Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Admin01

Hukum, Makassar

Audiens Bersama Komnas HAM ; HMI Sulsel Dorong Komitmen Diseminasi HAM Antar Lembaga Negara Menuju Revisi UU HAM

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar /

ruminews.id – Makassar, 22 Oktober 2025 — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menggelar audiens nasional bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) secara virtual melalui platform Zoom Meeting. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc., selaku Wakil Ketua Internal Komnas HAM sekaligus Komisioner Bidang Pengaduan, dan dipandu oleh Nathanai Prisca dari Komnas HAM RI. Dari pihak HMI, hadir Iwan Mazkrib selaku Ketua Bidang Perlindungan HAM BADKO HMI Sulsel, Aenul Ikhsan (Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Gowa/Departemen Hukum dan HAM BADKO HMI Sulsel), Sultan Daeng Mangalle (Aktivis Sosial Politik/Mantan Sekretaris Bidang Sospol BADKO HMI Sulselbar), Hidayat (Bidang Advokasi dan Pengabdian Masyarakat LKBHMI Cabang Gowa Raya), serta Azhari Kastella (Departemen Hukum dan HAM BADKO HMI Sulsel/Kader LKBHMI Cabang Makassar). Audiens nasional ini membahas substansi dan urgensi penguatan hak asasi manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam sinkronisasi kewenangan antar lembaga negara serta arah kebijakan menuju revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc., selaku Wakil Ketua Internal sekaligus Komisioner Pengaduan Komnas HAM RI, menyampaikan apresiasi dan kesiapan Komnas HAM dalam memperkuat kerja-kerja hak asasi manusia hingga ke tingkat daerah. “Melalui kegiatan silaturahmi ini, kami sangat berterima kasih atas aspirasi dan kepedulian HAM yang telah disampaikan oleh rekan-rekan HMI Sulsel. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus bagi Komnas HAM ke depannya. Komnas HAM terus berupaya memperkuat kesadaran HAM di berbagai sektor melalui program edukatif seperti Camping HAM dan kegiatan penyuluhan lainnya. Kami juga senantiasa mendorong penghormatan HAM oleh korporasi maupun pemerintahan sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran dan kejahatan HAM,” ujar Dr. Prabianto. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa secara hukum, ruang gerak Komnas HAM memang dibatasi oleh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Dalam UU HAM, Komnas memiliki fungsi dan peran tertentu. Kami tetap berkomitmen untuk mendorong partisipasi publik dalam penegakan HAM, meskipun terbatas pada kewenangan yang diberikan undang-undang. Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM tengah membahas rancangan revisi UU HAM. Harapan kami, revisi tersebut dapat memperkuat kewenangan Komnas HAM, termasuk dalam memperluas ruang partisipasi penegakan HAM. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi seperti HMI, tentu sangat berarti dalam mengawal RUU HAM agar lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Ia juga menyinggung kerja aktual Komnas HAM dalam menindaklanjuti sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian publik. “Komnas HAM saat ini sedang menyusun laporan akhir terkait sejumlah peristiwa kemanusiaan yang terjadi pada Agustus–September 2025 lalu. Laporan tersebut akan kami tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” tambahnya. Sebagai penutup, Dr. Prabianto menyampaikan kesiapan Komnas HAM untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan HMI dan berbagai pihak di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. “Melalui audiens ini, kami membuka ruang kerja sama yang lebih matang di masa mendatang. Komnas HAM siap berpartisipasi dalam berbagai agenda penguatan HAM di daerah, terutama di Sulawesi Selatan, demi masa depan HAM Indonesia yang lebih baik,” tutupnya. Dalam diskusi tersebut, Iwan Mazkrib menegaskan bahwa penguatan HAM tidak bisa hanya berhenti pada tataran moral dan wacana, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sinergi dan sistem koordinatif antar lembaga negara (diferensiasi fungsional). “Melihat kondisi darurat HAM, yang setiap tahunnya menambah daftar kejahatan dan pelanggaran HAM diberbagai sektor. Menandakan adanya kelemahan antar kewenangan lembaga negara, yang membawa HAM semakin jauh dari amanat konstitusi. Diseminasi nilai-nilai HAM harus menjadi komitmen bersama antar lembaga negara. HMI mendorong agar Komnas HAM memimpin koordinasi substantif menuju revisi UU HAM yang lebih adaptif terhadap tantangan keadilan sosial dan hak warga negara menuju Indonesia emas,” ujar Iwan Mazkrib. Lebih lanjut, HMI Sulsel menilai bahwa semangat konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 secara tegas menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Artinya, pengawasan antar lembaga bukan sekadar teknis, melainkan amanat konstitusi yang melekat pada fungsi pelayanan publik dan hak warga negara. Amanat konstitusi ini adalah perintah moral sekaligus hukum yang menegaskan bahwa penghormatan dan perlindungan HAM tidak boleh bergantung pada rezim atau situasi politik. Negara wajib menjamin pelaksanaannya secara menyeluruh.” Dengan demikian, HMI Sulsel melalui Bidang Perlindungan HAM menilai revisi UU HAM nantinya harus diarahkan pada penguatan struktur kelembagaan, perluasan fungsi dan kewenangan Komnas HAM, serta penyesuaian norma-norma HAM dengan realitas digital dan sosial kontemporer. HAM harus diposisikan sebagai agenda prioritas dalam menjalankan misi kenegaraan. Pertemuan ini menjadi momentum awal mitra kerjasama strategis antara HMI dan Komnas HAM dalam mendorong gerakan nasional diseminasi HAM berbasis konstitusi dan kebijakan publik menuju masyarakat adil makmur.

Hukum, Nasional

Mahfud MD Nilai Sikap KPK Aneh Soal Kasus Whoosh: “Harusnya Langsung Selidiki!”

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional /

ruminews.id – Jakarta — Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Kereta Whoosh kembali mencuat setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti dugaan penggelembungan biaya atau mark-up dalam proyek strategis nasional tersebut. Menurut Mahfud, biaya pembangunan proyek yang mencapai sekitar US$ 52 juta per kilometer dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan proyek sejenis di Tiongkok yang hanya menelan biaya sekitar US$ 17 hingga 18 juta per kilometer. Menanggapi pernyataan Mahfud, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terbuka terhadap setiap informasi atau data yang bisa memperkuat proses penegakan hukum. Namun, lembaga antirasuah itu meminta agar Mahfud menyampaikan laporan secara tertulis dan resmi agar bisa ditindaklanjuti secara prosedural sesuai ketentuan penyelidikan. Pernyataan KPK itu justru ditanggapi kritis oleh Mahfud MD. Ia menilai langkah KPK yang menunggu laporan resmi dari masyarakat atau tokoh publik justru menunjukkan lemahnya inisiatif penegakan hukum. “Itu aneh. Kalau sudah ada informasi publik dan data awal, seharusnya KPK langsung turun menyelidiki. Tidak perlu menunggu saya buat laporan tertulis,” ujar Mahfud dalam keterangannya. Mahfud juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah sumber utama tudingan adanya mark-up di proyek tersebut. Menurutnya, isu tersebut pertama kali muncul dari sejumlah pengamat dan ekonom seperti Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan yang mengulasnya di media. “Saya hanya menanggapi informasi publik yang sudah beredar luas. Kalau itu dianggap sebagai laporan, ya silakan saja,” kata Mahfud. Sementara itu, pihak KPK menegaskan bahwa lembaganya tidak hanya menunggu laporan dari Mahfud MD, melainkan secara aktif menelusuri berbagai informasi yang berpotensi mengandung unsur korupsi dalam proyek kereta cepat tersebut. “KPK terus memantau, mengumpulkan bahan keterangan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujar juru bicara KPK seperti dikutip dari berbagai sumber. Selain dugaan mark-up, sorotan publik juga tertuju pada besarnya utang proyek Whoosh yang ditaksir mencapai miliaran dolar AS. Sejumlah kalangan menilai pembengkakan biaya ini berpotensi menjadi beban fiskal bagi pemerintah serta menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana proyek. Hingga kini, meskipun Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan, belum ada jadwal resmi pemanggilan dirinya oleh KPK. Lembaga tersebut menyebut masih melakukan penelaahan terhadap substansi data dan memastikan apakah dugaan mark-up proyek Whoosh termasuk dalam ranah kewenangan penyelidikan KPK.

Nasional, Pemerintahan, Politik

CELIOS Merilis Catatan Yang Menggugah: Daftar Para Menteri Dengan Kinerja Terburuk

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Jakarta – Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto melangkah di panggung kekuasaan. Janji-janji yang dulu menggema di podium kini diuji oleh waktu dan kenyataan. Dalam potret perjalanan itu, CELIOS (Center of Economic and Law Studies) merilis catatan yang menggugah: daftar para menteri dengan kinerja terburuk sepanjang tahun pertama kepemimpinan Prabowo. Angka-angka yang tertera dingin dan tanpa emosi, namun di baliknya tersimpan cerita tentang kebijakan, kegagalan, dan harapan publik yang masih menggantung. Di posisi terendah, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menempati puncak daftar dengan skor –151 poin. Sorotan tajam diarahkan pada kebijakan energi yang dinilai belum berpihak pada keberlanjutan, sementara isu tambang dan transisi energi bersih masih terjerat kepentingan ekonomi. Di bawahnya, Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, memperoleh –81 poin. Kinerja lembaganya dianggap belum mampu menjawab persoalan gizi nasional yang kian kompleks, di tengah meningkatnya angka stunting dan ketimpangan pangan di daerah. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, berada di urutan berikutnya dengan –79 poin, diwarnai kritik publik atas lemahnya perlindungan terhadap hak-hak warga dan penegakan keadilan yang belum menyentuh nurani. Sementara itu, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, mencatat –59 poin, terseret dalam persoalan deforestasi dan lemahnya penegakan hukum atas kerusakan alam. Di bidang kebudayaan, Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, mengantongi –36 poin. Publik menilai, kebudayaan belum menjadi napas pembangunan bangsa, hanya menjadi jargon tanpa roh. Dari sektor pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, memperoleh –22 poin. Stabilitas harga, ketahanan pangan, hingga distribusi bahan pokok dinilai masih jauh dari kata ideal. Sementara Budiman Sudjatmiko, Kepala Bidang Percepatan Pengetasan Kemiskinan, mencatat –14 poin, di tengah kenyataan bahwa kemiskinan masih menjadi wajah yang tak terhapus dari lorong-lorong rakyat kecil. Di tingkat desa, Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, meraih –10 poin, menandakan pembangunan di akar rumput belum benar-benar menyentuh kesejahteraan. Menutup daftar, Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dengan –7 poin, menghadapi kritik atas tumpang tindih lahan dan konflik agraria yang tak kunjung reda. Laporan CELIOS ini bukan sekadar daftar angka, melainkan cermin kejujuran publik tentang apa yang dirasakan rakyat, bukan sekadar apa yang dijanjikan. Ia menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan mahkota, melainkan beban tanggung jawab yang harus dijalankan dengan nurani. Satu tahun telah berlalu. Roda pemerintahan terus berputar. Namun dalam sorot mata rakyat, nilai dan angka bukan sekadar penilaian mereka adalah suara keheningan yang memanggil para pemimpin untuk kembali menengok janji yang dulu diucap di bawah langit demokrasi.

Ekonomi, Opini

Ketika “Kontrak Sosial” Prabowo-Gibran Retak. (Perspektif Filsafat Politik dan Ekonomi)

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini /

ruminews.id – Bayangkan jika Rousseau sang pencetus “Kontrak Sosial” bangkit dari kuburnya dan membaca laporan evaluasi CELIOS. Saat mengetahui nilai rata-rata pemerintahan Prabowo-Gibran cuma 3 dari 10, saya yakin dia akan menjerit dalam bahasa Prancis: “C’est une farce!”. Ini lelucon! Kontrak sosial yang ia bayangkan sebagai perjanjian suci antara penguasa dan rakyat, di Indonesia ternyata lebih mirip kontrak fiktif ber-plot twist: rakyat menepati janji dengan membayar pajak dan taat aturan, sementara penguasa membalasnya dengan kebijakan yang 80% dinilai tak sesuai kebutuhan publik. Ibarat drama, ini bukan lagi “Romeo dan Juliet” tapi “Prabowo dan Gibran: The Comedy of Errors”. Kita mulai dari krisis legitimasi yang menggelikan. Max Weber pasti tertawa getir melihat pemerintahan yang unggul dalam karisma pencitraan tapi gagal total dalam kinerja substantif. Bagaimana mungkin sebuah pemerintah yang gemar tampil di media justru dinilai 91% publik gagal berkomunikasi? Mereka seperti influencer yang sibuk membuat konten viral tapi lupa bahwa produk yang dijualnya cacat. Sementara 63% publik mencium bau militeristik dalam tata kelola negara, seolah-olah demokrasi kita sedang diubah menjadi barak militer dimana kebebasan sipil adalah desertir yang harus dikekang. Lalu ada lelucon ekonomi yang lebih absurd lagi. Adam Smith pasti berguling-guling di kuburnya menyaksikan “tangan tak terlihat” versi Indonesia. Bukan tangan yang mengatur pasar, tapi tangan yang tidak tampak saat rakyat menjerit akibat 84% merasa pajak memberatkan. Padahal dalam filosofi kontrak sosial, pajak seharusnya seperti iuran bersama untuk pesta rakyat. Nyatanya? 53% masyarakat merasa tak mendapat secuil pun kue dari pesta itu. Program Makanan Bergizi Gratis pimpinan Dadan Hindayana malah berubah menjadi program “makanan bergizi plus bonus keracunan”. Ini bukan kebijakan publik, tapi eksperimen gastronomi yang gagal! Kita sampai pada tragedi para menteri yang membuat Plato menangis di alam baka. Dalam “Republic”, ia memimpikan negara dipimpin raja-filsuf yang bijaksana. Tapi di negeri kita, kita menyaksikan 10 menteri dengan nilai minus menggurita. Ada Bahli Lahadalia yang kebijakan energinya dinilai minus 151, seakan-akan dia memimpin ESDM dengan prinsip “biarkan gelap yang penting saya tetap bercahaya”. Ada Natalius Pigai di HAM yang kinerjanya minus 79, seolah-olah HAM adalah hak asasi yang harus diasingkan. Mereka seperti sopir bus buta arah yang menyetir bus bernama Indonesia dengan 270 juta penumpang, sambil menyalahkan penumpang yang mabuk akibat gaya nyetirnya. Yang lebih menggelikan adalah respon pemerintah terhadap semua kritik ini. Alih-alih introspeksi, yang terjadi justru defensif dan denial. Padahal data berbicara jelas, 96% publik minta reshuffle, 98% setuju pemangkasan nomenklatur. Ini bukan sekadar ganti menteri, tapi semacam “revolusi administratif” dimana kita perlu membersihkan kabinet dari para pelawak yang menyamar sebagai negarawan. Konfusius pernah berkata bijak, “Dalam negara yang benar, yang penting adalah kepercayaan rakyat.” Kini kepercayaan itu menguap bagai asap di angin. Elektabilitas Prabowo turun 34% dari pemilihnya sendiri, sebuah koreksi demokrasi yang nyaring. Ini adalah alarm yang berisik: jika kinerja tidak berubah, kontrak sosial bukan hanya retak, tapi akan hancur menjadi debu. Mungkin kita perlu mengutip Woody Allen dengan sedikit modifikasi: “Aku tidak takut pada kegagalan pemerintah, aku takut pada ketidakpedulian mereka terhadap kegagalan itu sendiri.” Laporan CELIOS ini adalah cermin besar di depan wajah kekuasaan. Dan di depan cermin itu, pemerintah berdiri dengan pakaian kebesaran baru, sementara rakyat yang melihatnya justru berteriak lantang: “Kaisarnya telanjang!” (Catatan; Esai ini adalah satire yang ditulis berdasarkan data yang ada dalam laporan CELIOS, meski disajikan dengan bumbu jenaka untuk menggugah nalar dan memicu diskusi kritis. Karena kadang, untuk memahami tragedi, kita perlu menertawakannya dulu).

Olahraga, Pangkep

dr. Nusawarta : Tonasa Ingin Terus Membangun Bukan Hanya Pabrik, Tapi Juga Manusia dan Lingkungan Yang Kuat

Tinggalkan Komentar / Olahraga, Pangkep /

ruminews.id – Pangkep – Pagi itu, matahari menari di atas perbukitan Pangkep, memantulkan cahaya keemasan di antara pepohonan kawasan perumahan karyawan PT Semen Tonasa. Minggu (19/10/2025) menjadi hari di mana ribuan langkah berpadu dalam satu irama: kebersamaan. Lebih dari dua puluh ribu peserta dari anak-anak hingga orang tua, dari karyawan hingga masyarakat sekitar membanjiri jalanan dalam gelaran Fun Walk HUT ke-57 PT Semen Tonasa. Di tengah lautan manusia yang bergembira, ada satu sosok yang memancarkan kehangatan tersendiri: dr. Andi Nusawarta, Komisaris PT Semen Tonasa, tokoh muda yang tak asing di hati warga Pangkep. Dengan senyum yang tak pernah lepas, ia menyapa satu per satu peserta, berbaur tanpa jarak, hingga berpelukan hangat dengan Bupati Pangkep, Dr. Muhammad Yusran Lalogau pemandangan yang menyiratkan kedewasaan dan keindahan sosial yang jarang kita saksikan di tengah hiruk-pikuk politik daerah. Hari itu, langkah-langkah peserta bukan sekadar gerak tubuh, melainkan simbol dari persatuan yang tumbuh di tanah karst Pangkep. Dalam tiap hentakan kaki, terasa denyut kehidupan antara perusahaan dan masyarakat yang saling menopang. “Ini bukan sekadar perayaan ulang tahun perusahaan,” tutur dr. Andi dengan nada penuh makna. “Ini momentum untuk mempererat silaturahmi, menegaskan bahwa Semen Tonasa tumbuh bersama masyarakatnya.” Sebagai komisaris, dr. Andi memandang peran sosial perusahaan sebagai jantung yang menghidupkan roda bisnis. Ia meyakini, kekuatan Tonasa bukan hanya pada mesin-mesin yang berputar, tetapi pada manusia yang saling menguatkan. “Perusahaan besar harus punya hati yang besar pula,” ujarnya lembut. “Kami di Tonasa ingin terus membangun bukan hanya pabrik, tapi juga manusia dan lingkungan yang kuat.” Kegiatan Fun Walk resmi dilepas oleh Bupati Yusran bersama jajaran direksi, komisaris, dan unsur Forkopimda. Rute sejauh lima kilometer melintasi pemukiman karyawan menjadi bukti bahwa Semen Tonasa bukan sekadar berdiri di tengah masyarakat, tetapi tumbuh bersama mereka. “Ini bukan sekadar olahraga,” ujar Bupati Yusran dalam sambutannya, “tetapi cermin dari kedekatan dan kolaborasi sosial antara perusahaan dan warga.” Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Tonasa, H. Anis, mengingatkan bahwa usia ke-57 bukan hanya angka, melainkan perjalanan panjang penuh refleksi. “Kami ingin terus menjaga harmoni antara bisnis dan kehidupan sosial. Karena di balik setiap kantong semen, ada doa, kerja keras, dan kebersamaan.” Dari barisan tamu kehormatan, Komisaris Utama Andi Rio Idris Padjalangi pun menyampaikan pesan mendalam: “Semen Tonasa ini bukan sekadar industri. Ia bagian dari kehidupan kita semua. Jika satu bagian rusak, semua ikut merasakan.” Namun, di antara semua suara yang bergema, sosok dr. Andi Nusawarta menjadi benang merah yang merajut pesan hari itu. Ia berdiri di persimpangan antara dunia industri dan nurani sosial menjembatani kepentingan ekonomi dengan kemanusiaan, menghadirkan wajah kepemimpinan yang inklusif dan penuh empati. Dan ketika ribuan langkah itu berhenti di garis akhir, yang tersisa bukan sekadar napas terengah, melainkan rasa syukur. Di bawah langit Pangkep yang biru, tersimpan pesan sederhana namun abadi: Bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari kokohnya beton, melainkan dari hati-hati yang saling terhubung. Selama 57 tahun, PT Semen Tonasa telah menjadi lebih dari sekadar pabrik ia adalah denyut kehidupan, simbol perjuangan, dan rumah bagi harapan ribuan keluarga. Seperti yang diucap dr. Andi Nusawarta di akhir kegiatan, “Kekuatan kita bukan pada mesin, tetapi pada manusia yang saling menopang.” Dan pagi itu, Pangkep membuktikan: di setiap langkah bersama, Tonasa bukan hanya membangun semen ia membangun kebersamaan.

Pangkep, Pendidikan, Politik

Lewat Pendidikan Politik, Ketua PWI Pangkep Ajak Pelajar Pahami Peran Pers dalam Menjaga Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Pangkep, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – PANGKEP- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Pangkep menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda melalui pendidikan politik di Gedung Sekretariat DPD II Golkar Pangkep, Senin (20/10/2025). Salah satu topik yang diangkat adalah peran pers dalam demokrasi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pangkep, Sakinah Fitrianti, hadir sebagai narasumber dan menyampaikan pentingnya media dalam menjaga informasi publik. “Pers memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Pers bukan hanya pilar keempat demokrasi, tetapi juga cermin dari kematangan politik masyarakat,” ujar Jurnalis Harian Fajar ini. Selain itu, ia juga mengungkap bahwa pers hadir dalam rangka melakukan kontrol terhadap pemerintahan dan juga partai politik agar berjalan transparan dan akuntabel. “Karena fungsi pengawasan media itu menjaga akuntabilitas institusi untuk publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Itu pula yang menjadi poin penting pers dalam pilar demokrasi,” tuturnya. Ketua DPD II Golkar Pangkep, Andi Ilham Zainuddin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen partai dalam membangun kesadaran politik di kalangan pelajar, hal itu dengan menghadirkan sejumlah siswa dari pelbagai SMA di Kabupaten Pangkep. Menurutnya, pendidikan politik penting agar generasi muda memahami nilai-nilai demokrasi dan dapat berpartisipasi secara bijak dalam kehidupan berbangsa. Terlebih lagi pelaksanaan ini menjadi rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-61 dengan menghadirkan narasumber dari Kesbangpol Pangkep dan PWI Pangkep membahas pentingnya pendidikan politik. “Golkar ingin menumbuhkan generasi muda yang kritis, memahami nilai-nilai demokrasi, dan aktif dalam kehidupan masyarakat, dan Golkar juga hadir untuk senantiasa sebagai penyambung aspirasi masyarakat,” tambahnya yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Pangkep ini.

Pemerintah Kota Makassar

FGD Kominfo Makassar Fokus Tetapkan Standar Layanan dan SLA Lontara+

Tinggalkan Komentar / Pemerintah Kota Makassar /

ruminews.id – MAKASSAR,- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Kolaborasi OPD dalam Audit TIK dan Penetapan Standar Layanan Lontara+”, Senin (20/10/2025) di Hotel Aston Makassar. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan layanan publik berbasis digital yang terintegrasi di seluruh OPD Kota Makassar. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar, Andi Muh Yasir, membuka kegiatan secara resmi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang responsif dan transparan. “Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, tetapi juga menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat sebagai penerima manfaat utama,” ujarnya. Menurutnya, forum ini menjadi ruang memperkuat pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap layanan publik yang terintegrasi dalam aplikasi Lontara+. “Melalui forum ini, kita ingin memastikan setiap layanan memiliki kejelasan waktu dan prosedur. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai dan memantau kinerja layanan publik secara terbuka,” lanjut Muh Yasir. Diketahui, peserta kegiatan terdiri dari admin Lontara+ setiap OPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Mereka mendiskusikan dan menyepakati standar layanan aduan digital sesuai karakteristik unit kerja masing-masing. Turut hadir Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Dara Adinda Kesuma Nasution. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya rasa memiliki terhadap program digitalisasi layanan publik agar implementasinya berjalan maksimal. “Saya berharap semua pihak memiliki ownership. Anggap ini program kita bersama, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Mari berusaha bersama memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Makassar,” tegas Dara. Ia juga menyebut, kolaborasi lintas OPD dalam Audit TIK menjadi fondasi penting agar sistem Lontara+ mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara real-time dan akurat. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muh Roem menekankan pentingnya penerapan Service Level Agreement (SLA) di setiap OPD. Ia menilai kejelasan standar waktu penanganan aduan menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap sistem layanan digital pemerintah. “Masyarakat sebenarnya paham bahwa semua butuh proses. Yang kurang selama ini adalah komunikasi tentang berapa lama proses itu ditangani. Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi tersebut,” ujarnya. Dalam sesi teknis, narasumber dari tim IT Kominfo Makassar, Nasruddin, memandu peserta dalam penyusunan SLA Layanan Aduan Lontara+ serta menjelaskan alur kerja sistem dan mekanisme status aduan. Agenda kali ini diharapkan dapat memperkuat implementasi Lontara+ sebagai platform terpadu layanan publik Kota Makassar.

Opini

356 Tahun Sulawesi Selatan, 19 Oktober 1669, Dari Perjanjiaj Boengaya Hingga Kebangkitan Sebagai Identitas Bangsa Indonesia

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Perubahan zaman dan kebiasaan tata kehidupan masyarakat suatu wilayah selalu dipengaruhi dengan adanya beberapa proses perubahan yang baru. Sulawesi selatan dengan tepat pada hari ini berusia 356 tahun, bukan sebuah usia yang muda, namun memperjelas entitas dan identitas daripada sebuah suku dan bangsa yang dalam jajaran kemajemukan Bangsa Indonesia. *SEJARAH AWAL* Tepat 356 tahun yang lalu 19 oktober 1669, namun dari proses pengambilan hari lahirnya Sulawesi Selatan, tak terlepas dari berbagai hal penggabungan beberapa peristiwa sejarah di jazirah selatan Sulawesi dan nasional Indonesia. Tanggal 19 mengacu pada tanggal 19 agustus 1945, peristiwa kesadaran yang dibangun dari Sulawesi Selatan yang hadir di Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta. Bulan oktober mengacu pada peristiwa 15 oktober 1945, dimana seluruh raja kawasan Sulawesi Selatan sepakat mendukung dr. Sam Ratulangi menjadi Gubernur Sulawesi pertama, serta oktober 1674 mengacu pada rekonsiliasi Raja-Raja dan Sultan se-Sulawesi Selatan yang terlibat pada perang Makassar dalam melawan VOC Belanda, pasca runtuhnya Benteng Somba OPU. Tahun 1669 mengacu pada peristiwa 2 tahun pasca Perang Makassar 1666-1669, yang pada akhirnya melahirkan identitas baru Sulawesi Selatan, ditandainya ditandatanginya Perjanjian Boengaya (perjanjian tertua bangsa eropa di Asia Tenggara) Antara Sultan Hasanuddin dengan Cornelis Speelman dari VOC. Sehingga 19 oktober 1669 menjadi suatu pergolakan momentum sejarah antara Sulawesi Selatan dan Indonesia. *PERANG MAKASSAR DAN EFEK PERJANJIAN BOENGAYA* Sebagai penulis peristiwa pasca Perang Makassar 1669 dan juga penandatanganan Perjanjian Boengaya, bukanlah sebuah bentuk kekalahan dalam mempertahankan kedaulatan. Namun I Malombassi Daeng Mattawang Muhammad Baqir Sultan Hasanuddin melakukan sebuah langkah pilihan yang berat. Identitas Sulawesi Selatan mulai terbentuk ketika La Patau Matanna Tikka Sultan Adzimuddin Idris Raja Bone atau Mangkau Bone ke 16 dan juga Ponakan dari Arung Palakka Sultan Sa’aduddin, melakukan sebuah konsolidasi penyatuan Raja-Raja se Sulawesi Selatan, pasca Perang Makassar berakhir di 1669, dengan tujuan kembali memperbaiki tatanan Politik para penguasa di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. *SEBAGAI IDENTIAS BESAR BANGSA INDONESIA* Sebagai penulis, saya menilai Sulawesi Selatan tidak hanya berusia 356 tahun, namun lebih daripada itu kita memiliki peradaban Leang-leang dan juga terutama peradaban literasi, huruf aksara dan tatanan kehidupan yang sangat Jelas dalam Kitab I La Galigo. Hingga abad munculnya negara-negara di Sulawesi Selatan, khususnya Bugis, Makassar, Luwu, Toraja, dan Mandar di Sulawesi Barat. Terdapat tiga identitas negara besar di Sulawesi Selatan dengan simbolik kepemimpinan. Pajung Ri Luwu, Mangkau’e Ri Bone, dan Sombayya Ri Gowa. Mulai dari kepercayaan Dewata’e hingga masuknya Islam, pengenalan peradaban barat, karena banyaknya wilayah pelabuhan bandar niaga di Sulsel sejak zaman dahulu. Somba Opu, paotere, teluk Bone, Siang (pangkep), dan wilayah Wajo, menjadi sebuah tempat persinggahan bagi seluruh pedagang, pelancong negara asing, baik eropa, majapahit, sriwijaya, dan lain-lain. Pasca 1669, Belanda melalui VOC membangun sebuah peradaban baru di Sulawesi Selatan, dengan mengambil alih Benteng Ujung Pandang dan mengubahnya menjadi Fort Rotherdam sebagai kantor pusat pemerintahannya hingga terbentuk negara Hindia Belanda oleh Kerajaan Belanda. Terbentuknya Kota Makassar dan melemahnya kerajaan Tallo di utara Makassar, menjadi awal pergeseran tata peradaban dari Lokal menuju westerninasi. Namun hikmah dari proses itu adalah, pasca ditanda tanganinya perjanjian Boengaya, yang merugikan pihak Sulawesi Selatan, maka banyak tokoh-tokoh Sulawesi Selatan yang pada akhirnya hijrah meninggalkan Sulawesi Selatan dan berniat berjuang serta menciptakan peradaban baru di daerah lain. *PARA TOKOH DIASPORA HINGGA BERPERAN DALAM LAHIRNYA REPUBLIK INDONESIA* Sebagai Penulis, saya telah banyak melakukan penelitian dan perjalanan menelusuri jejak-jejak para tokoh diaspora Sulawesi Selatan pasca 1669 dan memiliki efek dari perjanjian Boengaya. Syekh Yusuf Al-Makassary di berjuang Tanah Banten dan penyiar Islam di Capetown Afrika Selatan setelah diasingkan oleh VOC, Karaeng Galesong (putra sultan Hasanuddin) bersama Trunojoyo melawan Amangkurat I dan II dan VOC Belanda di Jawa timur dan tengah, La Tenri Lai Arungmatoa Wajo di Batavia, I Adulu Daeng Mangalle di Kerajaan Ayuthia Siam di Thailand dan kelak dua anaknya Daeng Ruru dan Daeng Tulolo dibawa ke Perancis dan menjadi tokoh militer Raja Loius XVI, I Fatimah Daeng Takontu (putri Sultan Hasanuddin di Banten berjuang bersama Syekh Yusuf dan beliau hijrah ke Mempawah Kalimantan Barat, Laskar Arung Palkka di Muara Angke Jakarta Utara, Datu Patujjo (pendiri Petojo, batavia), La Mohang Daeng Mangkona dari Wajo pendiri Kota Samarinda, Sultan Mudaffar dari Tallo pendiri kota Pante Makassar di Timor Leste, Lamaddukelleng dari Wajo ke Kalimantan Timur, para laskar Gowa Tallo yang kemudia mendirikan beberapa kampung kampung Bugis Makassar di tanah Luar Sulawesi Selatan, Kapten daeng Nuruddin pendiri wilayah ciputat, Daeng Menteng dan Daeng Mampang di tanah Batavia, legenda Opu La Tenri Borong Daeng Ri Lakke bersama 5 anak nya opu Daeng Bersaudara hijrah dari tanah luwu menuju Tanah Melayu Johor, Riau, Lingga, dan mendirikan Kesultanan Selangor di Malaysia dan menjadi penguasa Mempawah dan sambas di Kalimantan Barat, mempengaruhi politik tanah melayu, dimana anak Opu Daeng Celak adalah raja Haji Fisabilillah dan cucu keturunan Raja Ali Haji yang kelak menjadi tokoh penting dalam menjadikan Bahasa Melayu menjadi Serapan Resmi menjadi Bahasa Indonesia. Penulis juga telah mendapatkan sebuah fakta, dimana seorang Tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan ponakan Sultan Hasanuddin yang hijrah ke Tanah Mataram, ialah Sulaiman Karaeng Naba yang menjadi Ksatria Mataram dan berketurunan dr Radjiman Widyodiningrat (Ketua Sidang BPUPKI pertama) dan dr Wahidin Sudirohusodo salah satu pencetus Boedi Uetomo, dan Bapak H.M Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12. Sehingga penulis mengambil sebuah intisari, bahwa pengaruh Diaspora Sulawesi Selatan mengakibatkan dampak besar hingga lahirnya Republik Indonesia, karena keturunan-keturunan mereka kemudian menjadi sosok sosok pembaharu di wilayah tanah rantau mereka meski menghadapi budaya dan kebiasaan baru, akulturasi budaya lokal dan westernisasi barat. Maka dari itu perkembangan Sulawesi Selatan yang majemuk dengan tokoh tokohnya sejak era kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi. Memberikan banyak segmentasi di setiap era Presiden Republik Indonesia, tokoh Politik, Ekonom, Ulama, Atlet Nasional, Hingga Gen-Z yang berasal dari Sulawesi Selatan. *URAT NADI WILAYAH INDONESIA* Secara Geografis dengan letak Sulawesi Selatan di tengah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, pertanian, pangan, pertambangan, migas, dan pariwisata harus menjadi sebuah tolak ukur Provinsi ini menjadi Penyangga Nasional, penulis selalu menilai jika Sulawesi Selatan adalah penghubung Nadi antara Indonesia Barat dan Timur. Namun, bukan sebuah bangsa yang besar jika tidak

Ekonomi, Jakarta

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ekonomi Indonesia Tumbuh Stabil di Atas 5 Persen

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Jakarta /

ruminews.id – Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan sejumlah capaian positif dalam satu tahun kepemimpinan, terutama di bidang ekonomi. Fundamental ekonomi kuat, stabilitas makroekonomi terjaga, dan kesejahteraan meningkat menjadi catatan penting selama periode tersebut. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Kamis (16/10). Pada Triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,12%, salah satu tertinggi di antara negara G20. Menkeu optimistis kinerja ekonomi nasional akan terus membaik hingga akhir tahun. “Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ungkap Menkeu. Inflasi juga terjaga rendah di 2,65% (yoy) dengan defisit APBN hanya di 1,56% dari PDB. Masing-masing termasuk yang terendah di antara negara G20. Menkeu menjelaskan, pencapaian ini tidak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan Rp200 T di Bank Himbara yang bertujuan produktif mendukung aktivitas ekonomi. “Dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering mulai ada uang yang cukup, anda hajar lebih jauh. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi,” tandas Menkeu. Dari sisi perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8% sepanjang Januari hingga September 2025. Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% pada Februari 2025, terendah sejak krisis 1998. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 8,47% pada Maret 2025, yang merupakan capaian terendah sepanjang sejarah. Pasar modal pun merespons positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi sepanjang masa di level 8.257,86 pada 10 Oktober 2025. Menurut Menkeu, hal ini mencerminkan keyakinan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. “Walaupun sekarang ada koreksi naik sebentar-sebentar ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah perbaikan ekonomi yang akan kita ciptakan ke depan, bukan cuman sesaat. Kita perbaiki pondasi ekonominya dengan serius, dengan betul-betul. Saya akan mengerahkan seluruh pengetahuan saya yang ada yang sudah belajar selama berapa tahun,” pungkas Menkeu. (dj/al) Sumber : Kemenkeu.go.id

Daerah, Gowa

Putra Mahkota Kerajaan Gowa Puji Husniah Talenrang: Gowa Jadi Daerah Teladan Tekan Stunting di Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa /

ruminews.id – Makassar, 19 Oktober 2025 — Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju, menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-356 yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada hari Minggu (19/10). Kegiatan ini mengusung tema “Sulsel Maju dan Berkarakter”, yang mencerminkan semangat pembangunan daerah yang tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan. Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Akhmad Wiyagus, Wakil Ketua Komisi III DPR RI H. Rusdi Masse, para Bupati dan Wali Kota dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan berbagai capaian strategis yang telah diraih selama masa kepemimpinannya, termasuk kemajuan di bidang infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai inovasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Putra Mahkota Kerajaan Gowa menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat pembangunan yang diusung dalam tema tahun ini. Dalam tanggapannya, beliau menyatakan, “Semoga dengan tema Sulsel Maju dan Berkarakter ini, Provinsi Sulawesi Selatan dapat semakin maju dan berkembang pesat tanpa meninggalkan karakter kita sebagai orang Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang berlandaskan Islam.” Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Kerajaan Gowa terhadap pentingnya keseimbangan antara kemajuan modern dan pelestarian nilai-nilai kultural yang telah menjadi jati diri masyarakat Sulawesi Selatan selama berabad-abad. Dalam kesempatan yang sama, Putra Mahkota Kerajaan Gowa juga menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Gowa, Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE, MM atas prestasi yang membanggakan, karena Kabupaten Gowa berhasil meraih peringkat pertama di Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan program penurunan angka stunting. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan generasi yang sehat serta berdaya saing tinggi. Momentum Hari Jadi ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi ajang refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Kehadiran Putra Mahkota Kerajaan Gowa dalam acara ini menegaskan peran serta Kerajaan Gowa sebagai bagian dari sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang senantiasa mendukung pembangunan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Scroll to Top