Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan

Badan Gizi Nasional, Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

MBG di Bawah Sorotan Dugaan ladang Korupsi, Kasus Keracunan, dan Lemahnya Pengawasan Negara.

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Penulis: Irsan – Penggiat Literasi ruminews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kualitas gizi anak Indonesia kini berada dalam sorotan serius. Alih-alih menjadi simbol keberhasilan negara dalam membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, program ini justru menghadapi krisis kepercayaan publik akibat dua persoalan utama dugaan korupsi dalam tata kelola dan insiden keracunan massal di lapangan. Puncak sorotan terjadi ketika Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program, termasuk pengaturan mitra pelaksana, dugaan mark-up pengadaan, hingga praktik jual beli titik layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi simpul utama distribusi program. Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, pola korupsi tidak berdiri secara individual, melainkan terstruktur dalam rantai tata kelola program. Dugaan keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan barang seperti perangkat pendukung dapur, hingga kendaraan operasional dengan indikasi mark-up harga, memperkuat gambaran bahwa MBG telah menjadi ruang ekonomi politik baru yang rawan disalahgunakan. Namun persoalan MBG tidak berhenti pada dugaan korupsi. Di tingkat implementasi, program ini juga menghadapi persoalan serius yang langsung menyentuh keselamatan publik: keracunan makanan di kalangan siswa. Dalam berbagai laporan pemantauan, tercatat ribuan siswa terdampak insiden gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG di sejumlah daerah, bahkan beberapa kasus dikategorikan sebagai kejadian luar biasa di tingkat lokal. Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai insiden teknis yang berdiri sendiri. Dalam kebijakan pangan publik, keracunan massal adalah indikator kegagalan sistemik. Ia menunjukkan adanya masalah dalam rantai produksi mulai dari pemilihan bahan baku, standar kebersihan dapur, proses pengolahan, kontrol kualitas, hingga distribusi. Ketika satu mata rantai gagal, maka seluruh sistem pengadaan makanan publik menjadi dipertanyakan. Yang lebih problematik, dua krisis ini korupsi dan keracunan muncul dalam satu program yang sama. Artinya, MBG tidak hanya menghadapi persoalan efisiensi anggaran, tetapi juga persoalan integritas dan keselamatan publik secara bersamaan. Ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam desain pengawasan kebijakan. Respons negara sejauh ini cenderung bertumpu pada perbaikan prosedural dan evaluasi administratif. Namun pendekatan seperti ini tidak cukup. Dalam program berskala nasional yang menyentuh jutaan anak, standar pengawasan seharusnya bersifat ketat, independen, dan berbasis audit terbuka. Tanpa itu, risiko penyimpangan akan selalu lebih cepat berkembang dibanding kemampuan koreksi kebijakan. MBG pada akhirnya memperlihatkan satu realitas klasik dalam kebijakan publik Indonesia jarak yang lebar antara desain kebijakan yang ideal dan kapasitas implementasi di lapangan. Program ini mungkin lahir dari niat baik, tetapi niat baik tidak pernah cukup untuk menjamin hasil yang baik. Jika tidak ada perombakan serius dalam sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta standar keamanan pangan, MBG berisiko berubah dari program investasi sosial menjadi beban reputasi kebijakan negara. Lebih dari itu, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, tetapi keselamatan generasi yang seharusnya dilindungi oleh negara. Pada titik ini, MBG bukan lagi sekadar program gizi. Ia telah menjadi ujian nyata apakah negara mampu mengelola kebijakan publik berskala besar dengan bersih, aman, dan bertanggung jawab atau justru kembali terjebak dalam pola lama, di mana program besar gagal karena lemahnya pengawasan dan rapuhnya integritas pelaksana.

Pemerintahan, Pemuda, Wonomulyo

HMI Desak Perbaikan Traffic Light yang Tak Berfungsi di Wonomulyo

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Pemuda, Wonomulyo /

ruminews.id, WONOMULYO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah dan Keguruan mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan terhadap dua titik lampu lalu lintas (traffic light) di Kecamatan Wonomulyo yang telah lama tidak berfungsi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas di salah satu kawasan dengan tingkat mobilitas tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar. Ketua HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan, Deby Akbar, mengatakan bahwa Wonomulyo merupakan pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan jasa yang setiap hari dipadati kendaraan dari berbagai wilayah. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut seharusnya didukung oleh infrastruktur lalu lintas yang memadai guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Menurut Deby, keberadaan traffic light pada titik-titik strategis memiliki peran penting dalam mengatur arus kendaraan dan meminimalisasi risiko kecelakaan. Namun, dua traffic light di Wonomulyo yang telah lama tidak berfungsi justru menimbulkan kekhawatiran di tengah meningkatnya volume kendaraan yang melintas setiap hari. “Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika lampu lalu lintas tidak berfungsi, maka pengaturan arus kendaraan sepenuhnya bergantung pada kesadaran pengguna jalan. Dalam kondisi lalu lintas yang padat, situasi seperti ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun kemacetan,” ujar Deby Akbar, Sabtu (20/6/2026). Ia menilai bahwa pemerintah perlu menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Polewali Mandar, Wonomulyo memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur keselamatan lalu lintas harus berjalan seiring dengan perkembangan wilayah. Deby juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, apabila traffic light tersebut berada pada ruas jalan nasional, maka kewenangan teknis pemeliharaan dan perbaikannya berada pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan. Meski demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tetap memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. “Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang berwenang. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi dan tindakan nyata. Pemerintah daerah harus proaktif membangun komunikasi dengan seluruh pihak terkait agar persoalan ini segera mendapatkan penyelesaian yang jelas,” tegasnya. Lebih lanjut, HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan menilai bahwa lamanya kerusakan traffic light tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemeliharaan infrastruktur lalu lintas di daerah. Fasilitas yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat tidak seharusnya dibiarkan rusak dalam waktu yang lama tanpa kepastian perbaikan. Atas dasar itu, Deby Akbar mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, serta BPTD Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap dua titik traffic light yang tidak berfungsi di Wonomulyo. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terlebih Wonomulyo saat ini terus berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan dan mobilitas masyarakat terbesar di Kabupaten Polewali Mandar.

Nasional, Pemerintahan, Politik

Kajian IPDN: Pemekaran Luwu Raya Bisa Koreksi Ketidakadilan Pembangunan di Sulsel

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, LUWU RAYA – Wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali mendapat penguatan dari kalangan akademisi. Sebuah kajian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Pallangga Praja Volume 8 Nomor 1 April 2026 terbitan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyimpulkan bahwa pemekaran Luwu Raya tidak hanya layak secara fiskal dan administratif, tetapi juga berpotensi menjadi solusi untuk mengoreksi ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara wilayah utara dan selatan Sulawesi Selatan. Penelitian yang ditulis dosen IPDN Kampus Sulawesi Selatan, Hamzah Jalante, mengkaji pembentukan Provinsi Luwu Raya melalui pendekatan empiris, analisis kapasitas fiskal, dan perspektif sosial-spasial kontemporer. Kajian tersebut menyoroti bahwa selama bertahun-tahun pembangunan di Sulawesi Selatan cenderung terpusat di kawasan metropolitan Mamminasata, sementara wilayah Luwu Raya masih menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Menurut penelitian itu, kondisi tersebut mencerminkan apa yang disebut sebagai ketidakadilan spasial atau ketimpangan pembangunan antarwilayah yang terjadi akibat terkonsentrasinya aktivitas ekonomi, investasi, dan belanja pembangunan di satu kawasan tertentu. Secara makro, Sulawesi Selatan memang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Pada 2025, ekonomi provinsi ini tumbuh 5,43 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar Rp753 triliun. Namun, capaian tersebut dinilai belum mencerminkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Kajian IPDN mencatat lebih dari 60 persen aktivitas ekonomi Sulawesi Selatan terkonsentrasi di kawasan Mamminasata yang meliputi Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar. Sebaliknya, kawasan Luwu Raya yang mencakup Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur strategis, layanan publik, dan investasi pembangunan berskala besar. Penelitian tersebut menyebut bahwa konsentrasi pembangunan di wilayah selatan telah menciptakan kesenjangan yang cukup tajam antara pusat pertumbuhan dan daerah pinggiran. Infrastruktur strategis seperti kawasan industri, pelabuhan utama, jaringan logistik, hingga pusat layanan ekonomi modern lebih banyak berkembang di kawasan metropolitan, sementara wilayah Luwu Raya belum memperoleh manfaat pembangunan yang sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. 10 Persen Belanja Pembangunan Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara kontribusi ekonomi Luwu Raya dan alokasi anggaran yang diterimanya. Berdasarkan analisis dokumen anggaran dan perencanaan pembangunan daerah, wilayah Luwu Raya diperkirakan hanya menerima sekitar 10 persen dari total belanja layanan dasar dan pembangunan wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Padahal kawasan ini mencakup sekitar sepertiga luas wilayah Sulawesi Selatan dan dihuni sekitar 1,2 juta penduduk. Kajian tersebut juga mengungkap bahwa kontribusi ekonomi Luwu Raya, khususnya dari sektor pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur, belum sepenuhnya berbanding lurus dengan manfaat fiskal yang kembali ke daerah dalam bentuk pembangunan strategis. Investasi besar untuk kawasan industri, hilirisasi sumber daya alam, maupun penguatan konektivitas regional masih dinilai terbatas. Dalam perspektif penelitian, kondisi inilah yang memperkuat argumen bahwa pemekaran daerah dapat menjadi instrumen untuk menghadirkan distribusi pembangunan yang lebih adil dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan Tana Luwu. Mampu Berdiri Sebagai Provinsi Di luar persoalan pemerataan pembangunan, penelitian ini juga menguji kapasitas fiskal calon Provinsi Luwu Raya. Hasilnya menunjukkan bahwa jika kapasitas keuangan empat daerah di kawasan Tana Luwu digabungkan, total APBD terintegrasi diperkirakan mencapai Rp6,1 triliun hingga Rp7,9 triliun. Sementara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kisaran Rp1,25 triliun hingga Rp1,6 triliun. Kabupaten Luwu Timur menjadi penopang utama kekuatan fiskal kawasan berkat kontribusi sektor pertambangan nikel. Sementara Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Kota Palopo menopang struktur ekonomi melalui sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, dan perikanan. Berdasarkan indikator tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa Luwu Raya memiliki basis fiskal yang cukup kuat untuk menjalankan fungsi pemerintahan provinsi secara mandiri apabila pemekaran diwujudkan. Pemekaran Sebagai Solusi Fiskal dan Politik Kajian IPDN menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian wilayah administratif, melainkan juga menyangkut upaya menghadirkan tata kelola pembangunan yang lebih efektif. Melalui status sebagai provinsi tersendiri, Luwu Raya akan memiliki kewenangan fiskal yang lebih besar untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Pemerintah daerah dapat lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan konektivitas, pengembangan kawasan industri, serta hilirisasi sumber daya alam yang selama ini dianggap belum optimal. Penelitian bahkan menyebut pemekaran sebagai salah satu jalan untuk menutup fiscal gap atau kesenjangan antara kebutuhan pembangunan wilayah dengan kapasitas fiskal yang selama ini diperoleh melalui mekanisme alokasi anggaran provinsi. Karena itu, pemekaran dipandang bukan sekadar tuntutan administratif atau historis, melainkan solusi fiskal dan politik untuk mewujudkan distribusi pembangunan yang lebih proporsional di Sulawesi Selatan.   Tata Kelola jadi Kunci Sukses Meski memberikan penilaian positif terhadap kelayakan pembentukan Provinsi Luwu Raya, penelitian tersebut juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kualitas institusi yang dibangun. Potensi besar dari sektor pertambangan dan sumber daya alam harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, birokrasi yang profesional, serta perencanaan pembangunan yang berbasis potensi lokal. Tanpa kesiapan kelembagaan yang memadai, pemekaran dikhawatirkan hanya akan memindahkan persoalan pembangunan dari satu level pemerintahan ke level lainnya. Karena itu, penelitian merekomendasikan agar pembentukan Provinsi Luwu Raya dipandang sebagai proyek transformasi pembangunan jangka panjang yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, menurut kajian akademik IPDN tersebut, pemekaran Luwu Raya bukan hanya soal lahirnya provinsi baru, melainkan upaya menghadirkan keseimbangan pembangunan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di kawasan Tana Luwu. Sumber: Asri Tadda

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Takalar Cepat: Dari Potensi Alam Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis: Risnawati – Departemen Bidang Lingkungan Hidup Kohati Cabang Gowa Raya ruminews.id – Kabupaten Takalar merupakan daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Keindahan pesisir, pulau-pulau kecil, hingga wisata alam dan edukasi menjadi aset berharga yang berpotensi menjadi kekuatan utama dalam mendorong pembangunan daerah. Melalui semangat “Takalar Cepat”, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya untuk mengangkat potensi tersebut menjadi sumber kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah pemerintah dalam mempromosikan tujuh destinasi wisata unggulan, yaitu Pantai Punaga, Pulau Sanrobengi, Pulau Tanakeke, Pantai Topejawa, Air Terjun Timurung, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Puntondo, dan Paria Laut, menjadi strategi yang patut diapresiasi. Keberagaman destinasi tersebut menunjukkan bahwa Takalar memiliki modal besar untuk berkembang sebagai daerah dengan daya tarik pariwisata yang kuat. Menurut pandangan saya, tujuh destinasi wisata tersebut tidak hanya menghadirkan keindahan alam yang dapat dinikmati, tetapi juga menyimpan potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. “Saya melihat tujuh destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Takalar bukan hanya sekadar bentang alam yang indah, tetapi merupakan kekuatan lokal yang mampu menciptakan peluang ekonomi. Jika dikelola secara optimal, sektor pariwisata dapat membuka ruang bagi lahirnya usaha-usaha masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.” Pandangan tersebut mendapat respons positif dari Bupati Kabupaten Takalar yang mengiyakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu potensi besar daerah yang harus terus dikembangkan. Kesamaan pandangan ini menunjukkan bahwa kemajuan daerah tidak selalu dimulai dengan mencari potensi baru, tetapi dari kemampuan untuk mengenali, merawat, dan memaksimalkan kekayaan yang telah dimiliki. Dengan semangat “Takalar Cepat”, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu wujud nyata bagaimana pemerintah daerah berupaya menjadikan kekayaan alam sebagai fondasi pembangunan. Namun, keberhasilan sektor wisata tidak hanya bergantung pada promosi semata. Peningkatan infrastruktur, fasilitas pendukung, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas. Pada akhirnya, Takalar telah memiliki modal alam yang luar biasa. Tantangan berikutnya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara konsisten dan berkelanjutan. Apabila semangat “Takalar Cepat” mampu diwujudkan melalui langkah nyata, bukan tidak mungkin sektor pariwisata akan menjadi penggerak ekonomi yang membawa Takalar menuju daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Menenun Masa Depan Takalar: Akselerasi Digital dan Investasi Kemanusiaan yang Berkelanjutan

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis : Muhammad Isal – Wakil Presiden Mahasiswa USN kolaka ​ruminews.id – Di era di mana disrupsi teknologi bergerak tanpa kompromi, tantangan terbesar bagi pemerintah daerah bukan lagi sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan bagaimana menyelaraskan kemajuan teknologi dengan kesiapan basis sosialnya. Di tengah dinamika tersebut, Kabupaten Takalar hadir memberikan sebuah preseden penting: bahwa digitalisasi bukan sekadar adopsi perangkat, melainkan sebuah transformasi paradigma tata kelola yang berorientasi pada kemudahan hidup masyarakat. ​Melalui visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Takalar 2025–2029, daerah ini menetapkan arah yang tegas: “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital”. Komitmen ini menegaskan bahwa digitalisasi ditempatkan sebagai penggerak utama (core engine) dalam mengungkit potensi daerah di segala sektor, dari hulu hingga ke hilir. ​Kepemimpinan Publik dengan Presisi Korporasi Arah kebijakan strategis ini tentu tidak lahir dari ruang hampa. Kehadiran Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM. sebagai nakhoda pemerintahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ritme pembangunan di Takalar. Berbekal rekam jejak profesional yang panjang dan matang di industri telekomunikasi nasional—termasuk kepemimpinan di berbagai anak perusahaan Telkom Indonesia—beliau berhasil mengintegrasikan nilai-nilai efisiensi, akuntabilitas, dan ketangkasan korporasi ke dalam birokrasi publik. ​Manifestasi dari pendekatan ini terlihat nyata pada berbagai pembenahan sistemik. Penyusunan Master Plan TIK 2025–2030 yang komprehensif, peluncuran platform integratif “Takalar One Click”, hingga digitalisasi sistem transaksi daerah, menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di Takalar dilakukan secara terukur. Penghargaan sebagai Juara 1 Pajak dan Retribusi Akseleratif Tahun 2025 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan menjadi validasi objektif atas keberhasilan tata kelola keuangan yang transparan dan adaptif tersebut. ​Menyeimbangkan Teknologi dan Kualitas Manusia Namun, aspek yang paling fundamental dan patut menjadi bahan refleksi bersama adalah komitmen Takalar yang tidak terjebak pada modernisasi fisik semata. Sebuah daerah tidak akan benar-benar berdaya saing jika masyarakatnya ditinggalkan di belakang kemajuan teknologi. ​Oleh karena itu, lompatan capaian pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan menjadi indikator yang sangat krusial. Keberhasilan Takalar berakselerasi dari peringkat ke-23 di tahun 2024 menjadi peringkat ke-1 se-Sulawesi Selatan pada tahun 2026 merupakan sebuah pencapaian yang fenomenal. Apresiasi dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) menegaskan bahwa Takalar sedang meletakkan pondasi peradaban yang kokoh melalui investasi pada kualitas sumber daya manusia. ​Sebuah Harapan untuk Keberlanjutan Dengan posisi geografis yang strategis di zona Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 2), Takalar memiliki modal geopolitik yang besar. Ketika modal alamiah ini dipadukan dengan penguatan kapasitas digital pedesaan seperti penyediaan Anjungan Desa Mandiri dan konektivitas yang merata—maka inklusivitas pembangunan bukan lagi sekadar retorika. ​Pada akhirnya, semangat kerja “Takalar Cepat” yang diinternalisasikan oleh jajaran pemerintah daerah harus dimaknai sebagai komitmen moral untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan. Jika konsistensi ini mampu dirawat, Takalar tidak hanya sedang bersiap menyongsong tahun 2029 sebagai daerah yang maju, tetapi juga sedang menginspirasi daerah lain tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memuliakan pelayanan publik.  

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Takalar Surga Tersembunyi yang Kini Terhubung Digital

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis : Hikmanisa – Kader Himpunan Mahasiswa Islam ruminews.id – Kabupaten Takalar ini memberi gambaran menarik tentang bagaimana sebuah kabupaten kecil di Sulawesi Selatan  dengan luas hanya 566,51 km² dan populasi 335 ribu jiwa — berani menempatkan transformasi digital sebagai jantung dari rencana pembangunannya. Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye datang dengan latar belakang yang tidak biasa untuk seorang kepala daerah: puluhan tahun di industri telekomunikasi, mulai dari Telkom hingga berbagai anak perusahaannya. Ini bukan sekadar kebetulan. Rekam jejaknya tampak kental mewarnai arah kebijakan Takalar yang berfokus pada digitalisasi layanan publik, penguatan infrastruktur digital hingga ke pulau-pulau terpencil seperti Tanakeke, serta pemberdayaan UMKM melalui platform digital dan kecerdasan buatan. Yang menarik bukan hanya ambisinya, melainkan kekonkretan langkah yang diambil. Aplikasi Takalar One Click mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu genggaman. Sistem ANITA memungkinkan pemantauan kehadiran ASN secara real-time dengan fitur peta lokasi. Digitalisasi penagihan PDAM memudahkan pembayaran via QRIS. Pojok Internet Desa menjangkau warga di wilayah yang sebelumnya terputus dari akses digital. Bahkan Desa Banggae berhasil masuk peringkat dua nasional pengguna aktif DigiDes dari lebih dari 3.400 desa se-Indonesia pencapaian yang tidak kecil. Namun opini ini perlu juga menyuarakan kehati-hatian. Transformasi digital yang berhasil bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari seberapa jauh ia benar-benar mengubah kualitas hidup masyarakat. Kesenjangan literasi digital antara warga perkotaan dan pedesaan, kesiapan SDM birokrasi, serta keberlanjutan anggaran setelah masa jabatan adalah tantangan nyata yang tak boleh diabaikan. Visi “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital” akan tetap menjadi slogan kosong jika nelayan di Kepulauan Tanakeke atau petani di Polongbangkeng tidak merasakan manfaat nyatanya. Maka tugas berat sesungguhnya bukan pada peluncuran melainkan pada konsistensi dan keberpihakan jangka panjang. Takalar sedang membangun sesuatu yang patut diperhatikan. Apakah ia akan menjadi model daerah atau sekadar showcase  itu yang akan ditentukan oleh lima tahun ke depan. Opini ini dibuat oleh salah satu kader yang sedang mengikut Intermediate Training Cabang Takalar.  

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Visi dan Misi Ekonomi Digital Kabupaten Takalar

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis : Muh Zainal Abidin – Peserta LK II HMI Cabang Takalar ruminews.id – Ekonomi digital merupakan salah satu strategi pembangunan yang penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Bagi Kabupaten Takalar, ekonomi digital menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Visi ekonomi digital Kabupaten Takalar dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui transformasi digital yang mendukung berbagai sektor ekonomi, pelayanan publik, serta pengembangan sumber daya manusia. Dalam mewujudkan visi tersebut, salah satu misi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Takalar. Infrastruktur seperti jaringan internet, akses telekomunikasi, dan fasilitas teknologi informasi menjadi fondasi utama dalam pengembangan ekonomi digital. Dengan tersedianya akses internet yang baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, pendidikan, dan peluang usaha berbasis digital. Misi berikutnya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi digital. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan berbagai pelatihan mengenai literasi digital, pemasaran digital, penggunaan aplikasi bisnis, dan keterampilan teknologi lainnya. Peningkatan kompetensi masyarakat akan membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu bersaing di era digital dan memanfaatkan teknologi secara produktif. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis digital juga menjadi bagian penting dari misi ekonomi digital Kabupaten Takalar. Melalui digitalisasi, pelaku UMKM dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta mempromosikan produk lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan daya saing produk daerah. Selain itu, ekonomi digital di Kabupaten Takalar perlu didukung oleh pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan berbasis teknologi. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor tersebut, pemanfaatan teknologi digital dapat membantu petani dan nelayan memperoleh informasi harga pasar, cuaca, teknik budidaya, serta akses pemasaran yang lebih luas. Dengan demikian, produktivitas dan pendapatan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Misi lainnya adalah mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berbasis digital atau e-government. Digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui sistem pelayanan online, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah dengan lebih mudah, cepat, dan akuntabel sehingga tercipta pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, visi dan misi ekonomi digital Kabupaten Takalar bertujuan menciptakan ekosistem digital yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital daerah. Dengan pengelolaan yang baik, ekonomi digital dapat menjadi motor penggerak pembangunan Kabupaten Takalar menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Digitalisasi Takalar: Antara Aspirasi Kemajuan dan Tantangan Pemerataan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis : Sherly Mershelyna – Mahasiswa/ UINAM ruminews.id – Kabupaten Takalar tengah berada dalam babak baru pembangunan daerah. Lewat visi RPJMD 2025–2029 “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital”, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menempatkan transformasi digital sebagai jantung dari seluruh kebijakan pembangunan — mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi rakyat. Capaian yang Patut Diapresiasi Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, sejumlah program telah berjalan konkret. Aplikasi Takalar One Click hadir sebagai super-app yang mengintegrasikan layanan pemerintahan dalam satu genggaman. Dashboard Executive memungkinkan kepala daerah memantau data pendidikan, kesehatan, hingga realisasi anggaran secara real-time. Di tingkat desa, program Pojok Internet Desa (Poindes) menjangkau wilayah terluar seperti Kepulauan Tanakeke daerah yang sebelumnya tertinggal kini punya akses listrik dan internet berbasis tenaga surya. Hasilnya pun terlihat nyata: Takalar melompat dari peringkat 23 ke peringkat 1 se-Sulawesi Selatan dalam indikator SPM Pendidikan, serta meraih Juara 1 Pajak dan Retribusi Akseleratif tingkat provinsi. Takalar bahkan diklaim sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang menjalin kerja sama literasi AI internasional bersama ASEAN Foundation dan Google.org. Pertanyaan yang Perlu Diajukan Namun, capaian administratif yang gemilang ini perlu diuji dengan satu pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang paling merasakan manfaat dari digitalisasi ini? Sebagian besar program dashboard eksekutif, command center, absensi terintegrasi ASN — berorientasi pada efisiensi birokrasi dan pengawasan internal pemerintah. Ini penting, tapi bukan tujuan akhir. Pertanyaannya, apakah kecepatan transformasi di level pemerintahan ini berjalan seiring dengan kesiapan masyarakat di lapangan khususnya warga pesisir dan kepulauan yang justru menjadi mayoritas penduduk Takalar (8 dari 12 kecamatan adalah wilayah pesisir)? Program seperti Pojok Internet Desa memang menjawab sebagian kesenjangan ini. Tapi digitalisasi UMKM lewat AI, misalnya, akan sia-sia jika tidak dibarengi pendampingan intensif bagi pelaku usaha kecil yang gagap teknologi. Begitu pula dengan ekonomi digital berbasis Qris dan koperasi digital — efektivitasnya bergantung pada literasi digital masyarakat akar rumput, bukan sekadar ketersediaan aplikasi. Refleksi bagi Mahasiswa dan Kader Pergerakan Di sinilah pentingnya peran mahasiswa, khususnya kader HMI, hadir sebagai social control sekaligus agent of change. Bukan untuk menolak kemajuan, tapi untuk mengawal agar digitalisasi tidak berhenti menjadi proyek pencitraan administratif semata. Pembangunan yang baik bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana teknologi itu benar-benar dirasakan oleh nelayan di Tanakeke, petani di Polongbangkeng, atau pedagang kecil di pasar-pasar tradisional. Visi “Takalar Cepat” yang digaungkan pemerintah daerah bahwa kecepatan pelayanan adalah janji, bukan sekadar slogan semestinya juga dimaknai mahasiswa sebagai ajakan untuk turut cepat tanggap, kritis, dan terlibat aktif mengawal arah pembangunan daerahnya sendiri. Pada akhirnya, transformasi digital Takalar adalah keniscayaan zaman yang tidak bisa ditolak. Tugas kita bukan sekadar memuji atau mencurigainya, tapi memastikan ia benar-benar menjawab kebutuhan rakyat — bukan hanya menjawab target indikator pembangunan di atas kertas

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Takalar Cepat Berbasis Digitalisasi

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis : Rajuh – Peserta Intermediate Training Lk II Cabng Takalar ruminews.id – Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja, berusaha, dan berinteraksi. Dalam konteks Kabupaten Takalar, visi ekonomi digital menjadi langkah strategis untuk menciptakan daerah yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing. Ekonomi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, seperti perdagangan, pertanian, perikanan, pendidikan, dan pelayanan publik. Menurut saya, visi ekonomi digital Takalar harus diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang cerdas digital, produktif, dan inklusif. Digitalisasi dapat menjadi sarana untuk membuka akses yang lebih luas terhadap informasi, pasar, dan peluang usaha. Dengan adanya transformasi digital, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Takalar dapat memasarkan produknya ke tingkat nasional bahkan internasional tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Misi pertama yang penting adalah meningkatkan infrastruktur digital yang merata. Ketersediaan jaringan internet yang cepat dan stabil merupakan fondasi utama ekonomi digital. Tanpa akses internet yang memadai, masyarakat akan kesulitan memanfaatkan berbagai layanan digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan jaringan internet hingga ke wilayah pedesaan. Misi kedua adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Penguasaan teknologi menjadi kebutuhan penting di era modern. Masyarakat perlu diberikan pelatihan mengenai penggunaan internet yang produktif, keamanan digital, pemasaran online, serta pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan peluang usaha baru. Misi ketiga adalah mendorong pengembangan UMKM berbasis digital. Kabupaten Takalar memiliki banyak potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan melalui platform digital. Produk pertanian, perikanan, kuliner, dan kerajinan daerah dapat dipasarkan secara lebih luas melalui marketplace dan media sosial. Digitalisasi UMKM akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Selain itu, ekonomi digital juga harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan. Digitalisasi pelayanan publik dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi kerja pemerintah, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan pelayanan yang berbasis teknologi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat semakin meningkat. Pada akhirnya, visi dan misi ekonomi digital Kabupaten Takalar merupakan upaya untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi. Jika dilaksanakan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, ekonomi digital dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang mampu menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan daya saing yang lebih tinggi bagi Kabupaten Takalar di masa depan.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Takalar cepat : Ketika Daerah Berani Bertranformasi di Era Society 5.0

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis: Muh Daffa Hidayatullah – Peserta LK2 HMI Cab Takalar ruminews.id – Revolusi industri kini memasuki fase terbaru yang dikenal sebagai Society 5.0, sebuah paradigma global yang menempatkan manusia sebagai pusat perkembangan sekaligus memanfaatkan teknologi sebagai penopangnya. Konsep ini lahir dari inisiatif Jepang dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) sebagai instrumen untuk menjawab berbagai persoalan di ranah kehidupan sosial. Dalam konteks tersebut, kebijakan “Takalar Cepat” yang digagas oleh Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye hadir sebagai respons nyata terhadap tantangan era Society 5.0. Kebijakan ini mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun struktur pemerintahan daerah yang berakar pada digitalisasi. Pemerintah Kabupaten Takalar mengupayakan integrasi layanan publik berbasis digital, sehingga seluruh warga yang memerlukan layanan birokrasi dapat mengaksesnya secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Langkah yang diambil Kabupaten Takalar ini sejatinya merupakan solusi praktis yang dapat diadopsi oleh berbagai daerah lain di Indonesia. Kemajuan Jepang dan Singapura bukan lahir dari kekuatan militer, melainkan dari kesadaran kolektif akan pentingnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan modern. Maka dari itu, sudah saatnya setiap pemerintah daerah di Indonesia menjadikan transformasi digital bukan sekadar program seremonial, melainkan sebuah komitmen jangka panjang yang berkelanjutan — karena kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberanian pemimpinnya dalam memeluk perubahan dan menjadikan teknologi sebagai fondasi peradaban yang lebih baik.

Scroll to Top