagai ruang ilmiah yang bersih, berkualitas, dan berintegritas. Mahasiswa mengingatkan agar kampus tidak berubah menjadi korporasi yang hanya mengejar profit dengan mengorbankan hak-hak mahasiswanya. Jika pihak birokrasi UIAD Sinjai tetap bergeming dan tidak segera menindaklanjuti poin-poin tuntutan tersebut, DEMA dan seluruh elemen mahasiswa UIAD menyatakan siap turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa demi menuntut hak mereka. Sumber: Mujahid Turaihan
Penulis: Nur Rahman Hasim – Penggiat Literasi Denyut Ekonomi Kita ruminews.id – Rupiah bukan cuma angka di money changer. Dia cermin daya beli 280 juta orang Indonesia. Setiap kali rupiah melemah vs dolar, yang kerasa langsung: harga beras impor, cicilan motor, sampai harga sparepart. Tapi melemahnya rupiah juga bukan kiamat ekonomi. Dia sinyal bahwa ada arus dana global yang lagi berubah. Tekanan dari Luar Faktor paling dominan tetap dolar AS. Kalau The Fed naikin suku bunga, investor global narik dana dari negara berkembang termasuk RI buat parkir di US Treasury yang bunganya tinggi + aman. Ditambah defisit transaksi berjalan kita, karena impor minyak, gandum, kedelai masih besar. Dolar yang keluar > dolar yang masuk, wajar rupiah ketekan. Struktur Ekonomi Kita masih tergantung impor energi + bahan baku. Harga minyak dunia naik = kebutuhan dolar kita naik. Produktivitas ekspor non-migas juga belum seimbang buat nutup. Selama struktur ini belum berubah, rupiah akan sensitif banget sama guncangan global. Ini PR jangka panjang, bukan salah BI semata. Yang langsung kerasa di Dompet Barang impor naik harganya. HP, laptop, mesin pabrik, BBM, bahan pangan. Inflasi ikut naik, daya beli turun. Pemerintah + BUMN + swasta yang punya utang dolar juga repot. Cicilan utang jadi bengkak pas dirupiahkan, APBN ketekan. Buat mahasiswa yang kuliah di luar, orang tua pasti ngerasain beratnya. Untungnya Juga Melemah 5-8% itu justru vitamin buat eksportir. Sawit, batubara, tekstil, furniture jadi lebih kompetitif di pasar global. UMKM ekspor marginnya naik. Sektor pariwisata juga diuntungkan: turis asing ngerasa Indonesia “diskon”. Kiriman TKI/TKW pas ditukar ke rupiah juga lebih besar. Jadi pelemahan wajar bisa bantu neraca dagang. Jaga Stabilitas, Bukan Lawan Pasar BI nggak bisa dan nggak perlu “memaksa” rupiah ke level tertentu. Tugasnya jaga volatilitas biar nggak liar. Jurusnya 3: naikin suku bunga biar imbal hasil aset rupiah menarik, intervensi pasar jual dolar dari cadangan devisa, dan jaga kepercayaan investor lewat komunikasi yang kredibel. Stabil > kuat. Rupiah stabil bikin pelaku usaha berani investasi. Sebagai Warga Melemahnya rupiah itu alarm, bukan vonis. Alarm buat pemerintah: percepat hilirisasi, kurangi impor energi, genjot ekspor nilai tambah. Alarm buat kita: bijak kelola keuangan. Punya utang dolar? Hati-hati. Punya usaha ekspor? Ini momentum. Intinya, rupiah kuat itu tujuan, tapi rupiah stabil + produktivitas naik itu yang lebih penting buat kesejahteraan jangka panjang.
ruminews.id – Infrastruktur Desa Lenggo Kec. Bulo. Kab. Polewali. Mandar Sulawesi Barat adalah salah satu aspek yang kemudian sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat, baik dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, karna itu sangat berdampak kepada masyarakat yang berada disana, selain berdampak pada kesehatan dan juga akan berdampak kepada sosial maupun ekonomi masyarakatnya. “saya selaku mahasiswa sebagai penulis meminta anggaran mbg terhadap 3T, Terdepan Terpencil dan terdalam, itu kemudian dialihkan fungsikan kepada hal hal yang sangat mendesak pada masyarakat setempat, seperti Infrastruktur Puskesmas dan Jembatan dan juga saya meminta kepada Presiden prabowo gibran dapat mengalih fungsikan anggaran tersebut.” ujar Ramadhan. Dengan alasan warga setempat sudah puluhan tahun kami warga masyarakat lenggo melakukan hal demikian yaitu menandu orang sakit yang tidak mampu diatasi oleh puskesmas setempat, ini karenakan infrastruktur tidak memadai kurang perhatian dari pemerintah setempat, Daerah tersebut, atau desa lenggo sepanjang 3,8 kilo meter yang masih masuk kawasan hutan lindung. Adapun alasan dari pihak kawasan hutan itu mengkhawatirkan adanya penebangan secara bebass terhadap hutan, dan saya punya saran terhadap tanggapan tersebut jika jalan hari ini belum bisa akses roda empat maka sangat berpotensi akan adanya penebangan pohon secara liar di karenakan hasil bumi masyarakat itu tidak sesuai yang mereka rencanakan, dikarenakan alat pengangkutan dari pada hasil bumi masyarakat desa lenggo, seperti Coklat Kemiri, buah buahan sangat tidak memadai karena hanya mengandalkan kendaraan roda Empat. “Maka saya pertegas karena sejatinya pemerintah itu kemudian mampu melihat dan mampu merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakatnya jangan hanya menikmati gelar sebagaimana gelar dalam masyarakat itu anggap sangat di hormati, akan tetapi kinerja kalian harus perlihatkan kepada masyarakat yang ekonominya tergolong dibawa dan menengah.”Tambahnya “Saya Ramadan kader HmI Cabang gowa Raya mempertegas akan melakukan pengawalan tuntas terhadap infrastruktur desa lenggo sampai tuntas dan saya berharap kepada warga masyarakat setempat itu dapat mengawal gerakan mahasiswa lenggo baik yang ada di sulbar maupun di makassar.” Pungkasnya Dan harapan kami masyarakat lenggo itu tertuju pada pemerintah setempat semoga melalui tulisan ini dapat melakukan aksi perbaikan jln menuju desa lenggo yang lebih baik kedepan-Nya..
ruminew.id, Palopo – Populi Institute kembali menggelar Dialog Civil Society pada Jumat, (19/06/2026). Kegiatan yang berlangsung di Warkop Kopingho, Jalan Islamic Center 1, Kota Palopo, itu mengangkat tema “Dampak Kenaikan BBM”, isu yang belakangan menjadi perhatian publik karena berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda, yakni Juwandariah Jubir, S.E., M.Si. dari perspektif ekonomi, Muhammad Firdaus Rasyid, S.H., M.H. dari perspektif hukum, serta Rudianto Anuardi yang mewakili pandangan masyarakat. Mengawali diskusi, Juandariah menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak tidak terjadi tanpa sebab. Menurut dia, sejumlah faktor global turut memengaruhi kebijakan pemerintah, mulai dari konflik geopolitik dunia, fluktuasi harga minyak mentah internasional, hingga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai pemerintah berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, negara harus menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara di sisi lain kenaikan harga BBM berpotensi menekan daya beli masyarakat. Karena itu, kebijakan penyesuaian harga BBM kerap ditempuh sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara. Dari perspektif hukum, Muhammad Firdaus Rasyid menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang menyangkut kebutuhan publik. Menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan kenaikan BBM dilakukan berdasarkan mekanisme yang jelas serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Ia juga menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang paling terdampak oleh kenaikan harga energi. Kebijakan kompensasi maupun bantuan sosial, kata dia, harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan ketimpangan baru di tengah masyarakat. Sementara itu, Rudianto Anuardi melihat dampak kenaikan BBM dari realitas yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Kenaikan harga bahan bakar, menurut dia, hampir selalu diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Kondisi tersebut membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat, terutama bagi kelompok pekerja sektor informal dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami dan diterima secara lebih baik oleh publik. Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum. Beragam pandangan dan pertanyaan mengemuka mengenai efektivitas subsidi energi, kondisi ekonomi nasional, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalkan dampak kenaikan harga BBM.
ruminews.id, Makassar — Pada tanggal 22 Juni 2026, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menggelar Aksi Jilid II: Reformasi Jilid II bertajuk “Sulsel Gelap; Mahasiswa BerGerak (MBG)” dengan mengusung grand isu “Evaluasi Total Pemerintahan Prabowo–Gibran”. Ratusan massa aksi terlibat dalam rangkaian demonstrasi yang berlangsung di empat titik strategis di Kota Makassar sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan nasional dan daerah yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah serta lembaga-lembaga negara. Aksi diawali dengan konsolidasi massa di kawasan Fly Over Makassar sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Di lokasi tersebut, HMI Sulsel membawa tuntutan bertajuk “Reformasi Jilid II: HMI Sulsel Desak Gubernur Buka Sikap atas Krisis Pendidikan dan Dampak Kebijakan Nasional.” Dalam tuntutannya, HMI Sulsel mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait berbagai persoalan pendidikan yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk polemik tata kelola pendidikan di Sulawesi Selatan, serta mendorong Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyampaikan sikap terhadap berbagai kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap masyarakat daerah. Dari Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, massa aksi kemudian bergerak menuju Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan membawa tuntutan bertajuk “HMI Sulsel Serahkan Pakta Integritas ke Kejati, Tegaskan Komitmen Awal Kawal Pemberantasan Korupsi di Sulawesi Selatan.” Dalam aksi tersebut, HMI Sulsel menyerahkan pakta integritas sebagai bentuk dorongan moral kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar memperkuat komitmen penegakan hukum, mengawal pelaksanaan program strategis nasional, serta memberikan kepastian hukum terhadap berbagai perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang bergulir di Sulawesi Selatan. Selanjutnya massa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan membawa tuntutan bertajuk “HMI BADKO Sulsel: Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan.” Dalam forum tersebut, HMI Sulsel secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk keterlibatan partai politik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut HMI Sulsel, program yang menggunakan anggaran negara dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Selain itu, HMI Sulsel juga kembali menegaskan penolakannya terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan mendesak DPRD Sulawesi Selatan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai program strategis nasional yang dijalankan di daerah. Usai menyampaikan aspirasi di DPRD Sulawesi Selatan, massa aksi kembali menuju Fly Over Makassar sebagai titik akhir perjuangan. Di lokasi tersebut, massa melakukan mimbar bebas, orasi bergantian, serta membentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan: “EVALUASI TOTAL PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN” “#REFORMASI JILID II” Aksi berlangsung hingga sore hari dan berakhir secara tertib pada pukul 17.31 WITA. Jenderal Lapangan Aksi sekaligus Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) BADKO HMI Sulawesi Selatan, Muhammad Rafly Tanda, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan lanjutan HMI dalam mengawal berbagai persoalan kebangsaan dan kerakyatan. “Aksi hari ini adalah aksi lanjutan yang menyoroti berbagai persoalan nasional maupun persoalan daerah yang hingga saat ini belum mendapatkan penyelesaian yang memadai. Ini adalah bentuk ultimatum moral kepada pemerintah bahwa HMI Sulawesi Selatan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial, pengawasan publik, dan perjuangan konstitusional demi kepentingan masyarakat,” tegas Rafly. Menurutnya, berbagai tuntutan yang disampaikan tidak akan berhenti pada aksi jalanan semata. HMI Sulsel memastikan seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui konsolidasi lanjutan, advokasi kebijakan, hingga penguatan gerakan pengawasan publik. “Kami berharap Pemerintahan Prabowo–Gibran maupun seluruh struktur pemerintahan di Sulawesi Selatan menjadikan berbagai tuntutan yang kami sampaikan hari ini sebagai perhatian serius. Jika aspirasi rakyat terus diabaikan, maka gerakan mahasiswa akan terus hadir mengingatkan kekuasaan agar tetap berjalan sesuai amanat konstitusi,” lanjutnya. Sebagai bentuk komitmen pengawalan terhadap kepentingan masyarakat, BADKO HMI Sulawesi Selatan juga secara resmi membuka Posko Pengaduan dan Advokasi Publik bagi masyarakat yang mengalami atau menemukan berbagai persoalan yang berpotensi merugikan rakyat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). HMI Sulsel menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada kritik, tetapi juga harus menghadirkan ruang advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan saluran pengawasan terhadap kebijakan publik. “Ketika rakyat kesulitan mencari keadilan, mahasiswa harus hadir. Ketika pengawasan melemah, mahasiswa harus bergerak. Dan ketika kebijakan negara berpotensi merugikan masyarakat, mahasiswa wajib berdiri di barisan terdepan untuk mengingatkan dan mengoreksi kekuasaan,” tutup Rafly. YAKIN USAHA SAMPAI ‼️
Penulis : Aditya Pratama – Mahasiswa Pascasarjana UNJ ruminews.id – Ada banyak cara untuk mencintai negeri ini. Ada yang melakukannya dari ruang kelas, ada yang dari laboratorium, ada yang dari jalanan, dan ada pula yang memperjuangkannya dari ruang-ruang pengambilan kebijakan. Pada akhirnya, semua bermuara pada tujuan yang sama: memastikan anak-anak Indonesia memiliki masa depan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Di tengah hiruk-pikuk politik yang sering kali dipenuhi perdebatan kekuasaan, pendidikan kerap menjadi isu yang tidak banyak menarik perhatian. Padahal, di sanalah sesungguhnya masa depan bangsa sedang dipertaruhkan. Sebab negara yang besar tidak lahir dari gedung-gedung tinggi atau angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari kualitas manusianya. Kesadaran itulah yang tampak mewarnai perjalanan pengabdian Lalu Hadrian Irfani di Komisi X DPR RI. Baginya, pendidikan bukan sekadar sektor pembangunan, melainkan jembatan harapan bagi jutaan anak Indonesia yang ingin mengubah nasib hidupnya. Karena itu, salah satu perjuangan yang terus ia kawal adalah memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Melalui berbagai pembahasan anggaran dan kebijakan, ia mendorong keberlanjutan berbagai program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia, hingga berbagai skema bantuan pendidikan lainnya yang menjadi tumpuan harapan banyak pelajar dan mahasiswa. Di balik angka-angka penerima beasiswa itu, sesungguhnya terdapat kisah-kisah perjuangan yang tidak sederhana. Ada anak petani yang akhirnya bisa kuliah. Ada anak buruh yang berani bermimpi menjadi dokter. Ada mahasiswa dari pelosok daerah yang untuk pertama kalinya dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa membebani orang tuanya. Bagi mereka, beasiswa bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi pintu yang membuka masa depan kehidupan. Namun pendidikan tidak hanya soal biaya sekolah. Banyak anak Indonesia yang masih harus belajar di ruang kelas yang rusak, fasilitas yang terbatas, bahkan di sekolah SMAN 7 Mataram yang atapnya roboh di bulan Mei 2026 kemarin dengan cepat Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyampaikan, dana sebesar Rp1,75 miliar telah disiapkan untuk proses rehabilitasi atap sekolah. Ini tak sekeder memperjuangkan angka-angka tapi di balik itu ada keinginan besar percepatan, kesigapan dan prioritas beliau ingin semua siswa guru kembali lagi belajar dan mengejar seperti biasanya tanpa alami kendala apapun. Sebab bagi siswa dan guru, sekolah adalah tempat tumbuhnya cita-cita. Karena itu, perjuangan mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan menjadi bagian penting dari agenda yang terus dikawal. Mulai dari pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah yang rusak, peningkatan sarana pembelajaran, hingga dorongan terhadap digitalisasi pendidikan agar anak-anak Indonesia tidak tertinggal dari perkembangan zaman di abad yang menuntut percepatan. Meski demikian, di antara seluruh persoalan pendidikan, ada satu isu yang selalu menyentuh hati banyak orang: nasib para guru. Bertahun-tahun lamanya, ribuan guru honorer mengabdikan hidup mereka untuk mencerdaskan anak bangsa dengan penghasilan yang jauh dari kata layak. Mereka datang paling pagi ke sekolah, mengajar dengan penuh kesabaran, mendampingi murid-muridnya meraih cita-cita, tetapi sering kali harus pulang dengan membawa ketidakpastian mengenai masa depan mereka sendiri. Karena itulah perjuangan terhadap guru honorer dan PPPK menjadi salah satu perhatian yang terus disuarakan. Bukan semata soal status kepegawaian, melainkan soal penghormatan terhadap profesi yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan nasional. Sulit membayangkan pendidikan yang maju apabila para gurunya masih hidup dalam kecemasan mengenai kesejahteraan dan kepastian kerja. Perjuangan tersebut bahkan mendapat perhatian di tingkat pimpinan DPR RI Bapak Sufmi Dasco Ahmad. “Karena itu, DPR bersama pemerintah sepakat merevisi undang-undang agar pengangkatan guru dilakukan oleh pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan guru sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi tenaga pendidik,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Aspirasi para guru yang selama ini disuarakan di berbagai daerah mendapat ruang untuk diperjuangkan melalui jalur kebijakan dan legislasi. Sebab semakin banyak pihak menyadari bahwa menyelesaikan persoalan guru honorer bukan hanya menyelesaikan masalah administrasi negara, tetapi juga menyelesaikan persoalan keadilan bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa. Jika ditarik benang merahnya, seluruh perjuangan itu sesungguhnya mengarah pada satu tujuan besar: membangun manusia Indonesia. Beasiswa membuka kesempatan. Sekolah yang layak menciptakan lingkungan belajar yang baik. Guru yang sejahtera melahirkan pendidikan yang berkualitas. Ketiganya saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Sebab pendidikan bukan sekadar urusan hari ini. Pendidikan adalah tentang Indonesia dua puluh tahun mendatang. Tentang anak-anak yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, tetapi kelak akan menjadi pemimpin, ilmuwan, guru, dokter, pengusaha, dan penggerak bangsa. Karena itulah reformasi pendidikan tidak boleh berhenti menjadi slogan. Ia harus hadir dalam bentuk kebijakan yang nyata, keberpihakan yang jelas, dan keberanian untuk memperjuangkan mereka yang selama ini menjaga nyala pendidikan Indonesia. Di tengah panggung besar itulah, nama Lalu Hadrian Irfani menemukan relevansinya. Ketika banyak orang melihat pendidikan sebagai urusan anggaran dan administrasi, ia memilih melihatnya sebagai investasi masa depan bangsa. Ketika ribuan mahasiswa membutuhkan akses beasiswa, ketika sekolah-sekolah membutuhkan perhatian dan pembangunan, ketika para guru honorer dan PPPK menuntut kepastian nasib, ia hadir membawa suara mereka ke ruang-ruang pengambilan keputusan. Tentu sejarah adalah hakim yang paling adil. Namun jika pengabdian diukur dari seberapa besar seseorang memperjuangkan masa depan generasi bangsa, maka tidak berlebihan jika Lalu Hadrian Irfani layak dikenang sebagai salah satu pejuang pendidikan pada zamannya. Sebab pahlawan tidak selalu hadir di medan perang. Ada pula pahlawan yang hadir di ruang rapat, memperjuangkan anggaran pendidikan, mengawal beasiswa untuk masyarakat kurang mampu, membangun kembali sekolah yang rusak, dan memastikan para guru memperoleh penghormatan yang layak atas pengabdiannya. Di negeri yang besar ini, pendidikan membutuhkan lebih banyak pejuang daripada pencari pujian. Dan dalam ikhtiar panjang membangun manusia Indonesia, Lalu Hadrian Irfani telah menunjukkan bahwa politik dapat menjadi jalan pengabdian, bukan sekadar jalan kekuasaan. Karena sesungguhnya, warisan terbesar seorang pemimpin bukanlah jabatan yang pernah disandangnya, melainkan harapan yang berhasil ia hidupkan dalam diri generasi penerus bangsa mendatang. Seperti ungkapan Prof. Dr. Arif Rahman, M.Pd. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ). “Membangun gedung hanya membutuhkan anggaran, tetapi membangun manusia membutuhkan pengabdian. Dan mereka yang mengabdikan hidupnya untuk pendidikan, sesungguhnya sedang menulis masa depan Indonesia sesungguhnya.” Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi setiap anak Indonesia. Dan dalam ikhtiar panjang itu, Lalu Hadrian Irfani telah memilih jalan pengabdian. Dari NTB untuk
Ruminews.id, Yogyakarta — Jajaran kader Pemuda Katolik di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan aksi nyata dan sinergi yang solid dalam merawat tradisi iman dan budaya. Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Bantul bekerjasama dengan Pemuda Katolik Komcab Sleman dan Pemuda Katolik Komcab Kota Yogyakarta terlibat aktif membantu kelancaran perhelatan akbar Prosesi Agung Mandala Tyas Dalem ke-99 di Gereja Hati Kudus Yesus (HKY) Ganjuran, Bantul.
ruminews.id, Bone – Senin, 22 Juni 2026, Kongres ke-21 DPP Kepmi Bone resmi dibuka. Kongres ini mengusung 4 calon kandidat yang siap bertarung di forum, yaitu Samsul Rijal dari DPK Arung Palakka, A. Teguh dari DPC Tonra, Ikbal dari DPC Bengo, A. Syahrul Aksan dari DPC Tellu LimpoeDalam kegiatan pembukaan kongres ada beberapa rangkaian kegiatan, dari pembacaan oleh MC, sambutan ketua panitia, sambutan ketua umum, dan sambutan dewan pembina dan di iringi tarian padduppa, penyerahan palu sidang oleh dewan pembina ke steering comitee sampai dengan pembacaan doa. Kongres ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau kongres tandingan karena polemik kemarin. Kongres hadir sebagai bentuk penyelamatan organisasi untuk menyambut regenerasi baru yang mampu memimpin Kepmi dan beradaptasi dengan kondisi zaman ke depan, termasuk berbagai tantangan ideologi dan kebudayaan. Kongres ini juga dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi, langkah-langkah etis, dan jauh dari kepentingan apa pun selain kepentingan perbaikan organisasi. Hal ini senada dengan pernyataan Ketua Umum A. Alfian J bahwa kongres ini hadir bukan semata-mata untuk tandingan, melainkan sebagai misi perbaikan organisasi. Begitu pula yang disampaikan Dewan Pembina DPP Kepmi Bone: kongres harus dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang baik, bukan hanya sekadar kepentingan pribadi yang berpotensi merusak organisasi. Yang terpenting adalah bagaimana organisasi diperbaiki dan dijalankan sebaik-baiknya. Dewan Pembina, Amsir Andi Timbang, juga berpesan kepada keempat kandidat agar berkompetisi secara sehat dan strategis, tidak terpuruk ketika mengalami kekalahan, serta saling merangkul agar tidak terjadi perpecahan di internal Kepmi Bone. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Dewan Pembina dengan harapan Kepmi Bone semakin solid dan lebih baik ke depan.
