Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Gowa

Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Peringatan Hardiknas 2026, Bupati Gowa Pesan Untuk Memberi Ruang Bicara Bagi Siswa

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Kabupaten Gowa Tahun 2026 di Lapangan Kantor Bupati Gowa, Senin (4/5), menjadi momen untuk menegaskan arah pendidikan yang lebih dekat dengan pengalaman siswa. Dalam amanatnya, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menekankan pentingnya membuka ruang bagi siswa untuk menyampaikan pikiran dan apa yang mereka rasakan di sekolah. Menurut Bupati Talenrang, pendidikan tidak cukup hanya berjalan lewat kurikulum dan kegiatan rutin. Ada hal yang sering terlewat, yaitu mendengar langsung suara siswa sebagai bagian dari proses belajar. “Kita perlu memberi ruang bagi siswa untuk bicara. Dari sana kita bisa tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka melihat sekolah,” ujar orang nomor satu di Gowa ini. Ia menyebut, selama ini banyak hal tentang sekolah yang hanya dilihat dari sisi administratif, padahal pengalaman siswa sehari-hari memberi gambaran yang lebih utuh tentang kondisi pendidikan. “Kalau kita mau memperbaiki pendidikan, kita harus mulai dari hal yang paling dekat, yaitu apa yang dirasakan siswa di dalam kelas dan di lingkungan sekolahnya,” lanjutnya. Selain itu, Bupati Gowa juga mengingatkan bahwa pembentukan karakter tidak selalu harus melalui program besar. Kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus justru lebih berpengaruh dalam jangka panjang. “Hal sederhana seperti menulis dan merawat lingkungan bisa menjadi bagian dari pendidikan. Dari situ anak-anak belajar menyampaikan pikiran dan bertanggung jawab,” kata bupati perempuan pertama di Gowa ini. Ia berharap sekolah menjadi ruang yang hidup, tempat siswa merasa didengar dan memiliki kesempatan untuk berkembang. “Sekolah harus menjadi tempat yang memberi ruang. Bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk berpikir dan menyampaikan gagasan,” tambahnya. Upacara Hardiknas tahun ini juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba menulis surat bertema “Surat untuk Bupati Gowa”. Salah satu pemenang lomba menulis surat, Arsyla Nahra Al Fahmi dari SDN Centre Mawang, menyampaikan keprihatinannya kepada anak-anak yang tidak bersekolah dan mengalami perlakuan yang tidak semestinya. “Isi surat saya tentang kekerasan terhadap anak. Saya melihat masih banyak anak-anak yang seumuran saya yang tidak sekolah. Waktu itu saya lihat ada anak kecil dipukuli karena tidak mau meminta-minta, terus ada juga anak yang memungut sampah dan tidak sekolah karena tidak punya akta lahir. Saya berharap Ibu Bupati bisa membantu mereka supaya bisa sekolah,” ujar Arsyla. Berikut adalah daftar lengkap pemenang Lomba Menulis Surat untuk Bupati Gowa: Kategori Pelajar SD Sederajat Juara 1: Aimar Rafardhan Athala (SD Inpres Bontoramba) Juara 2: Arsyla Nahra Al Fahmi (SDN Centre Mawang) Juara 3: Nasywah Amaliah Pallimae (SDN Bontokamase) Kategori Pelajar SMP Sederajat Juara 1: Muhammad Al-Fatih Amir (Ponpes Al Itqon) Juara 2: Nur Intan Anggrayni Darwis (SMPN 1 Barombong) Juara 3: Nia Rahmadani (SMPN 2 Bontonompo Selatan) Kategori Pelajar SMA Sederajat Juara 1: Fara Fairus Atifah (SMA Insan Cendekia Syech Yusuf) Juara 2: Aswar Ramadan (Madrasah Aliyah Sicini) Juara 3: Gading Al Ghany Sutanto (MAS Madani Aluddin) Selain itu, juga diserahkan bibit pohon kepada sekolah Se-Kabupaten Gowa yang diwakili oleh Kepala TK Negeri Bunga Melati, Kepala SD Negeri Parangloe Lata, dan Kepala SMP Negeri 1 Manuju untuk ditanam di lingkungan sekolah masing-masing. Turut hadir Perwakilan Pimpinan DPRD Gowa beserta anggota, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, serta para asisten, staf ahli, pimpinan SKPD, Kabag dan Camat lingkup Pemkab Gowa. (PS)

Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Perkuat Koordinasi Sejumlah Pihak: BPBD Gowa Antisipasi Berbagai Dampak Fenomena El Nino

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa melakukan sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi fenomena alam El Nino. Apalagi berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi El Nino di Indonesia di tahun ini diperkirakan cukup tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gowa, Wahyudin mengatakan, hampir seluruh daerah telah merasakan dampak dari perubahan suhu bumi saat ini yang dipengaruhi dari El Nino. Tak terkecuali di wilayah Kabupaten Gowa yang mengakibatkan kemarau. Beberapa dari dampak El Nino ini adalah kekeringan panjang dan cuaca panas yang kadang cukup ekstrem. Kondisi ini diperkirakan terjadi hingga Oktober 2026 mendatang. “Beberapa dampak yang bisa terjadi seperti kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, gangguan hasil pertanian, dan kesehatan,” ungkapnya, dalam keterangannya, Sabtu (2/5). Sebagai langka antisipasi dalam menghadapi sejumlah dampak tersebut, BPBD Gowa akan terus melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan. Termasuk mengeluarkan kebijakan penetapan status siaga darurat kekeringan jika diperlukan atau jika terjadi kekeringan cukup panjang. Selain itu, BPBD Gowa juga akan melakukan pemantauan atau patroli rutin di wilayah rawan kebakaran hutan melalui koordinasi. Kemudian menyiapkan air bersih di lokasi yang dianggap masuk wilayah kekeringan ekstrem. Hal ini tentunya dilakukan dengan berkoordinasi bersama lintas sektor seperti, PDAM dan Pemerintah Desa dan Kelurahan. “Baik kepada pemerintah masyarakat dan media, kita terus melakukan kolaborasi menghadapi El Nino ini. Intinya sosialisasi dan kegiatan pencegahan akan terus dilakukan,” ungkapnya. Selain itu, penguatan koordinasi dengan dengan sejumlah pihak akan terus dilakukan, seperti dengan BMKG, Kementrian Kehutanan dan instansi terkait dalam menyusun kesiapsiagaan fenomena El Nino, serta penyiapan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan cepat.(JN)

Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Hardiknas: Memandang Indonesia Emas dari Timur

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Armil Lafiek – Orang Kampung  ruminews.id – “Indonesia Emas 2045” kerap diproyeksikan sebagai puncak kemajuan bangsa. Namun secara filosofis, pertanyaan mendasarnya belum tuntas: apakah “emas” dimaknai sebagai usia yang genap, atau kualitas manusia yang matang? Sebab peradaban tidak diukur dari umur negara, melainkan dari kualitas kesadaran warganya. Tanpa kejelasan konseptual, narasi Indonesia Emas berisiko menjadi retorika yang melampaui kesiapan objektif masyarakat. Dalam kerangka ilmiah pembangunan, kemajuan bangsa selalu bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi dan adopsi teknologi hanyalah konsekuensi, bukan fondasi. Fondasi itu adalah pendidikan, yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membentuk struktur berpikir, etos kerja, dan karakter sosial. Di sinilah persoalan Indonesia hari ini: pembangunan sering melompat pada output, tanpa memastikan kekuatan basisnya. Ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi fakta yang tak terbantahkan, terutama di kawasan timur. Di Sulawesi Selatan dan wilayah sekitarnya, akses terhadap pendidikan berkualitas belum sepenuhnya merata. Keterbatasan fasilitas, distribusi tenaga pendidik, serta hambatan ekonomi menjadi variabel yang menghambat mobilitas intelektual masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini menciptakan reproduksi ketimpangan, di mana kelompok yang memiliki akses akan terus maju, sementara yang terbatas akan tertinggal. Lebih dari itu, terdapat persoalan epistemologis dalam sistem pendidikan kita: lemahnya kemampuan lembaga pendidikan dalam mengubah mindset. Pendidikan belum sepenuhnya berhasil membangun kesadaran kritis sebagai fondasi kemajuan. Dalam kerangka Paulo Freire melalui Pedagogy of the Oppressed, pendidikan seharusnya menjadi praksis pembebasan, membangun kesadaran reflektif yang mampu mengubah kondisi sosial. Namun ketika akses ekonomi menjadi hambatan utama, pendidikan kehilangan daya transformasinya dan hanya menjadi instrumen seleksi sosial. Karena itu, sebelum berbicara jauh tentang Indonesia Emas, peningkatan kualitas intelektual masyarakat harus menjadi prioritas. Teknologi, ekonomi, dan pendidikan karakter adalah tiga pilar utama yang harus dibangun secara simultan. Tanpa penguatan karakter dan kapasitas berpikir kritis, kemajuan teknologi hanya akan melahirkan ketergantungan, bukan kemandirian. Dalam konteks kebijakan, diperlukan revolusi fokus yang sistemik. Pemerintah tidak cukup hanya merumuskan visi besar di tingkat pusat, tetapi harus memastikan implementasi hingga ke tingkat daerah, bahkan desa dan kelurahan. Intervensi kebijakan harus bersifat afirmatif: memperluas akses pendidikan, menurunkan hambatan ekonomi, serta meningkatkan kualitas fasilitas dan tenaga pengajar. Tanpa pendekatan struktural, kesenjangan akan terus menjadi warisan. Peran negara juga harus dipahami dalam dimensi psikologis-sosial. Fasilitas dan dukungan pemerintah memiliki korelasi langsung terhadap minat dan motivasi belajar masyarakat. Di kampung-kampung, kehadiran negara yang konkret, sekolah yang layak, akses yang mudah, dan biaya yang terjangkau, akan membentuk kesadaran baru bahwa pendidikan adalah jalan perubahan. Tanpa itu, pendidikan akan tetap dipandang sebagai beban, bukan kebutuhan. Dari Timur, kita tidak memulai dari nol. Tradisi Bugis-Makassar telah lama menanamkan nilai intelektual dan etika sosial, seperti “siri’ na pacce” ‘harga diri dan solidaritas’, yang menjadi basis moral dalam kehidupan. Ada pula prinsip “reso temmangingngi, namalomo naletei pammase dewata”, yang menegaskan bahwa kerja keras dan kesungguhan adalah jalan menuju keberhasilan. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa secara kultural, Timur memiliki fondasi kuat untuk membangun peradaban berbasis pendidikan. Sebagaimana salah satu spirit dari Karaeng Pattingalloang yang dikenal lebih mencintai ilmu daripada kekuasaan, menunjukkan bahwa tradisi intelektual di Timur telah lama menempatkan pengetahuan sebagai fondasi peradaban. Dengan demikian, Indonesia Emas bukanlah proyek waktu, melainkan proyek kesadaran. Ia tidak lahir dari seratus tahun usia negara, tetapi dari kualitas manusia yang dibentuk melalui pendidikan yang adil dan merata. Dan pendidikan yang adil hanya mungkin terwujud jika dimulai dari wilayah yang paling membutuhkan. Maka, melihat Indonesia Emas dari Timur bukan sekadar perspektif geografis, tetapi pilihan epistemologis dan moral. Dari Timur, kita belajar bahwa keadilan harus dimulai dari pinggiran, bahwa peradaban dibangun dari kesadaran, dan bahwa masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita maju, tetapi oleh seberapa adil kita membangun. Jika Indonesia benar-benar ingin menjadi “emas”, maka cahaya itu harus dinyalakan dari Timur, sebagai fondasi, bukan pelengkap. Dari kampung untuk Indonesia. Yakin Usaha Sampai. Kanreapia, 2 Mei 2026

Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

HARDIKNAS: Krisis Marwah Pendidikan di Era Digital

Tinggalkan Komentar / Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Amirul Syam Fadhil – Kabid Advokasi HMJ Perbankan Syariah UINAM ruminews.id, Gowa – Fenomena kampus yang berlomba “live” di TikTok untuk menjaring mahasiswa baru adalah potret paling jujur dari wajah pendidikan kita hari ini: bergerak cepat mengikuti zaman, tapi di saat yang sama mulai kehilangan marwahnya. Di momentum Hari Pendidikan Nasional yang seharusnya menjadi ruang refleksi tentang arah dan nilai pendidikan kita justru disuguhkan realitas yang cenderung pragmatis. Pendidikan yang dulu dimaknai sebagai proses memanusiakan manusia, kini semakin sering diposisikan sebagai komoditas dipasarkan, dikemas, dan dijual layaknya produk di etalase digital. Tidak bisa dipungkiri strategi live di TikTok punya rasionalitasnya. Ia murah, menjangkau luas, dan dekat dengan generasi muda. Bahkan, dalam bentuk ideal, ini bisa menjadi ruang transparansi: calon mahasiswa bisa melihat langsung suasana kampus, berdialog dengan dosen, dan memahami kultur akademik secara lebih terbuka. Namun persoalannya bukan pada medianya, melainkan pada orientasinya. Ketika live kampus lebih banyak diisi dengan gimmick, janji-janji instan, atau sekadar “jualan kursi”, maka yang hilang adalah esensi pendidikan itu sendiri. Kampus tidak lagi tampil sebagai ruang intelektual, melainkan sebagai entitas yang berlomba menarik “konsumen”. Di titik ini, relasi antara kampus dan mahasiswa bergeser dari hubungan akademik menjadi hubungan transaksional. Lebih mengkhawatirkan lagi, ketika kualitas tidak lagi menjadi pusat perhatian. Akreditasi, kapasitas dosen, kekuatan kurikulum, hingga iklim berpikir kritis semua itu bisa kalah oleh konten yang lebih menarik secara visual tapi kosong secara substansi. Ini bukan sekadar soal strategi promosi, tapi tentang arah masa depan pendidikan. Hardiknas seharusnya mengingatkan kita pada nilai-nilai yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bukan sekadar mencetak lulusan, apalagi sekadar memenuhi kuota mahasiswa. Jika tren ini terus dibiarkan tanpa kritik, kita berisiko melahirkan generasi yang masuk ke dunia kampus bukan karena kesadaran intelektual, tetapi karena terpikat oleh kemasan. Dan kampus, perlahan tapi pasti, kehilangan legitimasi moralnya sebagai penjaga ilmu pengetahuan. Maka kritik ini bukan untuk menolak modernisasi, melainkan untuk mengingatkan batas. Bahwa pendidikan boleh beradaptasi dengan teknologi, tetapi tidak boleh kehilangan jati dirinya. Kampus boleh hadir di TikTok, tetapi tidak boleh larut menjadi sekadar konten. Di Hari Pendidikan Nasional ini, pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah kita sedang membangun peradaban melalui pendidikan, atau justru sedang mengomersialkannya tanpa arah? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan apakah pendidikan kita masih memiliki marwah atau tinggal nama.

Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Hardiknas dari Timur; Ambisi Kuasa dan Keberpihakan yang Rapuh

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Abd. Razak Usman Ketua Bidang Pendidikan dan Pendampingan Beasiswa Badko HMI Sulsel ruminews.id, Gowa – Hari Pendidikan Nasional semestinya menjadi ruang paling jujur untuk bertanya, apakah negara masih setia pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, atau justru sedang mundur, menyerahkan pendidikan pada tekanan pasar dan kepentingan kekuasaan? Dari Timur dari ruang-ruang yang sering luput dari pusat perhatian pertanyaan itu terasa lebih nyaring, lebih nyata, dan lebih mendesak. Di tengah arus geopolitik-ekonomi global yang kian kompetitif, kebijakan pendidikan kita tampak penuh ambisi, tetapi rapuh dalam keberpihakan. Negara berlari mengejar indikator, berbicara tentang daya saing dan masa depan, tetapi lupa memastikan siapa yang benar-benar bisa ikut berlari. Tekanan global memang tak terelakkan, namun menjadikannya dalih untuk melemahkan tanggung jawab negara adalah bentuk kegagalan keberanian politik. Perguruan tinggi didorong mandiri, biaya pendidikan meningkat, dan akses kian ditentukan oleh kemampuan ekonomi. Di titik ini, pendidikan tidak lagi berdiri sebagai hak, melainkan berubah menjadi komoditas. Yang mampu melanjutkan, yang lemah tersingkir. Ini bukan sekadar persoalan biaya, ini adalah bentuk seleksi sosial yang dilembagakan. Lebih problematis, ambisi pembangunan sumber daya manusia tidak diiringi dengan fondasi keadilan sosial yang kokoh. Negara berbicara tentang masa depan, tetapi abai pada realitas hari ini. Banyak anak bangsa yang harus berhenti bukan karena tidak mampu berpikir, tetapi karena tidak mampu membayar. Ini bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan kegagalan moral. Di tengah deretan gelar akademik yang kian tinggi menjulang, kita justru menyaksikan ironi yang sunyi, rapuhnya hati nurani dalam wajah pendidikan itu sendiri. Ambisi kekuasaan merayap masuk ke ruang-ruang belajar, menggeser makna ilmu dari jalan pembebasan menjadi alat legitimasi. Pendidikan melahirkan kecerdasan, tetapi kehilangan keberanian;, melahirkan kompetensi, tetapi kehilangan empati. Apa yang ditegaskan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed bahwa pendidikan adalah praksis pembebasan, kini justru tereduksi menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan. Ketika akses ditentukan oleh daya beli, maka pendidikan bukan lagi alat pembebasan, melainkan instrumen pelanggengan ketidakadilan. Dalam lanskap pemikiran keislaman Indonesia, Nurcholish Madjid mengingatkan bahwa “pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, membebaskannya dari kebodohan dan ketertinggalan.” Namun hari ini, pendidikan justru berisiko menjauh dari nilai itu, menjadi sistem yang mengatur, bukan membebaskan. Di Sulawesi Selatan, sejarah telah melahirkan sosok besar seperti Karaeng Pattingalloang, dikenal sebagai “tau carakdek”, tokoh pendidikan yang mendunia. Spirit itu bukan sekadar kebanggaan historis, tetapi peringatan moral. Bahwa dari Timur, tradisi intelektual pernah berdiri tegak, berpijak pada ilmu dan kemanusiaan. Maka menjadi ironi jika hari ini pendidikan justru menjauh dari rakyatnya sendiri. Lemahnya kebijakan pemerintah terlihat dari kecenderungan menghadirkan solusi parsial. Bantuan pendidikan tidak menyentuh akar persoalan, pengendalian biaya tidak dilakukan secara tegas, dan komersialisasi dibiarkan tumbuh tanpa koreksi. Negara seolah hadir, tetapi tidak cukup kuat untuk melindungi. Sebagai bagian dari Himpunan Mahasiswa Islam, ini bukan sekadar refleksi, ini panggilan ideologis. Pendidikan harus dikembalikan ke rel konstitusi, sebagai hak, bukan komoditas. Negara tidak boleh terus berlindung di balik tekanan global, tetapi harus berdiri tegas di atas kepentingan rakyat. Hardiknas tidak boleh berhenti pada seremoni dan ambisi angka-angka. Dari Timur, kita mengingatkan. Revolusi kualitas pendidikan harus dimulai dari keberpihakan. Sebab jika pendidikan terus dibiarkan mahal, eksklusif, dan tunduk pada kekuasaan, maka kita tidak sedang membangun peradaban. Melainkan merawat ketimpangan yang dilembagakan. Dan ketika itu terjadi, pendidikan kehilangan maknanya sebagai jalan pembebasan. Ia tidak lagi memerdekakan manusia, tetapi perlahan menyingkirkannya dari masa depan. Pendidikan adalah cahaya, ia harus membebaskan, bukan membatasi. Jika hari ini ia meredup oleh kuasa dan pasar, maka tugas kitalah menyalakannya kembali dengan keberanian, keberpihakan, dan keyakinan bahwa dari ruang-ruang yang sederhana, masa depan yang adil bisa lahir. Panjang umur hal-hal baik di dunia pendidikan. Yakin Usaha Sampai.

Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Pemkab Gowa Dukung BPS Gagas Program Desa Cantik: Perkuat Kualitas Perencanaan Berbasis Data di Desa

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa memberikan dukungan penuh terhadap upaya Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mendorong kualitas perencanaan pembangunan berbasis data di tingkat desa. Dukungan ini pun dilakukan dengan ikut ambil bagian dan memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi dan Pencanangan Program Desa Cantik (Cinta Statistik). Kegiatan yang dirangkaikan dengan persiapan Sensus Ekonomi 2026 ini berlangsung di Aula Kantor Camat Bontomarannu, Kamis (30/4). Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, mengungkapkan data merupakan instrumen vital dalam pembangunan daerah. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang diambil berpotensi tidak tepat sasaran. “Program Desa Cantik ini hadir bukan sekadar seremonial, melainkan upaya strategis untuk memberikan pemahaman pentingnya data statistik sektoral di tingkat desa, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data,” ungkapnya. Menurut Sekda Gowa, Pemkab Gowa menyadari bahwa data berkualitas menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif. Dimana melalui program ini, setiap desa diharapkan mampu mengelola data secara mandiri, sehingga perencanaan pembangunan dapat dimulai dari basis data yang kuat di tingkat akar rumput. Sementara, untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang merupakan bagian dari Sosialisasi dan Pencanangan Desa Cantik ini dinilai krusial untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menyukseskan sensus tersebut. “Ini akan menjadi potret menyeluruh perekonomian kita. Sehingga dukungan kepala desa, lurah, dan agen statistik di Kecamatan Bontomarannu sangat dibutuhkan agar seluruh pelaku ekonomi dapat terdata secara jujur dan akurat,” harap Andy Azis. Sementara Kepala BPS Kabupaten Gowa, Joko Siswanto menegaskan bahwa Program Desa Cantik merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data di tingkat desa sebagai fondasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dirinya menjelaskan, BPS memiliki peran sebagai leading sector dalam pembinaan statistik sektoral, termasuk mendorong peningkatan literasi data dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola serta memanfaatkan data secara berkelanjutan. “Melalui pembinaan Desa Cantik, kami mendorong peningkatan kapabilitas statistik desa agar data yang dihasilkan semakin berkualitas dan dapat digunakan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan pembangunan,” jelasnya. Lebih lanjut, penguatan data desa akan berdampak langsung pada kualitas kebijakan yang dihasilkan, karena pembangunn yang baik harus berbasis pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Ketika data desa dikelola dengan baik, maka keputusan yang diambil akan lebih tepat sasaran. Inilah yang menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan dari desa untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,” lanjutnya. Tak hanya itu, Kepala BPS juga mengaku Program Desa Cantik berkontribusi dalam mendukung agenda nasional, khususnya dalam penguatan pembangunan berbasis desa serta integrasi data yang lebih optimal. “Kami berharap kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terus diperkuat, sehingga Desa Cantik tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi gerakan bersama dalam membangun budaya sadar data di masyarakat,” ujarnya. Pada pencanangan Program Desa Cantik di Kabupaten Gowa ini sejumlah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa mengambil bagian dalam membina desa tersebut diantarnya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gowa. Adapun, desa-desa yang akan menjadi sasaran program yakni Desa Sokkolia, Desa Nirannuang, dan Desa Bili-Bili di Kecamatan Bontomarannu. Turut hadir pada pencanangan Program Desa Cantik ini, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Emy Pratiwi Hosen, Camat Bontomarannu, Ilham Halim dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gowa.(NH)

Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

May Day yang Tak Terbaca: Dekonstruksi Hak Sosial-Ekonomi

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Iwan Mazkrib (Seniman Hukum / Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel) “Di antara deru mesin dan sunyi upah yang tertahan, keringat menjadi bahasa yang tak selalu diterjemahkan, dan kerja sering kali hanya dikenang, bukan dimenangkan. Kemudian May Day adalah harapan yang dirayakan.” ruminews.id, Gowa – May Day selalu hadir dengan pola yang nyaris seragam, pawai, tuntutan, dan janji kebijakan yang berulang. Namun di balik repetisi itu, terdapat lapisan makna yang kerap terabaikan, kerja bukan semata aktivitas ekonomi, melainkan ekspresi eksistensial manusia dalam membangun martabatnya. Sistem ekonomi modern memang cakap mengukur pertumbuhan melalui angka-angka makro, tetapi sering kali gagal membaca dimensi etik dari keringat yang menopangnya. Dalam kerangka hak asasi manusia, kerja yang layak merupakan hak fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan hak atas pekerjaan, upah yang adil, dan kondisi kerja yang manusiawi. Prinsip ini diperkuat oleh Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian integral dari martabat manusia. Namun dalam praktik, terjadi jarak antara norma dan realitas. Hak kerap direduksi menjadi objek negosiasi, sementara kesejahteraan tertunda dalam logika pertumbuhan. Pendekatan dekonstruktif, sebagaimana diperkenalkan oleh Jacques Derrida, memungkinkan kita membongkar konstruksi lama dalam memaknai kerja. Pekerja tidak lagi diposisikan sebagai instrumen produksi, melainkan sebagai subjek utama pembangunan. Narasi dominan tentang efisiensi dan percepatan ekonomi perlu ditinjau ulang, karena tanpa distribusi yang adil, pertumbuhan justru berpotensi memperdalam ketimpangan struktural. Sebagai negara hukum, peran hukum tidak berhenti pada fungsi regulatif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan korektif. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia. Dalam konteks ini, hukum harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak pekerja, sehingga tidak menjadi legitimasi bagi relasi kuasa yang timpang. Hukum, dengan demikian, dapat dipahami sebagai medium interpretatif yang hidup bukan sekadar teks normatif yang statis. Dari perspektif ekonomi, Amartya Sen mengemukakan bahwa pembangunan sejati diukur dari perluasan kapabilitas manusia untuk hidup secara bermartabat. Oleh karena itu, percepatan ekonomi yang tidak diiringi jaminan perlindungan pekerja hanya akan menghasilkan kemajuan semu. Dalam lanskap lintas sektor, termasuk logistik, distribusi, dan teknologi perubahan struktural justru melahirkan tantangan baru berupa fleksibilitas kerja tanpa jaminan, produktivitas tanpa perlindungan, serta inovasi yang tidak selalu sejalan dengan keadilan. Dalam konteks tersebut, hukum dapat diposisikan sebagai “infrastruktur tak kasat mata” yang mengatur ritme distribusi dan memastikan keseimbangan kepentingan dalam rantai pasok ekonomi. Kepastian hukum, kemudahan regulasi, serta perlindungan tenaga kerja menjadi prasyarat bagi percepatan ekonomi yang inklusif. Tanpa itu, akselerasi justru menciptakan kerentanan baru, sementara efisiensi berpotensi berubah menjadi eksklusi sosial. Secara normatif, prinsip-prinsip hukum seperti keadilan sosial, keseimbangan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai jangkar etik agar dinamika pasar tetap berada dalam koridor kemanusiaan. Dalam perspektif moral, Nurcholish Madjid juga menegaskan bahwa kemajuan harus selaras dengan nilai keadilan. Modernitas tanpa landasan etik hanya akan menghasilkan ketimpangan yang semakin kompleks. May Day, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi peringatan simbolik, tetapi juga ruang refleksi kritis. Ia mengajak kita mengevaluasi kembali apakah kerja masih menjadi sarana pencapaian martabat manusia, atau justru terjebak dalam mekanisme yang mereproduksi ketimpangan. Pertanyaan ini sekaligus menguji sejauh mana hukum tetap berfungsi sebagai pelindung, bukan sekadar instrumen legitimasi. Pada akhirnya, pekerja bukan sekadar variabel dalam sistem ekonomi, melainkan inti dari keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Keadilan tidak lahir dari pertumbuhan semata, tetapi dari keberanian untuk menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Dengan demikian, May Day yang “tak terbaca” menjadi pengingat bahwa perjuangan pemenuhan hak sosial-ekonomi belum selesai, selama kerja belum sepenuhnya dimaknai sebagai hak yang bermartabat dan dilindungi secara nyata. Selebihnya, rawat spirit kreatifitas arus cita dan cinta perjuangan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin Usaha Sampai.

Daerah, Ekonomi, Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized

Di Tengah Tekanan terhadap UMKM, Kapolres Gowa Hadir Memberi Dukungan Nyata.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized /

ruminews.id, Gowa — Di tengah situasi yang tidak mudah bagi pelaku UMKM, khususnya dengan adanya kebijakan penertiban yang berdampak pada penggusuran sejumlah pelaku usaha kecil di Kabupaten Gowa, kami dari Warung Bang Patur merasakan langsung perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Kapolres Gowa. Saat sebagian pelaku UMKM harus menghadapi tekanan dan kehilangan ruang usaha, Kapolres Gowa justru hadir dengan pendekatan yang berbeda. Beliau menunjukkan kepedulian nyata dengan mendukung usaha kecil, termasuk dengan melakukan pemesanan langsung di Warung Bang Patur. Bagi kami, ini bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan bentuk keberpihakan yang jelas kepada masyarakat kecil. Sikap humanis dan kedekatan beliau dengan pelaku UMKM menjadi bukti bahwa negara masih bisa hadir dengan wajah yang mengayomi, bukan hanya menertibkan. Apa yang kami rasakan ini adalah pengalaman nyata, bukan asumsi. Di saat kami membutuhkan dukungan, Kapolres Gowa hadir memberikan semangat dan harapan bagi keberlangsungan usaha kami. Kami menilai, kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat kecil, humanis, serta responsif terhadap kondisi sosial seperti ini adalah kualitas yang sangat layak untuk diapresiasi. Oleh karena itu, kami memandang Kapolres Gowa sudah sepantasnya mendapatkan amanah yang lebih tinggi. Kami berharap ke depan semakin banyak pemimpin yang memiliki keberanian untuk hadir langsung di tengah masyarakat dan memberikan solusi, bukan hanya kebijakan.

Gowa, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

HMI Gowa Raya Desak Percepatan Program Bedah Rumah dan Validasi Data Miskin Ekstrem

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, GOWA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program bedah rumah bagi masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Gowa, Sorotan tersebut muncul setelah tim HMI turun langsung melakukan pemantauan di sejumlah titik lokasi, Selasa (28/04). Dari hasil peninjauan itu, ditemukan bahwa masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni dan belum tersentuh program secara menyeluruh. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih jauh dari kata optimal. HMI Cabang Gowa Raya menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk mempercepat realisasi program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga yang hingga kini masih hidup dalam kondisi hunian yang tidak layak. Kondisi ini dinilai tidak hanya mencerminkan lambannya progres pembangunan, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial jika tidak segera ditangani dengan serius dan berkelanjutan. Ketua Bidang PPD HMI Cabang Gowa Raya menegaskan bahwa kondisi warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. “Ini bukan sekadar program, ini soal kemanusiaan. Kami menemukan langsung masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi yang tidak layak. Pemerintah tidak boleh lambat. Percepatan harus dilakukan tanpa kompromi terhadap kualitas,” tegasnya. Selain persoalan lambannya progres, HMI juga menyoroti potensi persoalan dalam aspek pendataan penerima manfaat. Menurut HMI, akurasi data menjadi kunci agar program ini tidak melenceng dari sasaran. HMI Cabang Gowa Raya secara tegas mendesak: Dilakukannya validasi data secara transparan dan serius kepada penerima bantuan. Percepatan pelaksanaan program secara merata di seluruh wilayah tanpa diskriminasi. HMI menilai, tanpa langkah cepat dan tepat, program ini berisiko menimbulkan ketimpangan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut tentu dapat berdampak pada menurunnya legitimasi kebijakan publik jika tidak segera direspons dengan perbaikan yang nyata di lapangan. Sebagai bentuk komitmen, HMI Cabang Gowa Raya menyatakan akan terus mengawal dan mengawasi jalannya program tersebut hingga benar-benar selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin ekstrem. Pengawalan ini juga menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. “Kami akan terus berada di garis pengawasan. Jika ditemukan ketidaktepatan sasaran atau lambannya kinerja, kami tidak akan ragu untuk menyuarakannya. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkas Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya. Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Gowa Raya

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Optimalisasi Aset Tanah, Gowa Bidik Lonjakan PAD dan Kepastian Investasi

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa memperkuat langkah pengamanan dan pemanfaatan aset daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah bersama Kementerian ATR/BPN dan KPK yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (29/4). Forum ini diarahkan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sekaligus membuka ruang peningkatan pendapatan daerah berbasis aset yang selama ini belum optimal dimanfaatkan. Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menilai pertemuan ini memberi arah yang lebih jelas bagi daerah dalam mengelola aset strategis. Ia menekankan bahwa penyelesaian status lahan akan menjadi pintu masuk bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. “Tentu ini menjadi kesempatan besar bagi Kabupaten Gowa, karena ada beberapa lahan yang harus segera kita selesaikan dan kita serahkan untuk kepentingan pemerintah, dengan potensi PAD yang sangat besar,” ujar Bupati Talenrang. Ia kemudian memberikan contoh salah satu kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat segera didorong pemanfaatannya jika status lahannya jelas dan terkelola dengan baik. “Seperti Malino Highlands yang kurang lebih 200 hektar, ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan daerah, dan tentu kepentingan masyarakat,” lanjutnya. Bupati Talenrang juga menegaskan pentingnya kecepatan tindak lanjut agar potensi yang ada tidak kembali tertunda dan bisa segera memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Ini harus segera ditindaklanjuti agar potensi yang ada benar-benar menjadi kekuatan fiskal daerah,” tambah orang nomor satu di Gowa ini. Program kolaborasi ini mencakup sembilan fokus utama, mulai dari percepatan sertifikasi tanah, integrasi layanan pertanahan dengan pelayanan publik, hingga konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah. Seluruhnya dirancang untuk mendorong kepastian hukum, efisiensi layanan, dan peningkatan nilai ekonomi lahan secara berkelanjutan. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menegaskan bahwa Sulawesi Selatan dipilih sebagai lokasi percontohan karena adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah. Ia menilai kolaborasi ini akan mempercepat pemetaan persoalan dan penentuan solusi. “Kami datang dengan komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan, dan ini akan dibahas lebih detail agar setiap daerah memiliki kejelasan langkah,” tuturnya. Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto, menekankan bahwa sertifikasi menjadi fondasi utama dalam menjaga aset daerah dari potensi kehilangan maupun penyalahgunaan. “Tujuan utamanya adalah mengamankan aset pemerintah daerah, agar tidak hilang dan benar-benar dikuasai secara fisik, hukum, dan administrasi,” terang Dedi. Ia menambahkan bahwa pengamanan aset yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah serta pencegahan praktik korupsi dalam pengelolaan lahan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Satgas Korsupgah Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rahmanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, Kepala Bapenda Gowa, Indra Wahyudi Yusuf, Kepala BPKD Gowa, Mahmud, dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa, Syahrul Syahrir.(PS)

Scroll to Top