Author name: Fikri Haikal

Daerah, Kolaka Utara, Pemerintahan, Pemuda

Peringatan Hari Bhayangkara, Lolosnya 11 Tahanan ini Menjadi Alarm Keras bagi Polres Kolaka Utara

ruminews.id, Makassar – Peringatan Hari Bhayangkara(1/7/ 2026) seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan profesionalisme, disiplin, dan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, momentum tersebut justru tercoreng dengan kabar lolosnya 11 seorang tahanan, kamis (2/7/2026) sekira pukul 03:00 wita memicu menjadi sorotan tajam terhadap sistem pengamanan di lingkungan kepolisian.

Hukum & Kriminal, Makassar, Pemerintahan, Pemuda

GAM Gelar Aksi di Pengadilan Tinggi Makassar, Wakil Ketua PT Janjikan Proses Objektif

ruminews.id, Makassar – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan tinggi Makassar 03/07/2026. ‎Dalam aksinya mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “PENGADILAN TINGGI MAKASSAR JANGAN SAMPAI MASUK ANGIN” Dengan tuntutan: Meminta hakim Pengadilan tinggi Makassar untuk bersikap objektif dalam memeriksa dan mengadili perkara No surat pengiriman berkas banding PN MLL – 0411 2025 CKW Menguatkan putusan No 94/PDT.G/2026/ PN MLL.

Nasional, Pemerintahan, Politik

Koordinasi di Jakarta, BPP DOB Perkuat Arah Perjuangan Provinsi Luwu Raya

ruminews.id, JAKARTA – Tim Pemekaran yang lebih dikenal sebagai Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya terus mematangkan langkah perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Setelah merampungkan rangkaian konsolidasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di Tana Luwu, BPP DOB kini melaporkan perkembangan perjuangan tersebut kepada Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPP KKLR), H. Arsyad Kasmar.

Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Takalar

Pemborosan Biaya di Tengah Efisiensi, Asmin: Minta Bupati Copot Camat Galesong Selatan

ruminews.id, Takalar – Rencana pelaksanaan Kemah Inspirasi Tingkat Kecamatan Galesong Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 17–19 Juli 2026 menuai sorotan tajam dari Ketua I PB SEPMI, Muhammad Asmin Rahman. Menurutnya, agenda yang mengusung semangat inspirasi justru berpotensi menjadi contoh pemborosan anggaran di tengah gencarnya kebijakan efisiensi yang didorong pemerintah. Asmin mempertanyakan besaran anggaran yang dibebankan kepada setiap desa. Dengan skema Rp3.000.000 per desa untuk 13 desa, total anggaran kegiatan mencapai Rp39.000.000. Di atas kertas, setiap desa mengirimkan 15 peserta, sehingga total peserta diproyeksikan sebanyak 195 orang.

Daerah, Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda

DPP HIPMA Gowa Desak DPRD Tuntaskan Hak Angket, Jangan Sandera Rakyat dengan Kegaduhan Politik

ruminews.id, GOWA – Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa (DPP HIPMA Gowa) mendesak DPRD Kabupaten Gowa agar segera menuntaskan proses Hak Angket yang hingga kini masih bergulir. Organisasi tersebut menilai, proses politik yang berlarut-larut tanpa kepastian hanya akan memperpanjang kegaduhan dan mengorbankan kepentingan masyarakat. Sekretaris Jenderal DPP HIPMA Gowa, Nurul Alif, menegaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan konstitusional untuk menggunakan hak angket. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab, bukan menjadi ruang tarik-menarik kepentingan politik. “Hak angket adalah instrumen konstitusional DPRD. Tetapi jangan biarkan proses ini berlarut-larut tanpa ujung. Apa pun hasilnya, rakyat Gowa berhak memperoleh kepastian. Jangan sandera masyarakat dengan kegaduhan politik yang terus dipertontonkan,” tegas Alif. Menurutnya, kegaduhan yang terus berlangsung telah menimbulkan keresahan publik dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan serta pembangunan daerah. “Desakan publik terhadap lembaga negara merupakan hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun, setiap kewenangan yang dimiliki lembaga negara harus berakhir pada kepastian hukum dan kepastian politik. Jangan bodohi rakyat dengan agenda maupun kepentingan politik tertentu. Rakyat tidak membutuhkan drama politik, rakyat membutuhkan solusi.” Alif menilai, baik Pemerintah Kabupaten Gowa maupun DPRD harus menunjukkan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan dengan segera menyelesaikan polemik yang berkembang. “Kalau memang ada persoalan, bongkar secara terang-benderang. Jika ditemukan pelanggaran, selesaikan sesuai mekanisme hukum. Jika tidak ada persoalan, sampaikan secara terbuka kepada publik. Yang tidak boleh adalah membiarkan masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian.” Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Gowa tidak hanya menghadapi persoalan hak angket semata. Masih banyak persoalan strategis yang membutuhkan perhatian serius DPRD dan pemerintah daerah. “Jangan sampai energi pemerintah dan DPRD habis hanya mengurus konflik politik. Masalah pelayanan publik, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan juga menunggu untuk diselesaikan. DPRD harus membuktikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok.” Di sisi lain, DPP HIPMA Gowa mengajak seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. Organisasi tersebut meminta masyarakat menghormati seluruh proses yang sedang berjalan, baik proses hukum di aparat penegak hukum maupun proses politik di DPRD. “Kami mengimbau seluruh masyarakat Gowa agar tidak mudah terprovokasi dan tidak terpolarisasi. Perbedaan pandangan politik tidak boleh berubah menjadi konflik horizontal yang merusak persaudaraan. Stabilitas daerah adalah kepentingan bersama.” Sebagai bentuk komitmen mengawal kepentingan masyarakat, DPP HIPMA Gowa menyatakan tidak akan tinggal diam apabila polemik ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang konkret. “Apabila DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gowa tidak segera menghadirkan solusi nyata dan kepastian kepada masyarakat, maka DPP HIPMA Gowa akan menggelar konsolidasi publik bersama berbagai elemen masyarakat sipil. Kami akan meminta pertanggungjawaban politik legislatif maupun eksekutif atas kegaduhan yang terjadi di Kabupaten Gowa.” Alif menegaskan, konsolidasi tersebut bukan sekadar bentuk protes, melainkan upaya untuk memastikan penyelenggara negara bekerja sesuai amanat konstitusi. “Rakyat Gowa membutuhkan kepastian, membutuhkan solusi, dan membutuhkan pemerintahan yang fokus bekerja. Jangan biarkan kepentingan politik mengalahkan kepentingan rakyat. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada penyelesaian yang jelas, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.”

Jeneponto, Pemuda, Politik

Karateker DPD II KNPI Jeneponto, Zainal Ditunjuk Pimpin Persiapan Musda

‎ruminews.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP.05/DPD-KNPI-SULSEL/VII/2026 tentang penunjukan Karateker Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II KNPI Kabupaten Jeneponto. Melalui surat keputusan tersebut, DPD I KNPI Sulawesi Selatan menunjuk Zainal sebagai Karateker DPD II KNPI Kabupaten Jeneponto pada kepengurusan KNPI Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Vonny Ameliani Suardi. ‎Benar, SK sudah diberikan dan ini sementara persiapan musda,”ucap Zainal saat dikonfirmasi. Kamis 02/07/26. Penunjukan karateker ini kata Zainal merupakan langkah organisasi untuk memastikan keberlangsungan roda organisasi KNPI di Kabupaten Jeneponto sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) guna membentuk kepengurusan DPD II KNPI Jeneponto yang definitif sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi yang berlaku. ‎Sebagai Karateker, Zainal diberikan mandat untuk melakukan konsolidasi organisasi, membangun komunikasi dengan organisasi kepemudaan (OKP), serta menyusun tahapan pelaksanaan Musda secara demokratis, terbuka, dan sesuai mekanisme organisasi.‎ ‎DPD I KNPI Sulawesi Selatan berharap kehadiran karateker dapat memperkuat soliditas pemuda di Kabupaten Jeneponto serta menghadirkan KNPI sebagai wadah yang mampu menyatukan berbagai elemen kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah. ‎Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor KEP.05/DPD-KNPI-SULSEL/VII/2026, diharapkan proses konsolidasi organisasi di Kabupaten Jeneponto dapat berjalan dengan baik sehingga Musyawarah Daerah dapat segera dilaksanakan untuk melahirkan kepengurusan DPD II KNPI Jeneponto yang sah, kuat, dan representatif,”tutup Zainal.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik

Dari Gotong Royong ke Kapitalisme Negara: Catatan Kritis atas Rocky Gerung dan Koperasi Merah Putih

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Saya tidak datang sebagai pengagum Rocky Gerung, tetapi saya menghormati kapasitas intelektualnya. Dalam kasus Koperasi Merah Putih ini, saya berpijak pada kegelisahannya untuk melangkah lebih jauh, karena menurut saya, apa yang ia khawatirkan sebagai inefisiensi teknis hanyalah gejala. Ancaman terbesar yang mengintai justru bersifat sistemik, dan sistemik itu bernama Kapitalisme Negara. Rocky melihat koperasi sebagai gerakan sosial yang mampu mengubah paradigma kapitalistik, dan ia mengingatkan perlunya dasar ideologis yang kuat agar pertumbuhan ekonomi desa tidak menciptakan pusat-pusat inefisiensi. Saya setuju secara filosofis, tetapi saya bertanya, dapatkah gerakan lahir dari instruksi presiden? Ketika negara mengucurkan Rp 240 triliun dari APBN melalui bank Himbara, menyalurkan pinjaman berbunga enam persen ke 80.000 unit koperasi yang dibentuk seragam melalui Inpres, dengan kepala desa sebagai pengawas dan BUMN sebagai “kakak asuh”, yang kita saksikan bukanlah kemandirian akar rumput, tapi sebuah birokrasi ekonomi baru. Ini bukan koperasi yang tumbuh dari iuran sukarela, tapi proyek yang dibiayai, diatur, dan dikendalikan negara. Kata “investasi” dari Menteri Keuangan dan logika kreditur di balik perjanjian pinjaman telah mengkhianati semangat solidaritas, karena jika gagal bayar, aset rakyatlah yang disita. Ini jelas logika pasar, bukan logika gotong royong. Di sinilah Kapitalisme Negara merayap masuk tanpa diundang. Negara menjelma menjadi pemodal, pengatur, dan pengawas utama, persis seperti yang diperingatkan János Kornai tentang entitas ekonomi yang kehilangan otonomi dan menjadi perpanjangan tangan birokrasi. Ironisnya, ketika BUMN bertindak sebagai “kakak asuh”, koperasi kehilangan daya tawarnya dan hanya menjadi agen distribusi korporasi, menjual pupuk dan sembako atas nama negara. Rocky menegaskan bahwa koperasi adalah antitesis akumulasi kapital, tetapi bagaimana mungkin logika akumulasi tidak hadir ketika target diukur dari angka kuantitatif dan bunga tetap dipungut? Yang dibangun bukanlah gerakan perlawanan terhadap kapitalisme, tapi kapitalisme berwajah birokrasi yang justru merayakan logika yang sama. Saya tidak menuduh pemerintah berniat jahat, karena yang saya baca adalah struktur, dan struktur saat ini menjebak koperasi dalam mekanisme kreditur. Gerakan sosial sejati tidak bisa diproduksi massal oleh anggaran tapi lahir dari kesadaran dan bertahan karena rasa memiliki. Koperasi yang dipaksakan akan mati begitu anggaran habis, meninggalkan rakyat dengan utang baru kepada negara, mengganti tuan lama dengan tuan baru yang lebih sulit digulingkan. Rocky berharap proyek ini mengubah paradigma, dan saya pun berharap demikian, tetapi harapan tanpa kritik struktural hanyalah mimpi siang bolong. Kapitalisme tidak bisa dilawan dengan uang kapitalis. Hanya kesadaran kolektif dari bawah yang mampu melakukannya, dan kesadaran itu tidak bisa dicetak dalam 80.000 unit seragam. Kita tidak boleh diam. Kita harus terus mengawasi dan bertanya, karena rakyat tidak butuh tuan baru, melainkan kemandirian yang harus diperjuangkan, bukan diberikan. Waktu akan menjawab, tetapi kita tidak boleh pasrah sebelum jawaban itu tiba.

Ekonomi, Nasional, Pendidikan

Ekonom Unhas: PDRB Tinggi Tak Otomatis Membuat Masyarakat Luwu Timur Makmur

ruminews.id, MAKASSAR — Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur di tengah besarnya kontribusi sektor pertambangan kembali memunculkan sorotan dari kalangan akademisi. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan paradoks pembangunan, ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan

Gus Falah Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya Anggota Polri Saat Bertugas, Dorong Pemberian Gelar Anumerta

ruminews.id, Jakarta– Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat menjalankan tugas dalam operasi penangkapan bandar narkotika jenis sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Kamis (2/7) dini hari. Gus Falah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum serta seluruh jajaran Polri yang kehilangan salah satu putra terbaiknya dalam menjalankan amanah negara. “Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya anggota Polri yang bertugas menegakkan hukum dan memberantas peredaran narkotika. Pengorbanan beliau adalah bentuk pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” ujar Gus Falah, Kamis (2/7/2026). Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR tersebut, anggota Polri yang gugur dalam menjalankan tugas patut mendapatkan penghormatan tertinggi dari negara. “Mereka layak disebut sebagai Pahlawan Bhayangkara. Negara perlu memberikan penghargaan berupa gelar anumerta sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi, keberanian, dan pengorbanan mereka dalam menjaga keamanan masyarakat serta menegakkan hukum,” tegasnya. Gus Falah juga mengapresiasi keberanian aparat kepolisian yang terus berada di garis depan dalam memerangi peredaran gelap narkotika, meski harus menghadapi risiko yang sangat tinggi. Ia berharap peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa pemberantasan narkotika bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari personel di lapangan, peristiwa bermula ketika Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran narkotika jenis sabu di Desa Tumbang Kalemei. Target operasi adalah seorang pria berinisial BIO yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika, bersama rekannya berinisial BUSU. Dalam proses penangkapan, petugas berhasil mengamankan BIO. Namun situasi berubah ketika keluarga target melakukan perlawanan terhadap aparat. Dalam insiden tersebut, seorang anggota Polri gugur saat menjalankan tugas. Gus Falah berharap aparat dapat mengusut tuntas peristiwa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta memastikan seluruh pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas diproses secara adil dan transparan. “Pengorbanan almarhum tidak boleh sia-sia. Negara harus hadir memberikan penghormatan yang layak kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara tegas terhadap siapa pun yang menghalangi atau melakukan kekerasan terhadap aparat yang sedang menjalankan tugas,” pungkas Gus Falah.  

Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan

Gus Falah Apresiasi Sinergi BNN dan Polda Jatim Bongkar Jaringan Narkotika Asal Thailand

ruminews.id, Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), menyampaikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polda Jawa Timur atas keberhasilan membongkar jaringan narkotika internasional asal Thailand. Menurut Gus Falah, sinergi yang dibangun antara BNN dan Polda Jawa Timur merupakan contoh kolaborasi yang sangat baik dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, khususnya jenis ganja. “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNN dan Polda Jawa Timur atas keberhasilan mengungkap jaringan narkotika internasional asal Thailand. Sinergi yang terjalin sangat baik dan patut terus diperkuat dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia,” ujar Gus Falah dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026). Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X itu menegaskan bahwa keberhasilan aparat penegak hukum tersebut telah menyelamatkan jutaan generasi muda Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkotika. “Keberhasilan ini bukan sekadar mengungkap jaringan peredaran narkoba, tetapi juga menyelamatkan jutaan generasi muda Indonesia dari cengkeraman narkoba yang dapat merusak masa depan bangsa,” tegasnya. Gus Falah, yang mewakili daerah pemilihan meliputi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan, juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan BNN dan Polda Jawa Timur mengamankan sebanyak 3,37 ton narkotika jenis cannabis buds asal Thailand di sebuah gudang yang berada di kawasan pergudangan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia menilai keberhasilan tersebut sangat penting karena barang haram tersebut berhasil diamankan sebelum sempat beredar dan merusak masyarakat, khususnya generasi muda di Gresik maupun Jawa Timur. “Sebagai wakil rakyat dari Gresik dan Lamongan, saya sangat bersyukur narkotika sebanyak 3,37 ton itu berhasil diamankan sebelum sempat beredar. Ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Gresik, Jawa Timur, dan Indonesia karena generasi muda kita terlindungi dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba,” katanya. Gus Falah berharap keberhasilan ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat koordinasi antarlembaga dalam memberantas jaringan narkotika internasional. Menurutnya, perang melawan narkoba membutuhkan kerja sama yang solid antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat agar Indonesia semakin terlindungi dari ancaman peredaran gelap narkotika.

Scroll to Top