Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Ajak Muslimat NU Jadi Garda Depan Pembangunan Kota

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak seluruh kaum perempuan, khususnya Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan dan penguatan demokrasi di Kota Makassar. Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Maulid Akbar Peringatan Kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW yang digelar Muslimat NU Kota Makassar, di Masjid Raya Makassar, Minggu (28/9/2025). Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya kehadiran dan dukungan perempuan sebagai pilar utama pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia. “Kekuatan besar ada pada peran ibu-ibu. Dari rumah tangga, terbentuk karakter dan nilai yang akan menentukan kemajuan. Dukungan Muslimat NU sangat penting untuk mewujudkan Makassar yang maju, demokratis, dan sejahtera,” ujarnya. Peringatan Maulid Akbar yang dihadiri ratusan jamaah ini diisi dengan pembacaan zikir, dan tausiyah yang mengangkat keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi membangun keluarga dan masyarakat. Pada kesempatan ini, Munafri menambahkan, peran perempuan bukan hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga pada berbagai sektor kehidupan, termasuk penguatan ekonomi, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. “Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk Muslimat NU, agar pembangunan berjalan seimbang antara fisik dan manusia,” tambahnya. Munafri juga menekankan pentingnya semangat gotong-royong dan kepedulian sosial, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Appi itu mengajak Muslimat NU untuk terus hadir sebagai penggerak kebaikan, membantu sesama, dan menjaga persatuan umat. “Makassar kita bangun bersama. Perempuan memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan, menanamkan nilai kejujuran, dan menolak segala bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya. Ia juga mendorong pengembangan urban farming (pertanian perkotaan) dan pemberdayaan UMKM sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Munafri menegaskan, Kota Makassar memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat urban farming terbesar di Indonesia. Pemanfaatan lahan-lahan sempit di perkotaan, katanya, bukan hanya menopang ketersediaan pangan, tetapi juga mampu menambah pendapatan keluarga. “Kita ingin Makassar menjadi kota dengan pengembangan urban farming terbesar di Indonesia. Konsepnya sederhana, tapi harus dikerjakan serius agar berjalan,” ujarnya. Ia memberi contoh pemanfaatan lahan rumah atau pekarangan, termasuk budi daya ayam dan sayuran, yang bisa menjadi tambahan ekonomi rumah tangga. “Dengan lahan 3 meter saja bisa kita manfaatkan. Yang penting ada kemauan dan pendampingan,” katanya. Selain urban farming, Munafri menilai pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, pelaku UMKM harus dibina agar memiliki standar higienis, kualitas produk yang baik, dan manajemen usaha yang berkelanjutan. “UMKM harus bersabar, disiplin, dan mengikuti standar higienis. Ini penting supaya produk mereka mampu bersaing, bahkan menembus pasar nasional,” jelasnya. Di akhir sambutan, Munafri mengajak warga Makassar untuk terus meneladani semangat gotong-royong dan kepedulian sosial, seraya mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, memperkuat ekonomi keluarga, dan memanfaatkan peluang yang ada. Ketua DPD II Golkar Makassar itu menambahkan, pemerintah kota siap memfasilitasi pelatihan, pendampingan, hingga akses permodalan agar pelaku UMKM semakin kuat. Ia juga mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk aktif memanfaatkan program pemberdayaan yang disiapkan pemerintah. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah menyiapkan program, tapi perlu dukungan masyarakat agar kegiatan pemberdayaan dan penguatan ekonomi ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Opini

Pemimpin Kordoba

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini /

ruminews.id – Ada istilah menarik yang belakangan saya dengar dari seorang senior di kampus. Senior ini, sekarang sudah jadi ketua prodi di UNM. Darinya saya mendengar sebuah istilah yang terdengar unik dan menarik, yaitu pemimpin kordoba. Bukan, bukan Cordoba yang di Spanyol sana, kota bersejarah yang pernah jadi pusat peradaban Islam Eropa. Kordoba yang dimaksud adalah akronim dari tiga tabiat atau watak pemimpin yang, menurut beliau, banyak bermunculan akhir-akhir ini, Koro-koroang, Otoriter, dan Balala. Mari kita bicara satu-satu. Koro-koroang Kalau Anda bukan orang Makassar, mungkin agak bingung. Apa itu koro-koroang? Jangan-jangan semacam nama makanan atau penyakit. Tenang, ini bukan menu kuliner Makassar. Koro-koroang adalah istilah lokal untuk menyebut orang yang gampang marah, mudah tersinggung, bahkan tanpa alasan yang jelas. Nah, bayangkan seorang pemimpin yang tiap hari wajahnya seperti siap meletus. Anda telat dua menit masuk rapat, dia langsung mencak-mencak. Anda salah ketik laporan, langsung murka satu jam. Padahal, kalau dipikir-pikir, kesalahannya sepele. Tapi ya itu tadi, pemimpin koro-koroang memang punya hobi bawaan, yaitu ngamuk. Masalahnya, orang-orang begini sering kali merasa marahnya adalah bentuk ketegasan. Padahal, tegas itu bukan berarti teriak-teriak kayak toa yang bocor. Tegas itu soal konsistensi, bukan volume suara. Tapi apa daya, pemimpin koro-koroang lebih doyan show off emosi daripada pakai logika. Otoriter Kalau yang ini tentu tidak perlu kamus Makassar. Semua orang tahu arti otoriter. Dari kelas politik sampai rumah tangga, otoriter adalah gaya kepemimpinan yang seakan-akan dunia ini punya dia sendiri. Mau rapat? Dia yang putuskan. Mau bikin program? Harus sesuai kemauannya. Mau bikin acara? Jangan coba-coba punya ide yang beda, nanti dianggap pembangkangan. Pemimpin otoriter ini biasanya alergi sama diskusi. Menurutnya, forum itu cuma formalitas. Sementara keputusan sudah ada di kepalanya sejak kemarin sore. Parahnya lagi, kadang pemimpin macam ini bangga menyebut dirinya “visioner”. Padahal, yang dia lakukan bukan visi, tapi semacam ramalan ala-ala dukun politik, “Pokoknya harus begini, kalau tidak ya akan gagal.” Yang repot, otoriter sering lahir dari dua hal, yaitu trauma atau minder. Trauma karena dulu pernah diremehkan, jadi sekarang merasa harus berkuasa penuh. Atau minder karena sadar sebenarnya tidak punya kapasitas, makanya nutupin dengan cara menekan orang lain. Balala Nah, ini yang paling kocak sekaligus tragis. Kata “balala” dalam bahasa Makassar artinya rakus. Bukan sekadar doyan makan, tapi lebih ke rakus dalam arti serakah, serakah jabatan, serakah fasilitas, serakah pujian. Pemimpin balala ini biasanya punya perut yang tidak pernah kenyang. Kalau ada proyek, dia duluan yang sikut kanan-kiri. Kalau ada fasilitas, dia duluan yang pakai. Kalau ada penghargaan, dia duluan yang pasang foto di baliho. Ironisnya, pemimpin balala ini sering pintar bungkus rakusnya dengan jargon. “Ini semua demi institusi,” katanya, sambil menyelipkan honor kegiatan ke rekening pribadi. “Saya lakukan ini demi kemajuan lembaga,” katanya, sambil mengumpulkan jabatan rangkap macam kolektor perangko. Lalu, apa jadinya kalau tiga sifat ini bercampur jadi satu? Lahirlah Pemimpin kordoba. Gabungan koro-koroang yang meledak-ledak, otoriter yang menindas, dan balala yang rakus. Bayangkan betapa epiknya hidup di bawah kepemimpinan macam itu. Setiap rapat serasa ikut gladi resik drama. Setiap kebijakan terasa seperti perintah raja. Dan setiap peluang organisasi, entah bagaimana, selalu berakhir di meja makannya. Masalahnya, pemimpin kordoba ini bukan sekadar cerita horor. Kita sering ketemu langsung di kehidupan nyata. Di organisasi kampus, di kantor, bahkan di level pemerintahan. Mereka hadir dengan wajah meyakinkan, kadang berkedok religius atau akademis, tapi isi perutnya penuh hasrat menguasai. Tentu saja, tidak semua pemimpin begitu. Masih banyak yang tulus, mau mendengar, dan siap berbagi ruang. Tapi jujur saja, kordoba ini seperti spesies yang tidak pernah punah. Ada terus, hanya berganti nama dan jabatan. Pertanyaannya, apa kita harus pasrah? Tentu tidak. Setidaknya, kita bisa mulai dengan menyadari ciri-cirinya, supaya tidak ikut-ikutan jadi pemimpin macam itu. Karena siapa tahu, hari ini kita cuma anggota biasa, tapi besok bisa dapat giliran memimpin. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa kita juga kena sindrom kordoba, yang ngamukan, otoriter, dan rakus. Pemimpin kordoba ini mengajarkan satu hal, bahwa tidak semua orang yang memimpin itu layak disebut pemimpin. Ada yang sekadar berkuasa, tapi tidak mampu mengayomi. Ada yang sibuk marah, tapi lupa mengarahkan. Ada yang gila jabatan, tapi lupa esensi tanggung jawab. Jadi, kalau nanti Anda ditawari jabatan, coba bercermin sebentar, jangan-jangan benih kordoba sudah tumbuh diam-diam di hati Anda. Kalau iya, segera pangkas. Karena dunia ini sudah cukup penuh dengan pemimpin marah-marah, pemimpin otoriter, dan pemimpin rakus. Kita butuh yang sebaliknya, pemimpin yang mengayomi, dialogis, dan berbagi. Kalau tidak, ya bersiaplah. Kordoba akan terus hidup, menyebar dari kampus sampai gedung parlemen. Dan kita, para warga biasa, hanya bisa mengeluh di pojok warung kopi sambil menertawakan betapa ajaibnya dunia kepemimpinan kita

Daerah, Kolaka Timur, Pendidikan

Mahasiswa KKN UNILAKI Sukses Gelar Workshop Digitalisasi di SDN 1 Atula

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kolaka Timur, Pendidikan /

ruminews.id, Kolaka Timur – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lakidende (UNILAKI), khususnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), berhasil menyelenggarakan Workshop Digitalisasi di SDN 1 Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, pada Sabtu (27/9/2025). Kegiatan ini berjalan sukses dan mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Workshop ini menghadirkan Dekan FKIP UNILAKI serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang GTK, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan kapasitas guru di era digital. Kegiatan tersebut menjadi salah satu terobosan penting dalam dunia pendidikan dasar, khususnya untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses belajar mengajar. Selain itu, workshop juga menekankan pentingnya penguasaan keterampilan digital sebagai bekal menghadapi tantangan pendidikan modern. Salah satu sorotan utama dalam workshop ini adalah partisipasi mahasiswa KKN UNILAKI, Bima, yang didapuk menjadi narasumber dengan membawakan materi pelatihan Canva sebagai media pembelajaran. Melalui sesi ini, para guru memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam merancang bahan ajar yang lebih kreatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dekan FKIP UNILAKI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas antusiasme para guru yang aktif mengikuti workshop. “Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sekolah mampu memberikan dampak positif nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kabid GTK menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pengembangan kapasitas guru, baik dari sisi kompetensi maupun pemanfaatan sarana digital. “Kami berharap workshop ini menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” jelasnya. Keberhasilan workshop ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara lembaga pendidikan tinggi, pemerintah, dan sekolah mampu mendorong inovasi di dunia pendidikan. Guru-guru SDN 1 Atula kini semakin siap menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, sekaligus tetap menjaga nilai kebersihan, kedisiplinan, dan pembentukan karakter positif di sekolah.

Daerah, Makassar

LPMD KAHMI Sulsel dan Buku Antologi Mozaik Insan Cita Jadi Kado Spesial Milad KAHMI ke-59

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, Makassar – Kehadiran Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) KAHMI Sulawesi Selatan bersama peluncuran buku antologi Mozaik Insan Cita menjadi kado spesial KAHMI Sulsel dalam momentum Milad KAHMI ke-59 tahun ini. Launching buku Mozaik Insan Cita digelar pada Sabtu, 27 September 2025 di Hotel Max One Makassar. Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ni’Matulla Erbe, Marhamah Nadir, dan Wawan Mattaliu. Sementara jalannya diskusi dipandu oleh Andi Sri Wulandani selaku moderator. Buku antologi Mozaik Insan Cita memuat refleksi, pengalaman, serta gagasan dari kader dan alumni HMI yang dirangkum sebagai catatan perjalanan intelektual dan pengabdian sosial. Kehadirannya diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran serta mempertegas peran KAHMI sebagai rumah besar insan cita yang terus berkontribusi bagi umat, bangsa, dan negara. Dengan hadirnya LPMD KAHMI Sulsel dan peluncuran buku antologi ini, KAHMI Sulsel ingin menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan gagasan segar, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat dan peradaban.

Daerah, Makassar, Nasional

Makassar Tidak Aman; HMI Sulsel Desak Polri Evaluasi Kapolrestabes Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional /

ruminews.id – Makassar, 26 September 2025 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan menilai Kota Makassar tengah berada dalam kondisi darurat keamanan. Rangkaian peristiwa dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan pola yang sama, eskalasi konflik yang berulang, maraknya kriminalitas jalanan, hingga lemahnya pengamanan ruang publik. Fakta ini menjadi bukti bahwa fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak berjalan efektif. Publik masih mengingat peristiwa pembakaran kantor DPRD Sulsel saat gelombang demonstrasi, konflik horizontal dan bentrokan antar warga yang menelan korban jiwa, hingga perang kelompok lorong yang terus berulang di Tallo, Kandea, Layang, Pannampu, Pontiku, dan wilayah lainnya. Di jalanan kota, aksi begal dan teror kian meresahkan. Bahkan, kerusuhan dalam konser musik di Makassar menambah daftar rapuhnya pengamanan ruang publik, ketika massa tak terkendali merusak fasilitas dan melukai penonton. Sementara itu, eksekusi lahan dan konflik agraria terus memicu perlawanan warga yang kerap berujung pada kriminalisasi dan kekerasan aparat. “Dari semua peristiwa mencekam yang berulang, muncul paradoks besar: di mana fungsi kamtibmas di seluruh sektor? Apa langkah tegas dan proporsional yang dilakukan aparat? Kondisi ini menandakan bahwa fase reformasi Polri belum menyentuh substansi, sehingga seluruh tingkatan pejabat harus berbenah dan diberikan evaluasi total, khususnya Kapolrestabes Makassar. Reformasi Polri seharusnya mempertegas akuntabilitas, bukan menambah catatan kelam di Kota Makassar,” tegas Iwan Mazkrib, Fungsionaris Badko HMI Sulsel. HMI Sulsel menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar kegaduhan sesaat, tetapi indikasi kelemahan struktural dalam pemeliharaan keamanan. Padahal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah menegaskan kewajiban kepolisian untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Lebih jauh, kegagalan menghadirkan rasa aman adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling mendasar. Hak untuk hidup tenang, aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. HMI Sulsel mendesak Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kepemimpinan Kapolrestabes Makassar, menuntut pertanggungjawaban aparat atas kelalaian yang menimbulkan korban, memperbaiki sistem keamanan kota melalui deteksi dini konflik dan patroli berlapis, serta memastikan ruang publik terlindungi. Selain itu, penyelesaian konflik agraria harus ditempuh dengan jalan keadilan sosial, bukan pendekatan represif yang justru melahirkan kriminalisasi rakyat. HMI Sulsel mempertegas bahwa rasa aman adalah hak konstitusional warga. Kegagalan Polrestabes Makassar memenuhi kewajiban itu merupakan pelanggaran mandat negara. Reformasi kepolisian harus tampil dalam tindakan nyata, agar kontrol keamanan, ketertiban, perlindungan HAM, dan rasa keadilan bagi warga kembali ditegakkan di bumi Anging Mammiri ini.

Daerah, Hukum, Kriminal

Skandal Oknum Polisi Polman: Diduga Hamili Perempuan, KOHATI Kecam Proses Sidang Etik

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Kriminal /

ruminews.id, Polewali Mandar – Kasus dugaan asusila yang melibatkan oknum anggota Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar (Polman) kembali menuai sorotan publik. Seorang oknum polisi berinisial GB diduga menghamili seorang perempuan berinisial RN tanpa adanya pertanggungjawaban. Kasus ini semakin memicu kemarahan publik setelah hasil sidang kode etik di Propam Polres Polman dianggap tidak mencerminkan keadilan. Hasil sidang kode etik yang digelar Jumat 26 September 2025, memutuskan sanksi berupa hukuman penjara tiga bulan dan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun terhadap oknum polisi tersebut. Keputusan tersebut langsung menuai kritik tajam dari Korps HMI-Wati Cabang Polman. Ketua Kohati HMI Cabang Polman, Fitriani, menilai keputusan sidang kode etik ini jauh dari rasa keadilan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut. “Sanksi itu terlalu ringan dan tidak memberi efek jera. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi sudah masuk ranah pidana karena ada dugaan pemaksaan aborsi dan banyak bukti yang mengarah ke tindak pidana. Aparat penegak hukum seharusnya tidak boleh melindungi pelaku,” ujar Fitriani, Jumat (26/9/2025). Menurut KOHATI cabang Polman, kasus ini seharusnya ditangani lebih serius karena selain menodai citra institusi Polri, juga menyangkut nasib korban yang mengalami kerugian psikologis dan kesehatan. Seolah tindakan tersebut dinormalisasi oleh propam Polres Polman Lebih lanjut, Korps HMI-Wati Polman menyoroti adanya dugaan bahwa oknum polisi tersebut menyuruh korban untuk melakukan aborsi, yang menurut mereka merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP tentang aborsi ilegal dan dapat dikenakan pidana penjara. KOHATI HMI POLMAN mendesak Kapolda Sulawesi Barat dan Kapolri untuk turun tangan mengevaluasi keputusan sidang kode etik Propam Polres Polman dan mengusut kasus ini hingga ke ranah pidana. “Kami mendesak agar perkara ini tidak berhenti di sanksi etik. Penegakan hukum harus berlaku sama di hadapan siapa pun, termasuk anggota Polri,” tegasnya. Sementara itu, pihak keluarga korban menyatakan kekecewaan mendalam atas hasil sidang kode etik tersebut. Mereka berharap agar pihak kepolisian bersikap transparan dan memberikan keadilan bagi korban. Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Polman belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait permintaan KOHATI dan desakan publik untuk membawa kasus ini ke jalur pidana.

Daerah, Pangkep, Pemerintahan, Pertanian, Uncategorized

HMI Cabang Pangkep Tolak Kehadiran Menteri Pertanian: Kritik Juga Dilempar ke Pemkab

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pangkep, Pemerintahan, Pertanian, Uncategorized /

ruminews.id, Pangkep – Panen raya yang digelar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sabtu (27/9/2025), berubah menjadi sorotan tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep menyatakan sikap menolak kehadiran Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, dalam acara tersebut. Ketua HMI Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, menilai kedatangan Amran Sulaiman hanya sebatas agenda seremonial yang tidak menyentuh problem mendasar yang dihadapi petani. Ia menyoroti kelangkaan pupuk, harga panen yang tidak stabil, dan buruknya infrastruktur irigasi yang tak kunjung diperbaiki. “Panen raya ini hanya panggung pencitraan. Petani di Pangkep masih berjuang dengan pupuk yang langka, biaya produksi yang tinggi, irigasi yang rusak, dan harga gabah yang sering jatuh. Kehadiran Menteri justru terasa jauh dari realita,” tegas Fadli Muhammad HMI Cabang Pangkep tidak hanya mengarahkan kritiknya kepada pemerintah pusat, tetapi juga menyoroti Bupati dan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Menurut Fadli, Pemkab Pangkep gagal menunjukkan keberpihakan penuh terhadap nasib petani, karena program yang dijalankan masih lemah dalam implementasi. “Bupati dan Pemkab Pangkep tidak bisa hanya berdiri di belakang seremoni panen raya. Faktanya, banyak irigasi terbengkalai, petani tidak didampingi secara serius, dan bahkan ada dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pertanian yang mencederai kepercayaan publik. Di sinilah tanggung jawab pemerintah daerah dipertanyakan,” ujarnya. HMI Cabang Pangkep menegaskan penolakan ini adalah bentuk protes moral sekaligus ajakan untuk memperbaiki kebijakan. Menurut mereka, kesejahteraan petani hanya bisa terwujud jika pemerintah pusat dan daerah serius melakukan reformasi di sektor pertanian. “Kami menolak kehadiran Menteri Pertanian di Pangkep sampai ada bukti nyata perubahan. Dan kami mendesak Bupati Pangkep untuk tidak menjadikan acara panen raya hanya seremoni kosong, melainkan titik balik memperjuangkan nasib petani,” pungkas Fadli.

Daerah, Jakarta, Pemerintahan

Dr. Yogi Syamkas: Ferry Syahminan Aset Berharga KPU RI dengan Integritas Tinggi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Pemerintahan /

ruminews.id, Jakarta – Kehadiran Ferry Syahminan sebagai Inspektur Wilayah III Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan. Akademisi sekaligus pengamat kepemiluan, Dr. Yogi Syamkas, menilai Ferry sebagai sosok aparatur berintegritas, berdedikasi, dan menjadi aset penting yang dimiliki KPU RI. “Pak Ferry Syahminan adalah contoh nyata aparatur yang konsisten menempatkan profesionalisme dan integritas di atas segalanya. Kiprahnya, baik saat menjabat sebagai Sekretaris KPU Banten maupun kini sebagai Inspektur Wilayah III KPU RI, menunjukkan komitmen besar dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan transparan,” ujar Dr. Yogi Syamkas. Menurut Dr. Yogi, keberadaan Ferry Syahminan tidak hanya memberi warna baru dalam kepemimpinan pengawasan internal KPU, tetapi juga menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang kerap muncul di tubuh lembaga tersebut. “Beliau adalah aset berharga bagi KPU RI. Dengan pengalaman panjang, pendekatan yang humanis namun tegas, serta kepemimpinan yang solutif, Pak Ferry mampu menyelesaikan permasalahan internal KPU sekaligus menjaga agar prinsip akuntabilitas tetap menjadi pedoman utama,” tambahnya. Lebih jauh, Dr. Yogi menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap KPU sangat dipengaruhi oleh hadirnya figur-figur kredibel dan dapat dipercaya seperti Ferry Syahminan. “Pemilu adalah jantung demokrasi. Kehadiran sosok seperti Pak Ferry memberi jaminan bahwa proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan sehat, transparan, dan akuntabel. KPU membutuhkan figur dengan kapasitas, integritas, sekaligus kemampuan menyelesaikan masalah, dan beliau adalah salah satu yang terbaik,” tutup Dr. Yogi.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Makassar–Sampoerna Foundation Cetak Generasi Emas 2045

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui penguatan mutu guru maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) siswa. Upaya tersebut diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan Putera Sampoerna Foundation terkait program beasiswa. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (26/9/2025), disaksikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman. Dari pihak Putera Sampoerna Foundation hadir Senior Director Elan Merdy bersama Head of Program Juliana. Melalui kerja sama ini, Pemkot Makassar berharap semakin banyak pelajar dan tenaga pendidik yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan dan pelatihan berkualitas, sehingga mampu mencetak generasi unggul dan berdaya saing. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kemitraan dengan PSF menjadi langkah penting membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan di kota ini. “Kita tau Putera Sampoerna Foundation adalah salah satu pembaga terbesar di Indonesia. Ini wujud nyata kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Sampoerna Foundation untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik,” ujar Munafri. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan pondasi utama kemajuan bangsa dan menjadi keharusan (mandatori) untuk terus dibenahi. Anak-anak didik harus dipersiapkan menjadi Generasi Emas 2045. “Pemerintah Kota tidak akan melakukannya sendirian. Diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak yang peduli pada dunia pendidikan,” jelasnya. Munafri juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut nyata pasca-penandatanganan MoU. Haruslnya, menjadi implementasi peningkatan kualitas pendidikan di Makassar. “Ini bukan sekadar seremonial. Kita harus melaksanakan dan mengeksekusi rencana ini sebagai tanggung jawab bersama,” tambahnya. Kolaborasi ini diharapkan menghadirkan berbagai program beasiswa, peningkatan kapasitas guru, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan tantangan masa depan. “Kami Pemkot Makassar menargetkan kemitraan ini menjadi model sinergi pemerintah dan swasta dalam mencetak SDM unggul, kreatif, dan kompetitif,” tukas Appi. Program pelatihan ini menjadi yang pertama di Kota Makassar, namun PSF sudah merencanakan keberlanjutan. Tahun depan, akan digelar program tatap muka untuk pelatihan guru dengan cakupan yang lebih luas. Sedangkan Juliana, Head of Program Putera Sampoerna Foundation, ia mengawali dengan nada penegasan bahwa lembaganya tidak memiliki keterkaitan dengan industri rokok. “Kami bukan bagian dari perusahaan rokok. Sama sekali tidak berhubungan dengan perusahaan rokok,” tegas Juliana. Ia menjelaskan bahwa PSF adalah lembaga independen yang fokus pada pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia melalui berbagai program beasiswa dan pelatihan. Dalam tahap awal kerja sama dengan Pemkot Makassar, PSF menyiapkan program beasiswa pelatihan khusus bagi 40 guru SD dan SMP terpilih. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan soft skill para pendidik agar mampu menerapkan pembelajaran mendalam (deep learning) di kelas. “Harapannya, dengan peningkatan kompetensi guru, dampak belajar akan langsung dirasakan siswa, sehingga terjadi perubahan kualitas pembelajaran di sekolah,” jelas Juliana. Pelatihan ini dilaksanakan secara daring, dengan fokus pada penguatan metode pembelajaran, komunikasi efektif, dan keterampilan kepemimpinan di lingkungan sekolah. Juliana menegaskan, syarat utama bagi guru peserta hanyalah komitmen untuk mengikuti program secara penuh. Seleksi peserta dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, dengan pertimbangan motivasi dan kesiapan guru. “Kami hanya butuh komitmen. Tidak ada syarat lain,” ujarnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Hotel Bintang Lima Pertama Hadir di Kota Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Kota Makassar bersiap menorehkan babak baru dalam industri perhotelan dengan kehadiran Hotel Grand Mercure, hotel bintang lima pertama di Sulawesi Selatan yang berstandar internasional. Pembangunan sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Makassar, kembali menunjukkan kemajuan pesat, masa Pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Hotel Grand Mercure, hotel bintang lima pertama di Makassar, yang berlokasi strategis di Jl. Metro Tanjung Bunga, kawasan Tanjung Bunga, Jumat (26/9/2025). Hotel Grand Mercure yang akan dibangun di lahan premium dengan kapasitas parkir luas ini diharapkan menjadi ikon baru perhotelan di Kota Daeng. Kehadirannya diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Juga memperkuat infrastruktur pariwisata, dan meningkatkan daya tarik Makassar sebagai destinasi event berskala nasional maupun internasional. Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas dimulainya pembangunan hotel bintang lima pertama di Makassar. Menurutnya, kehadiran Grand Mercure menjadi titik awal penting menuju proses perubahan dan peningkatan layanan perhotelan di ibu kota Sulawesi Selatan tersebut. “Dengan hadirnya Hotel Grand Mercure bintang lima yang akan menjadi satu-satunya hotel bintang lima di Makassar, ini tentu memberikan angin segar dalam berbagai hal, khususnya bagi perkembangan kota,” ujar Munafri. Sebagai bagian dari jaringan global Accor Group yang memiliki lebih dari 5.600 properti lebih dari 110 negara, Grand Mercure Makassar digadang menjadi ikon baru pariwisata dan bisnis di kota ini. Dirancang ramah lingkungan dengan konsep ekotourism dan sustainability, hotel ini diharapkan bukan hanya memperkuat infrastruktur pariwisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang kerja luas bagi warga Makassar. Appi mengungkapkan, sebelum pembangunan dimulai, pihak pengembang telah diundang ke kantornya untuk memaparkan rancangan proyek. Dalam pertemuan itu, Munafri menekankan pentingnya keterbukaan dan kelancaran proses perizinan. “Saya sampaikan kalau dalam proses perizinan ada pegawai yang meminta uang dan sebagainya, tolong langsung sampaikan ke saya,” tegasnya. Rencana pembangunan Grand Mercure terbilang ambisius. Berdiri di lahan premium dengan ballroom seluas lebih dari 4.000 meter persegi—salah satu yang terbesar di Makassar. Hotel ini akan dilengkapi 350 kamar modern yang dapat diperluas hingga 500 kamar, area parkir luas, serta berbagai fasilitas food dab beverage outlet berstandar internasional. Seluruhnya disiapkan untuk mendukung berbagai event berskala nasional dan internasional, mulai dari konferensi bisnis, pameran, hingga perhelatan pernikahan megah. Oleh sebab itu, politisi Golkar itu menegaskan pentingnya izin sesuai aturan yang belaku, Pemerintah Kota Makassar, tidak ingin iklim investasi tercoreng hanya karena ulah segelintir oknum yang tidak berintegritas. “Kami tidak mau iklim investasi ini ternodai hanya gara-gara oknum satu dua orang yang tidak memberikan dedikasi dan integritasnya dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat,” katanya. Proyek ini menargetkan operasional pada 2027, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja mencapai 400 karyawan tetap warga Makassar, ditambah ratusan pekerja harian untuk mendukung kegiatan operasional dan event. Grand Mercure juga menghadirkan program loyalty global yang memberikan pengalaman eksklusif bagi pelanggan setianya. Dengan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar. Grand Mercure diyakini akan menjadi simbol kebanggaan baru yang memperkaya ragam akomodasi premium sekaligus membawa semangat kearifan lokal berpadu dengan keunggulan layanan perhotelan internasional. Wali Kota berharap, proyek pembangunan Grand Mercure dapat selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat dari jadwal. Dengan lokasi yang sangat strategis, kehadiran hotel ini diyakini akan menjawab kebutuhan infrastruktur pariwisata Makassar yang kian meningkat. Selain itu, hotel ini akan dilengkapi ballroom berkapasitas 4.000 orang, yang disebut sebagai salah satu ballroom terbesar di Kota Makassar. “Kami berharap dengan hadirnya hotel ini, event-event internasional bisa kembali digelar di Makassar,” tuturnya. “Tentu, kehadiran event berskala besar akan memberikan efek domino yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat,” lanjut Munafri. Di hadapan para investor dan tamu undangan, Munafri kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia mengajak seluruh pihak untuk mematuhi aturan yang berlaku, baik dari pemerintah kota maupun pusat, agar proses pembangunan berjalan lancar. Pemerintah Kota Makassar sangat terbuka terhadap investasi. Disebutkan, dengan hadirnya Grand Mercure bintang lima ini, perusahaan-perusahaan lain juga bisa berinvestasi di Makassar dengan aman, tenang, dan nyaman. “Semakin banyak investasi, insya Allah akan semakin membangkitkan geliat ekonomi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya. Dengan kehadiran Hotel Grand Mercure, Makassar diharapkan semakin siap menjadi pusat kegiatan bisnis, pariwisata, dan event internasional, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kota metropolitan terkemuka di kawasan timur Indonesia. “Mari kita jalankan aturan-aturan yang ada, supaya proses ini berjalan tepat waktu, bahkan lebih cepat dari yang direncanakan,” tutup Munafri.

Scroll to Top