Teknologi

Ekonomi, Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Sidrap, Teknologi

Seminar Program Kerja KKN-T Inovasi Desa UNHAS Hadirkan Program Kolaboratif dan Berkelanjutan untuk Kemajuan Kelurahan Duampanua

ruminews.id, SIDENRENG RAPPANG – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Inovasi Desa Gelombang 116 Universitas Hasanuddin (UNHAS) Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggelar Seminar Program Kerja pada Selasa (14/7). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memaparkan berbagai program lintas disiplin ilmu yang telah dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), SDG 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh), serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Seminar tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintah Kecamatan Baranti, Pemerintah Kelurahan Duampanua, Dosen Pendamping Kegiatan, Babinsa, kepala sekolah, tokoh masyarakat, kader PKK, tenaga kesehatan, serta masyarakat setempat. Selain menjadi forum pemaparan program kerja, kegiatan ini juga bertujuan menghimpun saran dan masukan dari berbagai pihak agar program yang akan dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Koordinator Desa KKN-T Inovasi Desa Kelurahan Duampanua, Abdul Mubdiul Kahfi, menjelaskan bahwa seluruh program kerja yang disusun merupakan hasil dari observasi lapangan yang dilakukan sejak awal penerjunan mahasiswa di lokasi KKN. “Sejak pertama kali diterjunkan di lokasi KKN, kami telah melakukan observasi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan di Kelurahan Duampanua sebagai dasar penyusunan program kerja. Hasil observasi tersebut kemudian dikonsultasikan bersama pemerintah kelurahan dan berbagai pemangku kepentingan sehingga program yang dirancang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujarnya. Mewakili Camat Baranti, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Baranti, Hj. Darwati Nonci, S.Sos., menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa KKN-T Inovasi Desa UNHAS di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Baranti memberikan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan KKN dan berharap program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Dosen Pendamping Kegiatan Mahasiswa, Ir. Sahriyanti Saad, S.Hut., M.Si., Ph.D., mengungkapkan bahwa sebelum diterjunkan ke lokasi, mahasiswa telah melakukan observasi secara daring dan memperoleh pembekalan dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program kerja yang disusun sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Lurah Duampanua, Andi Ahmad, S.Sos., juga menyambut baik pelaksanaan seminar tersebut. Ia berharap kehadiran mahasiswa KKN-T Inovasi Desa UNHAS dapat menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung kemajuan Kelurahan Duampanua. Dalam sesi diskusi, sejumlah tokoh masyarakat memberikan berbagai masukan terhadap program yang dipaparkan. Mereka berharap program-program yang dirancang tidak hanya berhenti pada masa pelaksanaan KKN, tetapi juga memiliki keberlanjutan setelah mahasiswa kembali ke kampus. Selain itu, masyarakat berharap mahasiswa mampu mendorong partisipasi aktif warga sehingga berbagai program yang telah diinisiasi dapat terus dikembangkan secara mandiri. Melalui Seminar Program Kerja ini, mahasiswa KKN-T Inovasi Desa UNHAS Gelombang 116 menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan program pengabdian yang kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duampanua.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Guru di Era Kecerdasan Buatan: Kompetensi Meningkat, Kesejahteraan Harus Mengikuti

Penulis: Ach.Hambali – Mahasiswa IAI Al-Khairat Pamekasan ruminews.id – Kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini, dan berbagai platform kecerdasan buatan mulai memasuki ruang kelas, guru Indonesia menghadapi tantangan baru. Mereka dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif. Namun di balik tuntutan peningkatan kompetensi tersebut, masih tersisa pertanyaan mendasar: apakah kesejahteraan guru telah berkembang seiring meningkatnya beban profesional mereka? Transformasi digital pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kesejahteraan guru meningkat sebagai bentuk penghargaan terhadap peran strategis mereka dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Guru masa kini tidak lagi cukup menguasai ilmu pedagogik semata. Tuntutan zaman memaksa mereka merambah wilayah yang jauh lebih luas: literasi digital, pemanfaatan AI untuk menyusun modul ajar, AI untuk asesmen pembelajaran, AI untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi, hingga dasar-dasar coding dan computational thinking. Semua itu kini menjadi bagian tak terpisahkan dari profesi keguruan. Gejala ini terlihat nyata di Pamekasan. Pada Juli 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bekerja sama dengan Yudistira menyelenggarakan Seminar Penguatan Literasi Digital, Coding, AI, dan Deep Learning bagi guru SD, dengan tujuan meningkatkan kapasitas guru dalam memanfaatkan teknologi di ruang kelas. Langkah ini berlanjut pada awal 2026, ketika Pamekasan menjadi salah satu daerah di Madura yang membentuk MGMP Coding dan AI dengan melibatkan sekitar 40 guru SMP sebagai langkah awal menyiapkan tenaga pendidik menghadapi kurikulum berbasis teknologi. Dua inisiatif ini menunjukkan bahwa guru di daerah seperti Pamekasan tidak tertinggal dalam mengikuti arus perubahan global. Mereka bergerak, beradaptasi, dan berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Di sisi lain, peningkatan kompetensi ini datang dengan konsekuensi yang tidak ringan. Guru harus mengikuti rangkaian panjang: Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, pelatihan digital, pelatihan AI, administrasi pembelajaran, hingga pengembangan media digital. Semua tuntutan ini membutuhkan waktu, tenaga, dan yang tak kalah penting, biaya. Sayangnya, tidak semua guru memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi tuntutan tersebut. Masih banyak guru, khususnya guru honorer, yang menghadapi keterbatasan pendapatan sehingga harus membagi waktu dengan pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi kesempatan mereka untuk terus meningkatkan kompetensi secara optimal. Sebagai gambaran, seorang guru SD di Kecamatan Proppo mengikuti pelatihan AI yang diselenggarakan Disdikbud Pamekasan. Ia belajar membuat perangkat ajar menggunakan ChatGPT dan media pembelajaran digital. Namun, untuk mengikuti pelatihan lanjutan, membeli laptop yang memadai, atau membayar akses internet berkualitas, ia masih harus mengeluarkan biaya pribadi. Ilustrasi semacam ini menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan tidak bisa berjalan sepihak; ia memerlukan dukungan ekonomi yang nyata bagi para guru di lapangan. Bila dilihat melalui kacamata teori human capital, guru pada dasarnya adalah aset utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Guru yang sejahtera akan lebih leluasa untuk berinovasi, mengikuti pelatihan lanjutan, membeli perangkat belajar yang memadai, memanfaatkan AI secara maksimal, dan fokus mendidik siswa tanpa terbebani kekhawatiran ekonomi. Sebaliknya, guru yang masih harus memikirkan kebutuhan ekonomi sehari-hari cenderung memiliki ruang gerak yang lebih sempit untuk mengembangkan inovasi pembelajaran. Betapapun tinggi semangat mereka mengikuti pelatihan AI atau coding, keterbatasan sumber daya bisa menjadi penghambat yang nyata. Dengan kata lain, investasi pada kesejahteraan guru sama pentingnya dengan investasi pada peningkatan kompetensi mereka. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan secara rutin menerbitkan Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Indikator Kesejahteraan Rakyat yang menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk aspek pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rumah tangga. Data semacam ini dapat menjadi dasar argumentasi bahwa peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk tenaga pendidik di dalamnya. Selain itu, portal Satu Data Kabupaten Pamekasan menyediakan data pendidikan seperti jumlah sekolah, rasio guru terhadap peserta didik, dan sebaran satuan pendidikan, yang dapat memperkuat analisis mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas guru di wilayah ini secara lebih terukur. Berangkat dari persoalan di atas, ada beberapa langkah yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan pendidikan: Mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan AI bagi guru secara berkelanjutan. Memberikan insentif digital bagi guru yang aktif mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Menyalurkan bantuan perangkat teknologi—seperti laptop dan akses internet—kepada guru yang membutuhkan. Mempercepat peningkatan kesejahteraan guru honorer, agar mereka tidak lagi harus membagi fokus dengan pekerjaan sampingan. Membangun kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan sekolah dalam pengembangan ekosistem AI Education yang berkelanjutan. Kecerdasan buatan tidak akan menggantikan guru. Sebaliknya, AI hanya akan menjadi alat yang memperkuat peran guru yang kompeten. Namun, kompetensi yang terus dituntut harus dibarengi dengan kesejahteraan yang layak. Sebab, pendidikan yang berkualitas tidak hanya lahir dari teknologi yang canggih, tetapi juga dari guru yang dihargai, disejahterakan, dan diberi ruang untuk terus berkembang.

Ekonomi, Nasional, Pemerintahan, Pertanian, Teknologi

Jejak Pengabdian Rachmat Gobel: Menjembatani Industri dan Kebijakan Publik untuk Bangsa

Ruminews.id, JAKARTA — Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Bapak Rachmat Gobel, tokoh nasional yang dikenal luas sebagai maestro industri elektronik sekaligus legislator yang gigih memperjuangkan ekonomi daerah, telah berpulang pada Jumat (10/7/2026). Kepergian beliau meninggalkan warisan pemikiran yang mendalam tentang bagaimana sektor industri dan kebijakan publik harus berjalan beriringan demi kesejahteraan bangsa.

The Indonesian Institute
Hukum & Kriminal, Nasional, Teknologi

Pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Kembali Bergulir, Desakan Transparansi Menguat

Ruminews.id, Jakarta — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) kembali menjadi perhatian publik setelah sempat terhenti sejak 2019. Pada pertengahan 2026, pemerintah bersama Komisi I DPR RI mulai mengaktifkan kembali pembahasan regulasi tersebut sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Ekonomi Digital dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Penulis: Nurul Hidayat – Mahasiswa IAI AL-KHAIRAT PAMEKASAN ruminews.id – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya suatu era baru dalam aktivitas ekonomi yang dikenal sebagai ekonomi digital. Ekonomi digital merujuk pada seluruh aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, jaringan internet, dan platform elektronik sebagai basis transaksi, mulai dari perdagangan elektronik (e-commerce), pembayaran digital, hingga pemasaran melalui media sosial. Di Indonesia, pertumbuhan nilai transaksi ekonomi digital menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan penetrasi telepon pintar di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 65 juta unit usaha, atau sekitar 99% dari total unit usaha nasional. Sektor ini memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar lebih dari 60%, serta mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 97% dari total angkatan kerja yang bekerja. Fakta ini menegaskan bahwa keberlangsungan dan daya saing UMKM memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Ekonomi digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar melampaui batas geografis, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempermudah interaksi dengan konsumen melalui berbagai kanal digital. Berbagai program pemerintah, seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan berbagai inisiatif pembiayaan digital, turut mendorong percepatan adopsi teknologi oleh pelaku UMKM. Meskipun demikian, tidak sedikit pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala dalam beradaptasi dengan ekosistem digital, baik dari sisi literasi teknologi, keterbatasan modal untuk investasi perangkat dan infrastruktur, maupun minimnya pemahaman mengenai strategi pemasaran digital yang efektif. Kesenjangan ini berpotensi memperlebar jurang antara UMKM yang telah bertransformasi digital dengan UMKM yang masih bertahan pada model bisnis konvensional. Peran Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan UMKM Ekonomi digital memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja UMKM melalui beberapa mekanisme. Pertama, pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial memungkinkan pelaku UMKM menjangkau konsumen di luar wilayah geografis tempat usaha berada, sehingga membuka akses ke pasar yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk pasar regional maupun internasional. Kedua, digitalisasi sistem pembayaran melalui dompet digital dan QRIS mempermudah transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan usaha. Ketiga, pemanfaatan data digital memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami perilaku dan preferensi konsumen secara lebih akurat, sehingga strategi pemasaran dapat dirancang lebih tepat sasaran. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa peningkatan omzet UMKM yang aktif memanfaatkan kanal digital cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM yang masih mengandalkan model bisnis konvensional. Peningkatan omzet pada tingkat pelaku usaha secara agregat turut berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Dengan demikian, digitalisasi UMKM tidak hanya memberikan manfaat pada tingkat mikro bagi pelaku usaha, tetapi juga berdampak pada penguatan fondasi ekonomi domestik secara makro. Tantangan Digitalisasi UMKM Meskipun peluang yang ditawarkan ekonomi digital cukup besar, terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat proses transformasi digital UMKM di Indonesia, antara lain: Literasi digital yang masih rendah, terutama di kalangan pelaku usaha mikro di wilayah pedesaan, sehingga pemanfaatan teknologi belum optimal. Keterbatasan akses permodalan untuk investasi pada perangkat teknologi, koneksi internet, dan pelatihan sumber daya manusia. Ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, khususnya kesenjangan kualitas jaringan internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah tertinggal. Minimnya pemahaman mengenai strategi pemasaran digital, manajemen data pelanggan, dan keamanan siber, yang berisiko menimbulkan kerugian usaha. Persaingan usaha yang semakin ketat akibat masuknya produk dari luar wilayah maupun luar negeri melalui platform digital yang sama. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM bukan semata-mata persoalan teknologi, melainkan juga menyangkut aspek sumber daya manusia, permodalan, infrastruktur, dan budaya bisnis secara menyeluruh. Strategi dan Peran Kebijakan Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital oleh UMKM, diperlukan sinergi lintas pemangku kepentingan melalui strategi berikut: Peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM, baik oleh pemerintah, perguruan tinggi, maupun sektor swasta. Perluasan akses pembiayaan digital dan program permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan ultra mikro, untuk mendukung investasi teknologi UMKM. Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet hingga ke wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Penguatan kemitraan antara UMKM dengan platform e-commerce, penyedia jasa logistik, dan lembaga keuangan untuk memperluas ekosistem digital yang mendukung. Pemberian insentif kebijakan, seperti kemudahan perizinan usaha, sertifikasi produk, dan sertifikasi halal, yang mendukung UMKM untuk naik kelas serta berorientasi ekspor. Implementasi strategi tersebut memerlukan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas UMKM itu sendiri, sehingga manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia.

Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun
Hukum & Kriminal, Nasional, Teknologi

Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook

Ruminews.id, Jakarta – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome OS untuk program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (30/6).

Kota Yogyakarta, Nasional, Opini, Teknologi

Keluh Kesah di Balik Tarif “Hemat” Ojek Online: Selisih Rp2.000 yang Mengubah Nasib Driver di Jalanan

Surat Terbuka Wakanda Yogyakarta Ruminews.id, Yogyakarta – Komunitas pengemudi ojek online (ojol) di Yogyakarta yang tergabung dalam gerakan Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif (Wakanda) Yogyakarta mengeluarkan “Surat Terbuka untuk Seluruh Penumpang Ojol”. Surat terbuka yang viral di media sosial ini menyoroti dampak dari kehadiran fitur atau tarif “Hemat” pada aplikasi transportasi online yang dinilai sangat menjepit dan menyulitkan perekonomian para mitra driver.

Daerah, Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Teknologi

Diskominfo-SP Gowa Perkuat Peran Sahabat LAPOR! Tingkatkan Kualitas Penanganan Aduan

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) terus memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Salah satunya melalui Peningkatan Pemahaman dan Peran Sahabat LAPOR! dalam Mendukung Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa Tahun 2026 yang berlangsung secara virtual di Peace Room Kantor Bupati Gowa, Kamis (25/6). Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis menegaskan bahwa Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) bukan hanya sekadar aplikasi pengaduan, melainkan sarana membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. “Dari pertemuan ini diharapkan makin meningkat pemahaman dari sahabat SP4N-LAPOR! dalam proses penanganan dan penyelesaian aduan masyarakat terhadap implementasi layanan publik yang ada,” katanya, dalam pertemuan. Ia menyebutkan, berdasarkan data sepanjang 2025, tercatat sebanyak 125 laporan telah didisposisikan kepada perangkat daerah terkait dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Gowa dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! terus meningkat. “Kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sudah semakin baik. Tantangan kita sekarang adalah memperluas sosialisasi, meningkatkan kualitas laporan yang masuk, serta memastikan setiap pengaduan dapat ditindaklanjuti hingga tuntas,” ujarnya. Berdasarkan data SP4N-LAPOR! juga menunjukkan kelompok usia 20-34 tahun menjadi pengguna terbanyak dengan proporsi 38 persen, disusul usia di bawah 20 tahun sebesar 28 persen. Sementara itu, kanal website dan aplikasi Android menjadi sarana yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan laporan dan aspirasi. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Emy Pratiwi Luthfy mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para peserta terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR! sekaligus mendorong peran aktif Sahabat LAPOR! sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. “Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan pemahaman seluruh peserta mengenai pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR!, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi maupun pengaduannya kepada pemerintah,” ujarnya. Menurut Emy, penguatan kapasitas Sahabat LAPOR! sangat penting karena mereka menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi terkait kanal pengaduan resmi yang telah disediakan pemerintah. “Harapannya, melalui kolaborasi yang semakin kuat, proses tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat di Kabupaten Gowa dapat berjalan lebih efektif dan responsif,” pungkasnya. Kegiatan ini turut dihadiri para camat se-Kabupaten Gowa, pejabat penghubung yang menangani pelaporan pengaduan SP4N LAPOR! dan Sahabat LAPOR! Kecamatan se-Kabupaten Gowa. Kegiatan ini juga diisi materi dari Deputi Pelayanan Publik Kementrian PANRB dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.(AF)

Scroll to Top