Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

DPRD Kota Makassar

Ketua DPRD Makassar Dukung Rencana Pemilihan Langsung RT/RW, Dorong Demokrasi hingga Tingkat Warga

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

Ruminews.id – Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang akan menggelar pemilihan langsung Ketua RT dan RW di seluruh wilayah kota. Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dalam memperkuat sistem demokrasi di akar rumput sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat komunitas. Menurut Supratman, inisiatif Wali Kota Makassar untuk melakukan penataan struktural dari tingkat atas hingga ke unit pemerintahan paling bawah menunjukkan komitmen serius terhadap pembenahan birokrasi dan keterlibatan warga dalam proses pembangunan. “Kami mengapresiasi langkah Pak Wali yang memulai pembenahan dari atas hingga ke RT dan RW. DPRD siap mendukung, termasuk dalam hal penganggaran jika memang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan langsung ini,” ujar Supratman, Selasa (6/5/2025). Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya kepastian waktu pelaksanaan pemilihan, agar tidak mengulang pengalaman sebelumnya di mana jabatan Ketua RT/RW diisi oleh Pejabat (PJ) sementara dalam jangka waktu yang terlalu lama. “Jangan sampai jabatan PJ dibiarkan berlarut-larut. Itu bisa berdampak pada lambatnya pelayanan di masyarakat. Pemilihan definitif perlu segera dilakukan agar roda pemerintahan di tingkat paling bawah bisa berjalan optimal,” tegasnya. Supratman juga berharap agar jadwal pelaksanaan pemilihan langsung Ketua RT dan RW yang direncanakan pada bulan Juni atau Juli 2025 dapat direalisasikan sesuai target. “Kalau memang sudah dijadwalkan pada pertengahan tahun ini, kami sangat mendukung. Pemilihan langsung seperti ini bukan hal baru dan saya yakin bisa berjalan baik jika semua pihak berkomitmen,” tambahnya. DPRD Makassar menilai pelibatan masyarakat dalam memilih Ketua RT dan RW secara langsung merupakan wujud dari demokrasi partisipatif. Hal ini dinilai mampu mendorong keterlibatan aktif warga dalam pembangunan lingkungan dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap wilayah tempat tinggal mereka.

Hukum & Kriminal, Politik

Legislator Gerindra Soroti Maraknya Premanisme, Dorong Kepastian Hukum dan Peran Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Andi Amar Ma’ruf, angkat bicara mengenai maraknya praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menyoroti organisasi tertentu, melainkan perilaku premanisme itu sendiri yang harus dilawan bersama. “Sebenarnya kami tidak ingin mengkritik siapa pun. Organisasi atau bentuk badan apa pun bukan masalah. Yang kami benci adalah perilaku premanisme itu sendiri,” tegas Andi Amar dalam keterangannya. Menurutnya, praktik premanisme sering dianggap hal biasa karena sudah berlangsung lama dan dibiarkan. “Kita sangat prihatin, karena seperti yang disampaikan oleh masyarakat, perilaku ini akhirnya dianggap wajar karena terus dibiasakan. Ini harus dihentikan,” ujarnya. Andi juga menyoroti kebiasaan buruk dalam proses pembangunan dan investasi, di mana pihak-pihak tertentu harus menyiapkan dana “clereans” atau “setoran” kepada oknum organisasi masyarakat agar kegiatan berjalan lancar. Padahal, menurutnya, praktik seperti itu bertentangan dengan hukum. “Ini seperti memberi makan ikan, akhirnya mereka terbiasa. Hanya bermodal seragam atau logo tertentu, mereka bisa dapat ‘makan’. Ini menjadi cara mudah dan membuat mereka tidak lagi mau bekerja dengan cara yang benar,” jelasnya. Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk memerangi premanisme. “Kami berharap para advokat, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan turut bergerak bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen bangsa,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa Komisi III saat ini tengah mendorong revisi KUHAP dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum, demi menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Hukum & Kriminal, Makassar

DR. Jebra: Bukan Kami yang Tak Paham Organisasi, Penetapan Suara Harus Disepakati 7 Pimpinan Sidang!

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Makassar /

ruminews.id, Makassar – Beredar pemberitaan soal musyawarah Cabang II DPC EPRADI Makassar ada pihak yang tidak paham berorganisasi menanggapi pemberitaan tersebut DR. Muhammad Aljebra Aliksan Rauf S.H., M.H. menanggpi bahwa yang tidak memahami mekanisme Organisasi adalah sebaliknya, yang menyatakan kami ber 4 tidak paham, betapa tidak!!! pimpinan sidang itu berjumlah 7 orang, dalam setiap pengambilan keputusan maupun ketetapan yang di sahkan itu harus didasari atas persetujuan 7 orang pimpinan sidang atau setidak-tidaknya disetujui secara korum. Faktaanya, penetapan yang dibuat oleh 3 pimpinan sidang itu tidak memenuhi persyaratan forum dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan Pak Hasman Usman dan perlu di luruskan agar tidak menjadi informasi yang cenderung menyesatkan, 4 pimpinan sidang yang di maksud kakanda Yusuf Gunco itu tidak meninggalkan forum namun atas dasar kesepakatan bersama karena ada insiden penolakan hasil perhitungan suara sebab hasil perhitungan suara yang dihubungkan dengan jumlah absensi yang hadir dalam mencoblos, terdapat kelebihan suara yang berakhir dengan kondisi forum yang tidak kondusif sehingga ke tujuh pimpinan sidang dalam Musyawarah Cabang II DPC PERADI Makassar akan menggelar rapat tertutup. Dalam rapat tertutup, perdebatan terjadi soal apakah dilanjutkan ataukan tidak dengan catatan pertama: apabila lanjut, terdapat 2 pilihan yaitu Pemilihan Ulang karena terdapat alasan yang kuat bahwa penggunaan hak suara tidak sesuai dengan jumlah kehadiran karena ada indikasi yang kuat mencederai proses demokrasi dalam maka pilihannya adalah PSU ataukah di tetapkan hasil perolehan suara dengan memuat jumlah surat suara yang lebih yang tidak sesuai dengan absensi kehadiran pengguna suara, kedua: jika tidak dilanjutkan maka pilihannya adalah mengembalikan kepada DPN Peradi untuk memutuskan lebih lanjut. 4 pimpinan sidang memilih untuk dilakukannya PSU jika tidak maka segala keputusan dikembalikan kepada DPN Peradi agar dapat menentukan sikapnya terhadap proses yang diduga adanya mal praktek dalam pelaksanaan pemungutan suara. Tegas Jebra Panitia telah menetapkan yang bisa menggunakan hak pilihnya adalah yg sudah registrasi dan absen pada saat Musyawarah Cabang II DPC PERADI Makassar ternyata ada yang registrasi tapi tidak ada absen tetap menggunakan hak suaranya ini bisa diliat di daftar absen. Presidium dan panitia serta telah di setujui oleh peserta Musyawarah Cabang II DPC PERADI Makassar bahwa dari 974 yang peserta terdaftar hanya 913 yang manggunakan hak pilihnya dan 61 tidak melakukan hak pilihnya ternyata setelah di hitung jumlah suara Hasman Usman dan Syamsuddin serta suara batal jumlahnya 922 artinya ada kelebihan surat suara dengan demikian cacat prosudural. maka setelah di hitung surat suara terdapat kelibihan 9 suara oleh karena itu 4 pimpinan sidang memutuskan untuk menyerahkan ke dpn sedangkan 2 pimpinan sidang tetap menginginkan untuk melanjutkan dengan menetapkan hasil perolehan suara dalam Musyawarah Cabang II DPC PERADI Makassar.Kakak Ema salah satu pimpinan sidang dalam perdebatan memilih abstain untuk tidak memberikan tanggapan. dalam kronologi demikian, yang menjadi pertanyaan balik adalah siapa sebenarnya yang tidak paham mekanisme Organisasi dalam mengemban amanah sebagai pimpinan sidang? jadi janganlah menggiring opini bahwa saudaralah yang lebih paham organisasi seharusnya yang tua mengajarkan yang muda hal yang benar bukan sebaliknya. jadi tidak ada SC yang menetapkan Hasil Perolehan Suara melainkan SC sudah memberikan dan menyerahkan kepada Presidium sidang untuk melanjutkan sidang selanjutnya. jadi saya luruskan bahwa yang menetapkan hasil pemungutan suara dalam pemilihan Ketua DPC PERADI Makassar itu hanya 3 orang Pimpinan Sidang padahal pimpinan sidang berjumlah 7 orang, jadi bukan SC yah disini saja di lihat, siapa sebenarnya yg tidak paham tentang organisasi.

DPRD Kota Makassar

Pimpinan dan Anggota DPRD Makassar Hadiri Musrenbang RPJMD 2025-2029

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

 ruminews.id – Makassar – Pimpinan dan anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 yang digelar di Tribun Lapangan Karebosi, Senin, 5 Mei 2025. Acara ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun ke depan. Kehadiran unsur legislatif menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan program strategis yang berpihak kepada masyarakat. Dengan digelarnya Musrenbang RPJMD ini, diharapkan Makassar mampu memiliki roadmap permbangunan yang terarah, berkelanjutan, dan inklusif untuk periode 2025-2029.

DPRD Kota Makassar

Gelar RDP, Komisi B DPRD Makassar Bahas Mengenai Persoalan Parkir di Kota Makassar

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pengusaha Cafe dan Tempat Hiburan Malam (THM) di ruang Banggar DPRD Makassar pada Jumat, 2 Mei 2025. Rapat ini digelar menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat terkait perizinan, pajak, dan persoalan parkir yang dianggap mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di sejumlah titik kota didaerah ini. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), direksi Perusda Kota Makassar, dan seluruh Anggota Komisi B DPRD Makassar. Dalam pertemuan itu, berbagai aspirasi dan masalah disampaikan, mulai dari proses perizinan usaha yang dianggap berbelit, kurangnya kepatuhan terhadap aturan pajak, hingga sistem parkir yang dinilai semrawut dan merugikan pengguna jalan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyampaikan keprihatinannya. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan kejelasan dalam pengurusan izin usaha. “Kami mendengar langsung laporan-laporan dari masyarakat yang menyebut adanya ketimpangan antara kondisi di lapangan dan laporan resmi yang masuk. Jangan sampai ada rekayasa data. Ini menyangkut kredibilitas,” ujarnya. Andi Makmur juga menyoroti pentingnya ketegasan dalam penegakan aturan. Ia menekankan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam jika pelaku usaha belum melengkapi izin-izin yang diperlukan. “Kami tidak serta-merta turun menindak tanpa dasar. Tapi kalau tidak ada izin dan banyak keluhan, tentu kami akan bertindak sesuai fungsi pengawasan,” katanya. Ia juga meminta agar OPD terkait membantu mempercepat proses perizinan dan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. “Kalau ada berkas yang belum lengkap, mohon segera dibantu. Supaya kalau ada demo atau protes, kami bisa menunjukkan bahwa proses perizinannya sedang berjalan,” tambahnya. RDP ini menjadi salah satu langkah strategis DPRD Makassar untuk menjembatani kepentingan pelaku usaha dan masyarakat, demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib di Kota Makassar.

Pendidikan, Politik

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Percepatan Ekonomi Desa dan Perluasan Program MBG

Tinggalkan Komentar / Pendidikan, Politik /

ruminews.id, – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mempercepat perbaikan ekonomi desa dan memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di SD Negeri Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). Presiden mengungkapkan bahwa Program MBG telah memberi dampak nyata, dengan jumlah penerima manfaat yang terus meningkat. “Sudah lebih dari 3 juta penerima manfaat, dan bulan depan diperkirakan mencapai 4 juta. Target kita November 2025 adalah 82,9 juta anak dan ibu hamil menerima makan bergizi setiap hari,” ujarnya. Selain meningkatkan gizi, program ini juga menggairahkan ekonomi desa lewat peningkatan peredaran uang hingga lima kali lipat. Presiden menyebut ini sebagai pencapaian luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari cita-cita besar bangsa, yang membutuhkan tekad dan semangat pantang menyerah. Di samping itu, Presiden mengumumkan rencana pembangunan 25 ribu gudang improvisasi dan gudang koperasi di 80 ribu desa untuk mengatasi persoalan pascapanen. Gudang tersebut akan dilengkapi cold storage dan armada truk distribusi guna menjaga kualitas dan kelancaran pengiriman hasil pertanian. “Setiap koperasi desa akan memiliki truk, sehingga hasil panen bisa langsung dikirim ke penggilingan, Bulog, atau pasar, sekaligus membawa kebutuhan dari kota ke desa,” jelasnya. Presiden yakin langkah-langkah ini akan memperkuat ekonomi desa dan menciptakan pembangunan yang inklusif di seluruh Indonesia.

Politik

Presiden Prabowo : Negara Hadir Untuk Buruh, Komitmen Kesejahteraan Jadi Prioritas.

Tinggalkan Komentar / Politik /

ruminews.id, – Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025). Lebih dari 200 ribu buruh dan pekerja dari berbagai daerah memadati kawasan Monas, membawa semangat solidaritas dan perjuangan bersama. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh pekerja. Ia menekankan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan. “Kami akan bekerja keras agar semua warga negara Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik dan akses obat-obatan dengan harga terjangkau. Ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung, kekayaan bangsa Indonesia begitu besar,” ujar Presiden Prabowo. Menanggapi enam tuntutan utama yang disampaikan serikat pekerja, Presiden menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut dengan serius, serta melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk kajian mendalam. Enam tuntutan itu meliputi: 1. Penghapusan sistem outsourcing 2. Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) 3. Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4. Realisasi upah layak 5. Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi 6. Pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) Sebagai langkah konkret, Presiden mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan terdiri dari tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia yang bertugas memberi masukan langsung kepada Presiden terkait kebijakan dan regulasi yang tidak berpihak kepada buruh. “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh hari ini. Dewan ini akan mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada saya: mana undang-undang yang tidak melindungi buruh, mana regulasi yang tidak adil. Semuanya akan segera kita perbaiki,” tegasnya. Presiden juga menyampaikan bahwa atas masukan pimpinan buruh, pemerintah segera membentuk Satgas PHK untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja yang menghadapi pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pembahasan sejumlah regulasi penting lainnya, termasuk perlindungan bagi pekerja sektor kelautan dan perikanan, serta pengesahan RUU PPRT. Presiden menyebut, menurut laporan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pembahasan RUU PPRT akan dimulai minggu depan dan ditargetkan rampung dalam waktu maksimal tiga bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya, termasuk mendukung penuh pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong tapi tidak mau mengembalikan aset. Itu tidak bisa,” ungkapnya. Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 ini diharapkan menjadi awal dari era baru hubungan yang lebih kuat dan konstruktif antara pemerintah dan pekerja, demi mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan berdaulat.

DPRD Kota Makassar

Ketua Komisi B DPRD Makassar Terpilih Jadi Ketua KONI Makassar

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Muskotlub) 2025 yang digelar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar menetapkan pimpinan baru pada Minggu (27/4/2025). Ismail yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Makassar, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KONI Makassar karena menjadi satu-satunya kandidat yang mendaftar dalam penjaringan.   Begitu ditetapkan, Ismail langsung membentuk tim formatur untuk menyusun struktur organisasi KONI Makassar. “Setelah terpilih, saya dan dua anggota tim formatur lainnya langsung mulai menyusun struktur internal,” ujar Ismail sata ditemui media, Senin (28/4/2025).   Ia menambahkan pembentukan struktur ini menjadi prioritas sebelum melaksanakan rapat kerja pertama, yang akan menjadi langkah awal dalam menghidupkan kembali program-program KONI yang sempat tertunda selama setahun terakhir. “Langkah awal kami fokus membenahi internal dulu. Setelah itu, kami akan mulai memperbaiki fasilitas dan aset KONI yang kondisinya kini cukup memprihatinkan,” kata Ismail.   Ketika ditanya soal program dan target ke depan, Ismail menyatakan optimisme tinggi bahwa KONI Makassar bisa kembali meraih prestasi yang pernah dicapai, bahkan melampauinya.   “Kami sedang masuk ke fase persiapan operasional. Targetnya, prestasi masa lalu bisa kita capai lagi, syukur-syukur bisa lebih baik. Dalam waktu dekat akan ada langkah konkret,” tambahnya.   Ismail juga mengungkapkan rencana untuk mengunjungi seluruh cabang olahraga (cabor) guna mempercepat proses pengajuan anggaran.   “Setelah rapat kerja, fokus utama kami adalah memperbaiki infrastruktur. Kantor-kantor yang rusak akan segera dibenahi agar kinerja KONI bisa maksimal,” tutupnya.

DPRD Kota Makassar

Fraksi NasDem DPRD Makassar Dukung Pemkot Percepat Pembangunan Stadion

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Fraksi NasDem DPRD Kota Makassar menyampaikan dukungannya terhadap program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, yang dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar Ari Ashari Ilham mengatakan kehadirannya bersama jajaran fraksi sebagai perwakilan rakyat di DPRD untuk mendukung program-program pemerintahan yang baru. “Terutama program yang betul-betul untuk kepentingan rakyat. Tetap ada fungsi kontrol kami untuk memastikan kerja-kerja pemerintah itu sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Ari Ashari Ilham saat melakukan audiensi bersama Wali Kota Makassar Munafri, di Balai Kota, Selasa (29/4/2025). “Tentu ada hal-hal positif kami akan mendukung dan berada digaris supporting untuk pemerintah kota,” lanjutnya. Salah satunya yang di bahas adalah persoalan fasum-fasos PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Termasuk juga membahas penanganan sampah dan drainase di Kota Makassar. “Banyak hal yang kami sampaikan, yang memang selama ini tidak pernah ada solusi. Seperti penyerahan fasum fasos di GMTD yang tidak pernah ada solusi dan sangat merugikan masyarakat. Juga terkait solusi penanganan sampah di Kota Makassar,” beber Ari Ashari Ilham. Tak hanya itu, Fraksi NasDem juga menekankan dukungannya terhadap percepatan pembangunan stadion di kawasan Untia. Sehingga ia berharap akses jalan keluar-masuk pada kawasan tersebut di perluas. Hal yang tak kalah penting, lanjut Ari, Fraksi NasDem juga mendorong adanya perluasan di kawasan stadion agar dapat di manfaatkan sebagai drag race atau perlombaan dengan menggunakan kendaraan bermotor (mobil dan motor) nantinya. “Kami sangat mendukung pembangunan stadion. Kita support, tapi perlu di perhatikan akses. Karena bisa untuk drag race yang di jadikan sebagai lintasan, ini sangat di butuhkan oleh pecinta otomotif di Kota Makassar,” jelasnya. “Dan memang itu bisa menjadi ajang tahunan atau kegiatan rutin pemerintah kota untuk bisa membuat kegiatan drag race di Kota Makassar,” tambah Ashari. Fraksi NasDem memberikan dukungan ke pemerintah kota, semata-mata untuk melihat kemajuan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

DPRD Kota Makassar

Anggota DPRD Makassar Jufri Pabe Gelar Sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2019

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar /

ruminews.id – Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Jufri Pabe, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar di Hotel Grand Imawan, Minggu (27/04/2025). Acara ini turut menghadirkan dua narasumber langsung dari PDAM Makassar, diantaranya Kepala Wilayah Pelayanan 6 PDAM Kota Makassar, Fazad Azizah dan Faizal serta berbagai elemen masyarakat. Dalam sambutannya, H Jufri Pabe menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Ia menekankan bahwa Sosper kali ini tidak sekadar menjadi rutinitas formalitas, melainkan kesempatan emas untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran langsung kepada pihak PDAM. “Kehadiran pejabat PDAM hari ini, termasuk Kepala Wilayah Pelayanan 6 fazad Azizah, dan Saudara Faizal menjadi bukti keseriusan kita untuk memperbaiki layanan air minum,” ungkapnya. Lebih lanjut, Politisi Nasdem itu juga menyampaikan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap isi Perda ini. Menurutnya, hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih berkualitas harus diimbangi dengan kesadaran akan kewajiban, seperti membayar tagihan tepat waktu agar pelayanan PDAM tetap optimal. “Air bersih adalah kebutuhan pokok. Dengan memahami aturan yang ada, kita bisa mendorong pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya. Untuk itu, H Jufri Pabe mengajak seluruh peserta untuk aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang telah disiapkan. Ia berharap, melalui momen sosialisasi ini, setiap keluhan warga bisa langsung ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi bagi PDAM dalam meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. “Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin demi kemajuan pelayanan air bersih di Kota Makassar,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Wilayah Pelayanan 6 Perumda Air Minum Kota Makassar, Fazad Azizah, menekankan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2019 menjadi landasan kuat dalam memastikan pelayanan air minum yang adil dan merata. Azizah menyampaikan bahwa tantangan seperti dampak El Nino tahun 2023 sempat menghambat distribusi air, namun berkat kerja sama semua pihak, PDAM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan darurat seperti mobil tangki. “Perda ini menegaskan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik. Kami berharap masyarakat juga berperan aktif, termasuk dalam membayar tagihan tepat waktu untuk kelancaran operasional,” kata Azizah. Faizal menambahkan bahwa PDAM Makassar bertugas memastikan air bersih berkualitas tersedia secara berkesinambungan bagi seluruh masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelayanan PDAM tidak hanya soal teknis distribusi air, tapi juga bagian dari komitmen membangun tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Scroll to Top