31 Mei 2026

Mengenal Para Penulis Pidato Presiden Indonesia dari Soekarno hingga Prabowo

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Pidato presiden bukan sekadar rangkaian kata yang dibacakan di hadapan publik. Di balik setiap pidato kenegaraan yang bersejarah, terdapat proses panjang penyusunan gagasan, perumusan narasi, hingga penguatan data yang melibatkan berbagai tokoh penting. Meski seorang presiden menjadi figur utama yang menyampaikan pidato, tidak sedikit naskah yang lahir dari tangan para penulis pidato atau speechwriter yang bekerja di balik layar. Pada masa Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, kemampuan berpidato menjadi salah satu kekuatan politik utama yang dimilikinya. Bung Karno dikenal mampu berbicara secara spontan tanpa teks dalam berbagai kesempatan. Namun, untuk sejumlah pidato kenegaraan selama masa pemerintahannya, ia mendapat bantuan dari beberapa tokoh penting, di antaranya Njoto, seorang propagandis Partai Komunis Indonesia (PKI), serta Roeslan Abdulgani bersama tim dari Departemen Luar Negeri. Meski demikian, pidato paling bersejarah seperti pidato “Lahirnya Pancasila” pada 1 Juni 1945 diyakini lahir langsung dari pemikiran dan gagasan Soekarno tanpa naskah tertulis yang disiapkan pihak lain. Memasuki era Presiden Soeharto, penyusunan pidato menjadi lebih terstruktur. Salah satu tokoh yang paling dikenal sebagai penulis pidato Soeharto adalah Djohan Effendi. Selama kurang lebih dua dekade, ia dipercaya menyusun berbagai pidato kenegaraan pada masa Orde Baru. Selain itu, nama Yusril Ihza Mahendra juga tercatat dalam sejarah sebagai penyusun pidato pengunduran diri Presiden Soeharto yang dibacakan pada 21 Mei 1998, sebuah momen yang menandai berakhirnya rezim Orde Baru setelah berkuasa selama 32 tahun. Pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Yusril Ihza Mahendra kembali memainkan peran penting. Sebagai tokoh muda di lingkungan Sekretariat Negara, Yusril dipercaya menyusun berbagai naskah pidato strategis yang disampaikan Habibie. Selain dirinya, proses penyusunan pidato juga melibatkan tim ahli dan pejabat terkait yang menyesuaikan materi dengan kebutuhan kenegaraan dan kebijakan pemerintah saat itu. Berbeda dengan para pendahulunya, Presiden keempat Republik Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dikenal sebagai sosok yang lebih banyak menulis dan menyusun sendiri pidatonya. Kemampuan intelektual serta keluasan wawasan membuat Gus Dur sering berbicara secara spontan tanpa teks. Banyak pidato dan pernyataannya lahir dari improvisasi langsung yang menjadi ciri khas kepemimpinannya. Untuk kebutuhan formal kenegaraan, staf kepresidenan memang membantu menyiapkan kerangka pidato, namun ide dan substansi utama tetap berasal dari pemikiran Gus Dur sendiri. Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, penyusunan pidato dilakukan melalui tim khusus yang berada di lingkungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sejumlah nama seperti Cornelis Lay dan Budiman Sudjatmiko kerap dikaitkan dengan proses perumusan pidato Megawati. Meski demikian, Megawati disebut selalu memimpin langsung proses penyusunan pidato dan memastikan seluruh isi naskah sesuai dengan garis ideologis serta pandangan politik yang diyakininya. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden RI keenam, peran penulis pidato semakin menonjol. Salah satu tokoh yang paling dikenal adalah Dino Patti Djalal. Sebagai juru bicara dan diplomat senior, Dino menjadi sosok penting dalam merancang berbagai pidato kenegaraan SBY, khususnya yang berkaitan dengan hubungan internasional. Selain Dino, terdapat pula tim ahli dan staf khusus kepresidenan yang membantu menyempurnakan berbagai naskah sebelum disampaikan kepada publik. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penyusunan pidato melibatkan sejumlah akademisi dan profesional. Nama Thomas Lembong atau Tom Lembong dikenal sebagai penulis di balik sejumlah pidato internasional Jokowi, termasuk pidato yang mempopulerkan istilah “Winter is Coming” dalam forum IMF-Bank Dunia tahun 2018. Selain itu, akademisi Universitas Gadjah Mada, Cornelis Lay dan Ari Dwipayana, juga menjadi bagian penting dalam tim yang merumuskan narasi dan gagasan pidato presiden. Meski memiliki tim perumus, Jokowi tetap terlibat langsung dalam memberikan arahan dan finalisasi isi pidato. Sementara itu, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, peran penyusun pidato dipercayakan kepada dua Asisten Khusus Presiden, yakni Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra. Dirgayuza bertugas di bidang komunikasi dan analisa kebijakan, sementara Agung berfokus pada analisa data strategis. Keduanya memiliki peran penting dalam merancang narasi kebijakan, memperkuat argumentasi dengan data, serta menyiapkan berbagai pidato strategis yang disampaikan Presiden Prabowo di forum nasional maupun internasional. Keberadaan para penulis pidato menunjukkan bahwa komunikasi politik seorang presiden tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara di atas podium, tetapi juga oleh kualitas gagasan dan narasi yang disiapkan di balik layar. Dari era Soekarno yang mengandalkan kharisma dan spontanitas, hingga era Prabowo yang didukung analisis data dan komunikasi strategis, pidato presiden tetap menjadi instrumen penting dalam menyampaikan arah bangsa kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional. Editor: Fikri Haikal

Nasional, Pemerintahan

Dijadwalkan Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Simak Jadwal Pidato Presiden Prabowo

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang akan digelar di Lapangan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (1/6) pukul 10.00 WIB. Upacara kenegaraan tersebut juga direncanakan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta berbagai tokoh nasional dari berbagai elemen bangsa. Kehadiran para pemimpin negara ini menjadi simbol penting dalam memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, menyampaikan bahwa seluruh persiapan teknis pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 telah disiapkan secara matang. Menurutnya, peringatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Peringatan ini bukan hanya seremoni tahunan, melainkan bentuk komitmen bersama bahwa Pancasila harus terus hidup dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan bangsa,” ujar Yudian dalam konferensi pers persiapan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Jakarta. Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi perekat persatuan nasional, tetapi juga relevan sebagai inspirasi bagi terciptanya perdamaian dan harmoni di tingkat global. Dalam pelaksanaannya, peringatan tahun ini juga akan menggunakan logo resmi Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Untuk mendukung pelaksanaan yang seragam di seluruh Indonesia, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. Pedoman tersebut ditujukan kepada seluruh lembaga negara, kementerian, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga institusi pendidikan agar menyelenggarakan upacara secara serentak di wilayah masing-masing. Selain itu, susunan perangkat upacara akan melibatkan para pimpinan lembaga negara. Ketua MPR RI dijadwalkan membacakan teks Pancasila, Ketua DPD RI membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan memimpin pembacaan doa. Sementara itu, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas dalam upacara terpusat akan menggunakan Formasi Pancasila, yaitu formasi khusus yang terdiri dari lima kelompok sebagai representasi dari lima sila dalam Pancasila. Formasi tersebut diharapkan menjadi simbol kuat yang menggambarkan persatuan dan semangat kebangsaan. Menutup keterangannya, Yudian mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau ideologi yang hidup dalam tindakan nyata sehari-hari. Menurutnya, selama semangat kebangsaan masih terjaga dalam diri rakyat Indonesia, maka Pancasila akan tetap menjadi fondasi utama dalam perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan damai. “Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan terus hidup,” tegasnya.

Nasional, Pemerintahan

Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Kepastian Resmi Masih Ditunggu

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, JAKARTA – Pemerintah dijadwalkan menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 pada Senin, 1 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi agenda nasional tahunan tersebut akan dilaksanakan sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima undangan resmi untuk menghadiri upacara tersebut. Namun, hingga saat ini, kepastian mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto masih menunggu konfirmasi resmi dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Hal itu disampaikan Qodari usai menghadiri kegiatan jumpa pers persiapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Jakarta, Minggu (31/5/2026). Menurutnya, pelaksanaan upacara telah dijadwalkan sebagaimana peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun-tahun sebelumnya. “Tanyakan ke Seskab ya terkait kehadiran Presiden. Kalau saya mendapat undangan bahwa besok akan ada upacara seperti biasa,” ujar Qodari kepada awak media. Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan salah satu agenda kenegaraan yang memiliki makna penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Selain menjadi momentum mengenang lahirnya dasar negara, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan nasional di tengah berbagai tantangan kebangsaan. Pada peringatan tahun sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diketahui memimpin langsung upacara yang digelar di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat. Kehadiran kepala negara dalam peringatan tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski demikian, hingga menjelang pelaksanaan upacara tahun ini, pihak pemerintah belum memberikan keterangan resmi mengenai siapa yang akan bertindak sebagai inspektur upacara. Informasi tersebut diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah adanya konfirmasi dari Sekretariat Kabinet. Masyarakat pun menantikan pelaksanaan Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 yang diharapkan menjadi momentum refleksi nasional untuk memperkuat semangat gotong royong, persatuan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Daerah, Gowa, Kesehatan, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Bupati Gowa Terima Bantuan Percepatan Pemulihan RSUD Syekh Yusuf dari Pemprov Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Kesehatan, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan / Fikri Haikal

ruminews.id, GOWA – Upaya pemulihan fasilitas RSUD Syekh Yusuf pascakebakaran mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan tersebut ditandai dengan kunjungan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman ke RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, Minggu (31/5). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sulsel menyerahkan bantuan senilai Rp 1 miliar yang akan digunakan untuk mendukung proses pemulihan fasilitas yang terdampak kebakaran beberapa waktu lalu. Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kabupaten Gowa dalam mempercepat proses recovery rumah sakit milik daerah tersebut. “Alhamdulillah hari ini kami menerima kunjungan Bapak Gubernur di RSUD Syekh Yusuf. Beliau hadir untuk melihat langsung kondisi fasilitas yang terdampak kebakaran dan sekaligus memberikan bantuan senilai Rp1 miliar,” ujar Bupati Talenrang. Menurutnya, bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan bangunan yang terdampak serta kebutuhan penunjang lainnya sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal. “Bantuan ini akan dimanfaatkan untuk proses pemulihan bangunan yang terdampak kebakaran dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan recovery fasilitas rumah sakit. Ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Gowa,” lanjutnya. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen membantu percepatan pemulihan fasilitas yang terdampak agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjaga. “Saya turut berduka atas musibah kebakaran yang menimpa RSUD Syekh Yusuf. Pemerintah Provinsi menyalurkan bantuan sebesar Rp 1 miliar dalam rangka pemulihan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap dapat berjalan,” kata Andi Sudirman. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Gowa segera menyiapkan dokumen dan proposal yang diperlukan agar proses penyaluran bantuan dapat segera ditindaklanjuti. “Kami berharap Pemerintah Kabupaten Gowa dapat segera menyusun proposal terkait bantuan yang diberikan sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat,” tambahnya. Kunjungan tersebut menjadi bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam memastikan proses pemulihan pascakebakaran berjalan optimal sekaligus menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Gowa. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, Wakil Ketua 1 DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, Dirrktur Utama RSUD Syekh Yusuf, dr Gaffar dan sejumlah pimpinan SKPD terkait lingkup Pemkab Gowa.(PS)

Daerah, Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Makassar Half Marathon 2026 Dongkrak Ekonomi Kota, Hotel hingga UMKM Kebanjiran Rezeki

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Iin Nirmala

ruminews.id, MAKASSAR — Event spektakuler Makassar Half Marathon (MHM) 2026 kembali membuktikan diri sebagai salah satu ajang olahraga terbesar dan paling meriah di Indonesia Timur. Tidak hanya menghadirkan semangat kompetisi bagi para pelari, MHM 2026 juga memberikan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi daerah, sektor pariwisata, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, usai mengikuti kategori 21 Kilometer (21K) pada hari terakhir, pelaksanaan Makassar Half Marathon 2026, Minggu (31/5/2026). Menurut Munafri, antusiasme peserta yang mencapai 12.400 orang menjadi indikator kuat bahwa Makassar kini semakin diperhitungkan sebagai destinasi sport tourism di Indonesia. “Selama tiga hari pelaksanaan MHM di Kota Makassar, kegiatan ini diikuti oleh 12.400 peserta. Artinya, lebih dari 50 persen peserta berasal dari luar Kota Makassar,” ujar Munafri. Dia menjelaskan, tingginya animo jumlah peserta dari luar daerah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi berbagai sektor usaha. Tingkat hunian hotel meningkat drastis sejak beberapa hari sebelum pelaksanaan lomba lari. Begitu pula dengan pusat kuliner, pusat oleh-oleh, transportasi, hingga UMKM yang ikut merasakan manfaat dari hadirnya ribuan peserta dan pendukung yang datang ke Kota Daeng. “Hotel-hotel di Kota Makassar penuh sejak tiga hari sebelum pelaksanaan. UMKM, pusat oleh-oleh, pusat jajanan, hingga berbagai industri kreatif mendapatkan dampak yang sangat baik dari event ini,” tambahnya. Makassar Half Marathon 2026 tidak sekadar menjadi ajang olahraga tahunan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis Pemerintah Kota Makassar dalam menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Munafri menegaskan, salah satu strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan menghadirkan berbagai event berskala besar yang mampu menarik kunjungan wisatawan dan peserta dari luar daerah. “Kita berharap kegiatan seperti ini dapat membantu pemerintah mendongkrak pendapatan daerah,” tuturnya. “Target-target Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar akan terus kita tingkatkan, salah satunya dengan menghadirkan banyak event yang mampu mengundang orang datang ke Makassar,” lanjut Appi. Ia menilai, dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan berbagai event merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat citra Makassar sebagai kota tujuan wisata olahraga dan pusat kegiatan berskala nasional maupun internasional. Munafri bahkan menyebut Makassar Half Marathon kini telah menjadi salah satu event lari terbesar di Indonesia Timur dan menjadi momentum yang selalu dinantikan para komunitas pelari. “Alhamdulillah, ini menjadi salah satu event lari terbesar di Indonesia Timur. Bahkan bisa dikatakan ini adalah lebarannya para pelari,” katanya. Meski demikian, Pemerintah Kota Makassar tidak menutup mata terhadap berbagai evaluasi yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Berbagai kekurangan yang masih ditemukan akan menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan tahun-tahun mendatang. Bahkan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen membenahi seluruh persoalan yang ada. “Kami ingin memastikan dari tahun ke tahun kualitas penyelenggaraan semakin baik dan target kita ke depan, event ini harus berstandar internasional,” tegasnya. Dijelaskan, Makassar Half Marathon 2026 menjadi bukti nyata bahwa olahraga tidak hanya menghadirkan prestasi dan gaya hidup sehat. Tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi, pariwisata, investasi, serta memperkuat posisi Kota Makassar sebagai kota dunia yang inklusif. Lebih jauh, Munafri menilai keberadaan Makassar Half Marathon memiliki peran strategis dalam memperkenalkan Kota Makassar ke tingkat nasional hingga internasional. Event ini diyakini mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang positif terhadap pembangunan kota. “Ini sangat penting untuk memastikan Kota Makassar menjadi magnet, baik untuk sektor wisata maupun investasi. Sehingga memberikan multiplier effect yang baik terhadap proses pembangunan kota,” ujarnya. Appi optimistis, dengan penyelenggaraan yang konsisten, dukungan masyarakat, serta peningkatan kualitas manajemen event, Makassar Half Marathon dapat memperoleh pengakuan sebagai ajang lari berstandar internasional. Oleh sebab itu, ia berharap dengan penyelenggaraan yang kontinu, antusiasme yang tinggi, dan sistem penyelenggaraan yang semakin baik, event ini akan terus naik kelas dan mendapatkan legitimasi sebagai event half marathon internasional. Pada kesempatan tersebut, Munafri juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga citra positif Kota Makassar dengan menunjukkan keramahan serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Mantan CEO PSM itu menekankan, bahwa kebersihan kota merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kesan baik bagi para tamu yang datang berkunjung. “Para peserta yang datang, mereka sudah ikuti aturan-aturan yang berlaku di Kota Makassar, bahkan masyarakat Makassar, juga telah memperlihatkan hospitality yang baik,” tuturnya. “Kita juga sedang berjuang menyelesaikan persoalan sampah di kota ini. Kota yang bersih dan indah akan menunjukkan bahwa kota tersebut memiliki masa depan yang baik,” sambung Appi. (*)

Nasional, Politik

Fauka Noor Farid: Sebelum Jadi Presiden, Prabowo Rutin Kurban 100 Sapi Setiap Tahun

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Bandung Barat – Ketua Umum Garda Mawar Fauka Noor Farid mengungkapkan fakta yang selama ini luput dari perhatian publik di tengah polemik sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Jauh sebelum menduduki jabatan presiden maupun menteri pertahanan, Prabowo telah rutin menyembelih hampir 100 ekor sapi kurban setiap tahun menggunakan dana pribadinya. “Pak Prabowo sendiri secara pribadi, sebelum jadi presiden, sebelum jadi menhan, beliau masih ketua umum partai politik, itu mengeluarkan dana pribadi untuk kurban nilainya cukup banyak, hampir 100 ekor, dan itu setiap tahun dengan menggunakan kantong pribadi, termasuk tahun ini,” ujar Fauka di sela kegiatan sosial Garda Mawar meletakkan batu pertama pembangunan jalan untuk warga di Desa Pasir Lango, Bandung Barat, Minggu (31/5). Pernyataan itu disampaikan Fauka merespons ramainya serangan terhadap Prabowo terkait penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban. Komandan Timsus 08 ini juga menilai narasi yang berkembang tidak adil karena mengabaikan konteks bahwa bantuan kurban dari presiden merupakan regulasi pemerintah yang telah berjalan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, bahkan sebelum-sebelumnya. Menurut Fauka, kebiasaan berkurban dalam jumlah besar dengan dana pribadi justru mencerminkan karakter Prabowo yang sudah lama berakar, bukan sekadar pencitraan setelah berkuasa. Dia menegaskan bahwa praktik itu berlanjut hingga tahun ini meski Prabowo kini telah menjabat sebagai presiden. Fauka menduga polemik ini tidak lepas dari kepentingan politik tertentu yang ingin menjatuhkan Prabowo menjelang pertengahan masa pemerintahannya. “Pasti ada aja agenda-agenda politik yang berusaha menjatuhkan Pak Prabowo,” katanya. Fauka juga menyayangkan bahwa kekeliruan pernyataan salah satu pembantu presiden justru dimanfaatkan untuk menyerang Prabowo secara pribadi, padahal kebijakan bantuan kurban adalah program kelembagaan yang tidak bergantung pada siapa yang menjabat. “Siapapun presidennya, bantuan kurban itu tetap akan dijalankan untuk masyarakat,” tegas Fauka. Fauka turut mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dan cermat dalam menyikapi isu-isu yang dinilainya sengaja dirancang untuk menggerus citra dan legitimasi Presiden Prabowo. Fauka mewanti-wanti bahwa banyak konten media sosial yang beredar belakangan ini bersifat provokatif dan berpotensi menebar keresahan di tengah masyarakat. “Dalam menghadapi geopolitik sekarang ini, persatuan lebih penting. Lebih baik kita melakukan kegiatan positif untuk masyarakat seperti yang Garda Mawar lakukan hari ini. Banyak masyarakat di bawah yang membutuhkan bantuan langsung dan manfaat nyata,” tutup Fauka.

Daerah, Gowa, Hukum, Kriminal, Pemerintahan, Pemuda

Dugaan Setoran Bandar Narkoba: Mampukah Polda Sulsel Menjawab Keraguan Publik?

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Hukum, Kriminal, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

ruminews.id, Gowa – Peredaran narkotika tidak pernah tumbuh sendirian. Ia hidup karena ada ruang, ada pembiaran, dan dalam banyak kasus, ada kekuatan yang membuatnya tetap aman. Karena itu, publik Sulawesi Selatan patut merasa resah ketika muncul dugaan adanya setoran rutin dari bandar narkoba kepada oknum aparat penegak hukum di wilayah Gowa dan Takalar. Dugaan tersebut mencuat setelah operasi besar yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Selatan pada 28 Mei 2026 dalam pengungkapan jaringan narkotika di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Dalam pengembangan kasus itu, aparat berhasil menangkap sosok yang disebut sebagai pengendali utama jaringan, yakni Dg Saming (36), setelah sebelumnya mengamankan beberapa pelaku lain dalam rangkaian operasi sejak April hingga Mei 2026. Namun, yang membuat publik terkejut bukan hanya besarnya jaringan yang berhasil dibongkar. Dalam sejumlah laporan media, muncul dugaan adanya skema “setoran rutin” yang diberikan setiap sepuluh hari kepada oknum anggota Satuan Narkoba di wilayah tertentu agar aktivitas peredaran narkotika tetap berjalan tanpa gangguan. Dugaan ini bahkan disebut menjadi salah satu fakta yang berkembang dalam proses pengungkapan jaringan tersebut. Bagi kami di Bidang Penanggulangan Narkotika HMI Cabang Gowa Raya, persoalan ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar keberadaan bandar narkoba. Sebab bandar hanya menjalankan bisnis haramnya, sementara dugaan keterlibatan aparat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat hukum dan kepercayaan publik. Dugaan setoran bandar narkoba kepada oknum aparat menjadi ujian serius bagi Polda Sulsel. Publik tidak menunggu bantahan, melainkan pembuktian. Jika dugaan ini tidak diusut secara transparan dan tuntas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan pemberantasan narkotika, tetapi juga kehormatan institusi kepolisian. Di tengah maraknya pengungkapan kasus narkoba, Polda Sulsel harus menjawab keraguan publik: apakah perang terhadap narkoba benar-benar menyasar seluruh jaringannya, atau hanya berhenti pada pelaku lapangan sementara dugaan keterlibatan oknum di baliknya dibiarkan tanpa kejelasan? Negara sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang tegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika secara menyeluruh. Sementara apabila terdapat penyalahgunaan jabatan atau penerimaan keuntungan yang berkaitan dengan kewenangan, maka hal tersebut berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu, kasus ini tidak boleh berhenti pada narasi dan bantahan semata. Yang dibutuhkan publik adalah keberanian institusi untuk membuka seluruh fakta secara terang-benderang. Jika benar ada aparat yang menerima keuntungan dari bisnis narkotika, maka mereka harus diproses secara hukum tanpa perlindungan, tanpa kompromi, dan tanpa pandang bulu. Masyarakat Sulawesi Selatan sudah terlalu lama menjadi korban dari peredaran narkoba. Banyak generasi muda kehilangan masa depan, banyak keluarga hancur, dan banyak lingkungan sosial rusak akibat barang haram tersebut. Akan menjadi ironi besar apabila di tengah berbagai operasi pemberantasan yang dilakukan, justru muncul dugaan adanya pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari penderitaan masyarakat. Sebagai organisasi yang memiliki komitmen terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, HMI Cabang Gowa Raya memandang bahwa pengusutan kasus ini harus menjadi momentum untuk membersihkan seluruh mata rantai yang memungkinkan narkoba terus hidup. Sebab perang terhadap narkoba tidak akan pernah dimenangkan jika hanya menyasar pelaku lapangan, sementara pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan tetap berada di zona aman. Publik hari ini tidak membutuhkan pernyataan yang saling membantah. Publik membutuhkan tindakan, transparansi, dan keberanian hukum. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dipulihkan apabila proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan menghasilkan keadilan yang nyata. “Dugaan setoran rutin dari bandar narkoba kepada oknum aparat merupakan alarm serius bagi wajah penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Jika benar terjadi, maka yang sedang kita hadapi bukan hanya jaringan narkotika, tetapi jaringan pengkhianatan terhadap amanat negara dan masa depan generasi bangsa,” ujar A. Nuralfian yang akrab disapa Bolang. “Kami mendesak Polda Sulsel untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi. Hukum tidak boleh tunduk pada uang, jabatan, ataupun relasi kekuasaan. Sebab narkoba tidak akan pernah kalah apabila masih ada pihak yang diduga menjaganya dari dalam,” pungkasnya.

Nasional, Politik

Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik / Iman Amirullah

Ruminews.id, Jakarta — Kabar duka datang dari dunia militer dan pemerintahan Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014–2019, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Minggu (31/5/2026). Kabar wafatnya Ryamizard Ryacudu dikonfirmasi oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. Brigjen Rico menyebut eks Menhan Ryamizard meninggal dunia pukul 14.03 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Hukum, Nasional, Pendidikan

Gugat Upah Dosen di MK, Serikat Pekerja Kampus Soroti Praktik Eksploitasi di Perguruan Tinggi

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Pendidikan / Iman Amirullah

Ruminews.id, Yogyakarta— Perjuangan menuntut upah layak bagi dosen kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang lanjutan perkara pengujian materiil Nomor 272/PUU-XXIII/2025 terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, berbagai organisasi profesi, serikat dosen, hingga kelompok diaspora Indonesia menyampaikan dukungan terhadap gugatan yang diajukan Serikat Pekerja Kampus (SPK). Sidang yang digelar pada 25 Mei 2026 itu mendengarkan keterangan dari sejumlah pihak terkait, yakni Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta (SDK UP’45), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), serta Melbourne Bergerak. Mereka menilai sistem pengupahan dosen saat ini telah menciptakan ketidakadilan struktural yang berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik dan kualitas pendidikan tinggi nasional.

Hukum, Nasional, Yogyakarta

Kharisma Wardhatul Khusniah Terpilih sebagai Direktur LBH Yogyakarta Periode 2026-2030

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Yogyakarta / Iman Amirullah

Ruminews.id, Yogyakarta — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta resmi memasuki babak baru kepemimpinan setelah Kharisma Wardhatul Khusniah, S.H., M.H. terpilih sebagai Direktur LBH Yogyakarta untuk periode 2026-2030. Kharisma sendiri menggantikan posisi Julian Duwi Prasetia, S.H., M.H. yang sebelumnya telah memimpin lembaga bantuan hukum tersebut sejak 2022 lalu. Terpilihnya Kharisma menandai regenerasi kepemimpinan di salah satu lembaga bantuan hukum yang selama puluhan tahun dikenal aktif dalam advokasi hak asasi manusia, pendampingan masyarakat miskin, pembelaan kelompok rentan, serta pengawalan berbagai kasus yang berkaitan dengan kebebasan sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini