Politik Archives - Laman 46 dari 97

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik

Enrekang dan Mitos Kemakmuran ditengah Eksploitasi Sumber Daya Alam

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik / Fikri Haikal

Penulis : Muhammad Ahsan Az zumar – Putra Daerah Bumi Massenrempulu dan Kabid. PTKP HmI Kom. PNUP ruminews.id – “Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir diracuni, dan ketika ikan terakhir mati, manusia baru menyadari bahwa mereka tidak dapat memakan uang.” — Eric Weiner Belakangan ini, gaya hidup masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Komoditas emas kerap diposisikan sebagai salah satu indikator utama kemakmuran dan standar kehidupan. Namun, di tengah krisis iklim dan kerusakan ekologis yang semakin nyata, orientasi tersebut patut dipertanyakan kembali. Realitas menunjukkan bahwa upaya memenuhi kebutuhan terhadap emas sering kali beriringan dengan aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan, sehingga mengaburkan nilai-nilai keberlanjutan yang seharusnya dijaga. Secara substantif, masyarakat tengah melakukan pertukaran yang tidak seimbang, yaitu menukar sumber-sumber kehidupan yang bersifat esensial dan berkelanjutan seperti air, tanah, dan keanekaragaman hayati dengan sesuatu yang pada dasarnya hanya memiliki nilai simbolik. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis untuk meninjau kembali cara pandang terhadap konsep kemakmuran, agar tidak mengorbankan keberlangsungan lingkungan demi kepentingan yang bersifat sementara. Fenomena “ilusi kemakmuran” kerap muncul dalam narasi pembangunan berbasis pertambangan. Aktivitas pertambangan emas sering dipromosikan sebagai jalan menuju kesejahteraan daerah. Namun demikian, kejayaan ekonomi yang dihasilkan bersifat sementara, sedangkan dampak kerusakan lingkungan cenderung permanen dan sulit untuk dipulihkan ke kondisi ekosistem semula. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya alam justru berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati serta merusak habitat berbagai spesies demi keuntungan jangka pendek. Ekstaktif industri pertambangan emas dikenal sebagai sektor yang sangat intensif dalam penggunaan air dan memiliki risiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan. Penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri, dalam proses ekstraksi menjadi ancaman serius bagi kualitas air sungai. Padahal, air merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sumber air telah terkontaminasi akibat aktivitas pertambangan, maka kerugian yang ditimbulkan tidak dapat sepenuhnya dikompensasi oleh nilai ekonomi emas itu sendiri. Emas mungkin dapat membeli air kemasan, tetapi tidak mampu memulihkan ekosistem sungai yang telah rusak. Pada masa sebelum ekspansi industri pertambangan, masyarakat lokal masih dapat memanfaatkan sumber air secara langsung dari alam. Namun, keberadaan perusahaan pertambangan di kawasan hulu sering kali menyebabkan air sungai menjadi keruh akibat sedimentasi. Kondisi ini dipicu oleh pembukaan lahan dalam skala besar, termasuk penebangan hutan untuk kepentingan eksploitasi tambang, yang pada akhirnya mempercepat degradasi lingkungan. Sementara kualitas udara yang bersih dan segar merupakan hak dasar setiap makhluk hidup yang tidak dapat dinilai secara ekonomi. Penebangan hutan untuk konsesi tambang menunjukkan bahwa aktivitas manusia berpotensi mengurangi kualitas lingkungan hidup, sekaligus mengancam hak generasi mendatang untuk memperoleh udara yang layak. Penting bagi masyarakat untuk merefleksikan kembali tujuan dari akumulasi kekayaan material, khususnya emas, jika pada saat yang sama lingkungan hidup menjadi tidak layak huni. Investasi terbaik bagi suatu bangsa bukanlah pada sumber daya yang dieksploitasi dari perut bumi, melainkan pada sumber daya yang dijaga dan dilestarikan di atas permukaannya. Dengan demikian, penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan emas milik CV. Hadap Karya Mandiri seluas 1000 hektar di wilayah Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang dan Desa Pundilemo, Desa Pinang, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, bukanlah bentuk alergi dari kemajuan melainkan manifestasi kesadaran yang terakumulasi dari manifestasi kesadaran warga yang sejak awal hidup dari hasil bumi yang melimpah.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized

Tenda Besar yang Mulai Retak: Ujian Loyalitas dan Arah Kekuasaan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik, Uncategorized / Muh Adri

Penulis : Muhammad Nur Haikal (Ketua Umum Bidang Sosial dan Politik SEMMI CABANG BULUKUMBA) Ruminews.id-Koalisi “tenda besar” yang dibangun pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka sejak awal dipuji sebagai strategi cerdas untuk meredam polarisasi dan memastikan stabilitas politik pasca kontestasi elektoral. Hampir seluruh kekuatan partai besar dirangkul dalam satu orbit kekuasaan. Secara jangka pendek, pendekatan ini efektif: konflik terbuka mereda, resistensi politik melemah, dan pemerintah memiliki ruang gerak yang luas. Namun, stabilitas yang dibangun di atas koalisi yang terlalu gemuk menyimpan paradoks. Ia tampak kokoh di permukaan, tetapi rapuh di dalam. Ketika terlalu banyak kepentingan berhimpun dalam satu wadah, politik tidak lagi soal oposisi versus pemerintah, melainkan bergeser menjadi kompetisi internal yang lebih halus, lebih kompleks, dan sering kali lebih menentukan. Gejala keretakan itu kini mulai terlihat. Wacana perpanjangan kekuasaan hingga dua periode yang mengemuka sejak awal 2026 menjadi titik krusial yang mengubah orientasi politik pemerintahan. Alih-alih memperkuat konsolidasi, isu tersebut justru memicu kalkulasi baru di antara para elite. Setiap aktor mulai menimbang posisi, mengukur peluang, dan menyusun strategi untuk masa depan. Akibatnya, fokus pemerintahan berpotensi terdistorsi dari kerja kebijakan menuju manuver kekuasaan. Dalam konteks ini, ancaman terbesar bagi pemerintahan bukan lagi datang dari luar, melainkan dari dalam koalisi itu sendiri. Koalisi besar menciptakan ilusi tanpa oposisi, tetapi sekaligus melahirkan banyak “oposisi kecil” di dalamnya. Friksi kepentingan tidak lagi diekspresikan secara terbuka, melainkan bergerak melalui negosiasi jabatan, distribusi sumber daya, hingga pengaruh dalam pengambilan kebijakan. Sinyal paling sensitif muncul dari relasi antara Presiden dan Wakil Presiden. Apa yang oleh Selamat Ginting disebut sebagai “kompetisi halus” bukan sekadar spekulasi, melainkan refleksi dari dinamika kekuasaan yang wajar namun berisiko. Manuver politik yang dilakukan oleh Gibran untuk memperkuat basis akar rumput dapat dibaca sebagai investasi politik jangka panjang menuju Pemilihan Presiden Indonesia 2029. Di sisi lain, langkah tersebut juga berpotensi menciptakan ketegangan simbolik dalam relasi kekuasaan saat ini. Dinamika ini membawa implikasi serius pada tiga aspek sekaligus. Pertama, aspek tata kelola pemerintahan (governance). Ketika elite sibuk dengan konsolidasi politik dan persiapan elektoral, efektivitas kebijakan publik rentan terabaikan. Program strategis terutama di sektor ekonomi, pangan, dan kesejahteraan membutuhkan fokus, konsistensi, dan koordinasi yang kuat. Fragmentasi politik internal akan melemahkan semua itu. Kedua, aspek kelembagaan demokrasi. Koalisi tanpa oposisi yang kuat berisiko mengikis fungsi checks and balances. Parlemen yang didominasi koalisi besar cenderung kehilangan daya kritisnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendorong konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan mempersempit ruang deliberasi publik. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan kedalaman substantifnya. Ketiga, aspek kepercayaan publik. Masyarakat pada dasarnya tidak terlalu peduli pada konfigurasi elite selama kebutuhan dasarnya terpenuhi. Namun ketika politik terlihat semakin elitis dan berjarak dari realitas rakyat, kepercayaan itu perlahan terkikis. Publik mulai membaca bahwa “tenda besar” bukan lagi simbol persatuan, melainkan arena pembagian kekuasaan. Di sinilah letak ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan nasional. Mengelola koalisi besar bukan hanya soal membagi kursi, tetapi memastikan semua energi politik terarah pada tujuan yang sama: kinerja pemerintahan yang efektif. Tanpa itu, koalisi akan berubah menjadi beban, bukan kekuatan. Presiden dihadapkan pada dilema klasik: mempertahankan stabilitas politik melalui akomodasi luas, atau memperkuat efektivitas pemerintahan melalui seleksi yang lebih ketat dan berbasis kinerja. Sementara itu, Wakil Presiden berada dalam posisi yang tidak kalah kompleksantara menjalankan peran konstitusional saat ini dan menjaga momentum politik untuk masa depan. Jika tidak dikelola dengan matang, retakan kecil dalam “tenda besar” dapat berkembang menjadi fragmentasi serius. Bukan dalam bentuk konflik terbuka, melainkan stagnasi kebijakan, tarik-menarik kepentingan, dan melemahnya arah kepemimpinan. Pada akhirnya, sejarah akan menilai apakah koalisi besar ini menjadi fondasi bagi pemerintahan yang kuat dan efektif, atau justru menjadi simbol dari politik akomodasi yang berlebihan. Stabilitas sejati tidak lahir dari absennya oposisi, melainkan dari hadirnya kepemimpinan yang mampu mengelola perbedaan tanpa kehilangan arah. “Tenda besar” kini berada di persimpangan. Ia bisa tetap menjadi pelindung bagi stabilitas nasional, atau berubah menjadi ruang sempit yang penuh kompetisi tersembunyi. Pilihan itu, pada akhirnya, ditentukan oleh keberanian untuk menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.

Daerah, Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Rongkong Bukan Ladang Eksploitasi: Perlawanan Mahasiswa atas Perampasan Tanah Adat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Rifki Tamsir

ruminews.id, Palopo – Himpunan Mahasiswa Rongkong Indonesia (HMRI) menyatakan menolak rencana pembangunan proyek energi panas bumi (geotermal) di Kecamatan Rongkong. HMRI menilai Rongkong bukan wilayah kosong, melainkan tanah adat yang memiliki nilai historis, budaya, dan ekologis bagi masyarakat setempat. Penolakan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan: Pertama, ancaman terhadap ekosistem dan sumber air. Rongkong merupakan wilayah hulu yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Luwu Utara. Proyek geotermal dinilai berisiko mencemari mata air serta mengganggu stabilitas tanah yang berpotensi memicu bencana. Kedua, perlindungan tanah adat dan identitas budaya. Rongkong, yang dikenal sebagai “Tana adat”, merupakan bagian dari warisan leluhur. Aktivitas industri skala besar dikhawatirkan merusak nilai-nilai dan tatanan sosial masyarakat adat. Ketiga, dampak sosial. HMRI menilai proyek serupa di berbagai daerah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun berisiko meninggalkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Atas dasar itu, HMRI mendesak pemerintah dan pihak terkait membatalkan rencana serta seluruh perizinan proyek geotermal di wilayah Rongkong. HMRI juga menuntut transparansi serta pengakuan penuh terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan wilayahnya. Selain itu, masyarakat dan pemuda Rongkong diajak untuk mengawal isu ini hingga ada kejelasan kebijakan. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta kedaulatan tanah adat Rongkong.

Daerah, Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik

Seleksi PAM-TM Palopo di Tengah Isu Kedekatan Politik, Profesionalisme atau Balas Budi?

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik / Rifki Tamsir

ruminew.id, Palopo – Proses seleksi direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangkaluku (PAM-TM) Kota Palopo memasuki tahap akhir yang krusial. Lima nama calon direksi telah menjalani wawancara langsung dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM) Wali Kota Palopo Hj. Naili Trisal pada 28 April 2026 di Makassar. Namun, Pemerintah Kota Palopo masih tertutup rapat mengenai berapa nama yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Kelima calon tersebut adalah Ris Akril Nurjimansyah (petahana Direktur Umum dan Keuangan), H. Yasir (mantan Direktur Utama), Andi Siwaru Husain, Andi Megawati, dan Steven Hamdani. Mereka telah melewati rangkaian seleksi yang meliputi uji administrasi, psikotes, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), serta wawancara akhir dengan Wali Kota. Dari informasi yang dihimpun, terdapat perbedaan mencolok pada sertifikat kompetensi manajemen air minum. Dua calon memiliki Sertifikat Kompetensi Tingkat Utama, yaitu H. Yasir dan Ris Akril Nurjimansyah. Andi Siwaru Husain dan Andi Megawati memiliki sertifikat jenjang Madya, sementara Steven Hamdani hanya memiliki sertifikat jenjang Muda. Pada tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), Ris Akril Nurjimansyah meraih skor tertinggi dengan 8,04, diikuti Andi Siwaru Husain (7,91), H. Yasir (7,90), Steven Hamdani (7,87), dan Andi Megawati (7,81). Sementara itu, hasil rekomendasi psikotes menunjukkan variasi. H. Yasir dan Andi Megawati mendapat rekomendasi “disarankan”, Andi Siwaru Husain dan Steven Hamdani mendapat rekomendasi “dipertimbangkan”, sedangkan Ris Akril Nurjimansyah tercatat mendapat rekomendasi “tidak disarankan” dari tim asesor psikologi. Sorotan atas Latar Belakang Calon Seleksi ini turut menyedot perhatian karena latar belakang salah satu calon. Steven Hamdani, S.E., M.M., merupakan mantan anggota DPRD Kota Palopo dua periode dari Partai Golkar. Ia dikenal mendukung pasangan Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin Daud pada Pilwalkot Palopo lalu. Belum lama ini, Wali Kota Naili Trisal juga menunjuk dr. Silvia Hamdani, Sp.GK saudari kandung Steven Hamdani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi. Kedekatan keluarga ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai potensi pengaruh politik dalam proses pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah dan BUMD. Sementara itu, mantan anggota DPRD Palopo dari Partai PPP, Darmawati LS, yang sempat mengikuti proses seleksi dan lolos tahap administrasi, tidak masuk dalam lima besar. Proses ini berlangsung di tengah insiden yang sempat menghebohkan publik, yaitu ketika seorang oknum polisi berinisial SL mendatangi rumah pribadi Wali Kota Naili Trisal di Jalan Dahlia 1, Kelurahan Tompotikka, pada 24 April 2026 malam. Pelaku terlihat membawa parang, memukul pagar, dan berteriak di depan rumah. Insiden tersebut telah dilaporkan dan sedang diselidiki oleh Polres Palopo. Wali Kota Naili Trisal sebelumnya menegaskan bahwa seleksi direksi dilakukan secara terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi politik. “Kami ingin menghadirkan kepemimpinan yang kompeten untuk menyelesaikan tantangan ketahanan air baku dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. Perbedaan hasil seleksi ini penting mengingat Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2016 Pasal 3 secara tegas mewajibkan setiap direksi penyelenggara SPAM memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai SKKNI Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 juga menekankan aspek kompetensi dan integritas sebagai syarat utama. Hingga Kamis 30 April 2026, Pemkot Palopo dan Panitia Seleksi belum merilis berapa nama yang telah dikirim ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Mayoritas kandidat berasal dari kalangan internal dan eks internal Perumda Tirta Mangkaluku. Transparansi Dipertanyakan Sikap tertutup Pemkot Palopo menuai pertanyaan dari publik. Awak media berusaha mengonfirmasi ke Pemkot Palopo, terkait jumlah nama yang dikirim ke Kemendagri. Hal yang sama pula berlaku, redaksi berupa mengkonfirmasi hal ini ke Kemendagri namun belum mendapatkan respon. Sebagai penyedia air minum bagi lebih dari 190 ribu jiwa penduduk Palopo, keputusan akhir penetapan direksi Perumda Tirta Mangkaluku akan sangat menentukan kinerja perusahaan ke depan, terutama dalam penanganan krisis air baku dan perluasan cakupan pelayanan. Publik akan terus mengikuti perkembangan proses ini, termasuk bagaimana pertimbangan teknis dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, perbedaan skor UKK, rekomendasi psikotes, jenjang sertifikasi, serta berbagai latar belakang calon akan memengaruhi keputusan akhir. Transparansi dalam seleksi pimpinan BUMD merupakan bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan aset daerah yang melayani kebutuhan dasar masyarakat.

Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik, Takalar

Ketua Fraksi Gelora DPRD Takalar: Menyoal Penempatan Kepsek dan Guru yang tidak Sesuai Domisili Hingga Pencairan TPP ASN yang lambat

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik, Takalar / Fikri Haikal

ruminews.id – Takalar, 30 April 2026 – Rapat paripurna Pansus LKPJ Bupati Tahun 2025 telah memasuki masa akhir yakni laporan pansus yang disampaikan oleh Ketua pansus pada rapat sidang Paripurna DPRD Takalar 30 april 2026 Pada hasil evaluasi pansus LKPJ ketua fraksi Gelora Ahmad Sahid Nyengka kembali mengingatkan bupati Takalar melalui rapat sidang paripurna bahwa agar bupati Takalar dalam mengambil kebijakan pemerintahan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat tidak berdasarkan kepentingan tertentu. Salah satu yang dipertegas kembali adalah komitmen penempatan tenaga pendidik khususnya Kepala Sekolah dan Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa harus di berikan apresiasi bukan di giring untuk dilakukan pelemahan efektifitas kinerja dengan menempatkan mereka jauh dari tempat domisilinya hal ini tentu akan berdampak pada maksimalnya kinerja mereka dan konidisi tersebut pada tahun 2025 dengan kebijakan bupati menempatkan beberapa Kepala Sekolah dan tenaga pengajar yang jauh dari domisinlinya salah satu laporan tinggal di laikang di tempatkan di Galesong Utara, ada juga Kepala Sekolah domisilinya di Polut ditempatlan di kepulauan tanakeke. Hal ini kami ingatkan kepada bupati bahwa hal ini akan menghambat kinerja mereka Selain terkait penempatan tenaga pendidik. Ahmad sahid nyengka juga menyampaikan bahwa ASN Takalar di pola untuk disiplin tetapi tidak dibarengi dengan hak kewajiban mereka buktinya sampai detik ini TPP ASN belum di bayarkan yang memasuki bulan ke 5. Tetapi Ahmad Nyengka menyampaikan apresiasi kepada pemkab takalar dalam hal ini bupati Takalar karena mampu mebina kedisiplinan ASN tetapi juga di ingat kesejahteraan mereka pak Bupati. Lanjut Ahmad nyengka. Menyampaiakan 2 hal tersebut juga mengingatkan kepada Pemda Takalar terkait pengangkatan P3K pada tahun lalu. Ini juga perlu di perhatika insentif merka. Tidak hanya sekedar diangkat tetapi tidak memperhatikan insentif mereka. Berdasarkan penyampaian ketua fraksi gelora tersebut pada sidang paripurna ketua DPRD Menyampaikan bahwa masukan dan penegasan yang disampaikan oleh anggota DPRD pada sidang paripurna inimerupakan bahagian dari rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2025.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

PGR Sulsel Tancap Gas, Ajukan SKT Usai Lengkapi Struktur Hingga Kecamatan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Provinsi Sulawesi Selatan resmi mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan menyerahkan berkas administratif ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulsel, Kamis (30/4/2026). Pengajuan tersebut dipimpin langsung Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, bersama jajaran pengurus wilayah. Turut mendampingi Sekretaris Muhammad Zynur, Wakil Sekretaris Samila Ahmad Rejo dan Muhammad Nur Muin, serta Bendahara Irma Effendy. Hadir pula Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel, Muh Alief, sebagai representasi organisasi sayap partai. Rombongan membawa satu kontainer berisi dokumen administratif yang mencakup struktur kepengurusan dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kecamatan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kabupaten/kota, hingga dokumen DPW tingkat provinsi. Berkas tersebut diterima langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) Demson dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Ramli. Asri Tadda mengatakan, penyerahan berkas ini merupakan tahapan penting dalam proses memperoleh legalitas partai secara nasional. “Setelah melalui proses yang cukup panjang, hari ini kami secara resmi menyerahkan berkas administrasi sebagai syarat mendapatkan SKT sekaligus bagian dari tahapan pendaftaran badan hukum partai politik di tingkat pusat,” ujarnya usai penyerahan. Ia menjelaskan, dokumen yang diserahkan meliputi surat keputusan kepengurusan di seluruh tingkatan, dokumen pernyataan dan fotokopi KTP pengurus, hingga surat keterangan domisili kantor sekretariat di tingkat DPC, DPD, dan DPW. Selain itu, pihaknya juga melampirkan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di masing-masing kabupaten/kota serta tingkat provinsi. Asri menambahkan, secara administratif pihaknya telah memenuhi ketentuan minimal pembentukan partai politik, yakni 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan 50 persen di tingkat kecamatan. “Di Sulsel, kami menyerahkan berkas dari 18 DPD kabupaten/kota dan 118 DPC kecamatan untuk diverifikasi oleh Kanwil Kemenkum,” jelasnya. Sementara itu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan pihaknya akan melakukan verifikasi administratif terhadap seluruh dokumen yang diajukan. “Sudah menjadi tugas kami untuk menerima dan memverifikasi berkas partai politik yang akan mendaftarkan badan hukum. Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka tidak ada alasan untuk menunda penerbitan SKT,” kata Andi Basmal. Proses verifikasi ini menjadi tahapan krusial sebelum Partai Gerakan Rakyat yang dideklarasikan 18 Januari 2026 lalu dapat melanjutkan pendaftaran badan hukum ke Kementerian Hukum RI di tingkat pusat sebagai partai politik resmi. (*)

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pendidikan Tanpa Manusia: Pabrik Nilai di Negeri yang Kehilangan Kesadaran

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Iin Nirmala

Penulis : Muhammad Raid Nabhan – Ketua Umum Bpl HmI Cabang Makassar Timur ruminews.id, Makassar – Problem utama pendidikan kita hari ini bukan pada kurikulum, bukan pada metode, bahkan bukan pada fasilitas. Problemnya lebih fundamental berada pada aspek kekeliruan memahami apa itu manusia, lalu keliru pula memahami apa itu pendidikan. Selama ini, kita terlalu mudah terpukau pada sistem pendidikan negara lain. Kita bicara Finlandia, Jepang, Korea, seolah kualitas pendidikan bisa diimpor seperti barang jadi. Padahal yang sering luput kita sadari, pendidikan tidak pernah berdiri di ruang kosong, semuanya lahir dari konteks sosial, budaya, bahkan cara suatu bangsa memandang manusia itu sendiri, berangkat dari titik ini, kita justru jarang benar-benar jujur melihat diri kita sendiri. saya sampai pada satu kegelisahan dengan melihat bahwa pendidikan kita terlalu sibuk mencetak manusia yang pintar, tapi tidak cukup serius membentuk manusia secara utuh, bahkan kita bangga dengan angka nilai, ranking, capaian akademik, dan bahkan jarang bertanya apakah semua itu benar-benar membuat manusia lebih sadar, lebih bijak, atau bahkan sekadar lebih mengenal dirinya sendiri Kita sering membanggakan pendidikan dan perkaderan sebagai dua pilar pembentukan manusia. Tapi kalau jujur melihat realitas hari ini, keduanya justru sedang mengalami hal yang sama: ramai di permukaan, kosong di kedalaman. Masalah yang kita hadapi bukan sekadar lemahnya pelaksanaan atau kurangnya program, ini lebih serius: kegagalan membentuk manusia secara utuh. Pendidikan sibuk mencetak orang pintar, perkaderan sibuk melahirkan orang aktif. Tapi keduanya sama-sama abai pada satu hal mendasar yakni membangun kesadaran. Ini bukan kesalahan satu pihak. Sistem ini dibentuk bersama oleh institusi pendidikan, pengelola perkaderan, hingga kita sendiri yang menjalankannya tanpa cukup refleksi. Kita semua berkontribusi dalam melanggengkan pola yang keliru: menganggap keberhasilan sebagai sesuatu yang terlihat, bukan yang terbentuk. Di berbagai ruang pendidikan dan perkaderan, termasuk Makassar Timur, gejala ini semakin nyata. Forum hidup, pelatihan berjalan, kader bertambah. Tapi kualitas manusia yang dihasilkan tidak selalu bergerak seiring dengan intensitas kegiatan. Ketika realitas sosial semakin kompleks, justru kita kekurangan manusia yang mampu berpikir jernih dan menentukan arah. Akar persoalannya sederhana tapi mendasar: kita salah memahami tujuan pendidikan dan perkaderan, ketika pendidikan kehilangan orientasi pada manusia, maka yang tersisa hanyalah rutinitas tanpa makna dan itulah yang sedang terjadi proses berjalan, tapi transformasi tidak benar-benar terjadi. Kalau ini terus dibiarkan, kita hanya akan memperpanjang siklus yang sama. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan teknis, tapi perombakan cara pandang dan keberanian mengambil langkah tegas Berhenti menjadikan kuantitas kegiatan sebagai ukuran keberhasilan, memastikan setiap proses kaderisasi benar-benar membentuk cara berpikir, bukan sekadar kemampuan berbicara, menghidupkan ruang intelektual sebagai kebutuhan, bukan pelengkap, menempatkan instruktur dan pendidik sebagai penggerak kesadaran, bukan hanya pengisi forum Karena pada akhirnya, masalah terbesar kita bukan kurangnya sistem tapi terlalu nyamannya kita menjalankan sistem yang ada, dan jika itu tidak diubah, kita akan terus melahirkan kader yang siap mengisi ruang, tapi tidak siap menentukan arah.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Menjelang Pelantikan KNPI Sulsel, VAS Silaturahmi ke Kabinda Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Iin Nirmala

ruminews.id, Makassar – menjelang pelantikan komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan periode 2026-2029 di Makassar Para pemuda yang tergabung dalam kepengurusan bersilaturahmi dengan brigjend TNI andi Anshar sebagai Kabinda sulsel demi menyukseskan acara tersebut, Kabinda berharap KNPI menjadi ruang pemuda yang progresif sehingga mampu berdampak dilingkup masyarakat, “Selamat sukses buat Vonny ameliani atas pelantikan nya, kami berharap di KNPI Sulsel menjadi wadah pemuda yang progresif, pemuda yang berdampak, “ungkapnya Pelantikan nantinya diharapkan menjadi ceremonial yang mencerminkan pemuda Sulawesi Selatan sampai ke pelosok daerah,

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pendidikan Gaya Bank di Abad 21: Saat Prodi Ditutup Demi Kepentingan Investasi

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Iin Nirmala

Penulis: Ariel Putra Pratama – Presidium Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) ruminews.id – Isu penutupan sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri oleh Kemendiktisaintek memicu alarm keras di kalangan aktivis literasi mahasiswa. Kebijakan ini seolah menegaskan bahwa standar keberhasilan sebuah institusi pendidikan kini hanya diukur melalui angka keterserapan kerja di sektor korporasi. Namun, kita harus bertanya secara mendalam, apakah universitas didirikan hanya untuk menjadi balai latihan kerja, ataukah sebagai rahim lahirnya intelektualitas yang mampu membedah carut-marut realitas sosial? Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan yang kini kian pragmatis dan transaksional. Pendidikan tinggi hari ini nampaknya telah terkooptasi oleh kepentingan industri semata, di mana kurikulum dipaksa tunduk pada selera pasar yang dinamis namun seringkali dangkal. Ketika negara mulai memilah mana ilmu yang “layak hidup” berdasarkan nilai ekonominya, maka pada saat itulah kita sedang menyaksikan lonceng kematian bagi ilmu-ilmu murni dan humaniora yang justru menjadi fondasi bagi nalar kritis bangsa. Dalam diskursus ini, penting bagi kita untuk mendudukkan perkara perbedaan antara Diploma Empat (D4) dan Strata Satu (S1) secara proporsional. D4 atau Sarjana Terapan memang secara ontologis dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan teknis dan operasional industri. Fokusnya adalah pada penguasaan skill praktis yang presisi, sehingga sinkronisasi dengan dunia usaha adalah sebuah keniscayaan. D4 hadir sebagai solusi bagi percepatan ekonomi nasional melalui tenaga kerja ahli yang siap pakai di lini terdepan produksi. Namun, menyamaratakan standar relevansi D4 dengan S1 adalah sebuah kekeliruan berpikir yang fatal. S1 atau Sarjana Akademik bukanlah ruang untuk mencetak “sekrup-sekrup” industri, melainkan wadah pengembangan teori, analisis mendalam, dan pemecahan masalah secara makro. S1 dirancang untuk membentuk pola pikir yang mampu melampaui teknis pekerjaan. Jika S1 dipaksa hanya mengikuti kemauan industri, maka fungsi universitas sebagai menara api ilmu pengetahuan akan runtuh dan berganti menjadi pabrik ijazah yang hampa nilai. Korelasi paksaan industri terhadap S1 ini membawa kita pada refleksi kritis Paulo Freire mengenai “Pendidikan Gaya Bank” (Banking Concept of Education). Freire mengingatkan bahwa ketika mahasiswa hanya dianggap sebagai objek yang diisi dengan instruksi demi kepentingan sistem dominan, maka pendidikan telah menjadi alat penindasan. Hari ini, mahasiswa tidak lagi diajak untuk “membaca dunia,” melainkan hanya diajak untuk “bekerja demi dunia.” Pendidikan telah kehilangan ruh pembebasannya karena hanya fokus pada domestikasi manusia agar patuh pada struktur pasar kerja. Apa yang dikhawatirkan Freire kini menjadi nyata di depan mata kita; pendidikan hanya dijadikan komoditas kebutuhan industri semata. Mahasiswa diarahkan untuk menjadi buruh-buruh intelektual yang terasing dari keresahan masyarakatnya. Ketika prodi yang mengajarkan keadilan sosial, filsafat, atau sejarah ditutup karena dianggap “tidak menghasilkan uang,” kita sedang menciptakan generasi yang ahli dalam teknologi namun buta dalam kemanusiaan. Ini adalah bentuk dehumanisasi dalam pendidikan yang sistematis. Oleh karena itu, Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) secara tegas menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi pelayan industri. Pemerintah harus memberikan ruang hidup yang luas bagi prodi S1 untuk tetap menjadi laboratorium pemikiran kritis, tanpa harus dibayangi ketakutan akan penutupan atas nama “relevansi industri.” Pendidikan adalah alat perjuangan untuk memanusiakan manusia, dan relevansi sejati pendidikan bukan terletak pada seberapa banyak lulusan yang menjadi karyawan, melainkan seberapa besar kontribusi mereka dalam membangun peradaban yang berkeadilan. Sati Nafas Perjuangan, Mengajar Pada Akar Rumput Merambat Pada Peradaban

Hukum & Kriminal, Kota Yogyakarta, Nasional, Politik, Sleman

Tok! Eks Bupati Sri Purnomo Divonis 6 Tahun Bui di Kasus Hibah Pariwisata Sleman

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Kota Yogyakarta, Nasional, Politik, Sleman / Iman Amirullah

Ruminews.id, Yogyakarta — Sidang korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman tahun 2020 masuk pada agenda putusan. Majelis hakim telah memutuskan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 400 juta kepada terdakwa mantan Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Senin (27/4/2026).

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik