Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Opini

Internasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Ali Khamenei; Membaca Kolonialisme

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Bagian yang sangat halus dalam cengraman kolonialisme adalah serangannya melalui budaya. Serangan ini merupakan wujud perang budaya melalui kekuatan ekonomi dan politik. Mereka menggunakan teror halus untuk menaklukan prinsip-prinsip dan unsur-unsur kebudayaan suatu negara. Perang budaya ini, bukanlah bentuk dalam kekerasan fisik sehingga kadang, dalam masyarakat tertentu tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam serang budaya. Ali Khamenei memandangan bahwa cara kerja perang budaya yang dilancarkan oleh kolonialisme ini bertujuan untuk menguasi suatu negara. Agar mereka dapat merealisasikan keinginan mereka, maka perlu untuk menundukan masayarakat dalam negara tersebut melalui serangan budaya. “Serangan tersebut bertujuan merealisasikan keinginannya dan menundukan umat dimaksud di bawah kendalinya. Dalam konteks perang ini, kelompok penyerang bersandar pada penguasaan negeri itu dan dengan cara paksa, memberlakukan keyakinan dan kebudayaan baru sebagai ganti kebudayaan dan keyakinan lama umat itu”, tulis, Khamenei dalam Perang Budaya (2023:1). Benang merah yang dinyatakan Ali Khamenei di atas adalah bentuk kebudayaan dan keyakinan baru yang ditujukan masyarakat yang tengah di jajah oleh kolonialisme. Budaya dan keyakinan baru tersebut untuk mengganti budaya dan keyakinan yang telah diterima masyarakat, agar mereka menggunaan budaya dan keyakinan kolonialisme yang ditawarkan. Bagi Ali Khamenei, serangan budaya ini berlangsung secara diam-diam tanpa menimbulan kegaduhan atau menarik perhatian. Sebab, serangan tersebut bukanlah kontak fisik atau menggunakan peralatan persenjataan. Melainkan melalui perang budaya. Pemimpin revolusi Islam Iran ini melihat cara kolonialisme hendak melakukan serangan budaya agar generasi masyarakat tersebut melucuti keyakinan dirinya dengan berbagai cara yang dilakukan kolonialisme untuk membentuk masyarakat sesuai dengan keinginan mereka, ia memaparkan demikian; “Pertama, menggoyangkan keyakinan mereka terhadap agamanya. Kedua, memutuskan hubungan mereka dari keyakinan prinsip-prinsip revolusi Islam. Ketiga, menjauhkan mereka dari pemikiran efektif yang mampu menghasilkan kekuatan besar yang berwibawa seraya menggiring mereka untuk merasakan keadaan yang diliputi ketakutan dan ancaman”, tutur, Ali Khamenei, (2023:1). Dengan cara kolonialisme seperti yang dinyatakan Ali Khamenei; umat Muslim tak lagi memandang budayanya dan agama sebagai karakter dan identitas mereka. Melainkan, mereka memiliki karakter baru, yaitu budaya dan identitas dari kolonialisme yang menggiring umat Muslim menggunakannya. Sehingga, umat Muslim tidak lagi sadar akan perang budaya yang tengah berlangsung. Sebab pikiran, kesadaran, dan identitas telah dikuasi oleh kolonial. Nalar kritis tidak lagi menjadi senjata ampuh untuk melawan kolonialisme Barat. Melainkan nalar tersebut siap di isi oleh fatwa-fatwa yang akan dikatakan oleh kolonial. Heidegger dengan cara yang mendalam mengamati gejala ini; “Ketakbermaknaan dengan ketakberpikiran, karena manusia terpenjara oleh keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat, sepraktis, dan seefisien mungkin. Cara kerja instan menyebabkan pikiran dikendalikan oleh kecepatan itu sendiri”, tulis, Piliang, (2020:74). Manusia tengah dikendalikan tanpa pikiran dan makna, ia terpenjara oleh hasutan halus keinginan kolonialisme dengan pengendalian oleh kecepatan dalam instrumen yang di dalamnya wajah teknologi memainkan peran tawaran budaya. Ali Khamenei dengan menyatakan istilah perang budaya ini sangat menyentuh eksistensianya, ia sangat memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Bahkan sampai direlung hati dan jiwanya—sehingga ia memberikan dua pilar yang dimainkan oleh kolonialisme yang patut diketahui dalam hal ini; “Pertama, menggantikan budaya setempat (lokal) dengan budaya asing. Praktek ini dalam kenyataannya melanjutkan praktik politik. Kedua, melakukan serangan budaya terhadap nilai-nilai menyanggap Islam dan bangsasnya dengan berbagai cara dan sarana. Di antaranya, mengimpor film-film dan drama picisan berseri produksi asing serta penyebaran buku-buku dan majalah yang ditulis berdasarkan arahan pihak asing”, (2023:1). Bersambung………….

Ekonomi, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Uncategorized

Analisis Geopolitik Konflik Iran vs AS-Israel Serta Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi Global

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – Konflik di timur tengah yang melibatkan Iran, Israel dengan dukungan Amerika Serikat memicu ketegangan geopolitik global. Ketegangan tersebut berkaitan dengan persoalan kedaulatan negara dan hak suatu negara untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya tanpa campur tangan dari negara luar. Tindakan militer dan tekanan politik yang datang dari Israel dengan dukungan Amerika Serikat dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap integritas teritorial serta kedaulatan negara Republik Islam Iran. Dalam berbagai kesempatan, Iran selalu menegaskan bahwa kebijakan pertahanan dan program strategisnya merupakan bagian dari hak suatu negara yang berdaulat demi menjaga keamanan nasionalnya dari ancaman negara luar. Di sisi lain, konflik ini tidak terlepas dari kepentingan strategis yang lebih luas terkait pasokan energi dunia, dan jalur perdagangan global. Iran merupakan salah satu wilayah penting dalam sistem energi dunia karena memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar. Berdasarkan laporan Statistical Bulletin 2025 yang dirilis Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Iran menempati posisi cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Iran tercatat sebagai pemilik cadangan minyak terbesar ketiga dan berada di bawah Venezuela dan Arab Saudi. Negara-negara yang berada di kawasan tersebut seperti Arab Saudi, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab merupakan produsen energi utama yang menjadi pemasok kebutuhan energi global. Sebagian besar produksi minyak dan gas dari kawasan ini diekspor ke berbagai wilayah negara di dunia, terutama Asia, Eropa, dan Amerika. Oleh karena itu, stabilitas politik dan keamanan di kawasan ini berpengaruh langsung terhadap stabilitas pasar energi internasional dan perekonomian global secara menyeluruh. Salah satu jalur perdagangan yang sangat strategis dalam pendistribusian energi dunia adalah Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan teluk persia dengan teluk oman dan samudra hindia. Hampir seluruh ekspor minyak dari negara-negara Teluk harus melewati jalur pelayaran ini sebelum didistribusikan ke pasar global. Karena posisinya yang sangat vital ini, Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu titik paling sensitif dalam sistem perdagangan energi global. Kapal-kapal minyak yang melewati jalur ini sangat besar volume minyak setiap harinya sehingga setiap gangguan terhadap keamanan selat tersebut dapat langsung berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi global. Posisi gegorafis negara Republik Islam Iran memberikan tanggung jawab sekaligus kepentingan strategis dalam menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Iran berada di sisi utara selat tersebut, sementara sisi selatan berbatasan dengan Oman dan Uni Emirat Arab. Posisi geografis inilah yang menjadikan Iran sebagai salah satu aktor penting dalam dinamika ekonomi global. Namun Iran juga memandang bahwa keberadaan kekuatan militer asing di sekitar kawasan tersebut, khususnya yang berasal dari Amerika Serikat, sering kali memperburuk situasi keamanan dan berpotensi memicu konflik yang akan mengancam stabilitas regional. Konflik yang melibatkan Israel dengan dukungan Amerika Serikat juga menjadi faktor penting dalam memperumit situasi geopolitik kawasan. Hubungan yang tegang antara Iran dan Israel sering kali memicu eskalasi konflik yang dapat meluas ke kawasan yang lebih luas. Tindakan militer yang dilakukan Israel terhadap Iran merupakan bentuk tekanan geopolitik yang bertujuan untuk membatasi pengaruh regional Iran ditambah lagi dukungan militer dan politik Amerika Serikat kepada Israel yang akan semakin memperkuat persepsi bahwa konflik tersebut tidak hanya bersifat bilateral, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika kekuatan global yang lebih luas. Selain persoalan kedaulatan dan rivalitas geopolitik, konflik ini juga akan berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dunia. Jika konflik Iran vs AS-Israel berlarut-larut hingga menyebabkan terganggunya atau sampai pada penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz, maka dampaknya akan dapat dirasakan secara global. Gangguan terhadap jalur distribusi energi akan menyebabkan keterlambatan bahkan berkurangnya pasokan minyak di pasar internasional. Ketika pasokan energi berkurang sementara permintaan konsumen tetap tinggi, maka harga minyak dunia kemungkinan akan mengalami kenaikan, lonjakan harga energi tersebut dapat memicu inflasi global, meningkatkan biaya transportasi dan produksi, serta menekan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Dampak tersebut kemudian akan sangat terasa lebih besar bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi dari kawasan tersebut. Negara-negara industri besar seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan India merupakan konsumen minyak dari kawasan Timur tengah. Jika distribusi energi terganggu maka aktivitas industri di negara-negara tersebut dapat mengalami perlambatan karena meningkatnya biaya energi dan berkurangnya ketersediaan pasokan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memicu ketidakstabilan pasar keuangan global serta ketidakpastian dalam sistem ekonomi internasional. Dengan demikian, konflik ini tidak dapat dipahami hanya sebagai pertentangan politik atau militer semata tetapi konflik ini juga mencerminkan persaingan kepentingan strategis dalam penguasaan sumber daya energi serta pengaruh geopolitik di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, dinamika konflik di kawasan ini tidak hanya menjadi isu regional, tetapi juga memiliki dampak yang sangat luas terhadap stabilitas energi, dan stabilitas ekonomi global.

Gowa, Hukum, Kriminal, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Ketika Pelindung menjadi Ancaman: Mendesaknya Reformasi Polri

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum, Kriminal, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara konstitusional memiliki tugas untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Prinsip tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kerangka negara hukum dan demokrasi, kepolisian seharusnya menjadi institusi yang berdiri di garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memastikan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian terus bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Pendekatan represif, penggunaan kekuatan yang berlebihan, serta tindakan kekerasan dalam penanganan demonstrasi bukan lagi sekadar isu, melainkan fakta yang berulang terjadi. Situasi ini memperlihatkan adanya krisis serius dalam tubuh institusi kepolisian. Fenomena tersebut bahkan tampak semakin mengkhawatirkan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai peristiwa penembakan, penganiayaan, hingga kematian warga yang melibatkan aparat kepolisian menunjukkan bahwa reformasi Polri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan yang sangat mendesak. Salah satu peristiwa tragis adalah kematian seorang pelajar Madrasah Aliyah berusia 14 tahun, Arianto Tawakal, yang meninggal dunia setelah dipukul menggunakan helm oleh oknum anggota Brimob pada Kamis (19/02). Tidak berselang lama, publik kembali dikejutkan dengan kematian seorang remaja berusia 18 tahun di Makassar yang tewas akibat ditembak oleh seorang perwira kepolisian ketika sedang bermain senjata mainan jenis water jelly. Rentetan kejadian tersebut hanyalah sebagian kecil dari berbagai kasus kekerasan yang diduga melibatkan aparat kepolisian. Kejadian-kejadian ini menciptakan ketakutan baru di tengah masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Kekerasan aparat terhadap rakyat merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Ironisnya, berbagai kasus seperti ini kerap kali diselesaikan dengan narasi klasik: “oknum.” Istilah tersebut seolah menjadi tameng institusional untuk menutupi persoalan struktural yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kepolisian. Padahal, jika pola kekerasan yang sama terus berulang, maka persoalan tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai kesalahan individu semata, melainkan indikasi kegagalan sistem pengawasan dan pembinaan dalam institusi kepolisian. Apabila berbagai persoalan kekerasan terus dibiarkan, maka yang akan terjadi adalah semakin hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Seragam polisi yang seharusnya menjadi simbol perlindungan justru berubah menjadi simbol ancaman di mata masyarakat. Oleh karena itu Reformasi Polri harus menjadi agenda darurat nasional. Pembenahan sistem pengawasan, penegakan hukum yang transparan terhadap aparat yang melanggar, serta perubahan budaya institusional menjadi langkah yang tidak dapat ditunda lagi. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin tragedi seperti yang menimpa Arianto Tawakal dan korban lainnya akan terus berulang di masa depan. Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang menakutkan rakyatnya melainkan negara yang mampu melindungi rakyatnya dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang datang dari aparatnya sendiri.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar

Perpustakaan di Balik Dinding Kantor: Takalar Sedang Meningkatkan Literasi atau Membakar Buku?

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar /

ruminews.id, – Di banyak desa dan sekolah di Takalar, kata literasi sering digaungkan dalam pidato meletup-letup, laporan kegiatan, hingga slogan program pendidikan. Pemerintah berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, guru mengajak murid untuk rajin membaca, dan kabarnya aparat desa mengklaim telah menyediakan fasilitas perpustakaan. Namun ada satu pertanyaan sederhana dari puluhan tanya yang jarang diungkapkan, di mana sebenarnya perpustakaan itu berada? Ironisnya, diTakalar banyak tempat perpustakaan justru disimpan di ruang-ruang yang sulit dijangkau(akses terbatas). Di desa, buku-buku diletakkan di dalam kantor desa yang megah berdampingan dengan arsip administrasi dan berkas pemerintahan hingga lapuk dimakan waktu. Di sekolah, perpustakaan sering kali berada di ruang guru atau ruang khusus yang pintunya lebih sering tertutup daripada terbuka. Secara formal, perpustakaan memang ada. Tetapi secara fungsional, ia seperti benda mati terlihat indah dalam rencana jika dibicarakan diruang-ruang formal , namun jarang hidup dalam keseharian masyarakat dan peserta didik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang cukup tajam dan menukik, apakah ini benar-benar upaya meningkatkan literasi, atau justru rencana utopis yang mungkin adalah cara halus membakar buku tanpa api? Kita belajar dari peradaban besar, seperti pada masa Dinasti Abbasiyah ada perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad dan dinasti Yunani yakni perpustakaan Alexandria yang menjadi pusat pendidikan dan penelitian. Perpustakaan ini menjadi washilah pengetahuan dimana setiap orang punya akses yang sama terhadap perpustakaan ini sehingga pada praktiknya setiap orang memahami kondisi perdaban dan memiliki etika terhadap setiap perubahan zaman. Menempatkan perpustakaan di ruang yang tidak mudah diakses adalah bentuk pengkerdilan literasi secara struktural. Buku hanya menjadi benda yang disimpan, bukan dibaca. Ia diperlakukan seperti arsip, bukan lagi sumber pengetahuan. Akibatnya, masyarakat terutama anak-anak dan pelajar tidak memiliki hubungan yang dekat dengan buku. Mereka tidak melihat buku sebagai teman belajar, melainkan sebagai benda asing yang berada di ruang orang dewasa dan elitis. Masalah ini menjadi semakin serius ketika pemerintah daerah Takalar menggaungkan digitalisasi . sehingga sangatenungkinkan anak-anak desa hari ini tidak lagi asing dengan modernitas. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital dengan cepat masuk ke ruang-ruang kehidupan mereka. Namun pemerintah harus memahami, tanpa fondasi literasi yang kuat, teknologi justru berpotensi menjadi arus yang menyeret pada kerapuhan etika dan moralitas bukan sarana yang memberdayakan lagi. Lebih lugas literasi bukan sekadar kemampuan membaca huruf. Literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menyaring informasi. Tanpa literasi, teknologi hanya akan menghasilkan generasi yang cepat mengakses informasi tetapi lambat memahami makna. Mereka bisa menggulir layar ponsel berjam-jam, tetapi kesulitan menelaah satu halaman buku. di sinilah letak paradoks kita. Di satu sisi, kita berbicara tentang digitalisasi dan peningkatan sumber daya manusia. di sisi lain, fondasi literasi yang seharusnya menjadi pondasi utama justru rapuh karena buku dijauhkan dari kehidupan sehari-hari dan minat anak desa oleh kepala sekolah dan aparat desa. Ditakalar sendiri perpustakaan seharusnya menjadi ruang paling hidup dalam sebuah sekolah atau desa-desa. Ia harus berada di tempat yang terbuka, ramah, dan mudah diakses oleh semua orang. Namun , dari hasil pantauan saya menganggap bahwa justru kita masih menemukan hal itu digubuk sederhana rumah baca dan TBM yang ada didesa dengan fasilitas seadanya. Banyak kita temukan program peningkatan literasi namun program yang harusnya menyentuh masyarakat justru diseret jauh dari orientasi itu dan dinikmati secara pribadi, belum lagi komersialisasi buku bacaan yang tidak lagi epektif dan nyaman untuk dibaca atas nama literasi namun ironisnya program justru menguras dana bos untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sudah harusnya pendidikan Takalar berbenah, perpustakaan yang eksklusif dan tersembunyi harus ditata kembali dan dihidupkan. Pelajar Takalar adaptif pada digitalisasi namun tidak bisa tenggelam tanpa pelampung pengetahuan etik dan moral yang hanya bisa didapatkan dengan membuka dan memahami buku. Dinas pendidikan jangan menjadi sentrum yang latah memahmi penomena ini. kita harus punya prinsip bahwa perpustakaan bukan gudang buku, melainkan ruang perjumpaan gagasan. Ia harus menjadi tempat anak-anak datang dengan rasa ingin tahu, bukan tempat yang terasa asing dan penuh batasan. Di sisi lain Perpustakaan daerah harus menjadi ruang aktif dan terbuka untuk siapa saja. Perpustakaan daerah harus punya inovasi membangkitkan minat baca masyarakat dan menjadikan perpusda sebagai titik nadir pendidikan dan penelitian, bukan justru sibuk mengadakan pelatihan yang tidak epektif dan disorientasi bahkan tercium kurang sehat. Ini kritik moral untuk kita semua bukan hanya dinas pendidikan dan perpusda serta pemerintah daerah Takalar namun elemen inilah yang berperan terdepan dalam hal ini. Menurut hemat saya di Takalar ini ketika perpustakaan disembunyikan di balik dinding kantor desa atau ruang guru yang eksklusif, pesan yang secara tidak langsung disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa buku bukan kebutuhan utama. Bahwa literasi bukan prioritas. Dan ketika pesan itu terus berulang, maka tidak mengherankan jika budaya membaca semakin lemah. jika koperasi merah putih bisa dipaksakan menggunakan fasilitas pemerintah mengapa perpustakaan tidak? Lebih jauh lagi, kondisi ini menunjukkan adanya cara pandang yang keliru dalam melihat perpustakaan. Banyak pihak menganggap bahwa menyediakan rak buku sudah cukup untuk disebut sebagai program literasi. Padahal literasi tidak lahir dari keberadaan buku semata, melainkan dari akses, kebiasaan, dan interaksi yang hidup dengan buku itu sendiri. Jika kita benar-benar serius membangun generasi yang mampu menghadapi tantangan teknologi, maka perpustakaan harus diperlakukan sebagai pusat kehidupan intelektual desa dan sekolah. Ia harus ditempatkan di ruang yang terbuka, dekat dengan masyarakat, dekat dengan siswa, dan dekat dengan aktivitas sehari-hari. Jika tidak, maka segala program literasi hanya akan menjadi slogan kosong. Buku-buku akan tetap tersusun rapi di rak, tetapi sunyi dari pembaca. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari satu hal yang pahit “membakar buku tidak selalu membutuhkan api. Cukup dengan menyimpannya di tempat yang tidak pernah dijangkau siapa pun. dan itulah kejahatan pemerintah di Takalar !

Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Arsitektur Pemerintahan Negara Republik Islam Iran

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Dalam beberapa waktu terakhir, Ketegangan geopolitik global kian memanas seiring meningkatnya konflik di kawasan timur tengah antara Republik Islam Iran dan Israel yang juga melibatkan amerika serikat. Dalam konteks ini, untuk memahami sikap politik dan kebijakan yang akan ditempuh Iran, penting untuk menelaah secara lebih dalam tentang sistem tata negara dan arsitektur politik yang membentuk Republik Islam Iran. Republik Islam Iran terbentuk pasca Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 M yang mengakhiri kekuasaan monarki sekuler Dinasti Pahlevi sekaligus melepas pengaruh dominasi Amerika Serikat di Iran dan mengubah struktur negara menjadi sebuah negara islam dengan arsitektur baru. Konsep politik wilayatul faqih yang dibangun Imam Khomeini kemudian menjadi sistem politik hukum kenegaraan, kendati konsep wilayatul faqih yang menjadi dasar penyelenggaraan negara Republik Islam Iran. Sistem ini menggabungkan prinsip republik dengan ajaran Islam Syiah, sehingga membentuk struktur pemerintahan yang bercorak teokratis sekaligus memiliki unsur-unsur demokratis. Dalam struktur ketatanegaraan Iran, Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader) bertanggung jawab menetapkan kebijakan-kebijakan umum negara serta menjadi otoritas tertinggi dalam bidang politik, militer, dan keamanan. Pemimpin Tertinggi merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata, memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, serta mengawasi badan intelijen negara. Selain itu, ia berwenang mengangkat Ketua Kehakiman, pimpinan radio dan televisi nasional, kepala kepolisian, pimpinan militer, serta enam dari dua belas anggota Majelis Wali Iran. Kedudukannya menjadikan jabatan ini sebagai pusat kekuasaan utama dalam negara. Pemimpin Tertinggi dipilih oleh Majelis Ahli, yaitu lembaga yang terdiri dari para ulama yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan delapan tahun. Majelis Ahli memiliki kewenangan untuk memilih, mengawasi, dan bahkan memberhentikan Pemimpin Tertinggi apabila dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan kelayakan atau kehilangan legitimasi. Dengan demikian, meskipun jabatan ini sangat kuat, tetap terdapat mekanisme pengawasan secara konstitusional. Di bawah Pemimpin Tertinggi terdapat presiden sebagai pejabat tertinggi kedua dalam struktur negara dan sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Namun, setiap calon presiden harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Majelis Wali sebelum dapat mengikuti pemilihan umum, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip negara Islam. Tugas presiden adalah menjalankan kekuasaan eksekutif, memastikan pelaksanaan konstitusi, serta mengelola administrasi negara. Presiden memimpin kabinet yang terdiri atas beberapa wakil presiden dan para menteri, yang seluruhnya harus memperoleh persetujuan parlemen. Walaupun presiden memiliki kewenangan administratif yang luas, ia tidak memiliki kendali atas angkatan bersenjata dan tidak berwenang atas kebijakan strategis yang berada di bawah otoritas Pemimpin Tertinggi. Dalam proses legislasi, parlemen Iran yang disebut Majelis Syura Islam yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun. Parlemen bertugas membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan mengawasi kabinet. Namun, setiap undang-undang yang disahkan harus ditinjau oleh Majelis Wali (Guardian Council). Lembaga ini terdiri atas dua belas ahli hukum, enam di antaranya diangkat langsung oleh Pemimpin Tertinggi, sedangkan enam lainnya dicalonkan oleh Ketua Kehakiman dan disahkan oleh parlemen. Majelis Wali memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi serta hak veto terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan syariah atau konstitusi. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam menyaring dan menyetujui calon presiden, calon anggota parlemen, dan calon anggota Majelis Ahli. Apabila terjadi perselisihan antara parlemen dan Majelis Wali, maka Majelis Kebijaksanaan (Expediency Council) berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik tersebut. Badan ini juga berperan sebagai penasihat Pemimpin Tertinggi dalam perumusan kebijakan strategis negara. Dalam bidang kehakiman, Ketua Kehakiman diangkat oleh Pemimpin Tertinggi dan bertanggung jawab mengangkat Ketua Mahkamah Agung serta Kepala Penuntut Umum. Sistem peradilan Iran terdiri atas pengadilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, serta Mahkamah Revolusi yang menangani kasus-kasus khusus seperti pelanggaran terhadap keamanan negara dan isu-isu yang berkaitan dengan revolusi Islam. Pada tingkat lokal, Iran memiliki dewan-dewan kota dan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk masa jabatan empat tahun. Dewan-dewan ini memiliki kewenangan administratif di tingkat daerah, termasuk memilih pimpinan kota dan mengelola urusan publik setempat. Secara keseluruhan, struktur ketatanegaraan Republik Islam Iran menunjukkan perpaduan antara mekanisme demokratis melalui pemilihan umum dan kontrol religius yang kuat melalui institusi-institusi yang berlandaskan syariah. Sistem ini menempatkan Pemimpin Tertinggi sebagai otoritas tertinggi yang mengawasi seluruh cabang kekuasaan, sementara lembaga-lembaga yang dipilih rakyat tetap berfungsi dalam kerangka prinsip Islam yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Model ini menjadikan Iran sebagai salah satu contoh unik negara modern yang menerapkan sistem republik dalam kerangka teokrasi konstitusional.

Opini

Saat Kita Ribut Mazhab, Dunia Sedang Membagi Peta

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Kebanyakan orang Indonesia hari ini masih sibuk memperdebatkan konflik Sunni–Syiah, seolah-olah dunia berhenti di abad pertengahan. Padahal geopolitik global sudah bergerak jauh melampaui isu sektarian itu. Yang sedang bermain bukan lagi sekadar perbedaan mazhab, melainkan perebutan energi, jalur dagang, teknologi militer, dominasi informasi, dan pengaruh kawasan. Sementara kita ribut soal identitas, dunia sedang menyusun peta kekuatan baru. Coba lihat dengan kepala dingin. Konflik di Timur Tengah hari ini bukan sekadar soal Sunni atau Syiah. Konflik itu berkaitan dengan posisi strategis kawasan, kontrol Selat Hormuz, harga minyak global, aliansi militer, hingga pertarungan blok besar dunia. Tetapi narasi yang terus digoreng di media sosial (khususnya di Indonesia) justru diarahkan ke satu titik sempit seolah “Ini perang Sunni vs Syiah.” Mengapa? Karena isu sektarian itu murah, emosional, dan mudah memecah belah. Isu itu seperti tombol merah yang jika ditekan, orang langsung marah tanpa berpikir panjang. Dan ketika umat Islam sibuk saling curiga, siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat Palestina. Bukan rakyat Iran. Bukan rakyat Arab. Bukan juga umat Islam Indonesia. Yang diuntungkan adalah pihak yang ingin dunia Islam terfragmentasi. Strategi klasik; pecah, lemahkan, lalu kendalikan. Ironisnya, sebagian dari kita (netizen indonesia) dengan sukarela menjadi pengeras suara narasi itu. Mereka mengulang framing yang dibangun oleh kepentingan geopolitik luar, seolah itu adalah perjuangan teologis kita sendiri. Mereka membenci atas nama mazhab, padahal yang sedang dimainkan adalah catur kekuasaan global. Indonesia bukan Timur Tengah. Sejarah Islam di Nusantara dibangun di atas akulturasi, tasawuf, kearifan lokal, dan toleransi. Kita tidak punya beban sejarah perang mazhab seperti di kawasan lain. Lalu mengapa kita begitu bersemangat mengimpor konflik yang bukan milik kita? Perbedaan Sunni–Syiah adalah fakta teologis. Itu bagian dari sejarah intelektual Islam. Tetapi menjadikannya bahan bakar kebencian politik hari ini adalah bentuk kemalasan berpikir. Perbedaan itu menyederhanakan persoalan kompleks menjadi hitam-putih yang dangkal. Jika kita terus terjebak pada pertengkaran mazhab, kita kehilangan fokus pada isu yang lebih besar yakni keadilan global, kemerdekaan bangsa-bangsa, kedaulatan ekonomi, dan martabat umat. Jangan sampai kita menjadi generasi yang keras dalam berdebat, tetapi lemah dalam membaca realitas. Bijaklah. Bedakan antara perbedaan teologi dan permainan geopolitik. Jangan biarkan identitas keagamaan kita diperalat untuk agenda yang bahkan tidak kita pahami sepenuhnya. Karena ketika umat sibuk bertengkar soal label, para aktor global sedang sibuk menghitung barel minyak, kontrak senjata, dan peta pengaruh. Dan pada akhirnya, yang rugi bukan mazhab. Yang rugi adalah kita sendiri. [Erwin]

Opini

Logika Perang Asimetris Iran

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Perang asimetris itu sederhana kalau mau dipahami dengan bahasa warung kopi. Perang Asimetris adalah perang antara “yang besar” dan “yang lebih kecil”, tapi si kecil tidak mau bertarung dengan cara si besar. Ia tidak akan melawan tank dengan tank, kapal induk dengan kapal induk. Ia mencari celah. Ia mengganggu. Ia membuat lawannya tidak nyaman. Kalau perang biasa itu seperti duel tinju di ring dengan aturan jelas, perang asimetris itu seperti bermain silat di lorong sempit. Yang menang bukan yang paling besar ototnya, tapi yang paling cerdik membaca ruang. Nah, di situlah Iran memainkan strateginya hari ini. Iran tahu mereka tidak punya armada global seperti Amerika, tidak punya jaringan pangkalan militer di seluruh dunia. Maka mereka tidak memaksakan diri untuk adu gengsi secara konvensional. Mereka membangun kekuatan dengan cara berbeda. Drone murah tapi efektif, rudal jarak menengah, kemampuan siber, jaringan sekutu regional, dan strategi yang membuat lawan berpikir dua kali sebelum menyerang. Logikanya begini… Kalau musuh punya senjata super mahal, buatlah ia menggunakan senjata mahal itu untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih murah. Kalau satu drone berharga puluhan ribu dolar bisa memaksa sistem pertahanan bernilai jutaan dolar aktif, maka secara matematis saja itu sudah permainan yang menguras lawan. Ini bukan sekadar soal ledakan, ini soal membuat biaya perang jadi tidak rasional bagi pihak yang lebih kuat. Di laut, misalnya, Iran tidak perlu menenggelamkan kapal induk untuk menciptakan tekanan. Cukup membuat kawasan terasa berisiko, cukup menunjukkan bahwa jalur energi global bisa terganggu, dunia langsung bereaksi. Harga minyak naik, pasar panik, diplomasi bergerak. Kadang efek psikologis lebih besar dari efek fisik. Yang menarik, strategi ini bukan hanya militer, tapi juga soal narasi. Iran membingkai dirinya sebagai pihak yang bertahan, bukan menyerang. Dalam perang asimetris, persepsi itu penting. Karena opini publik global bisa menjadi medan tempur kedua. Siapa yang terlihat menekan, siapa yang terlihat bertahan, itu mempengaruhi dukungan internasional. Jadi perang asimetris bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling tahan dan paling cerdas. Yang besar sering unggul dalam kekuatan mentah. Yang lebih kecil unggul dalam kelincahan. Pelajarannya sebenarnya luas, bahkan di luar perang. Dalam dunia yang tidak seimbang, jangan pakai aturan lawan. Ciptakan aturan sendiri. Ketika sumber daya terbatas, kreativitas menjadi senjata. Ketika tekanan datang, adaptasi menjadi tameng. Dan di situlah perang asimetris menjadi lebih dari sekadar strategi militer. Ia menjadi cara berpikir. Cara bertahan. Cara membalik ketimpangan menjadi daya tawar. [Erwin]

Opini

Negeri-Negeri Kaca Di Teluk

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Negeri-negeri mungil yang berlagak mewah itu, yang selama ini jualan citra kemewahan palsu tanpa batas, kini dihajar rudal-rudal Iran—sebuah pertunjukan brutal yang memecahkan kaca etalase kemakmuran bohongan mereka sendiri. Gedung-gedung tinggi masih berdiri, tapi ilusi keamanan ambruk lebih ganas daripada reruntuhan beton yang beterbangan seperti sampah. Bandara Dubai berubah jadi neraka lautan manusia yang histeris. Terminal yang biasanya penuh turis boros kini dipadati orang-orang yang mati-matian kabur dari surga palsu yang tiba-tiba jadi jebakan maut berharga mahal. Penerbangan molor tanpa ampun, antrean membusuk dalam ketakutan, dan kemewahan lounge kelas satu jadi sampah tak berguna saat langit berubah jadi musuh mematikan. Uni Emirat Arab berhadapan dengan momok purba bagi negeri gurun: air. Rak-rak supermarket disikat habis oleh tangan-tangan rakus yang baru sadar air lebih mahal daripada emas dan saham minyak busuk. Air keran? Jangan harap. Air kemasan harus impor dari luar. Jalur udara lumpuh, jalur laut terancam mati suri. Kemewahan ternyata tak bisa ditelan saat haus mencekik. Di Kuwait, kota-kota yang biasanya malas dalam kemapanan palsu mendadak dipenuhi antrean panjang di pom bensin dan supermarket seperti kawanan tikus berebut remah. Warga menimbun apa saja yang bisa disikat, seolah uang kertas bisa dikunyah saat rantai pasokan putus total. Menara-menara kantor yang dulu sombong melambangkan stabilitas kini berdiri seperti monumen kegagalan, menyaksikan kepanikan yang merayap seperti racun di bawahnya. Bahrain—pulau kecil yang rapuh dan sempit—terasa seperti penjara tanpa jalan keluar. Jalanan macet parah oleh mobil-mobil yang kebingungan, tak tahu mau lari ke neraka mana. Laut di sekitarnya bukan lagi view indah, tapi tembok besi yang mengurung mereka seperti binatang ternak. Saat pulau panik, setiap inci tanah jadi arena perebutan darah-darah. Qatar, dengan stadion megah dan kota futuristik palsunya, tampak seperti panggung raksasa yang lampunya mati total dalam kegelapan. Bandara Hamad yang biasanya sok efisien berubah jadi ruang penyiksaan tanpa akhir. Orang-orang yang terbiasa dengan kepastian logistik global mendadak dihadapkan pada ketidakpastian paling primitif: apakah mereka bisa kabur, atau mati terjebak di sini. Riyadh—ibu kota Saudi yang sombong dengan gedung-gedung megah dan istana-istana boros—kini jadi sasaran empuk paket rudal yang menghajar pangkalan militer pelindungnya. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi mobil mewah mendadak berubah jadi medan evakuasi kacau, dengan warga kalang kabut menimbun bahan bakar dan makanan seperti hewan buruan. Pangkalan AS yang dulu jadi simbol kekuasaan kini jadi magnet kehancuran, membuktikan bahwa “pelindung” itu cuma umpan maut yang mengundang bom-bom neraka. Oman, negeri gurun yang biasanya sok netral dengan pelabuhan-pelabuhannya yang strategis, kini ikut kebagian paket rudal ke pangkalan militer AS-nya yang tersembunyi. Muscat berubah jadi kota hantu, dengan antrean panik di pasar dan jalanan yang macet oleh mereka yang berusaha kabur ke pegunungan tandus. Pangkalan pelindung yang diandalkan ternyata jadi target prioritas, mengubah ketenangan palsu jadi mimpi buruk haus dan panas yang tak ada obatnya. Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi, UEA, Riyadh, dan Oman—negeri-negeri yang selama ini sombong menampung pangkalan militer Amerika—berdiri di bawah bayang-bayang ironi yang telanjang bulat. Payung keamanan yang dijanjikan ternyata lebih mirip umpan petir yang justru memanggil sambaran maut. Kehadiran si pelindung tak mencegah kehancuran; malah jadi target utama, menandai mereka sebagai sasaran empuk. Rezim-rezim borjuis busuk itu, yang bertahun-tahun bangun legitimasi dari kemakmuran minyak kotor dan proteksi asing, tampak kehilangan kata-kata saat krisis nyata menerjang. Uang tak bisa suap rudal. Kontrak pertahanan tak bisa padamkan api kepanikan. Kemewahan mereka rapuh seperti gelembung sabun; sekali dipecah, terlihat fondasinya cuma ketergantungan memalukan, bukan kemandirian sejati. Selat Hormuz—urat nadi yang selama ini buat mereka sombong kebal—mengeras jadi simpul maut. Hampir tak ada yang bisa lewat. Gurun tetap gurun: suhu tembus 55°C dengan kelembapan yang bikin napas seperti hirup asap dari mesin neraka. AC tak selamatkan siapa pun jika listrik dan air jadi barang haram yang langka. Di seberang teluk, bayangan sejarah yang jauh lebih tua seolah bangkit kembali—warisan pasukan Cyrus Persia, kekuatan yang pernah menyeberangi benua ketika banyak negara modern bahkan belum memiliki nama. Bukan bangsa hasil garis lurus penggaris kolonial, bukan entitas yang lahir kemarin sore dari kesepakatan diplomatik, melainkan peradaban yang telah terbiasa menghadapi kehancuran, bangkit, dan bertahan melampaui runtuhnya imperium demi imperium. Muhsin labib.

Ekonomi, Hukum, Internasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Takalar

Duka Dunia Islam : Saat Api Menyala Dunia Islam Membisu

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Internasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Takalar /

ruminews.id, – Dunia sedang diguncang oleh gemerincik peristiwa yang begitu cepat dan sekejap mata, pagi yang buta dan begitu kejam menandai serangan militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Dimana kedua negara melancarkan serangan udara dan rudal besar-besaran di berbagai wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran, sebagai bagian dari operasi militer gabungan yang disebut Operation Epic Fury (oleh AS) dan Operation Lion’s Roar (oleh Israel). Sontak dari serangan ini tersiar kabar duka yang begitu mendalam, ketika media-media iran menyampaikan berita gugurnya Ayatollah Ali Khamenei bersama kerabat dekat dengan isak tangis dan tersirat kedukaan yang mendalam. Khamanei bukan hanya pemimpin tertinggi tetapi merupakan pemimpin spiritual dan intelektualisme Islam. Pemimpin yang begitu tegas dan lugas melawan praktik dehumanisasi dan genosida yang di lakukan oleh zionis Amerika serikat dan sekutunya Israel. dari prinsip inilah kita menemukan wajah islam yang melawan kedzoliman dan membebaskan manusia dari pengisapan para penindas. Gugurnya Ali Khamanei menurut saya adalah arus balik kebangkitan dunia islam melawan penindasan, saat ini prinsip islam dan persatuan negara-negara islam sedang diguncang oleh peristiwa penting. Apakah dunia islam akan senyap dalam kebisuannya atau bangkit melawan tindakan tidak bermoral AS- Israel terhadap Iran? sampai saat ini kita masih di ambang kecewa menjawab pertanyaan ini. Sebab, negara-negara Islam belum sepenuhnya menegaskan dukungan dan bantuan militer terhadap iran, melainkan banyak negara-negara Islam diam membisu dan bahkan menikmati konflik global ini. Saat mendengar perlawanan iran pada AS-Israel yang biadab itu, saya teringat dengan perkataan Imam Khomeini bahwa “Kami mendukung kaum tertindas di seluruh dunia” semangat inilah yang direduksi dari prinsip Islam dan menjadi semangat tersendiri di Iran saat ini. namun dinegara islam yang lain apakah semangat ini masih ada atau sudah gusar bahkan sirnah dimakan libido kekuasaan? 1 Maret 2026 anak muda dipakistan berunjuk rasa dan menghancurkan kedutaan Amerika serikat, menurut saya ini sikap yang jelas. Lalu di Indonesia Sendiri apa yang bisa kita lakukan selain negara dengan tegas mendukung Iran? Mengapa kita tidak mencoba memboikot kedutaan besar Amerika diJakarta dan menghentikan peredaran produk-produk berlabel Zionis di Indonesia. Dunia Islam melawan kebisuan, dunia islam berduka sekaligus berkecamuk melihat congkaknya AS-Israel akhir-akhir ini. Kita harus malu pada sejarah besar dunia Islam jika yang terdepan saat ini mendukung Iran justru negara-negara Nonislam seperti Rusia, China dan Korea utara. Lalu negara-negara Islam berbondong-bondong membangun kelompok penindas berkedok forum perdamaian. Saya ingin mengatakan bahwa dunia Islam hari ini berduka karena dua hal yang pertama atas serangan As-Israel ke Iran yang mengakibatkan gugurnya Ayatullah Ali Khamanei dan yang kedua atas kebisuan dan rapuhnya prinsip islam dalam melawan dehumanisasi,kesewenang-wenangan dan penindasan kelompok zionis Amerika Serikat-Israel. Spirit perlawanan Iran adalah api Islam yang menyalah dan menjadi resonansi perjuangan melawan kedzoliman, sejarah-sejarah Kenabian dan kisah para sahabat sangatt jelas menggambarkan kebringasan Islam dalam melawan Kedzoliman. Saatnya hari ini Islam berdiri tegak melawan zionis tanpa sekat perbedaan paham dan tempat kita lahir.

Hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Politik, Uncategorized

Iran di Titik Api: Dunia Tanpa Pemimpin.

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – Khamenei telah tiada, dan Teheran terasa seperti kapal besar yang kehilangan nahkodanya di tengah badai. Jalan-jalan dingin ibu kota masih bergema dengan retorika lama tentang perlawanan, tapi di balik tirai, elite politik dan komandan militer saling menatap satu sama lain, mempertanyakan siapa yang akan menyalakan percikan berikutnya. Dalam dunia internasional yang keras dan tanpa wasit, perlu di liat dari dari sisi padangan Hubungan internasional: Realisme, tidak ada tempat untuk kelemahan. Ancaman dari Amerika Serikat dan sekutunya tidak bisa diabaikan, karena di mata Teheran, diam berarti membuka jalan bagi penetrasi kekuatan asing. Bertahan hidup bukan pilihan itu kebutuhan yang menuntut keberanian dan, kadang, keganasan. Di lapangan militer, faksi-faksi bersiap untuk berebut kendali. Radar berkelap-kelip, kapal-kapal perang berpatroli, misil siap diluncurkan, setiap gerakan adalah pesan, kami masih ada, dan siapa pun yang mencoba menekan akan membayar mahal. Dalam logika Realisme, ini bukan soal moral atau diplomasi ini soal kredibilitas. Negara yang terlihat lemah akan dihancurkan, dan setiap jeda bisa diartikan lawan sebagai peluang menyerang. Eskalasi bukan lagi kemungkinan ia menjadi bahasa yang paling dipahami, bahasa hidup dan mati di panggung global yang liar ini. Rakyat dan elite menghadapi ketidakpastian dengan campuran rasa takut dan kesetiaan. Narasi “kita dikepung” menguat, membungkus negara dalam mantel perlawanan yang membara. Identitas Iran, yang lahir dari revolusi dan resistensi bertahun-tahun, terus menekan setiap keputusan, menyerah tidak ada dalam kamus mereka. Tanpa Khamenei, keputusan menjadi lebih kolektif, lebih liar, lebih dramatis. Setiap langkah bisa menjadi manuver diplomasi tersembunyi, provokasi militer, atau kebijakan keras yang memicu getaran di seluruh Timur Tengah. Dalam padangan Realisme, satu hal jelas, bertahan berarti melawan, dan melawan berarti menghadapi risiko yang bisa membakar segalanya namun hanya dengan keberanian itu negara ini tetap hidup.

Scroll to Top