Author name: Admin01

Ekonomi, Opini

Mungkin Kapitalisme Lebih Islami Dari Yang Kita Bayangkan

ruminews.id – Kata “kapitalisme” sering membuat sebagian orang spontan cemberut, seolah-olah Kapitalisme adalah iblis ekonomi yang mencuri kesejahteraan rakyat dan menimbun harta di tangan segelintir orang. Tapi mari kita tarik napas sebentar, lepaskan semua prasangka, dan coba melihatnya bukan dari kacamata ideologi, melainkan dari sisi moralitas manusia yang bekerja dan berinovasi. Adam Smith, yang kerap dicap sebagai “bapak kapitalisme”, sering kali disalahpahami. Banyak yang mengutip The Wealth of Nations (1776) dan berhenti di sana, seolah kapitalisme hanyalah soal “tangan tak terlihat” yang mengatur pasar. Padahal, Smith yg seorang filsuf dan profesor filsafat moral, lebih dulu menulis The Theory of Moral Sentiments (1759), sebuah karya etis yang menjadi fondasi moral dari seluruh pemikirannya. Dalam buku itu, Smith menulis dengan lembut namun tegas: “No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.” (Tiada masyarakat yang dapat benar-benar makmur dan bahagia bila sebagian besar warganya hidup miskin dan sengsara.) Kapitalisme pada dasarnya lahir dari dorongan paling manusiawi yaitu keinginan untuk memperbaiki hidup melalui kerja, kreativitas, dan tanggung jawab pribadi. Dalam bentuk aslinya, kapitalisme tidak mengajarkan kerakusan, melainkan menekankan meritokrasi (bahwa siapa yang bekerja keras, berpikir cerdas, dan berani mengambil risiko pantas mendapatkan hasil yang sepadan). Bukankah itu sejalan dengan nilai universal keadilan? Bahkan, dalam Islam pun, semangat itu diakui. Rasulullah sendiri seorang pedagang, bukan birokrat. Ia tidak membenci laba, hanya mengutuk riba dan tipu daya. Masalahnya bukan pada kapitalisme itu sendiri, tapi pada manusia yang lupa bahwa kekayaan bukan tujuan, melainkan amanah. Kapitalisme yang sehat justru mengandung semangat keadilan distributif dimana keuntungan yang dihasilkan tidak berhenti di saku individu, tetapi turut mengalir dalam ekosistem sosial lewat pajak yang adil, kesempatan kerja, atau inovasi yang mempermudah hidup orang banyak. Kapitalisme yang bermoral bukanlah soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling mampu membuat nilai tambah bagi sesama. Sayangnya, dalam praktik modern, kapitalisme sering berubah menjadi kompetisi rakus tanpa moral. Tapi bukankah itu kesalahan kita sendiri, bukan sistemnya? Kapitalisme tidak pernah menyuruh kita memonopoli, menindas, atau menyuap. Kapitalisme hanya menyediakan ruang bagi manusia untuk berkreasi dan diuji kejujurannya. Sama seperti pisau dapur, bisa digunakan untuk memasak atau melukai. Semua tergantung siapa yang memegangnya. Yang menarik, jika kita membaca lebih dalam, semangat kapitalisme awal sesungguhnya sangat dekat dengan etika kerja Protestan dan juga prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Keduanya sama-sama memuliakan kerja keras, menghargai kejujuran, dan mengutuk kemalasan. Islam bahkan menegaskan bahwa “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” Itu bukan slogan kapitalis tapi prinsip moral universal tentang martabat manusia yang produktif. Di sinilah seharusnya kita menempatkan kapitalisme. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai alat. Kapitalisme akan memuliakan manusia jika dikendalikan oleh moral, dan akan menindas manusia jika dilepaskan tanpa kendali nilai. Kapitalisme yang bermoral memberi ruang bagi meritokrasi (menghargai hasil dari kerja dan bakat) sambil tetap menjaga keseimbangan sosial melalui keadilan distributif. Jadi, mungkin bukan kapitalismenya yang harus dihapus, melainkan kerakusan yang harus disembuhkan. Sebab kapitalisme sejati bukan tentang menimbun, tapi tentang menumbuhkan. Dan di tangan manusia yang beriman pada nilai keadilan, Kapitalisme bisa menjadi motor kebaikan, bukan sumber kesenjangan. [Erwin]

Ekonomi, Opini, Politik

Metamorfosis Oligarki di Indonesia (Dari Modal, Moral, hingga Narasi)

ruminews.id – Panggung ekonomi-politik Indonesia memang selalu menarik untuk diamati, terutama karena pemain utamanya jarang benar-benar berganti. Dulu, istilah “9 Naga” sempat populer sebagai simbol sekelompok taipan yang diyakini mengendalikan denyut ekonomi nasional. Mereka tak banyak bicara, tapi perputaran uang di negeri ini kerap mengikuti arah langkah mereka. Dari tambang hingga pangan, dari ekspor hingga impor, semua seolah tak lepas dari kendali tangan-tangan halus di balik layar. Kini, muncul istilah baru yang ramai dibicarakan, yaitu “9 Haji”. Bukan ustaz, bukan penceramah, tapi para pengusaha Muslim lokal yang sukses luar biasa. Mereka bukan pemain global seperti para naga, tapi memiliki pengaruh kuat di wilayah domestik. Menguasai sektor-sektor vital seperti properti, konstruksi, energi, hingga perdagangan kebutuhan pokok. Mereka kerap tampil religius, sederhana, dan nasionalis, namun jaringan bisnisnya menembus hingga ke lingkar kekuasaan. Bedanya dengan “naga” bukan pada watak kapitalismenya, tapi pada gaya berbisnisnya yg lebih hangat, lebih lokal, dan lebih lihai membaca sentimen umat. Dan di era digital ini, muncul pula generasi baru yang disebut “9 Aktor”. Para pengendali narasi. Mereka tidak berbisnis tambang atau properti, tetapi persepsi publik. Mereka membentuk opini, menciptakan wacana, dan memainkan emosi massa. Mereka tahu, di era algoritma, satu kalimat viral bisa lebih berharga daripada satu ton batu bara. Mereka menjual influence, bukan barang. Tapi efeknya sama yaitu kekuasaan berpindah tangan tanpa rakyat sempat menyadarinya. Demokrasi kita pun pelan-pelan berubah menjadi panggung besar yang diproduksi oleh tiga lapis kekuatan tersebut. Naga yang menguasai hulu ekonomi, Haji yang menguasai pasar domestik, dan Aktor yang menguasai pikiran rakyat. Mereka bertemu di satu titik kepentingan yang sama yakni stabilitas untuk bisnis, bukan keadilan untuk publik. Sementara rakyat sibuk memperdebatkan simbol-simbol politik, para pemain lama sudah saling berbagi peran di belakang layar. Yang satu mengatur harga, yang lain mengatur wacana, sisanya mengatur arah kebijakan. Dan seperti biasa, rakyat hanya mendapat sisa tepuk tangan dari panggung yang tak pernah mereka tulis naskahnya. Ironinya, negeri ini tampak semakin religius di permukaan, tapi semakin oligarkis di dalamnya. Label “Haji” kini tak sekadar tanda ibadah, tapi juga simbol status dan jaringan ekonomi. Dan bila dahulu “Naga” menguasai karena modal, kini “Haji” menyaingi mereka lewat network berupa jaringan keagamaan, politik, dan sosial yang menyatu rapi dalam semangat dagang yang dibungkus nilai-nilai moral. Oligarki di Indonesia bukan punah tapi berevolusi. Dari “9 Naga” ke “9 Haji”, dan kini mungkin menuju “9 Aktor”. Mereka tidak lagi bersembunyi, karena kini oligarki telah menjadi bagian dari sistem itu sendiri yg lengkap dengan doa pembuka rapat dan pencitraan di media sosial. Dan selama rakyat masih memilih dengan perasaan daripada pemahaman, maka setiap periode kita hanya akan menyaksikan satu hal; Nama-nama boleh berganti, tapi sembilan kursi kekuasaan itu tak pernah benar-benar kosong.

Makassar

Nurkanita Kahfi Ajak OKP Bersatu Lewat Rapimpurda KNPI Sulsel 2025

ruminews.id – MAKASSAR — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimpurda) 2025 sebagai langkah strategis menuju pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Mulo, Makassar, pada Jumat (18/10/2025), dan dihadiri oleh seluruh unsur pengurus serta perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) Se-Sulsel. Ketua KNPI Sulsel, Nurkanita Kahfi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya Rapimpurda sebagai forum konsolidasi menjelang Musda. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya sekadar tahapan administratif, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat persatuan di tubuh pemuda Sulawesi Selatan. “Melalui Rapimpurda, kita akan menetapkan peserta yang akan mengikuti pelaksanaan Musda nantinya,” ujar Nurkanita. Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk tetap solid dan bersinergi dalam membangun daerah. “Rapimpurda ini menjadi wujud semangat kebersamaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Sulawesi Selatan,” tambahnya. Ia berharap Musda mendatang dapat melahirkan gagasan dan pemimpin muda yang mampu membawa perubahan nyata bagi kemajuan daerah. Sementara itu, Koordinator Steering Committee Rapimpurda KNPI Sulsel, Sakinah Fitrianti, menjelaskan bahwa forum tersebut digelar dengan mekanisme sidang pleno yang membahas sejumlah agenda penting. “Pelaksanaan Rapimpurda ini untuk menetapkan rancangan materi Musda, kepesertaannya, serta status peserta Musyda yang akan datang,” jelasnya. Sakinah, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Sulsel, menambahkan bahwa agenda lain dalam Rapimpurda adalah penetapan waktu dan tempat pelaksanaan Musda. “Semua keputusan strategis terkait Musda akan dibahas secara resmi di forum ini agar pelaksanaan Musda nantinya berjalan lancar dan sesuai dengan AD/ART organisasi,” ujarnya. Dengan digelarnya Rapimpurda 2025 ini, KNPI Sulsel menunjukkan kesiapannya dalam menyongsong Musda yang akan menjadi ajang konsolidasi besar pemuda di Sulawesi Selatan. Momen ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi kebangkitan semangat kolaborasi dan kepemimpinan muda demi kemajuan daerah dan bangsa.

DPRD Kota Makassar

Supratman Ajak Warga Bangkala Wujudkan Lingkungan Bersih dan Tertib Lalu Lintas

ruminews.id – Makassar — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, melanjutkan agenda reses perdananya di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kamis (16/10). Dalam kegiatan ini, ia mendengarkan langsung keluhan masyarakat terkait retribusi sampah, kemacetan lalu lintas, serta pentingnya kampanye bebas asap rokok di lingkungan warga. Supratman menegaskan, kegiatan reses menjadi ruang penting bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Agenda ini wadah kami menampung masukan warga yang nantinya akan diperjuangkan dalam kebijakan di dewan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya semangat kepedulian sosial melalui gerakan “Jagai Makassar ta, mulai dari jagai anakta.” Politisi yang telah memasuki periode ketiga di DPRD Makassar itu menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan masyarakat. “Setahun sudah saya memimpin DPRD Makassar. Amanah ini akan terus saya jaga dengan bekerja untuk kepentingan rakyat,” katanya di hadapan peserta reses. Turut hadir dalam kegiatan tersebut istri Supratman, unsur Binmas dan Babinsa, serta Lurah Bangkala Muhammad Dapri yang baru dilantik pada 29 September lalu. Dalam sambutannya, Dapri menyoroti pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga agar lingkungan tetap bersih dan volume sampah ke TPS dapat dikurangi. Warga juga aktif menyampaikan aspirasi. Hasrul, warga BTN Makkio Baji, mengeluhkan kemacetan yang terjadi setiap pagi dan sore hari. Sementara Ibu Erna berharap pemerintah lebih gencar mengampanyekan area bebas asap rokok di sekolah, puskesmas, dan tempat umum demi melindungi anak-anak dari bahaya rokok pasif. Menutup kegiatan, Supratman berjanji akan membawa seluruh masukan warga ke Rapat Paripurna DPRD Makassar untuk dibahas bersama Pemerintah Kota. “Semua aspirasi ini akan kami perjuangkan agar melahirkan kebijakan nyata yang berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintahan

DPRD dan KPK Perkuat Komitmen Antikorupsi di Makassar

ruminews.id – MAKASSAR — DPRD Kota Makassar menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama KPK RI dan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota, Rabu (15/10/2025). Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mencegah praktik korupsi di daerah. “Kami mendukung penuh langkah-langkah pencegahan korupsi dan siap bekerja sama dengan KPK serta pemerintah kota,” ujarnya. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir pimpinan dan anggota DPRD, jajaran SKPD, serta pejabat Pemkot Makassar. Mereka juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Supratman menegaskan DPRD akan terus memperketat fungsi pengawasan terhadap program dan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, setiap anggaran harus digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak boleh disalahgunakan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kerja sama DPRD dan KPK. Ia menegaskan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata dalam setiap pekerjaan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, menyampaikan bahwa kehadiran KPK bukan untuk menekan, melainkan memberi edukasi tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan publik. “Kami hadir untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” jelasnya. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar dan DPRD akan menerapkan program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas KPK. Program ini diharapkan memperkuat sistem pencegahan korupsi agar lebih konsisten, terukur, dan efektif di seluruh sektor pemerintahan.

Gowa, Hukum

SAPMA PP Gowa Desak Pemda Tertibkan Menjamurnya Toko Modern di Kabupaten Gowa

ruminews.id – Gowa, 14 Oktober 2025 – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa menyoroti maraknya pembangunan toko modern yang kini menjamur di berbagai titik wilayah Kabupaten Gowa. Fenomena ini dinilai semakin mengancam keberlangsungan usaha kecil masyarakat seperti warung tradisional, kios, dan pedagang kaki lima (ga’de-ga’de) yang selama ini menjadi penopang ekonomi rakyat kecil. Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah tegas untuk mengendalikan laju pertumbuhan toko-toko modern seperti Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret, agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. “Bagaimana mungkin pedagang kecil bisa bertahan kalau mereka harus berkompetisi dengan pemodal besar yang memiliki jaringan dan modal raksasa? Ini bentuk ketimpangan yang nyata, dan pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyat kecil,” tegasnya. SAPMA PP Gowa menilai bahwa kebijakan Pemkab Gowa yang menggaungkan komitmen pengentasan kemiskinan melalui program-program seperti Lacak Kemiskinan, menjadi kontradiktif apabila di saat yang sama pemerintah justru membiarkan ekspansi toko modern tanpa pengawasan ketat. “Kalau pemerintah daerah benar-benar berpihak pada masyarakat miskin, seharusnya ada pembatasan dan evaluasi terhadap izin-izin toko modern yang beroperasi. Kalau tidak, komitmen pro-rakyat Bupati Gowa patut dipertanyakan,” lanjut Sigit. Sementara itu, Sekretaris SAPMA PP Gowa, Rahman Lewa, menambahkan bahwa SAPMA PP Gowa tidak akan tinggal diam melihat situasi ini. Ia menegaskan bahwa organisasi siap turun langsung melakukan pengawasan dan mendesak tindakan nyata dari Pemkab Gowa. “Kami akan segera melayangkan surat resmi untuk audiensi dengan Bupati Gowa dan Dinas Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, SAPMA PP Gowa akan melakukan aksi lapangan sebagai bentuk tekanan moral terhadap pemerintah,” ungkapnya. SAPMA PP Gowa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan rakyat kecil, serta mendesak agar Pemerintah Daerah menghentikan perluasan toko modern, menertibkan izin yang tidak sesuai regulasi, dan mengembalikan keadilan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. “Tugas kami jelas — mengerem ketimpangan ekonomi dan memastikan keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil bukan sekadar slogan. Hentikan dan tertibkan! Jangan biarkan toko modern menjamur tanpa kendali,” tutup Ketua SAPMA PP Gowa.

Gowa, Hukum

SAPMA PP Gowa Geruduk Kantor Pemda dan DPRD, Memberikan Waktu 3×24 Jam Untuk Merespon Tuntutan.

ruminews.id – Gowa, 14 Oktober 2025 – Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa. Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah agar segera mengambil langkah tegas dalam menangani penimbunan kawasan Danau Mawang yang dinilai telah merusak ekosistem dan mengancam kepentingan masyarakat luas. Dalam aksi tersebut, SAPMA PP Gowa menolak keras segala bentuk penimbunan, penguasaan, maupun alih fungsi kawasan danau yang merupakan ruang publik dan aset negara yang memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat Gowa. Tuntutan SAPMA PP Gowa: 1. Mendesak Balai Pompengan dan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk segera menghentikan seluruh aktivitas penimbunan serta melakukan audit menyeluruh terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Danau Mawang. 2. Meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum lingkungan, penyalahgunaan kewenangan, serta potensi gratifikasi dalam penerbitan SHM tersebut. 3. Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar menegakkan aturan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan memastikan pengamanan aset negara di kawasan perairan publik. 4. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal penegakan hukum dan menyelamatkan Danau Mawang sebagai ruang hidup bersama serta menjaga nilai sejarah dan marwahnya. 5. Usut dan adili mafia tanah di Kabupaten Gowa. 6. Tegakkan supremasi hukum di bawah bingkai NKRI. Ketua SAPMA PP Gowa, Sigit, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan lingkungan hidup serta warisan sejarah masyarakat Gowa. “Kami berharap aksi ini membuka mata para pemangku kebijakan agar segera bertindak menyelamatkan Danau Mawang sebagai kawasan perairan publik yang dilindungi. Pemerintah tidak boleh diam melihat kerusakan lingkungan yang terjadi di depan mata,” tegas Sigit. Sementara itu, Qadri selaku Jenderal Lapangan (Jenlap) menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh menyepelekan tuntutan ini dan harus bersikap adil, bukan berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. “Kami dari SAPMA PP Gowa meminta agar Pemerintah Kabupaten Gowa tidak menutup mata demi kepentingan pribadi atau segelintir orang. Ini persoalan keadilan dan hak masyarakat. Kami menegaskan, pemerintah harus menegakkan supremasi hukum dan tidak main-main menghadapi mafia tanah di Kabupaten Gowa,” ujar Qadri. Aksi hari ini juga dinyatakan sebagai aksi pra-kondisi. SAPMA PP Gowa memberikan waktu 3×24 jam kepada Pemda dan DPRD Kabupaten Gowa untuk merespons tuntutan dan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait. “Jika tuntutan kami diabaikan, SAPMA PP Gowa akan menggelar aksi lanjutan yang jauh lebih besar. Sekalipun hujan mengguyur, langkah kami tidak akan surut. Kami akan terus meneriakkan perlawanan terhadap mafia tanah yang berani merampas aset bersejarah milik rakyat,” tutup Sigit dengan tegas.

DPRD Kota Makassar

Ketua DPRD Makassar Supratman Serap Aspirasi Warga Karuwisi, Soroti Isu Banjir dan Keamanan Lingkungan

ruminews.id – Makassar — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, memulai kegiatan reses perdananya di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, pada Senin (13/10/2025). Karuwisi menjadi lokasi pertama pelaksanaan reses masa sidang kali ini, yang dihadiri sejumlah unsur masyarakat dan pemerintahan setempat. Kegiatan tersebut berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Hadir di antaranya Binmas, Babinsa, Lurah dan Sekretaris Lurah Karuwisi, Ketua LPM, pejabat sementara RT/RW, serta tokoh masyarakat. Warga tampak aktif menyampaikan berbagai persoalan di lingkungannya, terutama terkait drainase dan keamanan. Dalam sambutannya, Supratman mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan mulai dari rumah masing-masing. Ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. “Mari kita mulai menjaga Makassar dari Kelurahan Karuwisi. Tidak apa-apa kalau di kelurahan lain ada yang mulai kacau, tapi saya berharap Karuwisi tetap solid. Mariki sama-sama jaga Makassar, mulai dari rumah tangga ta,” ujarnya. Supratman juga menjelaskan bahwa kehadirannya dalam kegiatan reses merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi warga. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan partai politik yang telah mengantarkannya menjabat sebagai Ketua DPRD Makassar. “Bulan September kemarin genap setahun saya menjabat sebagai anggota dewan. Saya bersyukur atas amanah yang diberikan, semua ini berkat dukungan ta semua,” ungkapnya. Sementara itu, Lurah Karuwisi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua DPRD Makassar di wilayahnya. Ia berharap kegiatan reses ini menjadi sarana efektif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan yang lebih baik. “Kami berharap melalui kegiatan ini, aspirasi masyarakat Karuwisi bisa terserap dengan baik dan menjadi perhatian pemerintah,” tuturnya. Dalam sesi dialog, sejumlah warga turut menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka. Salah satunya datang dari Nurlaela, warga setempat, yang menyoroti masalah banjir akibat tumpukan pasir di saluran drainase Jalan Maccini Raya. “Masalah utama di Karuwisi ini adalah banjir. Kami berharap ada pengerukan di Jalan Maccini Raya karena banyak pasir yang menumpuk,” katanya. Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi Supratman untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus mendengar langsung kebutuhan warga. Ia berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan agar dapat menjadi perhatian pemerintah kota dalam program pembangunan ke depan.

DPRD Kota Makassar

Didampingi Istri Tercinta, Supratman Gelar Reses Pertama Titik Kedua di Kelurahan Batua

ruminews.id – Makassar — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, melanjutkan kegiatan reses pertamanya di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Senin (13/10/2025). Kunjungan ini menjadi titik kedua dalam rangkaian reses masa sidang pertama DPRD Makassar tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut, Supratman hadir didampingi istri tercintanya, yang selama ini setia mendampingi sejak masa pengabdiannya sebagai pegawai kontrak hingga kini dipercaya masyarakat menjadi anggota dewan 3 periode dan di amanahkan partai untuk menjabat sebagai Ketua DPRD Makassar. Di hadapan warga, Supratman mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat kepedulian sosial melalui slogan khas Makassar, “Jagai Makassar ta”, yang ia gaungkan sebagai bentuk ajakan menjaga kota mulai dari lingkungan keluarga. Jagai Makassar ta, mulai dari jagai anak ta. Kalau kita mau Makassar aman, nyaman, dan bersih, semua harus dimulai dari rumah tangga ta sendiri,” ujar Supratman di hadapan warga Batua. Ketua DPRD Makassar itu menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat bertujuan untuk menyerap aspirasi warga, khususnya yang berkaitan dengan masalah kebersihan dan pelayanan publik di Kelurahan Batua. “Saya hadir di tengah-tengah kita tidak lain untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya warga Batua,” ungkapnya. Supratman juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai pengangkutan sampah yang kerap terlambat dilakukan. Ia berharap pemerintah kelurahan dapat lebih sigap dalam menangani hal tersebut. “Saya berharap kepada Lurah agar pengangkutan sampah tidak lagi terhambat. Kadang keresahan masyarakat muncul karena sampahnya lambat diangkut,” tegasnya. Politisi yang genap setahun menjabat sebagai Ketua DPRD Makassar pada September lalu itu turut menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan masyarakat yang telah mempercayakannya menjadi wakil rakyat hingga tiga periode berturut-turut. “Saya bersyukur bisa dipercaya hingga tiga periode. Ini semua berkat kepercayaan dan dukungan masyarakat. Tanpa itu, saya bukan siapa-siapa,” ujarnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Babinsa, Lurah Batua, Pj RT/RW, serta tokoh masyarakat. Sementara itu, Lurah Batua berharap agar masyarakat, khususnya di Kampung Camba Jawayya, dapat menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi lonjakan sampah di TPA, sesuai instruksi Wali Kota Makassar. “Kami berharap warga bisa terus menjaga kebersihan agar volume sampah yang dikirim ke TPA dapat berkurang,” katanya. Dalam sesi tanya jawab, seorang warga bernama Pak Skrening menyampaikan keluhan soal banjir tahunan yang kerap melanda kawasan Swadaya. “Masalah utama di daerah kami ini adalah banjir yang setiap tahun datang. Kami ingin ada perhatian serius dari pemerintah karena kami juga bagian dari warga Makassar,” ujarnya Menanggapi hal itu, Supratman berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menyampaikannya langsung ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Tidak usah risau. Untuk persoalan ini kita percayakan saja sama saya. Akan saya sampaikan langsung ke Dinas PU. Kirimkan saja alamat lengkapnya, dan saya yang akan mengusulkannya,” tegasnya. Kegiatan reses di Kelurahan Batua berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Warga berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan bebas banjir.

Daerah, Gowa, Hukum, Kriminal

SAPMA PP Gowa Soroti Kinerja BPN: Diduga Ada SHM Ilegal di Kawasan Danau Mawang

ruminews.id – Gowa, 13 Oktober 2025 – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Gowa mengecam keras aktivitas penimbunan dan penguasaan lahan di kawasan danau yang dikelola Balai Pompengan. Aktivitas tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang secara hukum merupakan milik negara dan bagian dari kawasan lindung perairan umum. Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perampasan ruang publik dan pengkhianatan terhadap kepentingan lingkungan serta masyarakat. “Kami menemukan adanya upaya penimbunan dan pengakuan kepemilikan pribadi di kawasan danau. Ini jelas tidak sesuai aturan, bahkan berpotensi sebagai praktik mafia tanah yang harus diusut tuntas,” tegasnya. SAPMA PP Gowa menilai bahwa penerbitan SHM di kawasan danau bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain melanggar tata ruang, tindakan ini juga mengancam ekosistem dan menghilangkan fungsi danau sebagai penampung air dan pengendali banjir. Oleh karena itu, SAPMA PP Gowa menyatakan lima sikap tegas: 1. Menolak keras segala bentuk penimbunan dan penguasaan lahan di kawasan danau milik Negara. 2. Mendesak Balai Pompengan dan Pemkab Gowa segera menghentikan aktivitas penimbunan dan menertibkan pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan pribadi. 3. Meminta aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan ATR/BPN) untuk menyelidiki dugaan terbitnya SHM dan mengusut dugaan mafia tanah di kawasan tersebut. 4. Mendorong pemerintah provinsi dan pusat mengambil langkah tegas dalam menyelamatkan kawasan danau dari kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan fungsi ruang publik. 5. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa ikut serta mengawal dan melawan praktik mafia tanah yang merugikan negara dan generasi mendatang. SAPMA PP Gowa menegaskan akan menggelar aksi damai pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, sebagai bentuk komitmen untuk mengawal penegakan hukum dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Gowa. SAPMA PEMUDA PANCASILA KABUPATEN GOWA. “Bergerak, Berani, Berpikir Kritis untuk Keadilan Lingkungan!”.

Scroll to Top