Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Internasional

Internasional, Kriminal, Opini

Yanar Mohammed dan Api Revolusi Perempuan yang Tak Pernah Padam

Tinggalkan Komentar / Internasional, Kriminal, Opini /

Ruminews.id, Yogyakarta – Pada Senin, 2 Maret 2026 lalu, dua pria bertopeng serta bersenjata menembaki aktivis feminis Irak Yanar Mohammed di depan rumahnya di Baghdad, Irak. Ia meninggal beberapa saat kemudian akibat luka tembak. Banyak media menyebutnya “tragedi”, “kehilangan besar”, atau “serangan terhadap aktivis HAM”. Semua itu benar, tetapi tidak cukup. Pembunuhan Yanar Mohammed bukan sekadar tragedi individu. Ini merupakan serangan balik dari sistem patriarki global yang selama ini memandang perempuan yang melawan, seperti Yanar Mohammed sebagai ancaman yang harus dibungkam. Jika kita jujur, peluru yang membunuh Yanar bukan hanya milik dua pria bersenjata. Peluru itu adalah produk dari jaringan kekuasaan yang jauh lebih luas: patriarki, fundamentalisme, militerisme, dan negara yang gagal melindungi perempuan. Yanar Mohammed bukan akademisi yang hanya menulis teori feminisme dari ruang kuliah. Ia adalah seorang aktivis yang mengubah teori menjadi praktik “radikal”. Ia mendirikan Organization of Women’s Freedom in Iraq (OWFI) setelah invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003, sebuah organisasi yang secara langsung melindungi perempuan korban kekerasan domestik, perdagangan manusia, dan ancaman pembunuhan kehormatan melalui pendirian shelter secara gratis. Melalui jaringan rumah aman yang ia dirikan, ratusan perempuan yang sebelumnya terancam dibunuh oleh keluarga mereka sendiri berhasil diselamatkan. Hingga 2019, lebih dari 800 perempuan telah ditampung oleh jaringan shelter yang dibangun organisasinya. Dalam konteks Irak, tindakan ini merupakan tindakan revolusioner, maka tak mengherankan ketika seumur hidupnya Yanna terus menjadi sasaran teror pembunuhan. Negara yang dikuasai oleh para fundamentalis tidak hanya gagal melindungi perempuan dari kekerasan patriarkal, tetapi bahkan sering menganggap rumah aman bagi perempuan sebagai sesuatu yang ilegal. Artinya jelas, ketika negara tidak melindungi perempuan, perempuan sendirilah yang harus melakukannya sendiri. Salah satu hal yang membuat Yanar Mohammed berbeda dari banyak aktivis liberal lainnya adalah keberaniannya mengkritik semua bentuk kekuasaan yang menindas perempuan, tanpa kompromi. Ia menentang hukum agama yang menempatkan perempuan di bawah otoritas laki-laki. Ia mengkritik milisi religius yang menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata politik, sambil juga menolak narasi bahwa invasi militer Barat akan “membebaskan perempuan Timur Tengah”. Dalam berbagai kesempatan, ia mengingatkan bahwa perang dan konflik justru memperburuk situasi perempuan: meningkatnya perdagangan manusia meningkatnya kekerasan seksual runtuhnya perlindungan hukum Bagi Yanar, pembebasan perempuan tidak mungkin lahir dari tank militer ataupun dari teokrasi religius. Kedua sistem itu sama-sama memanfaatkan tubuh perempuan sebagai alat kekuasaan. Selama puluhan tahun, Yanar Mohammed hidup dengan ancaman pembunuhan. Ia menerima ancaman dari kelompok militan Islamis, menghadapi kampanye fitnah, bahkan berhadapan dengan upaya kriminalisasi terhadap organisasinya. Ini bukan kebetulan. Dalam sejarah panjang gerakan perempuan, para aktivis perempuan yang dengan gagah berani berkonfrontasi dengan patriaki selalu menjadi target kekerasan karena mereka menantang fondasi kekuasaan patriarki itu sendiri. Patriarki “mungkin saja” bisa mentoleransi feminisme yang “simbolik” atau berada dalam kerangka negara. Tetapi patriarki tidak akan pernah mentoleransi feminisme yang membongkar struktur kekuasaan dan kekerasan hingga akarnya. Yanar Mohammed termasuk dalam kategori kedua. Beberapa organisasi HAM menyebut pembunuhan Yanar sebagai serangan yang ditargetkan terhadap pembela hak asasi manusia. Pesan dari pembunuhan ini sangat jelas, jika perempuan berani berkonfrontasi dengan patriarki, mereka akan dibungkam dengan cara apapun, termasuk pembunuhan. Tetapi sejarah gerakan perempuan menunjukkan satu hal, teror dan pembunuhan tidak pernah berhasil menghentikan revolusi perempuan. Artikel yang mengenang Yanar di kalangan gerakan feminis Irak menyatakan bahwa kematiannya harus menjadi titik balik, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengorganisir kemarahan menjadi gerakan yang lebih kuat. Slogan-slogan yang menempatkan Yanar sebagai martir dalam gerakan feminisme Irak pun bermuncul, salah satu diantaranya adalah, “Yanar tidak mati, ia hidup setiap kali seorang perempuan menolak untuk diam.” Pembunuhan Yanar Mohammed memperlihatkan satu kenyataan pahit, perempuan di banyak negara bahkan tidak memiliki pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar perempuan. Di negara-negara lainnya, perempuan dapat memiliki hak di atas kertas, namun tidak pernah terealisasikan. Kematian Yanar seharusnya tidak hanya membuat kita berduka. Ia seharusnya membuat kita marah. Marah terhadap sistem yang membuat perempuan harus bersembunyi agar tidak dibunuh. Marah terhadap negara yang gagal melindungi aktivis perempuan. Yanar bukan hanya martir, tetapi juga api yang tidak bisa dipadamkan. Patriarki, fundamentalisme, dan negara mungkin berhasil membunuh seorang perempuan. Tetapi patriarki dan sistem-sistem dominasi yang ada jelas tidak akan pernah berhasil membunuh sebuah gagasan. Yanar Mohammed meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi the established system daripada satu nyawa, ia meninggalkan generasi perempuan muda yang belajar bahwa mereka tidak perlu takut dan mereka harus berjuang untuk merebut kembali kebebasan dan kehormatannya. tidak ada yang lebih menakutkan bagi sistem penindasan daripada perempuan yang berhenti takut. Api yang ia nyalakan sudah terlanjur menyebar. Dan api itu tidak akan pernah padam.

Internasional, Politik

Siapa Mojtaba Khamenei? Putra Ali Khamenei yang Kini Jadi Pemimpin Tertinggi Iran

Tinggalkan Komentar / Internasional, Politik /

Ruminews.id, Teheran – Nama Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei[ kembali menjadi sorotan dunia setelah ia ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei. Selama bertahun-tahun, Mojtaba dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar di lingkar kekuasaan Iran meski jarang tampil di depan publik. Mojtaba Hosseini Khamenei lahir pada 8 September 1969 di Mashhad, salah satu kota religius penting bagi Muslim Syiah di Iran. Ia merupakan anak kedua dari Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang memegang kekuasaan sejak 1989. Sejak kecil Mojtaba tumbuh dalam lingkungan politik dan ideologis Revolusi Islam Iran. Ayahnya adalah tokoh penting revolusi yang diburu Rezim Pahlevi hingga akhirnya kemudian berhasil memimpin Revolusi Iran 1979. Keberhasilannya ini menempatkannya dalam posisi presiden Iran sebelum kemudian menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Teheran, Mojtaba melanjutkan studi keagamaan di Madrasah Qom, salah satu pusat pendidikan Islam Syiah terbesar di Iran. Di sana ia mempelajari teologi dan hukum Islam serta kemudian mengajar dalam bidang yurisprudensi Islam. Pada akhir 1980-an, Mojtaba bergabung dengan Batalyon Habib, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan ikut terlibat dalam tahap akhir Perang Iran-Irak. Pengalaman tersebut membangun kedekatannya dengan institusi militer Iran yang kemudian memainkan peran penting dalam karier politiknya. Seiring waktu, ia juga dikenal memiliki pengaruh dalam organisasi Basij, kelompok paramiliter yang menjadi bagian dari IRGC. Pengaruh Mojtaba di lingkar militer dan keamanan ini membuatnya dianggap sebagai salah satu figur kuat dalam struktur kekuasaan Iran. Meski tidak selalu memegang jabatan resmi tinggi, Mojtaba selama bertahun-tahun dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar di belakang layar pemerintahan Iran. Ia disebut berperan penting dalam jaringan politik di sekitar kantor pemimpin tertinggi yang dijabat ayahnya selama nyaris empat dekade. Ia serta memiliki hubungan dekat dengan elite militer dan ulama-ulama garis konservatif. Karena pengaruh tersebut, sejumlah analis politik internasional menyebutnya sebagai figur yang selama ini berperan sebagai “penjaga gerbang” kekuasaan ayahnya di Teheran. Pada Maret 2026, Mojtaba Khamenei akhirnya secara resmi dipilih sebagai pemimpin tertinggi Iran oleh Majelis Para Ahli setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Penunjukan tersebut menjadikannya pemimpin tertinggi ketiga Iran sejak Revolusi Islam 1979. Namun proses suksesi ini memicu perdebatan di kalangan pengamat politik. Sebab, pengangkatan Mojtaba sebagai penerus ayahnya dianggap menyerupai model kekuasaan dinasti, sesuatu yang sebelumnya sangat tabu di dalam sistem politik Republik Islam Iran. Mojtaba Khamenei dikenal memiliki pandangan politik maupun keagamaan yang lebih keras, bahkan dibanding sang ayah. Situasi ini menempatkannya dalam posisi sejalan dengan kelompok konservatif Iran dan sekali lagi mengubur kemungkinan reformasi dan sekulerisasi Iran. Beberapa analis pertahanan menilai ia memiliki hubungan yang kuat dengan militer dan kelompok-kelompok ideologis garis keras, yang berpotensi memperkuat pendekatan konfrontatif Iran terhadap Barat. Kedekatan tersebut sekaligus memperkuat posisinya dalam sistem politik Iran yang sangat dipengaruhi oleh keseimbangan hubungan antara elite keagamaan dan militer.

Internasional, Opini

Generasi Kedua Revolusi Iran: Mojtaba Khamenei Memimpin di Tengah Badai Geopolitik

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini /

ruminews.id – Kenaikan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menandai salah satu momen paling menentukan dalam sejarah politik Republik Islam sejak era Ruhollah Khomeini. Setelah Kesyahidan ayahnya, Ali Khamenei, pada masa konflik regional yang memanas, Dewan ulama Iran atau Assembly of Experts memutuskan untuk menunjuk Mojtaba sebagai Rahbar (pemimpin tertinggi) baru. Sebuah keputusan yang segera menarik perhatian dunia internasional sekaligus membuka perdebatan tentang arah masa depan negara tersebut. Mojtaba lahir pada tahun 1969 di kota religius Mashhad dalam keluarga ulama yang sangat terlibat dalam pergolakan revolusi Iran. Ia tumbuh di tengah atmosfer politik yang intens pada masa setelah Revolusi Islam Iran, ketika negara baru itu sedang membangun identitas ideologis dan struktur kekuasaan yang berbeda dari sistem monarki sebelumnya. Latar belakang ini membentuk karakter politiknya sejak awal sebagai seorang anak revolusi yang sejak muda berada di lingkar inti kekuasaan republik Islam. Tidak seperti banyak pemimpin politik modern yang meniti karier melalui jabatan publik, perjalanan Mojtaba justru berlangsung melalui jalur yang lebih senyap. Ia menempuh pendidikan agama di Hawza Qom, pusat studi teologi Syiah, di mana ia mempelajari fikih dan ushul fikih di bawah bimbingan sejumlah ulama terkemuka. Dalam sistem pendidikan hawzah, ia bahkan diketahui mengajar kelas tingkat lanjut yang biasanya diikuti oleh calon ulama. Namun reputasi Mojtaba tidak semata dibangun melalui otoritas keagamaan. Sejak muda ia juga memiliki pengalaman dalam dunia militer. Pada akhir perang Iran–Irak, ia sempat bergabung dengan unit yang terkait dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), lembaga militer yang kemudian berkembang menjadi salah satu pilar kekuatan utama negara Iran. Jaringan yang terbentuk pada masa perang ini kelak menjadi salah satu fondasi pengaruhnya dalam struktur keamanan dan politik Iran. Selama bertahun-tahun, Mojtaba dikenal sebagai figur yang bekerja di balik layar kekuasaan. Ia berperan di sekitar kantor Pemimpin Tertinggi dan membangun jaringan yang menghubungkan ulama, militer, serta aparat keamanan negara. Banyak pengamat menggambarkannya sebagai “power broker” yang memainkan peran penting dalam mengoordinasikan hubungan antara lembaga-lembaga kunci negara, meskipun ia sendiri jarang tampil di panggung publik. Peran ini membuatnya sering disebut sebagai salah satu figur paling berpengaruh di lingkaran kekuasaan Iran bahkan sebelum secara resmi memegang jabatan tertinggi. Kedekatannya dengan jaringan ulama konservatif dan struktur militer revolusioner membuat sebagian analis melihatnya sebagai sosok yang mampu menjaga kesinambungan ideologi dan struktur negara yang dibangun sejak revolusi 1979. Namun seperti banyak tokoh yang lahir dari sistem politik revolusioner, sosok Mojtaba juga tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah kalangan oposisi menilai pengaruhnya terlalu besar dalam politik domestik, terutama dalam konteks respons negara terhadap berbagai gelombang protes yang terjadi dalam dua dekade terakhir. Kritik tersebut mencerminkan polarisasi yang memang telah lama menjadi bagian dari dinamika politik Iran. Terlepas dari perdebatan tersebut, pengangkatannya sebagai pemimpin tertinggi menunjukkan bahwa elite politik Iran melihatnya sebagai figur yang mampu menjaga stabilitas negara di tengah tekanan geopolitik yang semakin tajam. Iran saat ini berada di persimpangan sejarah yang tengah menghadapi sanksi ekonomi, rivalitas strategis dengan Barat, serta konflik regional yang terus berkembang. Dalam situasi seperti ini, kontinuitas kepemimpinan sering dipandang sebagai faktor penting bagi keberlangsungan sistem negara. Karena itu, sosok Mojtaba Khamenei tidak dapat dipahami hanya sebagai penerus biologis dari pemimpin sebelumnya. Ia merupakan produk dari generasi kedua revolusi Iran yakni generasi yang tumbuh setelah republik Islam berdiri dan yang kini mulai mengambil alih kendali negara. Apakah kepemimpinannya akan membawa Iran menuju konsolidasi kekuasaan yang lebih kuat atau justru membuka babak baru dalam dinamika politik kawasan, masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun satu hal sudah jelas bahwa dengan naiknya Mojtaba Khamenei ke posisi Rahbar, Iran memasuki fase baru dalam sejarah politiknya, sebuah fase yang kemungkinan besar akan sangat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan bahkan dalam geopolitik global.

Hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Segitiga Berdarah Timur Tengah: Bukan Konspirasi, Tapi Struktur Kekuasaan Dunia.

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Dalam diskursus geopolitik Timur Tengah, kadang muncul sebuah istilah yang terdengar dramatis: “Segitiga Berdarah”. Istilah ini merujuk pada hubungan strategis antara Amerika Serikat, Israel, dan Saudi Arabia. Penting ditegaskan sejak awal bahwa narasi ini bukan teori konspirasi. Ini bukan cerita tentang pertemuan rahasia tiga negara yang diam-diam mengendalikan dunia. Istilah tersebut lahir dari analisis geopolitik kritis yang mencoba menjelaskan pola hubungan kekuasaan yang nyata dalam konflik Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir. Dalam studi hubungan internasional, para analis sering memakai istilah “strategic triangle” atau segitiga strategis untuk menggambarkan hubungan tiga aktor besar yang saling mempengaruhi dalam sebuah kawasan. Konsep ini muncul dalam literatur geopolitik sejak masa Perang Dingin untuk menjelaskan bagaimana tiga kekuatan dapat membentuk keseimbangan kekuasaan regional. Dalam konteks Timur Tengah, banyak pengamat melihat bahwa hubungan antara Amerika, Israel, dan Arab Saudi membentuk konfigurasi seperti itu. Satu negara menyediakan kekuatan militer global, satu menjadi kekuatan militer regional yang sangat dominan, dan satu lagi berperan sebagai jantung energi dunia. Istilah “Segitiga Berdarah” sendiri bukan istilah akademik formal, melainkan bahasa kritik politik yang kemudian populer di media alternatif, tulisan aktivis Timur Tengah, serta sejumlah artikel opini geopolitik sejak akhir abad ke-20. Sebutan “berdarah” muncul sebagai metafora moral karena hubungan strategis tersebut sering berada di tengah pusaran konflik seperti pada perang Arab–Israel, invasi Irak, konflik Suriah, hingga ketegangan panjang dengan Iran. Para pengkritik berpendapat bahwa ketika kepentingan militer, energi, dan keamanan global saling berkelindan di kawasan yang sama, konsekuensinya sering kali adalah perang yang mahal dan penderitaan sipil yang luas. Menariknya, istilah “bloody triangle” sebenarnya bukanlah istilah baru dalam bahasa politik atau militer. Dalam sejarah militer, istilah yang sama pernah dipakai untuk menggambarkan wilayah konflik yang sangat mematikan, misalnya dalam berbagai laporan perang yang menyebut suatu kawasan pertempuran sebagai “bloody triangle” karena intensitas kekerasannya yang ekstrem. Istilah ini juga pernah muncul dalam laporan konflik di Palestina pada pertengahan abad ke-20 untuk menggambarkan wilayah yang dipenuhi bentrokan bersenjata. Tradisi penggunaan metafora semacam ini kemudian diadopsi dalam wacana geopolitik modern untuk menggambarkan konfigurasi kekuasaan yang dianggap menghasilkan konflik berkepanjangan. Jika kita melihat struktur hubungan tiga negara tersebut (Amerika-Israel-Arab Saudi), gambarnya menjadi cukup jelas. Amerika membawa kekuatan militer global, jaringan pangkalan militer, dan pengaruh diplomatik yang sangat besar. Israel berkembang menjadi sekutu strategis dengan kemampuan militer dan teknologi pertahanan paling maju di kawasan. Sementara Arab Saudi memainkan peran yang berbeda namun sangat vital yakni sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan pusat stabilitas pasar energi global. Ketika tiga faktor (militer global, kekuatan regional, dan energi) bertemu dalam satu kawasan yang sama, terbentuklah sebuah konfigurasi kekuasaan yang sangat menentukan arah politik Timur Tengah. Namun yang membuat konfigurasi ini menarik adalah paradoks sejarahnya. Hubungan antara Arab Saudi dan Israel tidak selalu bersahabat. Selama puluhan tahun, keduanya berada di kubu yang berlawanan dalam politik Timur Tengah. Tetapi geopolitik jarang tunduk pada sentimen lama. Dalam politik internasional, kepentingan strategis sering kali lebih kuat daripada memori sejarah. Ketika pengaruh Iran meningkat di kawasan, peta hubungan lama perlahan bergeser dan membuka ruang bagi bentuk kerja sama baru yang sebelumnya sulit dibayangkan. Karena itu memahami konsep “Segitiga Berdarah” sebenarnya bukan soal menyederhanakan dunia menjadi kisah hitam-putih tentang siapa yang baik dan siapa yang jahat, melainkan sebuah upaya membaca struktur kekuasaan dalam geopolitik modern. Konflik Timur Tengah sering dipahami melalui narasi agama atau identitas, padahal di baliknya terdapat pertemuan kepentingan besar yaitu keamanan militer, stabilitas energi, dan dominasi geopolitik global. Pada akhirnya, istilah ini mengingatkan kita pada satu realitas klasik dalam filsafat politik internasional bahwa negara tidak digerakkan oleh persahabatan atau kebencian, tetapi oleh kepentingan. Dan ketika kepentingan militer, energi, dan kekuasaan global bertemu di satu kawasan yang sama, sejarah menunjukkan bahwa stabilitas menjadi rapuh dan konflik mudah meledak. Memahami pola itu membuat kita melihat berita perang dengan perspektif yang lebih luas, bahwa di balik setiap krisis sering tersembunyi arsitektur kekuasaan yang jauh lebih besar daripada sekadar peristiwa harian yang muncul di layar berita. [Erwin]

Internasional, Politik

Majelis Para Ahli Resmi Tetapkan Ayatollah Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Baru Iran

Tinggalkan Komentar / Internasional, Politik /

Ruminews.id, Iran – Majelis Para Ahli, yang merupakan lembaga tertinggi dalam struktur tata negara Iran mengumumkan penetapan Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai pemimpin baru Republik Islam Iran setelah wafatnya Pemimpin Agung Ayatullah Al-Udzma Imam Khamenei. Keputusan tersebut diambil melalui sidang luar biasa yang digelar di tengah situasi perang dan terus meningkatnya intensitas tekanan dan serangan dari pihak luar terhadap Iran. Dalam pernyataan resminya, Majelis Para Ahli menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Ayatollah Khamenei serta para korban lain yang gugur, termasuk beberapa perwira tinggi militer, anggota pasukan bersenjata, serta sejumlah pelajar di Kabupaten Minab. Pernyataan itu juga mengecam agresi militer Amerika Serikat dan rezim Zionis yang disebut sebagai serangan brutal dan kriminal terhadap Iran. Majelis menyatakan bahwa setelah kabar wafatnya Pemimpin Revolusi Islam tersebar, lembaga tersebut tetap melanjutkan proses konstitusional untuk menentukan pemimpin baru. Proses itu dilakukan meskipun berada dalam kondisi perang berat dan adanya ancaman langsung terhadap lembaga tersebut, termasuk serangan yang dilaporkan mengenai kantor sekretariat Majelis Para Ahli yang menyebabkan beberapa pegawai dan personel keamanan tewas. Dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh Kantor Berita Nasional Iran (IRNA), langkah-langkah untuk menyelenggarakan sidang luar biasa segera dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan internal Majelis Para Ahli. Koordinasi juga dilakukan untuk mengumpulkan para anggota majelis dari berbagai wilayah Iran agar proses penunjukan pemimpin baru dapat berjalan tanpa menimbulkan kekosongan kepemimpinan negara. Majelis Para Ahli menegaskan pentingnya konsep Wilayat al-Faqih dalam sistem Republik Islam Iran baik secara theologis maupun kepemimpinan republik, terutama pada masa kegaiban Imam Mahdi. Lembaga tersebut juga menyinggung perjalanan pemerintahan Republik Islam selama 47 tahun yang disebut berjalan dengan prinsip kemuliaan, kemerdekaan, dan kekuatan di bawah kepemimpinan para pemimpin revolusi. Setelah melalui proses kajian dan pertimbangan yang luas, Majelis Para Ahli menyatakan bahwa sidang luar biasa yang digelar telah memutuskan penetapan Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran. Keputusan tersebut diambil berdasarkan suara mayoritas kuat para anggota Majelis Ahli Kepemimpinan. Majelis Ahli Kepemimpinan juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Sementara yang sebelumnya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 111 konstitusi. Di akhir pernyataan, lembaga tersebut mengajak seluruh rakyat Iran, termasuk kalangan ulama dan akademisi dari hauzah serta universitas, untuk memberikan baiat kepada pemimpin baru dan menjaga persatuan nasional di bawah kepemimpinan Wilayat al-Faqih. Pernyataan tersebut ditutup dengan doa bersama agar rahmat dan karunia Tuhan tetap tercurah kepada Iran dan rakyatnya.

Internasional, Nasional, Pemerintahan, Politik

Kemenlu Mulai Evakuasi WNI dari Iran, Tahap Pertama Melalui Azerbaijan

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah (Dok. Kemlu/Ist) Ruminews.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mulai melakukan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran menyusul meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah. Proses evakuasi tahap pertama dilakukan dengan memindahkan para WNI melalui Azerbaijan sebelum dipulangkan ke Indonesia. Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah dalam konferensi pers pada Jumat (6/3/2026) menyatakan bahwa proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di lapangan. “Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan,” kata Heni Hamidah. Pada tahap awal, sebanyak 32 WNI dijadwalkan mengikuti proses evakuasi. Jumlah tersebut masih dapat berubah tergantung perkembangan situasi keamanan di lapangan. Pemerintah juga terus memantau dinamika yang terjadi sebelum menentukan jalur evakuasi paling aman bagi para WNI. Heni menjelaskan bahwa penentuan jalur evakuasi akan disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan serta koordinasi antara perwakilan Indonesia di luar negeri. “Untuk jalur-jalur evakuasi akan dilihat sesuai kondisi di lapangan, dan ini akan ditentukan oleh rekan-rekan di KBRI Teheran dan KBRI Baku, Azerbaijan,” papar Heni. Pemerintah juga akan menentukan langkah evakuasi berikutnya setelah melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi keamanan serta laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran. Kementerian Luar Negeri memastikan komunikasi dengan para WNI di Iran tetap dilakukan secara intensif, terutama bagi mereka yang berada di Teheran baik yang tinggal menetap maupun yang sedang melakukan kunjungan. “KBRI Teheran akan terus beroperasi memberikan bantuan dan keperluan kepada seluruh WNI yang masih berada di Iran,” tegas perwakilan Kemenlu terkait status KBRI Teheran. Di sisi lain, pemerintah melalui Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Santo Darmosumarto, juga menyampaikan bahwa negara-negara di kawasan Teluk masih menjamin keamanan seluruh penduduk di wilayahnya, termasuk warga asing seperti diaspora Indonesia.

Internasional, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Wacana Pembatalan Haji 2026 Mengemuka, Negara Diminta Jangan Lempar Kekhawatiran Tanpa Kepastian

Tinggalkan Komentar / Internasional, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Makassar — Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah Universitas Islam Negri Alauddin Makassar (HMJ MHU-UINAM), Kahlil Abram, menanggapi wacana skenario terburuk penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2026 yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Ia meminta pemerintah tidak hanya melempar kekhawatiran ke ruang publik tanpa diiringi kepastian arah kebijakan yang jelas. Menurut Kahlil, wacana kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah haji harus disikapi secara hati-hati karena menyangkut harapan jutaan umat Islam yang telah menunggu lama untuk dapat menunaikan ibadah ke Tanah Suci. “Keselamatan jemaah tentu menjadi prioritas utama. Tetapi pemerintah juga tidak boleh melempar wacana skenario terburuk tanpa arah kebijakan yang pasti. Ini menyangkut harapan jutaan umat Islam yang telah menunggu puluhan tahun untuk berangkat haji,” ujar Kahlil dalam keterangannya. Sebelumnya, Marwan Dasopang menyatakan pemerintah perlu menyiapkan berbagai alternatif kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Salah satu opsi yang disebutkan adalah kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah haji jika situasi keamanan tidak dapat diprediksi. “Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat,” ujar Marwan. Menanggapi hal tersebut, Kahlil menilai kewaspadaan negara memang penting, terutama dalam menjamin keselamatan jemaah. Namun ia menekankan bahwa pemerintah harus menunjukkan kesiapan manajemen krisis yang matang dalam penyelenggaraan haji. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia yang setiap tahun diberangkatkan ke Arab Saudi, Indonesia dinilai seharusnya telah memiliki sistem mitigasi risiko yang jelas dalam menghadapi dinamika geopolitik global. “Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar skenario terburuk, tetapi kepastian langkah strategis. Pemerintah harus membuka informasi secara transparan kepada publik mengenai perkembangan situasi keamanan serta langkah konkret yang sedang dipersiapkan,” tegasnya. Ia juga menilai penyelenggaraan haji tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda rutin tahunan, melainkan sebagai amanah besar negara dalam menjamin pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah. Karena itu, HMJ MHU mendorong pemerintah bersama DPR untuk memperkuat diplomasi internasional, meningkatkan koordinasi dengan otoritas di Arab Saudi, serta menyusun skema mitigasi risiko yang jelas dan terukur demi menjamin keberlangsungan penyelenggaraan haji. “Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara menjalankan keyakinannya dengan aman. Negara harus hadir dengan perencanaan matang, bukan sekadar dengan kekhawatiran,” tutup Kahlil.

Internasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Apa yang terjadi jika Iran menutup selat Hormus yang menjadi jalur minyak global dunia?

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Iran mengancam akan “membakar” kapal-kapal yang mencoba melewati selat Hormuz, jalur pelayaran minyak tersibuk di dunia. Pemblokiran selat ini berpotensi melambungkan harga barang dan jasa di seluruh dunia karena kenaikan harga minyak berdampak pada ekonomi global. Ketidak pastian dan gangguan terhadap perdagangan internasional ini terjadi akibat serangan AS dan Israel terhadap Iran. China, India, dan Jepang, Indonesia yang merupakan importir utama minyak mentah yang melalui jalur tersebut akan sangat terdampak dengan penutupan selat ini. Selama ini, sekitar 20% dari pasokan minyak dan gas global melewati jalur pelayaran sempit di Teluk Persia tersebut. Namun pascaserangan AS-Israel beberapa hari lalu, Jenderal Sardar Jabbari dari Iran menyatakan Teheran “tidak akan membiarkan setetes minyak pun meninggalkan wilayah tersebut”.

Internasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Ali Khamenei; Membaca Kolonialisme

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Bagian yang sangat halus dalam cengraman kolonialisme adalah serangannya melalui budaya. Serangan ini merupakan wujud perang budaya melalui kekuatan ekonomi dan politik. Mereka menggunakan teror halus untuk menaklukan prinsip-prinsip dan unsur-unsur kebudayaan suatu negara. Perang budaya ini, bukanlah bentuk dalam kekerasan fisik sehingga kadang, dalam masyarakat tertentu tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam serang budaya. Ali Khamenei memandangan bahwa cara kerja perang budaya yang dilancarkan oleh kolonialisme ini bertujuan untuk menguasi suatu negara. Agar mereka dapat merealisasikan keinginan mereka, maka perlu untuk menundukan masayarakat dalam negara tersebut melalui serangan budaya. “Serangan tersebut bertujuan merealisasikan keinginannya dan menundukan umat dimaksud di bawah kendalinya. Dalam konteks perang ini, kelompok penyerang bersandar pada penguasaan negeri itu dan dengan cara paksa, memberlakukan keyakinan dan kebudayaan baru sebagai ganti kebudayaan dan keyakinan lama umat itu”, tulis, Khamenei dalam Perang Budaya (2023:1). Benang merah yang dinyatakan Ali Khamenei di atas adalah bentuk kebudayaan dan keyakinan baru yang ditujukan masyarakat yang tengah di jajah oleh kolonialisme. Budaya dan keyakinan baru tersebut untuk mengganti budaya dan keyakinan yang telah diterima masyarakat, agar mereka menggunaan budaya dan keyakinan kolonialisme yang ditawarkan. Bagi Ali Khamenei, serangan budaya ini berlangsung secara diam-diam tanpa menimbulan kegaduhan atau menarik perhatian. Sebab, serangan tersebut bukanlah kontak fisik atau menggunakan peralatan persenjataan. Melainkan melalui perang budaya. Pemimpin revolusi Islam Iran ini melihat cara kolonialisme hendak melakukan serangan budaya agar generasi masyarakat tersebut melucuti keyakinan dirinya dengan berbagai cara yang dilakukan kolonialisme untuk membentuk masyarakat sesuai dengan keinginan mereka, ia memaparkan demikian; “Pertama, menggoyangkan keyakinan mereka terhadap agamanya. Kedua, memutuskan hubungan mereka dari keyakinan prinsip-prinsip revolusi Islam. Ketiga, menjauhkan mereka dari pemikiran efektif yang mampu menghasilkan kekuatan besar yang berwibawa seraya menggiring mereka untuk merasakan keadaan yang diliputi ketakutan dan ancaman”, tutur, Ali Khamenei, (2023:1). Dengan cara kolonialisme seperti yang dinyatakan Ali Khamenei; umat Muslim tak lagi memandang budayanya dan agama sebagai karakter dan identitas mereka. Melainkan, mereka memiliki karakter baru, yaitu budaya dan identitas dari kolonialisme yang menggiring umat Muslim menggunakannya. Sehingga, umat Muslim tidak lagi sadar akan perang budaya yang tengah berlangsung. Sebab pikiran, kesadaran, dan identitas telah dikuasi oleh kolonial. Nalar kritis tidak lagi menjadi senjata ampuh untuk melawan kolonialisme Barat. Melainkan nalar tersebut siap di isi oleh fatwa-fatwa yang akan dikatakan oleh kolonial. Heidegger dengan cara yang mendalam mengamati gejala ini; “Ketakbermaknaan dengan ketakberpikiran, karena manusia terpenjara oleh keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat, sepraktis, dan seefisien mungkin. Cara kerja instan menyebabkan pikiran dikendalikan oleh kecepatan itu sendiri”, tulis, Piliang, (2020:74). Manusia tengah dikendalikan tanpa pikiran dan makna, ia terpenjara oleh hasutan halus keinginan kolonialisme dengan pengendalian oleh kecepatan dalam instrumen yang di dalamnya wajah teknologi memainkan peran tawaran budaya. Ali Khamenei dengan menyatakan istilah perang budaya ini sangat menyentuh eksistensianya, ia sangat memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Bahkan sampai direlung hati dan jiwanya—sehingga ia memberikan dua pilar yang dimainkan oleh kolonialisme yang patut diketahui dalam hal ini; “Pertama, menggantikan budaya setempat (lokal) dengan budaya asing. Praktek ini dalam kenyataannya melanjutkan praktik politik. Kedua, melakukan serangan budaya terhadap nilai-nilai menyanggap Islam dan bangsasnya dengan berbagai cara dan sarana. Di antaranya, mengimpor film-film dan drama picisan berseri produksi asing serta penyebaran buku-buku dan majalah yang ditulis berdasarkan arahan pihak asing”, (2023:1). Bersambung………….

Ekonomi, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Uncategorized

Analisis Geopolitik Konflik Iran vs AS-Israel Serta Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi Global

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – Konflik di timur tengah yang melibatkan Iran, Israel dengan dukungan Amerika Serikat memicu ketegangan geopolitik global. Ketegangan tersebut berkaitan dengan persoalan kedaulatan negara dan hak suatu negara untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya tanpa campur tangan dari negara luar. Tindakan militer dan tekanan politik yang datang dari Israel dengan dukungan Amerika Serikat dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap integritas teritorial serta kedaulatan negara Republik Islam Iran. Dalam berbagai kesempatan, Iran selalu menegaskan bahwa kebijakan pertahanan dan program strategisnya merupakan bagian dari hak suatu negara yang berdaulat demi menjaga keamanan nasionalnya dari ancaman negara luar. Di sisi lain, konflik ini tidak terlepas dari kepentingan strategis yang lebih luas terkait pasokan energi dunia, dan jalur perdagangan global. Iran merupakan salah satu wilayah penting dalam sistem energi dunia karena memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar. Berdasarkan laporan Statistical Bulletin 2025 yang dirilis Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Iran menempati posisi cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Iran tercatat sebagai pemilik cadangan minyak terbesar ketiga dan berada di bawah Venezuela dan Arab Saudi. Negara-negara yang berada di kawasan tersebut seperti Arab Saudi, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab merupakan produsen energi utama yang menjadi pemasok kebutuhan energi global. Sebagian besar produksi minyak dan gas dari kawasan ini diekspor ke berbagai wilayah negara di dunia, terutama Asia, Eropa, dan Amerika. Oleh karena itu, stabilitas politik dan keamanan di kawasan ini berpengaruh langsung terhadap stabilitas pasar energi internasional dan perekonomian global secara menyeluruh. Salah satu jalur perdagangan yang sangat strategis dalam pendistribusian energi dunia adalah Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan teluk persia dengan teluk oman dan samudra hindia. Hampir seluruh ekspor minyak dari negara-negara Teluk harus melewati jalur pelayaran ini sebelum didistribusikan ke pasar global. Karena posisinya yang sangat vital ini, Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu titik paling sensitif dalam sistem perdagangan energi global. Kapal-kapal minyak yang melewati jalur ini sangat besar volume minyak setiap harinya sehingga setiap gangguan terhadap keamanan selat tersebut dapat langsung berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi global. Posisi gegorafis negara Republik Islam Iran memberikan tanggung jawab sekaligus kepentingan strategis dalam menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Iran berada di sisi utara selat tersebut, sementara sisi selatan berbatasan dengan Oman dan Uni Emirat Arab. Posisi geografis inilah yang menjadikan Iran sebagai salah satu aktor penting dalam dinamika ekonomi global. Namun Iran juga memandang bahwa keberadaan kekuatan militer asing di sekitar kawasan tersebut, khususnya yang berasal dari Amerika Serikat, sering kali memperburuk situasi keamanan dan berpotensi memicu konflik yang akan mengancam stabilitas regional. Konflik yang melibatkan Israel dengan dukungan Amerika Serikat juga menjadi faktor penting dalam memperumit situasi geopolitik kawasan. Hubungan yang tegang antara Iran dan Israel sering kali memicu eskalasi konflik yang dapat meluas ke kawasan yang lebih luas. Tindakan militer yang dilakukan Israel terhadap Iran merupakan bentuk tekanan geopolitik yang bertujuan untuk membatasi pengaruh regional Iran ditambah lagi dukungan militer dan politik Amerika Serikat kepada Israel yang akan semakin memperkuat persepsi bahwa konflik tersebut tidak hanya bersifat bilateral, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika kekuatan global yang lebih luas. Selain persoalan kedaulatan dan rivalitas geopolitik, konflik ini juga akan berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dunia. Jika konflik Iran vs AS-Israel berlarut-larut hingga menyebabkan terganggunya atau sampai pada penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz, maka dampaknya akan dapat dirasakan secara global. Gangguan terhadap jalur distribusi energi akan menyebabkan keterlambatan bahkan berkurangnya pasokan minyak di pasar internasional. Ketika pasokan energi berkurang sementara permintaan konsumen tetap tinggi, maka harga minyak dunia kemungkinan akan mengalami kenaikan, lonjakan harga energi tersebut dapat memicu inflasi global, meningkatkan biaya transportasi dan produksi, serta menekan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Dampak tersebut kemudian akan sangat terasa lebih besar bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi dari kawasan tersebut. Negara-negara industri besar seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan India merupakan konsumen minyak dari kawasan Timur tengah. Jika distribusi energi terganggu maka aktivitas industri di negara-negara tersebut dapat mengalami perlambatan karena meningkatnya biaya energi dan berkurangnya ketersediaan pasokan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memicu ketidakstabilan pasar keuangan global serta ketidakpastian dalam sistem ekonomi internasional. Dengan demikian, konflik ini tidak dapat dipahami hanya sebagai pertentangan politik atau militer semata tetapi konflik ini juga mencerminkan persaingan kepentingan strategis dalam penguasaan sumber daya energi serta pengaruh geopolitik di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, dinamika konflik di kawasan ini tidak hanya menjadi isu regional, tetapi juga memiliki dampak yang sangat luas terhadap stabilitas energi, dan stabilitas ekonomi global.

Scroll to Top