3 Oktober 2025

⁠Akbar Patompo di Ramah Tamah STIE AMKOP: Saatnya Wisudawan Menulis Sejarahnya Sendiri

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pendidikan, Uncategorized / Alif Daisuri

ruminews.id, Makassar – Pada tanggal 3 Oktober 2025 Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai acara Ramah Tamah STIE AMKOP Makassar yang digelar di Claro Hotel Makassar, Jumat (3/10). Acara ini dihadiri oleh pimpinan kampus, dosen, staf akademik, para wisudawan beserta keluarga, serta Ikatan Keluarga Alumni (IKA) STIE AMKOP Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Ketua IKA STIE AMKOP Makassar, Akbar Patompo, memberikan sambutan penuh inspirasi kepada para wisudawan. Ia menekankan bahwa wisuda bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan untuk mengabdi dan berkontribusi di tengah masyarakat. “Ijazah yang kita terima hari ini bukan hanya tanda kelulusan, tetapi juga simbol tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjawab tantangan zaman, tidak sekadar mencari kerja, tetapi juga menciptakan kerja dan membangun usaha,” ujar Akbar. Akbar Patompo juga membagikan perjalanannya sebagai alumni STIE AMKOP. Ia pernah dipercaya menjadi Presiden Mahasiswa AMKOP, aktif di berbagai organisasi kepemudaan, hingga akhirnya melangkah ke tanah Kalimantan Timur. Di Berau, ia bersama para alumni merintis koperasi dan membangun jaringan usaha di sektor perkebunan dan pertanian. Saat ini, tercatat telah berdiri lebih dari 15 koperasi aktif yang melibatkan alumni AMKOP dan masyarakat sekitar. Selain itu, Akbar juga dipercaya memimpin berbagai organisasi strategis, seperti Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Kalimantan Timur (2024–2029), Ketua Esports Indonesia Berau, serta mendirikan sejumlah perusahaan di bidang pertanian, perdagangan, dan media. Baginya, semua itu merupakan bukti nyata bahwa nilai solidaritas, kemandirian, dan jiwa wirausaha yang ditanamkan di kampus AMKOP benar-benar menjadi bekal dalam berkarya. “Kisah ini bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk membuktikan bahwa alumni STIE AMKOP mampu berkontribusi nyata dan menjadi motor perubahan. Hari ini adalah awal bagi wisudawan untuk menorehkan sejarah mereka sendiri,” tambahnya. Acara ramah tamah ditutup dengan doa dan pesan kebersamaan. Para wisudawan dan keluarga besar STIE AMKOP Makassar pun meninggalkan tempat dengan semangat baru, membawa harapan besar untuk terus berkarya di berbagai bidang dan menjunjung tinggi nama almamater.

Daerah, Enrekang, Hukum, Nasional, Pemerintahan

Karang Taruna Enrekang: Kadinsos Sulsel Provokator, Gubernur Harus Bertindak

Tinggalkan Komentar / Daerah, Enrekang, Hukum, Nasional, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, Enrekang – (3/10/2025) Kisruh antara Dinas Sosial Sulawesi Selatan dan organisasi Karang Taruna kian memanas. Ketua Karang Taruna Kabupaten Enrekang, Hasri Jack, dengan tegas mendesak Gubernur Sulsel untuk segera mencopot Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abd Malik Faisal, dari jabatannya. Menurut Hasri, Kadinsos Sulsel terbukti tidak menjalankan peran pembina organisasi sesuai ketentuan Permensos, bahkan bertindak provokatif dengan mencoba memecah belah kepengurusan Karang Taruna. “Banyak kegiatan resmi yang mestinya melibatkan atau berkolaborasi dengan Karang Taruna Provinsi justru diabaikan. Lebih parah lagi, Kadinsos Sulsel secara sepihak melarang keterlibatan Karang Taruna sah, lalu menggantikan dengan pihak lain yang tidak jelas. Ini bentuk provokasi dan jelas melanggar aturan,” tegas Hasri Jack kepada wartawan. Selain persoalan organisasi, Hasri juga menyoroti lemahnya pengawasan Kadinsos Sulsel terkait dugaan pemotongan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jeneponto, dan saya yakin ini juga terjadi di kabupaten lain. Kasus itu, kata Hasri, menunjukkan kegagalan Kadinsos dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengawas dana bantuan sosial, yang seharusnya dilindungi hukum. “Bantuan PKH itu hak rakyat miskin yang dilindungi oleh UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta peraturan turunannya. Jika ada pembiaran dugaan pemotongan, maka Kadinsos jelas gagal mengawasi dan bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, jangan sampai ini mengarah pada korupsi berjama’a” tegas Hasri Jack yang juga sebagai Lawyer. Hasri Jack menyatakan, jika Gubernur Sulsel tidak segera mencopot Abd Malik Faisal, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum. Menurutnya, tindakan Kadinsos bisa dikategorikan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP, serta kelalaian dalam pengawasan program sosial yang berpotensi masuk dalam ranah pidana maupun perdata. “Jika Gubernur tidak berani bertindak, kami siap menempuh jalur hukum, baik laporan ke aparat penegak hukum maupun gugatan perdata. Karang Taruna bukan alat politik pejabat, melainkan organisasi sosial yang dilindungi oleh hukum,” tandasnya. Sebelumnya, desakan agar Kadinsos Sulsel dievaluasi juga datang dari Karang Taruna Makassar dan Jeneponto. Mereka menilai sikap Kadinsos tidak hanya merusak hubungan pembinaan, tetapi juga menimbulkan polemik di masyarakat akibat lemahnya fungsi pengawasan, terutama terkait dana PKH. Hasri menegaskan, konsolidasi Karang Taruna se-Sulsel sudah digalang, dan aksi besar bisa terjadi jika aspirasi ini diabaikan. “Gubernur Sulsel harus mendengar suara pemuda. Jangan sampai rakyat turun ke jalan hanya karena seorang pejabat yang gagal dan arogan. Solusi paling bijak adalah segera copot Kadinsos Sulsel,” tutup Hasri.

Daerah, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan

Kelangkaan BBM di Daerah: Jejak Kebijakan yang Membakar Asa Rakyat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id – Di pelosok negeri, antrean kendaraan di SPBU kini menjelma seperti barisan panjang kesabaran yang diuji. Sopir angkot menunggu dengan wajah gusar, nelayan termenung di perahu yang tak bisa melaut, dan petani terhenti langkahnya karena traktor yang tak lagi bisa menyala. Kelangkaan BBM di daerah-daerah bukan lagi cerita pinggiran, tetapi realitas pahit yang melilit nadi kehidupan masyarakat. Kebijakan energi yang dikeluarkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dinilai banyak kalangan sebagai biang dari situasi ini. Alih-alih menghadirkan keadilan energi, sejumlah regulasi dan distribusi BBM justru menimbulkan ketimpangan: pasokan di kota besar tetap terjamin, sementara daerah-daerah harus menanggung kelangkaan. Di sini, muncul ironi: kebijakan yang seharusnya mengalirkan energi untuk membangun bangsa, justru menguras energi rakyat dalam antrean panjang yang tak berkesudahan. Sesungguhnya, BBM bukan sekadar komoditas. Ia adalah denyut nadi pergerakan ekonomi rakyat kecil. Ketika ketersediaannya tersendat, seluruh roda kehidupan ikut terseok: harga kebutuhan pokok melonjak, biaya transportasi meningkat, dan produktivitas masyarakat menurun. Celakanya, yang paling dulu merasakan dampak adalah mereka yang paling rapuh nelayan di pesisir, petani di ladang, buruh angkutan di jalanan. Kritik pun mengemuka: apakah kebijakan ini lahir dari ruang dengung istana yang terputus dari suara rakyat? Ataukah sekadar kalkulasi angka-angka ekonomi yang mengabaikan denyut sosial di lapangan? Bahlil, dengan segala reputasi sebagai “anak rakyat yang berhasil,” kini berhadapan dengan paradoks: rakyat yang ia wakili justru menanggung akibat dari kebijakan yang ia tanda tangani. Opini publik tidak menolak efisiensi energi, tidak pula menentang reformasi subsidi. Yang ditolak adalah ketidakadilan distribusi dan ketidakpekaan terhadap daerah-daerah yang selama ini sering terlupakan. Sebab, energi bukan hanya tentang angka di neraca negara, melainkan tentang kehidupan yang layak di setiap sudut nusantara. Pada akhirnya, kelangkaan BBM ini menjadi cermin: kebijakan energi harus kembali menempatkan rakyat sebagai pusatnya, bukan sekadar angka dalam laporan. Jika tidak, antrean panjang di SPBU akan terus menjadi potret muram negeri ini negeri yang kaya energi, tetapi rakyatnya justru hidup dalam kehausan bahan bakar.

Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Sulsel Hadirkan Mesin Pencetak KTP Mobile Pertama, Gubernur: Dekatkan Layanan ke Desa

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan / Admin01

ruminews.id – SULSEL – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman meluncurkan mesin pencetak KTP mobile pertama di Sulsel melalui program Layanan Dukcapil Bergerak (LDB), di Halaman Rujab Gubernur Sulsel, Rabu (1/10/2025). Inovasi ini menjadi terobosan pemerintah provinsi untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Menurutnya, program ini hadir sebagai kelanjutan dari inovasi sebelumnya, yakni Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB). Jika PKB berfokus pada akses kesehatan, maka LDB dirancang khusus untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, terutama KTP elektronik. “Alhamdulillah, kami meluncurkan mesin pencetak KTP mobile pertama di Sulawesi Selatan melalui program Layanan Dukcapil Bergerak. Setelah ada PKB, kini hadir LDB untuk memudahkan masyarakat kita, khususnya di desa,” ungkap Andi Sudirman Sulaiman. Dengan adanya mesin ini, masyarakat tak lagi harus menempuh perjalanan jauh menuju kantor kecamatan atau Kantor Dukcapil kabupaten/kota. KTP dapat langsung dicetak dan diterima di tempat, sehingga memangkas waktu yang biasanya menjadi kendala warga di pelosok. Peluncuran LDB ditandai dengan uji coba percetakan KTP elektronik kepada salah satu masyarakat yang baru pertama kali mendaftarkan KTP. Hasilnya, KTP berhasil tercetak dengan lancar hanya dalam hitungan menit. Ia menyebut uji coba ini menjadi tonggak awal bagi penerapan program serupa di wilayah lain. “Inovasi ini akan kita jadikan sebagai pilot project. Alhamdulillah, uji coba berjalan lancar dan memberikan optimisme besar bahwa pelayanan ini bisa diperluas ke seluruh daerah di Sulsel,” jelasnya. Ke depan, kata Andi Sudirman, Pemprov Sulsel berencana mereplikasi program LDB ke berbagai kabupaten/kota. “Harapannya ini mampu menjawab tantangan pelayanan publik, sekaligus menghadirkan birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (*)

Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan

Sekda Sulsel Kukuhkan Korpri Makassar, Dorong ASN Jadi Motor Perubahan

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan / Admin01

ruminews.id – Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kota Makassar periode 2022–2027 di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (2/10/2025). Dalam sambutannya, Jufri mengapresiasi kerja keras pengurus sebelumnya sekaligus memberi pesan kepada pengurus baru agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas. ASN harus menjadi motor penggerak pembangunan, memberikan pelayanan publik berkualitas, dan menjadi teladan bagi masyarakat,” tegas Jufri yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Sulsel. Ia menambahkan, Korpri memiliki peran penting dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045, khususnya di tengah perkembangan era digital. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat profesionalisme ASN.

Infotainment, Makassar

Raffi Ahmad Siap Bawa RANS Entertainment ke Sulsel, Dukung Anak Muda Kreatif

Tinggalkan Komentar / Infotainment, Makassar / Admin01

ruminews.id – Makassar – Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Sulawesi Selatan mendorong agar RANS Entertainment segera hadir di Sulsel untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kawasan Timur Indonesia. Aspirasi ini disampaikan dalam acara Meet Up & Dialog UKP Mendengar with Raffi Ahmad di Kafe Delicated Society, Makassar, Kamis (2/10/2025). Ketua ICCN Sulsel, Ashari Ramadhan (Rama), menilai kehadiran RANS akan membuka ruang kolaborasi yang luas bagi generasi muda. “Anak muda Sulsel punya energi, karya, dan budaya luar biasa. Kami ingin ada jembatan agar talenta lokal bisa dikenal, bahkan sampai ke level nasional dan internasional,” ujarnya. Raffi Ahmad, pendiri RANS Entertainment sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, Sulsel punya potensi besar di seni, digital, dan pariwisata. “Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur. Kami siap menjajaki kerja sama agar kreativitas anak muda di sini bisa naik kelas,” kata Raffi. Acara ini diikuti lebih dari 50 peserta dari komunitas seni, UMKM kreatif, startup, akademisi, bahkan mahasiswa. Sebagai simpul jaringan kreatif di Indonesia, ICCN Sulsel menegaskan komitmennya mendorong ekosistem kreatif yang inklusif melalui kolaborasi lintas sektor.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Ratusan Pemuda Kalbar Geruduk Gedung KPK RI, Desak Usut Dugaan Korupsi Gubernur Ria Norsan

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik / Andi Yuni Elfira

Ruminews.id, Jakarta- Ratusan massa pemuda yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Anti Korupsi Pemuda Kalbar (GAKBKP) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK RI, Jakarta. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes dan desakan agar KPK segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Koordinator aksi, Muhammad Nafii, yang merupakan pemuda asal kalimantan barat yang sekaligus wasekjend PB HMI menyampaikan bahwa praktik korupsi di level kepala daerah tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik serta menurunkan integritas birokrasi. “Kami datang jauh-jauh dari Kalbar ke Jakarta untuk menuntut KPK RI segera menangkap Ria Norsan. Jangan ada lagi pembiaran terhadap koruptor, apalagi di level kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat,” tegas Nafii di sela-sela orasi. Dalam pernyataannya, Aliansi Anti Korupsi Pemuda Kalbar menegaskan lima tuntutan utama: 1. Mempertanyakan keseriusan KPK dalam menangani dugaan korupsi Gubernur Kalbar. 2. Mendesak KPK segera menangkap dan menetapkan Ria Norsan sebagai tersangka. 3. Mendesak KPK RI mengumumkan secara resmi status hukum kasus korupsi yang diduga melibatkan Ria Norsan sejak menjabat Bupati Mempawah hingga kini. 4. Mengusut seluruh kasus korupsi di Kalbar, sesuai komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. 5. Apabila dalam 24 jam tidak ada tindak lanjut, Aliansi mendesak Ria Norsan segera mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Kalbar. Aksi berlangsung dengan orasi bergantian, bentangan spanduk tuntutan, serta penyerahan dokumen pernyataan sikap ke KPK. Aliansi menegaskan, aksi ini bukan yang terakhir, dan mereka siap melakukan gelombang protes lanjutan jika KPK RI tidak segera mengambil langkah tegas. “Pemuda tidak akan diam. Korupsi adalah musuh bersama bangsa ini. Kami akan terus bersuara sampai keadilan ditegakkan di bumi Kalbar,” tutup Muhammad Nafii.

Hukum, Jakarta, Nasional

Tidak Transparan,Democracy Institute Desak Copot Sekjen KPU RI

Tinggalkan Komentar / Hukum, Jakarta, Nasional / Admin01

ruminews.id – JAKARTA – Democracy Institute mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, khususnya Sekretaris Jenderal KPU, untuk membuka data terkait penggunaan anggaran Pemilu sebelumnya serta transparansi pengadaan di internal lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Direktur Democracy Institute, Fahrurijal, menilai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran KPU. Ia menegaskan, transparansi menjadi syarat penting bagi lembaga yang mengelola proses demokrasi. “Bagaimana KPU mengelola sistem demokrasi bila dalam pengelolaan internalnya saja tidak transparan? Publik berhak tahu bagaimana anggaran pemilu digunakan, termasuk soal pengadaan yang selama ini terkesan tertutup,” kata Fahrurijal dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (2/10/25). Menurutnya, keterbukaan data bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga mandat hukum yang harus dipenuhi oleh KPU sebagai lembaga negara. Ia meminta KPU segera mempublikasikan laporan rinci penggunaan anggaran Pemilu terakhir, agar publik dapat menilai akuntabilitas penyelenggara pemilu. “Jangan sampai ada kesan KPU hanya menuntut peserta pemilu taat aturan, sementara dirinya sendiri tidak menjalankan prinsip good governance,” ujarnya.

Ekonomi, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Patronase Politik Bayangi Tata Kelola BUMN, Komisaris Didominasi Partai

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik / Andi Yuni Elfira

Ruminews.id, Jakarta – Transparency International Indonesia (TII) kembali menyoroti praktik pengisian jabatan komisaris di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Laporan riset terbaru mereka menunjukkan masih kuatnya dominasi politisi dan birokrat dibandingkan profesional di posisi strategis tersebut. Penelitian yang dilakukan pada periode 13 Agustus–25 September 2025 mendata total 562 kursi komisaris di 59 BUMN dan 60 subholding. Dari jumlah itu, 165 kursi ditempati politisi, sementara latar belakang birokrat menempati 172 kursi. Adapun sisanya terdiri dari 133 profesional, 35 perwira militer, 29 aparat penegak hukum, 15 akademisi, 10 tokoh ormas, serta seorang mantan pejabat negara. “Dominasi politisi dan birokrat jauh melampaui profesional, padahal seharusnya jabatan ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi bisnis,” kata peneliti TII, Asri Widayati, dalam diskusi publik bertajuk “Komisaris Rasa Politisi: Perjamuan Kuasa di BUMN” yang disiarkan lewat kanal YouTube TII pada Kamis (2/10/2025) [Kompas.com, 2/10/2025]. Dari total politisi yang duduk di kursi komisaris, 104 di antaranya adalah kader partai politik dan 61 sisanya berasal dari relawan politik. Partai Gerindra tercatat paling dominan dengan 48,6 persen, disusul Demokrat (9,2 persen), Golkar (8,3 persen), serta PAN, PDI-P, dan PSI yang masing-masing meraih porsi 5,5 persen. TII menilai komposisi semacam ini berpotensi mengganggu tata kelola BUMN. Keberadaan birokrat dianggap problematis karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengingat mereka berfungsi sebagai pembuat regulasi sekaligus pelaksana kebijakan. “Situasi ini membuka ruang besar bagi praktik korupsi,” jelas Asri. Selain itu, jumlah profesional yang duduk di kursi komisaris juga kian mengecil. Hanya 14,9 persen komisaris di holding berasal dari kalangan profesional, sedangkan di level subholding angkanya 32,1 persen. Menurut TII, fenomena ini memperkuat kesan bahwa penempatan komisaris masih dipandang sebagai sarana balas jasa politik, bukan berdasarkan pada prinsip meritokrasi. “Selama jabatan komisaris dijadikan hadiah bagi pihak yang berjasa dalam politik, maka BUMN sulit lepas dari patronase kekuasaan,” pungkas Asri.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini