Keji! Lagi Jurnalis Jadi Korban Serangan Israel di Gaza
Ruminews.id, Gaza — Kabar duka kembali menyelimuti Palestina dan dunia jurnalistik. Di tengah perang Gaza yang terus berlangsung, Israel kembali menewaskan seorang jurnalis Al Jazeera.
23 Juni 2026
Menguji Nyali Pemkab Barru Di Balik “Karpet Merah” PT Conch dan Dugaan Pelanggaran Hukum Ekologis
ruminews.id, MAKASSAR — Gelombang penolakan terhadap PT Conch Semen Indonesia di Kabupaten Barru telah bergeser dari sekadar aksi protes jalanan menjadi perlawanan berbasis advokasi hukum yang mematikan. Koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis lingkungan kini yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Hukum Lingkungan membongkar sekian lapisan regulasi yang diduga ditabrak demi memuluskan jalan bagi raksasa semen asal Tiongkok tersebut. Kehadiran korporasi ini tidak lagi dipandang sebagai investasi, melainkan bentuk “penjajahan ekologis” yang dilegalkan oleh lemahnya pengawasan di daerah. Azhari Hamid Kordinator Aliansi Pemerhati Hukum Lingkungan menilai proses perizinan dan rencana amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) PT Conch Cacat substansi. Secara hukum, setiap industri ekstraktif wajib tunduk pada instrumen pencegahan pencemaran yang ketat. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)—yang sebagian besar ketentuannya diperketat dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja—setiap usaha yang berdampak penting bagi lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan yang transparan. Kami menuding ada indikasi dugaan pelanggaran serius terhadap: Pasal 26 UU PPLH: Terkait pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal. Warga ring satu di Barru mengklaim partisipasi mereka hanyalah formalitas di atas kertas, bukan persetujuan yang lahir dari pemahaman utuh. Pasal 65 UU PPLH: Yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mengizinkan industri semen beremisi tinggi di dekat pemukiman warga dan kawasan esensial adalah pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional. Konflik ini juga menyasar pada dugaan pelanggaran tata ruang. Jika lokasi yang dibidik oleh PT Conch berada di luar zona peruntukan industri atau menabrak kawasan lindung karst maka Pemkab Barru dan pihak korporasi dapat terjerat sanksi pidana serius. Sesuai dengan Pasal 73 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pejabat pemerintah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda miliaran rupiah. Mengapa kami menolakan di kab Barru Karena masyarakat tidak ingin menjadi korban berikutnya dari rekam jejak grup Conch di Indonesia. Kami merujuk pada prinsip Precautionary Principle (Prinsip Kehati-hatian Dini) yang diatur dalam hukum internasional dan hukum lingkungan nasional.Tegas Azhari Hamid Melihat catatan hitam entitas bisnis ini di daerah lain—mulai dari isu penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal, sengketa lahan dengan masyarakat adat, hingga sanksi administratif terkait kepatuhan pengelolaan limbah di wilayah Kalimantan, Sulawesi Utara dan Papua Barat sehingga Kami dari Aliansi pemerhati Hukum lingkungan memiliki dasar hukum dan moral yang kuat untuk menolak. Kami memperingatkan Gubernur Sulsel dan Bupati Barru membiarkan PT Conch tanpa restu mutlak dari warga dan evaluasi hukum yang transparan adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi, demi memanjakan oligarki korporasi internasional. Tidak boleh ada investasi yang berdiri di atas pelanggaran hukum, mengabaikan tata ruang, dan mengorbankan keselamatan rakyat. Hukum harus menjadi panglima, dan kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan korporasi. Jika Pemprov Sulsel dan Pemkab Barru nekat meloloskan PT Conch dengan mengorbankan RTRW demi investasi, maka ini bukan lagi kelalaian administrasi, melainkan kejahatan jabatan yang bisa dipidana, dan kami akan mengelar aksi besar besaran kehadiran PT Conch. Tutup Azhari Hamid
Krisis Identitas, Literasi, dan Moralitas dalam Dunia Kampus.
Penulis: Kahar Ali Husain Zahra – Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar ruminews.id – Kampus sering dipandang sebagai ruang lahirnya generasi intelektual yang kritis, kreatif, dan berintegritas. Di dalamnya mahasiswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk jati diri, cara berpikir kritis dan sistematis, serta nilai-nilai kehidupan dan moralitas. Idealnya, dunia pendidikan menjadi tempat tumbuhnya manusia yang cerdas secara intelektual, spiritual, sekaligus matang secara moralitas. Namun, miris melihat realitas yang terjadi menunjukkan adanya tiga persoalan besar yang semakin terasa dalam dunia kampus berdasarkan pengalaman penulis, yakni krisis identitas, krisis literasi, dan krisis moralitas. Krisis identitas terlihat ketika banyak mahasiswa kehilangan arah dan tujuan pendidikan. Seolah-olah ia melanjutkan pendidikan karena tuntan untuk bekerja lebih baik daripada yang tidak mengeyang pendidikan lebih tinggi. Tentu kita tidak menolak pekerjaan, tapi ketika kuliah hanya tujuannya untuk bekerja semata. Inilah yang akan mengalami kriris identitas, literasi dan moralitas. Sebagian pun menjalani kuliah hanya untuk memperoleh gelar, dan menaikkan strata sosial sebagai seorang sarjana, tanpa memahami makna menjadi insan akademik dan agen perubahan sosial serta peradaban untuk generasi masa yang akan datang. Mereka mudah terbawa arus tren, budaya populer, dan pengaruh media sosial sehingga sulit menemukan jati diri yang autentik. Krisis literasi tampak dari menurunnya minat membaca, diskusi, lemahnya kemampuan memahami teks secara mendalam, serta kurangnya budaya menulis. Informasi diperoleh secara cepat melalui media digital, tetapi tidak selalu dipahami secara kritis dan sistematis. Hanya menelaah informasi saja, tanpa validasi sehingga pada akhirnya serba hoax (informasi yang tidak benar). Krisis moralitas terlihat dari meningkatnya praktik plagiarisme, kecurangan akademik, perundungan, intoleransi, ujaran kebencian, membentuk kelompok-kelompok di pada para dosen maupun mahasiswa. Sehingga hilangnya sikap hormat terhadap etika akademik baik pada beberapa dosen dan mahasiswa. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil membentuk karakter yang kuat. Oleh karena itu, menurut penulis perlunya ada edisi revisi dalam sistem pendidikan yang lebih mengenalkan identitas jati diri, memperkenalkan dan mengembangkan budaya literasi, diskusi, serta mempraktikkan moralitas yang bisa dijadikan sebagai teladan. Pertama: Krisis Identitas; Mahasiswa Kehilangan Arah. Mahasiswa seharusnya menjadi kelompok yang memiliki kesadaran kritis dan pola pikir sistematis terhadap realitas yang sedang menimpa masyarakat. Namun, banyak mahasiswa mengalami kebingungan identitas akibat tekanan sosial, budaya pergaulan, budaya konsumtif, dan dominasi media digital. Mereka lebih sibuk membangun citra di media sosial daripada membangun kualitas diri. Walaupun, tidak bisa kita tolak bahwa memang media sosial sebagai salah satu untuk dijadikan sebagai pengembangan diri. Namun, yang kita tolak ketika media sosial dijadikan sebagai satu-satunya untuk mengembangkan kualitas diri. Karena seringkali di media sosial juga kita mendapatkan informasi tidak benar. Akibatnya, identitas akademik bergeser menjadi identitas simbolik atau formalitas lebih penting terlihat pintar daripada benar-benar belajar dan betul-betul pintar melalui proses literasi. Krisis identitas juga muncul ketika pendidikan hanya dipahami sebagai alat mencari pekerjaan. Sekali lagi penulis tekankan, bahwa kita tidak menolak pekerjaan. Tapi, ketika kuliah hanya untuk mencari pekerjaan, lebih baik tidak perlu melanjutkan kuliah. Sehingga pada akhirnya, kampus tidak lagi dipandang sebagai ruang pencarian ilmu dan memperkenalkan jati diri mahasiswa serta pembentukan karakter yang beretika, melainkan sekadar jalur memperoleh ijazah dan sebagai alat untuk mencari pekerjaan. Adapun dampaknya yakni Mahasiswa kehilangan idealisme, menurunnya kepedulian sosial, mudah terpengaruh tren tanpa refleksi kritis, Kesulitan menentukan tujuan hidup dan kontribusi pada masyarakat. Kedua: Krisis Literasi; Banyak Informasi, Sedikit Pemahaman. Pada di era digital ini, akses informasi sangat mudah dan cepat. Namun kemudahan dan kecepatan tersebut tidak otomatis melahirkan masyarakat yang literatur yang benar-benar autentik. Banyak mahasiswa terbiasa membaca potongan informasi, judul berita, atau unggahan media sosial tanpa melakukan pendalaman analisis untuk melihat kebenarannya. Akibatnya, terbiasa instan dan pragmatis dalam kehidupannya. Krisis literasi ditandai oleh: Rendahnya minat membaca buku, diskusi dan jurnal, ketergantungan pada ringkasan instan, lemahnya kemampuan menulis ilmiah, kurangnya budaya diskusi akademik, mudah percaya pada informasi yang belum tervalidasi kebenarannya. Oleh karenanya, fenomena seperti ini berbahaya karena kampus seharusnya menjadi pusat produksi pengetahuan, bukan sekadar tempat konsumsi informasi dan tidak tervalidasi. Ketiga: Krisis Moralitas, Ilmu Tanpa Etika. Persoalan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kecerdasan intelektual tidak diiringi dengan kematangan moralitas dan spritualitas. Kasus plagiarisme, titip absen, manipulasi data penelitian, hingga ujaran kebencian menunjukkan adanya pelemahan integritas akademik. Sebagian mahasiswa mengejar nilai dan prestasi, tetapi mengabaikan kejujuran dan tanggung jawab. Tentu sebagai nilai dan prestasi sah-sah saja, hanya yang menjadi problem ketika kejujuran dan tanggung jawab di kampus semakin mengalami krisis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sering kali lebih menekankan hasil daripada proses. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa harapan kita hasilnya bagus, tetapi apakah melalui proses kejujuran di dalamnya. Padahal, tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan orang pintar, tetapi juga manusia yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hubungan antara Identitas, Literasi, dan Moralitas. Ketiga krisis tersebut sebenarnya saling berkaitan. Rantai masalah yang saling memengaruhi. Pertama; Krisis Identitas: mahasiswa seolah-olah kehilangan arah dan tujuan kehidupan. Kedua; Krisis Literasi: Membaca dan berpikir kritis melemah, sehingga semua serba instan. Ketiga; Krisis Moralitas: Etika dan integritas ikut melemah karena krisisnya identitas dan literasi. Mahasiswa yang kehilangan identitas cenderung tidak memiliki motivasi belajar yang kuat. Hanya sekedar pergi kuliah, setelah itu pulang kos, dan kalau malas di kos pulang kampung, atau kadang penulis mengunakan 3K (Kuliah, Kos, Kampung). Akibatnya, identitas jati diri melemah, literasi melemah dan moralitas melemah. Ketika identitas dan literasi melemah, kemampuan berpikir kritis menurun, sehingga seseorang lebih mudah melakukan tindakan yang tidak etis di kampus, kos dan kampung halaman. Adapun beberapa yang menjadi tawaran untuk mengatasi ketiga krisis tersebut, kampus perlu melakukan langkah-langkah berikut: Tawaran terhadap mahasiswa: Membangun budaya membaca, menulis, dan berdiskusi. Memperkuat pendidikan karakter dan etika akademik. Mendorong mahasiswa terlibat dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Tawaran terhadap dosen: Menjadikan dosen sebagai teladan integritas (dosen yang benar saja, yang tidak benar tidak perlu dijadikan teladan). Dosen mengembangkan ruang dialog yang sehat dan terbuka (bukan menjadi tolok ukur apa yang dikatakan dosen). Menanamkan kesadaran bahwa ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan bersama (bagi dosen yang sadar dengan ini). Krisis identitas, literasi, dan moralitas dalam dunia kampus merupakan tantangan serius yang saling berkaitan. Mahasiswa yang kehilangan arah hidup cenderung mengalami penurunan semangat intelektual, sementara lemahnya budaya literasi membuat kemampuan berpikir kritis menurun. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat
Messi Ukir Sejarah, Geser Klose dan Jadi Top Skor Sepanjang Masa Piala Dunia
ruminews.id – Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Kapten tim nasional Argentina itu resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah melampaui rekor milik legenda Jerman, Miroslav Klose. Rekor bersejarah tersebut tercipta saat Argentina menghadapi Austria pada fase grup Piala Dunia 2026. Messi mencetak dua gol yang membawa Albiceleste meraih kemenangan 2-0 sekaligus memastikan langkah mereka ke babak gugur. Tambahan dua gol tersebut membuat koleksi gol Messi di ajang Piala Dunia mencapai 18 gol, melewati catatan 16 gol yang sebelumnya dipegang Klose sejak tahun 2014. Pencapaian ini menjadi babak baru dalam perjalanan karier gemilang pemain yang telah mengantarkan Argentina meraih gelar juara dunia pada edisi 2022. Sebelumnya, Messi telah menyamai rekor Klose melalui hattrick ke gawang Aljazair pada laga pembuka Argentina di Piala Dunia 2026. Beberapa hari kemudian, ia sukses berdiri sendirian di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen paling bergengsi tersebut. Menariknya, Messi mencatatkan rekor ini menjelang ulang tahunnya yang ke-39 tahun. Di usia yang tak lagi muda untuk ukuran pesepak bola profesional, ia masih menjadi sosok sentral dalam permainan Argentina dan terus menunjukkan kualitas yang membuatnya disegani di panggung dunia. Keberhasilan Messi memecahkan rekor Klose mendapat pujian dari berbagai kalangan. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, menyebut sang megabintang sebagai pemimpin yang selalu hadir di saat tim membutuhkan. Sementara para penggemar sepak bola di seluruh dunia ramai-ramai memberikan penghormatan atas pencapaian yang dianggap sebagai salah satu tonggak terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Dengan torehan 18 gol dan peluang tampil lebih banyak di Piala Dunia 2026, rekor Messi masih berpotensi bertambah. Namun yang pasti, namanya kini tercatat sebagai pemegang rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, melampaui Miroslav Klose dan mengukuhkan warisannya sebagai legenda abadi sepak bola dunia. Berikut lima besar pencetak gol terbanyak Piala Dunia: Lionel Messi (Argentina) – 18 gol (28 pertandingan) Miroslav Klose (Jerman) – 16 gol (24 pertandingan) Ronaldo (Brasil) – 15 gol (19 pertandingan) Gerd Muller (Jerman) – 14 (13 pertandingan) Kylian Mbappe (Prancis) – 14 (15 pertandingan)
KP-KGS Serukan Turunkan Harga BBM dan Cabut UU Partai Politik, Tuding Oligarki Jadi Penyebab Krisis
Ruminews.id, Jakarta – Komite Persiapan Konferensi Gerakan Sosial (KP-KGS) menyatakan dukungan terhadap gelombang aksi mahasiswa dan kaum muda yang berlangsung di berbagai daerah dengan tajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada 21 Juni 2026, KP-KGS menilai Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi dan demokrasi yang dipicu oleh dominasi oligarki dalam pengelolaan negara.
Konvensi ILO C193 Dinilai Jadi Tonggak Baru Perlindungan Driver Online dan Kurir di Indonesia
Ruminews.id, Jakarta — Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA) menyambut lahirnya Konvensi ILO C193 tentang pekerjaan layak di ekonomi platform digital sebagai langkah bersejarah dalam perjuangan hak-hak driver online dan kurir.
Perkuat Kolaborasi Majukan Pendidikan di Gowa, Wakil Bupati Apresiasi Pengukuhan Bunda Guru
ruminews.id, MAKASSAR — Wakil Bupati Gowa, Andi Darmawangsyah Muin, memberikan apresiasi atas pengukuhan Andi Tenri Indah sebagai Bunda Guru PGRI Kabupaten Gowa. Ia menilai Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan itu merupakan figur yang tepat karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan hak-hak guru dan dunia pendidikan. Andi Tenri Indah, resmi dikukuhkan sebagai Bunda Guru PGRI Kabupaten Gowa dalam acara yang digelar di Hotel Golden Tulip, Makassar, Sabtu (20/6/2026). Pengukuhan tersebut menjadi yang pertama di Sulawesi Selatan dan dihadiri Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab, Sekretaris PGRI Sulsel Dr Abdi, Ketua PGRI Kabupaten Gowa H. Sappe Mangiriang, jajaran pemerintah daerah, pengurus PGRI, kepala sekolah, dan para guru. Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyambut baik pengukuhan tersebut. Menurutnya, kehadiran Bunda Guru menjadi langkah baru dalam memperkuat sinergitas pemerintah dan organisasi profesi guru dalam memajukan dunia pendidikan. Menurutnya, memajukan pendidikan di Gowa butuh kebersamaan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan stakeholder pendidikan. Termasuk PGRI, maupun bunda guru yang sudah dikukuhkan. Ia menilai PGRI Kabupaten Gowa telah mengambil keputusan yang tepat dengan mengukuhkan Andi Tenri Indah sebagai Bunda Guru. Selain menjabat Ketua Komisi E DPRD Sulsel yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat, Andi Tenri juga dinilai memiliki kepedulian terhadap perjuangan para guru di Sulawesi Selatan. “Saya bangga dengan dedikasi Ibu Andi Tenri Indah dalam memperjuangkan kepentingan guru, termasuk saat mengawal berbagai persoalan guru di Kabupaten Luwu Utara. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik untuk kemajuan dunia pendidikan,” ujar Darmawangsyah. Ia juga berharap kontingen PGRI Kabupaten Gowa mampu meraih prestasi terbaik pada Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porseni) PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digelar di Kabupaten Sidrap. Sementara itu, Andi Tenri Indah menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya sebagai Bunda Guru Kabupaten Gowa. “Ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat besar bagi saya. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen untuk terus membersamai perjuangan para guru,” katanya. Ketua Komisi E DPRD Sulsel itu menilai guru merupakan profesi mulia yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak generasi penerus bangsa. “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka mengabdikan diri dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari tangan para gurulah lahir generasi yang cerdas dan berkarakter,” ujarnya. Menurut politisi Partai Gerindra itu, perkembangan teknologi menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Namun, di sisi lain, kesejahteraan dan perlindungan profesi guru juga harus menjadi perhatian bersama. “Guru berhak mendapatkan kesejahteraan, perlindungan, dan kenyamanan dalam bekerja. Jika hak-hak mereka terpenuhi, saya yakin para guru akan semakin optimal dalam mendidik generasi bangsa,” tegasnya. Sekretaris PGRI Sulawesi Selatan, Dr Abdi, mengatakan pengukuhan Bunda Guru PGRI Kabupaten Gowa merupakan momen bersejarah karena menjadi yang pertama di Sulawesi Selatan. Menurutnya, penetapan Bunda Guru tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan dan kriteria yang ditetapkan organisasi. “Kabupaten Gowa menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengukuhkan Bunda Guru PGRI. Ibu Andi Tenri Indah dipilih karena memiliki rekam jejak yang baik dalam memperjuangkan hak-hak guru dan memiliki kedekatan dengan dunia pendidikan,” katanya. Hal senada disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Gowa, H. Sappe Mangiriang. Ia mengatakan pengukuhan Andi Tenri Indah merupakan hasil pembahasan panjang pengurus PGRI dengan mempertimbangkan figur yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap dunia pendidikan. Menurut Sappe, rekam jejak Andi Tenri Indah dalam mengawal aspirasi guru di Sulawesi Selatan, termasuk mendampingi berbagai persoalan tenaga pendidik di Kabupaten Luwu Utara, menjadi salah satu alasan utama penetapannya sebagai Bunda Guru Kabupaten Gowa. “Kami melihat Ibu Andi Tenri Indah memiliki kepedulian nyata terhadap guru. Beliau tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi juga aktif memperjuangkan kepentingan para tenaga pendidik. Karena itu, kami yakin beliau layak menjadi Bunda Guru Kabupaten Gowa,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Sappe juga mengungkapkan sejumlah program PGRI Kabupaten Gowa, di antaranya mengikuti Porseni PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap dengan target meningkatkan prestasi, serta pembangunan Gedung PGRI Kabupaten Gowa yang peletakan batu pertamanya direncanakan pada 25 November 2026 bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Ia berharap kehadiran Bunda Guru Kabupaten Gowa dapat menjadi penyemangat bagi para guru sekaligus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gowa. *(FZ)*
Penataan PKL di Benteng Rotterdam Dapat Dukungan DPRD Sulsel, Relokasi Pedagang Disertai Solusi
ruminews.id, MAKASSAR — Di tengah gencar penertiban dan penataan kawasan kota, dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Makassar justru terus berdatangan dari berbagai kalangan. Kali ini, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Fauzi Wawo atau yang akrab disapa Uci, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini berjualan di atas trotoar maupun saluran drainase. Menurut legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar A tersebut, langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merupakan bagian dari upaya menghadirkan tata kota yang lebih tertib, nyaman, dan estetis tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. “Bagi kami, tentu memberikan dukungan dan support full kepada pak Wali Kota dalam melakukan penataan dan penertiban jualanndiatas trotoar. Dukungan ini sangat penting untuk estetika kota. Maka kami PKB memberi ikan dukungan dan mengawal kebijakan pak Appi,” jelasnya, Senin (22/6/2026) malam. Uci menilai kebijakan relokasi PKL yang dilakukan pemerintah bukan semata-mata penggusuran, melainkan disertai solusi berupa penyediaan lokasi baru yang lebih layak dan nyaman untuk berusaha. Ia mencontohkan penataan kawasan sekitar Benteng Rotterdam yang saat ini menjadi salah satu fokus penataan pemerintah kota. Menurutnya, para pedagang telah disiapkan lokasi relokasi di pasar kampung baru, yang lebih tertata sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan. “Relokasi disertai solusi, diberikan ruang untuk PKL mencari nafkah. Karena itu saya sebagai wakil Ketua DPRD Provinsi mendukung ketika pemerintah Kota untuk penataan kota,” ujarnya. Ketua DPC PKB Kota Makassar itu menegaskan, penertiban PKL yang menempati trotoar dan saluran drainase sangat penting untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum kepada masyarakat. Menurutnya, trotoar merupakan hak pejalan kaki yang harus dijaga dan tidak boleh berubah fungsi menjadi area berjualan. Begitu pula saluran drainase yang harus bebas dari hambatan agar mampu mengalirkan air secara optimal dan mengurangi risiko genangan. ” Tujuannya untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sebagai hak pejalan kaki, serta menjaga estetika tata ruang Kota Makassar,” katanya. Ia menambahkan, keberanian Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan penataan kota patut diapresiasi karena menyentuh persoalan yang selama ini dianggap sensitif dan sulit diselesaikan. “Tentu kita mendukung kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam penataan kota,” tuturnya. “Tujuannya jelas, mengembalikan fungsi fasilitas umum, menjamin hak pejalan kaki, serta mencegah penyumbatan saluran air yang memicu genangan dan banjir,” lanjutnya. Lebih jauh, Uci mengaku salut terhadap langkah tegas yang diambil Wali Kota Makassar. Menurutnya, kebijakan penataan ruang publik seperti yang dilakukan saat ini merupakan langkah besar yang belum banyak dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya. Bagi dia, mengembalikan fungsi-fungsi ruang publik agar bisa digunakan masyarakat luas adalah langkah yang sangat penting “Menurut saya ini luar biasa. Saya sangat salut dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Wali Kota karena berani melakukan ini. ” tuturnya. Dia menilai penataan kota selalu memiliki tantangan besar karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Namun, selama dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan menyediakan solusi, kebijakan tersebut harus didukung demi kepentingan yang lebih luas. “Ini bukan pekerjaan mudah, risikonya besar karena harus berhadapan dengan berbagai kepentingan, termasuk masyarakat kecil. Tapi, itulah tantangan perlu dijalankan,” tegasnya. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh politik tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman. Oleh seba itu, ia menambahkan penataan kawasan publik yang selama ini semrawut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sekaligus memperkuat wajah Makassar sebagai kota metropolitan yang modern dan berdaya saing. “Kami PKB tetap bersama pak Wali. Tentu, penertiban dilakukan dengan baik dan tetap memperhatikan nasib para pedagang, maka hasilnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Makassar,” tukasnya. (*)
Anggaran MBG 3T Terdepan, Terpencil dan Terdalam itu dapat dialihfungsikan Kepada Desa Terpencil (Desa Lenggo)
ruminews.id – Infrastruktur Desa Lenggo Kec. Bulo. Kab. Polewali. Mandar Sulawesi Barat adalah salah satu aspek yang kemudian sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat, baik dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, karna itu sangat berdampak kepada masyarakat yang berada disana, selain berdampak pada kesehatan dan juga akan berdampak kepada sosial maupun ekonomi masyarakatnya. “saya selaku mahasiswa sebagai penulis meminta anggaran mbg terhadap 3T, Terdepan Terpencil dan terdalam, itu kemudian dialihkan fungsikan kepada hal hal yang sangat mendesak pada masyarakat setempat, seperti Infrastruktur Puskesmas dan Jembatan dan juga saya meminta kepada Presiden prabowo gibran dapat mengalih fungsikan anggaran tersebut.” ujar Ramadhan. Dengan alasan warga setempat sudah puluhan tahun kami warga masyarakat lenggo melakukan hal demikian yaitu menandu orang sakit yang tidak mampu diatasi oleh puskesmas setempat, ini karenakan infrastruktur tidak memadai kurang perhatian dari pemerintah setempat, Daerah tersebut, atau desa lenggo sepanjang 3,8 kilo meter yang masih masuk kawasan hutan lindung. Adapun alasan dari pihak kawasan hutan itu mengkhawatirkan adanya penebangan secara bebass terhadap hutan, dan saya punya saran terhadap tanggapan tersebut jika jalan hari ini belum bisa akses roda empat maka sangat berpotensi akan adanya penebangan pohon secara liar di karenakan hasil bumi masyarakat itu tidak sesuai yang mereka rencanakan, dikarenakan alat pengangkutan dari pada hasil bumi masyarakat desa lenggo, seperti Coklat Kemiri, buah buahan sangat tidak memadai karena hanya mengandalkan kendaraan roda Empat. “Maka saya pertegas karena sejatinya pemerintah itu kemudian mampu melihat dan mampu merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakatnya jangan hanya menikmati gelar sebagaimana gelar dalam masyarakat itu anggap sangat di hormati, akan tetapi kinerja kalian harus perlihatkan kepada masyarakat yang ekonominya tergolong dibawa dan menengah.”Tambahnya “Saya Ramadan kader HmI Cabang gowa Raya mempertegas akan melakukan pengawalan tuntas terhadap infrastruktur desa lenggo sampai tuntas dan saya berharap kepada warga masyarakat setempat itu dapat mengawal gerakan mahasiswa lenggo baik yang ada di sulbar maupun di makassar.” Pungkasnya Dan harapan kami masyarakat lenggo itu tertuju pada pemerintah setempat semoga melalui tulisan ini dapat melakukan aksi perbaikan jln menuju desa lenggo yang lebih baik kedepan-Nya..