Daerah

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot, TNI-Polri Kompak Mediasi Padamkan Konflik di Tallo

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus bergerak cepat memulihkan keamanan dan mencegah terulangnya konflik antarkelompok pasca tawuran di kawasan Kandea, Lembo, dan Bunga Eja Beru, di Kecamatan Tallo, beberapa waktu lalu. Bersama Polri dan TNI, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengajak dua kelompok yang sempat terlibat tawuran untuk duduk satu meja. Mediasi yang dikemas santai lewat jamuan makan malam ini menjadi simbol bahwa perdamaian bisa dirajut tanpa kekerasan. Pertemuan yang digelar di SMK Negeri 5 Makassar, Senin (29/9/2025) malam, dihadiri Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Dandim 1408/BS Letkol Inf Franki Susanto, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Suasana penuh keakraban, jauh dari ketegangan, menandai langkah awal menuju Tallo yang kembali aman dan harmonis. Dengan nuansa penuh keakraban, Munafri berpesan pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik bagi kedua kelompok untuk menghentikan pertikaian. “Kami dari Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen mencari solusi, proses rekonsiliasi agar wilayah Tallo kembali aman, rukun, dan nyaman bagi seluruh warga,” jelas Appi. Lebih lanjut, Munafri menyampaikan seruan tegas sekaligus menawarkan program nyata untuk memberdayakan masyarakat, khususnya para pemuda. Ia menekankan, Pemkot Makassar tidak akan berhenti menghadirkan kegiatan positif agar warga memiliki kesibukan bermanfaat dan terhindar dari aksi kekerasan. “Pemerintah Kota Makassar saat ini tidak akan berhenti untuk memberikan apa saja yang bisa kita lakukan supaya masyarakat ini berdaya,” ujarnya di hadapan tokoh pemuda, masyarakat, jajaran Forkopimda, dan aparat keamanan. Ia menegaskan bahwa kegiatan produktif menjadi kunci pencegahan tawuran berupa pelatihan keterampilan dan kegiatan bermanfaat bagi anak muda. Appi juga mengingatkan bahaya tawuran yang hanya merugikan semua pihak. Ia mencontohkan, meskipun satu kelompok menang, tidak ada keuntungan yang diperoleh. “Kalau perang kelompok terus menerus, apa yang mau dicari? Ada hadiah apa? Tidak ada. Hanya luka, penjara, dan penderitaan,” tegasnya. Munafri menegaskan pentingnya dukungan tokoh agama dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan. “Masalah ini muncul karena tidak ada kegiatan dan jauh dari agama. Maka kita harus mengisi kekosongan itu dengan aktivitas yang bermanfaat dan memperkuat iman,” tuturnya. Sebagai langkah konkret, Munafri mengenalkan Makassar Creative Hub, pusat pelatihan keterampilan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mengasah kemampuan dan memperoleh sertifikat profesi. “Silakan datang di MCH. Mau jadi apa? ada tempatnya untuk kursus keterampilan. Setiap kali kursus dapat sertifikat dan diarahkan agar bisa bekerja di mana saja,” jelasnya. Selain Creative Hub, Pemkot Makassar menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyalurkan minat pemuda, mulai dari turnamen sepak bola, pelatihan barista dan lainya. Pemkot bahkan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan dan sertifikat resmi. “Kami sedang membangun beberapa Creative Hub. Anak-anak bisa dilatih sesuai minatnya. Mau jadi pembuat kopi, mekanik, atau penjahit,” tutunya. “Nanti didaftarkan dan dipanggil instruktur. Setelah pelatihan, peserta juga diberi modal kerja,” ungkap Munafri. Program tersebut tidak hanya menyasar pemuda, tetapi juga ibu-ibu rumah tangga. Pemerintah akan menyiapkan kursus menjahit lengkap dengan mesin jahit dan modal awal agar peserta langsung bisa menerima pesanan dari rumah. “Tidak mungkin kerja sendiri, pasti ada keluarga yang ikut membantu. Dengan begitu, semakin banyak orang yang bekerja,” tambahnya. Dengan berbagai program pemberdayaan ini, Wali Kota Munafri berharap tidak ada lagi perang kelompok di Kecamatan Tallo. “Mari kita ciptakan lingkungan aman dan produktif. Pemerintah siap memfasilitasi, tetapi kita semua harus bersama-sama menjaga perdamaian,” pungkasnya. Sedangkan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana menyampaikan pesan persaudaraan yang kuat sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga silaturahmi. Arya menegaskan, meski berbeda latar belakang, seluruh warga Tallo tetap satu keluarga dalam bingkai kebangsaan. “Kita sama-sama orang Indonesia, bagian dari Makassar, bagian dari Kecamatan Tallo. Artinya kita ini bersaudara,” ujarnya. “Selain saudara-saudara. Tapi yang paling penting, kita semua tinggal di rumah besar yang sama yaitu Kwcamatan Tallo, Kota Makassar,” tambah Arya di hadapan tokoh pemuda, masyarakat, dan aparat keamanan. Ia mengajak warga memperkuat hubungan baik antarsesama, mulai dari lingkungan terdekat. Bahkan kata dia, Rasulullah tidak pernah mengajarkan manusia mencari masalah, apalagi menyakiti. Kapolrestabes menilai, provokasi sering menjadi pemicu bentrokan. Karena itu, warga diminta lebih bijak agar tidak mudah terpancing. “Saya yakin semua di sini ingin situasi aman, agar bisa sekolah dan bekerja dengan tenang, berjalan dari lorong ke lorong tanpa rasa was-was,” katanya. Arya mengingatkan bahwa perselisihan merupakan hal yang lumrah, tetapi harus diselesaikan dengan cara yang baik. Manusia pasti punya masalah. Sejak dulu perselisihan itu ada, tapi tugas semua yang hadir adalah meninggalkan perselisihan dengan ikatan yang baik. Dalam kesempatan itu, Arya juga menyampaikan rasa empati mendalam. “Saya bukan orang Makassar, saya ditugaskan di sini sejak 10 Januari. Tapi siapapun yang menyakiti warga Makassar, saya ikut merasa sakit. Siapapun yang melukai warga Makassar, saya pun merasa terluka,” katanya penuh motivasi. Sebagai penegak hukum, Arya menegaskan akan bertindak tegas bila ada yang mengulang perbuatan negatif. Namun ia lebih berharap masyarakat memilih jalan damai. “Mari kita gunakan pertemuan dan makan malam ini untuk saling mengakrabkan, agar tidak ada lagi yang saling curiga. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik dan cari solusi bersama,” pesannya.

Daerah, Makassar

Crane Proyek Pembangunan Gedung SMAK Makassar Rubuh, SRIKANDI SULSEL : Indikasi Dugaan Pelanggaran K3

ruminews.id – Makassar, Serikat Mahasiswa Pejuang Demokrasi Indonesia (SRIKANDI SUL-SEL) Menggelar aksi unjuk rasa di depan proyek pembangunan gedung pendidikan SMAK Makassar (29,09,2025) Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pendidikan SMAK Makassar Tahun 2025 yang melibatkan Kepala Sekolah SMAK Makassar, Panitia Pembangunan Sekolah , PT. Ciria Expertindo Consultant selaku konsultan dan PT. Nawa Perdana Sembilan sebagai penyedia jasa mendapat respon keras dari SRIKANDI SUL-SEL, Pasalnya proyek pembangunan gedung pendidikan SMAK Makassar dibawah kementrian perindustrian dengan nilai kontrak kontrak Rp. 30.942.292.000,- yang bersumber dari APBN 2025 diduga tidak menerapkan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3). “Kami menduga bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung pendidikan SMAK Makassar tidak menerapkan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), Sehingga hal itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, yang dimana aturan itu jelas mewajibkan perusahaan konstruksi untuk menerapkan K3 dalam semua tahapan proyek, mulai dari identifikasi risiko, penyediaan APD, pelatihan, hingga pengawasan.” Tegas Jendral Lapangan Dalam Orasinya Sesuai hasil investigasi dan pemantauan lapangan yang di lakukan oleh kader SRIKANDI SUL-SEL bahwa kami mendapatkan informasi dan bukti terkait insiden robohnya 1 unit crane pada saat oprasional pekerjaan berlangsung, sehingga hal ini mengindikasikan adanya unsur pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dapat menjadi ancaman bagi seluruh tenaga pekerja di proyek tersebut. “Robohnya crane bukanlah kecelakaan yang terjadi tanpa sebab, melainkan akibat dari kegagalan dalam penerapan standar K3 yang ketat, baik dari faktor manusia, peralatan, maupun lingkungan. Hal ini kami duga terjadi terjadi akibat Kurangnya pengawasan dari ahli K3 atau manajer proyek sehingga menyebabkan insiden ini terjadi, Sehingga kami mendesak kepada APH untuk memberhentikan sementara proyek pembangunan dan melakukan investigasi menyeluruh untuk menentukan penyebab pasti dan dugaan pelanggaran yang terjadi. APH tidak boleh diam atas insiden ini. ” Tegas Rudi ahmadi (Jendral Lapangan) Dengan tegas kami nyatakan bahwa Serikat Mahasiswa Pejuang Demokrasi Indonesia (SRIKANDI SUL-SEL) Akan terus mengawal kasus ini dan kami akan terus melaksanakan aksi unjuk rasa Sampai dengan adanya klarifikasi resmi atas insiden ini.

Makassar, Nasional, Opini, Politik

PPP Retak di Ancol, PSI Menari di Panggung Politik Muda

ruminews.id – Di panggung politik tanah air, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memperlihatkan wajah lamanya: rapuh, retak, dan terbelah. Muktamar yang semestinya menjadi rumah musyawarah dan titik temu gagasan, justru melahirkan dua arus kepemimpinan. Seperti kaca yang pecah, setiap pecahannya menyimpan pantulan, tapi tak lagi utuh menyajikan wajah aslinya. Dualisme ini bukan sekadar persoalan kursi kepemimpinan, melainkan cermin bahwa PPP tengah dilanda perpecahan, gamang menentukan arah di tengah gelombang politik yang kian deras. Puncaknya terlihat jelas pada Muktamar Ancol. Dari forum yang semestinya mempersatukan, lahirlah dua nama: Mardiono dan Agus Suparmanto. Dua sosok ini kini berdiri berhadap-hadapan, masing-masing mengklaim sebagai pewaris sah kepemimpinan. Bagi para kader, situasi ini ibarat kapal yang terombang-ambing dengan dua nakhoda, sementara gelombang besar sudah menanti di depan. Persatuan yang dulu menjadi nama sekaligus janji, kini justru terancam jadi ironi. Perpecahan ini meninggalkan jejak getir. Bukan hanya soal siapa yang berhak memimpin, tetapi soal bagaimana publik memandang PPP: apakah masih relevan sebagai kendaraan politik umat, atau hanya tersisa sebagai simbol yang kehilangan ruh persatuannya. Dalam bayangan publik, PPP tak lagi hadir sebagai satu barisan, melainkan dua wajah yang saling bertolak belakang. Sementara itu, di sudut panggung lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tampak menari dengan langkah yang lebih ringan. Partai muda ini justru menampilkan soliditasnya, menyambut derap baru dari generasi yang mayoritas masih menyimpan api idealisme. Politisi muda berdatangan, membawa gairah segar, seakan menegaskan bahwa masa depan politik tidak hanya milik mereka yang telah kenyang asam garam, melainkan juga milik mereka yang masih haus akan perubahan. Kontras ini melahirkan paradoks: PPP, partai tua dengan akar sejarah panjang, justru tersandung pada perbedaan internal yang menyesakkan. Sedangkan PSI, partai yang masih seumur jagung, justru meneguhkan diri dengan barisan yang semakin kompak. Politik kita, dalam ironi yang tajam, memperlihatkan bagaimana usia tua tak selalu berarti bijak, dan usia muda tak selalu berarti rapuh. Pada akhirnya, publiklah yang akan menilai. Apakah PPP mampu merajut kembali sobekan kain persatuannya, ataukah ia akan larut dalam sejarah sebagai partai yang tak sanggup mengatasi egonya sendiri. Dan apakah PSI mampu membuktikan bahwa energi muda yang mereka gembar-gemborkan bisa benar-benar mengubah wajah politik bangsa, atau hanya sekadar kembang api yang indah sesaat lalu padam. Politik Indonesia kini bagai panggung drama: di satu sisi, sebuah rumah tua yang diguncang retakan; di sisi lain, sebuah rumah baru yang sedang ramai dibangun dengan tangan-tangan muda. Pertanyaannya: rumah mana yang kelak akan kokoh berdiri menghadapi badai zaman?

Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Pemkot Makassar Tegaskan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kota Makassar saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kota Makassar di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (29/9/2025). Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menekankan bahwa TPPS tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, melainkan harus menjadi ruang aksi nyata. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah, mulai dari kecamatan hingga kelurahan, agar menjaga semangat kerja meski tengah terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan kelurahan. “Saya berharap perubahan suasana di tingkat kelurahan justru menghadirkan semangat baru. Jangan sampai ada kelesuan kerja, karena percepatan penurunan stunting adalah tugas mulia yang harus kita wujudkan bersama,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ia juga menyoroti capaian prevalensi stunting Kota Makassar tahun 2024 sebesar 22,9%, angka yang lebih tinggi dari target nasional 19,8% maupun rata-rata Sulawesi Selatan. “Ini menjadi perhatian serius. Dengan dukungan APBD sebesar Rp126 miliar serta hadirnya program nasional dan CSR dari berbagai pihak, seharusnya kita mampu menekan angka stunting lebih maksimal. Saya ingin TPPS menjadi forum yang menghadirkan solusi nyata,” tambahnya. Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar, yang Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Salah satu misi pembangunan yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perilaku hidup sehat dan akses layanan kesehatan dasar yang inklusif. Lebih jauh, Aliyah Mustika Ilham mengajak semua pihak dari OPD, camat, lurah, hingga dunia usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam intervensi stunting, baik melalui bantuan pangan bergizi, sanitasi sehat, edukasi pola asuh, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. “Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh sinergi semua pemangku kepentingan. Dengan kerja nyata dan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa menjadi kota bebas stunting dan menjadi contoh nasional,” tegas Aliyah Mustika Ilham. Kepala Dinas PP&KB Kota Makassar, Irwan Bangsawan, dalam laporannya menyampaikan berbagai program yang tengah berjalan untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Yakni, pendampingan keluarga melalui kunjungan rumah, verifikasi lapangan keluarga berisiko stunting, program Gerakan Orang Tua Asuh (Genting), serta penguatan edukasi pra-nikah melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan aplikasi Elsimil. Irwan Bangsawan juga menekankan pentingnya integrasi informasi bantuan CSR dari perusahaan agar program penurunan stunting lebih terkoordinasi dengan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh camat dan lurah se-Kota Makassar, perwakilan PKK, Kementerian Agama, Baznas, serta OPD terkait. Turut mendampingi Wakil Wali Kota, Kadis PP&KB Makassar Irwan Bangsawan dan Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, secara resmi membuka rapat koordinasi TPPS Kota Makassar. Aliyah Mustika Ilham juga menutup sambutannya dengan seruan optimisme. “Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kota Makassar benar-benar hadir dan bekerja untuk menurunkan stunting. Bersama, kita bisa menjadikan Makassar kota bebas stunting.” tutupnya.

Badan Gizi Nasional, Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Ikut Rakor Bareng Pusat Antisipasi Keracunan MBG

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC). Senin (29/9/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara virtual dari Kantor Balai Kota Makassar. Dalam rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, dibahas langkah antisipasi dan pencegahan terjadinya keracunan makanan pada program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah. Selain Mendagri, hadir pula Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional. Wali Kota Munafri, didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nirman Nisman Mungkasa. Rapat koordinasi ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan memenuhi standar gizi. Di saat yang sama, pertemuan ini juga menekankan pentingnya percepatan penuntasan TBC sebagai salah satu agenda nasional di bidang kesehatan. Munafri menegaskan, Pemkot Makassar siap menjalankan langkah-langkah pengawasan, edukasi, dan sinergi lintas dinas agar pelayanan gizi bagi masyarakat tetap terjamin. “Sekaligus kami akan lakukan antisipasi memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian TBC di seluruh wilayah kota,” jelas Munafri. “Kami mengajak TP PKK dan kader posyandu agar bersama-sama menangani persoalan tuberkulosis (TBC),” lanjut Appi. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar, kini terus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memenuhi standar gizi. Hingga saat ini, terdapat 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif dengan total penerima manfaat 138.636 orang, terdiri atas 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik (kategori 3B). Wali Kota berlatar politisi itu menegaskan, pemerintah kota menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan. “Untuk MBG, kita menunggu Peraturan Presiden (Perpres) baru, sambil terus melakukan koordinasi dengan semua sekolah untuk memastikan pengawasan berjalan baik,” tambah Appi. Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mengantisipasi potensi keracunan makanan. Begitu pun untuk memperkuat pengawasan menjaga kesehatan peserta didik. Pemkot Makassar terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan layanan gizi dan kesehatan masyarakat berjalan maksimal. Munafri menekankan pentingnya sertifikat higienis bagi seluruh penyedia makanan dalam program MBG sebagai jaminan keamanan pangan. “Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” tambahnya. Ditegaskan, Pemerintah Kota, akan memperketat langkah pencegahan potensi keracunan pada program MBG. Ia menegaskan seluruh sekolah penerima program, diminta melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar pengawasan berjalan menyeluruh. “Di sekolah-sekolah harus rapat dulu, supaya semua pihak yang terlibat bisa memastikan pelaksanaan program ini benar-benar aman. Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu, risikonya besar,” imbuh Appi. Semua yang bertanggung jawab harus melakukan pengecekan secara berkala, termasuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah. Orang nomor satu Kota Makassar itu menambahkan, saat ini pemerintah kota juga menunggu aturan teknis Perpres terbaru dari pemerintah pusat sebelum melangkah lebih jauh. “Kita masih menunggu regulasi Perpres yang akan keluar. Sambil menunggu, saya minta semua pihak berhati-hati dan memastikan seluruh proses MBG aman bagi siswa,” tegasnya. Pada kesempatan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penerapan protokol baku penanganan keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pesan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional (BGN), serta seluruh kepala daerah dan dinas terkait. Budi menyebutkan sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah, porsi makanan yang dibuat bermasalah. Gejalanya jelas, dan masa inkubasi sangat menentukan jenis racun—apakah berasal dari bakteri atau bahan kimia. Ia menekankan bahwa setiap kali ada laporan keracunan, protokol penanganan harus dijalankan cepat dan tepat, mulai dari identifikasi lokasi, jumlah korban, jenis keracunan, hingga memastikan penanganan medis. “Prosedur tata laksana sudah baku dan teman-teman di daerah sudah tahu. Pastikan kalau ada keracunan, protokol segera dijalankan dan dilaporkan,” tegasnya. Budi meminta sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) diperkuat sebagai garda terdepan pencegahan. “Sekolah harus memeriksa makanan yang datang, cek bau, warna, dan teksturnya. Jika ada tanda mencurigakan, jangan disajikan. UKS harus segera menghubungi puskesmas,” imbuh dia. Ia juga mengajak pihak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah turut mendukung peningkatan kapasitas UKS agar tak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga pengawasan dan penanggulangan dini keracunan makanan. Budi menekankan pentingnya inspeksi kebersihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai sumber utama pengolahan makanan. “Dinas kesehatan harus memastikan bahan baku, proses masak, penyimpanan, dan kebersihan alat sesuai standar. Petugas harus mencuci tangan, memakai sarung tangan, dan berpakaian bersih,” jelasnya. Dia menegaskan seluruh SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dari BGN sudah dikeluarkan instruksi agar penerbitan SLHS dipercepat. “Targetnya satu bulan, bila perlu dua minggu. Dinas kesehatan harus jemput bola melakukan inspeksi,” tegas Budi. Kemenkes telah menyederhanakan prosedur penerbitan SLHS agar bisa selesai maksimal 13 hari tanpa mengurangi standar. Pemeriksaan meliputi kondisi dapur, kebersihan lingkungan, hingga sampel bahan makanan untuk trace back jika terjadi keracunan. Untuk deteksi cepat, Budi meminta daerah memperkuat laboratorium kesehatan daerah dengan peralatan PCR untuk bakteri dan virus, serta toxicology lab untuk zat kimia. “Kalau pakai kultur butuh waktu lama, jadi PCR wajib tersedia. Kami sedang menghitung biaya agar bisa menambah alat rapid test khusus bakteri dan kimia sebelum makanan didistribusikan,” paparnya. Pengalaman Kemenkes dalam pengawasan katering jamaah haji, dengan sistem uji cepat sebelum makanan disajikan menjadi contoh yang ingin diterapkan pada program MBG jika anggaran memungkinkan. Budi memastikan koordinasi lintas kementerian kini lebih solid. Kemenkes, Kemendagri, dan BGN sudah berkomitmen mempercepat pelaporan dan berbagi data. “Semua puskesmas akan di-zoom bersama BGN untuk memastikan standar kebersihan dapur SPPG,” ucapnya. Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi dasar seperti cuci tangan sebelum makan, pengecekan alergi makanan (misalnya alergi udang), dan pemantauan gejala keracunan sesuai masa inkubasi. “Setiap daerah harus siap. Gubernur, bupati, dan wali kota tentu tidak ingin kasus keracunan terjadi di wilayahnya,” saran Budi. Sebagai langkah akhir, Budi menyebut sudah dibentuk Gugus Gerak Cepat yang dipimpin Kemendagri. Tim ini memastikan setiap kejadian keracunan ditangani secara terkoordinasi, mulai dari pelaporan hingga penindakan. “Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus paham prosedur ini, karena keracunan

Daerah, Makassar

Kohati Badko Sulsel dan KPID Sulsel Siap Bersinergi Gelar Literasi Digital dan Kawal RUU Penyiaran

ruminews.id – Pengurus Korps HMI-Wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (29/9/2025). Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk bersinergi dalam program literasi digital serta mengawal isu perempuan dan anak dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Kohati Badko Sulsel, Ita Rosita, menyampaikan bahwa Kohati memiliki program kerja yang sejalan dengan fungsi KPID, khususnya dalam hal edukasi publik. “Kohati Badko Sulsel siap berkolaborasi dengan KPID Sulsel. Salah satu program kerja kami adalah literasi digital yang menyasar siswa dan masyarakat umum, dan ini bisa menjadi titik sinergi kita,” ungkap Ita Rosita. Inisiatif ini disambut hangat oleh Ketua KPID Sulsel, Dr. Irwan Ade Saputra, S.Ip., M.Si. Ia menyatakan bahwa pintu kolaborasi sangat terbuka, bahkan sudah ada program dalam waktu dekat yang dapat diintegrasikan dengan Kohati. “Kami memiliki program KPID Go to School dan Go to Campus yang akan dimulai awal Oktober. Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan kelompok Cipayung, termasuk Kohati. Kita bisa membuat diskusi-diskusi dengan menghadirkan tokoh-tokoh perempuan inspiratif,” ujar Dr. Irwan. Dilanjutkan Oleh Rudi, salah satu Komisioner KPID Sulsel, Rudi, mendorong Kohati untuk mengambil peran aktif dalam isu regulasi penyiaran yang sedang hangat dibahas. “Kami menyarankan agar Kohati ikut andil dalam merespon RUU Penyiaran, khususnya untuk memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk seminar, diskusi publik, atau kajian,” tambah Rudi. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis bagi kedua lembaga untuk memperkuat pengawasan penyiaran partisipatif dan meningkatkan kualitas konten media di Sulawesi Selatan. Tentang Kohati Badko Sulsel Korps HMI-Wati (Kohati) adalah badan khusus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berfokus pada pengembangan potensi anggota perempuan (HMI-Wati) di bidang intelektual, kepemimpinan, dan isu-isu keperempuanan. Kohati Badko Sulsel aktif dalam pengkaderan dan advokasi kebijakan publik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Tentang KPID Sulsel Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan adalah lembaga negara independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan penyiaran di wilayah Sulawesi Selatan. KPID bekerja untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar melalui konten siaran yang sehat, informatif, dan edukatif.

Daerah, Makassar, Nasional

Milad ke-59, Kohati Badko Sulsel Tegaskan Komitmen Kawal Kebijakan Berbasis Gender

ruminews.id – Makassar, 28 September 2025, Hotel Grend Town. Dalam rangka perayaan Milad ke-59, Korps HMI-Wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan menggelar serangkaian acara yang puncak acaranya di hadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Rachmatika Dewi. Mengusung tema *”Kohati Bernilai untuk Indonesia Maju”* , perayaan ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen Kohati dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada kesetaraan gender. Acara yang berlangsung khidmat ini diisi dengan dua kegiatan utama: *Lomba Potret Edukasi* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik melalui visual, dan *Talkshow* inspiratif yang menghadirkan beberapa ketua umum Kohati Badko dari masa Indonesia Timur hinggal masa Sulselbar sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, *dr. Rachmatika Dewi*, mengapresiasi peran strategis Kohati dan mengajak untuk bersinergi secara aktif. “Saya berharap Kohati Badko sulsel dapat mengawal kami, mendukung kami, dan bisa berkolaborasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan, baik dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPRD Sulsel maupun sebagai seorang perempuan,” ujar dr. Rachmatika Dewi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kohati Badko Sulsel, menyatakan kesiapan organisasinya untuk menjadi mitra kritis pemerintah. Ia menekankan fokus utama Kohati dalam advokasi kebijakan di masa mendatang. “Kami akan mengawal RPJMD 2026 dan berharap DPRD dapat berkomitmen penuh bahwa seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis gender, sesuai dengan tujuan SDGs nomor lima, yakni *Gender Equality*,” tegasnya. Perayaan Milad ke-59 ini tidak hanya menjadi ajang selebrasi, tetapi juga sebagai forum konsolidasi gagasan untuk meneguhkan peran Kohati sebagai organisasi perempuan intelektual yang kontributif bagi kemajuan bangsa, khususnya di Sulawesi Selatan. Korps HMI-Wati (Kohati) adalah badan khusus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berfungsi sebagai wadah bagi para anggota perempuan (HMI-Wati) untuk mengembangkan potensi diri dalam bidang intelektual, kepemimpinan, dan keperempuanan. Kohati Badko Sulsel merupakan koordinator Kohati di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang aktif dalam pengkaderan dan advokasi isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan pembangunan daerah.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pertanian

Kelangkaan Beras Medium di Makassar Diduga Akibat Isu Beras Oplosan, Pemerintah Dinilai Tidak Serius Menangani Persoalan

ruminews.id – Beberapa waktu lalu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Makassar Timur menyoroti kinerja Bulog terkait isu beras oplosan. Mereka mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Kini, HMI Makassar Timur kembali menyoroti kelangkaan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di beberapa toko retail modern (supermarket) di Makassar. Melalui Kabid PTKP HMI Makassar Timur, Aidil, mereka menduga kelangkaan ini merupakan dampak dari isu beras oplosan yang sempat viral sebelumnya. “Kami sempat mendengar ada riak-riak di kalangan warga bahwa adanya indikasi kelangkaan beras medium di pasaran. Hal ini kami duga merupakan akibat dari isu beras oplosan yang sempat viral kemarin,” ujar Aidil. Aidil menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan validasi terkait informasi tersebut. Dari hasil temuan di lapangan, memang ada kekosongan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di beberapa toko retail modern (supermarket) di Makassar. “Itupun beras premium dibatasi Setiap customer hanya bisa membeli maksimal dua karung, bahkan ada yang hanya membolehkan satu karung saja,” jelasnya. Situasi ini dinilai membingungkan, mengingat pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa pasokan beras di Sulawesi Selatan mengalami surplus. Menurut HMI Makassar Timur, ada ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dan fakta di lapangan. “Ada ketidaksinkronan antara klaim pemerintah dan fakta di lapangan. Hal ini dapat mengundang kecurigaan kita semua bahwa ada monopoli pasokan beras oleh pemerintah sehingga ada kekosongan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di masyarakat,” lanjut Aidil. HMI Makassar Timur menilai ketidakselarasan data ini mengindikasikan manipulasi pasokan beras oleh pemerintah. Jika hal ini benar, maka dapat berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepada Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian. “Kami berharap pemerintah terkait, terutama pihak Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian tidak main-main dalam menangani isu-isu yang menyoal beras ini, jangan sampai persoalan mengenai hal tersebut semakin meluas,” tutupnya.

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Apresiasi Badko HMI dan Dukungan Kegiatan Tahunan

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengajak masyarakat untuk meneladani akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H, yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulsel di Masjid Agung 45 Makassar, Minggu (28/9/2025) malam. Dalam pesannya, Munafri menekankan pentingnya peringatan Maulid sebagai momentum memperkuat iman dan meneguhkan semangat meneladani Rasulullah. “Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita berharap bisa mengamalkan dan mengikuti apa yang telah dicontohkan beliau. Kita punya satu sosok yang menjadi pedoman bagaimana menjalankan kehidupan ini dengan baik,” ungkapnya. Pada kesempatan ini, politisi Golkar itu menyampaikan apresiasi kepada jajaran HMI yang menggagas kegiatan keagamaan ini. Apalagi tujuanya untuk memperingati maulid nabi besar Muhammad SAW. “Kepada adik-adik HMI, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja samanya. Semoga kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan. Insya Allah tahun depan kita bisa laksanakan lagi,” ujarnya. Oleh sebab itu, Appi menambahkan, Masjid Agung 45 memiliki tempat yang sangat representatif untuk kegiatan berskala besar. Apalagi kegiatan organisasi keislaman. “Saya dulu pernah menjadi ketua masjid di sini. Masjid ini luas, parkirnya memadai, dan aksesnya mudah dijangkau. Itulah sebabnya acara seperti ini sangat tepat digelar di sini,” kata Munafri. Dalam kesempatan itu, Munafri juga menyapa para anak panti asuhan yang turut hadir. Bahaka menitip pesan kepada siswa yang hadir. “Terima kasih kepada anak-anakku dari panti asuhan yang sudah datang. Kita tidak akan berlama-lama karena besok kalian harus sekolah,” ucapnya penuh perhatian. Mengakhiri sambutannya, Wali Kota Makassar berharap kegiatan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Dan juga perlu dilanjutkan tahun mendatang. “Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah SWT,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Berikan Kesempatan Setara, Munafri Ajak Difabel Bangun Makassar

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, difabel harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan kota. Hal itu disampaikan dalam momentum Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBI) 2025 yang digelar DPD Gerkatin Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Pusat Bahasa Isyarat Indonesia Sulawesi Selatan, Jl. AP Pettarani, Minggu (28/9/2025), Munafri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan semangat inklusi. Kesempatan bekerja, pelatihan, hingga dukungan UMKM akan terus kami buka agar mereka dapat berperan aktif. Munafri mengapresiasi kegiatan ini, Menurut dia, keberagaman bahasa, baik lisan maupun isyarat adalah kekayaan yang harus dihargai. Bahasa isyarat bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol kesetaraan dan inklusi. “Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen mendukung kegiatan seperti ini, membuka ruang akses komunikasi dan hak pekerja yang setara bagi seluruh warganya,” ujarnya. Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBI) kembali menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa bahasa, dalam segala bentuknya, adalah sarana pemersatu, bagi penyandang difabel rungu wicara. Oleh sebab itu, Pemerintah kota mendukung kegiatan ini, dimana peringatan HBI tahun 2025 sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya akses komunikasi setara dan upaya berkelanjutan untuk menciptakan Makassar yang inklusif, ramah bagi semua warga tanpa terkecuali. “Perayaan HBI ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya membangun kesadaran bersama, bahwa komunikasi tanpa batas adalah hak setiap orang,” tuturnya. Munafri menekankan, HBI bukan sekadar perayaan simbolis, tetapi pengingat bahwa pembangunan kota harus merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas rungu. “Peringatan ini memberikan gambaran jelas bahwa kita, khususnya pemerintah dan masyarakat Makassar, harus tumbuh bersama dalam inklusi pembangunan kota,” jelasnya. “Kami Pemerintah Kota, berkomitmen bersama saudara berkebutuhan khusus dalam membangun Makassar,” tambah politisi Golkar itu. Appi menjelaskan, berbagai program telah dan akan terus dijalankan untuk memastikan kelompok difabel dapat berperan aktif. Di antaranya membuka peluang kerja di lingkup Pemkot Makassar serta menghadirkan pelatihan keterampilan agar dapat terserap di perusahaan-perusahaan lokal. “Kami memberikan pelatihan untuk menyalurkan bakat dan minat teman difabel, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan bekerja dan mandiri,” tambahnya. Ia juga mendorong agar pelaku UMKM binaan, termasuk dari komunitas disabilitas, dapat tampil dalam berbagai agenda resmi pemerintah, seperti perayaan ulang tahun kota dan kegiatan besar lainnya. Ini kewajiban bersama untuk saling bantu, saling support, dan lebih penting lagi saling memperhatikan. “Kami berharap kehadiran Pemkot bisa membangun sinergi dan kolaborasi sehingga kelompok berkebutuhan khusus mendapat tempat dan menjadi sahabat pemerintah dalam membangun kota,” tutup Munafri.

Scroll to Top