Politik Archives - Laman 42 dari 80

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Kota Makassar Resmi Jalankan PSEL Berbasis Aglomerasi bersama Gowa-Maros

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

Proyek PLTSa Siap Dibangun di TPA Manggala, Appi: Penting untuk Jawab Lonjakan Sampah Perkotaan ruminews.id, MAKASSAR -Wali Kota Makassar bersama Bupati Gowa dan Bupati Maros resmi menandatangani perjanjian kerja sama atau PKS penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bersama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Penandatangan kolaborasi lintas daerah tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (4/04/2026). Kolaborasi tersebut ini menjadi langkah konkret lintas daerah dalam mendukung implementasi PSEL di Makassar, sebagai bagian dari program nasional pengelolaan sampah berbasis energi (waste to energy). Sekaligus menjawab tantangan timbulan sampah di tiga kawasan Mamminasata Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurifq, dalam arahannya menjelaskan bahwa proyek nasional ini merupakan bagian dari proses panjang yang telah dirancang pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemik di Indonesia. Ia menegaskan pengembangan PSEL merupakan langkah penting dalam menjawab persoalan timbulan sampah yang terus meningkat diperkotaan dan mencapai timbulan 1000 ton perhari. “Ini suatu langkah panjang yang telah dilakukan, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memotong generasi dari pengelolaan sampah sekarang ini,” ujarnya. Sementera itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pendekatan aglomerasi bersama dua kabupaten tetangga dirancang untuk memastikan persoalan sampah tidak diselesaikan secara parsial, melainkan melalui kerja sama antarwilayah. “Perjanjian kerjasama ini dibangun sistem algomerasi dengan daerah sekitar (Maros dan Gowa),” jelasnya. Munafri menjelaskan bahwa timbulan sampah di Kota Makassar saat ini mencapai sekitar 800 ton per hari dan dinilai masih dapat dioptimalkan. Namun demikian, kapasitas pengangkutan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar baru berada di kisaran 67 persen, sehingga perlu dilakukan peningkatan untuk memaksimalkan layanan pengangkutan sampah. Ia menambahkan, dengan tambahan pasokan dari Kabupaten Gowa sekitar 150 ton per hari dan Kabupaten Maros sekitar 50 ton per hari, fasilitas PSEL diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan energi listrik sebesar 20 hingga 25 MegaWatt, tergantung kualitas sampah yang masuk. “Di Makassar hari ini sampah yang tercatat kurang lebih 800 ton per hari, ini sebenarnya masih cukup untuk kita maksimalkan,” katanya. Karena kapasitas angkut yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar itu cuma di angka 67 persen. Sehingga memang harus dimaksimalkan untuk menambah kemampuan untuk daya angkut ini,” lanjutnya. Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga memastikan bahwa teknologi PSEL yang digunakan merupakan teknologi modern yang telah teruji dan tidak akan menimbulkan dampak seperti yang dikhawatirkan. Ia menepis kekhawatiran warga bahwa kawasan TPA akan berubah menjadi kawasan industri yang mencemari lingkungan. Appi menjelaskan, fasilitas PSEL justru hadir untuk mengolah sampah agar tidak menggunung dengan pengolahan yang telah memenuhi standar keamanan. “Jadi pembangkit listrik ini modern, yang sudah teruji, yang tidak mungkin pemerintah membangun kalau tidak proven (terbukti),” tegasnya. Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar saat ini telah menyiapkan lahan 10 hektardi kawasan TPA Tamangapa untuk dipola memenuhi kebutuhan 7 hektare sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi bahan baku tambahan dari timbunan sampah lama yang masih bisa dimanfaatkan “Karena 20 sampai 25 persen sampah yang ada di TPA masih bisa dipakai sebagai bahan baku,” jelasnya. Lebih jauh, Appi menekankan bahwa PSEL merupakan bagian dari solusi hilir yang terintegrasi dengan pembenahan sistem pengelolaan sampah Kota, termasuk peralihan dari open dumping menuju sanitary landfill serta penguatan pengelolaan dari hulu. Appi menjelaskan dirinya bersama jajaran dinas terkait saat ini juga tengah melakukan pembenahan menyeluruh sistem persampahan di Kota Makassar, termasuk percepatan transisi dari metode open dumping menuju sanitary landfill. Implementasinya diperkuat melalui pemilihan sampah berbasis RT/RW, penguatan bank sampah, optimalisasi TPS3R, pengolahan sampah organik melalui maggot dan kompos hingga pemanfaatan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel). “Hari ini kita sudah memetakan semua blok-blok yang harus dilakukan cover soil setiap hari untuk memastikan bahwa tidak ada lagi open dumping yang bisa memberikan tingkat pencemaran yang tinggi di kota ini,” tambahnya.(*)

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Wabup Gowa Harap Peran Masjid Perkuat Kegiatan Keagamaan dan Kebersamaan Warga

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

Hadiri Peresmian Masjid Baitul Iman Borongbilalang ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa terus mendorong pembangunan sarana ibadah sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Bersama Menuju Gowa yang Lebih Maju dan Berkelanjutan”. Dimana salah satunya agar bagaimana pembangunan masjid menjadi salah satu wujud nyata dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) berbasis nilai-nilai agama, serta penguatan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menyampaikan rasa bangga atas kekompakan masyarakat Desa Julubori yang telah berhasil mewujudkan pembangunan masjid yang megah dan representatif. Keberadaan masjid yang layak dan nyaman merupakan bagian penting dalam mendukung pembinaan umat dan peningkatan kualitas kehidupan beragama di tengah masyarakat. “Saya masih ingat pada 2004 silam saat melaksanakan salat Jumat di masjid ini, kondisinya masih berlantai satu. Saat itu jamaah menyampaikan harapan untuk melakukan renovasi, dan Alhamdulillah hari ini kita bisa melihat masjid ini berdiri megah berkat kekompakan masyarakat serta dukungan berbagai pihak,” ungkapnya, pada kegiatan Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan peresmian Masjid Baitul Iman Borongbilalang di Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sabtu (4/3). Ia juga mengapresiasi kegigihan pengurus dan masyarakat yang mampu menghimpun dana hingga mencapai sekitar Rp2 miliar dalam proses renovasi masjid tersebut. “Saya sebagai Wakil Bupati sangat bangga dengan kegigihan dan kekompakan masyarakat, khususnya pengurus pembangunan masjid ini. Kami mengucapkan selamat atas peresmian masjid ini, semoga menjadi berkah dan mempererat kerukunan umat di Desa Julubori,” tambahnya. Lebih lanjut, Wabup Darmawangsyah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelayanan dan pembangunan di Desa Julubori sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Saya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang baik. Desa Julubori memiliki kekompakan yang luar biasa, dan saya berharap masjid ini dijaga serta dimakmurkan dengan berbagai kegiatan keagamaan,” tuturnya. Melalui pembangunan dan peresmian masjid ini, Pemerintah Kabupaten Gowa berharap fungsi masjid dapat terus dioptimalkan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan dalam mendukung terwujudnya masyarakat Gowa yang religius, maju, dan berkelanjutan. Sementara, Ketua Pembangunan Masjid Baitul Iman Borongbilalang, Syamsuddin Daeng Rola, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Wakil Bupati Gowa yang turut menjadi salah satu donatur dalam pembangunan masjid tersebut, sehingga masjid dapat berdiri dengan megah dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar maupun jamaah yang datang beribadah. “Alhamdulillah proses panjang pembangunan masjid ini akhirnya sampai pada tahap peresmian. Hal ini tidak terlepas dari peran Bapak Wakil Bupati Gowa yang turut menyumbangkan dana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Julubori serta para donatur dari Kalimantan, Jakarta hingga Papua yang telah memberikan dukungan,” ungkap Syamsuddin. Ia berharap seluruh donatur yang telah berkontribusi mendapatkan kemudahan rezeki, serta masjid yang telah direnovasi ini dapat menjadi ikon Desa Julubori dan simbol persatuan masyarakat Kecamatan Pallangga, khususnya di Kabupaten Gowa. Hadir dalam peresmian masjid tersebut antara lain, Camat Pallangga Syahrial AP, Pj Kepala Desa Julubori Harianto Dg Kulle, Tokoh Masyarakat Desa Toa Julubori Muh Ilyas Dg Laja, Penceramah Ansar AS, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Julubori serta tokoh agama, pemuda dan majelis taklim Masjid Baitul Iman Borongbilalang.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Bupati Gowa Dorong Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Peran Sosial FKPPI

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa mendorong penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan melalui Musyawarah Cabang X FKPPI Kabupaten Gowa yang berlangsung di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Sabtu (4/4). Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi internal sekaligus penguatan posisi organisasi dalam mendukung stabilitas daerah dan agenda pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menekankan bahwa forum ini memiliki fungsi strategis dalam memastikan arah gerak organisasi tetap relevan dengan kebutuhan daerah. Ia melihat FKPPI memiliki basis nilai yang kuat dan dapat berkontribusi dalam menjaga kohesi sosial. “Kabupaten Gowa membutuhkan energi persatuan. Organisasi seperti FKPPI diharapkan menghadirkan kader yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu menjaga ruang publik tetap kondusif,” ujar Talenrang. Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya relasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan organisasi. Pemerintah membuka ruang kolaborasi, namun tetap menempatkan independensi organisasi sebagai prasyarat penting dalam menjaga kualitas kontribusi. “Kami membuka ruang kemitraan yang luas. Namun organisasi juga perlu menjaga sikap kritis dan integritas agar mampu memberi masukan yang berbasis kepentingan publik,” lanjutnya. Dalam konteks dinamika internal organisasi, Bupati Gowa juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas pasca proses musyawarah. Perbedaan pilihan dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dikelola dengan kedewasaan. “Soliditas organisasi menjadi faktor kunci. Siapapun yang terpilih harus didukung bersama, sementara seluruh kader tetap menjadi kekuatan kolektif yang produktif bagi masyarakat,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua FKPPI Sulawesi Selatan, Iskandar Lathief, menilai Muscab ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten serta memastikan kesinambungan kepemimpinan yang adaptif terhadap tantangan daerah. “Muscab harus menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat kontribusi nyata organisasi di tengah masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan daerah,” ujarnya. Melalui Muscab ini, diharapkan lahir kepemimpinan yang mampu mengarahkan organisasi pada peran yang lebih konkret, baik dalam menjaga stabilitas sosial maupun dalam mendukung program pembangunan daerah secara berkelanjutan. Turut hadir, Dandim 1409/Gowa, Letkol Inf. Heri Kuswanto, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Gowa, Alim Bahri, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis. (PS)

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Krakatau Steel Raih Laba Bersih Rp5,7 Triliun di Tahun Buku 2025, PB HMI : Kemenangan Industri Baja Nasional

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Jakarta – Raihan laba bersih sebesar Rp5,7 triliun yang dibukukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pada tahun buku 2025 merupakan momentum penting yang patut diapresiasi sebagai titik balik kebangkitan industri baja nasional sekaligus fondasi menuju kedaulatan baja Indonesia. Capaian tersebut tidak semata menunjukkan keberhasilan finansial perusahaan, melainkan menjadi bukti bahwa langkah transformasi yang dijalankan secara disiplin, konsisten, dan terukur telah mulai memberikan hasil nyata. Turning Point Krakatau Steel 2025 harus dipandang sebagai fondasi kuat dalam memperkuat keberlanjutan kinerja perusahaan, meningkatkan daya saing industri baja nasional, serta mendorong hilirisasi industri yang menjadi agenda strategis bangsa. Transformasi tersebut terlihat dari penguatan fundamental bisnis, restrukturisasi keuangan yang berhasil, peningkatan utilisasi fasilitas produksi, hingga strategi portofolio usaha yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Sepanjang tahun 2025, Krakatau Steel membukukan pendapatan sebesar Rp16,05 triliun dengan volume penjualan baja mencapai 944.562 ton atau meningkat 29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tercermin dalam meningkatnya kinerja operasional dan kapasitas industri nasional. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ratu Nisya Yulianti selaku Wakil Bendahara Umum PB HMI sekaligus Aktivis Perempuan Banten. “Raihan laba bersih Rp5,7 triliun ini merupakan bukti bahwa Krakatau Steel telah memasuki fase kebangkitan baru. Saya mendukung penuh visi kedaulatan baja Indonesia, karena bangsa yang besar tidak boleh terus bergantung pada baja impor. Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan industrinya sendiri, dan Krakatau Steel adalah pilar strategis bagi cita-cita tersebut,” ujar Ratu Nisya Yulianti. Menurutnya, keberhasilan ini juga tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Direktur Utama Dr. Akbar Djohan yang menjadikan tahun 2025 sebagai turning point penting dalam sejarah Krakatau Steel. Di bawah kepemimpinan Dr. Akbar Djohan, Krakatau Steel dinilai berhasil menjalankan transformasi yang tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari tekanan struktural, tetapi juga mengarahkan perusahaan menjadi motor utama penguatan industri baja nasional. Kepemimpinan tersebut menghadirkan arah yang jelas: memperkuat industri, meningkatkan efisiensi, dan membangun keberlanjutan jangka panjang. “Dr. Akbar Djohan telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner dan berani mengambil langkah strategis dapat membawa Krakatau Steel kembali bangkit. Ini bukan hanya kemenangan perusahaan, tetapi kemenangan industri nasional,” tegasnya. Sebagai perusahaan yang berpusat di Banten, keberhasilan Krakatau Steel juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Banten. Melalui penguatan hilirisasi industri baja, Krakatau Steel dinilai berhasil membawa Banten melesat untuk Indonesia bahkan dunia. Keberadaan Krakatau Steel di Banten bukan hanya menghadirkan dampak ekonomi regional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global. Ratu Nisya Yulianti menegaskan bahwa penguatan Krakatau Steel harus terus dijaga dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, karena industri baja merupakan sektor strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional, infrastruktur, manufaktur, hingga percepatan visi Indonesia Emas 2045. “Krakatau Steel hari ini bukan hanya berbicara tentang laba, tetapi tentang harapan baru bagi kemandirian industri nasional. Karena itu, saya menyatakan dukungan penuh terhadap visi kedaulatan baja Indonesia dan mengapresiasi setinggi-tingginya raihan laba bersih Krakatau Steel tahun buku 2025 sebagai tonggak kebangkitan industri baja nasional,” tutupnya.

Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Road Map KOHATI : CAGORA Bertumbuh, Berani, dan Menentukan Arah

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

Penulis : Andi Nur Fitri Dewi – Cabang Gowa Raya ruminews.id – Kalau kita bicara tentang KOHATI, sering kali yang muncul di kepala adalah kegiatan, forum, atau sekadar ruang berkumpulnya perempuan di HMI. Tapi kalau dipikir lebih dalam, KOHATI sebenarnya bukan hanya soal itu. Ia adalah ruang proses tempat kita belajar memahami diri, belajar melihat dunia dengan lebih jernih, dan perlahan menyadari bahwa kita punya peran yang tidak kecil, baik di organisasi maupun di masyarakat. Di KOHATI Cabang Gowa Raya, proses itu sedang berjalan. Tidak selalu sempurna, bahkan kadang terasa naik turun. Ada semangat yang besar, tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa arah gerak kita kadang belum benar-benar jelas. Kita aktif..? iya!!. Kegiatan ada, diskusi jalan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah cukup untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar? Di titik ini, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur kita ini sedang sibuk, atau sedang bertumbuh? Karena realitasnya, menjadi perempuan hari ini tidak sesederhana menjalankan peran yang sudah ada. Banyak hal yang harus dihadapi mulai dari tekanan sosial, keterbatasan akses, sampai persoalan yang sering tidak terlihat tapi dirasakan. Di cabang Gowa Raya sendiri, kita tahu betul bahwa masih banyak perempuan yang belum punya ruang untuk berkembang sepenuhnya. Ada yang terhambat oleh lingkungan, ada yang tidak punya kesempatan, dan ada juga yang bahkan belum sadar bahwa dirinya punya potensi. Di sinilah sebenarnya KOHATI punya arti penting. Bukan hanya sebagai tempat diskusi, tapi sebagai ruang yang benar-benar menyiapkan perempuan untuk menghadapi realitas itu. Tapi tentu saja, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak punya arah yang jelas. Road map KOHATI Cabang Gowa Raya ke depan bukan lagi sekadar wacana. Kita butuh arah yang benar-benar kita pahami dan jalankan bersama. Dimulai dari hal yang paling mendasar pada kualitas kader. Bukan hanya aktif secara struktur, tapi punya cara berpikir yang kuat, berani berpendapat, dan tidak mudah ikut arus. Selain itu, kita juga perlu membangun kebiasaan berpikir yang lebih dalam. Diskusi jangan hanya jadi rutinitas, tapi jadi ruang untuk benar-benar mengasah cara pandang. Kita harus mulai membiasakan diri membaca realitas di sekitar, membicarakan isu-isu perempuan yang dekat dengan kita, dan mencoba memahami kenapa itu terjadi. Dari situ, perlahan kita belajar untuk tidak hanya bicara, tapi juga mencari jalan keluar. Ke depannya KOHATI Cabang Gowa Raya juga harus lebih berani keluar dari zona nyaman. Tidak hanya berkutat di internal, tapi mulai hadir di masyarakat. Entah itu melalui kegiatan sosial, advokasi sederhana, atau sekadar menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar. Karena pada akhirnya, ukuran dari gerakan kita bukan seberapa sering kita berkumpul, tapi seberapa besar dampak yang bisa dirasakan. Dalam naungan HMI kita juga perlu lebih percaya diri. KOHATI bukan pelengkap, dan tidak seharusnya merasa seperti itu. Kita adalah bagian dari gerakan yang sama. Artinya, kita juga punya hak untuk berbicara, berpendapat, dan ikut menentukan arah. Perspektif perempuan itu penting, dan kalau tidak kita yang membawanya, lalu siapa lagi? Tapi di tengah semua itu, satu hal yang tidak boleh hilang, KOHATI harus tetap jadi rumah. Tempat kita bisa belajar tanpa takut salah, tempat kita bisa jatuh tapi tidak dibiarkan sendiri. Karena justru dari ruang yang seperti itu, biasanya lahir keberanian yang paling jujur. Akhirnya, semua kembali ke kita sebagai kader. Mau dibawa ke mana KOHATI Cabang Gowa Raya ini? Mau tetap berjalan seperti biasa, atau mulai pelan-pelan berubah dan menentukan arah? Kalau kita serius membangun road map dan benar-benar menjalaninya, bukan tidak mungkin KOHATI Cabang Gowa Raya bisa melahirkan perempuan-perempuan yang kuat, sadar, dan berani. Perempuan yang tidak hanya tumbuh untuk dirinya sendiri, tapi juga membawa perubahan di sekitarnnya Perubahan besar itu memang selalu dimulai dari langkah kecil yang kita pilih hari ini.Kita tidak kekurangan potensi, kita hanya butuh keberanian untuk menentukan arah. Jadi hari ini, pilihannya jelas: tetap berjalan seperti biasa, atau mulai bergerak dengan kesadaran. Karena KOHATI Cabang Gowa Raya tidak akan berubah dengan sendirinya ia akan berubah ketika kita berani mengambil peran dan bertanggung jawab atas masa depannya.

Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai

Jalan Tanah Warga Tonrong Terpaksa Tandu Pasien Menuju Puskesmas Tengalembang Sejauh Dua Kilometer.

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai / Fikri Haikal

ruminews.id, Sinjai – Sekitar jam 15:00 WITA, Masyarakat Dusun Tonrong Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai bernama Ramlah 22 THN. Mengalami pendarahan setelah melahirkan beberapa hari yang lalu, 02/03/2026. Sebelum pasien tersebut di larikan ke Puskesmas Tengalembang sempat mendapatkan pertolongan pertama oleh salah satu perawat, hingga darahnya berhenti keluar setelah dua jam dan sempat pingsan karena banyak darah yang keluar. Karena ditakutkan kondisinya tidak baik dan demi mendapatkan perawatan yang maksimal keluarga memutuskan untuk membawa ke Puskesmas Tengalembang yang berada di Bonto salama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Pasien tersebut ditandu sejauh 2 km untuk sampai dijalan yang bisa dijangkau mobil ambulance menggunakan alat seadanya berupa sarung juga sebatang bambu. Pasien tersebut ditandu karena kondisi jalan yang masih jalan tanah hingga tidak bisa dilalui mobil. “Iya kami keluarga putuskan untuk kita bawa ke Puskesmas demi pasilitas kesehatan yang cukup dan mudah terkontrol langsung oleh perawat dan dokter. Jelas Syamsul ” “Namun karena kondisi jalanan yang ada di dusun kami ini tepatnya di Dusun Tonrong Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat tidak memungkinkan untuk dilalui mobil Ambulance karena jalan tanah dan licin saat musim hujan seperti ini. Jelas Syamsul” Jadi ini salah satu contoh apabila ada orang sakit di tempat kami ini harus ditandu untuk samapai ke Puskesmas terdekat “Syamsul berharap agar pembangunan di daerahnya bukan sekedar wacana atau janji saja . “ “Saya berharap pemerintah daerah memperhatikan wilayah Dusun kami ini jangan asal janji dan wacana saja tapi buktikan dengan mengaspal atau cor jalanan kami ini juga”

Hukum, Internasional, Politik

Puluhan Aktivis Taiwan Gerudug KDEI Taiwan: Dorong Pengusutan Kekerasan Terhadap Andrie Yunus

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Politik / Iman Amirullah

Ruminews.id, Taipei – Puluhan orang dari sejumlah organisasi masyarakat sipil di Taiwan menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, Jumat (27/3), mendesak pemerintah Indonesia mengusut aksi teror penyerangan air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Andrie Yunus beberapa waktu lalu. Andrie merupakan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebuah organisasi HAM legendaris di Indonesia yang didirikan pada 1998 oleh advokat dan aktivis HAM Munir Said Thalib. Andrie dilaporkan diserang pada 12 Maret 2026. Pada 18 Maret, Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyelanggarakan konferensi pers mengenai penetapan empat personel BAIS TNI sebagai tersangka pelaku penyerangan. Dalam aksi ini, berbagai organisasi buruh, gerakan masyarakat sipil, dan mahasiswa di Taiwan juga menyerahkan surat terbuka kepada perwakilan KDEI agar melakukan penyelidikan aktif dan menjamin keselamatan para pekerja HAM. Dalam orasinya, Pendiri dan juga Direktur Eksekutif Asia Citizen Future Association (ACFA) Leah Lin (林文亮 ) menyebut hari ini, ia dan sejumlah aktivis HAM berkumpul sebagai bentuk solidaritas pada Andrie Yunus. Menurut Lin, Andrie dan KontraS telah lama berada di garis depan dalam menentang revisi Undang-Undang TNI dan menjaga ruang sipil. Ia menyebut serangan terhadap Andrie merupakan provokasi terang-terangan terhadap masyarakat sipil Indonesia, serta komunitas HAM di Asia dan dunia internasional. Lin juga menyitir pidato diplomat Indonesia yang baru saja menjabat sebagai Ketua tahunan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) pada Januari 2026 lalu. Dalam pidato penerimaannya, Lin menyebut Indonesia akan berkontribusi bagi perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Namun, justru pembela HAM di Indonesia mengalami penyerangan. “Ketika perwakilan resmi Indonesia memimpin “Tinjauan Berkala Universal (UPR)” di Jenewa dan menilai catatan HAM negara lain, bagaimana Anda menghadapi para pembela HAM di dalam negeri yang penuh luka? Ketika Anda berbicara tentang semangat konstitusi dan keadilan sosial, mengapa pelaku terhadap Andrie Yunus masih bebas? Mengapa para pembela HAM di Indonesia hidup dalam ketakutan?” kata Lin. Lin menyebut isu ini juga direspons secara internasional. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk, telah menyebut ini sebagai “tindakan kekerasan yang pengecut,” dan Pelapor Khusus Mary Lawlor bahkan menyebutnya “menggemparkan.” Oleh karena itu lewat aksi ini, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas perlindungan HAM dan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. “Pemerintah Indonesia harus menyediakan sistem yang dapat menjamin keselamatan para pembela HAM,” kata Lin. Sementara itu, Wang Si (王曦) dari Taiwan Association for Human Rights (TAHR) menyebut masyarakat Taiwan juga pernah melalui jalan yang sama untuk demokrasi dan memahami situasi yang kini dialami aktivis di Indonesia. “Kami pasti bisa memahami perjuangan mereka serta bagaimana jalan yang mereka tempuh untuk memperjuangkan hak mereka,” kata Wang. Berdasarkan pernyataan aliansi, ada 30 organisasi di Taiwan dan lebih dari 400 organisasi internasional telah bergabung dalam petisi global yang diprakarsai oleh kelompok HAM Indonesia. Selain ACFA dan TAHR, dari Taiwan, beberapa kelompok yang menandatangani petisi ini adalah Taiwan Dr. Chen Wen-chen Memorial Foundation, Amnesty International Taiwan, Tibet Taiwan Human Rights Link, Taiwan Alliance to End the Death Penalty, Taiwan Innocence Project, Taoyuan City Public Service Association, Taiwan Sisters Association (Southeast Asia), Po Tu, Judicial Reform Foundation, Taiwan Labor Front, Taiwan Coexistence Youth Association, Taipei Documentary Workers Union, Youth Labor 95 Alliance, Migrant Youth Advocacy Front, Queer Transcend, Taiwan International Workers Association, dan lain-lain. Dalam aksi ini, mereka membawa sejumlah poster yang bertuliskan “Taiwan Stand With Andrie Yunus“. Selain itu, mereka juga bergiliran berorasi dan meneriakkan yel-yel serupa. Perwakilan Pekerja Migran Dalam aksi ini, kelompok pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan diwakili oleh Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas (GANAS). Wulin dari GANAS, dalam orasinya, menyebutkan bahwa kasus yang menimpa Andrie Yunus adalah cerminan nyata bahwa ruang aman bagi pembela HAM di Indonesia masih rapuh. Pihaknya ikut dalam aksi ini, tidak hanya untuk Andrie Yunus, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa pola yang sama dapat dan telah dirasakan oleh banyak kelompok rentan, termasuk pekerja migran. “Jika pembela HAM di tanah air saja bisa mengalami teror, maka kami harus jujur melihat bahwa pekerja migran, yang jauh dari tanah air dan berada di bawah sistem perlindungan yang belum kuat, berada dalam risiko yang lebih besar,” kata Wulin. Oleh karena itu, GANAS mendesak agar negara tidak abai, mengungkap kebenaran, menindak pelaku hingga ke akar, dan memastikan perlindungan bagi setiap warga negara di mana pun mereka berada. Pihaknya juga menyerukan kepada perwakilan Indonesia di Taiwan untuk tidak hanya menjadi simbol administratif, tetapi juga menjadi pelindung aktif bagi pekerja migran. “Setiap laporan harus ditangani dengan serius, setiap intimidasi harus dihentikan, dan setiap korban harus dipulihkan secara menyeluruh. Kita tidak boleh membiarkan budaya takut itu tumbuh subur .Kita tidak boleh membiarkan keadilan menjadi sesuatu yang mahal dan sulit dijangkau. Karena ketika satu pembela HAM diteror, maka semua yang memperjuangkan keadilan sedang diancam. Dan ketika penggiat kemanusiaan dibungkam, maka kita sedang gagal menjaga martabat kemanusiaan,” kata Wulin. Tanggapan KDEI Pihak KDEI Taipei, sebagai perwakilan Indonesia di Taiwan, menerima dengan baik surat terbuka yang dilayangkan oleh aliansi aksi. Dalam pernyataannya, perwakilan KDEI Taipei, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh kelompok sipil terhadap situasi di Indonesia. “Saya ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan atas atensinya, terkait kondisi terkini di tanah air. Pagi ini saya terima titipan aspirasi dari teman-teman, yang akan kami segera sampaikan kepada otoritas di pusat di Jakarta,” kata perwakilan KDEI Taipei seraya menerima surat dalam amplop cokelat yang dibubuhi kertas putih dengan tulisan KDEI dalam bahasa Mandarin sebagai tujuan surat tersebut. Presiden RI: Harus kita usut! Sementara itu, dilansir dari Antara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 19 Maret 2026 menyatakan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, merupakan tindakan kriminal serius yang tergolong sebagai terorisme dan harus diusut hingga ke dalang di balik peristiwa itu. Menurut keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, Presiden menyampaikan hal itu dalam sesi tanya jawab bersama para jurnalis. “Ini adalah terorisme. Ini tindakan biadab. Harus kita kejar. Harus kita usut. Harus kita usut!,” kata Prabowo. Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan harus mampu mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Prabowo menyatakan negara tidak akan menolerir

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Krisis Energi di Depan Mata, Prabowo Jangan Salah Prioritas

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

Penulis: Rendi Pangalila (Ketua Umum HMI MPO Komisariat UNM Gunung Sari) ruminews.id, Makassar – Di tengah eskalasi perang global antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, dunia kini tidak lagi sekadar berbicara tentang potensi krisis energi kita sudah berada di ambang nyata kehancuran stabilitas energi global. Namun ironisnya, Prabowo Subianto justru tetap sibuk mendorong program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), seolah-olah Indonesia tidak sedang berdiri di tepi jurang krisis. Fakta global saat ini sangat mengkhawatirkan. Penutupan Selat Hormuz jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia telah mengguncang pasar energi internasional. Bahkan, akibat eskalasi konflik sejak Februari 2026, jalur ini praktis lumpuh, dengan lalu lintas kapal turun drastis hingga hampir berhenti. Dampaknya brutal: harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus lebih Rp1,6 juta per barel (setara dengan lebih dari seratus dolar Amerika), bahkan sempat mendekati Rp1,8 juta per barel dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, distribusi energi global terganggu, suplai jutaan barel per hari terancam hilang, dan negara-negara Asia termasuk Indonesia menjadi pihak yang paling rentan karena ketergantungan tinggi pada impor energi. Ini bukan sekadar krisis regional ini adalah shock energi global yang berpotensi memicu resesi dunia. Bahkan lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan perdagangan global akan anjlok drastis akibat gangguan ini. Lalu di mana posisi Indonesia? Indonesia bukan negara yang siap menghadapi guncangan ini. Ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi, sementara cadangan energi domestik terbatas. Dalam kondisi seperti ini, setiap lonjakan harga minyak global akan langsung menghantam APBN, memperbesar subsidi, dan pada akhirnya menekan rakyat melalui inflasi dan kenaikan harga barang. Namun alih-alih memperkuat fondasi energi nasional, pemerintah justru memilih jalur yang dangkal: mempertahankan program MBG yang menyedot anggaran besar. Ini adalah bentuk kebijakan yang gagal membaca konteks global. Ketika dunia sedang berperang memperebutkan energi, Indonesia justru sibuk membagi-bagikan anggaran untuk program yang secara ekonomi tidak mendesak. Lebih parah lagi, eskalasi konflik belum menunjukkan tanda mereda. ancaman meluas ke jalur energi lain seperti Laut Merah semakin memperbesar potensi krisis berlapis. Artinya, dunia bisa menghadapi dua titik choke point energi sekaligus sebuah skenario mimpi buruk yang akan melumpuhkan rantai pasok global. Dalam situasi seperti ini, melanjutkan MBG bukan hanya salah prioritas ini adalah bentuk kelalaian strategis. Negara seharusnya mengalihkan fokus pada: Penguatan cadangan energi nasional Percepatan transisi energi terbarukan Pengurangan ketergantungan impor Reformasi subsidi agar tepat sasaran Bukan malah terjebak dalam kebijakan populis yang hanya menguntungkan citra politik jangka pendek. Sejarah akan mencatat; negara yang gagal membaca krisis bukan karena tidak punya sumber daya, tetapi karena salah menetapkan prioritas. Dan hari ini, jika kebijakan tidak segera dikoreksi, Indonesia sedang berjalan menuju krisis yang seharusnya bisa dihindari. Jika pemerintah tetap keras kepala, maka ini bukan lagi soal program ini soal kegagalan kepemimpinan dalam menghadapi realitas global.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Tere Liye: Suara Lugas di Tengah Normalisasi Utang Pemerintah

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

Penulis: Kusfiardy – Pengamat Ekonomi. ruminews.id – Ada satu fakta fiskal yang jarang benar-benar dijelaskan secara jujur kepada publik oleh pemerintah. Namun Tere Liye dengan gamblang menyederhanakan persoalan ini melalui tulisannya di laman Facebook berjudul “Gali Lubang Tutup Lubang” (https://www.facebook.com/share/p/1HeHszMmcz/). Dalam narasinya, ia menyebut bahwa hampir separuh pendapatan negara habis bukan untuk pembangunan, melainkan untuk membayar utang yang terdiri dari pokok dan bunganya. Penjelasan ini bukan sekadar retorika, melainkan potret konsekuensi matematis dari struktur APBN yang terus defisit dan bergantung pada pembiayaan baru. Dalam tulisannya, Tere Liye menyatakan: “Tahukah kalian, total pendapatan Indonesia tahun 2025 itu Rp2.756,3 T. Nah, apesnya, kita harus bayar cicilan pokok utang jatuh tempo dan bunganya sekitar Rp1.314 T (estimasi debt service), nyaris 47–50% dari pendapatan habis untuk beginian. Ini FAKTA dari data resmi dan analisis fiskal. Dari Rp1.314 T itu, cicilan pokok jatuh tempo sekitar Rp800 T, dan bunga sekitar Rp552 T (pagu APBN). Pokok Rp800 triliun ditutup dengan utang baru (refinancing). Bunga juga banyak yang dibiayai dari kas yang didukung utang baru. Jadilah gali lubang tutup lubang. Dengan skenario begini, pemerintah masih punya Rp2.756 T untuk bayar gaji ASN, polisi, tentara, MBG, dll. Malah lebih kok, belanja negara bisa tembus Rp3.451 T. Kok bisa? Karena boleh defisit hingga 3% PDB, dan duitnya dari utang baru.” Dalam kerangka itu, negara tidak lagi sepenuhnya mengelola anggaran untuk masa depan, tetapi sibuk menyelesaikan kewajiban masa lalu. Ketika utang jatuh tempo dibayar dengan utang baru, dan bunga ditutup melalui penerbitan surat utang berikutnya, maka yang terjadi bukan sekadar manajemen fiskal, melainkan pergeseran menuju ketergantungan sistemik. Di titik inilah istilah “gali lubang tutup lubang” tidak lagi terdengar sebagai kritik yang berlebihan, tetapi sebagai deskripsi yang semakin mendekati realitas. Penulis novel satu ini memang keluar dari pakem. Kritik kebijakannya bukan hanya tajam, tetapi juga disampaikan dengan bahasa lugas yang memotong ilusi teknokratis. Ia menyederhanakan satu hal yang sering dikaburkan: utang adalah kewajiban riil yang harus dibayar pokok dan bunga bukan sekadar angka rasio yang bisa “dikelola” dalam presentasi fiskal. Dalam kerangka kebijakan fiskal, penjelasan tersebut justru membuka masalah struktural yang selama ini cenderung disamarkan: Indonesia tidak sedang menghadapi krisis fiskal terbuka, tetapi sedang memasuki fase kelelahan struktural fiskal atau structural fiscal fatigue. Fakta dasarnya sederhana namun implikasinya serius. Negara memiliki pendapatan terbatas, sekitar Rp2.700-an triliun pada 2025, sementara beban pembayaran utang yang mencakup pokok dan bunga telah menembus lebih dari Rp1.300 triliun. Artinya, hampir separuh kapasitas fiskal terserap untuk kewajiban masa lalu. Kondisi ini menciptakan tekanan crowding-out dalam APBN, di mana ruang untuk belanja produktif semakin terdesak oleh kewajiban pembayaran utang. Dalam perspektif teknis, praktik yang disebut sebagai “gali lubang tutup lubang” tersebut dikenal sebagai debt rollover atau refinancing. Praktik ini memang lazim digunakan oleh banyak negara, tetapi persoalan utamanya terletak pada arah penggunaan utang dan kualitas pertumbuhan yang dihasilkan. Jika utang digunakan untuk investasi produktif yang memperluas basis penerimaan negara, maka keberlanjutannya masih dapat dijaga. Namun jika utang lebih banyak digunakan untuk belanja yang tidak meningkatkan kapasitas produksi maupun penerimaan, maka yang terjadi adalah akumulasi kewajiban tanpa peningkatan kemampuan bayar. Dalam kondisi seperti ini, risiko debt trap tidak lagi bersifat hipotetis, melainkan menjadi kecenderungan struktural. Pemerintah kerap merujuk pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto yang masih berada di bawah 40 persen sebagai indikator keamanan fiskal. Secara normatif, angka ini memang terlihat aman, tetapi secara ekonomi politik indikator tersebut memiliki keterbatasan mendasar. PDB adalah ukuran output ekonomi, bukan sumber kas pemerintah. Negara tidak membayar utang dari PDB, melainkan dari penerimaan fiskal, terutama pajak. Di sinilah kontradiksi muncul. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran lima persen, namun rasio pajak justru stagnan di kisaran sembilan hingga sepuluh persen terhadap PDB, bahkan sempat mengalami penurunan pada periode pandemi dan belum pulih secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya disfungsi dalam transmisi pertumbuhan terhadap penerimaan negara, di mana ekonomi tumbuh tetapi tidak cukup terkonversi menjadi pendapatan fiskal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti sempitnya basis pajak, dominasi sektor informal, insentif fiskal yang menggerus penerimaan, serta praktik penghindaran pajak. Dalam situasi ini, pembiayaan negara secara bertahap bergeser dari berbasis penerimaan menuju berbasis utang. Ketika utang terus meningkat, tekanan untuk meningkatkan penerimaan menjadi tidak terhindarkan, dan pada titik inilah beban tersebut secara tidak langsung berpindah kepada masyarakat. Beban itu tidak hadir dalam bentuk pembayaran utang secara langsung, melainkan melalui kenaikan pajak konsumsi seperti PPN, perluasan objek pajak, pengurangan subsidi, serta meningkatnya komersialisasi layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif ekonomi politik, fenomena ini mencerminkan praktik fiscal extraction, di mana negara meningkatkan ekstraksi sumber daya dari masyarakat untuk menjaga kesinambungan fiskalnya Dinamika yang lebih mengkhawatirkan adalah kontraksi kelas menengah. Di satu sisi, belanja bantuan sosial terus meningkat sebagai bantalan stabilitas sosial dan politik, tetapi di sisi lain kelas menengah mengalami tekanan daya beli akibat stagnasi pendapatan riil dan meningkatnya biaya hidup. Hal ini menciptakan struktur ekonomi yang timpang, di mana negara semakin bergantung pada utang sementara basis pajak produktif justru melemah. Dengan demikian, kritik Tere Liye menjadi relevan bukan karena ia sepenuhnya presisi secara teknokratis, tetapi karena ia menangkap inti persoalan yang sering dihindari. Arah fiskal Indonesia sedang bergerak menuju ketergantungan struktural pada utang. Persoalannya bukan sekadar apakah utang itu besar atau rasionya masih terlihat aman, melainkan apakah utang tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas produksi nasional dan memperkuat penerimaan negara, atau justru menciptakan ilusi stabilitas di atas fondasi fiskal yang rapuh. Jika tren ini berlanjut, maka skenario yang paling mungkin terjadi bukanlah krisis fiskal yang datang secara tiba-tiba, melainkan erosi perlahan kapasitas negara, di mana semakin banyak pendapatan habis untuk membayar masa lalu dan semakin sedikit ruang tersisa untuk membiayai masa depan. Pada titik itu, “gali lubang tutup lubang” bukan lagi sekadar kritik, melainkan telah menjadi desain sistem itu sendiri sebuah desain yang secara perlahan menjauhkan praktik pengelolaan negara dari amanat konstitusi. Padahal, tujuan bernegara telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketika ruang fiskal semakin tersandera oleh kewajiban

Hukum, Internasional, Pemerintahan, Politik

Indonesia Tuntut DK PBB Usut Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Pemerintahan, Politik / Iman Amirullah

Ruminews.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera mengusut rangkaian insiden yang menimpa pasukan perdamaian di Lebanon. Desakan ini muncul setelah kembali terjadi ledakan yang melukai personel Indonesia di wilayah misi. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan kekhawatiran mendalam atas insiden yang terjadi pada Jumat (3/4/2026) di El Addaiseh, Lebanon selatan. Ledakan tersebut menyebabkan tiga personel penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon mengalami luka. “Indonesia kembali meminta Dewan Keamanan PBB segera mengusut seluruh insiden terhadap UNIFIL dan agar segera dilakukan pertemuan antara negara kontributor pasukan UNIFIL untuk melakukan review dan mengambil tindakan penguatan pelindungan terhadap pasukan yang bertugas di UNIFIL,” demikian pernyataan Kemlu RI. Pemerintah menilai insiden tersebut bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian serangan yang terjadi dalam waktu singkat. Dalam kurun satu pekan terakhir, tercatat tiga insiden yang melibatkan pasukan Indonesia di Lebanon, yang menunjukkan meningkatnya risiko di lapangan. Indonesia menegaskan bahwa setiap serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. “Indonesia menekankan kembali bahwa keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Setiap tindakan yang membahayakan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban,” lanjut pernyataan tersebut. Pemerintah juga mendorong dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan untuk mengungkap kronologi serta pihak yang bertanggung jawab. Eskalasi ini terjadi di tengah konflik yang terus memanas di Lebanon, termasuk serangan militer Israel yang masih berlangsung dan berpotensi memperburuk situasi keamanan. Indonesia menilai kondisi tersebut semakin membahayakan keberadaan pasukan perdamaian PBB di wilayah konflik. Dalam rangkaian insiden sebelumnya, Indonesia kehilangan tiga prajurit terbaiknya, yakni Praka Dua Farizal Rhomadhon, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan. Selain itu, lima prajurit lainnya mengalami luka, yaitu Letnan Satu Infanteri Sulthan Wirdean Maulana, Prajurit Kepala Deni Rianto, Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan. Dengan tambahan korban terbaru, total delapan prajurit TNI tercatat mengalami luka dalam menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Pemerintah Indonesia juga menyampaikan harapan agar seluruh personel yang terluka dapat segera pulih, serta menyatakan solidaritas kepada mereka dan keluarga yang terdampak. Sumber: Antara

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik