Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, DPRD Kota Makassar, Nasional, Opini, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Hari Jadi Daerah dan Jarak yang Makin Lebar dengan Warganya

Tinggalkan Komentar / Daerah, Dinas Koperasi Makassar, DPRD Kota Makassar, Nasional, Opini, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan /

ruminews.id – Setiap tahun, pemerintah daerah merayakan hari jadi provinsi, kabupaten, atau kota dengan rangkaian acara meriah: rapat paripurna istimewa, panggung hiburan, pesta rakyat, hingga publikasi besar-besaran. Namun semakin lama, perayaan ini justru menyingkap paradoks yang sulit diabaikan: kemeriahan seremonial berlangsung di tengah apatisme masyarakat yang merasa tidak menjadi bagian dari agenda tersebut. Bagi mayoritas warga, hari jadi daerah bukanlah momentum emosional yang menumbuhkan kebersamaan, tetapi sekadar agenda rutin pemerintah. Apatisme muncul karena kegiatan ini dianggap hanya melibatkan orang-orang di lingkaran pemerintahan pejabat, undangan VIP, dan unsur-unsur protokoler. Warga menonton dari jauh tanpa merasakan manfaat atau relevansi langsung. Ruang publik dipenuhi baliho dan panggung, tetapi ruang hidup masyarakat tetap dipenuhi persoalan dasar yang tidak tersentuh. Contoh paradoks paling nyata terlihat dari lemahnya pemahaman dan pengawasan pemerintah daerah terhadap kebutuhan energi masyarakat, terutama bahan bakar kendaraan dan industri. Di saat pemerintah menggelar resepsi hari jadi yang menelan anggaran tidak sedikit, antrean panjang kendaraan mengular di SPBU: truk transportasi barang, angkutan penumpang, hingga pelaku usaha kecil menanti jatah solar dan BBM lainnya. Situasi ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga memunculkan frustrasi publik yang melihat ketimpangan antara prioritas simbolik dan kebutuhan dasar. Ironinya semakin kuat ketika kemacetan distribusi bahan bakar terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang menunjukkan pelemahan signifikan. Data terbaru menempatkan Sulsel di peringkat 22 nasional per September lalu sebuah posisi yang mencerminkan tekanan struktural pada sektor produksi, konsumsi, dan logistik. Dalam kondisi ekonomi yang stagnan dan daya beli yang tergerus, masyarakat justru melihat pemerintah sibuk menggelar seremoni alih-alih menyelesaikan hambatan mendasar yang mengganggu kelancaran ekonomi wilayah. Peringatan hari jadi seharusnya menjadi refleksi kolektif tentang pencapaian dan tantangan, bukan sekadar perayaan seremonial. Tanpa menyentuh persoalan nyata seperti kelangkaan BBM, inefisiensi distribusi energi, dan lemahnya manajemen kebutuhan transportasi perayaan hanya memperbesar jurang persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Hari jadi daerah perlu ditata ulang: dari seremoni elitis menjadi momentum yang menghadirkan manfaat nyata. Pemerintah dapat mengubah pendekatan dengan memperbanyak kegiatan yang melibatkan komunitas, mendorong partisipasi publik, memperkuat UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif, hingga menghadirkan kebijakan cepat untuk menjamin ketersediaan energi yang menopang aktivitas masyarakat. Jika tidak, apatisme publik akan semakin menguat. Peringatan hari jadi tetap terlihat meriah dari panggung, tetapi terasa hampa bagi masyarakat yang masih harus mengantre BBM, menanggung biaya logistik tinggi, dan menghadapi ekonomi yang melemah. Legitimasi simbolik sebuah perayaan bukan ditentukan oleh gemerlap seremoni, tetapi oleh kemampuan pemerintah memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi termasuk energi, mobilitas, dan kesempatan ekonomi.

Daerah, Makassar, Olahraga, Pendidikan

Motoplex Putra Sulawesi Hidupkan Semangat Komunitas Vespa di Carnival Bike Fair Makassar 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Olahraga, Pendidikan /

ruminews.id – Makasar, 09 November 2025 — Nuansa kehangatan komunitas dan semangat berbagi gagasan terasa jelas dalam gelaran Talk Show Carnival Bike Fair yang diadakan oleh Motoplex Putra Sulawesi di Mall Panakukang. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan bagi para pecinta Vespa serta masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat perkembangan dunia otomotif berjiwa gaya. Anwar, selaku Manajer PT. Putra Sulawesi, menyampaikan bahwa Vespa bukan sekadar kendaraan, melainkan identitas dan gaya hidup yang telah lama menjadi bagian dari kultur masyarakat Sulawesi. “Brand Vespa bukan brand yang asing lagi, khususnya di Sulawesi. Kehadirannya telah membangun komunitas yang kuat dan penuh keakraban,” ujar Anwar. Motoplex Putra Sulawesi yang berlokasi di Jl. Veteran Selatan No. 282, tengah memperkenalkan sejumlah inovasi terbaru yang ditunggu para penggemar roda dua. Tahun ini, Vespa menghadirkan tiga model unggulan, yaitu: Vespa Sprint Pec hadir dengan sentuhan desain yang lebih ekspresif. Vespa Sprint Ovisina 8 sebuah edisi penghormatan terhadap sejarah produksi Vespa distrik terakhir, menjadikannya simbol perjalanan panjang sebuah legenda. Vespa LX 150 inovasi baru dari seri LX 125, kini tampil lebih premium dengan tampilan modern dan elegan. Anwar menjelaskan bahwa pembaruan desain ini dibuat agar lebih relevan dengan generasi muda, terutama Gen Z, serta ramah digunakan oleh kalangan ibu-ibu yang selama ini mungkin kesulitan mengoperasikan Vespa klasik. Teknologi matic yang disematkan memberikan kemudahan berkendara tanpa menghilangkan karakter khas Vespa yang elegan. “Desain modern ini kami hadirkan agar Vespa tetap dapat dinikmati lintas generasi, dari anak muda yang dinamis hingga ibu-ibu yang ingin tampil berkelas namun tetap praktis,” tutupnya. Kegiatan talk show ini juga semakin hidup dengan kehadiran para narasumber. Ravespa, selaku perwakilan komunitas Vespa Makassar, membagikan kisah perjalanan komunitas yang tidak hanya berorientasi pada gaya, tapi juga solidaritas dan persaudaraan. Melalui aktivitas touring, bakti sosial, hingga ruang kreatif, komunitas Vespa telah menjadi ruang tumbuh bagi rasa kebersamaan. Sementara itu, dr. Andi Faisal, akademisi Sejarah dan Filsafat dari Universitas Negeri Makassar (UNM), memberikan perspektif tentang gaya hidup sehat dan mobilitas berkelanjutan. Ia menekankan bahwa penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan budaya rekreasi komunitas seperti bersepeda atau berkendara santai dapat berdampak baik bagi kesehatan mental maupun sosial. Acara ini dipandu oleh Sinar Mentari, yang tampil sebagai moderator dengan pembawaan ringan, hangat, serta mampu menjaga ritme diskusi tetap enerjik. Kehadirannya menjadikan suasana talk show terasa hangat, cair, dan mudah diikuti oleh para pengunjung. Carnival Bike Fair bukan hanya ruang memperkenalkan produk, tetapi juga panggung kebersamaan, menganyam cerita baru bagi komunitas Vespa yang terus hidup dan tumbuh di tanah Sulawesi.

Daerah, Makassar

Carnival Bike Fair 2025 Warnai Mall Panakukang, Hadirkan Talk Show Hingga Special Performance

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, Makassar — Mall Panakukang bersiap menjadi pusat keramaian dengan digelarnya Carnival Bike Fair pada 7-16November 2025. Event ini mengusung konsep gaya hidup sehat, kreatif dan Modern dengan menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan menarik yang bisa dinikmati oleh komunitas sepeda, komunitas vespa, serta para masyarakat umum, hingga keluarga yang ingin menghabiskan akhir pekan dengan pengalaman berbeda. Salah satu agenda utama dalam acara ini adalah Talk Show Inspiratif yang menghadirkan tiga bintang tamu, yaitu Ravespa, Sinar Mentari, serta dr. Andi Faisal. Sesi ini akan membahas tren Vespa Modern sebagai gaya hidup, membangun komunitas yang solid, hingga tips menjaga kesehatan tubuh bagi para pesepeda dan masyarakat umum. Tidak hanya itu, suasana Carnival Bike Fair juga akan semakin meriah dengan Special Performance dari White Sugar. Grup musik ini siap menghadirkan penampilan energik yang akan menghidupkan panggung hiburan dan menambah keseruan acara. Bagi para pecinta fotografi, panitia juga mengadakan Photography Contest yang terbuka untuk umum. Para peserta akan berkompetisi menangkap momen terbaik sepanjang kegiatan, dengan total hadiah senilai Rp 3.000.000 untuk pemenang terbaik. Untuk informasi pendaftaran dan keikutsertaan dalam lomba maupun rangkaian kegiatan lainnya, panitia menyediakan kontak resmi di nomor: 0821-4828-0009 Carnival Bike Fair diharapkan dapat menjadi ajang kolaborasi komunitas, ruang berekspresi, sekaligus promosi gaya hidup modern dan kreatif di tengah masyarakat kota Makassar. Acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya untuk pengunjung. Jangan lewatkan momen seru ini di Mall Panakukang!

Badan Gizi Nasional, Daerah, Luwu Utara, Nasional, Pemerintahan

GMPH Sul-Sel Desak Pemerintah Luwu Utara Dan Pemerintah Pusat Untuk Evaluasi Program MBG

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Luwu Utara, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id – Luwu Utara, Kejadian keracunan yang kembali menimpa salah satu siswi SD 098 Matoto, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang memiliki kepala sekolah bernama Nur Jaya menjadi potret nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan program yang seharusnya membawa kebaikan bagi anak-anak bangsa. Program “Makan Bergizi” yang digadang-gadang sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi penerus, justru berubah menjadi ancaman bagi di mana letak tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Sampai kapan keselamatan anak-anak kita dijadikan bahan percobaan atas program yang tidak dievaluasi secara matang? Bukankah tugas pemerintah adalah menjamin mutu dan keamanan pangan sebelum disalurkan kepada masyarakat? Ataukah program ini sekadar dijadikan proyek seremonial demi citra dan kepentingan politik semata? Tragis, ketika slogan “Makanan Bergizi untuk Anak Negeri” justru berubah menjadi “Racun Bersubsidi dari Negara.” Setiap kali korban berjatuhan, jawaban pemerintah selalu sama: “Akan dievaluasi.” Namun, evaluasi macam apa yang terus diulang tanpa hasil nyata? Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Selatan dengan tegas menyatakan bahwa diam adalah bentuk kejahatan baru. Ketika rakyat kecil menderita, dan aparat pemerintah memilih bungkam, maka wajar bila kepercayaan terhadap negara kian luntur. Sudah saatnya pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Pemerintah Republik Indonesia berhenti menutup mata. Rakyat tidak butuh janji manis, rakyat butuh bukti nyata bahwa hidup mereka dihargai dan masa depan anak-anak mereka dijaga. Jika sebuah program bergizi justru membawa penyakit, maka yang busuk bukan makanannya melainkan sistem dan nurani mereka yang mengelolanya.

Daerah, Nasional, Opini, Pendidikan, Sidrap, Uncategorized

Ketika Kampus Membisu: Intelektual yang Gagal Mengawal Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pendidikan, Sidrap, Uncategorized /

ruminews.id – Di tengah hiruk-pikuk politik elektoral dan banalitas demokrasi yang makin pragmatis, kampus yang dulu disebut menara nurani bangsa kini lebih sering terdengar seperti ruang hampa. Di sana, suara intelektual tenggelam oleh gemuruh acara seremonial dan lomba-lomba retoris tentang “kepemimpinan” tanpa keberanian etik. Demokrasi terus berjalan, tapi siapa yang masih mengawalnya dengan akal sehat dan nurani kritis? Demokrasi Indonesia hari ini berdiri di persimpangan yang rapuh. Ia berjalan, tetapi pincang oleh pragmatisme; hidup, tetapi kehilangan arah moral. Politik yang seharusnya menjadi arena dialektika gagasan telah berubah menjadi pasar transaksional. Dalam situasi seperti ini, kampus seharusnya menjadi benteng terakhir rasionalitas dan moralitas bangsa tetapi justru ia ikut larut dalam ritual administratif dan politik pencitraan. Di ruang-ruang kuliah, diskursus demokrasi sering berhenti pada teks. Mahasiswa dihafalkan definisi, bukan ditantang untuk mempertanyakan realitas. Para dosen terjebak dalam kewajiban birokratis, sementara keberanian moral menjadi langka. Ironisnya, banyak intelektual kampus yang memilih diam atau lebih buruk, menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang mereka kritik di atas podium. Intelektual yang seharusnya menjadi watchdog demokrasi, justru bertransformasi menjadi lapdog kekuasaan. Suara kritis dibungkam oleh kenyamanan jabatan, proyek penelitian, atau ketakutan kehilangan fasilitas. Demokrasi kehilangan satu elemen vitalnya: kritik rasional yang lahir dari nurani akademik. Padahal, sejarah membuktikan: demokrasi yang sehat hanya lahir dari benturan ide dan keberanian moral. Ketika mahasiswa dan intelektual memilih netral dalam arti pasif, maka sesungguhnya mereka sedang meneguhkan dominasi oligarki. Netralitas yang tanpa sikap hanyalah bentuk lain dari ketundukan. Dalam konteks ini, krisis demokrasi Indonesia bukan hanya soal politik uang atau kutu loncat di parlemen tetapi juga tentang kematian keberanian moral di ruang akademik. Intelektual yang mestinya berfungsi sebagai “penyaring moral bangsa” justru ikut hanyut dalam arus kepentingan pragmatis. Kampus menjadi institusi yang steril dari perlawanan ideologis, dan demokrasi kehilangan jantung etiknya. Sudah saatnya kampus kembali menjadi ruang pembebasan, bukan tempat pengabdian pada kekuasaan. Demokrasi tidak akan pernah sehat tanpa dialektika kritis dari ruang-ruang akademik. Para intelektual harus kembali menghidupkan tradisi berpikir bebas bukan demi popularitas, tapi demi menyelamatkan akal sehat publik. Sebab, demokrasi tanpa kritik adalah otoritarianisme yang menyamar; dan intelektual tanpa keberanian hanyalah akademisi dengan gelar panjang, tapi jiwa yang pendek. Biodata Penulis: Buhari Fakkah, pegiat literasi, pemerhati demokrasi dan pendidikan, serta Dosen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Daerah, Hukum, Makassar, Pemerintahan, Uncategorized

Praktik Mafia Tanah Makin Beringas, HMI Cabang Makassar. Kami Berkomitmen Melawan Segala Bentuk Mafia Pertanahan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Makassar, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Pada tanggal 6 November 2025 Konflik sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) mendapat sorotan tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar. Lembaga kemahasiswaan tersebut menyoroti indikasi praktik mafia pertanahan yang kian marak di Kota Makassar. Ketua Umum HMI Cabang Makassar, Sarah Agussalim, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melawan segala bentuk praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan mencederai keadilan. “Praktik mafia pertanahan harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kami tidak ingin praktik seperti ini tumbuh subur di Makassar karena jelas merugikan banyak pihak. Seperti halnya kasus antara PT Hadji Kalla dan GMTD tanah yang telah dikuasai selama lebih dari 30 tahun tiba-tiba diklaim sepihak? Kami mengecam keras tindakan tidak bertanggung jawab seperti ini. Aparat harus bertindak tegas,” tegas Sarah. Diketahui, sengketa lahan antara dua korporasi besar tersebut mulai menyita perhatian publik setelah adanya pengerahan massa dalam jumlah besar untuk menguasai lahan secara paksa. Aksi itu dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Makassar. Sarah menambahkan, HMI Cabang Makassar menolak keras segala bentuk konflik horizontal yang disebabkan oleh praktik mafia tanah. “Kami tidak ingin konflik horizontal terjadi di Makassar, apalagi akibat praktik mafia pertanahan. Jika ada pihak yang mengklaim kepemilikan lahan, seharusnya dibuktikan melalui jalur hukum. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas dan memastikan aparat bertindak sesuai aturan,” tutup Sarah Agussalim.

Daerah, Gowa, Makassar

Badko HMI Sulsel Dukung Penegakan Keadilan Agraria: Kasus JK–GMTD Dinilai Bentuk Ketidakadilan terhadap Hak Kepemilikan Sah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Makassar /

Ruminews.id, Makassar— Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan menyatakan sikap mendukung penegakan keadilan agraria dan menyoroti ketimpangan hukum dalam kasus sengketa lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar, yang melibatkan Jusuf Kalla (JK) dan PT GMTD. Dalam keterangan persnya, Ketua PTKP Badko HMI Sulsel, Rafly menilai kasus ini menjadi potret nyata lemahnya perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang sah. “Jika seorang tokoh nasional sekaliber Pak JK yang sudah memegang sertifikat resmi selama puluhan tahun masih bisa dirampas haknya, bagaimana dengan rakyat kecil?” tegasnya. Badko menilai tindakan yang dilakukan oleh pihak korporasi seperti GMTD menunjukkan adanya praktik sewenang-wenang yang mencederai prinsip keadilan dan supremasi hukum. Mereka menegaskan bahwa lahan yang telah dibeli JK dari keturunan Raja Gowa dan dikuasai selama lebih dari 30 tahun seharusnya dilindungi oleh negara, bukan justru dipersoalkan kembali. “Apa yang dialami Pak JK bukan hanya persoalan pribadi, tetapi mencerminkan persoalan struktural dalam sistem agraria kita. Ketika hukum bisa ditundukkan oleh kepentingan korporasi besar, maka kedaulatan rakyat atas tanah menjadi terancam,” lanjutnya. Badko HMI Sulsel juga menyoroti bahwa persoalan ini memiliki dimensi sosial dan kultural yang mendalam bagi masyarakat Bugis-Makassar. Tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi bagian dari kehormatan dan identitas. “Ini bukan sekadar sengketa lahan, tetapi soal harga diri masyarakat Bugis-Makassar. Jika tanah yang telah dijaga selama puluhan tahun bisa direbut begitu saja, maka itu bentuk penghinaan terhadap keadilan sosial,” ungkap pernyataan resmi Badko. Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keadilan publik, Badko HMI Sulsel mendesak aparat penegak hukum, Kementerian ATR/BPN, serta lembaga peradilan agar meninjau kembali proses eksekusi dan memastikan tidak ada pelanggaran prosedural. “Kami mendukung langkah Pak JK memperjuangkan haknya secara hukum. Negara harus hadir melindungi hak kepemilikan yang sah dan menindak tegas pihak yang berupaya melakukan rekayasa terhadap proses hukum,” tutup Badko HMI Sulsel. Badko HMI Sulsel menegaskan bahwa perjuangan hukum JK adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan agraria yang masih menghantui bangsa ini.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

M. Yunasri Ridhoh, Dosen UNM Bersama Kakanwil Kemenham Sulsel Berikan Penguatan HAM bagi Mahasiswa UNM

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar, 4 November 2025 — Universitas Negeri Makassar (UNM) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan “Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat (Mahasiswa) di Universitas Negeri Makassar” dengan tema “Membangun Kesadaran HAM di Era Digital: Etika, Privasi, dan Kebebasan Berekspresi”. Kegiatan yang digelar di Ballroom Gedung Phinisi UNM ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Daniel Rumsowek, Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sulsel, dan M. Yunasri Ridhoh, Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dalam sambutan dan paparan materinya, Daniel Rumsowek menegaskan pentingnya peningkatan literasi hak asasi manusia di kalangan mahasiswa, terutama di tengah tantangan digitalisasi yang membawa dinamika baru terhadap isu privasi, kebebasan berekspresi, dan etika bermedia. Ia menekankan bahwa kesadaran HAM di dunia digital bukan hanya soal hak, tetapi juga tanggung jawab warga negara dalam menjaga ruang publik yang sehat dan beradab. Sementara itu, M. Yunasri Ridhoh memaparkan bahwa penguatan kesadaran HAM di era digital perlu dilihat dari perspektif kewargaan aktif (active citizenship). Mahasiswa, menurutnya, sebagai homo digitalis harus menjadi agen yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab digital. “Kebebasan berekspresi tidak boleh menafikan nilai etika dan tanggungjawab kemanusiaan. Dalam konteks digital, kita harus cerdas sekaligus berempati,” ujarnya. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta, yang merupakan mahasiswa dari berbagai fakultas di UNM. Mereka terlibat aktif dalam sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai kasus pelanggaran HAM digital seperti penyebaran data pribadi, ujaran kebencian, dan peretasan akun media sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa UNM semakin memahami pentingnya HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mampu menjadi pelopor dalam menciptakan ruang digital yang aman, etis, dan inklusif.

Makassar

Selegram Makassar “Citrainsani_87” Dua Kali Mangkir dari Panggilan Polda Sulsel

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id – Makassar, – Pemilik akun Instagram @citrainsani_87, selegram ternama asal Makassar dengan hampir satu juta pengikut, dilaporkan ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulawesi Selatan atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Laporan tersebut diajukan oleh seorang advokat berinisial AJ, sebagaimana tertuang dalam Laporan Informasi Nomor: LI/223/III/RES.2.5/2025/DITKRIMSUS, tertanggal 11 Maret 2025. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/241/VII/RES.2.5/2025/DITKRIMSUS tanggal 4 Juli 2025, pihak penyidik Ditkrimsus Polda Sulsel telah dua kali melayangkan undangan klarifikasi kepada pemilik akun tersebut. Namun, hingga kini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan penyidik dengan alasan masih berada di Arab Saudi. Pelapor, AJ, berharap selegram tersebut dapat bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. “Kami berharap saudari pemilik akun @citrainsani_87 dapat hadir memberikan klarifikasi agar proses hukum dapat berjalan lancar dan objektif,” ujar AJ. Kasus ini kini masih dalam tahap penyelidikan oleh tim Ditkrimsus Polda Sulsel.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Ketua TP PKK Kota Makassar Ajak Kader Perkuat Peran dalam Pemberdayaan Lansia Produktif

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR, — Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mengajak kader PKK kecamatan dan kelurahan untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian para lanjut usia (lansia). Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Pemberdayaan Lansia Produktif yang digelar oleh Pokja I TP PKK Kota Makassar, di Auditorium Gedung PKK, Rabu (5/11/2025). Dalam sambutannya, Melinda mengatakan lansia meruapakan bagian penting dari masyarakat. Ia menilai usia lanjut adalah masa yang penuh pengalaman dan kebijaksanaan yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda. “Lansia merupakan usia yang memiliki potensi luar biasa. Mereka adalah sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi muda,” ujar Melinda. Melinda memgatakan kegiatan pemberdayaan seperti ini menjadi bukti nyata kepedulian TP PKK terhadap kesejahteraan para lansia. “Melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan, edukasi kesehatan, hingga kegiatan sosial, diharapkan para lansia dapat terus aktif, produktif, dan bahagia di masa senja,” tambahnya. Ia menekankan Pemerintah kota bersama TP PKK Makassar berkomitmen untuk menjadi kota ramah lansia, yaitu kota yang tidak hanya menghargai, tetapi juga memberikan ruang bagi para lansia untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sosial dan keluarga. “Kita percaya bahwa keluarga yang sejahtera dan harmonis dimulai dari penghargaan terhadap setiap anggotanya, termasuk para orang tua dan lansia kita,” ucapnya. Untuk itu, Melinda menegaskan program pemberdayaan lansia akan terus dikembangkan agar semakin banyak warga lanjut usia yang dapat menikmati masa tua yang sehat, produktif, dan bermartabat. “Kita ingin memastikan bahwa setiap lansia di Makassar merasa dihargai, diberdayakan, dan dicintai. Karena mereka adalah pilar penting dalam membangun keluarga dan masyarakat yang tangguh,” tambahny Dalam kesempatan tersebut, Melinda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK dan pendamping lansia atas dedikasi serta kerja keras mereka dalam memberdayakan kelompok lansia di berbagai kelurahan di Makassar. “Terima kasih kepada seluruh kader PKK dan para pendamping lansia atas dedikasi dan kerja kerasnya. Semoga semangat kita dalam memberdayakan lansia terus menyala, menjadi contoh bagi masyarakat luas, dan membawa manfaat bagi semua,” tuturnya. Kegiatan pemberdayaan ini menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif. Narasumber pertama, Prof. Apiaty K. Amin Syam, membawakan materi bertajuk “Mengukir Makna di Usia Emas”. Dalam paparannya, Prof. Apiaty banyak memberikan motivasi kepada para peserta tentang pentingnya menjaga semangat, kesehatan, dan kontribusi positif di usia lanjut. Selanjutnya, Sarlin Nur, Kepala Sekolah Lansia Produktif Mandiri Masagena binaan TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan materi tentang “Pemberdayaan Kelompok Lansia dengan Membentuk Sekolah Lansia”. Ia menjelaskan bagaimana konsep sekolah lansia mampu menjadi wadah pembelajaran, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas lansia agar tetap mandiri dan berdaya. Sebagai penutup, Iva Fakhriani Amiruddin, seorang fisioterapis, membawakan materi tentang “Peran Fisioterapi dalam Pencegahan Penurunan Kognitif pada Lansia”. Ia menekankan pentingnya aktivitas fisik teratur dan latihan otak untuk menjaga fungsi kognitif serta mencegah demensia. Di hari pertama kegiatan ini, dihadiri oleh Ketua TP PKK kecamatan, kelurahan, dan Kader Lansia Produkti Pokja I TP PKK pada 5 Kecamatan yakni Kecamatan Mamajang, Mariso, Ujung Pandang, Makassar dan Rappocini.

Scroll to Top