ruminews.id – Ketua PMII RAYON DAKWAH DAN KOMUNIKASI Komisariat UIN Alauddin Makassar CABANG Kota MAKASSAR Mendesak Komnas HAM dan Aparat Penegak Hukum Untuk Mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran HAM Yang ada di indonesia
Penulis: Muhammad Kasim (Aktivis Pemuda Takalar) ruminews.id – Tujuh bulan terakhir menyisakan ironi yang sulit dicerna akal sehat. Ketika pemerintah pusat terus menggaungkan slogan efisiensi anggaran, publik justru disuguhi rentetan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. Hingga pertengahan 2026, sedikitnya 12 kepala daerah telah terjerat OTT dalam berbagai perkara dugaan korupsi. Fenomena ini bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan cermin retaknya tata kelola keuangan negara yang semakin gaduh dan kehilangan arah.
ruminews.id – Makassar, 5 Agustus 2026 — Gelombang penolakan terhadap rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) kian bergulir tajam. Aliansi Mahasiswa menilai langkah pemerintah menghadirkan perguruan tinggi baru bernuansa terpusat (top-down) tersebut sebagai bentuk kekeliruan prioritas di tengah krisis biaya kuliah dan meluasnya komersialisasi di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
Penulis: Wawan Wahyudi – Ketua Umum HIPMAT (Himpunan Pelajar Mahasiswa Desa Tampo) ruminews.id – Persoalan sampah di Kabupaten Enrekang kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah media memberitakan tumpukan sampah di beberapa titik wilayah Enrekang pada awal Agustus 2026. Kondisi tersebut tentu tidak bisa dianggap sepele karena kebersihan lingkungan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dijaga.
Penulis: Ariel Putra Pratama Presidium Forum Literasi Mahasiswa Indonesia ruminews.id – Setiap bulan Agustus tiba, jalan-jalan utama hingga gang sempit mendadak riuh oleh warna-warni umbul-umbul merah putih. Musik perjuangan membahana dari pengeras suara desa, dan bendera dikibarkan di setiap pekarangan. Namun, di balik gegap gempita seremoni tahunan ini, ada ruang sunyi yang memaksa kita menatap kembali wajah asli bangsa hari ini. Tinta yang kita goreskan tidak boleh hanya mencatat kemegahan panggung perayaan, melainkan harus berani menyuarakan realita yang sering kali terabaikan di balik tiang bendera. Kemerdekaan sejatinya adalah janji luhur untuk membebaskan rakyat dari ketakutan, kebodohan, dan penderitaan ekonomi. Namun, ketika kita memandang sekeliling, jurang ketimpangan masih menganga lebar. Pendidikan yang seharusnya menjadi eskalator mobilitas sosial justru masih menjadi barang mewah yang tak merata. Di saat anak-anak di kota besar menikmati fasilitas pembelajaran berbasis teknologi canggih, masih ada jutaan anak di pelosok negeri yang harus menyeberangi sungai berbahaya atau belajar di bawah atap kelas yang lapuk demi selembar kertas ijazah. Ketika kesempatan belajar ditentukan oleh tebalnya dompet orang tua atau lokasi географиis, maka hakikat “mencerdaskan kehidupan bangsa” belum sepenuhnya tuntas. Kondisi tersebut berkelindan erat dengan kemiskinan yang masih membendung mimpi-mimpi rakyat kecil. Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi, masih banyak orang tua yang terpaksa mengubur cita-cita anaknya karena harus memilih antara membeli beras atau membayar biaya sekolah. Belum lagi nasib para guru honorer di garis depan pendidikan yang mengabdi dengan sisa-sisa harapan meski menerima upah jauh di bawah batas kelayakan. Ini menandakan bahwa perjuangan bertahan hidup bagi sebagian besar warga adalah ‘perang’ yang saban hari masih berkecamuk. Menuliskan ketimpangan ini bukanlah bentuk pesimisme, melainkan wujud cinta yang paling jujur terhadap Republik. Merayakan 17 Agustus dengan kesadaran kritis berarti menolak untuk ternina-bobokan oleh retorika manis di atas mimbar. Tugas kita adalah terus merawat ingatan publik dan mengetuk nurani pemangku kebijakan. Kemerdekaan Indonesia baru menemukan jiwa yang utuh ketika keadilan tak lagi berhenti di papan iklan kota, melainkan sungguh-sungguh dirasakan hingga ke dapur-dapur masyarakat miskin dan ruang-ruang kelas di ujung negeri.
Penulis: Iman Amirullah Ruminews.id, Yogyakarta —Setiap kali Indonesia berusaha memperbaiki diri, seringkali masalah baru justru muncul. Upaya memberantas korupsi melahirkan bentuk korupsi baru. Reformasi hukum justru menghasilkan tumpukan aturan yang membingungkan. Demokrasi yang seharusnya memperkuat partisipasi warga malah kerap berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan segelintir elite.
Ruminews.id, Cirebon — Dompet Dhuafa Volunteer (DDV) Chapter Cirebon melalui program DARMAYASA 2026 bidang sosial menyelenggarakan aksi penanaman mangrove pada Minggu (2/8) di kawasan pesisir Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.
ruminews.id – Pemerintah Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bosowa (PEMA FT-UNIBOS) melaksanakan aksi damai di Polsek Panakkukang sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan kepastian hukum atas laporan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian laptop yang dialami oleh dua kader KBM Fakultas Teknik Universitas Bosowa.
ruminews.id – Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap aktivitas yang berpotensi melanggar hukum harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Penulis : Maulana Ishak – Societas Initiative ruminews.id – Ketika sebagian besar warga Makassar masih menyiapkan diri untuk berangkat bekerja, truktruk sampah telah lebih dulu membentuk antrean di pintu masuk TPA. Bau menyengat yang bagi banyak orang cukup untuk membuat mereka menutup hidung, bagi sebagian yang lain justru menjadi penanda dimulainya hari. Burung-burung berputar rendah di atas gunungan sampah.
