Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Makassar, Pemerintahan

TP PKK Kota Makassar Gelar SMEP di Kecamatan Tamalanrea, Dorong Penguatan Pelaporan dan Sinergi Program

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR, — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Makassar melaksanakan kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) di Kantor Kecamatan Tamalanrea, Senin (13/10/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Camat Tamalanrea, Ketua TP PKK Kecamatan Tamalanrea, para lurah, Ketua TP PKK kelurahan se-Kecamatan Tamalanrea, serta jajaran pengurus TP PKK Kecamatan Tamalanrea. Camat Tamalanrea, Iqbal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan SMEP yang digelar TP PKK Kota Makassar di wilayahnya. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan TP PKK dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini karena menjadi sarana evaluasi dan pembinaan yang bermanfaat bagi seluruh kader PKK. Harapannya, hasil dari kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kinerja dan kolaborasi dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berdaya,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Faridah Kadir, mewakili Ketua TP PKK Kota Makassar. Ia menjelaskan bahwa SMEP merupakan agenda tahunan yang menjadi langkah strategis dalam menilai efektivitas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di seluruh kecamatan. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan dan pelaporan di setiap tingkatan dapat berjalan seragam dan selaras dengan visi TP PKK Kota Makassar. Apa yang dilakukan di tingkat bawah akan menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan program di tingkat kota,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Faridah memberikan apresiasi khusus kepada kader PKK Tamalanrea yang dinilai aktif dan konsisten menjalankan berbagai program, mulai dari pemberdayaan keluarga, ketahanan pangan, hingga kesehatan lingkungan. “Capaian hari ini adalah hasil kerja keras ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas dedikasi dan semangat yang tak pernah padam, meskipun di tengah berbagai keterbatasan,” ungkapnya. Tahun 2025, lanjut Faridah, menjadi momentum penting bagi TP PKK Kota Makassar untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ia mendorong kader PKK untuk memanfaatkan teknologi digital, terutama dalam pelaporan kegiatan melalui aplikasi SIMPKK yang terintegrasi dengan provinsi. “Insyaallah pada tanggal 29 dan 30 Oktober ini, TP PKK Kota Makassar akan melaksanakan pelatihan pengoperasian SIM PKK bagi seluruh kecamatan. Kami ingin memastikan pelaporan berjalan transparan dan tepat waktu,” katanya Menutup sambutannya, Faridah Kadir mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan SMEP sebagai sarana refleksi dan motivasi dalam meningkatkan peran PKK di tengah masyarakat. “Mari kita wujudkan PKK yang tangguh, adaptif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan,” pungkasnya. Pengurus TP PKK Kota Makassar kemudian melanjutkan kegiatan SMEP di Sekretariat PKK Kecamatan Tamalanrea dengan meninjau langsung dokumen administrasi, buku data kelompok kerja, serta hasil kegiatan di tiap kelurahan. Selain itu, tim juga melakukan diskusi bersama pengurus PKK kecamatan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal. Kegiatan SMEP di Kecamatan Tamalanrea berlangsung lancar dan penuh antusiasme. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara TP PKK kota, kecamatan hingga keluraha semakin solid, sehingga pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dapat berjalan optimal.

Bima, Daerah

APERADO Segel Kantor Desa: Tuding Pemdes Sondo Abaikan Tuntutan dan Temuan Soal Program Rehabilitasi Rumah

Tinggalkan Komentar / Bima, Daerah /

ruminews.id – Sondo, BIMA — Suasana memanas terjadi di Desa Sondo setelah Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Sondo (Aperado) melakukan aksi penyegelan Kantor Desa Sondo pada Senin (13/10/2025). Langkah itu diambil sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap pemerintah desa yang dinilai tidak menanggapi dengan jelas seluruh tuntutan massa aksi dalam gelombang protes sebelumnya. Selain karena tuntutan yang diabaikan, aliansi juga mengungkap temuan penyimpangan baru terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Dalam temuan tersebut, disebutkan salah satu warga Desa Sondo, berinisial S, yang seharusnya masuk dalam daftar penerima manfaat sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Sondo tahun 2020, justru tidak mendapatkan haknya hingga kini. “Ini tindakan yang murni menjolimi hak dan rasa keadilan masyarakat Desa Sondo. Pemerintah desa tidak hanya lalai, tapi juga menutup mata terhadap penderitaan warga,” tegas perwakilan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Sondo (Aperado) dalam pernyataan resminya. Aliansi menilai, kasus ini menjadi bukti nyata lemahnya transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Sondo dalam mengelola program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Aperado mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk segera melakukan laporan resmi atas temuan penyimpangan dalam program rehabilitasi rumah tersebut. “Kalau BPD tidak segera bertindak, maka kami pastikan kantor desa Sondo haram untuk dibuka. Ini keputusan mutlak dari aliansi pemuda dan masyarakat,” lanjut pernyataan tersebut. Selain penyegelan, massa juga menyampaikan catatan penting kepada pemerintah desa agar segera memenuhi seluruh tuntutan rakyat, di antaranya: Membersihkan seluruh bentuk pungutan liar (pungli) dalam layanan pemerintahan desa. Mengembalikan inventaris desa berupa satu unit laptop yang diduga belum dikembalikan. Memberhentikan saudara Sulaiman dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Sondo yang juga merangkap jabatan sebagai Ketua Koperasi Merah Putih, karena dinilai menyalahi prinsip pemerintahan yang baik dan beretika. Aliansi juga merinci empat tuntutan utama yang menjadi dasar aksi dan penyegelan kantor desa: Tuntutan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Sondo: Menuntut Kepala Desa Sondo agar segera membuka seluruh dokumen atau arsip program kerja yang dilaksanakan mulai tahun 2020 hingga 2025. Meminta dengan hormat kepada Kepala Desa Sondo agar mendesak Sulaiman, Sekretaris Desa sekaligus Ketua Koperasi Merah Putih, untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Sekretaris Desa karena rangkap jabatan menodai prinsip pemerintahan yang baik dan benar. Stop pungutan liar (pungli) di seluruh layanan Pemerintah Desa Sondo. Mendesak Kepala Desa Sondo memberikan salinan dokumen APBDes, RPJMDes, RKPDes, LPPD, dan LPJ APBDes sejak tahun 2020 hingga 2025 kepada publik. Aliansi menegaskan bahwa penyegelan kantor desa akan terus berlangsung hingga semua tuntutan dan temuan tersebut ditindaklanjuti secara terbuka oleh BPD dan pemerintah desa. “Ini bukan bentuk perlawanan, tapi upaya menjaga martabat rakyat dan menegakkan keadilan di desa kami sendiri,” tutup perwakilan aliansi dalam orasinya.

Ekonomi, Gowa, Uncategorized

Alif Adnan Pemuda Asal Gowa, Raup Jutaan Rupiah Hanya Dari Sosial Media.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Gowa, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Hanya dengan bekerja dari rumah, Alif berhasil meraih penghasilan hingga jutaan rupiah per bulan. Sumber utama pendapatannya berasal dari dua pilar utama: endorsement dan kerja sama (kolaborasi). Alif Adnan mengawali kariernya sebagai Admin Sosial Media. Keahliannya dalam mengelola konten, membangun engagement, dan meningkatkan visibilitas akun menjadikannya sosok yang diperhitungkan. Kinerja dan pengaruhnya yang kuat di media sosial menarik perhatian berbagai pihak, sehingga ia mulai menerima tawaran endorse untuk mempromosikan produk dan jasa, serta menjalin kerja sama proyek dengan berbagai pihak. Kisah Alif membuktikan bahwa peran sebagai Admin Sosial Media bukan sekadar pekerjaan teknis, tetapi juga gerbang menuju peluang kemitraan dan monetisasi yang signifikan. Dengan konsistensi dan kreativitas di dunia digital, pemuda Gowa ini sukses mengubah skill mengurus akun menjadi mesin penghasil uang yang stabil dan menjanjikan.”

Daerah, Gowa, Hukum, Kriminal

SAPMA PP Gowa Soroti Kinerja BPN: Diduga Ada SHM Ilegal di Kawasan Danau Mawang

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Hukum, Kriminal /

ruminews.id – Gowa, 13 Oktober 2025 – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa mengecam keras aktivitas penimbunan dan penguasaan lahan di kawasan danau yang dikelola Balai Pompengan. Aktivitas tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang secara hukum merupakan milik negara dan bagian dari kawasan lindung perairan umum. Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perampasan ruang publik dan pengkhianatan terhadap kepentingan lingkungan serta masyarakat. “Kami menemukan adanya upaya penimbunan dan pengakuan kepemilikan pribadi di kawasan danau. Ini jelas tidak sesuai aturan, bahkan berpotensi sebagai praktik mafia tanah yang harus diusut tuntas,” tegasnya. SAPMA PP Gowa menilai bahwa penerbitan SHM di kawasan danau bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain melanggar tata ruang, tindakan ini juga mengancam ekosistem dan menghilangkan fungsi danau sebagai penampung air dan pengendali banjir. Oleh karena itu, SAPMA PP Gowa menyatakan lima sikap tegas: 1. Menolak keras segala bentuk penimbunan dan penguasaan lahan di kawasan danau milik Negara. 2. Mendesak Balai Pompengan dan Pemkab Gowa segera menghentikan aktivitas penimbunan dan menertibkan pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan pribadi. 3. Meminta aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan ATR/BPN) untuk menyelidiki dugaan terbitnya SHM dan mengusut dugaan mafia tanah di kawasan tersebut. 4. Mendorong pemerintah provinsi dan pusat mengambil langkah tegas dalam menyelamatkan kawasan danau dari kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan fungsi ruang publik. 5. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa ikut serta mengawal dan melawan praktik mafia tanah yang merugikan negara dan generasi mendatang. SAPMA PP Gowa menegaskan akan menggelar aksi damai pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, sebagai bentuk komitmen untuk mengawal penegakan hukum dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Gowa. SAPMA PEMUDA PANCASILA KABUPATEN GOWA. “Bergerak, Berani, Berpikir Kritis untuk Keadilan Lingkungan!”.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Buka Pasar Murah Pemkot Makassar Semarak Hari Jadi Sulsel, Hadir di 5 Titik

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

  ruminews.id, MAKASSAR,– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang digelar Pemerintah Kota Makassar di salah satu titik GPM, Halaman Kantor Kecamatan Tamalate, Senin (13/10/2025). Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Ketapang Kota Makassar, dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-356 Sulawesi Selatan. GPM Serentak digelar serentak di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Di Kota Makassar, pelaksanaan berlangsung di lima titik kecamatan, yakni Tamalate, Panakkukang, Tallo, Wajo, dan Ujung Pandang. Kehadiran program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan akses pangan murah dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung kegiatan ini. Ia berharap kehadiran pasar murah ini diharapkan mampu mengintervensi kebutuhan pokok masyarakat. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini,” katanya. Munafri mendorong agar GPM di Kota Makassar tidak hanya bersifat seremonial dalam momentum HUT Sulawesi Selatan, tetapi dapat menjadi agenda rutin dan berkelanjutan di tingkat kecamatan. Sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. “Saya berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan, minimal seminggu sekali di kantor kecamatan. Dengan pola bergilir, misalnya tujuh kecamatan di minggu pertama dan delapan kecamatan di minggu berikutnya, kita dapat memberikan penetrasi lebih luas bagi masyarakat,” jelasnya. Selain soal ketersediaan bahan pangan, Munafri juga menekankan pentingnya modernisasi sistem pembayaran. Sejalan dengan itu, Ia mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mengedukasi masyarakat melalui penggunaan QRIS. “Dengan transaksi non-tunai, kita bisa mencatat transaksi secara langsung dan mengurangi potensi kecurigaan. Sekaligus, masyarakat teredukasi memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses jual beli,” jelasnya. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan para camat dan lurah untuk tidak sekedar memastikan GPM terlaksana, tapi juga aktif mengawal kegiatan ini agar benar-benar menjangkau dan bermanfaat bagi warga setempat. “Kehadiran masyarakat harus dipastikan. Jangan sampai mereka tidak antusias karena ini diselenggarakan di kantor kecamatan. Kantor kecamatan adalah pusat pelayanan, sehingga warga harus merasa leluasa hadir dan memanfaatkan kesempatan ini,” pesannya. Di akhir sambutannya, Munafri kembali mengajak seluruh perangkat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk terus menjaga kekompakan dalam menjawab kebutuhan warga. “Pasar murah ini bukan hanya untuk masyarakat sekitar kecamatan, tapi untuk semua warga Kota Makassar. Mari bersama-sama kita hadirkan solusi, menjaga lingkungan, dan mendengarkan aspirasi masyarakat demi kesejahteraan bersama,” tutupnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketapang Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, menambahkan bahwa GPM di Makassar melibatkan sejumlah distributor, antara lain Bulog, PT Prima Food, pelaku UMKM, serta pedagang sayuran. “Bulog menyiapkan 1 ton beras dan 240 liter minyak goreng. PT Prima Food menghadirkan produk ayam dan olahannya, sementara UMKM menyediakan berbagai produk sayuran dan olahan,” pungkasnya.(*)

Bone, Daerah, Gowa

Makkemah: Ruang Kebersamaan, Belajar dari Kesederhanaan

Tinggalkan Komentar / Bone, Daerah, Gowa /

ruminews.id – Bone, DPK KEPMI BONE Latenriruwa periode 2025/2026 kembali menorehkan jejak kegiatan Camping Ceria bertema “Makkemah”, yang diselenggarakan di alam sejuk Moncong Sipolong, Bissoloro, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini bukan sekedar ajang rekreasi, tetapi menjadi wadah refleksi, kebersamaan, serta pembentukan karakter, di tengah derasnya arus modernitas yang sering kali melunturkan nilai-nilai solidaritas dan kepekaan sosial “Makkemah” dalam makna filosofisnya bukan hanya mendirikan tenda dan menikmati pemandangan, tetapi tentang menegakkan kembali semangat kebersamaan, Kesederhanaan, dan gotong royong, dalam rangkaian kegiatan ini Stering beserta Pengurus mengadakan rangkaian kegiatan: Makan bersama, Panggung ekspresi, Sharing season dan senam, dalam kegiatan ini berlangsung selama 2 hari pada tanggal 11-12 Oktober 2025. Kegiatan ini juga menjadi simbol bahwa DPK Latenriruwa tidak hanya lahir di ruang diskusi atau kegiatan formal, tetapi juga mampu menghidupkan “ruh organisasi”, melalui kegiatan yang menyatukan pikiran, tenaga, dan hati. Ditengah udara pegunungan yang dingin, para kader belajar arti tanggung jawab, kemandirian, dan empati terhadap sesama. Di Moncong Sipolong, suara tawa, nyala api unggun, dan lantunan lagu Kebersamaan menjadi saksi bahwa organisasi ini terus hidup, tumbuh, dan bergerak – bukan karena formalitas jabatan, tetapi karena semangat persaudaraan yang tak pernah padam. Saya Arly Guliling Makkasau selaku ketua umum dari DPK KEPMI BONE Latenriruwa periode 2025/2026, saya tidak menganggap perjalanan ini sebagai dosa masa lalu, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran dan tanggung jawab yang harus dijalani dengan lapang dada. Amanah bukan sekedar jabatan, melainkan kepercayaan yang harus dijaga dan dikerjakan dengan sepenuh hati. Harapan saya bahwa semoga kebersamaan ini menjadi langkah awal menuju perbaikan yang lebih baik ke depan. Kita tidak sedang mencari kesempurnaan, tetapi sedang belajar menjadi lebih matang dalam menjalankan tanggung jawab.

Makassar, Nasional, Pemerintahan

Wamendagri Nobatkan Makassar sebagai Role Model Digitalisasi Daerah

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id – MAKASSAR – Kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, ke Kota Makassar menjadi ajang apresiasi terhadap kemajuan sistem pelayanan publik berbasis digital. Dalam lawatannya di Kota daeng mantan Wali Kota Bogor itu, ke Command Center Kota Makassar pada Sabtu (11/10/2025) meninggalkan kesan mendalam. Didampingi Kepala Diskominfo, Dr. Muhammad Roem, Bima Arya tampak mengamati layar-layar besar di lantai 7 Gedung Makassar Government Center (MGC) yang menampilkan data aduan masyarakat, lengkap dengan status tindak lanjutnya, bukti nyata transformasi digital pelayanan publik di Kota Makassar. Bima Arya turut meninjau Makassar Virtual Economic Center (MarVec) yang berada di Gedung MGC. Ia menilai, keberadaan Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menjadi bukti nyata transformasi digital pemerintah daerah dalam merespons aduan masyarakat secara cepat dan transparan. Melalui layar monitor besar, setiap aduan warga tampak terpantau jelas mulai dari proses penerimaan hingga tindak lanjut oleh perangkat daerah terkait. “Kota Makassar ini salah satu kota dengan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik yang top! Keren sekali Pak Wali Munafri Arifuddin dan Pak Kadis Kominfo, Pak Roem,” ujar Bima Arya dikutip dari video dan caption di akun medsos pribadinya. “Ini contoh konkret kota yang siap menjadi model nasional,” tambah mantan Wali Kota Bogor itu. Ia menambahkan, sistem digital yang dibangun Pemkot Makassar akan menjadi salah satu pilot project sistem emergency satu atap di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan darurat dan aduan publik dalam satu platform digital, agar penanganan setiap persoalan warga bisa lebih cepat dan terkoordinasi. Dia datang menggunakan kenderaan umum Bajaj Maxride modern ramah lingkungan yang menjadi moda transportasi rendah emisi di kota ini. Menurutnya, keberadaan MGC bukan hanya sebagai pusat pelayanan publik, tetapi juga pusat kendali pengawasan kota dan inovasi ekonomi digital. Melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), warga kini dapat mengakses berbagai kebutuhan layanan hanya dalam genggaman. Aplikasi tersebut mencakup layanan administrasi kependudukan, pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, perizinan usaha, informasi lowongan kerja, hingga fitur tanggap darurat dan pembelian tiket stadion. Semua terhubung dalam satu sistem yang dikelola secara terintegrasi oleh Pemkot Makassar. “Hari ini saja, laporan-laporan masuk bisa langsung ditindaklanjuti. Bahkan ada kasus ASN yang baru diterima P3K tapi berubah sikap, langsung dilaporkan lewat sistem ini,” tuturnya. “Jadi pengawasan dan pembinaan bisa dilakukan secara cepat,” lanjut Bima Arya sambil tersenyum. Wamendagri itu menegaskan, dari hasil kunjungannya, Makassar termasuk dalam empat kota dengan digitalisasi birokrasi terbaik di Indonesia. Dia berharap inovasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan melayani dengan sentuhan teknologi. “Insya Allah, Makassar akan jadi salah satu model nasional untuk sistem pelayanan digital terintegrasi. Ini bukti nyata kota yang bertransformasi menuju pemerintahan cerdas,” pungkasnya.

Jakarta, Makassar, Nasional, Politik

Gairah Musda DPD I Se-Indonesia Mulai Memanas Dengan Pernyataan Saraswati Siap Maju di Kongres KNPI

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id – Jakarta, 11 Oktober 2025 – Angin perubahan mulai berembus dari ruang-ruang organisasi kepemudaan. Dalam senyap yang lama, tiba-tiba terdengar denting pernyataan yang menggetarkan: Saraswati Djojohadikusumo menyatakan siap maju di Kongres KNPI. Kalimat sederhana itu seolah menjadi percikan api di tumpukan jerami yang kering, dan seketika, MUSDA DPD I se-Indonesia mulai memanas. “Gairah MUSDA DPD I se-Indonesia mulai memanas sejak pernyataan Saraswati siap maju di Kongres KNPI yang akan dilangsungkan bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025,” ujar salah satu Pengurus DPP KNPI saat dikonfirmasi di Jakarta. Ia menilai, langkah Saraswati telah membangkitkan kembali semangat kompetisi sehat di tubuh organisasi yang sempat lama terpecah dalam arus dualisme dan stagnasi gagasan. Di Sulawesi, arus dukungan mulai beriak. Di Jawa, strategi disusun diam-diam. Di Sumatera, suara-seruan perubahan menggema di tengah keriuhan politik pemuda. MUSDA-MUSDA menjadi arena gladi resah, tempat para pemuda menguji loyalitas dan menakar keberanian. Tak hanya di pusat, gairah Kongres kini terbawa hingga ke daerah-daerah, terutama di Makassar, tempat KNPI Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan Musyawarah Daerah yang dinilai paling dinamis dalam satu dekade terakhir. Di balik gemuruh forum dan diskusi strategis, muncul pemandangan yang menarik perhatian banyak pihak kedekatan antara Saraswati Djojohadikusumo dan Kanita Kahfi, Ketua KNPI Sulawesi Selatan. Kehadiran keduanya dalam beberapa kegiatan kepemudaan di Makassar akhir-akhir ini dinilai sebagai sinyal harmonisasi dan arah dukungan yang mulai mengkristal dari basis Sulawesi Selatan untuk Saraswati. Hubungan keduanya disebut-sebut menggambarkan pola kepemimpinan baru KNPI yang berakar pada kolaborasi lintas wilayah, bukan lagi rivalitas sempit antar daerah. Sementara itu, dari lingkaran terdekat Saraswati, disebutkan bahwa keikutsertaannya bukan semata ambisi, melainkan panggilan moral generasi muda untuk menyalakan kembali obor Sumpah Pemuda. Momentum Kongres KNPI yang bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2025 dianggapnya bukan kebetulan, melainkan takdir sejarah yang memanggil kaum muda untuk bersatu, bukan berpecah. Kini, menjelang kongres yang dinanti, KNPI kembali menjadi panggung ide, bukan sekadar arena kekuasaan. Di antara riuh sorak dan bisik strategi, organisasi ini perlahan menemukan denyut hidupnya kembali dan di tengah bara semangat itu, nama Saraswati terus bergema bukan sekadar sebagai calon, tetapi sebagai simbol kebangkitan semangat persatuan pemuda Indonesia.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Silaturahmi Regional KAHMI Se-Sulawesi: Dari Konsolidasi Gagasan Menuju “Sulawesi Menggugat”

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 10 Oktober 2025, Gelombang semangat intelektual dan kebersamaan kembali bergema dari timur Indonesia. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Regional Sulawesi menggelar Silaturahmi Regional Se-Sulawesi dengan tema besar “Konsolidasi Indonesia Maju, Sulawesi Menggugat.” Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan, mengonsolidasikan gagasan, serta meneguhkan peran moral KAHMI dalam mengawal arah pembangunan bangsa. Acara yang berlangsung di Makassar itu dihadiri oleh berbagai tokoh dan pimpinan wilayah KAHMI dari seluruh provinsi di Sulawesi. Suasana penuh kehangatan dan keakraban mewarnai jalannya pertemuan, mempertemukan lintas generasi alumni HMI dalam semangat ukhuwah dan intelektualitas. Asri Tadda, mewakili Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa silaturahmi tidak hanya berarti mempererat hubungan personal, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam menyatukan gagasan dan sikap moral terhadap kondisi bangsa. “Dari forum seperti inilah gagasan besar lahir. KAHMI harus menjadi rumah intelektual dan kekuatan moral bangsa,” ujarnya tegas. Diskusi-diskusi yang berlangsung hangat dan terbuka melahirkan kesadaran baru di antara para peserta. Bahwa sudah saatnya Sulawesi bersuara lebih lantang  tidak sekadar menjadi penonton, tetapi menjadi penggerak perubahan nasional. Dari konsolidasi ide itu, lahirlah satu suara bersama yang kemudian disepakati sebagai “Tuntutan Sulawesi Menggugat.”  forum, Asri Tadda membacakan secara resmi Tujuh Tuntutan Sulawesi Menggugat, yang menjadi hasil dan sikap moral dari konsolidasi tersebut. Dalam pembacaan yang disambut tepuk tangan para peserta, ia menegaskan bahwa gugatan ini bukan bentuk perlawanan destruktif, melainkan panggilan nurani dari timur untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki arah kebijakan bangsa. Adapun isi dari Tujuh Tuntutan Sulawesi Menggugat tersebut ialah: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dijalankan dengan skema proyek. Program ini harus menjadi tanggung jawab negara secara penuh terhadap gizi, pendidikan, dan masa depan anak bangsa, serta bebas dari penyimpangan dan tumpang tindih program. Mendesak Tim Reformasi Polri untuk bekerja secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta menyampaikan progresnya secara berkala kepada publik. Memperkuat pemberantasan korupsi dengan mengokohkan sinergi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan agar penegakan hukum berjalan bersih dan berintegritas. Menuntut pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah, bukan hanya pada kepentingan ekonomi elit atau korporasi besar. Mendorong evaluasi sistem pemilu nasional dengan merevisi Undang-Undang Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik agar lebih demokratis, representatif, dan akuntabel. Menegaskan reposisi otonomi provinsi agar memiliki kewenangan lebih luas dalam menentukan arah pembangunan sesuai karakter dan kebutuhan daerah. Meneguhkan KAHMI sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa, menjaga idealisme, menegakkan kebenaran, dan mengawal setiap kebijakan publik demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pembacaan tuntutan tersebut, forum Silaturahmi Regional Se-Sulawesi menandai lahirnya semangat baru di tubuh KAHMI Sulawesi semangat untuk menggugat ketimpangan, menggugat ketidakadilan, dan menggugat abainya negara terhadap aspirasi daerah. “Sulawesi Menggugat” bukan sekadar slogan, tetapi menjadi seruan moral dari para intelektual umat dan pejuang keadilan. Dari tanah Sulawesi, suara kebangsaan kembali bergema menyeru agar Indonesia Maju tidak hanya menjadi slogan politik, melainkan cita-cita yang diwujudkan dengan keberpihakan nyata kepada rakyat. Penulis: Randi_ruminews

Daerah, Makassar

Ahmad Perdana Putra Siap Maju di KNPI Sulsel: Usung Gerakan Pemuda Kritis, Kolaboratif, dan Progresif

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, Makassar – Pada tanggal 11 Oktober 2025, Ahmad Perdana Putra resmi menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan untuk periode mendatang. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pencalonannya bukan semata soal jabatan, melainkan upaya mengembalikan ruh perjuangan pemuda sebagai motor perubahan sosial, politik, dan ekonomi di daerah. “Pemuda Sulsel harus kembali menjadi kekuatan moral dan sosial yang menggerakkan perubahan. KNPI tidak boleh kehilangan marwahnya sebagai wadah pemersatu pemuda lintas organisasi dan ideologi,” ujar Ahmad. Dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan, Ahmad menyoroti pentingnya reformasi struktural dan budaya organisasi di tubuh KNPI. Menurutnya, tantangan utama pemuda saat ini bukan hanya soal representasi, tetapi juga keberanian dalam membawa gagasan baru dan melawan stagnasi. Ahmad mendorong agar KNPI Sulsel ke depan dapat menjadi ruang aktualisasi pemuda yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia berkomitmen menjadikan KNPI sebagai laboratorium gagasan dan gerakan, bukan sekadar forum seremonial. “KNPI harus menjadi laboratorium gagasan, bukan sekadar ruang seremonial. Kita harus hadir dalam isu-isu strategis: lingkungan, digitalisasi, pendidikan, dan penguatan ekonomi kreatif pemuda,” tegasnya. Dengan pendekatan kolaboratif, ia bertekad membangun jejaring antara pemuda, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kemandirian generasi muda di Sulsel. Menutup pernyataannya, Ahmad mengajak seluruh elemen pemuda bersatu dalam semangat “Pemuda Bergerak, Sulsel Bangkit.” Ia menegaskan bahwa masa depan Sulawesi Selatan berada di tangan pemuda yang berani berpikir, bertindak, dan berjuang demi perubahan yang lebih baik.

Scroll to Top