Ruminews.id, Jakarta – Komite Persiapan Konferensi Gerakan Sosial (KP-KGS) menyatakan dukungan terhadap gelombang aksi mahasiswa dan kaum muda yang berlangsung di berbagai daerah dengan tajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada 21 Juni 2026, KP-KGS menilai Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi dan demokrasi yang dipicu oleh dominasi oligarki dalam pengelolaan negara.
KP-KGS menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp18.000 per dolar AS serta kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,50 persen. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban kredit masyarakat sekaligus menekan dunia usaha yang bergantung pada pembiayaan utang.
Selain itu, mereka juga menyoroti kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, dinilai turut menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, KP-KGS menilai peningkatan belanja negara yang berpotensi mendorong defisit APBN tidak digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Mereka menuding anggaran negara dimanfaatkan sebagai sarana patronase politik dan menguntungkan kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). KP-KGS mengutip temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyebut sejumlah yayasan mitra penyelenggara program tersebut memiliki keterkaitan dengan partai politik, militer, maupun kelompok relawan politik.
Menurut KP-KGS, praktik tersebut merupakan bagian dari sistem oligarki yang telah berlangsung sejak era Orde Baru dan terus bertahan hingga saat ini. Mereka menilai dominasi elite ekonomi dan politik membuat kebijakan negara semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Tidak hanya menyoroti persoalan ekonomi, KP-KGS juga menilai ruang demokrasi mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menyinggung meningkatnya peran militer dalam jabatan sipil serta berbagai tindakan represif terhadap gerakan sosial dan aksi protes masyarakat.
“Perjuangan menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok tidak dapat dipisahkan dari perjuangan yang lebih besar untuk menghentikan dominasi oligarki atas negara dan merebut kembali kedaulatan rakyat atas ekonomi dan politik Indonesia,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap aksi mahasiswa dan kaum muda, KP-KGS yang terdiri dari Konfederasi KASBI, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), dan Serikat Mahasiswa Progresif (Sempro) mengajukan sejumlah tuntutan.
Dalam bidang ekonomi, mereka mendesak pemerintah menurunkan harga BBM, listrik, gas, dan kebutuhan pokok lainnya, menghentikan PHK massal, menaikkan upah minimum, serta menindak tegas korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara.
Di bidang politik, KP-KGS menuntut pencabutan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu yang dinilai membatasi partisipasi politik rakyat. Mereka juga mendesak penghentian militerisasi ruang sipil, kriminalisasi aktivis, serta penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM.
Sementara dalam agenda ekonomi struktural, organisasi tersebut mendorong nasionalisasi sektor-sektor strategis, pelaksanaan reforma agraria, penerapan pajak progresif terhadap kelompok konglomerat, serta pembangunan industri nasional yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi yang tergabung dalam KP-KGS, yakni Sunarno dari KASBI, Martin dari KPR, dan Rudi dari SPRI. Mereka menyerukan konsolidasi gerakan rakyat untuk menghadapi krisis ekonomi dan demokrasi yang, menurut mereka, semakin memburuk di bawah dominasi oligarki.
