Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal

Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan

Gus Falah Apresiasi Sinergi BNN dan Polda Jatim Bongkar Jaringan Narkotika Asal Thailand

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), menyampaikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polda Jawa Timur atas keberhasilan membongkar jaringan narkotika internasional asal Thailand. Menurut Gus Falah, sinergi yang dibangun antara BNN dan Polda Jawa Timur merupakan contoh kolaborasi yang sangat baik dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, khususnya jenis ganja. “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNN dan Polda Jawa Timur atas keberhasilan mengungkap jaringan narkotika internasional asal Thailand. Sinergi yang terjalin sangat baik dan patut terus diperkuat dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia,” ujar Gus Falah dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026). Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X itu menegaskan bahwa keberhasilan aparat penegak hukum tersebut telah menyelamatkan jutaan generasi muda Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkotika. “Keberhasilan ini bukan sekadar mengungkap jaringan peredaran narkoba, tetapi juga menyelamatkan jutaan generasi muda Indonesia dari cengkeraman narkoba yang dapat merusak masa depan bangsa,” tegasnya. Gus Falah, yang mewakili daerah pemilihan meliputi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan, juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan BNN dan Polda Jawa Timur mengamankan sebanyak 3,37 ton narkotika jenis cannabis buds asal Thailand di sebuah gudang yang berada di kawasan pergudangan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia menilai keberhasilan tersebut sangat penting karena barang haram tersebut berhasil diamankan sebelum sempat beredar dan merusak masyarakat, khususnya generasi muda di Gresik maupun Jawa Timur. “Sebagai wakil rakyat dari Gresik dan Lamongan, saya sangat bersyukur narkotika sebanyak 3,37 ton itu berhasil diamankan sebelum sempat beredar. Ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Gresik, Jawa Timur, dan Indonesia karena generasi muda kita terlindungi dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba,” katanya. Gus Falah berharap keberhasilan ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat koordinasi antarlembaga dalam memberantas jaringan narkotika internasional. Menurutnya, perang melawan narkoba membutuhkan kerja sama yang solid antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat agar Indonesia semakin terlindungi dari ancaman peredaran gelap narkotika.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Meritokrasi Harus Menjadi Fondasi Pengangkatan Pejabat BUMN, Bukan Sekadar Kedekatan Politik

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Belakangan ini, publik dihebohkan dengan polemik pengangkatan seorang figur muda sebagai Komisaris pada salah satu anak perusahaan PT Pertamina. Pengangkatan tersebut memicu perdebatan luas di berbagai platform media sosial karena dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai aspek kompetensi, pengalaman profesional, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Daerah, Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uinam Soroti Penyaluran Bidikmisi Dinilai Belum Tepat Sasaran

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Gowa – Program Bidikmisi yang kini bertransformasi menjadi KIP Kuliah kembali menjadi sorotan publik setelah dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran dalam penyaluran bantuan pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu. Program yang bertujuan membantu mahasiswa dari keluarga ekonomi lemah agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tinggi ini justru disebut masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya di lapangan. Sejumlah mahasiswa dan pengurus organisasi kemahasiswaan mengungkapkan bahwa masih ditemukan penerima bantuan yang berasal dari keluarga mampu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem seleksi dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kampus maupun pemerintah. Padahal, secara konsep, program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kabid Penelitian dan Pengembangan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Muh Ibnu Yassir, menilai bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya proses verifikasi data dan kurangnya transparansi dalam penentuan penerima bantuan. Menurutnya, hal ini menyebabkan bantuan tidak sepenuhnya jatuh kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. “Masih adanya mahasiswa dari keluarga mampu yang menerima bantuan menunjukkan lemahnya proses verifikasi data dan pengawasan dalam seleksi penerima. Di sisi lain, banyak mahasiswa yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan karena berbagai kendala,” ujarnya. Ia juga menyoroti proses seleksi yang dianggap belum berjalan optimal. Tahapan wawancara yang seharusnya menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan kelayakan penerima dinilai hanya bersifat formalitas. Bahkan, terdapat dugaan bahwa sebagian data penerima sudah ditentukan sejak awal sebelum proses seleksi dilakukan secara terbuka. Selain itu, minimnya transparansi dalam sistem penyaluran bantuan turut menjadi perhatian. Menurutnya, kurangnya keterbukaan informasi membuat masyarakat sulit mengetahui secara jelas bagaimana proses seleksi dilakukan, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa juga menyampaikan keluhan serupa. Mereka menilai bahwa penyaluran KIP Kuliah belum sepenuhnya tepat sasaran. Beberapa di antaranya menyebut bahwa mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu justru tidak memperoleh bantuan, sementara sebagian penerima lainnya dinilai tidak memenuhi kriteria ekonomi yang ditetapkan. Kondisi ini dinilai berdampak cukup serius bagi mahasiswa yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk melanjutkan pendidikan. Tidak sedikit mahasiswa yang akhirnya kesulitan membiayai kuliah karena tidak terakomodasi dalam program bantuan pendidikan ini. Para narasumber menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran bantuan pendidikan. Pemerintah dan pihak perguruan tinggi diharapkan dapat memperketat proses verifikasi data ekonomi, meningkatkan transparansi dalam seleksi, serta memperkuat pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan tujuan utama program KIP Kuliah yaitu memberikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat dapat benar-benar terwujud, bukan hanya menjadi harapan di atas kertas.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Ekonomi Digital dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis: Nurul Hidayat – Mahasiswa IAI AL-KHAIRAT PAMEKASAN ruminews.id – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya suatu era baru dalam aktivitas ekonomi yang dikenal sebagai ekonomi digital. Ekonomi digital merujuk pada seluruh aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, jaringan internet, dan platform elektronik sebagai basis transaksi, mulai dari perdagangan elektronik (e-commerce), pembayaran digital, hingga pemasaran melalui media sosial. Di Indonesia, pertumbuhan nilai transaksi ekonomi digital menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan penetrasi telepon pintar di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 65 juta unit usaha, atau sekitar 99% dari total unit usaha nasional. Sektor ini memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar lebih dari 60%, serta mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 97% dari total angkatan kerja yang bekerja. Fakta ini menegaskan bahwa keberlangsungan dan daya saing UMKM memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Ekonomi digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar melampaui batas geografis, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempermudah interaksi dengan konsumen melalui berbagai kanal digital. Berbagai program pemerintah, seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan berbagai inisiatif pembiayaan digital, turut mendorong percepatan adopsi teknologi oleh pelaku UMKM. Meskipun demikian, tidak sedikit pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala dalam beradaptasi dengan ekosistem digital, baik dari sisi literasi teknologi, keterbatasan modal untuk investasi perangkat dan infrastruktur, maupun minimnya pemahaman mengenai strategi pemasaran digital yang efektif. Kesenjangan ini berpotensi memperlebar jurang antara UMKM yang telah bertransformasi digital dengan UMKM yang masih bertahan pada model bisnis konvensional. Peran Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan UMKM Ekonomi digital memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja UMKM melalui beberapa mekanisme. Pertama, pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial memungkinkan pelaku UMKM menjangkau konsumen di luar wilayah geografis tempat usaha berada, sehingga membuka akses ke pasar yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk pasar regional maupun internasional. Kedua, digitalisasi sistem pembayaran melalui dompet digital dan QRIS mempermudah transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan usaha. Ketiga, pemanfaatan data digital memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami perilaku dan preferensi konsumen secara lebih akurat, sehingga strategi pemasaran dapat dirancang lebih tepat sasaran. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa peningkatan omzet UMKM yang aktif memanfaatkan kanal digital cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM yang masih mengandalkan model bisnis konvensional. Peningkatan omzet pada tingkat pelaku usaha secara agregat turut berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Dengan demikian, digitalisasi UMKM tidak hanya memberikan manfaat pada tingkat mikro bagi pelaku usaha, tetapi juga berdampak pada penguatan fondasi ekonomi domestik secara makro. Tantangan Digitalisasi UMKM Meskipun peluang yang ditawarkan ekonomi digital cukup besar, terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat proses transformasi digital UMKM di Indonesia, antara lain: Literasi digital yang masih rendah, terutama di kalangan pelaku usaha mikro di wilayah pedesaan, sehingga pemanfaatan teknologi belum optimal. Keterbatasan akses permodalan untuk investasi pada perangkat teknologi, koneksi internet, dan pelatihan sumber daya manusia. Ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, khususnya kesenjangan kualitas jaringan internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah tertinggal. Minimnya pemahaman mengenai strategi pemasaran digital, manajemen data pelanggan, dan keamanan siber, yang berisiko menimbulkan kerugian usaha. Persaingan usaha yang semakin ketat akibat masuknya produk dari luar wilayah maupun luar negeri melalui platform digital yang sama. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM bukan semata-mata persoalan teknologi, melainkan juga menyangkut aspek sumber daya manusia, permodalan, infrastruktur, dan budaya bisnis secara menyeluruh. Strategi dan Peran Kebijakan Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital oleh UMKM, diperlukan sinergi lintas pemangku kepentingan melalui strategi berikut: Peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM, baik oleh pemerintah, perguruan tinggi, maupun sektor swasta. Perluasan akses pembiayaan digital dan program permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan ultra mikro, untuk mendukung investasi teknologi UMKM. Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet hingga ke wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Penguatan kemitraan antara UMKM dengan platform e-commerce, penyedia jasa logistik, dan lembaga keuangan untuk memperluas ekosistem digital yang mendukung. Pemberian insentif kebijakan, seperti kemudahan perizinan usaha, sertifikasi produk, dan sertifikasi halal, yang mendukung UMKM untuk naik kelas serta berorientasi ekspor. Implementasi strategi tersebut memerlukan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas UMKM itu sendiri, sehingga manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia.

Nasional, Opini, Pemuda

Ketika Mimbar Singgah di Istana

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda /

Penulis: Suko Wahyudi. Kolumnis dan Pegiat Literasi Yogyakarta ruminews.id – Ada tiga perkara yang, jika terlalu akrab, rakyat biasanya mulai gelisah: penguasa, pengusaha, dan pemuka agama. Masing-masing memang mempunyai pekerjaan yang mulia. Penguasa mengurus negara, pengusaha menggerakkan ekonomi, dan ulama membimbing nurani. Tetapi sejarah berkali-kali mengajarkan, ketika ketiganya duduk terlalu lama di meja yang sama, rakyat sering kali hanya kebagian remah-remah. Yang satu mendapat proyek, yang lain mendapat kuasa, sementara yang seorang lagi mendapat tepuk tangan. Adapun rakyat, seperti biasa, diminta bersabar. Kesabaran memang murah, sebab yang membayarnya bukan mereka yang meminta. Negeri ini tampaknya memang gemar membangun persahabatan. Persahabatan antara politik dan modal sudah lama bukan berita. Yang belakangan mulai tampak ialah persahabatan antara modal dan mimbar. Pengusaha membutuhkan legitimasi. Penguasa membutuhkan restu. Sebagian pemuka agama membutuhkan akses. Maka bertemulah ketiganya dalam sebuah jamuan yang tampaknya penuh senyum, tetapi diam-diam menyisakan tanda tanya. Sejak kapan kebenaran harus menunggu undangan makan malam? Dulu orang mendatangi ulama untuk bertanya mana yang benar dan mana yang salah. Kini, jangan-jangan ada yang mendatangi ulama untuk memastikan bahwa yang salah dapat tampak benar. Fatwa bukan lagi lentera, melainkan lampu hias. Mimbar tidak lagi menjadi tempat mengingatkan kekuasaan agar tidak mabuk, melainkan panggung untuk memastikan bahwa kemabukan itu tampak anggun. Kalau sudah begini, agama kehilangan salah satu pekerjaannya yang paling tua: mengganggu kenyamanan para pemegang kuasa. Padahal para nabi tidak pernah terkenal karena pandai menyenangkan raja. Mereka justru terkenal karena membuat para raja sulit tidur. Nabi tidak membawa proposal proyek. Nabi membawa peringatan. Nabi tidak sibuk menghitung keuntungan. Nabi sibuk mengingatkan bahwa setiap keuntungan harus dipertanggungjawabkan. Maka, kalau hari ini ada mimbar yang lebih sering memuji daripada menegur, mungkin yang berubah bukan ajaran agamanya, melainkan arah hadap mimbarnya. Politik memang mahal. Biaya pemilu tidak dibayar dengan doa semata. Di situlah modal masuk sebagai tamu terhormat. Modal tentu tidak datang membawa bunga. Ia datang membawa harapan bahwa investasi politik akan kembali sebagai keuntungan ekonomi. Tidak ada yang aneh. Begitulah logika pasar bekerja. Yang menjadi soal ialah ketika logika pasar mulai mengatur logika moral. Ketika suara hati harus lebih dulu melihat daftar sponsor sebelum berbicara. Di negeri ini, segala sesuatu tampaknya bisa disulap menjadi seremoni. Peresmian gedung disertai doa. Peluncuran proyek disertai tausiyah. Peletakan batu pertama disertai pembacaan ayat suci. Tidak ada yang salah dengan doa. Tidak ada yang keliru dengan ayat suci. Yang menggelisahkan ialah apabila doa dipakai sebagai pagar agar kritik tidak masuk, dan ayat dipakai sebagai pagar agar pertanyaan dianggap dosa. Celakanya, rakyat kita mudah terpesona oleh simbol. Selama peci masih dikenakan, selama sorban masih melilit, selama salam masih diucapkan dengan fasih, kita sering lupa bertanya: kebijakan ini berpihak kepada siapa? Siapa yang memperoleh manfaat terbesar? Siapa yang menanggung kerugian? Agama akhirnya berhenti menjadi neraca keadilan, lalu berubah menjadi kosmetik kekuasaan. Wajahnya tampak saleh, tetapi tangannya sibuk berjabat dengan modal. Barangkali yang sedang kita hadapi bukan krisis agama. Masjid tetap penuh. Pengajian tetap ramai. Ceramah semakin banyak. Yang kita hadapi ialah krisis keberanian. Semakin sedikit orang yang berani mengatakan kepada penguasa bahwa ia keliru. Semakin sedikit yang berani mengatakan kepada pengusaha bahwa keuntungan tidak boleh menginjak keadilan. Dan semakin sedikit pula yang berani mengingatkan pemuka agama bahwa kedekatan dengan istana sering kali dibayar dengan jauhnya jarak dari rakyat. Demokrasi sesungguhnya membutuhkan orang-orang yang tidak mudah terpesona oleh kekuasaan. Ia membutuhkan ulama yang lebih senang kehilangan fasilitas daripada kehilangan integritas. Ia membutuhkan cendekiawan yang lebih takut kepada sejarah daripada kepada jabatan. Sebab sejarah mempunyai ingatan yang panjang. Ia mencatat siapa yang berdiri bersama rakyat, dan siapa yang sibuk berdiri di belakang kursi kekuasaan. Maka, jangan heran apabila kepercayaan publik perlahan menipis. Rakyat bukan tidak cerdas. Mereka tahu kapan agama berbicara atas nama Tuhan, dan kapan agama berbicara atas nama kepentingan. Mereka tahu kapan seorang ulama sedang menyampaikan kebenaran, dan kapan ia sedang menyampaikan ucapan terima kasih yang dibungkus ayat-ayat suci. Negeri ini tidak kekurangan orang saleh. Yang mulai langka ialah orang saleh yang berani. Sebab keberanian selalu mempunyai harga, sedangkan kenyamanan selalu mempunyai sponsor. Di situlah pertarungan sesungguhnya berlangsung. Apakah agama akan tetap menjadi suara yang membangunkan nurani, atau berubah menjadi musik pengiring jamuan kekuasaan? Pada akhirnya, yang membuat sebuah bangsa besar bukanlah megahnya istana, tingginya gedung, atau panjangnya daftar proyek. Bangsa menjadi besar apabila masih ada orang-orang yang berani berkata “tidak” kepada kekuasaan ketika kekuasaan menyimpang. Dan tugas itu, sejak dahulu hingga sekarang, bukan terutama milik politisi atau pengusaha. Tugas itu adalah kehormatan para pemuka agama. Sebab agama yang terlalu dekat dengan istana biasanya akan semakin jauh dari suara rakyat. Dan ketika mimbar sudah lebih sering singgah di istana daripada di hati mereka yang tertindas, barangkali yang sedang kehilangan arah bukan negara, melainkan nurani kita bersama.

Ekonomi, Luwu Timur, Nasional, Opini, Politik

Mengapa Kemiskinan Ekstrem Luwu Timur Harus Menjadi Alarm Bersama

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Luwu Timur, Nasional, Opini, Politik /

Penulis: Asri Tadda (Direktur The Sawerigading Institute) ruminews.id – PERDEBATAN mengenai angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur belakangan ini menjadi menarik. Setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tingkat kemiskinan ekstrem Luwu Timur yang masih mencapai 1,66 persen, muncul berbagai tanggapan yang berusaha menempatkan angka tersebut dalam perspektif yang lebih positif. Salah satunya adalah artikel Erwin Lessy berjudul “Luwu Timur di Atas Angka: Ketika Statistik Berbisik Tentang Perubahan” di Ruminews.id yang lebih menonjolkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program sosial Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sebagai warga yang mencintai Luwu Timur, saya tentu mengapresiasi seluruh capaian tersebut. Tidak ada alasan untuk menutup mata terhadap berbagai kemajuan yang telah diraih. Faktanya, IPM Luwu Timur terus meningkat dan kini termasuk yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Tingkat kemiskinan umum juga turun menjadi 5,79 persen, sementara pertumbuhan ekonomi tetap positif sebesar 3,70 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku bahkan telah mencapai sekitar Rp31,65 triliun, dengan sektor pertambangan menyumbang 41,99 persen terhadap struktur ekonomi daerah. Semua itu adalah capaian yang patut diapresiasi. Namun, mengapresiasi keberhasilan tidak berarti mengabaikan persoalan yang masih tersisa. Hal pertama yang perlu diluruskan adalah bahwa angka kemiskinan ekstrem Luwu Timur sebesar 1,66 persen bukanlah opini, melainkan hasil pengukuran statistik resmi negara. Prosentasi itu setara dengan sekitar 5.500 jiwa orang warga Luwu Timur. Data tersebut bukan produk media, bukan pula narasi politik. Ia berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan metodologi baku dan menjadi rujukan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan nasional. Karena itu, ketika data menunjukkan masih adanya kemiskinan ekstrem di Luwu Timur, respons yang paling tepat bukanlah mencari pembenaran, melainkan mencari jawaban mengapa hal itu masih terjadi di tengah keberlimpahan yang dimiliki daerah ini. Data ini justru seharusnya menjadi awal dari evaluasi kebijakan. IPM Tinggi Tak Hapus Kemiskinan Ekstrem Tulisan Erwin banyak mengutip keberhasilan peningkatan IPM sebagai bukti bahwa pembangunan Luwu Timur berada di jalur yang benar. Pernyataan tersebut tidak salah. Namun, menjadikan tingginya IPM sebagai bantahan terhadap data kemiskinan ekstrem merupakan kekeliruan metodologis. IPM mengukur rata-rata capaian pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Sementara kemiskinan ekstrem mengukur kelompok masyarakat yang berada pada lapisan paling bawah, yakni mereka yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kedua indikator tersebut tidak saling meniadakan. Negara seperti Amerika Serikat, Jepang, maupun Korea Selatan memiliki IPM yang sangat tinggi, tetapi tetap memiliki kantong-kantong kemiskinan. Artinya, IPM yang tinggi tidak otomatis berarti kemiskinan ekstrem telah hilang. Ada ungkapan yang sangat terkenal dalam ilmu statistik berbunyi “average hides inequality”. Artinya, nilai rata-rata sering kali menyembunyikan ketimpangan. Ketika pendapatan rata-rata meningkat, belum tentu seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. Demikian pula ketika IPM meningkat. Yang perlu diperhatikan justru adalah siapa yang belum ikut menikmati peningkatan tersebut. Di sinilah kemiskinan ekstrem menjadi sangat penting. Angka Makro dan Fakta Tersembunyi Selama ini kita sering melihat angka PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan IPM. Namun angka-angka tersebut tidak memperlihatkan wajah orang-orang yang hidup di balik statistik. Berdasarkan basis data mikro P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama pemerintah daerah, kemiskinan ekstrem di Luwu Timur ternyata tidak tersebar secara merata. Ia terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki karakteristik kerentanan yang berbeda. Di Kecamatan Malili, kantong-kantong kemiskinan ekstrem banyak ditemukan di kawasan pesisir, bantaran sungai, dan desa-desa terpencil yang relatif terpisah dari pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Di Kecamatan Towuti dan Nuha, muncul ironi yang sangat menarik. Justru di wilayah yang dikenal sebagai lingkar tambang, masih terdapat masyarakat miskin ekstrem yang tinggal di kawasan pesisir danau, daerah pegunungan, dan permukiman yang aksesnya masih terbatas. Mereka hidup berdampingan dengan kawasan industri bernilai triliunan rupiah, tetapi belum sepenuhnya menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut. Di Kecamatan Mangkutana dan Kalaena, kemiskinan ekstrem banyak dijumpai pada keluarga buruh tani musiman yang tidak memiliki lahan sendiri. Pendapatan mereka sangat bergantung pada musim tanam, panen, dan fluktuasi harga komoditas pertanian. Sementara itu, di Kecamatan Burau dan Wotu, kantong-kantong kemiskinan ekstrem lebih banyak berada di komunitas nelayan tradisional serta desa-desa pesisir dan perbatasan yang memiliki pilihan lapangan kerja sangat terbatas di luar sektor informal. Data mikro ini memberikan satu pelajaran penting, bahwa kemiskinan ekstrem di Luwu Timur bukanlah persoalan umum, melainkan persoalan yang sangat spesifik, spasial, dan terlokalisasi. Karena itu pula, penyelesaiannya tidak cukup melalui kebijakan yang bersifat umum. Harus lebih spesifik dan localized. Harus Segera Diselesaikan Sebagian orang mungkin berkata bahwa ini hanya 1,66 persen. Justru di situlah letak persoalannya. Apabila kemiskinan ekstrem tinggal 1,66 persen, seharusnya target menghapusnya menjadi semakin realistis. Kelompok masyarakat miskin ekstrem merupakan kelompok yang paling rentan. Mereka umumnya menghadapi berbagai persoalan sekaligus, mulai dari pendapatan yang sangat rendah; rumah tidak layak huni; akses sanitasi terbatas; kualitas pendidikan rendah; tidak memiliki tabungan; rentan terhadap guncangan ekonomi; dan sering kali berada jauh dari pusat layanan publik. Dalam literatur pembangunan, kondisi ini dikenal sebagai poverty trap atau jebakan kemiskinan. Semakin lama seseorang berada di dalamnya, semakin sulit keluar. Karena itu, kemiskinan ekstrem tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka statistik. Ia adalah alarm kemanusiaan. Saya percaya tidak ada pemerintah daerah yang menginginkan warganya hidup miskin. Karena itu, data kemiskinan ekstrem tidak seharusnya dipandang sebagai serangan terhadap pemerintah ataupun keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, data tersebut merupakan kompas kebijakan. Ia menunjukkan lokasi, karakteristik, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar. Mengakui adanya kemiskinan ekstrem bukan berarti menafikan keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, hal itu menunjukkan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Penutup Luwu Timur memiliki semua modal untuk menjadi kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang benar-benar bebas dari kemiskinan ekstrem. Kapasitas fiskalnya kuat. Sumber daya alamnya melimpah. Dunia usahanya berkembang. Program sosial pemerintah terus meningkat. Karena itu, angka 1,66 persen seharusnya tidak diperdebatkan sebagai soal gengsi daerah. Ia harus dijadikan target bersama untuk diturunkan hingga mendekati nol. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari tingginya IPM, besarnya PDRB, atau banyaknya investasi yang masuk ke daerah. Keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika seorang nelayan di Burau, seorang buruh tani di Kalaena, sebuah keluarga di pesisir Malili, atau masyarakat di seberang Danau Towuti dapat merasakan bahwa kekayaan Luwu Timur juga menjadi bagian dari

Bali, Politik

Konsolidasi Partai Rakyat Indonesia DPD Bali Perkuat Struktur Organisasi dan Persiapan Menuju Pemilu 2029

Tinggalkan Komentar / Bali, Politik /

ruminews.id, Bali – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Rakyat Indonesia (PRI) Provinsi Bali menggelar kegiatan konsolidasi organisasi sebagai langkah memperkuat mesin partai hingga tingkat akar rumput. Kegiatan tersebut dihadiri langsung secara virtual melalui Zoom oleh Ketua Umum DPP Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazarudin. Konsolidasi yang berlangsung penuh semangat tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPD Bali, di antaranya Parlindungan Saragih selaku Ketua DPD PRI Bali, Juan Michael selaku Bendahara DPD PRI Bali, Ardy Bimo selaku Sekretaris DPD PRI Bali, serta para Ketua DPC Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam arahannya, Ketua Umum DPP PRI Muhammad Nazarudin menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi partai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ranting sebagai pondasi utama dalam membangun kekuatan politik rakyat. PRI sendiri terus mendorong pembentukan struktur organisasi secara berjenjang di berbagai wilayah Indonesia. Adapun beberapa agenda utama yang menjadi pembahasan dalam konsolidasi DPD PRI Bali meliputi: Penguatan Struktur DPD, DPC hingga Ranting Pembahasan pertama fokus pada percepatan penyempurnaan struktur kepengurusan Partai Rakyat Indonesia di Bali. Penguatan organisasi menjadi prioritas agar setiap tingkatan kepengurusan memiliki peran dan fungsi yang jelas dalam menjalankan program partai. Ketua DPD PRI Bali, Parlindungan Saragih, menyampaikan bahwa konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pengurus dan kader di Bali. “Kita ingin membangun PRI Bali dengan struktur yang kuat, solid, dan hadir sampai ke masyarakat. Kekuatan partai ada pada kerja nyata dan kedekatan dengan rakyat,” ujar Parlindungan. Pengenalan Sayap Partai PRI di Bali Selain penguatan struktur utama, konsolidasi juga membahas pengenalan organisasi sayap Partai Rakyat Indonesia yang akan menjadi wadah pengembangan peran masyarakat, pemuda, perempuan, serta berbagai elemen sosial dalam mendukung perjuangan partai. PRI sebelumnya juga telah mengembangkan organisasi sayap sebagai bagian dari penguatan basis masyarakat. Partai Rakyat Persiapan Jadwal RAPIMNAS PRI Agenda berikutnya membahas persiapan menuju Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Partai Rakyat Indonesia. RAPIMNAS akan menjadi forum strategis untuk menyatukan visi, mengevaluasi perkembangan organisasi, serta menyusun langkah politik ke depan. Penentuan Lokasi Kantor DPD PRI Bali Dalam konsolidasi tersebut juga dibahas rencana penempatan kantor resmi DPD PRI Bali sebagai pusat aktivitas organisasi, pelayanan⁴ masyarakat, serta koordinasi seluruh jajaran pengurus di tingkat provinsi. Sekretaris DPD PRI Bali, Ardy Bimo, menambahkan bahwa keberadaan kantor DPD akan menjadi simbol kesiapan partai dalam membangun komunikasi dan pelayanan politik kepada masyarakat Bali. Dalam konsolidasi tersebut juga dibahas rencana penempatan kantor resmi DPD PRI Bali sebagai pusat aktivitas organisasi, pelayanan masyarakat, serta koordinasi seluruh jajaran pengurus di tingkat provinsi.

Daerah, Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Aturan Bisa Diatur: Warek III UINAM Lantik Pengurus DEMA-U 2026 yang ‘Kebal’ Syarat IPK

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 30 Juni 2026 — Birokrasi UIN Alauddin Makassar (UINAM) kembali mempertontonkan drama komedi penegakan aturan di lingkungan kampus. Meski didera gugatan resmi akibat rentetan kecurangan Pemilihan Mahasiswa (Pemilma), Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan tetap nekat melantik pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) periode 2026–2027.

Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

LBH Ansor Makassar Ajukan Kasasi atas Putusan PT, Siapkan Laporan ke Komisi III DPR RI dan Komisi Yudisial

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Makassar menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Makassar dalam perkara sengketa lahan yang berdampak pada penutupan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Alimul Ilmi di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Pada Hari Selasa (30/06/2026). Saat ini, perkara tersebut telah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA) setelah tim kuasa hukum mengajukan upaya hukum lanjutan.

Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Pendampingan Pembuatan Suling Bulatta Bagi Anggota Masyarakat kabupaten Gowa Untuk Penguatan dan Pelestarian Musik Trasional Sulawesi Selatan

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, GOWA — Cegah Kepunahan ‘Makassar Flute’, Tim Dosen FSD UNM Latih Warga Gowa Bikin Suling Bulatta, Keberadaan Suling Bulatta atau yang populer di dunia internasional sebagai Makassar Flute kian hari kian tergerus zaman. Khawatir alat musik tradisional khas Sulawesi Selatan ini dilupakan generasi muda, tim pakar dari Fakultas Seni dan Desain (FSD) Universitas Negeri Makassar (UNM) turun tangan melakukan aksi penyelamatan budaya di Kabupaten Gowa. Melalui program pengabdian masyarakat yang didanai oleh dana PNBP Skema Kompetitif LP2M UNM, tim dosen memberikan pendampingan intensif mulai dari pembuatan hingga teknik memainkan instrumen sakral tersebut. Aksi taktis ini dipimpin langsung oleh Ketua Jurusan Seni Pertunjukan FSD UNM, Khaeruddin, S.Sn., M.Pd., bersama Dekan FSD UNM Dr. Andi Ihsan, S.Sn., M.Pd., Tony Mulumbot, S.Sn., M.Hum., dan pakar organologi Rahmat Kurniawan, M.Sn. Berbahan Bambu Khusus dan Punya Nilai Sakral Suling Bulatta memiliki keunikan anatomi yang tidak dimiliki suling biasa. Musik tiup ini wajib dibuat dari bambu a’wo, sejenis bambu lokal berdinding tipis yang menghasilkan resonansi suara lembut dan menyayat hati. Secara historis, suling dengan enam lubang nada presisi ini dirancang agar pas saat dikolaborasikan dengan kecapi Bugis-Makassar. Di masa lalu, Suling Bulatta bukan sekadar hiburan pelepas lelah para petani, melainkan instrumen sakral dalam ritual maddoja bine (prosesi menabur benih padi). Memainkannya pun butuh teknik pernapasan diafragma yang stabil mirip seorang penyanyi profesional. Menurut Khaeruddin, S.Sn., M.Pd. (Ketua Tim Pengabdian): “Program ini adalah misi penyelamatan kebudayaan yang mendesak karena adanya jurang pemisah yang lebar antara generasi muda dengan akar budayanya. Kami menerapkan pendekatan partisipatif agar masyarakat Gowa tidak sekadar jadi penonton, tapi menjadi aktor utama sekaligus penjaga gawang kelestarian musik tradisional Makassar. Saat warga mandiri memproduksi dan memainkannya kembali, ekosistem budaya kita akan hidup lagi, Ungkapnya” Gerakan Gotong Royong Lewat Lima Tahapan Agar program tidak sekadar menjadi gerakan yang “hangat-hangat tahi ayam,” tim FSD UNM menerapkan metode Participatory Community Development secara konsisten dengan melibatkan warga sebagai subjek aktif melalui lima tahapan yang terukur. Langkah pertama dimulai dengan melakukan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyamakan persepsi bersama tokoh masyarakat sekaligus memetakan potensi bahan baku bambu a’wo. Setelah kesepahaman terbangun, warga kemudian dibekali dengan pelatihan komprehensif melalui metode learning by doing, yang mencakup praktik langsung pembuatan suling, penyetelan nada (tuning) menggunakan penala digital, hingga penguasaan teknik vokal pengiring. Untuk mendukung kemandirian di luar ruang pelatihan, tim juga memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan membagikan e-modul serta video tutorial interaktif yang dapat diakses warga kapan saja melalui smartphone. Tidak berhenti di situ, keberlanjutan program ini dikawal lewat pendampingan berkala melalui pembentukan kelompok belajar seni di tingkat komunitas yang dipantau secara rutin. Akhirnya, sebagai strategi keberlanjutan jangka panjang, tim FSD UNM membangun komunitas seni mandiri yang terkoneksi langsung dengan sekolah lokal dan tokoh adat guna memastikan terciptanya ruang regenerasi yang kokoh bagi generasi mendatang. Menurut Rahmat Kurniawan, M.Sn. (Pakar Organologi FSD UNM): “Suling Bulatta adalah mahakarya yang genius. Penggunaan bambu a’wo membuktikan kepekaan leluhur kita terhadap akustik suara. Tantangan terbesar ada pada proses tuning, di mana kami mengawinkan teknologi penala digital dengan rasa tradisional. Kami membekali warga teknik potong dan ukur yang akurat agar suling yang dihasilkan bernilai estetis sekaligus memiliki standar mutu yang layak untuk media pembelajaran di sekolah, Ungkapnya.” Berikan Dampak Ekonomi dan Sosial Program ini terbukti memberikan dampak ganda bagi masyarakat non-produktif di Gowa. Secara ekonomi (pendidikan & keterampilan), warga kini punya keahlian vokasional membuat suling yang bernilai jual. Secara sosial budaya, kegiatan ini memantik kembali kebanggaan kolektif terhadap identitas daerah. Antusiasme warga Gowa sangat luar biasa. Mereka secara swadaya menyediakan tempat pelatihan, logistik, hingga berkomitmen menjaga alat kerja pasca-program. Melalui evaluasi ketat dari awal hingga pemantauan 3-6 bulan ke depan, tim UNM optimistis target kemandirian budaya ini tercapai. Kini, kelompok seni mandiri telah lahir dan produk Suling Bulatta siap dipasarkan ke sekolah-sekolah. Kolaborasi manis akademisi FSD UNM dan warga Gowa sukses membuat Makassar Flute kembali bergema menjaga marwah tradisi Sulawesi Selatan.

Scroll to Top