Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik

Serangan Israel-AS ke Negeri Persia Iran, PB HMI Meminta Kemenlu RI dan Komisi I DPR RI segera Evakuasi WNI

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik /

ruminews.id, – Situasional negara negara dunia terganggu dengan adanya gerakan sepihak yang dilakukan oleh Israel terhadap bukan hanya palestina, yaman, lebanon, dan kini mereka mengirimkan rudal ke negara Iran. Aspek kemanusiaan adalah hal yang utama menjadi titik sentral dalam peradaban kemanusiaan. Konflik Iran-Israel telah memasuki fase baru dengan eskalasi dramatis pada Juni 2025. Dari konflik proxy yang berlangsung selama dekade, situasi kini berkembang menjadi konfrontasi militer langsung dengan dampak regional yang signifikan. 13 Juni 2025: Operasi Rising Lion, Israel memulai Operasi Rising Lion – serangan udara besar-besaran. Target: Fasilitas nuklir Iran, pabrik rudal, situs militer, dan komandan di Tehran dan Natanz Sasaran Khusus: Komandan Garda Revolusi Hossein Salami. 14-18 Juni 2025: Eskalasi Berkelanjutan 14 Juni: Satelit menunjukkan kerusakan reaktor air berat Arak (155 mil barat daya Tehran) 18 Juni: IDF mengeluarkan peringatan evakuasi untuk penduduk Arak dan Khondab, Iran barat Korban Tewas (hingga 16 Juni): Iran: Minimal 224 orang. Israel: Minimal 24 orang. 19-20 Juni 2025: Diplomasi dan Ancaman 19 Juni: Presiden Donald Trump memberikan ultimatum 2 minggu untuk diplomasi sebelum memutuskan serangan ke Iran. 20 Juni, Pemimpin Tertinggi Iran menolak panggilan Amerika Serikat untuk menyerah dan memperingatkan keterlibatan militer AS akan menyebabkan “kerusakan yang tidak dapat diperbaiki”. Serangan Israel menargetkan fasilitas nuklir Iran, termasuk Natanz dan Arak Ultimatum Trump terkait program nuklir Iran berakhir sehari sebelum serangan Israel dimula. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam sangat mengecam keras tindakan yang dilakukan Israel terhadap Iran, yang melakukan invasi sepihak oleh Israel, dan agresi yang terus berlanjut di gaza. Selain daripada itu Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan, mengecam keras tindakan Israel berikut tindakan campur tangan Amerika Serikat dengan ikut menyerang Iran, sehingga dampaknya sangat besar pada efektivitas kondisi dunia. Amerika Serikat tidak boleh mempengaruhi permasalahan antara Iran Dan Israel, harusnya Amerika Serikat menentang tindakan genosida yang dilakukan Israel. Tegas Ketum PB HMI Bagas Kurniawan Lanjut Muhammad Arsyi Jailolo, Kabid Hub Internasional PB HMI menegaskan walau ada gencatan senjata, Israel harus menyetop tindakan represifnya ke negara-negara, bukan hanya Iran, tetapi Palestina, Yaman, dan beberapa negara yang ia invasi. Amerika Serikat jangan hanya selalu menganggap dirinya sebagai Polisi Dunia, tetapi nyatanya selalu memihak kepada pihak yang tidak berperikemanusiaan, khususnya ke Israel, dan kami meminta Negara-Negara Dunia, khususnya Negara Islam dan negara antikololonialisme, untuk lakukan sanksi berat ke Israel, tidak ada lagi diplomasi. Bahkan Iran pun ikut menjadi korban, kami kader HMI akan selalu berada untuk Palestina, Iran, dan seluruh negara yang menjadi korban Israel. Tegas Arsyi Akan berdamkap pada Keseimbangan Kekuatan Regional, Transisi dari konflik proxy menjadi konfrontasi langsung mengubah dinamika Timur Tengah Ancaman eskalasi menjadi perang regional yang lebih luas, diantaranya : – Potensi gangguan pasokan energi dari kawasan Teluk Persia setelah penutupan selat hormuz – Ketidakstabilan pasar minyak global – Potensi konflik regional yang melibatkan multiple proxy. PB HMI juga menegaskan kepada Kementrian Luar Negeri untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di wilayaj konflik, PB HMI juga mengapresiasi langkah Komisi I DPR RI untuk selalu mengingatkan Pemerintah terhadap perlindungan nasib WNI, khususnya TKI dan Pelajar mahasiswa di luar negeri

Makassar, Politik

DPRD Makassar Gelar Rapat Paripurna Bahas RPJMD 2025–2029

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

ruminews.id, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (11/6/2025). Agenda utama dalam rapat tersebut adalah penyampaian penjelasan Wali Kota Makassar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, didampingi para Wakil Ketua DPRD, yakni Andi Suhamika, Anwar Faruq, dan Eric Horas. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pemaparannya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa penyusunan RPJMD ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pelayanan publik. Dokumen tersebut disusun untuk menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan Kota Makassar selama lima tahun ke depan. “RPJMD ini bukan sekadar janji politik, tetapi rencana nyata yang lahir dari aspirasi masyarakat, disusun dengan landasan visi nasional Indonesia Emas 2045,” ungkap Munafri. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah merumuskan tujuh misi strategis dan 50 indikator Program Strategis MULIA, yang menjadi fondasi arah pembangunan ke depan. Program unggulan tersebut mencakup pembangunan stadion internasional, pendirian creative hub untuk anak muda, digitalisasi layanan publik melalui Makassar Super App, hingga penyediaan air bersih gratis dan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat rentan. “Kami ingin Makassar tumbuh dan maju tanpa meninggalkan siapa pun di belakang,” tegas Munafri. Rapat paripurna ini menjadi tonggak awal bagi pembahasan lebih lanjut dokumen RPJMD, yang akan menjadi acuan pembangunan Kota Makassar menuju 2029.

Makassar, Politik

Bawakan Stadium General di Closing Ceremony Advance Training HMI Badko Sulsel, Wakil Ketua Baleg DPR RI Bahas Insan Cita 2045

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Ketua Badan Legislasi (BALEG) DPR RI periode 2024-2029 sekaligus Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, hadir membawakan Stadium General dalam Closing Ceremony pelaksanaan Advance Training (LK 3) HMI Badko Sulsel di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Jumat 30 Mei 2025. Membedah tema kegiatan “Insan Cita 2045”, Ahmad Doli Kurnia yang akrab disapa bang doli membahas proyeksi masa depan negara tanpa meinggalkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. “Indonesia kini mempersiapkan diri untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Hal itu berkaitan dengan perencanaan dan persiapan. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa ini menjadi rujukan dan nilai yang harus terus dijaga agar peradaban yang kita cita-citakan di 2045 bisa terwujud,” kata Doli. Melihat fenomena hari ini, Ahmad Doli memandang masih kurangnya kaum muda yang mengimplementasikan nilai-nilai pancasila. Padahal pancasila hadir sebagai ideologi yang paling tepat bagi bangsa ini ditengah pertarungan ideologi-ideologi dunia lainnya. “Momentum Indonesia Emas 2045 perlu dijemput dan dikelola dengan baik. Indonesia dengan pengalamannya dalam mempersatukan seluruh ideologi dunia yang kemudian diramu sehingga menghasilkan yang namanya Pancasila sebagai sebuah kesimpulan para founder fathers bangsa ini. Dengan pengalaman mempersatukan peradaban bukan hal yang sulit bagi bangsa ini untuk membangun peradaban yang lebih baik dimasa depan.” Lanjut Doli Lebih lanjut, Ahmad Doli mengatakan butir-butir Pancasila yang hari ini menjadi ideologi bangsa tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Pengimplementasian nilai pancasila tersebut menjadi khittah pergerakan dan perjuangan HMI sebagai organisasi yang berasaskan islam. “Nilai keislaman yang ada di butir-butir Pancasila menjadi asas gerakan dan perjuangan HMI yang menjadi pembeda dengan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan lain. Yang membuat HMI mampu bertahan hingga hari ini adalah karena organisasi ini masih mempertahankan afinity connection atau ikatan kekeluargaan yang tidak lepas dari nilai-nilai islam,” tutupnya.

Hukum, Pemerintahan, Politik

Diduga Melakukan Nepotisme di Lingkungan KPU, LKBHMI Minta Presiden Copot Sekjend KPU

Tinggalkan Komentar / Hukum, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id-Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) HMI Cabang Jakarta Pusat – Utara melakukan Aksi Unjuk Rasa di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, 26 Mei 2025 di Jakarta Pusat. Mereka menyoroti dugaan korupsi soal pengadaan sewa private jet oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 yang diduga melibatkan Ketua, Sekretaris Jenderal, dan Para Komisioner KPU RI, dan dugaan Nepotisme yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Jendral KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Raja Rambe selaku koordinator meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dan para Penegak Hukum lainnya untuk meneriksa yang terlibat dalam dugaan korupsi soal pengadaan sewa private jet oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 . “Kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Saudara Bernad Dermawan Sutrisno terkait dugaan korupsi sewa Jet Pribadi yang diduga merugikan keuangan negara dan menggunakan wewenang untuk kepentingan Pribadi dan Kelompoknya” ujar Raja (26/5/2025). Diketahui, dugaan korupsi pengadaan sewa private jet oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 itu telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi RI. pengadaan tersebut memiliki kejanggalan pada nilai kontrak yang tak sesuai dengan pagu anggaran. Nilai kontrak penyewaan pesawat pribadi yang tak sesuai dengan pagu anggaran KPU tahun 2024. pagu yang dimiliki KPU saat itu hanya Rp 46 miliar, sementara nilai kontrak pengadaan private jet itu mencapai Rp 65 miliar pada Januari hingga Februari tahun lalu. Kemudian, mereka menyoroti dugaan Nepotisme yang dilakukan oleh Sekjend KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno dengan memasukkan kerabat atau orang-orang terdekatnya menjadi pejabat di lingkungan KPU RI salah satunya Drs. Syakir yang diduga dilakukan tanpa mekanisme yang berlaku. Diketahui, Drs. Syakir ini pernah menjabat di Kasubag Verifikasi Desa Kementerian Desa yang pernah mempunyai masalah. Akan tetapi Sekjen KPU meminta agar Drs. Syakir dipindahkan ke KPU. Setelah Beberapa Tahun di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Drs. Syakir mendapat jabatan yang dinilai cukup melejit tanpa proses mekanisme yang berlaku. “Bahwa kami juga meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk melakukan Inspeksi Khusus terkait dugaan Nepotisme yang diduga dilakukan oleh Sekjend KPU dengan mengangkat Drs. Syakir yang diduga mempunyai jabatan yang melejit, padahal yang bersangkutan dulunya adalah pejabat di Kementerian Desa yang diduga bermasalah” ujar Raja Rambe Selaku Koordinator. Kemudian, Massa Aksi juga meminta kepada DKPP RI untuk segera memberikan Sanksi kepada Sekjend KPU dan Drs. Syakir yang sekarang diduga merangkat jabatan sebagai Kepala Perbendaharaan dan Plt. Sekretaris KPU Jawa Barat. Terakhir, Raja Rambe selaku koordinator lapangan juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Sekjend KPU. “Kami meminta kepada Presiden RI untuk mencopot saudara Bernad Dermawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal KPU karena diduga terlibat Korupsi pengadaan sewa private jet oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 dan dugaan Nepotisme” ujarnya.

Hukum, Nasional, Politik

KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR, Dalami Keterlibatan Komisi XI DPR

Tinggalkan Komentar / Hukum, Nasional, Politik /

ruminews.id, Jakarta,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hari ini, penyidik KPK memeriksa Irwan, Deputi Direktur Departemen Hukum BI, sebagai saksi dalam kasus tersebut. (22/5) Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap dugaan penyalahgunaan dana CSR yang sebelumnya disebut mengalir melalui yayasan tertentu. Sebelumnya, KPK juga telah memanggil sejumlah pejabat BI lainnya, termasuk Erwin Haryono dan Hery Indratno. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Satori—mantan anggota DPR—mengungkapkan bahwa seluruh rekan kerjanya di Komisi XI DPR RI turut menerima dana CSR BI yang ditampung melalui sebuah yayasan. KPK kini tengah mendalami pengakuan tersebut. “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat ya kan, seluruh anggota Komisi XI terima CSR itu,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada Selasa (21/1) lalu. Meskipun penyidikan telah berlangsung cukup lama, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa proses hukum tetap berjalan secara independen dan profesional. Bank Indonesia, melalui pernyataan resminya, menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelidikan KPK dan siap memberikan data serta informasi yang dibutuhkan guna mengungkap kasus ini secara transparan.

Makassar, Politik

Demokrat Minta Fraksinya Kawal Janji Politik Sampah Gratis: Jangan Paksakan Kepala Daerah Langgar Aturan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

ruminews.id, Makassar – Isu pelaksanaan janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, pasangan Mulia, kembali mengemuka di tengah masyarakat. Salah satu yang paling disorot adalah janji penghapusan iuran sampah bagi kelompok masyarakat tertentu. Sejumlah warga bahkan mulai menagih komitmen ini secara terbuka. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Andi Januar Jaury Dharwis, memberikan pernyataan resmi yang mengajak semua pihak untuk melihat konteks kebijakan secara utuh dan konstitusional. “Kritik yang muncul dari DPRD adalah bentuk kontrol yang wajar dalam demokrasi, tetapi perlu disadari bahwa Wali Kota dan Wakilnya belum terlibat dalam penyusunan dan penetapan APBD 2025 yang kini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Andi Januar. Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program “sampah gratis” memerlukan dasar regulasi yang sah. Tanpa itu, memaksakan realisasi program hanya akan membuka potensi pelanggaran hukum oleh kepala daerah. “Jangan menggiring kepala daerah melakukan sesuatu yang belum memiliki dasar hukum yang kuat. Kita semua harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” tambahnya. Sebagai bentuk komitmen politik dan tanggung jawab terhadap konstituen, Andi Januar menyampaikan Arahan khusus kepada Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar untuk: 1. Mengintensifkan komunikasi politik lintas fraksi terkait program-program prioritas pemerintahan Mulia; 2. Mendorong percepatan harmonisasi regulasi, khususnya dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025–2029 yang menjadi dasar perencanaan program unggulan kepala daerah; 3. Menyampaikan klarifikasi terbuka kepada publik, agar masyarakat memahami bahwa semua janji politik harus melalui proses perencanaan dan penganggaran yang sah. Andi Januar juga mengajak jajaran Pemerintah Kota Makassar dan tim ahli kepala daerah untuk proaktif dalam membuka ruang informasi publik, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan seluruh tahapan pembangunan daerah berjalan transparan. “Publik harus paham bahwa untuk merealisasikan janji politik seperti sampah gratis, dibutuhkan kesiapan sistem, anggaran, dan regulasi. Fraksi pengusung tidak boleh diam — mereka harus berdiri paling depan menjembatani komunikasi ini,” tutupnya.

Makassar, Politik

Janji Iuran Sampah Gratis Dipertanyakan, DPRD Soroti Ketidaksesuaian Program Munafri-Aliyah”

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

ruminews.id, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi NasDem, Jufri Pabe, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program iuran sampah gratis yang merupakan salah satu janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Ia menilai program tersebut belum berjalan sesuai ekspektasi masyarakat. Kritik itu disampaikan Jufri usai menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat Konsolidasi internal Partai NasDem Sulawesi Selatan di Hotel Four Points, Makassar, Sabtu (17/5/2025). “Program iuran sampah gratis ini dulu dijanjikan tanpa syarat. Tapi sekarang muncul sistem cluster yang justru membingungkan masyarakat. Ini belum pernah dibahas secara tuntas di DPRD,” kata Jufri kepada wartawan. Sebagai anggota Komisi C DPRD Makassar, Jufri mengungkapkan bahwa keluhan soal program ini banyak disampaikan warga saat reses yang ia gelar pada Maret 2025. Menurutnya, terjadi ketidaksesuaian antara janji kampanye dan realisasi kebijakan di lapangan. “Seharusnya program ini meringankan beban masyarakat, bukan malah menimbulkan kebingungan. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, dan DPRD harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan,” tegasnya. Program iuran gratis, termasuk untuk pengangkutan sampah, merupakan salah satu program unggulan pasangan Munafri-Aliyah saat berkampanye. Namun, penerapan sistem berbasis cluster yang tidak disosialisasikan sejak awal menimbulkan kritik karena dinilai tidak transparan dan bertolak belakang dengan semangat awal kampanye.

Makassar, Politik

Ismail Minta Pemkot Makassar Wujudkan Janji Pembangunan di Wilayah Pulau

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak hanya memberikan janji, tetapi juga menunjukkan aksi nyata dalam pembangunan wilayah kepulauan. Ismail menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan dan layanan dasar yang dinilainya masih memprihatinkan di beberapa pulau. Salah satu contohnya adalah sekolah yang mengalami kerusakan parah. “Di sana ada sekolah yang atapnya bocor saat hujan dan tidak memiliki tempat berteduh yang layak. Ini harus segera dibenahi,” ujar Ismail, Selasa (6/5/2025). Politisi Golkar ini menegaskan bahwa warga di wilayah kepulauan berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik yang setara dengan warga di daratan, termasuk listrik dan akses pendidikan. “Sering kali listrik padam di sana. Ini perlu perhatian serius. Jangan sampai masyarakat pulau merasa dianaktirikan,” tegasnya. Ismail juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di kepulauan. Menurutnya, prinsip kesetaraan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan. Ia mendorong pemerintah dari tingkat camat, lurah, hingga SKPD untuk bersinergi dalam merespons aspirasi warga kepulauan secara cepat dan tepat. “Saya harap Pemkot benar-benar mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat di pulau. Kolaborasi antarinstansi sangat dibutuhkan agar pembangunan bisa dipercepat,” jelasnya. Ismail turut mengapresiasi rencana Pemkot Makassar untuk menyediakan kapal lintas pulau guna menunjang konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pulau. “Kehadiran kapal lintas pulau akan sangat membantu mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru. Tapi saya tekankan, jangan hanya berhenti di wacana. Ini harus diwujudkan,” pungkasnya.

Makassar, Politik

Ketua DPRD Makassar Dukung Pemilihan Langsung RT dan RW

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mendukung penuh rencana Pemerintah Kota Makassar yang akan menggelar pemilihan langsung ketua RT dan RW di seluruh wilayah kota. Supratman menilai langkah Wali Kota yang memulai penataan dari level tertinggi hingga ke perangkat paling bawah merupakan upaya positif untuk memperkuat demokrasi dan pelayanan publik di tingkat masyarakat. “Kita apresiasi kalau Pak Wali memulai dari atas, lalu turun ke RW dan RT. DPRD siap mendukung, termasuk jika perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan langsung,” ujar Supratman, Selasa (6/5/2025). Ia juga menyoroti perlunya kepastian waktu dalam proses pemilihan. Ia mengingatkan agar tidak terulang kembali situasi di masa lalu, saat jabatan ketua RT dan RW dijabat pejabat sementara (PJ) dalam waktu yang terlalu lama. “Pengalaman sebelumnya, jabatan PJ terlalu lama. Kita harap ini tidak terulang. Jangan sampai RT dan RW dijabat sementara terus-menerus, itu bisa menghambat pelayanan kepada warga,” tegasnya. Supratman berharap rencana pemilihan langsung yang dijadwalkan pada Juni atau Juli 2025 bisa terlaksana tepat waktu. “Kalau memang sudah dijadwalkan bulan enam atau tujuh, kami di DPRD sangat mendukung. Pemilihan langsung RT dan RW bukan hal baru dan bisa berjalan baik jika semua pihak berkomitmen,” tambahnya. DPRD Makassar meyakini bahwa pelibatan masyarakat dalam memilih ketua RT dan RW akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan lingkungan dan memperkuat rasa memiliki di tingkat komunitas.

Hukum, Politik

Legislator Gerindra Soroti Maraknya Premanisme, Dorong Kepastian Hukum dan Peran Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Hukum, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Andi Amar Ma’ruf, angkat bicara mengenai maraknya praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menyoroti organisasi tertentu, melainkan perilaku premanisme itu sendiri yang harus dilawan bersama. “Sebenarnya kami tidak ingin mengkritik siapa pun. Organisasi atau bentuk badan apa pun bukan masalah. Yang kami benci adalah perilaku premanisme itu sendiri,” tegas Andi Amar dalam keterangannya. Menurutnya, praktik premanisme sering dianggap hal biasa karena sudah berlangsung lama dan dibiarkan. “Kita sangat prihatin, karena seperti yang disampaikan oleh masyarakat, perilaku ini akhirnya dianggap wajar karena terus dibiasakan. Ini harus dihentikan,” ujarnya. Andi juga menyoroti kebiasaan buruk dalam proses pembangunan dan investasi, di mana pihak-pihak tertentu harus menyiapkan dana “clereans” atau “setoran” kepada oknum organisasi masyarakat agar kegiatan berjalan lancar. Padahal, menurutnya, praktik seperti itu bertentangan dengan hukum. “Ini seperti memberi makan ikan, akhirnya mereka terbiasa. Hanya bermodal seragam atau logo tertentu, mereka bisa dapat ‘makan’. Ini menjadi cara mudah dan membuat mereka tidak lagi mau bekerja dengan cara yang benar,” jelasnya. Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk memerangi premanisme. “Kami berharap para advokat, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan turut bergerak bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen bangsa,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa Komisi III saat ini tengah mendorong revisi KUHAP dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum, demi menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Scroll to Top