Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Iin Nirmala

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Fomo atau Hanya Menjatuhkan Pihak Lain?

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

Penulis : Magfira – Sekertaris Umum / Korps HmI WATI HmI Cabang Makassar ruminews.id, Makassar – Hari ini, istilah fomo tidak lagi sekadar berarti fear of missing out. Ia telah berubah menjadi peluru sosial. Sebuah cap. Sebuah cara paling malas untuk membatalkan suara orang lain tanpa perlu membaca, mengkaji, atau memahami alasan mengapa seseorang bergerak, bersuara, atau ikut dalam sebuah isu. Sedikit penjelasan FOMO (Fear of Missing Out) adalah istilah yang menggambarkan rasa takut tertinggal dari pengalaman, informasi, atau tren sosial yang sedang ramai terjadi. Istilah ini mulai populer pada awal 2000-an di mana Patrick J.McGinnis memperkenalkan untuk pertama kalinya dalam artikel yang berjudul The Harbin yang di unggah dalam media mahasiswa Harvard business school lalu banyak dibahas dalam kajian psikologi serta media sosial. Selain itu juga ada penelitian yang bernama Andrew K. Przybylski pada tahun 2013 yang menjelaskan FOMO sebagai kecemasan sosial akibat keinginan untuk terus terhubung dengan aktivitas orang lain. Namun hari ini, sejak 2020 istilah FOMO sering dipakai secara berlebihan untuk menggantikan kata ikut ikutan. Orang turun aksi dibilang fomo. Orang bicara isu lingkungan dibilang fomo. Orang mengkritik pemerintah dibilang fomo. Bahkan ketika seseorang mulai peduli terhadap kemanusiaan, selalu ada yang datang dengan nada sinis: “Paling juga ikut-ikutan.” Lucunya, mereka yang paling sering meneriakkan kata fomo justru jarang membawa data. Tidak ada pengkajian. Tidak ada pembacaan sosial. Tidak ada usaha memahami konteks. Yang ada hanya keinginan untuk terlihat paling sadar di tengah keramaian. Seolah skeptisisme otomatis membuat seseorang lebih cerdas. Tapi disclaimer dulu nggak semua ya. Hanya sebagian besar. Kita hidup di zaman ketika label lebih dipercaya daripada fakta. Dan istilah fomo menjadi alat baru untuk merendahkan partisipasi publik. Padahal sejarah tidak pernah bergerak karena manusia-manusia yang terlalu sibuk curiga. Dalam Arus Balik, Pramoedya Ananta Toer menggambarkan bagaimana kekuasaan bekerja bukan hanya lewat senjata, tetapi juga lewat bahasa. Istilah-istilah dibentuk untuk mengatur cara berpikir masyarakat. Bahasa menjadi alat pengendali. Orang-orang akhirnya saling mencurigai, saling mematahkan, dan perlahan kehilangan keberanian untuk berdiri bersama. Kita sedang melihat pola yang sama hari ini. Ketika setiap gerakan dicurigai sebagai tren. Ketika solidaritas dianggap pencitraan. Ketika kepedulian dianggap panggung sosial. Akhirnya masyarakat menjadi lumpuh sebelum bergerak. Istilah fomo dipakai seperti palu godam untuk menghancurkan kemungkinan lahirnya kesadaran kolektif. Dan ironisnya, mereka yang paling keras meneriakkan “fomo” sering kali berdiri nyaman di posisi penonton. Tidak bergerak. Tidak menawarkan solusi. Tidak ikut menyusun perubahan. Mereka hanya sibuk mengaudit ketulusan orang lain. Padahal perubahan sosial selalu lahir dari gelombang. Dari orang-orang yang awalnya ikut-ikutan, lalu belajar, lalu sadar, lalu bergerak lebih jauh. Tidak semua kesadaran lahir dari ruang akademik yang sunyi. Banyak orang mulai peduli karena melihat orang lain peduli terlebih dahulu. Dan itu bukan dosa. Lihat saja bagaimana media sosial bekerja hari ini dalam kasus film dokumenter Pesta Babi. Banyak orang buru-buru mengatakan bahwa mereka yang menonton film tersebut hanyalah “kaum fomo”. Alasannya karena muncul video Mama Yasinta atau Mama Sinta yang menyatakan keberatan terhadap kemunculannya di dalam film. Tetapi persoalannya, banyak orang langsung membangun kesimpulan tanpa membaca pernyataan utuhnya. Dalam berbagai pemberitaan, Mama Yasinta tidak secara eksplisit mengatakan bahwa seluruh isi film itu bohong atau keliru. Yang ia soroti justru persoalan izin penggunaan dirinya dalam film dan rasa kecewa karena merasa tidak diberi persetujuan yang jelas terkait penayangan dokumenter tersebut. Namun media sosial bekerja dengan logika yang brutal, satu potongan video langsung dijadikan senjata untuk menyerang siapa saja yang menonton atau membicarakan film itu. Orang tidak lagi memeriksa substansi kritik filmnya, tidak membaca konteks konflik tanah adat Papua, tidak mengecek bagaimana polemik itu berkembang, tetapi langsung menuduh: “Yang nonton cuma orang fomo.” Padahal bahkan sutradara film tersebut meminta publik untuk tidak asal menghakimi dan menahan diri dalam membangun kesimpulan sepihak terhadap Mama Yasinta maupun situasi yang terjadi. Begitulah cara istilah dipakai hari ini: bukan untuk menjelaskan realitas, tetapi untuk menghentikan percakapan. Fenomena seperti ini bukan cuma terjadi pada film. Kita melihatnya setiap hari di media sosial. Dalam perdebatan hukum misalnya, orang lebih cepat menuduh masyarakat “fomo kasus” dibanding membahas substansi persoalan hukum itu sendiri. Ketika ada kasus korupsi viral, masyarakat yang ikut mengkritik disebut hanya numpang tren. Ketika ada pembahasan revisi undang-undang, orang yang baru mulai bicara dianggap tidak layak karena “baru sadar sekarang”. Akhirnya yang dibunuh bukan cuma opini, tetapi keberanian masyarakat untuk belajar dan ikut terlibat. Padahal partisipasi publik tidak pernah menuntut seseorang menjadi ahli terlebih dahulu. Kalau semua orang harus memiliki gelar hukum sebelum bicara soal keadilan, maka demokrasi hanya akan diisi oleh elit akademik. Kalau semua orang harus menjadi aktivis lama sebelum boleh bersolidaritas, maka gerakan sosial akan mati karena tidak pernah punya generasi baru. Begitulah kira kira kata Magfira, sekretaris Umum Korps HmI Wati Hmi cabang Makassar. Yang lebih berbahaya lagi, budaya mengejek fomo melahirkan kemalasan intelektual. Orang merasa cukup dengan satu label tanpa perlu membaca data. Satu potongan video dianggap cukup untuk memvonis. Satu utas Twitter dianggap cukup untuk menghakimi. Padahal masyarakat yang sehat justru lahir dari budaya verifikasi, bukan budaya asumsi. Ironisnya, orang yang paling sering menyebut orang lain fomo justru sering menjadi konsumen informasi paling malas. Mereka tidak membaca laporan. Tidak membuka kajian. Tidak menelusuri sumber. Mereka hanya memungut potongan narasi yang sesuai dengan ego mereka. Di sinilah bahasa berubah menjadi alat pemecah. Dan yang paling diuntungkan dari masyarakat yang saling mengejek adalah kekuasaan. Karena masyarakat yang sibuk saling menuduh tidak akan pernah cukup kuat untuk bersatu mengkritik ketimpangan yang nyata. Dalam banyak momentum sejarah, perubahan besar justru lahir dari gelombang massa yang awalnya dianggap “ikut-ikutan”. Demonstrasi mahasiswa, solidaritas kemanusiaan, gerakan lingkungan, hingga kesadaran politik anak muda selalu dimulai dari penyebaran pengaruh sosial. Orang melihat, tertarik, ikut, lalu belajar lebih jauh. Tidak ada kesadaran yang tumbuh di ruang hampa. Bahkan penelitian tentang pengaruh sosial di media menunjukkan bahwa opini publik memang sangat dipengaruhi oleh efek sosial dan keterpaparan informasi dari lingkungan sekitar. Itu artinya, menjadi tertarik karena melihat orang lain peduli adalah bagian normal dari proses sosial manusia, bukan sesuatu yang otomatis dangkal. Jadi mungkin masalahnya bukan pada orang yang dianggap fomo. Masalahnya justru ada pada budaya kita yang terlalu cepat merendahkan partisipasi. Karena

Daerah, Pemuda

Kecewa Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Blokade Jalur Perbatasan Mantobua–Korihi di Muna

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemuda /

RUMINEWS.ID, MUNA – Kekecewaan warga terhadap buruknya kondisi infrastruktur jalan kembali memicu aksi protes di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sekelompok pemuda bersama warga setempat melakukan aksi blokade jalan di jalur perbatasan antara Desa Mantobua dan Desa Korihi, Kecamatan Lohia, pada Rabu (27/05/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kondisi jalan poros yang rusak parah dan dinilai tak kunjung mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Jalan yang menjadi akses utama penghubung antarwilayah itu disebut telah lama mengalami kerusakan tanpa adanya perbaikan yang signifikan. Berdasarkan dokumentasi yang beredar luas di media sosial, warga melakukan pemblokiran tepat di area jalan berlubang di bawah gapura bertuliskan “Selamat Datang di Desa Korihi, Kec. Lohia, Kab. Muna”. Jalan yang rusak berat tampak dipenuhi bebatuan, tanah bergelombang, serta lubang besar yang membahayakan pengguna jalan. Dalam aksi tersebut, warga terlihat membakar sejumlah ban bekas di tengah badan jalan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi, menyebabkan akses kendaraan di lokasi untuk sementara waktu tidak dapat dilalui. Aksi bakar ban itu menjadi simbol kekecewaan warga terhadap lambannya penanganan infrastruktur di wilayah mereka. Tak hanya itu, massa aksi juga membentangkan spanduk protes berwarna putih yang berisi kritik keras kepada pemerintah daerah. Pada spanduk tersebut tertulis kalimat bernada protes, “BUPATI MUNA TIDAK TAU CARA MEMBANGUN MUNA”, yang menjadi sorotan publik setelah dokumentasinya tersebar di berbagai platform media sosial. Warga menyebut aksi ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa diabaikan. Mereka menilai jalan poros Mantobua–Korihi merupakan akses vital bagi aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. “Kami hanya ingin jalan yang layak. Bertahun-tahun rusak, tapi tidak ada perbaikan nyata,” ungkap salah satu warga dalam informasi yang beredar di media sosial. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Muna terkait tuntutan warga maupun rencana perbaikan jalan tersebut. Aparat kepolisian setempat juga belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai situasi pasca aksi pemblokiran. Warga berharap aksi ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar segera merealisasikan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Lohia. Mereka menegaskan bahwa akses jalan yang layak bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak masyarakat yang selama ini dinilai terabaikan.

Nasional, Olahraga, Opini

Peluit Akhir untuk Keberadaban: Ketika Nilai Luhur Olahraga Kalah oleh Premanisme Tribun

Tinggalkan Komentar / Nasional, Olahraga, Opini /

Penulis: Andi Taufiq Nur Ilmi (Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNISMUH Makassar) ruminews.id – Ada suatu hal yang mengganjal ketika menyaksikan rekaman video dari Stadion Gelora BJ Habibie, Kota Pare-pare. Bukan karena klub kebanggaan PSM Makassar kalah, karena kekalahan adalah bagian dari sepak bola, dan setiap penggemar sejati mengetahui hal itu. Yang membuat heran adalah pemandangan ketika flare mulai menyala dimana-mana, asap merah mengepul memenuhi stadion, dan orang-orang berpakaian hitam berlarian masuk ke lapangan seperti hendak berperang. Sebagai orang Bugis-Makassar, penulis tahu betapa dalamnya cinta masyarakat terhadap PSM Makassar atau yang biasa disebut cinta tanpa syarat. Klub yang memiliki julukan Pasukan Ramang bukan hanya sekadar tim sepak bola tetapi ia adalah identitas dan kebanggaan, namun malam itu setelah wasit meniup peluit panjang menandai berakhirnya laga, cinta itu berubah menjadi api yang justru membakar rumah sendiri. Salah satu mantan pemain Timnas Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik PSM Makassar sekaligus legenda PSM Makassar yang tidak asing lagi namanya dikalangan pecinta sepak bola tanah air yaitu Zulkifli Syukur yang membuat postingan diinstastory media sosialnya, beliau mengatakan bahwa “INI BUKAN OKNUM TAPI KELOMPOK”, oleh karena itu penulis hanya ingin berkata “Pentingnya menanamkan nilai-nilai sportivitas pada diri seseorang dan sportivitas tidak tumbuh sendiri tetapi dibentuk oleh pendidikan, dan budaya yang kita bangun bersama didalam dan diluar stadion’’. Di ruang kuliah, penulis memiliki satu kebiasaan kecil yang hampir selalu diulang setiap semester yaitu “olahraga bukan hanya tentang mencapai yang namanya tingkat kebugaran jasmani, tapi olahraga adalah soal sportivitas”. Sportivitas bukan hanya soal jabat tangan setelah peluit panjang berbunyi, tetapi jauh lebih dalam dari pada itu. Sportivitas adalah cerminan karakter seseorang yang paling jujur, seperti bagaimana kita bersikap ketika menang tanpa merendahkan, dan bagaimana kita bersikap ketika kalah tanpa kehilangan harga diri. Karakter itu bukan hanya dituntut oleh para pemain di atas lapangan tapi juga harus dimiliki oleh pemain kedua belas atau para suporter yang ada di tribun. Karena sejatinya suporter yang tangguh bukan diukur dari seberapa keras berteriak saat timnya menang tetapi suporter yang tangguh adalah yang tetap berdiri, tetap hadir, dan tetap setia disaat klub kebanggaannya terpuruk. Disitulah nilai sportivitas yang paling murni. PSM Makassar kalah dengan skor 1-2 dari tamunya Persib Bandung, gol penentu kemenangan lahir dimenit 90+7. Tujuh menit injury time yang terasa seperti tujuh tahun, ribuan suporter yang sudah datang dengan penuh harapan, bernyanyi sepanjang pertandingan dan percaya bahwa malam ini milik mereka, ternyata harus pulang dengan tangan hampa. Kalah dimenit-menit akhir adalah salah satu rasa sakit paling dalam yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar mencintai sebuah klub. Kecewa itu nyata, marah itu manusiawi, menangis di tribun pun tidak ada yang salah. Tetapi disinilah letak persoalannya. Ada jarak yang sangat jauh antara kecewa dan merusak, ada jurang yang sangat dalam antara ekspresi emosi dan tindakan kekerasan. Pada malam itu di Stadion Gelora BJ Habibie, Kota Pare-pare banyak yang memilih untuk melompati jurang dalam tersebut seolah-olah rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi pembenaran untuk menyakiti yang lain. Kericuhan itu berpotensi menjerat Pasukan Ramang dengan denda yang sangat fantastis akibat dari penyalaan flare, invasi lapangan, hingga pelemparan benda ke area pertandingan. Belum lagi ancaman pertandingan kandang tanpa penonton, dan bisa dibayangkan denda yang fantastis itu bisa dipakai untuk apa? Untuk program pembinaan pemain muda, pembenahan fasilitas latihan, atau kontrak pemain yang lebih kompetitif. Penulis tidak ingin berhenti pada kritik, karena kritik tanpa solusi hanyalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Sebagai akademisi dibidang olahraga percaya bahwa persoalan ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan jangka panjang. Pertama, edukasi suporter harus menjadi program yang sangat serius bukan sekadar spanduk imbauan yang terpasang sebelum pertandingan lalu dilupakan, tetapi butuh pelatihan budaya suporter seperti dialog antara manajemen dan beberapa kelompok suporter. Kedua, manajemen PSM Makassar perlu lebih terbuka dan komunikatif kepada publik. Kericuhan ini adalah sebagian dari ungkapan frustrasi yang sudah lama menumpuk, terbukti dengan adanya spanduk protes yang dibentangkan suporter malam itu bukan hanya soal kalah dari Persib Bandung tetapi itu adalah sinyal bahwa ada jarak yang perlu dijembatani antara manajemen klub dan suporter. Ketiga, yang paling mendasar yaitu perlu membangun budaya olahraga yang sehat mulai sejak dini seperti di sekolah-sekolah, kita perlu menanamkan bahwa kalah itu bukanlah sebuah aib, menghormati lawan adalah tanda kebesaran jiwa dan yang terpenting stadion adalah panggung perayaan, bukan arena pelampiasan. PSM Makassar adalah milik semua masyarakat Sulawesi Selatan. Setiap gol yang dicetak, kemenangan yang dirayakan, dan gelar juara yang diraih itu adalah milik bersama. Tapi konsekuensi dari setiap kerusuhan juga harus menjadi tanggungan bersama, maka dari itu menjaga nama baik PSM Makassar adalah tanggung jawab bersama bukan hanya pemain di lapangan, bukan hanya manajemen di balik meja, tapi juga para suporter di tribun. Bugis-Makassar punya Siri’ na Pacce yang wajib dijaga tapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan martabat. Tunjukkan kepada sepak bola Indonesia bahwa suporter PSM Makassar adalah yang paling berjiwa besar di negeri ini. Bukan hanya paling keras, tapi paling dewasa. EWAKO PSM MAKASSAR.

Nasional, Opini, Pemuda, Yogyakarta

Negeri dalam Timbunan Nol

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Yogyakarta /

Penulis: Suko Wahyudi – Pegiat Literasi Yogyakarta ruminews.id – Negeri ini barangkali terlalu banyak memelihara angka sampai lupa memelihara manusia. Di layar-layar televisi, angka dipamerkan seperti pengantin baru. Grafik ekonomi melenggang bak peragawati di catwalk pembangunan. Para pejabat tersenyum lebar sambil menyebut triliun demi triliun dengan lidah yang enteng, seolah-olah uang negara jatuh dari langit seperti hujan bulan November. Kini utang pemerintah hampir Rp10 ribu triliun. Sebuah angka yang kalau ditulis lengkap mungkin bisa membentang dari Monas sampai ujung kesabaran rakyat. Nolnya berbaris panjang seperti rombongan semut menemukan gula. Dan anehnya, bangsa ini mendengarnya dengan wajah biasa saja. Tidak ada yang pingsan. Tidak ada yang jatuh dari kursi. Mungkin karena rakyat sudah terlalu lama hidup di bawah guyuran angka-angka fantastis sampai rasa kagetnya habis digerus pidato ekonomi. Padahal Rp10 ribu triliun bukan angka kecil. Itu angka yang bisa membuat kalkulator masuk angin. Tetapi di republik ini, triliun sudah diperlakukan seperti uang parkir. Hari ini bicara triliun, besok bicara kuadriliun pun mungkin orang hanya mengangguk sambil menyeruput kopi sachet. Pemerintah tentu punya penjelasan yang terdengar gagah perkasa. Utang dipakai untuk pembangunan. Untuk infrastruktur. Untuk stabilitas ekonomi. Untuk masa depan bangsa. Kata “masa depan” memang kata yang paling sering dipinjam penguasa ketika masa kini mulai terasa sesak. Masa depan dijadikan lemari besar untuk menyimpan semua janji. Lalu jalan-jalan tol dibangun membelah pulau seperti ular baja yang sedang mencari makan. Bandara berdiri gagah dengan kaca mengilap. Gedung-gedung menjulang tinggi seperti sedang berlomba menyundul langit. Dari kejauhan negeri ini tampak modern. Lampu kota gemerlap. Beton tumbuh lebih cepat daripada pohon. Crane berdiri di mana-mana seperti burung bangau besi yang tak pernah tidur. Tetapi coba belok sedikit ke gang-gang sempit. Di sana hidup rakyat yang lain. Ada ibu-ibu yang menghitung harga cabai dengan wajah setegang sidang kabinet. Ada buruh yang gajinya habis sebelum kalender sempat ganti halaman. Ada anak-anak sekolah yang mimpinya sering kandas sebelum sampai meja makan. Negeri ini akhirnya seperti pesta perkawinan besar dengan dekorasi mewah, tetapi dapurnya kosong. Yang lucu, setiap kali utang naik, yang diminta mengerti selalu rakyat kecil. Mereka diminta sabar demi stabilitas nasional. Kata “stabilitas” di negeri ini sakti luar biasa. Ia dipakai seperti minyak angin untuk mengobati semua persoalan. Harga naik, demi stabilitas. Pajak naik, demi stabilitas. Subsidi dikurangi, demi stabilitas. Lama-lama rakyat mungkin akan diminta menahan lapar demi stabilitas perasaan para elite. Sementara itu para pejabat tetap muncul dengan mobil yang pintunya lebih berat daripada nasib rakyat. Jas mereka licin seperti baru disetrika malaikat. Jam tangannya berkilau seperti lampu diskotek. Mereka bicara penghematan sambil duduk di kursi empuk yang harganya mungkin cukup untuk membiayai satu dusun makan sebulan. Dan korupsi tetap berjalan dengan langkah santai seperti orang habis menang arisan. Negeri ini memang ajaib. Utang naik, korupsi juga naik. Rakyat diminta hemat, pencuri uang negara malah semakin sehat. Kadang saya curiga jangan-jangan korupsi di republik ini sudah menjadi cabang olahraga nasional. Bedanya, pelakunya tidak berkeringat tetapi rekeningnya yang gemuk. Kita ini seperti keluarga yang atap rumahnya bocor di mana-mana, tetapi sibuk membeli lampu kristal untuk ruang tamu. Air hujan masuk dari segala arah, sementara tuan rumah berdiri bangga memamerkan sofa baru kepada tetangga. Begitulah kira-kira pembangunan kita: megah di depan, rapuh di belakang. Yang paling menyedihkan adalah rakyat kecil sering tidak benar-benar menikmati pembangunan itu. Jalan tol dibangun, tetapi petani tetap sulit menjual hasil panennya. Bandara diperluas, tetapi nelayan masih berutang solar. Kota dibuat cantik, tetapi kontrakan rakyat tetap sumpek seperti kaleng sarden. Negeri ini sibuk memperindah wajah, tetapi lupa mengobati perut. Padahal Indonesia bukan negeri miskin. Tanahnya subur sampai tongkat kayu dan batu bisa tumbuh jadi tanaman, kata orang lama. Lautnya luas seperti hamparan doa yang tak selesai dibaca. Gunungnya penuh isi bumi. Tetapi entah bagaimana caranya, kekayaan sebesar itu sering berubah menjadi kemiskinan berjamaah. Mungkin masalah terbesar bangsa ini bukan kurang uang, melainkan terlalu banyak kebocoran. Anggaran bocor. Moral bocor. Amanah bocor. Negeri ini seperti ember tua yang terus diisi air, tetapi lubangnya lebih rajin bekerja daripada orang yang menuang. Karena itu utang Rp10 ribu triliun bukan sekadar urusan ekonomi. Ini soal arah akal sehat bangsa. Soal apakah negara masih ingat wajah rakyatnya sendiri atau sudah terlalu silau oleh cahaya investasi dan tepuk tangan pasar. Sebab kalau pembangunan hanya melahirkan gedung tinggi tetapi hati rakyat makin rendah, maka yang tumbuh bukan kemajuan, melainkan kesepian sosial. Dan jika utang terus menggunung sementara kesejahteraan tetap berjalan pincang, mungkin suatu hari nanti sejarah akan mencatat republik ini sebagai negeri yang terlalu sibuk menghitung angka sampai lupa menghitung air mata.

Enrekang, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan

Arsyila Farzana, Siswi Kelas 1 SDN 1 Enrekang, Harumkan Nama Sulsel di JSO

Tinggalkan Komentar / Enrekang, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, MAKASSAR – Kabupaten Enrekang kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang akademik. Arsyila Farzana Tyas, siswi kelas 1 SD Negeri 1 Enrekang, sukses menyabet medali perak dalam ajang bergengsi Jenius Science Olympiad (JSO) babak Final Provinsi Sulawesi Selatan untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Kompetisi yang berlangsung di Kampus STIMIK KHARISMA Makassar ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah. Namun, ketenangan dan kecerdasan Arsyila berhasil membuatnya unggul di antara para pesaingnya, sekaligus memastikan satu tiket untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional. Sinergi Orang Tua dan Guru Kesuksesan Arsyila tidak lepas dari bimbingan intensif duet guru pendamping, Amriani Mustakim Nur dan M. Haris Syah. Menurut tim pendamping, keberhasilan peserta didik merupakan buah dari kolaborasi yang solid antara lingkungan sekolah dan rumah. “Prestasi ini adalah hasil nyata dari kerja sama serta dukungan penuh dari orang tua, guru, dan Kepala Sekolah. Sinergi inilah yang membangkitkan rasa percaya diri anak di atas panggung kompetisi,” ujar guru pendamping. Persiapan Menuju Puncak Nasional Rasa bangga terpancar dari raut wajah orang tua Arsyila, Dr. Yassir M. Nur dan Ibu Tuti Alawiah. Sebagai ayah, Dr. Yassir menyatakan komitmennya untuk terus mendukung sang buah hati dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di babak final nasional. “Kami selaku orang tua tentu merasa sangat bangga. Insya Allah, kami akan memberikan persiapan yang lebih matang lagi agar Arsyila bisa tampil maksimal di tingkat nasional nanti,” ungkap Dr. Yassir. Menuju UPN Yogyakarta Berdasarkan jadwal yang dirilis panitia, Arsyila akan berangkat membawa nama Sulawesi Selatan ke babak Final Nasional yang diagendakan pada 28 Juni 2026 mendatang. Pertarungan perebutan gelar juara nasional tersebut akan dipusatkan di Kampus UPN Veteran Yogyakarta. Prestasi Arsyila ini diharapkan menjadi inspirasi bagi siswa-siswi lain di Kabupaten Enrekang untuk terus berani bermimpi dan mengasah kemampuan sejak dini di kancah internasional maupun nasional.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

HMI PNUP Sentil Pemerintah: Penimbunan Drainase di PK 7 Diduga Abaikan Lingkungan dan Desak Investigasi

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Makassar – Ketua Bidang PTKP HMI Kom. PNUP menyoroti secara serius persoalan penimbunan drainase yang terjadi di wilayah Tamalanrea tepatnya di kawasan Jalan PK 7. Tindakan tersebut dinilai bukan hanya bentuk kelalaian terhadap tata ruang dan lingkungan, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak sosial yang luas bagi masyarakat sekitar. ‘Drainase Ditutup, Potensi Bencana Dibuka: Kritik Ketua Bidang PTKP HMI Kom. PNUP terhadap Lemahnya Pengawasan lingkungan hidup” Penimbunan drainase secara sepihak merupakan persoalan yang tidak dapat dipandang sederhana. Drainase memiliki fungsi vital sebagai jalur aliran air dan pengendali genangan maupun banjir di kawasan permukiman. Ketika saluran tersebut ditimbun tanpa kajian yang jelas dan tanpa pengawasan ketat dari pihak terkait, maka yang dipertaruhkan adalah keselamatan serta kenyamanan masyarakat. Kondisi ini menjadi indikator lemahnya pengawasan dan minimnya ketegasan dari para pemangku kebijakan. Kami mempertanyakan keberpihakan pemerintah dan Aparat Penegak Hukum terhadap kepentingan masyarakat. Jika benar terdapat aktivitas yang melanggar aturan tata ruang maupun ketentuan lingkungan hidup, maka semestinya ada langkah cepat, terukur, dan transparan untuk menghentikan aktivitas tersebut serta melakukan investigasi menyeluruh. Pembiaran terhadap persoalan ini hanya akan melahirkan preseden buruk dalam tata kelola pembangunan di Makassar. Sebagai organisasi kader dan gerakan intelektual, HMI Kom. PNUP melalui Bidang PTKP menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berjalan di atas pengabaian terhadap aspek lingkungan dan hak masyarakat. Kebijakan yang abai terhadap keberlanjutan ekologis merupakan bentuk kegagalan dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan. Kami mendesak pemerintah setempat, dinas terkait, serta Aparat Penegak Hukum untuk segera turun melakukan peninjauan langsung, membuka hasil kajian secara transparan kepada publik, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir pihak yang mengorbankan kepentingan masyarakat luas. “Lingkungan yang rusak akibat pembiaran adalah bukti matinya keberpihakan kebijakan terhadap rakyat.” — Ahsan Az’ Zumar, Ketua Bidang PTKP HMI Kom. PNUP.

Daerah, Ekonomi, Makassar

Inovasi Petia Barbershop: Layanan Cukur Home Service Kini Jangkau Seluruh Wilayah Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar /

ruminews.id, Makassar – Barbershop HOME SERVICE kini kian menjadi fovorite beberapa costumer. Di tengah kesibukan, merawat penampilan tetap menjadi prioritas. PETIA BARBERSHOP kini hadir di kota makassar dengan konsep HOME SERVICE. Selain hadir sebagai solusi praktis, memungkinkan para costumer mendapatkan potongan provesional tanpa perlu keluar rumah. PETIA BARBERSHOP, sebagai salah satu pionir layanan jasa home service di kota makassar. Apa itu Barbershop Home Service? Barbershop home service adalah layanan potong rambut profesional yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan mendatangi langsung dirumah. Layanan ini menghadirkan pengalaman barbershop lengkap, mulai dari potong rambut, cukur, hingga styling, tanpa perlu repot keluar rumah. Kelebihan Barbershop PETIA dalam konsep home service yaitu, bisa menghemat waktu karena tidak perlu lagi menunggu antrian di barbershop. Selain itu, layanan ini menawarkan fleksibikitas, sehingga anda bisa mengatur waktu Kapanpun. PETIA BARBERSHOP MAKASSAR Mengahdirkan layanan cukur: Potong Rambut Pria: Berbagai model potongan rambut terkini, dari klasik hingga modern, ditangani oleh barber yang berpengalaman yang memahami gaya dan bentuk wajah. Layanan Home Service PETIA BARBERSHOP ini mencakup wilayah Se-Kota Makassar. Info lanjutan dari Owner Petia Barbershop tersedia Layanan WA. 085342951954 IG. @Petia_barbershop

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pendidikan Tanpa Manusia: Pabrik Nilai di Negeri yang Kehilangan Kesadaran

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Muhammad Raid Nabhan – Ketua Umum Bpl HmI Cabang Makassar Timur ruminews.id, Makassar – Problem utama pendidikan kita hari ini bukan pada kurikulum, bukan pada metode, bahkan bukan pada fasilitas. Problemnya lebih fundamental berada pada aspek kekeliruan memahami apa itu manusia, lalu keliru pula memahami apa itu pendidikan. Selama ini, kita terlalu mudah terpukau pada sistem pendidikan negara lain. Kita bicara Finlandia, Jepang, Korea, seolah kualitas pendidikan bisa diimpor seperti barang jadi. Padahal yang sering luput kita sadari, pendidikan tidak pernah berdiri di ruang kosong, semuanya lahir dari konteks sosial, budaya, bahkan cara suatu bangsa memandang manusia itu sendiri, berangkat dari titik ini, kita justru jarang benar-benar jujur melihat diri kita sendiri. saya sampai pada satu kegelisahan dengan melihat bahwa pendidikan kita terlalu sibuk mencetak manusia yang pintar, tapi tidak cukup serius membentuk manusia secara utuh, bahkan kita bangga dengan angka nilai, ranking, capaian akademik, dan bahkan jarang bertanya apakah semua itu benar-benar membuat manusia lebih sadar, lebih bijak, atau bahkan sekadar lebih mengenal dirinya sendiri Kita sering membanggakan pendidikan dan perkaderan sebagai dua pilar pembentukan manusia. Tapi kalau jujur melihat realitas hari ini, keduanya justru sedang mengalami hal yang sama: ramai di permukaan, kosong di kedalaman. Masalah yang kita hadapi bukan sekadar lemahnya pelaksanaan atau kurangnya program, ini lebih serius: kegagalan membentuk manusia secara utuh. Pendidikan sibuk mencetak orang pintar, perkaderan sibuk melahirkan orang aktif. Tapi keduanya sama-sama abai pada satu hal mendasar yakni membangun kesadaran. Ini bukan kesalahan satu pihak. Sistem ini dibentuk bersama oleh institusi pendidikan, pengelola perkaderan, hingga kita sendiri yang menjalankannya tanpa cukup refleksi. Kita semua berkontribusi dalam melanggengkan pola yang keliru: menganggap keberhasilan sebagai sesuatu yang terlihat, bukan yang terbentuk. Di berbagai ruang pendidikan dan perkaderan, termasuk Makassar Timur, gejala ini semakin nyata. Forum hidup, pelatihan berjalan, kader bertambah. Tapi kualitas manusia yang dihasilkan tidak selalu bergerak seiring dengan intensitas kegiatan. Ketika realitas sosial semakin kompleks, justru kita kekurangan manusia yang mampu berpikir jernih dan menentukan arah. Akar persoalannya sederhana tapi mendasar: kita salah memahami tujuan pendidikan dan perkaderan, ketika pendidikan kehilangan orientasi pada manusia, maka yang tersisa hanyalah rutinitas tanpa makna dan itulah yang sedang terjadi proses berjalan, tapi transformasi tidak benar-benar terjadi. Kalau ini terus dibiarkan, kita hanya akan memperpanjang siklus yang sama. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan teknis, tapi perombakan cara pandang dan keberanian mengambil langkah tegas Berhenti menjadikan kuantitas kegiatan sebagai ukuran keberhasilan, memastikan setiap proses kaderisasi benar-benar membentuk cara berpikir, bukan sekadar kemampuan berbicara, menghidupkan ruang intelektual sebagai kebutuhan, bukan pelengkap, menempatkan instruktur dan pendidik sebagai penggerak kesadaran, bukan hanya pengisi forum Karena pada akhirnya, masalah terbesar kita bukan kurangnya sistem tapi terlalu nyamannya kita menjalankan sistem yang ada, dan jika itu tidak diubah, kita akan terus melahirkan kader yang siap mengisi ruang, tapi tidak siap menentukan arah.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Menjelang Pelantikan KNPI Sulsel, VAS Silaturahmi ke Kabinda Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Makassar – menjelang pelantikan komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan periode 2026-2029 di Makassar Para pemuda yang tergabung dalam kepengurusan bersilaturahmi dengan brigjend TNI andi Anshar sebagai Kabinda sulsel demi menyukseskan acara tersebut, Kabinda berharap KNPI menjadi ruang pemuda yang progresif sehingga mampu berdampak dilingkup masyarakat, “Selamat sukses buat Vonny ameliani atas pelantikan nya, kami berharap di KNPI Sulsel menjadi wadah pemuda yang progresif, pemuda yang berdampak, “ungkapnya Pelantikan nantinya diharapkan menjadi ceremonial yang mencerminkan pemuda Sulawesi Selatan sampai ke pelosok daerah,

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pendidikan Gaya Bank di Abad 21: Saat Prodi Ditutup Demi Kepentingan Investasi

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Ariel Putra Pratama – Presidium Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) ruminews.id – Isu penutupan sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri oleh Kemendiktisaintek memicu alarm keras di kalangan aktivis literasi mahasiswa. Kebijakan ini seolah menegaskan bahwa standar keberhasilan sebuah institusi pendidikan kini hanya diukur melalui angka keterserapan kerja di sektor korporasi. Namun, kita harus bertanya secara mendalam, apakah universitas didirikan hanya untuk menjadi balai latihan kerja, ataukah sebagai rahim lahirnya intelektualitas yang mampu membedah carut-marut realitas sosial? Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan yang kini kian pragmatis dan transaksional. Pendidikan tinggi hari ini nampaknya telah terkooptasi oleh kepentingan industri semata, di mana kurikulum dipaksa tunduk pada selera pasar yang dinamis namun seringkali dangkal. Ketika negara mulai memilah mana ilmu yang “layak hidup” berdasarkan nilai ekonominya, maka pada saat itulah kita sedang menyaksikan lonceng kematian bagi ilmu-ilmu murni dan humaniora yang justru menjadi fondasi bagi nalar kritis bangsa. Dalam diskursus ini, penting bagi kita untuk mendudukkan perkara perbedaan antara Diploma Empat (D4) dan Strata Satu (S1) secara proporsional. D4 atau Sarjana Terapan memang secara ontologis dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan teknis dan operasional industri. Fokusnya adalah pada penguasaan skill praktis yang presisi, sehingga sinkronisasi dengan dunia usaha adalah sebuah keniscayaan. D4 hadir sebagai solusi bagi percepatan ekonomi nasional melalui tenaga kerja ahli yang siap pakai di lini terdepan produksi. Namun, menyamaratakan standar relevansi D4 dengan S1 adalah sebuah kekeliruan berpikir yang fatal. S1 atau Sarjana Akademik bukanlah ruang untuk mencetak “sekrup-sekrup” industri, melainkan wadah pengembangan teori, analisis mendalam, dan pemecahan masalah secara makro. S1 dirancang untuk membentuk pola pikir yang mampu melampaui teknis pekerjaan. Jika S1 dipaksa hanya mengikuti kemauan industri, maka fungsi universitas sebagai menara api ilmu pengetahuan akan runtuh dan berganti menjadi pabrik ijazah yang hampa nilai. Korelasi paksaan industri terhadap S1 ini membawa kita pada refleksi kritis Paulo Freire mengenai “Pendidikan Gaya Bank” (Banking Concept of Education). Freire mengingatkan bahwa ketika mahasiswa hanya dianggap sebagai objek yang diisi dengan instruksi demi kepentingan sistem dominan, maka pendidikan telah menjadi alat penindasan. Hari ini, mahasiswa tidak lagi diajak untuk “membaca dunia,” melainkan hanya diajak untuk “bekerja demi dunia.” Pendidikan telah kehilangan ruh pembebasannya karena hanya fokus pada domestikasi manusia agar patuh pada struktur pasar kerja. Apa yang dikhawatirkan Freire kini menjadi nyata di depan mata kita; pendidikan hanya dijadikan komoditas kebutuhan industri semata. Mahasiswa diarahkan untuk menjadi buruh-buruh intelektual yang terasing dari keresahan masyarakatnya. Ketika prodi yang mengajarkan keadilan sosial, filsafat, atau sejarah ditutup karena dianggap “tidak menghasilkan uang,” kita sedang menciptakan generasi yang ahli dalam teknologi namun buta dalam kemanusiaan. Ini adalah bentuk dehumanisasi dalam pendidikan yang sistematis. Oleh karena itu, Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) secara tegas menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi pelayan industri. Pemerintah harus memberikan ruang hidup yang luas bagi prodi S1 untuk tetap menjadi laboratorium pemikiran kritis, tanpa harus dibayangi ketakutan akan penutupan atas nama “relevansi industri.” Pendidikan adalah alat perjuangan untuk memanusiakan manusia, dan relevansi sejati pendidikan bukan terletak pada seberapa banyak lulusan yang menjadi karyawan, melainkan seberapa besar kontribusi mereka dalam membangun peradaban yang berkeadilan. Sati Nafas Perjuangan, Mengajar Pada Akar Rumput Merambat Pada Peradaban

Scroll to Top