Ruminews.id, Makassar — Himpunan Mahasiswa Agroteknologi (HIMAGRO) Fakultas Pertanian dan Bioremediasi Lahan Tambang sukses menggelar rangkaian Seminar dan Milad ke-36 yang mengusung tema “Regenerasi Petani Muda Diera Perkembangan Pertanian Menuju Agriculture 5.0”.
Ruminews.id, Yogyakarta — Peringatan Hari Buruh Internasional adalah memperingati perjuangan panjang kelas buruh dunia memenangkan tuntutan jam kerja sebagai dasar penghisapan Kapitalis terhadap kaum buruh. Sebabnya, peringatan hari buruh harus diperingati dengan semangat perlawanan serta persatuan sesama kelas tertindas dan terhisap bukan pesta pora yang sebaliknya justru menghina makna dasar dari perjuangan buruh yang telah berdarah-darah memenangkan tuntutan jam kerja tersebut.
Ruminews.id, Yogyakarta — Memperingati Hari Buruh Internasional 2026, International Migrants Alliance (IMA) Indonesia menyerukan persatuan buruh migran Indonesia untuk melawan berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap kelas pekerja, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Dalam pernyataannya, aliansi tersebut menegaskan bahwa sejarah Hari Buruh Internasional lahir dari perjuangan panjang kelas buruh melawan jam kerja yang tidak manusiawi dan kondisi kerja yang mengancam keselamatan serta martabat pekerja.
ruminews.id – Makassar, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Makassar, pada Jum’at (8/5/2026). Dalam Aksinya, Mahasiswa memblokade ruas jalan, bakar ban sambil membentangkan spanduk putih bertuliskan “,KAJATI SULSEL BARU HARUS BERANI MENGUNGKAP KASUS KORUPSI YANG MANDEK” dan menyuarakan sejumlah tuntutan di antaranya: Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera menuntaskan seluruh perkara dugaan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan. Mendorong Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Bulukumba. Sebelumnya, diketahui sejumlah perkara dugaan korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini masih menggantung tanpa kepastian hukum yang jelas. Beberapa di antaranya yakni dugaan korupsi pengadaan Bibit Nanas T.A 2024, dugaan korupsi proyek Smart Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel dan dugaan korupsi pembangunan Pasar Sentral Bulukumba. Massa demonstran menggelar aksi sebagai bentuk pengawalan terhadap proses penegakan hukum atas berbagai dugaan kasus korupsi yang hingga kini terkesan mandek di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, Jenderal Lapangan, Teja, menegaskan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan yang baru harus memiliki keberanian dan ketegasan dalam menuntaskan berbagai perkara korupsi yang selama ini terkesan mandek. “Kajati Sulsel yang baru (Dr. Sila Haholongan, S.H) harus menjadi titik balik, kepemimpinan ini dituntut menghadirkan terobosan nyata dalam penegakan hukum. Ketegasan dan keberanian dalam menuntaskan kasus-kasus besar yang selama ini mandek menjadi harapan publik,” Tegasnya. Ia juga menekankan bahwa independensi merupakan kunci utama dalam penanganan perkara korupsi. “Selain itu, penting bagi Kajati Sulsel yang baru untuk memastikan tidak ada intervensi dalam setiap proses penegakan hukum,” lanjut Teja. Di waktu yang sama, Panglima Besar GAM (Fajar Wasis) turut menyoroti dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang disebut menggunakan skema anggaran parsial. “Seharusnya DPRD Provinsi periode sebelumnya, memahami secara komprehensif bahwa skema anggaran parsial hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak, seperti keadaan darurat, konflik sosial atau krisis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa,” Jelasnya. Lebih lanjut, Panglima GAM juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera menuntaskan dugaan kasus korupsi proyek Smart Library pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel. “Dugaan mark-up dalam pengadaan perpustakaan digital di Dinas Pendidikan Sulsel telah menjadi atensi Kejaksaan Agung untuk dituntaskan oleh Kejati Sulsel. Namun hingga kini, perkembangan penanganan perkara belum menunjukkan kemajuan, sehingga kami secara kelembagaan menilai lambannya penyelidikan akan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi Satya Adhi Wicaksana,” Tutupnya. Sementara itu, Kasipenkum Kejati Sulsel (Soetarmi, S. H) menemui massa aksi dan menyampaikan bahwa perkara dugaan korupsi bibit nanas serta proyek Smart Library Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tengah dalam tahap penyidikan secara penuh dengan mengedepankan ketelitian dan kehati-hatian. Sementara itu, terkait dugaan korupsi proyek Pasar Sentral di Bulukumba, pihak Kejati Sulsel masih melakukan pemeriksaan keterangan ahli karena perkara tersebut membutuhkan pendapat teknis dari ahli insinyur.
ruminews.id, Makassar – Sebuah langkah besar dalam perjalanan dunia jurnalistik di Sulawesi Selatan resmi dimulai. Di tengah semangat persatuan, kekeluargaan, dan cita-cita bersama untuk menghadirkan organisasi wartawan yang profesional serta bermartabat, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PERJOSI Sulawesi Selatan resmi terbentuk melalui rapat musyawarah yang berlangsung di Warkop Bunda, Jalan Aroepala, Makassar, Sabtu (11/4/2026). Momentum tersebut bukan hanya sekadar agenda pembentukan organisasi biasa, melainkan menjadi titik awal lahirnya sebuah wadah perjuangan bagi insan pers yang memiliki visi besar dalam memperkuat solidaritas wartawan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia jurnalistik, serta menjaga marwah profesi wartawan di tengah derasnya tantangan era digital dan perkembangan informasi yang semakin kompleks. Rapat pembentukan dipimpin langsung oleh Muh Ali Sakti, A.Md., C.LA-D selaku pimpinan rapat dan didampingi Alif Daisuri, SM sebagai notulen. Suasana rapat berlangsung hangat, penuh semangat kebersamaan, dan sarat akan rasa persaudaraan. Setiap peserta yang hadir menyampaikan pandangan, gagasan, dan harapan besar agar organisasi ini mampu menjadi rumah besar bagi para wartawan yang menjunjung tinggi independensi, profesionalisme, dan kode etik jurnalistik. Melalui musyawarah dan mufakat, forum secara resmi menetapkan susunan kepengurusan DPW PERJOSI Sulawesi Selatan periode awal sebagai berikut: Sementara itu, posisi Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan masih dalam tahap pengusulan dan akan dibahas lebih lanjut dalam agenda organisasi berikutnya. Dalam hasil rekomendasi rapat, seluruh pengurus dan peserta menegaskan komitmen untuk memperkuat konsolidasi internal organisasi, menyusun program kerja jangka pendek maupun jangka panjang, memperluas jaringan kerja sama lintas sektor, serta memperjuangkan perlindungan dan advokasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Pembentukan DPW PERJOSI Sulawesi Selatan menjadi simbol harapan baru bagi insan pers di daerah. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik saat ini, kehadiran organisasi ini diharapkan mampu menjadi kekuatan moral sekaligus ruang perjuangan bersama untuk menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab. Ketua terpilih, Muh Ali Sakti, A.Md., C.LA-D, dalam forum tersebut menyampaikan bahwa organisasi ini lahir dari semangat persaudaraan dan kepedulian terhadap masa depan profesi wartawan. Menurutnya, wartawan bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kebenaran, mengawal demokrasi, dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat. “PERJOSI harus menjadi organisasi yang hadir bukan hanya dalam nama, tetapi benar-benar mampu memberi manfaat nyata bagi anggota, masyarakat, dan dunia jurnalistik secara luas. Kita ingin membangun organisasi yang solid, profesional, serta menjunjung tinggi etika dan integritas,” ungkapnya penuh semangat. Hal senada juga disampaikan sejumlah peserta rapat yang berharap DPW PERJOSI Sulawesi Selatan dapat menjadi wadah pemersatu wartawan lintas media tanpa membedakan latar belakang. Kebersamaan yang terjalin dalam rapat tersebut mencerminkan semangat bahwa kekuatan organisasi lahir dari persatuan, saling menghargai, dan komitmen untuk tumbuh bersama. Tidak hanya berfokus pada pengembangan organisasi, DPW PERJOSI Sulsel juga diharapkan mampu melahirkan program-program nyata yang menyentuh kebutuhan wartawan, mulai dari peningkatan kapasitas jurnalistik, pendidikan dan pelatihan, perlindungan hukum, hingga peningkatan kesejahteraan insan pers. Lebih dari itu, organisasi ini juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya dalam membangun komunikasi publik yang sehat, transparan, dan berimbang. Suasana haru dan penuh optimisme terasa saat rapat ditutup. Setiap peserta menyadari bahwa perjalanan organisasi ke depan tentu tidak mudah. Namun dengan semangat kebersamaan, kekompakan, dan niat tulus untuk membangun dunia pers yang lebih baik, DPW PERJOSI Sulawesi Selatan diyakini mampu menjadi organisasi yang kuat dan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan jurnalistik di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Terbentuknya DPW PERJOSI Sulawesi Selatan hari ini bukan sekadar lahirnya sebuah kepengurusan baru. Lebih dari itu, ini adalah awal dari sebuah perjuangan, tentang bagaimana wartawan saling menguatkan, menjaga marwah profesi, dan terus berdiri di garis depan demi menghadirkan informasi yang benar, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat.
ruminews.id, JAKARTA- Sungai Kukuba dan pesisir Di sekitar Teluk Buli Halmahera Timur, Maluku Utara kembali tercemar berat sedimentasi akibat aktifitas Pertambangan PT.Feni Haltim yang merupakan Anak perusahaan PT.ANTAM Tbk. Kerusakan ekosistem di Perairan Teluk Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali menampar pembuat Kebijakan di Maluku Utara dan Jakarta,bagaimana aktifitas Proyek Strategis Nasional Yang di resmikan Presiden Prabowo Subianto Dalam Agenda groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Halmahera Timur, bersamaan dengan Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada, Minggu (29/6/2025). Hal ini menggambarkan bagaimana ambisi PSN Hilirisasi di Halmahera Timur Hanya meninggalkan Kerusakan Ekologi yang masif dan kontradiksi dengan Narasi Elit di daerah. Kondisi pesisir Teluk Buli yang berubah keruh pekat akibat sedimentasi lumpur yang berasal dari aliran Sungai Kukuba, kini sudah di ambang batas yang tidak bisa di tolelir sama sekali. Pantauan Masyarakat Desa Buli asal dan Wayafly serta dokumentasi warga yang beredar luas di media sosial memperlihatkan perubahan warna air laut yang drastis. Nelayan dan masyarakat pesisir di teluk Buli mengaku mulai merasakan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan lingkungan hidup mereka hal ini karna bukan yang pertama kali pencemaran lingkungan ini terjadi. Pengurus APMP-Malut Jabodetabek, Ilham A Radjaman, mengecam dengan keras lemahnya pengawasan aktivitas pertambangan di Halmahera Timur. Ia mendesak Menghentikan Seluruh Aktivitas Proyek Strategis Nasional Di Teluk Buli. Serta meminta pertanggungjawaban penuh oleh PT.ANTAM,bukan berhenti sampai pada Pemulihan Lingkungan,Tapi harus ada kompensasi ke Masyarakat Baik Itu Nelayan Maupun Masyarakat Pesisir yang terdampak. Ilham juga membantah Pernyataan Manajemen PT.Feni Haltim soal klarifikasi di media yang mengklaim bahwa perubahan kondisi perairan diduga dipengaruhi faktor alam, terutama tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. “Kerusakan Pesisir Teluk Buli dan Sungai Kukuba bukan persoalan biasa. Ini dampak dari Aktivitas Perusahaan yang tidak mematuhi Tata kelola Pertambangan yang baik serta Etika Lingkungan(Enviromental Etik). Pernyataan Manajemen PT. Feni adalah upaya memutar balikan fakta di lapangan. Ini adalah bentuk kejahatan sistematis yang di lakukan perusahaan.jangan lagi masyarakat di Bodohi dengan narasi sesat seperti itu,” tegas Ilham. Menurutnya, perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar aliran Sungai Kukuba Sedang mengerjakan Infrastruktur Pabrik Baterei yang kemudian berada di bawah Pengawasan PT.ANTAM Karena itu, APMP- Malut meminta Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas dan upaya Evaluasi Menyeluruh terhadap Dampak PSN di Halmahera. Selain mendesak Mengentikan Proyek Strategis Nasional, Ilham juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan evaluasi total terhadap izin operasi perusahaan tambang di kawasan tersebut. Mereka Juga turut mendesak penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan anak perusahaan PT.ANTAM. bukan hanya PT.Feni Haltim tapi yang menjadi sorotan berapa tahun terakhir Seperti PT. Nusa Karya Arindo dan PT.Sumber Daya Arindo yang diduga punya kontribusi terhadap penyerobotan Hutan Lindung dan pencemaran perairan Teluk Buli. “Dampak Eksploitasi Pertambangan Di Maluku Utara Sudah bukan rahasia umum lagi, Mereka,hanya meninggalkan Kerusakan Lingkungan yang masif, Eksploitasi Perusahaan Rakus Tanah yang di banggakan Jakarta ini menguntungkan pemilik modal dan segelintir elit baik itu di Daerah Maupun di Jakarta. Sementara masyarakat lokal Di Halmahera dijadikan korban dari kerakusan Korparasi dan Negara,” lanjut Ilham. Sebagai bentuk Kontrol Sosial Mahasiswa Malut di Jakarta, APMP- Malut Akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa di Jakarta baik itu di kantor pusat PT.ANTAM,Kementerian ESDM dan Istana Negara di Jakarta. “Bagi APMP-MALUT Menghentikan Proyek Strategis Nasional Adalah suatu Keharusan ketika dampak Pembangunan Merugikan Lingkungan Dan Masyarakat Adat tinggal menunggu waktu kita akan mewarisi kehancuran Ekologis ke Generasi Orang Halmahera.”
Ruminews.id, Bone — Pelaksanaan Kongres Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Bone tahun 2026 mulai menunjukkan dinamika yang semakin serius menjelang hari pelaksanaan pada tanggal 9–12 Mei mendatang. Hari ini, steering committee bersama panitia pelaksana resmi melaksanakan tahapan verifikasi berkas bakal calon ketua umum yang sebelumnya telah mengembalikan formulir pendaftaran.
ruminews.id – Dinamika menjelang pelaksanaan Kongres KEPMI mulai memanas. Sejumlah kader menyoroti adanya dugaan intervensi dari segelintir pihak yang disebut memiliki kepentingan tertentu dalam proses kongres tersebut. Isu ini berkembang di tengah harapan agar forum tertinggi organisasi itu tetap menjadi ruang demokratis yang bebas dari kepentingan pragmatis. Rusli, salah satu kader KEPMI, menilai potensi “penunggangan” dapat mencederai independensi organisasi jika tidak segera direspons secara terbuka dan akuntabel. “Kongres harus steril dari kepentingan sempit. Ini forum kader, bukan arena tarik-menarik kepentingan oleh pihak tertentu. Transparansi panitia juga perlu dipertanyakan, khususnya terkait proses pendaftaran bakal calon yang dinilai tidak terbuka sejak tahapan awal, proses pengambilan formulir, hingga batas pengembalian formulir yang informasinya tidak tersampaikan secara jelas ke seluruh DPC dan DPK,” ujar Rusli. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari panitia maupun steering committee terkait tudingan tersebut. Sejumlah kader meminta agar persoalan ini segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di internal organisasi. Di sisi lain, panitia kongres diharapkan mampu memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, mulai dari verifikasi peserta, mekanisme sidang, hingga proses pengambilan keputusan. Transparansi tahapan pencalonan dinilai menjadi hal mendasar untuk menjaga legitimasi hasil kongres dan kepercayaan kader terhadap proses demokrasi organisasi. Pengamat organisasi kemahasiswaan menilai, kritik yang muncul merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi internal. Namun, ia juga mengingatkan agar setiap tudingan disampaikan berdasarkan fakta dan melalui mekanisme organisasi yang tepat. “Kontrol itu penting, tetapi harus berbasis data agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap organisasi,” ujarnya. Sejumlah kader juga mendorong dibukanya ruang kritik yang sehat serta penguatan sistem pengawasan internal. Dengan demikian, seluruh kader memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam menentukan arah organisasi ke depan. Kongres KEPMI BONE diharapkan tetap menjadi momentum konsolidasi, bukan justru memunculkan polarisasi. Prinsip demokrasi, independensi, dan kepentingan kolektif anggota menjadi kunci agar organisasi tetap berada di jalur yang semestinya.
Penulis : vichzell mahardhika pamaru’ (Aktivis IPPMS Makassar) ruminews.id.Sangalla, Tana Toraja. Rencana eksplorasi panas bumi di Dusun Wala Kec. Sangalla ini mendapat penolakan dari keluarga besar Tongkonan Layuk Kaero yang dimana masuk dalam wilayah adat Basse Maroang (wilayah adat tongkonan layuk kaero). Pernyataan penolakan ini disampaikan langsung oleh Puang Massora, Tongkonan Layuk Kaero kepada Mahasiswa setelah melakukan diskusi di lingkungan Tongkonan Layuk Kaero pada 1 Mei 2026. “Kami Keluarga Besar Tongkonan Layuk Kaero menolak ketika wilayah adat kami akan di eksplorasi, tanpa aktivitas saja gunung kaero pernah longsor besar, apalagi ketika ada aktivitas semacam pengeboran” Puang Massora, Tongkonan Layuk Kaero. Alasan penolakan ini atas kekhawatiran masyarakat adat dengan adanya pelanggaran hak kolektif dan pendapatan dari sektor pertanian. Seperti yang ditemukan di sekitar Dusun Wala terdapat beberapa patok berwarna Merah, Biru, dan Kuning yang di ketahui milik PLN aliran listrik tegangan tinggi dari proyek dari gardu Bakaru sampai Palopo. Menurut warga sekitar tidak mengetahui adanya patok tersebut “Kami tidak tahu ini patok untuk apa, dan pada saat dipasang kami tidak diberitahu sebelumnya kalau lahan kami mau dipasangi patok seperti ini” Diketahui juga bahwa penolakan masyarakat adat sekitar Tongkonan Layuk Kaero didasari dari akan terganggunya mata air dari proses pengeboran eksplorasi panas bumi ini. Dan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa ada beberapa titik mata air yang digunakan masyarakat untuk mengaliri rumah-rumah serta lahan pertanian seperti kebun lada katokkon dan sawah. “Satu mata air ini bisa mengaliri rumah sekitar 20-25 rumah, kita tampung di galon besar lalu di aliri ke rumah-rumah warga” Kata salah satu warga sekitar.
ruminews.id.Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial yang akan dilaksanakan oleh GMKI Cabang Makassar pada tahun 2026 mendatang di wilayah Luwu Timur. Hal tersebut disampaikan dalam agenda silaturahmi dan koordinasi antara pengurus GMKI Cabang Makassar bersama Bupati Luwu Timur yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan mahasiswa dalam menghadirkan kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, pihak GMKI Cabang Makassar menyampaikan rencana pelaksanaan Bakti Sosial yang akan difokuskan pada pengabdian masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan pemuda dan lingkungan di beberapa wilayah di Luwu Timur. Bupati Luwu Timur menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi bersama organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, perwakilan GMKI Cabang Makassar menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi baru bagi kader GMKI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kerja-kerja sosial dan kemanusiaan. Kegiatan Bakti Sosial GMKI Cabang Makassar tahun 2026 direncanakan akan melibatkan mahasiswa lintas kampus, pemuda gereja, serta masyarakat lokal sebagai bentuk penguatan solidaritas sosial dan pengabdian kepada rakyat. Pertemuan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan GMKI Cabang Makassar dalam mewujudkan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
