Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

Makassar

Pemkot Makassar Data Ulang Pegawai Non ASN Agar Tertib Administrasi

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai non ASN di lingkup Pemkot Makassar. Langkah yang diambil saat ini, merujuk pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 018/R/BKN/VIII/2022, yang bertujuan mendorong percepatan pemetaan, validasi data, dan penyusunan peta jalan (roadmap) penyelesaian tenaga non ASN di masing-masing instansi pemerintah. Sebagai lembaga negara, Pemkot Makassar memastikan bahwa seluruh pegawai non ASN harus terdaftar dalam pangkalan data resmi. Hal ini penting untuk menghindari adanya pegawai “titipan” yang masuk melalui jalur tidak resmi atau tidak sesuai prosedur. Pendataan tenaga non ASN ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PAN-RB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022. Dalam surat tersebut, pemerintah pusat menginstruksikan agar dilakukan pendataan untuk mengetahui jumlah dan kondisi pegawai non ASN di setiap instansi pemerintah. Selain itu, kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, yang mengatur bahwa seluruh kepegawaian di instansi pemerintah harus memiliki status yang jelas. Tujuan utama dari pendataan ini adalah untuk memetakan kondisi pegawai non ASN. Hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan terkait tenaga honorer dan pengelolaan belanja pegawai secara lebih tepat sasaran. Kepala BPSDMD Makassar, Akhmad Namsum menegaskan, Pemerintah Kota Makassar memastikan tak ada PHK yang di lakukan berkaitan dengan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Pemkot Makassar. “Keputusan berkaitan dengan tenaga honor merupakan keputusan Pemerintah Pusat,” ujarnya, Sabtu (17/5/2025). Namsum membantah soal tudingan PHK di lingkup Pemkot Makassar. Ia menyebut ini merupakan penataan pegawai di Pemkot Makassar sesuai dengan regulasi yang ada di Pemerintah pusat. Ia menegaskan, ini adalah penataan ASN yang sesuai dengan regulasi yang keluar dan ini berlaku bagi seluruh Indonesia bahwa tidak boleh lagi melakukan penganggaran penggajian terhadap tenaga honor atau tenaga sebutan lainnya. “Tapi, bila dibutuhkan tenaga-tenaga yang saya sebutkan tadi maka dimungkinkan melalui pengadaan jasa lainnya perseorangan,” tegasnya. Hanya saja kata dia, ada ruang-ruang itu yang bisa dilakukan Pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk menopang kerja-kerja tenaga-tenaga aparatur di Pemerintah daerah. “Sehingga kita berharap tentu ruang-ruang itu, yang menjadi acuan tetap seperti apa yang diatur regulasi yang ada,” ungkapnya. Dia menuturkan, menyangkut mengenai tenaga non ASN di Pemerintah Kota Makassar memang sebenarnya adalah sesuai dengan regulasi. “Kita tahu bahwa ada penataan non ASN itu sesuai dengan undang-undang 20 tahun 2023 dan yang terbaru adalah surat Kemenpan RB nomor B.5993 MSM 01.002024 12 Desember 2024,” tuturnya. Selain itu kata Akhmad non ASN juga di atur dalam surat dari Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1664 Keuangan Daerah, bahwa pemerintah daerah di seluruh Indonesia tidak boleh atau tidak lagi diminta untuk tidak melakukan penggajian terhadap tenaga non ASN. Kecuali bagi tenaga yang mengikuti seleksi P3K karena tenaga non ASN yang bersangkutan kalau mengikuti seleksi PPPK dan tidak masuk dalam mengisi informasi itu akan menjadi PPPK paruh waktu. “Dan itu yang dimungkinkan untuk penganggaran penggajiannya seperti yang diterima sebelumnya,” tuturnya. Ia menyebut pegawai honorer yang tak mengikuti seleksi PPPK atau tidak mendaftar tentu tidak lagi memungkinkan diberikan gaji atau honor dari APBD sesuai dengan regulasi surat yang ada. “Bagi daerah yang masih membutuhkan tenaga non ASN sesuai dengan peta jabatan yang dilakukan oleh OPD bersama adalah masih dimungkinkan tetapi bukan lagi tenaga honor daerah tetapi melalui pengadaan jasa lainnya perorangan,” ucapnya. Pihak Pemkot Makassar akan melakukan pemetaan tenaga yang di butuhkan sesuai dengan SKPD masing-masing di Pemkot Makassar. Sesuai dengan apa yang dimungkinkan oleh regulasi seperti dengan tenaga kebersihan, operasional 24 jam dan tenaga-tenaga yang ada seperti di berbagai OTD menyangkut dengan pramusaji. “Kemudian kebersihan kantor, kemudian juga tenaga-tenaga yang lebih teknis yang mungkin bisa rekrut oleh masing-masing OPD sesuai dengan kebutuhannya tapi berdasarkan dengan pengadaan jasa lainnya perorangan,” bebernya. (*)

Makassar

Pengurus AUHM Makassar Silaturahmi dengan DPRD, Bahas Sinergi Tingkatkan PAD

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id, Makassar, 16 Mei 2025 – Pengurus Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) Kota Makassar melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor DPRD Kota Makassar, Jumat (16/5). Kunjungan ini bertujuan menjalin komunikasi dan sinergi dengan legislatif dalam rangka membangun kemitraan strategis antara pelaku usaha hiburan dan pemerintah. Kedatangan pengurus AUHM diterima langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, bersama dua anggota dewan, yakni Tri Sulkarnain Ahmad dari Fraksi Mulia dan Basdir dari Fraksi PKB. Dalam pertemuan tersebut, Supratman mengapresiasi terbentuknya kembali kepengurusan AUHM yang sebelumnya sempat mengalami kekosongan. Ia menilai keberadaan asosiasi ini penting sebagai wadah resmi para pelaku usaha hiburan di Kota Makassar. “Kita apresiasi dan mendukung hadirnya kembali AUHM. Selain sebagai mitra pemerintah, asosiasi ini juga dapat menjadi sarana menghimpun pelaku usaha hiburan di Makassar,” kata Supratman, legislator dari Partai NasDem. Ia berharap AUHM dapat berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor usaha hiburan yang tertib dan bertanggung jawab. Senada dengan itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menyambut baik langkah AUHM yang membuka ruang dialog dengan DPRD. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. “Sebagai langkah awal, kami akan mengundang seluruh pelaku usaha dan pengurus asosiasi untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ini penting agar terbangun sinergi yang baik antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha,” ujarnya. Sementara itu, Ketua AUHM Makassar, Tasbih Mursalin, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat DPRD Makassar. Ia menegaskan komitmen AUHM untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan usaha hiburan malam. “Kami ingin berperan maksimal sebagai perpanjangan tangan pemerintah, memastikan seluruh pelaku usaha bisa terhimpun, bertanggung jawab, dan memberi manfaat bagi pemerintah kota serta masyarakat,” ujar Tasbih didampingi sejumlah pengurus lainnya. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara AUHM dengan DPRD dan Pemkot Makassar dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Makassar, Olahraga

Makassar Half Marathon 2025 Siap Digelar, Target 10.000 Peserta

Tinggalkan Komentar / Makassar, Olahraga /

ruminews.id, Makassar akan kembali menggelar ajang lari akbar Makassar Half Marathon (MHM) 2025 pada 31 Mei–1 Juni di Anjungan Pantai Losari. Event tahunan ini menargetkan 10.000 peserta dan diproyeksikan menjadi salah satu lomba lari terbesar di Indonesia Timur. Jelang pelaksanaan, panitia mengadakan pemanasan bertajuk Sunday Five pada Minggu, 18 Mei 2025. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dijadwalkan turut ambil bagian dalam lari bersama komunitas pelari. Rute dimulai dari Balai Kota Makassar dan berakhir di Café Top Space, Jl. Emmy Saelan, melewati sejumlah ruas jalan utama kota. Kegiatan ini juga menggandeng pelaku usaha kuliner lokal untuk mendukung promosi pariwisata. “Kegiatan pemanasan ini penting agar otot peserta siap dan tidak mengalami cedera saat lomba,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, Andi Muh Yasir, dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025). Ketua Panitia MHM 2025, Arif Rahman Nur, menyebut jumlah pendaftar telah mencapai lebih dari 9.000 peserta. Dari total tersebut, 75 persen berasal dari Sulawesi Selatan, 34 persen perempuan, dan 52 persen merupakan generasi milenial. Peserta juga datang dari berbagai provinsi hingga mancanegara seperti Kenya dan Ethiopia. Makassar Half Marathon pertama kali digelar pada 2013 dan sejak 2016 diorganisir langsung oleh Pemkot Makassar. Tahun ini, event mengusung tema “Loud & Proud” dengan berbagai peningkatan agar memenuhi standar internasional. CEO MHM, Ari Azhari Ramadhan, menyebut Makassar sebagai kota ramah pelari karena dukungan masyarakat yang tertib selama lomba berlangsung. Untuk kelancaran acara, sekitar 1.250 tenaga kerja dari lima kampus pariwisata di Makassar dilibatkan. Selain sebagai ajang olahraga, MHM 2025 diharapkan menjadi momentum promosi pariwisata, kuliner, dan budaya lokal. Panitia juga telah menyesuaikan rute dan regulasi lomba sesuai standar PB PASI. Dinas Kesehatan akan menyiagakan ambulans dan tenaga medis di sepanjang jalur lomba. Dispora Makassar mengimbau warga untuk menjaga keamanan rute dan mendukung penyelenggaraan agar berjalan aman dan kondusif.

Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Wali Kota Munafri Dorong Peran Aktif Dewan Pendidikan Tingkatkan Mutu Sekolah

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya peran aktif Dewan Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Menurut Munafri, Dewan Pendidikan memiliki posisi strategis dalam mendorong terciptanya layanan pendidikan yang bermutu guna melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan andal. “Kami berharap Dewan Pendidikan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan. Masih banyak hal yang ingin kami benahi,” ujar Munafri saat menerima kunjungan Dewan Pendidikan Kota Makassar di Balai Kota, Rabu (14/5/2025). Ia menambahkan, Dewan Pendidikan berperan dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika pendidikan saat ini. Munafri yang juga akrab disapa Appi mengatakan, Dewan Pendidikan diharapkan mampu menjadi jembatan dalam menyampaikan gagasan-gagasan kebijakan strategis untuk mengatasi persoalan pendidikan dan menawarkan solusi alternatif. “Dewan Pendidikan harus menjadi mitra yang mampu menyampaikan aspirasi dan solusi dari masyarakat. Ini penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Rudianto Lallo, menyampaikan bahwa kunjungan pihaknya bertujuan melaporkan masa akhir kepengurusan yang akan berakhir pada Mei 2025. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Wali Kota Makassar dan Dinas Pendidikan untuk membentuk kepengurusan baru demi kelanjutan peran Dewan Pendidikan,” jelas Rudianto yang akrab disapa RL. Ia menegaskan bahwa selama masa kepengurusan, Dewan Pendidikan telah menjalankan peran sebagai mitra strategis Dinas Pendidikan dengan memberikan masukan, saran, dan rekomendasi terkait peningkatan mutu serta penyelesaian persoalan pendidikan di Makassar. “Tugas ini kami jalankan dengan penuh tanggung jawab, semangat kolaboratif, dan komitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan berdaya saing,” tambahnya. Sebagai informasi, keanggotaan Dewan Pendidikan Kota Makassar terdiri dari berbagai unsur, antara lain perwakilan guru, organisasi profesi seperti PGRI, sekolah swasta, praktisi pendidikan, jurnalis pendidikan, tokoh masyarakat, hingga anggota DPRD dari Komisi D yang membidangi pendidikan. (*)

DPRD Kota Makassar

Apiaty Amin Syam Kembali ke DPRD Makassar, Golkar Akan Persiapkan Berkas

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Apiaty K Amin Syam kembali ke DPRD Makassar. Istri mantan Gubernur Sulsel almarhum Amin Syam itu akan kembali menjabat sebagai anggota legislatif Makassar menggantikan almarhum Ruslan Mahmud. Penunjukan Apiaty K Amin Syam sebagai Pengganti Paruh Waktu (PAW) dibenarkan oleh Sekretaris DPD II Golkar Makassar, Andi Suharmika. Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pleno untuk PWA almarhum Ruslan Mahmud. Apiaty K Amin Syam sendiri yang akan naik jadi PAW karena memperoleh suara terbanyak kedua setelah almarhum Ruslan dengan perolehan suara sebanyak 3.572. “Berdasarkan mekanisme partai yang menggantikan almarhum adalah nomor urut dengan suara terbanyak kedua yaitu Ibu Apiaty,” kata Suharmika saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (14/5/2025). Wakil Ketua DPRD Makassar itu menuturkan terkait rapat pleno PAW direncanakan digelar pekan ini. Pihaknya juga sementara menyiapkan bagaimana mekanismenya, dokumen yang diperlukan dan sebagainya agar KPU segera memprosesnya. “Setelah pleno selesai kita minta persetujuan DPD Provinsi lalu seluruh dokumen kita kirim ke KPU,” pungkasnya.

Gowa

Sentuhan Harapan bagi Warga Miskin Ekstrem: Bedah Rumah Bukti Nyata Komitmen Pemda Gowa Kolaborasi PT Lurus Jaya

Tinggalkan Komentar / Gowa /

ruminews.id, GOWA – Di lorong-lorong sempit Desa Julukanaya, terdengar lirih suara haru dan syukur dari rumah-rumah warga yang tengah dibedah. Bukan sekadar tembok dan atap yang diperbaiki, tetapi juga harapan hidup yang perlahan mulai disusun kembali. Program bedah rumah bagi warga miskin ekstrem ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Ia merupakan simbol nyata kolaborasi menyentuh antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan sektor swasta, yakni PT Lurus Yaya Mangngallei yang dipimpin oleh H. Basir Bani Dg Bali sosok dermawan yang akrab disapa Om Bas. Salah satu penerima manfaat dari program bedah rumah, Daeng Liwang, tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan rumahnya yang dulu reyot kini mulai berubah menjadi hunian layak. “Terima kasih pemerintah. Terima kasih Ibu Bupati, dan terima kasih juga kepada PT Lurus Jaya, khususnya H. Basir Daeng Sibali. Ini sudah lebih dari cukup. Saya tidak menyangka,” ucapnya penuh haru. Program ini merupakan bagian dari inisiatif prioritas Pemkab Gowa bertajuk “Gowa Bersama” atau Gowa Sejahtera, yang menyasar kebutuhan dasar warga, mulai dari papan, sandang, hingga peluang hidup yang lebih layak, khususnya bagi kelompok miskin ekstrem. Sementara Direktur PT Lurus Yaya Mangngallei, H. Basir Bani Dg Bali, menegaskan bahwa program bedah rumah hanyalah langkah awal. Komitmen jangka panjang adalah membimbing warga agar mampu hidup mandiri. “Kami hadir bukan hanya memberikan bantuan fisik, tapi juga semangat dan motivasi agar mereka bisa bangkit dan mandiri. Kami pun pernah mengalami masa sulit. Dengan harapan dan kerja keras, semuanya bisa berubah,” ujar H. Basir saat dikonfirmasi, Minggu (11/5/2025). Ia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap program Orang Tua Asuh yang digagas Bupati Gowa dan Wakil Bupati. Menurutnya, program ini sangat memanusiakan manusia dan mencerminkan visi Gowa sebagai kabupaten yang berkeadilan sosial. Sementara itu, Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menyampaikan bahwa Pemkab Gowa telah menyalurkan bantuan bedah rumah kepada Keluarga Miskin Ekstrem (KME) yang memenuhi syarat administrasi. Beberapa rumah kini sedang dalam proses pengerjaan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. “Alhamdulillah, seluruh rumah yang kami kunjungi hari ini telah mendapat bantuan. Karena dilakukan secara bertahap, rumah yang lengkap administrasinya akan didahulukan, seperti milik Daeng Ngintang dan Rahim Daeng Liwang, yang diperkirakan selesai dalam satu hingga dua minggu ke depan,” jelasnya. Di bawah kepemimpinannya, bantuan ini turun langsung ke masyarakat. Bupati Husniah tak hanya menandatangani program di atas kertas, tetapi juga hadir di lapangan, menyusuri gang-gang sempit, mengetuk pintu rumah warga, dan mendengarkan langsung keluh kesah mereka. “Inisiatif ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak harus menunggu instruksi pusat atau anggaran besar. Dengan komitmen dan kemitraan yang solid, perubahan bisa dimulai bahkan dari lorong-lorong terkecil,” terang adik kandung Kabaharkam Mabes Polri ini. Kehadiran Bupati dan jajaran Pemkab Gowa di tengah masyarakat memberikan rasa hangat dan semangat baru. Tangis dan tawa menyatu dalam momen penuh makna yang akan terus dikenang warga. Pemkab Gowa ingin memastikan bahwa tak ada warga yang tertinggal dalam perjalanan menuju Gowa yang lebih maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.

Daerah

HMI Pangkep Kecam Tindakan Represif Satpol PP.

Tinggalkan Komentar / Daerah /

ruminews.id, Pangkep – Fadli Muhammad selaku Ketua umum HMI cabang pangkep merasa sangat menyayangkan tindakan Represif yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP terhadap kader HMI usai mengikuti aksi bersama aliansi mahasiswa pangkep “Tugas Pol PP hanya melakukan pengamanan bukan untuk menindas,” ujar Fadli , Kejadian seperti ini,, diduga sangat sering dan berulang kali dilakukan Satpol PP terhadap rekan-rekan mahasiswa dikab.pangkep yang menggelar aksi unjuk rasa. “Kami menilai bahwa Pemda kurang melakukan pembinaan terhadap Pol PP sehingga begitu berhadapan dengan mahasiswa langsung diperlakukan seperti itu,” Ia juga menyayangkan bahwa alih-alih mendapat respons dan solusi konkret dari bupati,para demonstran justru diperlakukan tidak manusiawi oleh aparat. “Di mana letak hak demokrasi jika suara rakyat dibungkam dengan kekerasan?” tambahnya. Atas insiden ini, HMI mendesak Bupati untuk segera memecat dan menindak tegas oknum anggota serta Kepala Satpol PP yang terlibat. Fadli menilai, tindakan tersebut menunjukkan ketidakmampuan dalam membina anggota dan mencoreng namabaik bupati sendiri. “Kami tidak akan diam. Kami akan terus mengawal proses ini hingga keadilan ditegakkan,” pungkasnya. (Red)

DPRD Kota Makassar

Dukung Pemilihan Langsung RT/RW, Ketua DPRD Makassar Supratman Desak Pemkot Tepati Janji

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews,id – Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Makassar yang akan menggelar pemilihan langsung Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada Juni 2025. Politisi NasDem itu menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menepati janji tersebut dan mendesak agar prosesnya tidak sekadar menjadi wacana. “Saya pernah dengar dari Pak Wali, katanya akan dilaksanakan pemilihan langsung. Kita harap itu betul-betul dilaksanakan, jangan hanya sekadar wacana,” tegas Supratman, Rabu, 7 Mei 2025. Supratman juga menyoroti pentingnya kesinambungan dalam proses reformasi birokrasi yang saat ini mulai dilakukan di level struktural atas oleh Pemkot. Menurutnya, pemilihan langsung RT/RW menjadi kelanjutan penting dari upaya tersebut. “Kalau sekarang dimulai dari atas, maka ke depan harus menyentuh sampai ke bawah, ke RW dan RT. Kami ingin ini benar-benar pemilihan langsung, bukan sekadar penunjukan seperti sebelumnya,” ujarnya. Ia pun mengingatkan Pemkot agar tidak mengulangi pola lama di mana jabatan RT/RW diisi oleh pejabat sementara (Pj) yang masa tugasnya kerap diperpanjang tanpa kejelasan waktu pemilihan. Menurutnya, pelaksanaan pemilihan yang dijanjikan pada pertengahan tahun ini harus direalisasikan.

Makassar, Politik

Ismail Minta Pemkot Makassar Wujudkan Janji Pembangunan di Wilayah Pulau

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak hanya memberikan janji, tetapi juga menunjukkan aksi nyata dalam pembangunan wilayah kepulauan. Ismail menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan dan layanan dasar yang dinilainya masih memprihatinkan di beberapa pulau. Salah satu contohnya adalah sekolah yang mengalami kerusakan parah. “Di sana ada sekolah yang atapnya bocor saat hujan dan tidak memiliki tempat berteduh yang layak. Ini harus segera dibenahi,” ujar Ismail, Selasa (6/5/2025). Politisi Golkar ini menegaskan bahwa warga di wilayah kepulauan berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik yang setara dengan warga di daratan, termasuk listrik dan akses pendidikan. “Sering kali listrik padam di sana. Ini perlu perhatian serius. Jangan sampai masyarakat pulau merasa dianaktirikan,” tegasnya. Ismail juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di kepulauan. Menurutnya, prinsip kesetaraan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan. Ia mendorong pemerintah dari tingkat camat, lurah, hingga SKPD untuk bersinergi dalam merespons aspirasi warga kepulauan secara cepat dan tepat. “Saya harap Pemkot benar-benar mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat di pulau. Kolaborasi antarinstansi sangat dibutuhkan agar pembangunan bisa dipercepat,” jelasnya. Ismail turut mengapresiasi rencana Pemkot Makassar untuk menyediakan kapal lintas pulau guna menunjang konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pulau. “Kehadiran kapal lintas pulau akan sangat membantu mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru. Tapi saya tekankan, jangan hanya berhenti di wacana. Ini harus diwujudkan,” pungkasnya.

Makassar, Politik

Ketua DPRD Makassar Dukung Pemilihan Langsung RT dan RW

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mendukung penuh rencana Pemerintah Kota Makassar yang akan menggelar pemilihan langsung ketua RT dan RW di seluruh wilayah kota. Supratman menilai langkah Wali Kota yang memulai penataan dari level tertinggi hingga ke perangkat paling bawah merupakan upaya positif untuk memperkuat demokrasi dan pelayanan publik di tingkat masyarakat. “Kita apresiasi kalau Pak Wali memulai dari atas, lalu turun ke RW dan RT. DPRD siap mendukung, termasuk jika perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan langsung,” ujar Supratman, Selasa (6/5/2025). Ia juga menyoroti perlunya kepastian waktu dalam proses pemilihan. Ia mengingatkan agar tidak terulang kembali situasi di masa lalu, saat jabatan ketua RT dan RW dijabat pejabat sementara (PJ) dalam waktu yang terlalu lama. “Pengalaman sebelumnya, jabatan PJ terlalu lama. Kita harap ini tidak terulang. Jangan sampai RT dan RW dijabat sementara terus-menerus, itu bisa menghambat pelayanan kepada warga,” tegasnya. Supratman berharap rencana pemilihan langsung yang dijadwalkan pada Juni atau Juli 2025 bisa terlaksana tepat waktu. “Kalau memang sudah dijadwalkan bulan enam atau tujuh, kami di DPRD sangat mendukung. Pemilihan langsung RT dan RW bukan hal baru dan bisa berjalan baik jika semua pihak berkomitmen,” tambahnya. DPRD Makassar meyakini bahwa pelibatan masyarakat dalam memilih ketua RT dan RW akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan lingkungan dan memperkuat rasa memiliki di tingkat komunitas.

Scroll to Top