Ruminews.id, Polewali Mandar – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Barat melalui Kabid Pemberdayaan Desa dan UMKM Muh. Yunus, mengingatkan bahwa proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 77 Desa di Kabupaten Polewali Mandar harus transparan yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.
BADKO HMI Sulbar menegaskan bahwa proses demokrasi di tingkat desa tidak boleh dimulai dengan proses pembentukan panitia yang tertutup, sarat kepentingan, ataupun membuka ruang intervensi dari pihak-pihak tertentu.
Kami tidak ingin Pilkades di 77 desa dimulai dengan persoalan Pembentukan panitia yang tidak transparan, tidk adil dan tidak independen. Jangan sampai panitia dibentuk karena adanya kedekatan, kepentingan politik atau tekanan pihak tertentu. Panitia pemilihan merupakan salah satu instrumen penting dalam menentukan kualitas dan legitimasi Pilkades.
Panitia akan berhadapan langsung dengan masyarakat, bakal calon, calon kepala desa, daftar pemilih, tahapan kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara. Oleh Karena itu, integritas panitia bukan persoalan administratif semata, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat dan jalannya demokrasi terhadap hasil Pilkades.
BADKO HMI Sulbar tidak ingin ada pihak yang mencoba menjadikan panitia sebagai instrumen untuk memenangkan atau menguntungkan calon tertentu. Kalau panitia sudah tidak netral sejak awal, bagaimana masyarakat bisa percaya terhadap hasil pemilihan? Karena itu kami mengingatkan semua pihak, jangan jadikan panitia sebagai alat kepentingan. Panitia harus berdiri di atas aturan, bukan di belakang calon tertentu.
BADKO HMI Sulbar juga meminta kepada masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses pembentukan panitia oleh BPD dan tidak takut menyampaikan keberatan apabila menemukan dugaan pelanggaran prosedur. Setiap tahapan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara moral kepada masyarakat desa.
BADKO HMI Sulbar secara khusus meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar untuk tidak sekadar menjadi pelaksana pembinaan administratif, tetapi benar-benar melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkades dan kepada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya apabila ditemukan dugaan pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun persoalan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
DPMD dan Inspektorat harus hadir sejak awal, jangan menunggu konflik terjadi, baru turun tangan. Pencegahan jauh lebih penting daripada menangani persoalan setelah masyarakat terpecah dan setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan Pilkades harus ditangani secara objektif dan tidak boleh ada laporan yang diabaikan hanya karena menyangkut kepentingan kelompok atau orang tertentu.
BADKO HMI Sulbar memandang Pilkades Serentak di 77 desa bukan sekadar agenda pergantian kepala desa. Pilkades merupakan proses menentukan arah pembangunan dan pemerintahan desa selama satu periode ke depan. oleh Karena itu, prosesnya harus benar-benar memberikan ruang yang sama kepada seluruh masyarakat dan calon yang memenuhi persyaratan. 77 desa adalah ruang demokrasi yang harus dijaga. Jangan sampai demokrasi desa dirusak oleh kepentingan sesaat. Kepala desa yang lahir dari proses yang jujur akan memiliki legitimasi kuat untuk membangun desanya.
Pembentukan Panitia Pilkades dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, Tidak boleh ada intervensi dalam pembentukan maupun pelaksanaan tugas panitia, Panitia wajib menjaga independensi, netralitas, transparansi dan keadilan, DPMD Polewali Mandar melakukan pengawasan aktif sejak tahap awal hingga seluruh tahapan Pilkades selesai, Inspektorat Polewali Mandar melakukan pengawasan sesuai kewenangannya terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan kewenangan, Masyarakat diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan keberatan atau laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran, Seluruh tahapan Pilkades yang akan digelar di bulan November 2026 harus berlangsung aman, tertib, jujur dan adil.
Kami akan terus mengawal proses ini. BADKO HMI Sulbar tidak dalam posisi mendukung calon tertentu. Kami berdiri untuk memastikan prosesnya benar. Siapa pun yang terpilih nantinya harus lahir dari Pilkades yang jujur, adil dan transparan.
