Ruminews.id, Yogyakarta — Dua mahasiswa asal Indonesia mencatat prestasi membanggakan setelah terpilih menerima beasiswa untuk menghadiri forum internasional advokat kebebasan berbicara bertajuk “Difficult Dialogue Summit 2026” yang digelar di Istanbul, Turki, pada 2–3 Mei 2026.
Ruminews.id, Yogyakarta — Kasus Hantavirus di kapal pesiar MV Hondius menjadi perhatian internasional setelah sejumlah penumpang dilaporkan jatuh sakit dan beberapa meninggal dunia dalam perjalanan lintas Atlantik.
Ruminews.id, Yogyakarta — Israel pada Minggu (10/5/2026) mendeportasi dua aktivis asing yang sebelumnya ditangkap dari armada bantuan Flotilla menuju Gaza. Kelompok hak asasi manusia yang mendampingi keduanya menyebut tindakan tersebut sebagai “serangan represif” terhadap misi sipil kemanusiaan.
Ruminews.id, Yogyakarta — Memperingati Hari Buruh Internasional 2026, International Migrants Alliance (IMA) Indonesia menyerukan persatuan buruh migran Indonesia untuk melawan berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap kelas pekerja, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Dalam pernyataannya, aliansi tersebut menegaskan bahwa sejarah Hari Buruh Internasional lahir dari perjuangan panjang kelas buruh melawan jam kerja yang tidak manusiawi dan kondisi kerja yang mengancam keselamatan serta martabat pekerja.
Ruminews.id, Jakarta — Pada momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, Migrant CARE menyoroti kegagalan negara dalam menyediakan kerja layak sekaligus melindungi pekerja migran Indonesia dari berbagai bentuk eksploitasi lintas negara. Dalam pernyataan resminya pada Jumat, 1 Mei 2026 lalu, Migrant CARE menegaskan bahwa situasi pekerja migran dan kelompok muda semakin rentan terhadap perdagangan orang, kerja paksa, hingga praktik forced criminality yang kian kompleks dan terorganisir.
Ruminews.id, Yogyakarta — Pada momentum Hari Buruh Sedunia 2026, Beranda Migran menyoroti krisis ketenagakerjaan Indonesia sekaligus menyerukan penguatan pengorganisasian pekerja migran dan purna-migran sebagai respons terhadap eksploitasi yang kian meluas. Dalam pembukaannya, Beranda Migran menegaskan bahwa,
Ruminews.id, Taipei — Pekerja migran Indonesia (PMI) akan menjadi salah satu kekuatan utama dalam aksi Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Taiwan. Melalui mobilisasi besar-besaran, mereka menuntut penghapusan diskriminasi dalam sistem jaminan sosial, khususnya akses terhadap dana pensiun bagi pekerja migran. Aksi yang akan digelar pada Jumat, 1 Mei 2026 ini dijadwalkan dimulai di depan Presidential Office Building dan dilanjutkan dengan long march menuju Legislative Yuan. Lebih dari 6.000 peserta telah menyatakan kesiapan hadir, dengan jumlah yang terus bertambah.
Ruminews.id, Taipei — Ribuan pekerja Taiwan dari berbagai elemen serikat pekerja dan sektor kerja direncanakan akan turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat, 1 Mei 2026. Aksi ini akan dipusatkan di depan Gedung Kepresidenan Taiwan dan dilanjutkan dengan long march menuju Legislative Yuan. Aksi yang diorganisir oleh Aliansi May Day 2026 ini melibatkan puluhan serikat pekerja lokal serta satu serikat pekerja migran, Serikat Buruh Indonesia di Taiwan (SBIPT). Hingga saat ini, lebih dari 6.000 peserta telah menyatakan kesiapan untuk hadir, dengan jumlah yang diperkirakan terus bertambah menjelang hari pelaksanaan.
Ruminews.id, Yogyakarta — Sepuluh organisasi dan serikat pekerja migran Indonesia dari berbagai negara mengirimkan amicus curiae (sahabat pengadilan) dalam dua perkara pidana yang menjerat aktivis muda di Banyumas dan Magelang pasca demonstrasi Agustus 2025. Langkah ini menjadi bentuk solidaritas lintas negara sekaligus intervensi hukum dan moral terhadap meningkatnya kriminalisasi aktivisme serta penyempitan ruang kebebasan sipil di Indonesia.
Penulis: Erwin Lessi – Penggiat Literasi ruminews.id – Pernyataan yang mengagungkan Amerika Serikat sebagai “negara paling demokratis di dunia” adalah narasi yang tidak hanya keliru secara faktual, tetapi juga mengabaikan bukti-bukti empiris yang tak terbantahkan tentang kerapuhan sistem politiknya. Data dari lembaga pemeringkat global menunjukkan fakta yang sangat bertolak belakang. Kebenaran pahit pertama yang harus diluruskan adalah status AS saat ini. Indeks Demokrasi dari Economist Intelligence Unit (EIU) secara resmi mengklasifikasikan Amerika Serikat sebagai “flawed democracy” (demokrasi cacat), bukan demokrasi penuh (full democracy), dengan skor 7,85 dari 10. Status ini membuat AS berada di peringkat ke-28 dunia, di bawah negara-negara berkembang seperti Uruguay, Kosta Rika, dan bahkan di bawah posisi Indonesia yang berada di level “flawed democracy” yang sama, tetapi dengan dinamika politik yang berbeda. Sementara itu, negara-negara Nordik seperti Norwegia (peringkat 1) dan Swedia (peringkat 3) justru mendominasi peringkat teratas sebagai “full democracy” dengan skor mendekati sempurna. Kebenaran pahit berikutnya adalah bahwa sistem demokrasi AS secara struktural dirancang tidak adil. Penggunaan Electoral College telah terbukti berulang kali membiarkan kandidat yang kalah suara rakyat (popular vote) tetap memenangkan kursi kepresidenan, seperti yang terjadi pada pemilu 2016 ketika Hillary Clinton unggul 2,5% suara rakyat namun kalah di Electoral College. Ini adalah penyangkalan langsung terhadap prinsip “one person, one vote”. Selain itu, praktik gerrymandering yang sistematis oleh kedua partai besar telah mengubah proses pemilihan menjadi lelucon, di mana politisi justru memilih pemilihnya dan bukan sebaliknya. Lalu, bagaimana dengan kualitas suara rakyat? Maraknya penindasan pemilih (voter suppression) melalui undang-undang KTP yang diskriminatif dan penutupan tempat pemungutan suara, serta disenfranchisement massal terhadap sekitar 4 juta warga karena vonis kriminal (termasuk diskriminasi rasial) membuktikan bahwa hak pilih di AS bukanlah hak universal yang dijamin. Mahkamah Agung melalui putusan Citizens United bahkan melegalkan praktik politik uang, di mana 100 miliarder mengucurkan dana hampir 20% dari total belanja pemilu 2024 untuk mengendalikan proses politik. Dampaknya, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah federal AS anjlok ke titik kritis: hanya 23% warga AS yang percaya pada pemerintahannya sendiri, sementara 63% menyatakan tidak percaya. Sebanyak 67% warga AS menganggap melemahnya demokrasi sebagai ancaman kritis tertinggi. Ironisnya, kebebasan pers juga bermasalah, di mana Amerika Serikat merosot ke peringkat 55 dunia menurut Reporters Without Borders (RSF), di bawah Uruguay dan Kosta Rika, dengan situasi dinilai “bermasalah” karena meningkatnya serangan terhadap jurnalis. Amerika Serikat bukanlah mercusuar demokrasi, tapi lebih kepada bentuk studi kasus tentang bagaimana sebuah demokrasi dapat membusuk dari dalam oleh ketidakadilan struktural, polarisasi ekstrem, dan dominasi oligarki. Mengagumi AS sebagai yang paling demokratis sama saja dengan memuji kebocoran di kapal yang sedang tenggelam.
