Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan

Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat Gelar Aksi di DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN, Soroti Berbagai persoalan Nasional & Daerah.

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, Makassar — Cipayung plus kota makassar menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani kehidupan rakyat. Aksi yang di mulai pada pukul 16:00 WITA, terdiri dari PMKRI, PMII, GMNI, GMKI, LMND, IMM, IMM MAKTIM, dan KAMMI. Aksi ini menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan hingga menyentuh kisaran Rp17.900–Rp18.000 per dolar AS. Massa aksi menilai kondisi tersebut bukan sekadar gejolak pasar biasa, melainkan indikator adanya tekanan serius terhadap fondasi ekonomi nasional yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam pernyataannya, Cipayung plus kota makassar menilai pelemahan rupiah merupakan akumulasi dari berbagai faktor global dan domestik, mulai dari ketegangan geopolitik internasional, penguatan dolar AS, keluarnya modal asing, hingga menurunnya kemampuan domestik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya harga pangan dan bahan baku industri, bertambahnya biaya pendidikan dan kesehatan yang masih bergantung pada impor, meningkatnya beban utang sektor swasta berbasis dolar AS, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. Ketua PMII Cabang Makassar, Hariandi sekaligus Jendral lapangan  menyampaikan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan lebih fokus pada penyelesaian persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang makassar, Michael Angelo Tandiayuk, Menyampaikan, bahwa aksi tersebut merupakan bentuk sikap moral mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan rakyat. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Ketua GMNI Cabang Makassar, Royntus A. Abu, mengatakan, menyoroti berbagai persoalan terkait tata kelola dan kinerja Badan Gizi Nasional yang dinilai belum menunjukkan efektivitas serta transparansi dalam menjalankan program-program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Febri Tiring, Ketua GMKI Cabang makassar, juga menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik agar lembaga negara tetap bekerja sesuai mandat rakyat. Dan juga dalam orasinya ia menyoroti, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar rakyat terkait ketahanan dan kualitas gizi. Namun apabila dalam praktiknya muncul berbagai persoalan tata kelola dan minim transparansi, maka evaluasi total terhadap pimpinan BGN adalah langkah yang wajar dan harus dilakukan. Sementara itu, Ketua EK LMND MAKASSAR, Nur Alif, dalam orasi nya menyampaikan bahwa lembaga negara yang mengurus persoalan gizi masyarakat tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat. ia juga menyoroti untuk segera mencopot Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia serta melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Negara harus membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berdaulat, bukan sekadar memperbesar belanja negara tanpa arah transformasi yang jelas. Ketua IMM Cabang makassar, Firman Karim, juga menyoroti Di berbagai daerah masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana belajar, hingga mahalnya biaya pendidikan yang menjadi beban keluarga. Ironisnya, di tengah berbagai persoalan tersebut, anggaran pendidikan justru berpotensi tergerus untuk program yang berada di luar sektor pendidikan itu sendiri. Dan sementara itu Ketua IMM Cabang makassar Timur, Raihan Renanda H, Menegaskan bahwa dilakukannya restorasi menyeluruh terhadap aparat NKRI agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Reformasi kelembagaan, penguatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama. Ketua, PD KAMMI Makassar, Muhammad Ilham mengatakan, Sampai hari ini, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari tingginya angka pengangguran, maraknya PHK di berbagai sektor, hingga sulitnya lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai kompetensinya. Kami memberikan catatan kepada DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN : Aksi kami bukanlah seremonial dan momentum saja, kami akan kembali dan membawa massa lebih banyak untuk menyuarakan isu-isu yang kami bawa. Cipayung plus kota makassar.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Paradoks Kebijakan Pendidikan: Ketika Janji Belum Menjadi Kepastian

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Renaldi Al-Faridzi M – Mahasiswa ruminews.id – Janji politik bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan saat kampanye. Janji adalah komitmen yang menjadi dasar lahirnya kepercayaan masyarakat kepada seorang pemimpin. Ketika sebuah janji menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, seperti upaya meringankan biaya pendidikan, maka masyarakat berhak berharap bahwa komitmen tersebut akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang nyata. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya terus tertunda tanpa kepastian yang jelas, kepercayaan publik perlahan akan berubah menjadi keraguan. Situasi inilah yang kini menjadi perhatian masyarakat di Kota Palopo terkait program seragam sekolah gratis. Program yang sebelumnya disampaikan sebagai salah satu komitmen pemerintah hingga kini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di tengah dimulainya tahun ajaran baru, banyak orang tua tetap harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli seragam sekolah anak-anak mereka agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, pengeluaran tersebut tentu menjadi beban tambahan yang seharusnya dapat dikurangi apabila program berjalan sesuai harapan. Persoalan ini sesungguhnya bukan hanya tentang seragam sekolah. Yang menjadi sorotan adalah kepastian pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan, melainkan mengharapkan adanya kepastian mengenai kapan program akan dilaksanakan, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Ketika informasi tersebut tidak disampaikan secara terbuka, ruang publik akan dipenuhi oleh pertanyaan, spekulasi, bahkan kekecewaan. Dalam pemerintahan yang demokratis, komunikasi kepada masyarakat sama pentingnya dengan pelaksanaan program itu sendiri. Pemerintah tentu dapat menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi administrasi, regulasi, maupun teknis di lapangan. Namun, kendala tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian. Keterbukaan mengenai perkembangan program justru menunjukkan adanya tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Di sisi lain, program seragam sekolah gratis memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar memberikan pakaian kepada peserta didik. Program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pendidikan dan upaya meringankan beban ekonomi keluarga. Ketika pelaksanaannya mengalami keterlambatan, yang terdampak bukan hanya kondisi keuangan orang tua, tetapi juga persepsi masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memenuhi janji yang telah disampaikan. Bukan masyarakat yang terlalu cepat menagih janji, melainkan waktu yang terus berjalan tanpa kepastian. Setiap hari yang berlalu membuat harapan publik sedikit demi sedikit berubah menjadi kekecewaan. Diamnya pemerintah di tengah pertanyaan masyarakat hanya akan memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyat yang pernah menaruh harapan besar. Sebab, dalam politik, yang paling mudah diucapkan adalah janji, tetapi yang paling sulit adalah membuktikannya. Masyarakat Palopo tidak sedang meminta sesuatu yang mewah. Mereka hanya menunggu realisasi dari komitmen yang pernah disampaikan di hadapan publik. Kepercayaan rakyat bukanlah sesuatu yang dapat diminta untuk terus bersabar tanpa batas. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan. Ketika janji dibiarkan menggantung terlalu lama, masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan mereka. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa banyak program yang diumumkan atau seberapa indah narasi yang disampaikan kepada publik. Keberhasilan diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Rakyat tidak akan mengingat siapa yang paling lantang menjanjikan perubahan, tetapi akan selalu mengingat siapa yang mampu menepati janjinya. Sebab sejarah tidak pernah mencatat banyaknya janji, melainkan keberanian untuk membuktikannya.

Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan

KABAR BUMI Soroti Kerentanan Pekerja Migran dan Anak yang Ditinggalkan dalam RDPU DPD RI

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan /

Ruminews.id, Yogyakarta — Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pelindungan pekerja migran Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senin (8/6/2026).

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Gempa 6,7 Magnitudo, PHI Minta Evaluasi Tata Ruang Sulteng

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

Ruminews.id, Palu — Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Hijau Indonesia (PHI) Sulawesi Tengah mendesak seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang dan perizinan pertambangan di wilayah masing-masing. Desakan ini muncul setelah gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Sigi pada 16 Juni 2026, yang kembali membangkitkan trauma masyarakat terhadap bencana besar Palu tahun 2018.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Takalar Cepat, Transformasi Digital, dan Pengembangan Daerah Pariwisata

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis: Andi Muh.Fajar – Peserta LK II Cabang Takalar ruminews.id – Di tengah perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan persaingan antar daerah yang semakin kompetitif, Kabupaten Takalar dituntut untuk mampu melakukan berbagai inovasi dalam rangka mempercepat pembangunan. Gagasan “Takalar Cepat” yang diiringi dengan transformasi digital dan pengembangan sektor pariwisata merupakan langkah yang strategis untuk mewujudkan daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya menjadi simbol percepatan pembangunan, tetapi juga mencerminkan semangat untuk membangun Takalar yang lebih modern, responsif, dan mampu memanfaatkan potensi lokal secara maksimal. Menurut saya, konsep Takalar Cepat harus dimaknai sebagai upaya untuk mempercepat pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi serta inovasi yang berkelanjutan. Di era digital saat ini, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan pemerintahan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga sektor ekonomi akan memberikan efisiensi yang lebih besar serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Transformasi digital juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Digitalisasi dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, nelayan, serta para pelaku ekonomi kreatif. Produk-produk lokal Takalar yang selama ini hanya dikenal di tingkat daerah dapat dipasarkan secara nasional bahkan internasional melalui berbagai platform digital. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya menjadi sarana modernisasi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kabupaten Takalar memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan, khususnya di bidang pariwisata. Letak geografis yang strategis serta kekayaan alam berupa kawasan pesisir, pantai, dan budaya lokal menjadi modal penting untuk menjadikan Takalar sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik di Sulawesi Selatan. Pengembangan sektor pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat identitas daerah. Namun, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan mengandalkan keindahan alam semata. Dibutuhkan perencanaan yang matang, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta strategi promosi yang berbasis digital. Di era media sosial saat ini, promosi wisata dapat dilakukan secara lebih efektif melalui platform digital, website resmi, serta berbagai aplikasi yang mampu menjangkau wisatawan dari berbagai daerah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, potensi wisata Takalar dapat dikenal lebih luas dan memiliki daya tarik yang lebih besar di mata wisatawan domestik maupun mancanegara

Mandalika, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Digitalisasi Pelayanan Daerah: Menguji Empati di Balik Semangat “Takalar Cepat”

Tinggalkan Komentar / Mandalika, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis : Muhammad Iqbal Lewa – Peserta Intermediate Training Cabang Takalar ruminews.id – Langkah Pemerintah Kabupaten Takalar mengadopsi transformasi digital lewat gerakan “Takalar Cepat” adalah sebuah lompatan yang wajib kita apresiasi bersama. Di era modern seperti sekarang, memangkas birokrasi yang lambat dengan sistem online dan kanal aduan digital memang sudah menjadi kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditunda lagi.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Sinergi Kritis Berbasis Integritas: HMI Mengawal Kebijakan Pemkab Takalar

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

Penulis : Nur Rahman Hasim – Sekretaris  Bidang Hukum dan HAM HMI CAB.TAKALAR ruminews.id – Ruang dialog antara HMI dan pemerintah itu nyata. Tapi kolaborasi nggak boleh berhenti di seremonial. “Mengawal kebijakan” di era digital artinya HMI harus aktif membedah APBD, program prioritas Bupati, sampai realisasi proyek di lapangan. Kritik HMI harus berbasis data, kajian, dan etika intelektual. Kalau ada kebijakan yang melenceng atau tidak pro-rakyat, HMI wajib bersuara cepat dan tepat. Itu bentuk cinta ke daerah, bukan pembangkangan. Namun mengawal tanpa menjaga marwah sama aja bohong. Kader HMI lahir dari nilai “Yakin Usaha Sampai”, jadi integritas harus jadi modal utama. Di dunia nyata, HMI harus jadi contoh anti KKN dan politik uang. Di dunia maya, HMI harus jadi teladan literasi digital: nggak sebar hoaks, nggak ikut toxic, adu gagasan bukan adu jempol. Kalau kader HMI sendiri bersih dan kredibel, maka setiap kritik ke Pemkab Takalar punya bobot dan didengar. Pemerintah pun lebih terbuka, karena yang mengawal adalah mitra yang terpercaya. Intinya: HMI harus jadi “mitra pengawas” yang dekat secara komunikasi, tapi independen secara sikap. Pemkab butuh kritik membangun biar kebijakan makin tajam. HMI butuh akses data biar kawalannya objektif. Dengan sinergi kritis + integritas ini, kebijakan di Takalar jadi lebih tepat sasaran dan nama baik daerah tetap terjaga. Mengawal kebijakan di era digital itu tantangannya ganda. Di satu sisi, media sosial memberi ruang luas bagi HMI untuk menyuarakan kritik. Di sisi lain, kritik yang lahir dari emosi atau hoaks justru merusak marwah organisasi dan melemahkan kepercayaan publik. Karena itu, “kritis” yang dituntut HMI hari ini adalah kritis berbasis data. Artinya, sebelum turun ke jalan atau posting narasi, kader HMI wajib bedah dokumen APBD, Renja OPD, dan indikator kinerja Pemkab Takalar. Dengan begitu, kritik yang dilontarkan bukan sekadar “suara”, tapi “solusi” yang bisa dipertanggungjawabkan. Inilah bedanya aktivis jalanan dengan intelektual organisatoris. Era digital mengubah peta pengawalan kebijakan. Dulu pengawalan identik dengan aksi demonstrasi. Sekarang, satu utas thread di X atau infografis di Instagram bisa mengguncang meja rapat bupati. Pemkab Takalar sendiri sudah mulai go digital lewat e-government dan media sosial resmi. Nah, HMI harus masuk ke arena ini. Kader HMI perlu melek literasi digital: bisa membuat konten edukatif, melakukan fact-checking, dan membangun narasi tandingan terhadap disinformasi. “Mitra pengawas digital” artinya HMI tidak hanya mengoreksi, tapi juga membantu Pemkab mengomunikasikan kebijakannya ke publik dengan bahasa yang jujur dan mudah dipahami. “menjaga marwah” adalah kunci. Kritik HMI akan kehilangan legitimasi kalau kadernya sendiri terjerat KKN, politik uang, atau transaksional dengan penguasa. Integritas adalah modal sosial HMI. Di Takalar yang basisnya agraris dan pesisir, integritas kader diuji saat bicara soal alokasi dana desa, bantuan nelayan, atau proyek infrastruktur. Kalau HMI bersih, maka saat bicara “tolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat”, suaranya akan didengar. Kalau tidak, kritiknya akan dicap sebagai “sirikan politik”. Karena itu, penguatan internal lewat perkaderan, NDP, dan latihan spiritual jadi fondasi agar HMI layak bicara di ruang publik. Kebijakan Pro-Rakyat Takalar punya isu khas: pertanian, kelautan, dan kemiskinan pesisir. “Kebijakan pro-rakyat” di sini bukan slogan kosong. Contoh konkretnya: bagaimana APBD Takalar berpihak ke petani garam di Mappakasunggu, atau ke nelayan di Galesong. HMI Cabang Takalar punya tanggung jawab moral untuk memastikan setiap program Pemkab dijawab dengan pertanyaan: “Apakah ini menyentuh rakyat kecil?” Dengan posisi sebagai “mitra pengawas”, HMI bisa duduk bersama Pemkab lewat forum FGD, dengar pendapat, atau kajian bersama. Tujuannya bukan menjatuhkan, tapi meluruskan agar roda pemerintahan berputar sesuai cita-cita daerah.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Sinergi Pemerintah Kabupaten Takalar dan HMI Cabang Takalar Dorong Ekonomi Digital Menuju Daerah Maju dan Berdaya Saing

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis: Arfa Pratama – Kader HMI ruminews.id, Takalar – Mewujudkan visi Kabupaten Takalar sebagai daerah yang maju dan berdaya saing, HMI Cabang takalar juga siap bekerja sama dalam membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan hal tersebut. Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan ekonomi digital yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Kerja sama ini mempertemukan dua kekuatan yang saling melengkapi: Pemerintah Daerah berperan menyiapkan landasan kebijakan, regulasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung, sementara HMI berkontribusi memberikan pemahaman berpikir inovatif, informasi, serta pendampingan langsung kepada kelompok masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaannya, sinergi ini diarahkan pada enam bidang utama: Pertama, penerapan teknologi digital sebagai penggerak utama pembangunan, yang diharapkan dapat mempercepat proses transformasi di seluruh lini kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Kedua, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pencatatan dan pelayanan berbasis daring yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel, sehingga potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal. Ketiga, pengembangan sektor kelautan dan pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian Takalar. Melalui digitalisasi, hasil bumi dan laut dapat memiliki akses pasar yang lebih luas, mengurangi ketergantungan pada perantara, serta meningkatkan nilai jual produk lokal. Keempat, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Kedua pihak sepakat memberikan pelatihan keterampilan digital, pemasaran daring, serta pengelolaan usaha modern agar pelaku ekonomi rakyat mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas. Kelima, penyempurnaan sistem pelayanan publik. Penerapan sistem berbasis teknologi bertujuan memangkas birokrasi, mempercepat waktu layanan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh hak dan pelayanan dari pemerintah. Keenam, penciptaan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Pengelolaan lingkungan juga akan didukung oleh sistem pemantauan dan pengelolaan berbasis data, serta didorong melalui peningkatan kesadaran masyarakat secara terpadu. Dengan semangat kebersamaan dan saling mendukung, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga melahirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, masyarakat yang melek teknologi, serta kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh seluruh warga Kabupaten Takalar.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Kemajuan Takalar

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis : Muh. Faisal l – Kader HMI ruminews.id – Saya melihat bahwa Kabupaten Takalar ingin berkembang dan bersaing dengan daerah lain, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal ini terlihat dari adanya rencana transformasi digital, pembangunan infrastruktur, serta layanan publik berbasis aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan sehari-hari. Pemerintahannya menempatkan perubahan ini sebagai dasar untuk mewujudkan visi Takalar yang maju dan berdaya saing, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sistem digital agar pelayanan menjadi lebih terbuka, jelas, dan tepat sasaran. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengubah kebiasaan lama dalam birokrasi menjadi lebih peka, berinisiatif, dan selalu berorientasi pada kepentingan umum, bukan sekadar mengikuti aturan yang kaku. Bupati juga menegaskan bahwa kecepatan yang diusung tetap berjalan beriringan dengan kualitas dan ketelitian, sehingga segala langkah pembangunan di bidang pertanian, kelautan, pendidikan, kesehatan, maupun usaha masyarakat tetap kokoh, teratur, dan tidak terburu-buru hingga melalaikan tanggung jawab. Pada akhirnya, program ini dipandang sebagai cara untuk mewujudkan pengabdian yang sesungguhnya kepada daerah dan masyarakat Takalar, agar kemajuan yang dicapai tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. ‎Namun, menurut saya tantangan terbesar bukan hanya pada perencanaan, tetapi pada pelaksanaannya. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan atau akses yang sama terhadap teknologi, sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa digitalisasi ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua kalangan, termasuk di desa-desa. Selain itu, perlu adanya edukasi agar masyarakat bisa memanfaatkan layanan digital dengan baik.‎ ‎Secara keseluruhan, saya menilai bahwa arah pembangunan ini sudah tepat karena mengikuti perkembangan zaman. Jika dijalankan dengan konsisten dan melibatkan masyarakat, maka visi untuk menjadikan Takalar lebih maju dan berdaya saing bisa tercapai

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis :Haikal – Peserta LK 2 HMI Cabang Takalar ruminews.id – Sebagai peserta Latihan Kader II (LK II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takalar, saya memandang bahwa transformasi ekonomi digital merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan Kabupaten Takalar yang maju, mandiri, dan memiliki daya saing di tengah dinamika perkembangan global. Digitalisasi bukan hanya sebuah tuntutan zaman, tetapi juga peluang besar untuk mengoptimalkan potensi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Takalar memiliki sumber daya yang melimpah, baik di sektor pertanian, perikanan, UMKM, maupun pariwisata. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan dampak yang maksimal apabila tidak diiringi dengan penguasaan teknologi dan penguatan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan era digital. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi digital harus diarahkan pada peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dalam perspektif HMI, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan. Kader HMI memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjadi agen perubahan (agent of change) yang mampu mendorong lahirnya inovasi serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pemanfaatan teknologi digital harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, mempersempit kesenjangan sosial, dan membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang usaha. Melalui forum LK II HMI Cabang Takalar, semangat kepemimpinan dan intelektualitas kader harus diwujudkan dalam kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan menjadi faktor penting dalam mengakselerasi transformasi ekonomi digital di Kabupaten Takalar. Dengan demikian, tema “Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital” bukan sekadar slogan, melainkan sebuah visi bersama yang menuntut komitmen, inovasi, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Sebagai kader HMI, saya meyakini bahwa dengan semangat Insan Cita, Takalar memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang unggul, berdaya saing, serta mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Scroll to Top