Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

19 Maret 2026

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Jelang Idul Fitri, Wabup Gowa Pastikan Arus Mudik Aman dan Lancar

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA – Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan arus mudik yang melintasi wilayah Kabupaten Gowa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal tersebut ditegaskan saat melakukan pemantauan arus lalu lintas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gowa. Pemantauan dilakukan dengan melibatkan personel gabungan dari Polres Gowa, Kodim 1409 Gowa, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya antisipasi yang telah dilakukan sejak sebelum hingga menjelang puncak arus mudik lebaran tahun ini. Darmawangsyah Muin menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Gowa berkomitmen mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menjaga situasi tetap aman dan kondusif, khususnya pada momentum Idul Fitri. “Intinya kita mendukung kelancaran arus masyarakat serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif sehari sebelum lebaran dan juga pada momentum lebaran. Tentunya fokus pada mengurai kemacetan yang berada pada titik-titik tertentu di Kabupaten Gowa,” ujarnya, Kamis (19/3). Ia menambahkan, seluruh pos pengamanan dalam rangka Operasi Ketupat 2026 telah dipersiapkan dengan baik untuk mengantisipasi potensi kemacetan sekaligus memberikan rasa aman bagi para pemudik yang melintas di wilayah Gowa. Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menyampaikan bahwa pihaknya melakukan peninjauan di sejumlah pos pengamanan mudik dalam rangka Operasi Ketupat 2026. Salah satu lokasi yang ditinjau yakni pos pengamanan di depan Pasar Minasa Maupa, Jalan Usman Salengke, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulsel mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Gowa, khususnya kehadiran Wakil Bupati Gowa bersama Forkopimda dalam mendukung pengamanan wilayah selama arus mudik. “Kami sangat berterima kasih kepada Wakil Bupati dan seluruh Forkopimda serta Dandim atas dukungannya kepada Polres Gowa dalam menjaga stabilitas keamanan,” ungkapnya. Lebih lanjut, Kapolda Sulsel berharap semangat tagline Polri “Mudik Aman, Keluarga Bahagia” dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga momen Hari Raya Idul Fitri dapat disambut dengan penuh kebahagiaan. Turut hadir dalam kegiatan peninjauan tersebut antara lain Kapolres Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman serta Dandim 1409 Gowa, Letkol Inf Heri Kuswanto.(FZ)

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan

Pemkab Gowa Rumuskan Strategi Kongkrit Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, GOWA – Sebagai upaya serius Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Pihaknya melakukan kolaborasi dalam rangka mencari solusi hingga merumuskan strategi untuk penuntasan kemiskinan ekstrem. Kali ini Pemerintah Kabupaten Gowa berkolaborasi dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Selatan menggelar Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema “Gowa Maju: Gerak Bersama Hapus Miskin Ekstrem” yang berlangsung di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa. Pertemuan ini menjadi ruang bersama untuk mencari solusi konkret serta merumuskan langkah terarah dalam menekan angka kemiskinan dan dihadiri langsung Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, serta akademisi UIN Alauddin Makassar, Prof Muhaemin Latif sebagai narasumber, sementara Bahtiar M A Saleh terlibat sebagai moderator. Bupati Talenrang menyampaikan persoalan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas manusianya. “Berbicara kemiskinan berarti berbicara tentang SDM. Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik seperti gedung tinggi, jalan mulus, sarana pendidikan, dan kesehatan, tetapi yang paling utama adalah kualitas SDMnya,” ujarnya saat menjadi narasumber pada FGD tersebut, Rabu (18/3). Di awal masa pemerintahannya, kata Bupati Talenrang, Pemkab Gowa terus berupaya mendorong kemajuan daerah salah satunya terkait pertumbuhan Ekonomi. Dimana pada 2025 ini mengalami peningkatan signifikan yang mencapai 7,04 persen jauh melampaui capaian Sulawesi Selatan 5,43 persen dan Nasional 5,11 persen Tak hanya itu, berdasarkan data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gowa menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 71,74 pada 2021 menjadi 74,22 pada 2025. Capaian tersebut menempatkan Gowa pada kategori “Tinggi”, yang menandakan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. “IPM yang tinggi menjadi modal utama bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan secara permanen melalui peningkatan keterampilan dan kesehatan,” jelasnya. Kendati demikian, orang nomor satu di Gowa itu mengaku tantangan terbesar saat ini yakni penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Dirinya menjelaskan, penghapusan kemiskinan secara total bukan perkara mudah karena faktor kemiskinan bersifat dinamis dan terus bertumbuh, ditambah dengan perubahan kebijakan nasional terkait klasifikasi desil yang memengaruhi penetapan kelompok sasaran. “Kelompok miskin ekstrem merupakan masyarakat dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan ekstrem seperti keterbatasan akses air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni,” katanya. Untuk memastikan program tepat sasaran, Pemkab Gowa menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis intervensi “by name by address”, dengan fokus pada desil 1-5 atau kelompok masyarakat paling rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga berpendidikan rendah. “Strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui tiga pilar utama, yakni penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi dan UMKM, serta penyediaan infrastruktur dasar guna mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” sebutnya. Sebagai bentuk intervensi nyata, pada 2025 Pemkab Gowa melalui Program Gowa Massunggu melaksanakan pendampingan bagi keluarga miskin ekstrem melalui skema Orang Tua Asuh (OTA). “Program ini menyasar 357 keluarga miskin ekstrem hasil verifikasi data P3KE, dengan dukungan lebih dari 200 Orang Tua Asuh , mulai unsur ASN, anggota DPR, dan perusahaan daerah. Selama pelaksanaannya, telah dilakukan 43 jenis intervensi hasil kolaborasi lintas OPD, CSR, dan Baznas,” urai Bupati Talenrang. Sementara, Ketua IJTI Sulawesi Selatan, Andi Mohammad Sardi, menyampaikan kolaborasi antara pemerintah daerah dan media merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. “Sinergi ini penting untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan berimbang kepada publik, sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan transparan dan tepat sasaran,” ujarnya. Dirinya berharap keterlibatan media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program pemerintah. “Kami mendukung berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kami harap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem serta mewujudkan Kabupaten Gowa yang semakin maju dan sejahtera,” harapnya. FGD ini turut dihadiri akademisi UIN Alauddin Makassar, Prof Dr Muhaemin Latif sebagai narasumber, serta dipandu oleh fasilitator Bahtiar M A Saleh serta peserta yang merupakan perwakilan dari Lacak, Dinas PMD Gowa, Dinas Koperasi, Bappeda, pendamping desa hingga penerima manfaat dari kategori miskin ekstrem. #Kolaborasi Pemkab Gowa – IJTI Sulsel Lewat FGD

Makassar, Nasional, Pemuda

Perayaan Dies Natalis ke-73, GMKI Cabang Makassar Hidupkan Semangat Kaderisasi Lewat Perlombaan Antar Komisariat yang Inspiratif

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda /

ruminews.id – Makassar, Dalam semangat perayaan Dies Natalis ke-73, GMKI Cabang Makassar menghadirkan lebih dari sekadar rangkaian kegiatan, ia menghadirkan energi baru dalam proses kaderisasi. Suksesnya pelaksanaan perlombaan antar komisariat menjadi bukti bahwa organisasi ini terus bergerak, bertumbuh, dan mampu menciptakan ruang-ruang pembelajaran yang hidup bagi setiap kader. Perlombaan antar komisariat ini menjadi panggung bagi kader untuk mengekspresikan potensi terbaiknya. Di dalamnya, tercermin semangat kebersamaan, sportivitas, dan daya juang yang tidak hanya membangun kompetisi sehat, tetapi juga mempererat ikatan solidaritas. Setiap proses yang dilalui menjadi bagian dari perjalanan pembentukan karakter membentuk kader yang tidak hanya cakap, tetapi juga tangguh dan berintegritas. Momentum Dies Natalis ke-73 ini juga menjadi pengingat bahwa kekuatan organisasi terletak pada kesediaan setiap kader untuk terus belajar, berproses, dan saling menguatkan. Keberhasilan kegiatan ini bukan hanya soal terselenggaranya acara, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai organisasi benar-benar dihidupi dalam setiap langkah. Ketua panitia dalam keterangannya menyampaikan harapan besar dari kegiatan ini. “Kami ingin perlombaan ini menjadi ruang tumbuh bagi seluruh kader. Bukan hanya untuk berkompetisi, tetapi untuk belajar tentang kerja sama, tanggung jawab, dan makna kebersamaan. Dies Natalis ke-73 ini adalah momentum untuk meneguhkan bahwa GMKI Cabang Makassar terus melahirkan kader yang siap menghadapi tantangan zaman,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semangat yang terbangun harus terus dijaga. “Apa yang kita capai hari ini bukan akhir, tetapi awal untuk melangkah lebih jauh. Kaderisasi harus terus hidup, terus bergerak, dan terus memberi dampak,” tambahnya. Dengan semangat Dies Natalis ke-73, GMKI Cabang Makassar tidak hanya merayakan perjalanan panjang organisasi, tetapi juga menyalakan harapan baru. Bahwa dari ruang-ruang sederhana seperti perlombaan ini, lahir kader-kader yang kelak akan menjadi motor perubahan—tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemuda, Uncategorized

*KNPI Makassar Perkuat Soliditas Pemuda Lewat Bukber Bersama Wali Kota dan OKP se-Kota Makassar*

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemuda, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Makassar menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dihadiri oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, serta para Ketua Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kota Makassar, dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat persatuan, yang berlangsung di Balai Kota Makassar Kamis, (19/032026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan elemen kepemudaan, sekaligus memperkuat sinergi dalam membangun Kota Makassar ke arah yang lebih maju dan inklusif. Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas peran aktif KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan yang terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong partisipasi generasi muda. Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Makassar Baso Muhammad Ikram dalam keterangannya menegaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang konsolidasi dan penguatan komitmen bersama. “Momentum Ramadan ini harus kita maknai sebagai ruang memperkuat ukhuwah dan solidaritas pemuda. KNPI sebagai rumah besar OKP harus mampu menjadi jembatan kolaborasi antara pemuda dan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kota Makassar,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa KNPI Makassar menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong program-program kepemudaan yang produktif, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam merumuskan dan menjalankan agenda pembangunan daerah,” tambah Baso Muhammad Ikram. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengurus DPD KNPI Kota Makassar yang diserahkan langsung oleh Baso Muhammad Ikram sebagai bentuk perhatian dan kebersamaan dalam menyambut Hari Raya Idulfitri. Kegiatan buka puasa bersama ini diakhiri dengan doa bersama dan ramah tamah, yang semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan seluruh elemen kepemudaan di Kota Makassar.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Krisis Kesejahteraan Guru di Halmahera Selatan: Gaji PPPK Terpotong, Tunjangan Profesi dan Daerah Khusus Mandek

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Labuha, Halmahera Selatan – Dunia pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan tengah dibayangi awan mendung. Semenjak dilantik pada bulan Desember 2025 telah dilakukan pengumpulan berkas pemenuhan administrasi Gaji Pokok hingga Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Daerah Khusus di Daerah Terpencil namun hal ini belum terealisasi dengan semestinya. Ratusan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melaporkan kondisi memprihatinkan terkait hak-hak finansial mereka yang tidak kunjung dipenuhi secara utuh oleh Pemerintah Daerah. Terhitung sejak Januari hingga Maret 2026, para guru mengaku hanya menerima pembayaran gaji selama dua bulan, sementara hak satu bulan sisanya masih tertahan tanpa kejelasan yang pasti. Persoalan ini semakin pelik dengan mandeknya penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi, serta Tunjangan Daerah Khusus yang menjadi tumpuan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil. Kondisi ini diduga kuat merupakan dampak langsung dari karutmarutnya pengelolaan administrasi dan birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Administrasi yang Lamban, Guru yang Dikorbankan Ketidakpastian ini memicu gelombang keresahan di kalangan tenaga pendidik. Berdasarkan keterangan para guru di lapangan, proses administrasi yang tidak profesional di tingkat daerah menjadi penghambat utama. Alih-alih mendapatkan apresiasi atas pengabdiannya, para guru justru dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi yang mengancam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga mereka. “Kami telah menunaikan kewajiban mengajar secara penuh selama tiga bulan ini, namun mengapa hak kami dibayarkan setengah-setengah? Alasan kendala administrasi sudah tidak relevan lagi di tengah tuntutan kinerja yang tinggi dan harga kebutuhan pokok yang terus naik,” ungkap salah satu guru PPPK yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan profesi. Tunjangan Daerah Khusus dan TPG: Hak yang Terabaikan Selain persoalan gaji pokok, tertahannya Tunjangan Daerah Khusus menjadi sorotan tajam. Tunjangan ini merupakan amanat undang-undang bagi guru yang bertugas di daerah sulit, menantang, dan tertinggal di pelosok Halmahera Selatan. Mandeknya tunjangan ini, ditambah dengan belum cairnya TPG bagi guru yang telah tersertifikasi, dinilai sebagai bentuk pengabaian serius terhadap kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa. Keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada dapur para guru, tetapi juga pada moralitas tenaga pendidik di lapangan. Banyak guru yang terpaksa berutang demi menutupi biaya operasional dan transportasi menuju sekolah yang jaraknya cukup jauh dan membutuhkan biaya besar, terutama di wilayah kepulauan. Desakan Kepada Pemerintah Daerah Atas kondisi yang tidak kunjung membaik, para guru melalui forum komunikasi mereka menyampaikan tuntutan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan: Segera Melunasi Tunggakan Gaji: Meminta BPKAD dan Dinas Pendidikan segera mencairkan sisa gaji bulan Maret yang hingga kini belum masuk ke rekening para guru. Audit dan Evaluasi Pengelolaan Administrasi: Mendesak adanya evaluasi total terhadap sistem birokrasi dan administrasi keuangan di dinas terkait agar keterlambatan serupa tidak menjadi “tradisi” tahunan yang merugikan. Transparansi Pencairan Tunjangan: Meminta pemerintah daerah memberikan jadwal pasti terkait pencairan TPG dan Tunjangan Daerah Khusus tanpa ada potongan atau penundaan lebih lanjut. Atensi Khusus Bupati: Meminta perhatian langsung dari Bupati Halmahera Selatan untuk turun tangan menyelesaikan sengkarut birokrasi ini, mengingat kesejahteraan guru adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di daerah. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah konkret untuk menyelesaikan krisis penggajian ini. Jika dalam waktu dekat belum ada kejelasan, para guru mengancam akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung

Opini

Kebohongan Besar Tentang Perang Suriah

Tinggalkan Komentar / Opini /

Penulis : Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi. ruminews.id – Ada sebuah tuduhan yang sering beredar, “Syiah membantai Sunni di Suriah.” Kalimat ini terdengar tegas, tetapi jika kita mendekatinya dengan akal sehat dan data, narasi itu ternyata terlalu sederhana untuk menjelaskan tragedi yang sangat kompleks. Perang di Syria yang dikenal sebagai Syrian Civil War sejak 2011 bukanlah perang dua mazhab. Itu adalah perang multi-aktor yang melibatkan puluhan kelompok bersenjata, milisi lokal, kelompok jihad global, negara-negara regional, hingga kekuatan dunia. Pemerintah Suriah di bawah Bashar al-Assad memang didukung oleh Iran dan kelompok seperti Hezbollah (Syi’ah), tetapi realitas sosial di dalam Suriah sendiri jauh lebih beragam daripada propaganda sektarian yang sering disebarkan. Fakta pertama yang jarang disebut adalah mayoritas tentara pemerintah Suriah justru berasal dari kalangan Sunni. Banyak penelitian dan laporan lapangan menunjukkan bahwa komposisi militer Suriah sejak lama didominasi oleh warga Sunni. Jika narasi “Syiah membantai Sunni” benar secara sederhana, maka logikanya aneh: bagaimana mungkin sebuah negara yang tentaranya mayoritas Sunni justru melakukan “genosida Sunni”? Realitas ini saja sudah cukup untuk membuat tuduhan tersebut mulai retak. Fakta kedua lebih tajam lagi. Banyak korban terbesar dalam perang Suriah justru jatuh akibat kelompok ekstremis Sunni sendiri seperti ISIS dan Al-Nusra Front. Kelompok ini tidak hanya menyerang pemerintah, tetapi juga membantai warga sipil Sunni yang tidak mau tunduk pada ideologi mereka. Dalam banyak kasus, desa-desa Sunni dihancurkan oleh kelompok yang juga mengaku Sunni. Di sini kita melihat sesuatu yang sering diabaikan oleh propaganda bahwa perang Suriah lebih sering merupakan konflik antar faksi bersenjata daripada konflik antar mazhab. Fakta ketiga, perang ini juga merupakan arena persaingan geopolitik global. Rusia turun tangan mendukung pemerintah Suriah, sementara Amerika, Turki, dan sejumlah negara lain mendukung berbagai kelompok oposisi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam kondisi seperti ini, tragedi kemanusiaan terjadi dari berbagai arah. Setiap pihak memiliki catatan pelanggaran perang. Mengambil satu sisi saja lalu menyimpulkan “ini perang Syiah melawan Sunni” bukan analisis, itu propaganda. Ada satu ironi yang sering luput dari perhatian. Banyak kota besar Suriah seperti Damaskus dan Aleppo tetap dihuni oleh jutaan warga Sunni yang hidup di wilayah pemerintah sepanjang perang berlangsung. Jika benar pemerintah Suriah atau sekutu Syi’ah datang untuk “membantai Sunni”, tentu kota-kota itu akan kosong sejak lama. Kenyataannya tidak demikian. Bahkan dalam banyak wilayah, komunitas Sunni justru bergabung dalam pasukan pertahanan lokal untuk melawan kelompok jihad yang mencoba merebut kota mereka. Seharusnya ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam setiap perang besar, selalu ada perang narasi yang tidak kalah sengit dari perang senjata. Narasi sektarian sangat mudah dijual karena sederhana: cukup bagi dunia menjadi dua warna, hitam dan putih. Tetapi sejarah jarang sesederhana itu. Seperti pernah diingatkan oleh Ibn Khaldun berabad-abad lalu, manusia sering tertipu oleh kabar yang sesuai dengan emosi kelompoknya, bukan oleh kebenaran yang didukung fakta. Karena itu, mengatakan bahwa “Syiah membantai Sunni di Suriah” adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Tragedi Suriah adalah tragedi politik, geopolitik, dan perang kekuasaan yang melibatkan banyak pihak. Korbannya datang dari semua kelompok: Sunni, Syiah, Alawi, Kristen, Kurdi, dan lainnya. Mengubah tragedi yang kompleks menjadi slogan sektarian bukan hanya keliru secara fakta, tetapi juga memperpanjang kebencian yang justru memperdalam luka dunia Islam sendiri. Dan di titik ini kita perlu sedikit kejujuran intelektual bahwa fitnah yang diulang terus-menerus tidak otomatis menjadi kebenaran. Kadang fitnah itu hanya menjadi gema yang keras di ruang kosong nalar.

Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Air Keras dan Arah Politik (K)Indonesi(T)a

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Penulis: AKHWATUL FAJRI – BENDAHARA DEPARTEMEN SOSIAL DAN POLITIK SERIKAT MAHASISWA MUSLIMIN INDONESIA (SEMMI) CABANG BULUKUMBA PERIODE 2025-2026 ruminews.id – Peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis yang dalam hal ini dikaitkan dengan figur Andrie Yunus bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan sebuah gejala sosial dan politik yang mengandung dimensi serius terhadap keberlangsungan negara hukum dan kualitas demokrasi kita. Ketika kemudian muncul berita mengenai penangkapan empat oknum tentara oleh TNI sebagai terduga pelaku, publik dihadapkan pada dua realitas sekaligus, harapan atas penegakan hukum dan kecemasan atas potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dari perspektif hukum, tindakan penyiraman air keras merupakan bentuk kekerasan berat yang secara substansial melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan diri. Dalam konstruksi negara hukum “rechtsstaat”, tidak boleh ada satu pun actor baik sipil maupun militer yang kebal dari proses hukum. Penangkapan 4 Anggota oleh TNI terhadap anggotanya sendiri dapat dibaca sebagai langkah awal yang positif, tetapi ini belum cukup. Transparansi proses peradilan, akuntabilitas institusi, serta keterbukaan akses publik terhadap informasi menjadi prasyarat mutlak agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat dan ditegakkan “justice must not only be done, but must also be seen to be done”. Secara sosial, peristiwa ini mencerminkan adanya degradasi dalam cara menyelesaikan konflik dan perbedaan pandangan. Aktivisme, yang sejatinya merupakan bagian dari dinamika masyarakat sipil yang sehat, justru direspon dengan kekerasan ekstrem. Ini adalah alarm keras bahwa ruang sipil kita tengah mengalami tekanan. Jika pola intimidasi semacam ini dibiarkan, maka akan lahir efek gentar “chilling effect” di kalangan masyarakat, khususnya aktivis dan kelompok kritis, yang pada akhirnya membungkam partisipasi publik. Sementara itu, dari sudut pandang politik, kasus ini tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil. Ketika institusi bersenjata terseret dalam dugaan tindakan represif terhadap aktivis, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas individu, tetapi legitimasi institusi itu sendiri. Negara demokratis mensyaratkan supremasi sipil atas militer, serta pembatasan yang jelas terhadap peran militer dalam ranah non pertahanan. Oleh karena itu, proses hukum yang objektif dan tidak protektif menjadi ujian penting bagi komitmen reformasi sektor keamanan. Sebagai Bendahara Departemen Sosial dan Politik SEMMI Cabang Bulukumba Periode 2025–2026, saya memandang bahwa peristiwa ini harus dijadikan momentum reflektif sekaligus korektif. Kita tidak boleh terjebak dalam euforia penangkapan semata, tetapi harus mendorong pembenahan sistemik. Negara harus hadir bukan hanya sebagai penghukum, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Lebih jauh, kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian integral dari mekanisme kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktivis bukan musuh negara, mereka adalah cermin yang memantulkan wajah kekuasaan entah itu tampak bersih atau justru penuh noda. Dengan demikian, respons terhadap kasus ini tidak cukup berhenti pada aspek legal formal, tetapi harus merambah pada rekonstruksi etika kekuasaan, penguatan ruang sipil, serta revitalisasi komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Hanya dengan cara itu, kita dapat memastikan bahwa peristiwa serupa tidak menjadi pola, melainkan anomali yang benar-benar kita tinggalkan.

Hukum, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

KontraS Soroti Perbedaan Data TNI dan Polri, Publik Pertanyakan Kredibilitas Penanganan Kasus Andrie Yunus

Tinggalkan Komentar / Hukum, Jakarta, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Perbedaan data yang dirilis oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus memicu polemik di ruang publik. Situasi ini semakin menguat setelah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam identitas terduga pelaku yang diumumkan kedua institusi tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya lebih dahulu mengumumkan dua orang terduga pelaku. Namun tak lama berselang, Mabes TNI justru merilis empat nama terduga pelaku versi mereka. Perbedaan jumlah maupun inisial ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: bagaimana mungkin dua institusi negara menghasilkan data yang tidak selaras dalam satu kasus yang sama? KontraS menilai langkah cepat kedua institusi dalam mengumumkan pelaku justru memberi kesan adanya upaya saling mendahului demi menjaga citra masing-masing. TNI sebagai institusi yang disebut-sebut terdampak langsung oleh isu mengingat korban dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritisi militer dinilai memiliki kepentingan untuk segera mengklarifikasi keterlibatan anggotanya. Di sisi lain, Polri melalui penyelidikan yang diklaim berbasis bukti digital, termasuk rekaman CCTV, menyatakan bahwa data yang mereka miliki telah kuat. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Choirul Anam, yang menegaskan pentingnya objektivitas bukti visual dalam mengungkap kasus tersebut. “Objektivitas CCTV itulah yang paling penting. Kami melihat penyidikan ini dilakukan dengan dasar bukti digital yang kuat,” ujar Choirul Anam. Perbedaan versi ini tak hanya memicu perdebatan di kalangan pengamat, tetapi juga memunculkan mosi tidak percaya dari publik terhadap transparansi dan profesionalitas aparat penegak hukum. Narasi yang saling bertolak belakang berpotensi memperkeruh proses penegakan hukum dan membuka ruang spekulasi liar di tengah masyarakat. Pengamat menilai, alih-alih berlomba mengumumkan pelaku, kedua institusi seharusnya mengedepankan koordinasi dan integrasi data demi menjaga kepercayaan publik. Sebab, yang menjadi fokus utama bukan hanya siapa pelaku di lapangan, melainkan juga pengungkapan aktor intelektual di balik aksi kekerasan tersebut. Hingga kini, publik masih menanti kejelasan dan konsistensi data dari kedua institusi, sembari berharap proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan institusional.

Badan Gizi Nasional, Gowa

Jemaah An-Nadzir Gowa Tetapkan Idul Fitri 1447 H Jatuh pada 20 Maret 2026

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Gowa /

ruminews.id, Gowa – Jemaah An-Nadzir yang berada di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan ini diumumkan langsung oleh pimpinan An-Nadzir, Muhammad Samiruddin Pademmui. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan salat Idul Fitri akan digelar pada Jumat pagi pukul 07.00 WITA. “Insyaallah An-Nadzir akan merayakan Idul Fitri pada 20 Maret 2026 dan melaksanakan salat Id pada pagi hari,” ujarnya. Penentuan 1 Syawal tersebut didasarkan pada hasil pemantauan dan perhitungan Tim Rukyatul Hilal An-Nadzir yang dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan perhitungan mereka, telah terjadi ijtima atau konjungsi (pergantian bulan) dari Ramadan ke Syawal pada Kamis, 19 Maret 2026, pukul 08.26 WIB atau 09.26 WITA. Meski demikian, Jemaah An-Nadzir tidak menetapkan Idul Fitri pada hari Kamis tersebut. Hal ini dikarenakan waktu ijtima terjadi setelah waktu pelaksanaan salat Id yang secara syariat dilakukan pada pagi hari. “Demi kehati-hatian agar tidak berpuasa di awal Syawal yang hukumnya haram, maka jemaah diimbau untuk berbuka puasa pada waktu tersebut,” jelas Samiruddin. Ia menambahkan, pelaksanaan Idul Fitri pada Kamis tidak memungkinkan karena telah melewati waktu yang dicontohkan dalam syariat. Oleh karena itu, salat Id baru dapat dilaksanakan pada keesokan harinya. Selain itu, pada Kamis sore posisi hilal diperkirakan sudah berada di atas ufuk barat dengan ketinggian sekitar 3–4 derajat, yang semakin menguatkan penetapan 1 Syawal pada Jumat, 20 Maret 2026. Dengan penetapan ini, Jemaah An-Nadzir kembali menunjukkan metode perhitungan mandiri dalam menentukan awal bulan Hijriah, yang kerap berbeda dengan penetapan pemerintah.

Daerah, Pemuda, Pendidikan, Yogyakarta

PMKRI Yogyakarta Resmi Tunjuk Nahkoda Baru untuk Periode 2026-2027

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemuda, Pendidikan, Yogyakarta /

Ruminews.id, Yogyakarta – Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta periode 2026–2027 resmi digelar sebagai bagian dari proses estafet kepemimpinan organisasi mahasiswa Katolik tersebut. Momentum ini menandai dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa arah gerak organisasi lebih progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kepemimpinan baru ini dinakhodai oleh Decky Kevin Pradekta, yang sebelumnya terpilih melalui forum Rapat Umum Anggota Cabang (RUAC). Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menutup masa jabatan kepengurusan sebelumnya dan menjadi titik awal konsolidasi organisasi ke depan. Pelantikan yang berlangsung pada 14 Maret 2026 di Margasiswa PMKRI Yogyakarta mengusung tema “Bergerak Bersama, Berdampak Nyata, Pro Ecclesia et Patria.” Tema ini mencerminkan komitmen kolektif untuk memperkuat peran organisasi, tidak hanya dalam kaderisasi internal, tetapi juga dalam menjawab persoalan sosial yang lebih luas. Dalam arah kepemimpinannya, Decky Kevin Pradekta menekankan pentingnya menjadikan PMKRI Yogyakarta sebagai ruang kaderisasi yang tangguh dan adaptif. Fokus tersebut diarahkan untuk mendorong transformasi sosial dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dasar organisasi atau yang dikenal sebagai “tiga benang merah” PMKRI. Sejumlah agenda strategis juga menjadi prioritas dalam periode ini, antara lain penguatan ideologi kader melalui internalisasi nilai, pembenahan sistem kaderisasi, serta mendorong aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menjaga relevansi organisasi di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam kesempatan tersebut, Edigius Ronikung yang telah resmi demisioner sebagai Ketua Presidium PMKRI Cabang Yogyakarta periode 2024–2025 menyampaikan pesan penutup. Ia menekankan bahwa proses kaderisasi harus terus berjalan. Edigius juga meyakini bahwa kepemimpinan Kevin akan membawa warna baru bagi PMKRI Yogyakarta. Ia berharap organisasi ini semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas. Romo Agustinus Daryanto, SJ., selaku moderator yang melantik sekaligus memberkati kepengurusan baru, mengingatkan pentingnya pelayanan yang tulus. Menurutnya, kader PMKRI perlu melayani dengan semangat nilai-nilai kekatolikan di tengah situasi bangsa yang penuh tantangan. Menutup rangkaian acara, Kevin mengajak seluruh kader untuk bekerja bersama demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Baginya, PMKRI Yogyakarta tidak sedang meratapi masa lalu, tetapi sedang menjemput masa depan. Ia juga menyinggung pentingnya sikap discerning, yaitu membedakan roh, agar setiap langkah organisasi selaras dengan kehendak Tuhan dan kebutuhan masyarakat. Kevin kemudian mengutip falsafah Jawa yang sarat makna. “Mubra-mubru semu miring, mumbul-mumbul kaya mbulan.” Ungkapan ini menggambarkan bahwa meskipun tampak goyah, seseorang akan kembali bangkit dan bersinar seperti rembulan di tengah kegelapan. Ia juga mengingatkan pepatah lain: “Kahyangan iku ora adoh, nanging cedhak sajroning dodo, angger gelem nyawiji lan makarya.” Artinya, kejayaan tidaklah jauh, melainkan dekat di dalam diri, asalkan ada kemauan untuk bersatu dan bekerja nyata. Pelantikan ini turut dihadiri berbagai perwakilan organisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, menandakan pentingnya kolaborasi lintas elemen dalam memperkuat gerakan mahasiswa. Melalui semangat tersebut, kepengurusan baru PMKRI Yogyakarta diharapkan mampu menghadirkan gerakan kader yang solid, reflektif, dan berdampak bagi masyarakat luas.

Scroll to Top